NO
1
2
3
4
NAMA
Xaverius Leonardo
NIM
JUDUL
Penerapan Proses Pemberian Marga dalam Perkawinan Beda Suku (Exogami) berdasarkan 2010-41Adat Batak Toba (studi 072 kasus: Perkawinan antara Yeremia dengan Yunita Panjaitan pada tanggal 21 Juni 2013)
RUMUSAN MASALAH
2. Bagaimanakah penerapan proses pemberian marga dalam perkawinan beda suku (Exogami) di dalam masyarakat adat batak toba berdasarkan perkawinan antara Yeremia dengan Yunita Panjaitan pada tanggal 21 Juni 2013 ?
v
Proses tidak bisa diangkat sebagai judul skripsi (harap konsultasi ke pembimbing)
Fokky Fuad
v
Permasalahan 1 dan 2 digabung, kemudian cari permasalahan ke 2
Joko Windarto
v
lanjutkan
Nugraha (sudah bimbingan bab 3)
V
judul harap dikonsultasikan kembali ke pembimbing
Ahmad Sofyan
3. Apa sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran adat tersebut?
1. Apakah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat di Tindak Pidana Pengedar terapkan bagi para pelaku dan pengguna Narkotika Narkotika Menurut Undang dalam kasus pustusan perkara (studi kasus nomor 2011-41Undang Nomor 35 Tahun 229/Pid.Sus/2013/PT.BDG) ? 178 2009 (studi kasus nomor 229/Pid.Sus/2013/PT.BDG) 2. Apakah putusan pengadilan negeri Bandung sudah sesuia dengan hukum positif ?
Fungsi Controlled Delivery dalam Tindak Pidana penyelundupan Narkoba 2010-41Luqman Darwis (studi Kasus di Kantor 165 Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru)
PEMBIMBING
1. Bagaimanakah proses pemberian marga dalam perkawinan beda suku (Exogami) berdasarkan Adat Batak Toba ?
1. Bagaimana kewenangan DPR dalam melakukan Kewenangan DPR dalam pemilihan Hakim Agung sebelum putusan MK? Teguh Pratama 2009-41- pemilihan Hakim Agung Albasir 073 pasca putusan MK nomor 27/PUU-XI/2013 2. Bagaimana kewenangan DPR dalam melakukan pemilihan Hakim Agung pasca putusan MK nomor 27/PUU-XI/2013?
Rudi Budiman
ORISINALI KELAYAKAN KETERANGAN TAS
1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penyelundupan narkoba melalui Kantor Pos Pasar Baru? 2. Apa fungsi Controlled Delivery yang dilakukan Pejabat bea dan cukai terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba melalui kantor pos Pasar baru? 3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak pidana penyelundupan narkoba melalui kiriman pos?
NO
5
6
7
NAMA
NIM
JUDUL
Analisa Putusan tentang penjatuhan pidana perkara narkotika yang tidak disertakan barang bukti ganja dikaitkan dengan 2010-41Rifki Ariwiguna pasal 111 ayat (1) jo. Psal 074 132 ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 (studi kasus putusan nomor 108/pid/b/2010/PN.BDG)
RUMUSAN MASALAH
Nurul Arifiany
2. Bagaimana keabsahan putusan hakim dalam pembuktian kesalahan terdakwa dimana barang bukti ganja tersebut tidak ada terkait dengan putusan 108/pid/b/2010/PN.BDG?
8
Doan Abisier D. 2010-41Sinaga 108
V
IGK Wijaya
V
Wasis Susetio
1. Bagaimana penerapan sistem self assesment ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku? V 2. Apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku?
1. apakah hakim pengadilan negeri Tangerang dalam Analisis Yuridis Tindak putusan No. telah menerapkan hukum dengan benar? Pidana Penadahan (Studi Kasus Put. Nomor 2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan 127/PID.B/2012/PN.TNG) dalam hukum positif di Indonesia? Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Narkotika Menurut Aspek Kriminologi (Studi Kasus Put. Nomor 2510 K/PID.SUS/2011)
PEMBIMBING
1. Bagaimana mekanisme sistem pembuktian menurut Undang undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP dikaitkan dengan Putusan nomor 108/pid/b/2010/PN.BDG ?
Analisa Putusan 1. Apakah pemilihan di Indonesia pada saat ini Mahkamah Konstitusi Konstitusional atau Inkonstitusional ? (Tentang Pemilu Serentak) Dikatikan Dengan Undang Tirta Rezza 2009-41-031Undang Dasar 1945 Pasal 2. Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan 22E (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusional dalam memutus Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan pemilu serentak dengan No. Dengan Nomor Perkara: Perkara: 14/PUU/XI/2013 ? No. 14/PUU/XI/2013). Analisa Yuridis Terhadap Lemahnya Sistem Pemungutan Pajak di Indonesi ditinjau dari Undang-undang No. 28 Th. 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 2010-41- CaraPerpajakan 061
ORISINALI KELAYAKAN KETERANGAN TAS
-------
1. Apa pandangan secara kriminologi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) narkotika? V 2. Bagaimana pemberlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
-------
Judul jangan menjustifikasi dan indikator lemah apa ?
