NO KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM BATAS WAKTU KONSEKUENSI PENGECUALIAN AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT JIKA DITUTUP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 708/05-F/HK/2015 TANGGAL 2 JULI 2015 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR NO

KONTEN INFORMASI

KEARSIPAN 1 Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya

2.

Arsip Peta Foto Udara

DASAR HUKUM

-

-

3

Peta Lokasi Penyimpanan Arsip

-

4.

Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: a. Dokumen keuangan: - SPJ berikut lampirannya

UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf J; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;

BATAS WAKTU PENGECUALIAN

Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan/pihak berwenang

KONSEKUENSI AKIBAT BILA DIBUKA

Mengungkap pribadi

MANFAAT JIKA DITUTUP

rahasia Melindung data pribadi

UU No.14 Tahun 2008 tentang Selama didalamnya masih KIP, Pasal 17 huruf d; terkandung potensi kekayaan alam UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;

Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia

Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

UU No.14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku KIP, Pasal 17 huruf i; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;

Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasikan

Kerahasiaan terjaga

UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan Selama masih berlaku (2)

Menghambat proses penegakan hukum

Menyediakan data lengkap yang dilindungi

lokasi

-

Dokumen anggaran dan otorisasinya Surat pencairan anggaran

b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelom pok/perseorangan

dalam proses penegakkan hukum

Selama masih berlangsung penyelenggaraannya

Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual

Melindungi hak atas kekayaan intelektual

c. Data Informasi Pertahanan dan keamanan negara

Selama Status perlindungan masih berlaku

Membahayakan pertahanan dan keamanan negara

Melindungi pertahanan dan keamanan negara

d. Data Kekayaan Alam yang dilindungi

Selama masih berlaku

Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi

Melindungi kekayaan alam yang dilindungi


Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat

Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekawatiran masyarakat

e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi f.

Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat

g. Memorandum/suratsurat penting yang perlu dirahasikan



Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi

Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan

Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan

5.

Disposisi surat pimpinan

BIDANG KEPENDUDUKAN 6. Data Pribadi Penduduk

- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Selama belum ada tindak lanjut Pasal 17 huruf i; dari SKPD pengelola surat

Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan

Mengamankan proses penyusunan kebijakan

-

Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang

Melindungi rahasia pribadi seseorang.

Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS

Melindungi rahasia pribadi seorang PNS









-

-

-

UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)

Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk.

BIDANG KEPEGAWAIAN 7. Rincian hasil uji kompetensi - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Sampai ada persetujuan tertulis PNS Pasal 17 huruf h; dari PNS yang bersangkutan 8.

Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat

9.

Data Hasil Check perorangan PNS/Pejabat

10.

Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat

11.

Data Hasil Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat Identitas PNS yang melanggar disiplin

12.

Up -

Tes -

diduga -

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada persetujuan tertulis KIP, Pasal 17 huruf h dari tenaga pengajar yang dievaluasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada persetujuan tertulis KIP, Pasal 17 huruf h dari PNS/Pejabat yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada persetujuan tertulis KIP, Pasal 17 huruf h dari PNS/Pejabat yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada persetujuan tertulis KIP, Pasal 17 huruf h dari PNS/Pejabat yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada keputusan tetap KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h

-

Dapat menghambat proses penegakan hukum Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS

-

Memperlancar proses penegakan hukum Menjaga rahasia pribadi seorang PNS

13.

Data Rencana penempatan PNS/CPNS Dokumen hasil sidang Baperjakat(notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking Pejabat Struktural)

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan penyerahan SK KIP, Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku dan KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

15.

Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural

-

UU No. 14 Tahun 2008 Selama masih berlaku dan tentangKIP, Pasal 17 huruf i diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

16.

SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama proses penetapan SK KIP, Pasal 17 huruf i sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)

17.

Daftar Pejabat dilantik

14.

yang

akan -

UU No. 14 tahun 2008 tentang Selama penetapan SK sampai KIP. Pasal 17 huruf i dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)

Data mengganggu proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadiseorang PNS - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghamb at kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur

Mengamankan proses penyusunan kebijakan Mengamankan proses penyusunan kebijakan




18.

Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat Hasil Identifikasi potensi PNS -

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku dan KIP, Pasal 17 huruf i diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku dan KIP, Pasal 17 huruf i diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

20.

Instrumen Penilaian PNS/Pejabat

21.

