PENGECUALIAN INFORMASI MELALUI UJI KONSEKUENSI : Uji Konsekuensi dilakukan berdasarkan alasan pada Pasal 17 UU No.14 Thn 2008 secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, dengan memuat : -
Konten Informasi Dasar Hukum Alasan Informasi yang Dikecualikan Batas Waktu Pengecualian Akibat jika informasi dibuka dan Manfaat jika informasi ditutup
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah melakukan uji konsekuensi untuk menentukan data dikecualikan pada tanggal 2 Maret 2016 di Ruang Rapat Wadaslintang Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Peserta yang diundang adalah dari Biro Hukum Setda Prov. Jateng, Bappeda Prov. Jateng, Dinas Bina Marga, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng (PPID Utama), Komisi Informasi Prov. Jateng dan Pejabat & Staf Internal Dinas PSDA Prov. Jateng. Dengan telah terbitnya informasi data dikecualikan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, dapat menjadi pedoman PPID Pembantu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah untuk melayani permintaan informasi publik khususnya yang terkait dengan data yang dikecualikan.
Semarang, 4 Maret 2016 Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
Prasetyo Budie Yuwono, ME. Pembina Utama Madya NIP. 19580905 198302 1 001
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH NO
1 1
JENIS INFORMASI
2 Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum
KONTEN INFORMASI (Isi Pokok)
DASAR HUKUM
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BATAS WAKTU PENGECUALIAN
KONSEKUENSI AKIBAT JIKA AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA INFORMASI DITUTUP
3 - Alat bukti kasus
4 -UU No.18/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana.
5 Mengamankan dan melindungi alat bukti.
6 Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
7 -Merugikan pihak dalam proses berperkara.
8 Melindungi kerahasiaan alat bukti.
- Dokumen penanganan perkara
-UU No.19/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana.
Mengamankan dan melindungi dokumen perkara
Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
-Merugikan pihak yang berperkara
Melindungi kerahasiaan dokumen perkara
- Opini hukum (legal opinion)
Keputusan Jaksa Agung No.Kep225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara. -UU No.18/2003 ttg Advokat
Mengamankan, melindungi dokumen hukum.
Tidak terbatas.
Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion) .
Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.
-UU No.14 Tahun
Mengamankan,
Tidak terbatas
Mengganggu proses
-Melindungi
-
Surat/memo/
catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.
2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
melindungi dokumen hukum
/kecuali karena ketentuan UndangUndang
hukum.
kerahasiaan dokumen hukum
- Proses hukum PNS bermasalah
-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi.
Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Belum berkekuatan hukum tetap.
Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan UndangUndang
Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum
-Mengamankan dan melindungi alat bukti
Tidak terbatas
Merugikan pemilik modul
-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
- Kasus hukum yang masih dalam proses
UU No.18/2003 ttg Advokat UU No.14 Tahun 2008 tentgang KIP Pasal 17 huruf h
-Tidak mengganggu/mengha mbat proses hukum
-Hukum Acara Perdata/Pidana
2
Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat
Modul diklat di luar forum pelatihan
-UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan -UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
Belum ada pengesahan Harus ada persetujuan/izin pemilik modul
Tidak merugikan pemilik modul
3
Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi
Dokumen penawaran penyedia jasa/kontrak
Perpres No.54 Tahhun Menjamin persaingan 2010 tentang usaha yang sehat. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perpres No.35 Tahun 2011 dan Perpres No.70 Tahun 2012
Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa.
Muncul persaingan usaha yang tidak sehat
Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa
Perpres No.54 Tahhun Menjamin persaingan 2010 tentang usaha yang sehat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perpres No.35 Tahun 2011 dan Perpres No.70 Tahun 2012
Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa.
Inovasi hasil penelitian dan pengembangan yang belum mendapatkan hak paten
-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H -UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
Belum mendapat pengesahan
Sampai mendapat pengesahan hak paten
Merugikan inventor
Melindungi inventor
Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS
-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H -UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak terbatas
-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.
Menjaga obyektifitas penilaian
Menjaga obyektifitas penilaian.
Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)
-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak terbatas
-Mengungkap data pribadi PNS
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
-Melanggar HAM - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -Permenkes RI No.269/MENKES/PER/ III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10
Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat
UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H
-Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS
Terbatas sampai dengan pelantikan
-Menjaga obyektifitas penilaian. -Mengganggu, menghamabat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.
Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
Melindungi hak dasar
Tidak terbatas
Mengungkap data
Melindungi data
- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -PP No.100 Tahun Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabtan Struktural.
-PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000.
Catatan yang
menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan penddikan non formal
UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H
manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
pribadi PNS Melanggar HAM
pribadi PNS yang bersifat rahasia.
- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
4
Memorandem atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
Biodata elektronik PNS (database)
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkn konstitusi
Tidak terbats
-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM
Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia
5
Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundangundangan
Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangundangan dan aturan pelaksanannya.
-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.
Menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa
Tidak terbats
Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.
Melindungi kerahasiaan dokumen.
-UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
6
Rahasia jabatan
Rahasi jabatan
UU No.43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak terbats
7
Belum dikuasai atau didokementasi
Belum dikuasai atau didokementasi
UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.
Belum dikuasai oleh Badan Publik
Tidak terbats
Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. Belum dikuasai oleh Badan Publik
Melindungi kerahasiaan dokumen.
Belum dikuasai oleh Badan Publik
Semarang, 4 Maret 2016 Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
Prasetyo Budie Yuwono, ME. Pembina Utama Madya NIP. 19580905 198302 1 001