Zulfikri Aboebakar
-------
-------
Judul dan permasalahan dikonsultasikan ke pembimbing
Ahmad Sofyan
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pengulangan Judul dan Tindak Pidana (Residivis) permasalahan Narkotika Menurut Aspek V dikonsultasikan Kriminologi (Studi Kasus 2. Bagaimana pemberlakuan hukum terhadap pelaku ORISINALI ke pembimbing NO NAMA NIM JUDUL RUMUSAN MASALAH KELAYAKAN KETERANGAN Put. Nomor 2510 tindak pidana narkotika? TAS K/PID.SUS/2011) Tinjauan Yuridis Terhadap 1. bagaimana transparansi pengadaan barang dan Tindak Pidana Korupsi jasa yang dilakukan oleh pemerintah? Doan Abisier D. 2010-41- Pengadaan Barang dan 8 Sinaga 108 Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan 2. Bagaimana pertanggungjawaban aparatur negara Pengadaan Barang/Jasa apabila terjadi tindakan penyelewengan barang dan ------------------Pemerintah dan Undang- jasa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 1999 jo. Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ahmad Sofyan PEMBIMBING
-------
1. Apa dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 1763/Pdt.G/2013/PA.TGRS tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
9
Sri Novalia
Perceraian Tanpa Ikrar Talak (Studi Kasus 2009-41-189Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2013/PA.TGRS )
2. Apa dasar putusan perkawinan tersebut sudah berdasarkan hukum Islam, dimana disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 131 ayat (4): "Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh, sementara sampai hari ini suami Afriansyah tidak pernah diperintahkan hakim untuk membacakan ikrar talak di hadapan istri dan kuasa hukumnya?
1. Bagaimanakah hambatan dalam pembuktian tindak Analisis Yuridis Tindak pidana Insider Tradning di bidang pasar modal Pidana Insider Trading di sebagai Predicate Crime on Money Laundering ? Bidang Pasar Modal sebagai Predicate Crime 2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana on Money Laundering Insider Trading di bidang pasar modal melalui penegakan hukum Money Laundering ?
10
Devi Erlia Susanty
2010-41084
V
V
Tommy Prihananto
Lampirkan Kasus
Zulfikri Aboebakar
NO
NAMA
10
Devi Erlia Susanty
NIM
JUDUL
2010-41- Analisis Yuridis Terhadap 084 Perusahaan yang Menginstruksikan Pekerja Membawa Peralatan Kerja Milik Pribadi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada PT. Citra Tirta Mulia Finance, Cabang Tangerang)
RUMUSAN MASALAH
ORISINALI KELAYAKAN KETERANGAN TAS
PEMBIMBING
1. bagaimanakah implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam praktik penerapan peraturan pekerja/buruh membawa peralatan kerja milik pribadi untuk dapat menunjang pekerjaan pekerja/buruh pada perusahaan? 2. bagaimanakah peran pemerintah dalam menerapkan sanksi hukum kepada perusahaan yang menginstruksikan pekerja/buruh yang membawa peralatan milik pribadi tanpa adanya jaminan perlindungan asset pribadi pekerja/buruh yang digunakan untuk menunjang pekerjaan pekerja/buruh tersebut?
-------
-------
-------
-------
Judul dan permasalahan dikonsultasikan ke pembimbing
Zulfikar Judge
1. Bagaimana mekanisme penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional ?
11
Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Tanpa Irfan Nugraha 2009-41-082Hak Oleh BPN (Studi kasus : Putusan Mahkamah Agung No.364K/TUN/2012
2. Apakah penerbitan sertifikat hak milik ( sementara ) nomor 389 C 911 persi 32 atas nama UMAR THOEFUR ABDUL AZIS dalam perkara nomor register 364K/TUN/2012 telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? 3. Apakah leter C no. 259 atas nama AHIR BIN ATJAN dapat menjadi bukti kepemilikan hak atas yang sah ?
V
1. Pertanggung Jawaban pidana ahli pengobatan alternatif tradisional terhadap perbuatan yang merugikan pasien?
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pasien Cahyo Nur Indra 2009-4112 Yang Dirugikan Oleh Ahli Guna 123 Pengobatan Alternatif 2. Perspektif keberadaan Pasal-pasal dari KUHP yang Tradisional. digunakan untuk menjerat ahli pengobatan alternatif tradisional yang merugikan pasien?