Soal Tes CPNS

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku dan KIP, Pasal 17 huruf i diperlukan dalam proses penilaian kinerja UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai selesai pelaksanaan tes KIP, Pasal 17 huruf i

22.

Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis selesksi CPNS

-

19.

23.

24.

Dokumen penilaian Kepala Sekolah

Kinerja -

kinerja -

Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan pengumuman KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku dan KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku dan KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS

Mengamankan proses penyusunan kebijakan -

Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan Mengamankan proses penyusunan kebijakan -

-

-

-

-

-

Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS

25.

26.

SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Daftar Nilai DP3 PNS

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama proses penetapan SK KIP, Pasal 17 huruf i sampai dengan mulai berlakunya SK

Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan


-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku KIP, Pasal 17 huruf i

Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS

Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara

Menjaga pertahanan dan keamanan negara(stabilitas daerah dan wilayah)

27.

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan ada persetujuan KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan dari PNS yang dijatuhi hukuman huruf i disiplin

28.

Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan ada persetujuan KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin

29.

Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian) BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN 30. Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan ada persetujuan KIP, Pasal 17 huruf h dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama pengungkapannya KIP, Pasal 17 huruf c; membahayakan atau merusak UU No. 3 Tahun 2002 tentang sumber-sumber dan metode Pertahanan Negara intelijen yang sensitif

-

-

Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan

Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

31.

32.

33.

34.

35.

Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku KIP, Pasal 17 huruf c

Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan

Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama ada persetujuan tertulis KIP, Pasal 17 huruf a dari pihak-pihak yang bersengketa

Dapat menghambat proses penegakan hukum

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan selesainya KIP, Pasal 17 huruf a pengawasan usaha/kegiatan


-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan diserahkan kepada KIP, Pasal 17 huruf a penuntut(jaksa)


Membantu kelancaran proses penegakan hukum Membantu kelancaran proses penegakan hukum Membantu kelancaran proses penegakan hukum

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan diterbitkannya KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal Keputusan Gubernur 17 huruf b dan huruf i

-

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan BIDANG PEREKONOMIAN Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan

-

36.

Rencana alokasi bersubsidi

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan diterbitkannya KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal Keputusan Gubernur 17 huruf b dan huruf i

-

-

Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan

-

Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan

-

-

-

Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat Mengamankan proses penyusunan kebijakan

37.

Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten

BIDANG PEMERINTAHAN 38. Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa

39.

40.

41.

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan diterbitkannya KIP, Pasal 17 huruf i Keputusan Gubernur

Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan


UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan selesainya proses KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i pelepasan Tanah Kas Desa

-

-

Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai terbitnya SP2LP(Surat KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)

Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan selesainya proses KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i pengadaan tanah

Petimbangan teknis tukarmenukar dan pinjam pakai kawasan hutan

-

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan ditetapkannya KIP, Pasal 17 huruf i keputusan/perjanjian tukarmenukar dan pinjam pakai

Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Dapat menghambat kesuksesan kebijakan(mengganggu keberhasilanproses negosiasi yang akan atau

-

-

-

-

-

Melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan



Kelancaran proses tukar-menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan

sedang dilakukan) 42.

Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai penerbitan keputusan KIP, Pasal 17 huruf i

43.

Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan penyerahan SK KIP, Pasal 17 huruf i

44.

Proses Penetapan Keputusan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Gubernur Bali tentang KIP, Pasal 17 huruf i Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD 45. Penyaringan Bakal Calon - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kepala Desa KIP, Pasal 17 huruf i 46. Naskah ujian tertulis bagi bakal - UU No. 14 Tahun 2008 tentang calon KIP, Pasal 17 huruf i BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI 47. Berita sandi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6

Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur


Selama diperlukan pengecualiannya Selama diperlukan pengecualiannya

Dapat menghambat kesuksesan kebijakan Dapat menghambat kesuksesan kebijakan

Mengamankan proses penyusunan kebijakan Mengamankan proses penyusunan kebijakan

Selama berita masih bersifat rahasia

Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara Dapat membahayakan

Melindungi pertahanan dan keamanan negara

Sampai dengan penertbitan keputusan

48.

Spesifikasi sarana komunikasi sandi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama pengungkapannya KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 membahayakan keamanan negara

49.

Perangkat khusus persandian

-


50.

Kunci sistem sandi

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama pengungkapannya



Melindungi pertahanan dan keamanan negara Melindungi pertahanan dan keamanan negara Melindungi pertahanan

KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 51.

52.

Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi Jalur komunikasi VVIP

membahayakan keamanan negara

-


-


Komunikasi -


53.

Frekuensi Radio Persandian

54.

Berita/Radiogram rahasia

-


BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 55. Dokumen ijin usaha - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku pertambangan(IUP) KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b

56.

Laporan studi kelayakan Usaha Tambang (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan terpilihnya KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b dan huruf d

57.

Data Teknis Potensi Air Tanah

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama potensi air tanah KIP, Pasal 17 huruf d diperkirakan masih ada

pertahanan dan keamanan negara Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara

dan keamanan negara

Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya - Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya - Dapat mengungkapkan kekayaan alam Dapat mengungkapkan kekayaan alam

Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat

Melindungi pertahanan dan keamanan negara Melindungi pertahanan dan keamanan negara Melindungi pertahanan dan keamanan negara Melindungi pertahanan dan keamanan negara

Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat

Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA

BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 58. Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, - UU No. 14 Tahun 2008 dll KIP, Pasal 17 huruf i 59. Proses scanning - UU No. 14 Tahun 2008 UN/UNPK/UASBN KIP, Pasal 17 huruf i 60. Hasil Test Kemampuan fisik - UU No. 14 Tahun 2008 KIP, Pasal 17 huruf h 61. Hasil Research and - UU No. 14 Tahun 2008 Development di bidang IPTEK KIP, Pasal 17 huruf b dan Olah Raga BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 62. Dokumen Perijinan (41 jenis izin) beserta lampirannya

tentang Selama masih berlaku tentang Selama masih berlaku tentang Sampai ada hasil tes kemampuan fisik tentang Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama dokumen masih berlaku KIP, Pasal 17 huruf h

63.

Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama riset masih berlangsung KIP, Pasal 17 huruf i

64.

Data Debitur dana bergulir

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada ijin tertulis dari KIP, Pasal 17 huruf h angka 3 debitur yang bersangkutan

65.

Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada persetujuan tertulis KIP, Pasal 17 huruf h angka 3 dari pemilik IKM dan UDKM

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada ijin tertulis dari pihak KIP, Pasal 17 huruf b yang berwenang

66.

Membocorkan rahasia negara Membocorkan rahasia negara Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual

Melindungi rahasia negara Melindungi rahasia negara Melindungi rahasia pribadi seseorang Melindungi hak atas kekayaan intelektual

Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan

Melindungi data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Melindungi rahasia pribadi debitur

Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat

Menjaga iklim usaha kondusif

Melindungi rahasia pribadi sesorang di bidang keuangan

perdagangan luar negeri BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN` 67. Peta Batas Kawasan Hutan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama diperkirakan masih ada Digital KIP, Pasal 17 huruf b

68.

Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal loging/illegal trading yang masih dalam proses Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan proses P21 KIP, Pasal 17 huruf a

70.

Proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai selesainya proses KIP, Pasal 17 huruf a pengusutan

71.

Peta kekayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laut

-

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Selama diperkirakan masih ada Perikanan potensi sumber dayanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan huruf j UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku KIP, Pasal 17 huruf i

69.

-

72.

Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Setelah dinyatakan untuk publik KIP, Pasal 17 huruf d

Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan negara) Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)

Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara

Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak) Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan) Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat

Melindungi/menjaga kekayaan alam Indonesia (sumber daya plasma nutfah)

Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat

Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan

Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar

Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar

Melindungi kekayaan alam

73.

Rencana Operaasi Pengawasan Penangkapan Ikan

BIDANG KESEHATAN 74. Identitas Penderita HIV/AIDS 75.

Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis

-

76.

Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien -

77.

Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan

-

Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis

-

78.

79.

-

-

Hasil audit medik pada sarana kesehatan

temporer Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur

mutu/perbaikan mutu Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur

Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan Sampai ada perintah hakim/pengadilan

Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien

Melindungi rahasia pribadi seseorang Melindungi rahasia pribadi pasien

Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien

Melindungi rahasia pribadi pasien

Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan




-


UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai pelaksanaan operasi KIP, Pasal 17 huruf i

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74

-


Melanggar rahasia jabatan Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien


Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i 80. Hasil audit terkait dengan - UU No. 29 Tahun 2004 tentang medical error Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i 81. Sediaan farmasi untuk kategori - UU No. 5 Tahun 1997 tentang obat yang mengandung psikoPsikotropika, Pasal 33 dan Pasal tropika dan atau sejenisnya 34 - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 82. Identitas Korban yang dirujuk - UU No. 14 Tahun 2008 tentang di Jaringan Pelayanan Terpadu KIP, Pasal 17 huruf h (Jayandu) Widuri



Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang

Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan

Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi

Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan

Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis) Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang) Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan Dapat mengungkap

Melindungi hak pribadi

83.

Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama pengungkapannya dapat KIP, Pasal 17 huruf h angka 2 menghambat proses pemulihan/pengobatan korban

84.

Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat Hasil Diagnosa/Bedah Kasus

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai penerbitan keputusan KIP, Pasal 17 huruf i

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada persetujuan tertulis

85.

Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan Melindungi rahasia

Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)

KIP, Pasal 17 huruf h

dari pasien

86.

Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada persetujuan tertulis KIP, Pasal 17 huruf h dari pasien

87.

Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan upah minimum KIP, Pasal 17 huruf i ditetapkan Gubernur

88.

Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan terbitnya surat KIP, Pasal 17 huruf i penangguhan upah minimum

89.

Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)

-

UU No. 3 Tahun 1951 tentang Sampai ada persetujuan tertulis Pernyataan Berlakunya Undang- dari direksi perusahaan yang undang pengawasan Perburuhan bersangkutan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j

BIDANG KOMINFO 90. Lokasi Server

-

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Selama masih digunakan Informasi dan Transaksi

rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan) Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/penanganan kelayan) Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha

-

pribadi calon kelayan

Melindungi rahasia pribadi kelayan



Melindungi hak pribadi pengusaha

Dapat menggangu perlindungan hak atas

Melindungi hak atas kekayaan intelektual

Elektronik, Pasal 25 -

91.

Internet Protocol/IP Address Private -

92.

Bandwidth Management

-

-

93.

Sistem Manajemen Database

-

-

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Selama masih digunakan/berlaku Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j

-


-


-

BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA 94. Rencana - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan selesai Penertiban/Penindakan dan KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i dilaksanakan Penegakan pada obyek tertentu

-

-

-

-

-

kekayaan intelektual Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penerobosan/penyala hgunaan hak akses Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat menyebakan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer

-

Melindungi/mengam ankan perangkat serta data

-

Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga/melindungi hak akses

Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan

Memperlancar proses penegakan hukum danpenyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)

-

-

-

Melindungi hak atas kekayaan intelektual Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth

Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga keamanan jaringan komputer

95.

Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan selesainya proses KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i penanganan

-

-

96.

Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai selesai kasusnya KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i

-

-

97.

Informasi data pribadi penegak perda

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada persetujuan tertulis KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan daro penegak perda yang huruf i bersangkutan

-

-

-

Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan

Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku) Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksakan operasi -

-

98.

Berita Acara Pemeriksaan

-

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Selama proses pemeriksaan Hukum Acara Pidana UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i

-

-

Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa

-

Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda) Melindungi rahasia pribadi penegak hukum Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-

-

99.

Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan

-

UU No. 5 Tahun 1986 tentang 1 tahun PTUN sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i

-

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan penandatangan KIP, Pasal 17 huruf e angka 3 berita acara serah terima

-

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Sampai ada perintah dari penegak ITE, Pasal 40 hukum/yang berwenang UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai diketahui pemenangnya KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j

Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan

BIDANG KEUANGAN 100. Rencana pelaksanaan tukarmenukar/pemindahtanganan barang daerah 101.

Database Objek Pajak Dan Restribusi

Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan Dapat menghambat proses penegakan hukum

102.

Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

103.

Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai diketahui pemenangnya KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j

104.

Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama proses pengadaan barang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j dan jasa

Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan

data pribadi obyek terperiksa

-

Memperlancar proses penegakan hukum

Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah Melindungi/mengamank an database objek pajak dan restribusi Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsipprinsip pengadaan dan etika pengadaan Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran

105.

Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama proses pengadaan KIP, Pasal 17 huruf b barang/jasa

Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan

106.

Laporan Pajak Pribadi (LP2P)

-

107.

Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Sampai ada persetujuan tertulis KIP, Pasal 17 huruf h dari wajib pajak yang bersangkutan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Sampai dengan terbitnya laporan Keuangan Negara, Pasal 31 ayat keuangan yang telah diaudit (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Selama masih berlaku KIP, Pasal 17 huruf i

Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur

108.

Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan

Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur

Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

NO KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM BATAS WAKTU KONSEKUENSI PENGECUALIAN AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT JIKA DITUTUP

Recommend Documents