NEGARA H.M.UMAR DJANI MARTASUTA
Pengertian Negara • Suatu organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok manusia tersebut • Satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial
TEORI TERBENTUKNYA NEGARA 1. TEORI KLASIK
• TEORI HUKUM ALAM, PEMIKIRAN PADA MASA PLATO DAN ARISTOTELES. • KONDISI ALAM – TUMBUH BERKEMBANGNYA NEGARA
MANUSIA
---
• TEORI KETUHANAN (ISLAM DAN KRISTEN), SEGALA SESUATU ADALAH CIPTAAN TUHAN • TEORI PERJANJIAN (THOMAS HOBBES), MANUSIA MENGHADAPI KONDISI ALAM DAN TIMBULLAH KEKERASAN
2. TEORI MODERN • PENAKLUKAN
• PELEBURAN (FUSI) • PEMISAHAN DIRI, DAN • PENDUDUKAN ATAS WILAYAH YANG BELUM ADA PEMERINTAHAN SEBELUMNYA
UNSUR DASAR NEGARA 1. BERSIFAT KONSTITUTIF:
TERDAPAT WILAYAH (DARATAN,UDARA,PERAIRAN), RAKYAT ATAU MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT 2. BERSIFAT DEKLARATIF: UNSUR DASAR KONSTITUTIF. TUJUAN NEGARA, UUD, PENGAKUAN NEGARA LAIN (de Jure, maupun de Facto)
PERKEMBANGAN TEORI KENEGARAAN NKRI • PROSES PERJUANGAN KEMERDEKAAN DENGAN PEMBENTUKAN IDE-IDE DASAR YANG DICITACITAKAN
• PROKLAMASI MENGANTAR BANGSA INDONESIA SAMPAI PINTU GERBANG KEMERDEKAAN • PEMERINTAH, WILAYAH DAN BANGSA MENGISI KEMERDEKAAN MENUJU KEADAAN MERDEKA, BERDAULAT, BERSATU, ADIL DAN MAKMUR • TERJADINYA NEGARA ADALAH KEHENDAK SELURUH RAKYAT YANG MENENTANG TEORI KELAS • RELIGIOSITAS YANG TAMPAK PADA TERJADINYA NEGARA MENUNJUKKAN KEPERCAYAAN BANGSA INDONESIA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
SISTEM KEKUASAAN DALAM NEGARA 1. MONARCHI (KERAJAAN)
- ABSOLUT - KONSTITUSIONAL - PARLEMENTER 2. REPUBLIK - PRESIDENSIAL - PARLEMENTER
MONARCHI • ABSOLUT : Kekuasaan Raja sangat multak, perintah Raja menjadi sebuah aturan Perundangan, anak raja putra mahkota calon pengganti raja
• KONSTITUSIONAL : Kedudukan Raja dpt dipilih secara bergilir, raja hanya bersifat simbul • PARLEMENTER : Suatu kerajaan, namun menganut pemerintahan rakyat, inipun hanya bersifat simbul.
REPUBLIK “RES” dan “PUBLIKA” PEMERINTAHAN YANG DIJALANKAN DARI, OLEH DAN UNTUK RAKYAT
BEDA MONARCHI - REPUBLIK JENIS PEMBEDA
MONARCHI
REPUBLIK
1.CARA PENGISIAN JABATAN KEPALA NEGARA
PENILIHAN
PEWARISAN SECARA TURUNTEMURUN
2.MASA JABATAN KEPALA NEGARA
DIBATASI
SEUMUR HIDUP
3. HAK WARGA SAMA ,SEMUA TIDAK SAMA NEGARA WARGA NEGARA (HANYA MENJADI BERHAK KELUARGA RAJA KEPALA NEGARA YANG BERHAK)
BEDA SERIKAT & REUBLIK NEGARA SERIKAT “BERSUSUN JAMAK”
KESATUAN “BERSUSUN TUNGGAL”
(ADA NEGARA BAGIAN)
“TIDAK ADA NEGARA BAGIAN”
BAIK PEMERINTAHAN PUSAT FEDERAL MAUPUN PEMERINRAHAN NEGARA BAGIAN,SAMA SAMA BERDAULAT ATAS URUSAN MASING-MASING
HANYA ADA SATU PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT, YAITU PEMERINTAHAN PUSAT
SIFAT-SIFAT NEGARA • SIFAT MEMAKSA : Mempunyai kekuatan fisik secara legal (Polisi, Tentara, Jaksa, Hakim) • SIFAT MONOPOLI : Negara dapat menyatakan, bahwa suatu aliran kepercayaan/politik tertentu dilarang hidup dan disebar luaskan • SIFAT MENCAKUP SMUA : Semua peraturan perundangan berlaku untuk semua orang tanpa keciali
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
H.M.UMAR DJANI MARTASUTA
LATAR BELAKANG TENTARA PELAJAR WALAWA KEWIRAAN NASIONAL
PENDIDIKAN KEWIRAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PERISTILAHAN/PENGERTIAN • KEWIRAAN (kata sifat) dari WIRA = VIR (Pahlawan, Patriot, Satria, Champion, Pioneer) • PERWIRA : - Tingkat kepangkatan dalam kemiliteran, yang mengandung arti, tingkat tanggung jawab yang tinggi/luhur/berat.
- Orang yang berani membela yang benar, menolong yang lemah, tanpa menghiraukan resiko yang menimpa pada dirinya.