13
Ramandha Wahyuaksara
Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 2010-41- Narkotika sebagai Upaya 016 Non Penal Badan Narkotika Nasional (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta)
1. Bagaimana implementasi rehabilitasi pecandu narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional?
v
v
kasus dilampirkan serta Nugraha Abdulkadir, konsultasikan S.H, M.H dgn dosen pembimbing
pilih kasus tertentu
I.G.K Widjaya
Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang ORISINALI Ramandha 2010-41Narkotika JUDUL sebagai Upaya pilih kasus NO NAMA NIM RUMUSAN MASALAH KELAYAKAN KETERANGAN 13 v TAS Wahyuaksara 016 Non Penal Badan tertentu Narkotika Nasional (Studi 2. Bagaimana mekanisme Badan Narkotika Nasional Kasus di Badan Narkotika dalam penanganan rehabilitasi terhadap pecandu Nasional Provinsi DKI narkotika? Jakarta) Perlindungan Hukum Bagi 1. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk Wartawan Dari Tindak memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dari Pidana Kekerasan Dalam tindak pidana yang sesuai dengan UU pers yang kasus harus Melaksanakan Kegiatan berlaku ? spesifik serta 14 Tysna Novianty2010-41-021Jurnalistik Menurut Undangv konsul dgn undang Nomor 40 Tahun 2. Bila terjadi tindak kekerasan dan pelecehan pembimbing 1999 tentang Pers (Studi terhadap wartawan, bagaimanakah peran dewan pers Kasus Wartawan TVRI dalam menangani masalah tersebut ? Senayan)
PEMBIMBING I.G.K Widjaya
I.G.K Widjaya
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap produsen tahu dilihat dari segi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21? Penyalahgunaan Kadar Zat Pewarna dan Zat Kimia Formalin Dalam Memproduksi Tahu Dilihat dari Segi Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
2. Bagaimana dampak dari penggunaan zat pewarna dan zat kimia formalin terhadap konsumen dilihat dari segi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan Pasal 8?
Permasalahan dibuat 2 point
V
ade hari siswanto
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana Undangundang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 55b tentang pangan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Kesehatan Pasal 21 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 7 dan 8? 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap produsen tahu dilihat dari segi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21?
15
Benny Suratno
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Kadar 2009-41Zat Kimia Pada Produksi 186 Tahu Dilihat dari Segi Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
2. Bagaimana dampak dari penggunaan zat pewarna dan zat kimia formalin terhadap konsumen dilihat dari segi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan Pasal 8?
-------
-------
-------
-------
15 NO
Benny Suratno NAMA
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Kadar 2009-41Zat Kimia Pada Produksi ORISINALI ------------------186 NIM JUDULdari Segi RUMUSAN MASALAH KELAYAKAN KETERANGAN Tahu Dilihat TAS Undang-undang No. 7 3. Bagaimana penerapan sanksi pidana UndangTahun 1996 tentang undang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 55b tentang Pangan pangan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Kesehatan Pasal 21 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 7 dan 8?
------PEMBIMBING
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap produsen tahu dilihat dari segi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21? Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Tahu Dalam Penggunaan Kadar Zat Pewarna dan Zat Kimia Formalin dari Segi Undangundang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 21 tentang Kesehatan
16
penerapan ajaran kausalitas dalam penyertaan terhadap tindak pidana pembunuhan yang soni 2010-41dilakukan oleh anak suhardiyansyah 191 dibawah umur (study kasus putusan nomor:799/pid.B/2013/PN. BB)
Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor 48K/PM-11-08/AD/II/2011) 17
Minda Poppy Anggreini
2010-41101
2. Bagaimana dampak dari penggunaan zat pewarna dan zat kimia formalin terhadap konsumen dilihat dari segi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan Pasal 8?
-------
-------
-------
-------
sudah pernah diskusi dengan pak ahmad sofyan
Ahmad Sofyan
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana Undangundang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 55b tentang pangan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Kesehatan Pasal 21 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 7 dan 8? 1. bagaimana ajaran kausalitas bila diterapkan dalam pidana materi perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (putusan no.799/PID.B/2013/PN.BB) V 2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyertaan dalam (putusan no :799/PID.B/2013/PN.BB)
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana disersi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 48-K/PM II-08/AD/II/2011? 2. Bagaimana pengaturan tentang disersi ditinjau dari pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer?
V
K.G. Wijaya
NO
NAMA
17
Minda Poppy Anggreini
NIM
JUDUL
2010-41- Tinjauan Hukum 101 Internasional Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Studi Kasus: Etnis Rohingya di Myanmar)
RUMUSAN MASALAH
20
21
22
23
Riyandi Binsar Halomoan
Rina Evita Royhana
Urgensi Keberadaan Undang-undang Ritel di Indonesia, Berkaca Pada 2010-41Kasus PT. Carrefour 179 Indonesia Melawan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Edison Ramli
Suhandy
PEMBIMBING
1. Bagaimana perlindungan terhadap etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan? 2. Bagaimana kedudukan orang-orang Rohingya yang keluar dari negara asal untuk mencari perlindungan?
