L-1 Daftar Bank No
Nama Bank
No
Nama Bank
1
BANK OF CHINA LIMITED
28
PT BANK BNP INDONESIA
2
DEUTSCHE BANK AG
29
PTBANK BUANA INDONESIA, TBK
3
PT BANK BRI (PERSERO), TBK
30
PT BANK BUKOPIN
4
PT BANK BUMI ARTA
31
PT BANK BUMIPUTERA INDONESIA, TBK
5
PT BANK CHINATRUST INDONESIA
32
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK
6
PT BANK GANESHA
33
PT BANK COMMONWEALTH
7
PT BANK JASA ARTA
34
PT BANK DANAMON INDONESIA
8
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL,TBK
35
PT BANK DBS INDONESIA
9
PT BANK MAYBANK INDOCORP
36
PT BANK DKI
10
PT BANK METRO EXPRESS
37
PT BANK EKONOMI RAHARJA, TBK
11
PT BANK MIZUHO INDONESIA
38
PT BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL
12
PT BANK PERMATA TBK
39
PT BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO)
13
PT BANK RABOBANK INTERNASIONAL
40
PT BANK FINCONESIA
14
PT BANK ROYAL INDONESIA
41
PT BANK HARDA INTERNASIONAL
15
THE BANGKOK BANK BANK COMP. LTD
42
PT BANK HARMONI INTERNASIONAL
16
THE BANK THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI
43
PT BANK IFI
17
KANTOR PUSAT BANK BCA
44
PT BANK INA PERDANA
18
ABN AMRO BANK NV
45
PT BANK INDEX SELINDO
19
AMERICAN EXPRESS BANK LTD
46
PT BANK INDOMONEX
20
BANK OF AMERICA, N.A
47
PT BII, TBK
21
CIMB NIAGA
48
PT BANK JASA JAKARTA
22
CITI BANK N.A
49
PT BANK KESAWAN
23
PT BANK AGRONIAGA
50
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
24
PT BANK ALFINDO SEJAHTERA
51
PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK
25
PT ANZ PANIN BANK
52
PT BANK MAYORA
26
PT BANK AKITA
53
PT BANK MEGA, TBK
27
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL
54
PY BANK MULTIARTA SENTOSA
55
PT BANK MITRANIAGA
68
PT BANK UOB INDONESIA
56
PT BANK MULTICOR
69
PT BANK VICTORIA INTERNASIONAL
57
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
70
PT BANK WOORI INDONESIA
58
PT BANK NISP
71
PT BANK YUDHA BHAKTI
59
PT BANK PERSYARIKATAN INDONESIA
72
PT DIPO INTERNASIONAL BANK
60
PT BANK RESONA PERDANIA
73
PT PAN INDONESIA BANK
61
PT BANK SHINTA INDONESIA
74
PT KOREA EXCHANGE
62
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
75
BANK DANAMON
63
PT BANK SWADESI
76
PT LIMAN INTERNASIONAL BANK
64
PT BANK SWAGUNA
77
STANDARD CHARTERED BANK
65
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
78
THE HONGKONG & SHANGHAI BC
66
PT BANK UIB
67
PT BANK UOB BUANA, TBK
L-2
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak ............................. Nomor Lampiran Perihal
: : :
Permintaan Pemblokiran Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank .............................
Kepada Yth. Sdr. Pimpinan Bank di .............................. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Keputusan menteri keuangan Nomor : 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran dan pencatatan atas kekayaan berupa deposito berjangka/ tabungan/ saldo rekening koran/ giro/ bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu *) atas nama: Nama NPWP Nomor Rekening Alamat
: : : :
.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................
Untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Paksa Nomor ..................... tanggal .......................... Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak saudara, diucapkan terima kasih.
Kepala kantor *) Coret yang tidak perlu .......................... NIP
L-3
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak ............................. ..............,................ 20 ..... Nomor Lampiran Perihal
: : :
Pencabutan Pemblokiran
Kepada Direktur Bank ...................................... di ......................................................... Sehubungan dengan Surat kami Nomor : S-......../WPJ....../KP....../20...... tanggal ............. perihal pemblokiran kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank ......................... atas nama: Nama NPWP Nomor Rekening Alamat
: : : :
Berhubung telah dilunasinya utang pajak dan biaya penagihan pajak oleh penanggung pajak Sendiri/ melalui pemindahanbukuan ke kas Negara. *) Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, dengan ini diminta kepada Saudara untuk mencabut pemblokiran tersebut. Atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Kepala kantor *) Coret yang tidak perlu .......................... NIP
L-4 Nomor Lampiran Perihal
: : :
Pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan pajak Menggunakan Harta Kekayaan yang Tersimpan di Bank yang telah Disita.
Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .......................... Jl ................................................. Di ................................................ Sehubungan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: ................ tanggal ..........., bersama ini kami sampaikan permohonan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menggunakan harta kekayaan yang tersimpan di Bank yang telah disita, yaitu atas nama: Nama NPWP Alamat Nomor Rekening Selesai
: .................................................................................. : .................................................................................. : .................................................................................. : .................................................................................. : Rp .............................................................................. (.................................................................................. .................................................................................)
Terlampir kami sampaikan bukti Surat Setoran Pajak yang telah kami tandatangani. Demikian kami sampaikan dan selanjutnya mohon pemblokiran yang telah dilakukan untuk dicabut.