KEWARGANEGARAAN : CITIZENSHIP :
“Menjadikan Warga Negara yang baik” KRITERIA WN BAIK : * Kesadaran akan HAK dan KEWAJIBAN sebagai WNI * Kesadaran akan HAK dan KEWAJIBAN Bela Negara * Hubunganantara Warganegara dengan NKRI
HAK & KEWAJIBAN • Hak : Segala sesuatu yang didapat/diperoleh karena statusnya sebagai seorang Warga Nwgara. • Kewajiban : Segala sesuatu yang harus dilaksanakan karena statusnya sebagai seorang Warga Negara
BELA NEGARA Sikap,tekad & semangat untuk melakukan pembelaan negara yang dilaksanakan atas: * Cinta terhadap tanah air * Kesadaran berbangsa Indonesia
* Kesadaran bernegara Indonesia * Rela berkorban untuk bangsa dan negara * Meyakini akan kebenaran Pancasila • Memiliki kemampuan awal belanegara SE Menhankam : SE 007/M/III/1988
KESADARAN BERBANGSA & BERNEGARA • KESADARAN BERBANGSA : Perilaku anggota suatu bangsa didasarkan atas perasaan solidaritas, bukan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan oleh aturan-aturan hukum
• KESADARAN BERNEGARA : Perilaku anggota suatu negara didasarkan pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan oleh aturan-aturan hukum.
HUBUNGAN WN DGN NKRI UNSUR-UNSUR “SISMENAS”
• Negara sebagai organisasi kekuasaan • Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara • Pemerintah sebagai unsur manajer/penguasa • Masyarakat/Rakyat sebagai unsur penunjang/ pemakai
LANDASAN HUKUM 1. LANDASAN IDIIL :
Falsafah Bangsa Indinesia --- Pancasila 2. LANDASAN KONSTITUSIONAL : UNDANG-UNDANG DASAR 1945 a. Buka UUD 1945 (alinea 4) – (Cita-cita dan Aspirasi BI) b. Pasal 27 (3) : Setiap WN berhak & Wajib
ikut serta dalam upaya pembelaa negara.
c. Pasal 30 UUD 1945 (1) Tiap-tiap WN berhak & wajib ikut serta dalan usaha HANKAMNEG (2) Usaha HANKAMNEG Dilaksanakan melalui SISHANKAMRATA oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan RAKYAT sebagai kekuatan pendukung
d. Pasal 31 UUD 1945 (1) Setiap WN berhak mendapatkan Pendidikan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional ….
3. LANDASAN OPERASIONAL a. UU NO 20 Tahun 1982, tentang ketentuan Pokok HANKAMNEG
- Pasal 18 : Hak & Kewajiban WN yang di wujudkan dengan upaya BN diselenggarakan melalui PPBN sebagai bahian yg tak terpisahkan dari SISDIKNAS - Pasal 19 (2) : PPBN wajib diikuti oleh setiap WN & dilaksanakan scr bertahap
b. UU NO 20/2003 (SISDIKNAS) - BAB II (Pasal 3) Tujuan Pendidikan Nasional … berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yg beriman & ber taqwa kpd Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat,berilmu tinggi, cakap, kreatif, mandiri & menjadi WN yang demokratis serta bertanggung jawab.
-BAB IV (Ps 5) Hak & Kewajiban (1) Setiap WN mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan uang bermutu.
-BAB VI (Jalur,Jenjang & JenisPendidikan) * Pasal 13: Jalur: formal, non-formal, & informal * Pasal 14: Jenjang :dasar,menengah, & tinggi * Pasal 15: Jenis : Umum, Kejuruan, Akademik, Profesi, Vokasi, Keagamaan, dan Khusus.
* Pasal 17 : (1) Dikdas merupakan jenjang dik yang melandasi jenjang dik menengah (2) Dik das berbentuk SD,MI,SMP,MTs
* Pasal 19 : (1) Dikti merupakan jenjang dik setelah dik menengah yang mencakup prog dik diploma,sarjana,magister,spesialis doktor yg diselenggarakan oleh PT.
* Pasal 20 : (1) Dikti dapat berbentuk Akademik, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
* Pasal 22 : Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa)
* Pasal 23 : (1) Pada Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi dapat diangkat Guru Besar atau Profesor.. (2) Sebutan Guru Besar / Profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkut tan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi
STRATIFIKASI TUJUAN TUJUAN NASIONAL TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL TUJUAN INSTITUSIONAL TUJUAN KURIKULER TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
* Pasal 37 :
(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat :
a. Pendidikan Agama b. Pendidikan Kewarganegaraan c. Bahasa
LANDASAN OPERASIONAL(LANJUTAN) C. SKB : MENDIKBUD : 0228/U/1973 MENHANKAM : KEP.B/XII/1973 Tentang : “DIKWIRA di PT” D. SKB : MENDIKBUD : 061/U/1985 MENHANKAM : KEP.002/II/1985
Tentang : “DIKWIRA MASUK PADA KELOMPOK MKDU”
E. SK MENDIKBUD : NO 56/U/1994 MKDU jadi MKU : 1. DIK AGAMA 2. DIK PANCASILA 3. DIK KEWIRAAN
F.KEP. DITJEN DIKTI : NO. 38/DIKTI/KEP/2002, “DIKWIRA” jadi “DIKWAR”
TUJUAN NASIONAL 1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaan abadi dan keadilan sosial
TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL 1. BERIMAN 2. BERTAQWA KEPADA TUHAN YME
3. BERAKHLAK MULIA 4. SEHAT 5. BERILMU TINGGI 6. CAKAP 7. KREATIF 8. MANDIRI 9. WARGA NEGARA DEMOKRATIS 10. WARGA NEGARA BETANGGUNG JAWAB
TUJUAN INSTITUSIONAL
TUJUAN KURIKULER
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