1. Sejauh mana pencabutan hak atas tanah untuk Pencabutan Hak Atas kepentingan umum? Tanah Terlantar Ditinjau 2. Bagaimana pelaksanaan pembebasan hak atas Dari Hukum Agraria tanah dapat dilakukan? 1. Apakah yang dimaksud dengan pengusahaan Tinjauan Yuridis Kerjasama Bandar Udara di Indonesia? Pemerintah Swasta Dalam 18 Tommy Jefri Hanter 2010-41-171 2. Bagaimanakah bentuk pengaturan dan kerjasama Pengusahaan Bandar pemerintah swasta dalam pengusahaan bandar udara Udara di Indonesia di Indonesia? Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi yang 2010-41- Menimbulkan Kecelakaan 079 di Jalan Raya, Tinjauan Yuridis UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ORISINALI KELAYAKAN KETERANGAN TAS
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
hubungi Fakultas
1. Apa unsur-unsur kelalaian pengemudi yang bisa dipidana?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Sudah Ada pengemudi kendaraan karena kelalaiannya dalam kecelakaan lalu lintas?
1. Bagaimana kasus antara PT. Carrefour Indonesia melawan Komite Pengawas Persaingan Usaha dapat terjadi? 2. Kewenangan Komite Pengawas Persaingan Usaha menurut UU No. 5 Tahun 1999?
3. Seberapa penting keberadaan UU Ritel dalam melindungi pelaku usaha ritel kecil dan demi mendukung perekonomian Indonesia? 1. Bagaimanakah konsep perkawinan dalam Hukum Adat Padang-Pariaman? Perkawinan Sesuku Dalam 2. Bagaimana peran Ketua Pemuka dalam hal 2010-41Hukum Adat Sungai Asam mengatasi perkawinan sesuku? 166 Padang-Pariaman 3. Bagaimana sanksi yang timbul dalam hal terjadinya perkawinan dalam satu suku yang sama? 1. Mengapa terdapat dualisme sifat putusan Badan Dualisme Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang Penyelesaian Sengketa Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Konsumen? Undang-undang Nomor 8 2009-41- Tahun 1999 tentang 165 Perlindungan Konsumen (studi kasus putusan Mahkamah Agung No.
hubungi Fakultas
V
judul harap dikonsultasikan kembali ke pembimbing
I Gede Hartadi
v
konsul pembimbing
Fokky Fuad
v
pernah diskusi dengan beliau
Ade Hari Siswanto, S.H., M.H
NO
NAMA
23
Suhandy
24
Lilis Rusmaya
NIM
JUDUL
RUMUSAN MASALAH 1. Mengapa terdapat dualisme sifat putusan Badan Dualisme Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang Penyelesaian Sengketa Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Konsumen? Undang-undang Nomor 8 2009-41- Tahun 1999 tentang 165 Perlindungan Konsumen 2. Bagaimana penerapan dualisme sifat putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen (studi kasus putusan Badan Mahkamah Agung No. berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam studi kasus 659.K/Pdt.Sus/2012 Putusan Mahkamah Agung Nomor tanggal 26 Maret 2013) 659K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013? Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor 2010-41- Kendaraan Dalam Putusan 110 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan No. 671/Pid.B/2012/PN.JKT.PS T)
Pemenuhan Kebutuhan Biologis (Seksual) Terhadap Narapidana dalam Lembaga Permasyarakatan Pria Kelas 1 Tangerang 25
Katlin Carolina 2010-41-096
ORISINALI KELAYAKAN KETERANGAN TAS
pernah diskusi dengan beliau
v
PEMBIMBING
Ade Hari Siswanto, S.H., M.H
2. Bagaimana penerapan dualisme sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 2. Bagaimana analisa hukum pidana terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 671/Pid.B/2012/PN.JKT.PST dalam masalah tindak pidana pemalsuan surat?
V
K.G. Wijaya
1. Bagaimanakah cara narapidana memenuhi atau mendapatkan kebutuhan seksual secara wajar/normal selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang? V 2. Kondisi apakah yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang?
1. Bagaimana upaya pemenuhan hak atas pelayanan Pemenuhan Hak Dalam kesehatan bagi narapidana narkotika di Lembaga Pelayanan Kesehatan Bagi Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang? Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan 2. Faktor Penghambat internal dan eksternal apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan Pria Kelas 1 Tangerang kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang?
-------
-------
Metodologi penelitian harus empiris
K.G. Wijaya
-------
-------
