PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERDANG BEDAGAI, Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang bersumber dari kegiatan usaha dan rumah tangga di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga berpotensi mencemari, merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan manusia; b. bahwa untuk mengendalikan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, perlu diatur dalam Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Nomor 274) 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
LIMBAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2.
Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Serdang Bedagai.
4.
Instansi Pembina Teknis adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan izin usaha yang berkaitan dengan operasional kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.
5.
Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6.
Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat dengan B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.
7.
Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat dengan Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
8.
Pemohon adalah badan pengelolaan limbah B3.
9.
Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
usaha
yang mengajukan
permohonan
izin
10. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan. 11. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3. 12. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. 13. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan yang menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. 14. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat dan/atau penimbunan limbah B3. 15. Pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berasal dari satu Kabupaten. 16. Pengumpulan limbah B3 skala Provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. 17. Pengumpulan limbah B3 skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya lintas Provinsi. 18. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3. 19. Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil. 20. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3. 21. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang
(recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. 22. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun. 23. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 24. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, serta Badan Usaha lainnya yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3. 25. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan Badan Usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di instansi dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. 27. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3. 28. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 29. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SARAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten; b. izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten; c. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi dan nasional;
d. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten; e. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten. Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran Pasal 3 Penyusunan Peraturan Daerah bertujuan untuk: a. meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3; b. meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3; dan c. mencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 4 Sasaran pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 adalah: a. meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3; b. meningkatkan ketaatan pelaku dalam pengelolaan limbah B3; c. berkurangnya jumlah residu limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah dengan upaya 3R (reuse, recycle, recovery); d. meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3; dan e. meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas limbah B3 mulai dari sumber atau penghasil sampai pada fasilitas pengelolaan dan/atau pembuangan akhir.
BAB III PERIZINAN DAN REKOMENDASI Bagian Kesatu Perizinan Pasal 5 (1)
Jenis-jenis perizinan yang diatur dalam pengelolaan limbah B3 adalah: a. izin penyimpanan sementara limbah B3; b. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten; c. izin pemanfaatan; d. izin pengolahan dengan menggunakan insinerator; e. izin penimbunan; f. izin pengangkutan.
(2)
Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib mendapatkan izin dari Bupati.
(3)
Kegiatan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri.
(4)
Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
(5)
Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6
(1)
Bagan prosedur penerbitan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)
Izin dapat dikeluarkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja apabila persyaratan administrasi dan teknis perizinan limbah B3 telah dipenuhi dan telah dilakukan verifikasi lapangan.
(3)
Dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon. Pasal 7
(1)
Masa berlaku izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)
Apabila dalam masa berlakunya izin, terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi/meninjau ulang izin dimaksud.
(3)
Apabila terjadi perubahan terhadap jenis limbah, lokasi pengumpulan limbah B3 skala kabupaten, maka Badan Usaha wajib mengajukan permohonan izin baru.
(4)
Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir. Pasal 8
(1)
Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, serta pengangkutan limbah B3 wajib menyerahkan surat permohonan izin yang ditujukan kepada menteri tersebut melalui SKPD untuk dapat diketahui.
(2)
Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, serta pengangkutan limbah B3 wajib menyampaikan presentasi rencana pengelolaan limbah B3 kepada bupati melalui SKPD. Bagian Kedua Rekomendasi Pasal 9
(1)
Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib mendapat rekomendasi izin dari SKPD.
(2)
Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Rekomendasi izin dapat dikeluarkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah verifikasi lapangan dan presentasi rencana pengelolaan limbah B3.
(4)
Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin.
(5)
Bagan prosedur penerbitan rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 10
(1)
Pemilihan lokasi untuk tempat pengumpulan limbah B3 skala kabupaten harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
(2)
Izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 diberikan setelah mendapat keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL dari SKPD.
BAB IV PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 11 (1)
Setiap pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha.
(2)
Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum dan/atau Badan Usaha lainnya untuk melakukan pengelolaan limbah B3.
(3)
Limbah B3 yang terkumpul dari kegiatan usaha skala kecil selanjutnya dikirim ke Badan Usaha Pengelolaan limbah B3. Pasal 12
(1)
Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
(2)
Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 setelah mendapat persetujuan dari SKPD.
(3)
Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 13
(1)
Setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib:
a. melakukan 3R (reuse,recycle, dan recovery) terhadap limbah B3 yang dihasilkannya; b. melakukan analisis laboratori TCLP dalam bentuk kajian atau naskah akademis untuk limbah yang tidak terdaftar dalam limbah B3; c. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik; d. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku; e. mendapatkan salinan manifes limbah B3 dari pengangkut limbah B3; dan f. menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada SKPD. (2)
Setiap Badan Usaha yang berdomisili di luar Daerah dan melakukan pengangkutan limbah B3 dari dalam Daerah wajib mendapatkan persetujuan dari SKPD.
(3)
Setiap Badan Usaha yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib disertai/dilengkapi dengan dokumen limbah B3 atau manifes.
(4)
Setiap Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 wajib memiliki standar operasi prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi limbah B3 yang dihasilkan meliputi: a. sistem tanggap darurat; b. penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3; dan c. pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 14 (1)
Pembinaan terhadap Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 di Daerah dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Instansi Pembina Teknis dan Instansi lainnya.