Pemohon
............................ Tindasan: Pimpinan Bank .......................... Di ................................................
L-5
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK..........................
Nomor
: SP- .../WPJ...../KP......./20....
Lampiran
: 1 (satu) set
Hal
: Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita
Kepada Yth. Saudara Pimpinan Bank ............................. di ..................................................
Bersama ini kami sampaikan kepada saudara Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita: Nomor
:
Tanggal
:
Yang pelaksanaan sitanya telah dilakukan pada tanggal ............................. tahun .................. Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.
Kepala kantor,
....................... NIP
DAFTAR WAWANCARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN DI BANK PADA KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU
1. Siapa sajakah yang melaksanakan kegiatan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak di KPP Jakarta Kebon Jeruk 1?
Kepala Seksi Penagihan Pajak, 1 orang Jurusita Pajak dan 1 orang Pelaksana Pajak.
2. Berapa banyak-kah dalam 3 tahun terakhir ini sudah dilakukannya tindakan pemblokiran dan penyitaan?
2 perusahaan (wajib pajak badan).
3. Mengapa sampai akhirnya harus dilakukan tindakan pemblokiran dan penyitaan?
Tindakan penagihan seperti surat teguran dan surat paksa sudah disampaikan tetapi tidak ada tanggapan dari Penanggung Pajak yang bersangkutan.
4. Dasar hukum apa yang menjadi acuan dalam melakukan pemblokiran dan penyitaan?
Kep. MenKeu Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak.
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER – 109/PJ./2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan PadaBank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
5. Apa yang harus dilakukan Jurusita Pajak sebelum melakukan pemblokiran dan penyitaan?
Membuat surat permintaan pemblokiran ke semua Bank di Indonesia (78 bank).
6. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemblokiran dan penyitaan?
Alamat Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang berubah-ubah dan tidak dimutakhirkan oleh Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang bersangkutan.
Wajib Pajak / Penanggung Pajak kurang mengetahui berbagai jenis alat paksa, (tidak menggubris ST dan SP yang diberikan sebelumnya).
Jurusita Pajak mendapatkan perlawanan dari Wajib Pajak / Penanggung Pajak.
Jurusita Pajak tidak menjumpai Wajib Pajak / Penanggung Pajak di tempatnya.
Sebagian harta yang dimiliki Penanggung Pajak sudah dijaminkan ke Bank.
7. Sejauh ini bagaimana cara menangangi kendala tersebut?
Dengan cara persuasif terlebih dahulu (langsung berbicara / tatap muka) dengan si Penanggung Pajak. Jika tetap tak ada tanggapan maka KPP langsung melakukan tindakan pemblokiran.
8. Bagaimana pelunasan utang pajak dengan harta tersebut?
Tindakan pemblokiran akan dilepas / dicabut jika Penanggung Pajak sudah menyelesaikan / melakukan pelunasan utang pajak.
9. Apakah tindakan pemblokiran dilakukan harus sepengetahuan Penanggung Pajak ataukah dapat langsung?
Langsung. Tindakan pemblokiran dilakukan dengan mengirimkan surat permintaan pemblokiran, langsung ke Bank tanpa sepengetahuan si Penanggung Pajak. Karena jika diketahui Penanggung Pajak dikhawatirkan harta kekayaan yang tersimpan di Bank tersebut telah dipindahkan.
10. Bagaimana Jurusita Pajak tahu apabila Penanggung Pajak memiliki rekening di bank?
Surat untuk pemblokiran dikirimkan ke semua Bank yang ada di Indonesia. (total ada 78 Bank) dan dalam hal ini Bank wajib menyampaikan surat balasan. Berisi laporan kalau rekening tersebut sudah dilakukan pemblokiran.
11. Lalu bagaimana jika dia memiliki lebih dari 1 rekening?
Semua akan tetap dilakukan pemblokiran.
12. Bagaimana jika rekening yang digunakan untuk menyimpan adalah rekening bukan milik pribadi?
Sejauh ini belum ada kasus. Rekening biasanya milik pribadi.
13. Bagaimana jika rekening tersebut masih diblokir atas permintaan polisi terkait perkara pidana. Apakah menurut aturan rekening nasabah tersebut dimungkinkan diblokir lebih dari satu kali atas permintaan instansi yang berwenang yang berbeda?
Lebih didahulukan untuk kepentingan perpajakan. Dan biasanya KPP akan langsung menemui pihak tersebut yang melakukan pemblokiran terlebih dahulu untuk dirundingkan bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi sejauh ini belum ada kasus.
14. Apakah dalam pelaksanaan dalam melakukan pemblokiran Jurusita Pajak didampingi polisi?
Kalau tindakan penyitaan : Iya.
Tapi dalam hal pemblokiran : Tidak.
Pihak KPP hanya mengirimkan surat lewat pos ke seluruh Bank.
Data yang diperoleh terkait penagihan pajak dengan surat paksa serta pemblokiran dan penyitaan rekening Bank dari si Penanggung Pajak
Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2009-2011.
Jumlah tunggakan pajak dan persentasenya tahun 2009-2011.
Jumlah surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan yang telah diterbitkan tahun 2009-2011.
Kronologis pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu (kasus PT IPC).
Contoh surat permintaan pemblokiran, pencabutan pemblokiran, dll
Pelaksana Penagihan Pajak
Jurusita Pajak
KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
Mulyanto
Istajam Qomarudin
Kepala Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
Hapunguan P