(2)
Pembinaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3; b. bimbingan teknis; dan c. penjelasan mengenai prosedur pengelolaan limbah B3. Pasal 15
(1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Instansi dan SKPD. (2)
Pertemuan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dengan instansi dan SKPD secara berkala dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
Bagian Kedua Pengawasan Pasal 16 (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan terhadap kegiatan/usaha pengelolaan limbah B3. (2) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh SKPD dan dapat berkoordinasi dengan instansi pembina teknis dan instansi lainnya. (3) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. pengawasan langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3; dan b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3. (4)
Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(5)
Petugas pengawas wajib melaporkan secara tertulis hasil pengawasan pengelolaan limbah B3 kepada SKPD. Pasal 17
Tugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi: a. melakukan inventarisasi jenis-jenis limbah yang dihasilkan oleh Badan Usaha; dan b. melakukan pengawasan, pemantauan dan verifikasi pengelolaan limbah B3 terhadap Badan Usaha yan mengahasilkan dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3. Pasal 18 Petugas pengawasan dalam melakukan peninjauan berwenang: a. memasuki area pengelolaan limbah B3; b. mengambil sampel limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium apabila diperlukan; c.
meminta keterangan berhubungan pengelolaan limbah B3;
dengan
pelaksanaan
pengawasan
d. melakukan pemotretan kegiatan pengelolaan limbah B3; dan e.
membuat berita acara hasil peninjauan lapangan yang diketahui oleh pihak kegiatan usaha yang dikunjungi. Bagian Ketiga Pengawasan, Tanggap Darurat dan Penanggulangan Kecelakaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 19
(1) SKPD wajib memiliki standar operasional prosedur pengawasan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya. (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
(3) Pelaksanaan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh Badan Usaha yang bersangkutan. (4) SKPD dpat berkoordinasi dengan instansi lain/pihak lain dalam penanganan dampak yang lebih besar dan tidak tertangani oleh sumber pencemar. Pasal 20 (1) SKPD wajib memiliki standar operasional prosedur pengawasan pemulihan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya. (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan pemulihan dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. (3) Pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar/penghasil limbah. (4) Biaya pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar/penghasil limbah. (5) Pelaksanaan pemulihan menjadi tanggung jawab Daerah apabila: a. penanggung jawab kegiatan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadailan; b. tidak diketahui sumber pencemar dan penanggung jawab kegiatan.
BAB VI PELAPORAN Pasal 21 (1) Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Gubernur dan Menteri. (2) Masyarakat dapat ikut berperan serta dengan melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 kepada SKPD. Pasal 22 Bagan prosedur pembinaan dan pengawasan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 21, sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 23 (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin. (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis, verifikasi lapangan, dan presentasi untuk proses perizinan.
(3) Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oelh SKPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah peraturan perundang-undangan.
ini mengacu kepada
Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 6 September 2013 BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto H. SOEKIRMAN Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal 6 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dto H. HARIS FADILLAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2013 NOMOR : 11
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH SERDANG BEDAGAI NOMOR : 11 TAHUN 2013 TANGGAL : 6 September 2013 TENTANG : PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PROSEDUR PENERBITAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN
Permintaan Kelengkapan Izin
Surat Permohonan Izin
Menerima surat permohonan Menerima kelengkapan administrasi dokumen Menyampaikan tanda bukti permohonan
Mengevaluasi kelengkapan administrasi dan teknis pemohon Y
T
Verifikasi lapangan Membuat berita acara hasil lapangan
Evaluasi dan Rekomendasi
Perbaikan
Perbaikan
T
Ditolak
Y Disetujui
BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto
Penerbitan Izin
H. SOEKIRMAN
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
II PERATURAN DAERAH SERDANG BEDAGAI : 11 TAHUN 2013 : 6 September 2013 : PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL KECUALI PELUMAS/OLI BEKAS
Surat Permohonan Rekomendasi Izin
Permintaan Kelengkapan Rekomendasi Izin
Menerima surat permohonan Menerima kelengkapan administrasi dokumen Menyampaikan tanda bukti permohonan
Mengevaluasi kelengkapan administrasi dan teknis pemohon Y
T
Perbaikan
Verifikasi lapangan Membuat berita acara hasil lapangan
Evaluasi dan Rekomendasi
Perbaikan
T
Ditolak
Y Disetujui
BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto H. SOEKIRMAN
Penerbitan Rekomendasi Izin
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH SERDANG BEDAGAI NOMOR : 11 TAHUN 2013 TANGGAL : 6 September 2013 TENTANG : PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PERSIAPAN PENGAWASAN
APAKAH PERLU MEMBUAT SURAT PEMBERITAHUAN?
YA
MENGIRIMKAN SURAT PEMBERITAHUAN
TIDAK
MEMBUAT SURAT TUGAS
1. VERIFIKASI LAPANGAN 2. MEMBUAT BERITA ACARA 3. MENGAMBIL SAMPEL BILA DIPERLUKAN 4. MEMBERIKAN SARAN MASUKAN
TIDAK APAKAH SARAN DAN MASUKAN DILAKSANAKAN?
MEMBERI SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
YA
MELAPORKAN HASIL PENGAWASAN
BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto H. SOEKIRMAN
