WARGA NEGARA Drs. H. M. Umar Djani Martasuta, M.Pd
WARGA NEGARA 1. 2. 3. 4.
Pengertian Warganegara Penentuan Kewarganegaraan Problema Kewarganegaraan Hak dan Kewajiban Warganegara
PENGERTIAN WARGA NEGARA Warga negara adalah negara atau bangsa keturunan, tempat sebagainya mempunyai penuh sebagai seorang itu.
penduduk sebuah yang berdasarkan kelahiran, dan kewajiban dan hak warga dari negara
(Purwadarminta) Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara.
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Warga negara yaitu orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUD negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Penduduk yang bukan warga negara (WNA) hubungannya dengan negara yang dialaminya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut.
Penentuan Kewarganegaraan 1. Unsur Darah Keturunan (ius sanguinis, law of the blood) Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, betapapun ia dilahirkan di luar negaranya. 2. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (ius soli, law of the soil) Kewarganegaraan seseorang ditentukan dimana ia dilahirkan. Misalnya seseorang yang berasal dari negara Indonesia melahirkan anaknya di negara yang menerapkan system ius soli, maka sekalipun ia anak dari kedua orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia tetapi anak tersebut tetap diakui sebagai warganegara dari negara dimana ia dilahirkan. 3. Unsur Pewarganegaraan (naturalisasi) Seseorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warganegara dari suatu negara tertentu setelah dapat melengkapi beberapa syarat tertentu. Adapun aturan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengajukan naturalisasi antara satu negara dengan negara lainnya tidaklah sama.
Problem Kewarganegaraan 1. Bepatride Kalau seseorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius sanguinis melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan sistem ius soli maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai warga negaranya di mana orang tuanya berasal, dan juga dinyatakan sebagai warga negara dari negara dimana ia dilahirkan. 2. Apatride (stateless) Kalau seorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius soli melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan ius sanguinis, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warganegara dari kedua orang tuanya, dan juga tidak dianggap sebagai warga negara dari negara dimana ia dilahirkan.
Masalah dalam Naturalisasi 1. Naturalisasi Aktif Seseorang yang dikarenakan apatride dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari salah satu negara yang menyebabkan dirinya menjadi orang yang tanpa kewarganegaraan (stateless). Kalau permohonannya dikabulkan ia dapat menggunakan hak opsi, yaitu hak memilih untuk menggunakannya permohonan yang telah dikabulkan atau tidak menggunakannya. 2. Naturalisasi Pasif Kalau suatu negara mengadakan pemutihan terhadap mereka yang kehilangan kewarganegaraannya, maka bagi mereka mempunyai hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
Hak-Hak Warga Negara Pasal 27 (1, 2,3) Pasal 28 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) Pasal 29 (2) (kebebasan memeluk agama) Pasal 30 (pembelaan negara) Pasal 31 (Mendapatkan Pengajaran) Pasal 34 (fakir miskin dipelihara negara) Kewajiban Warga Negara Pasal 27 (1) “Segala warga negara (bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan) wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali” Pasal 30 “Tiap-tiap warga negara (berhak dan) wajib ikut serta dalam pembelaan negara.”
Pengertian Hak Asasi Manusia
HAM ialah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir, yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah swt. HAM sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. (Meriam Budiardjo)
Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia se-Dunia (Universal Declaration of Human Right) disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
Universal Declaration of Human Right
Terdiri dari 30 PasalMeskipun pernyataan hak-hak asasi manusia PBB itu bukan merupakan convention atau perjanjian anggota PBB secara moral berkewajiban untuk melaksanakan pernyataan itu. Isi dari pernyataan hak asasi manusia PBB adalah sebagai berikut : Hak kebebasan politik (pasal 2-21), antara lain kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Hak sosial (22-23), antara lain, kebebasan memperoleh pekerjaan. Hak beristirahat dan liburan (24) Hak akan tingkatan dasar penghidupan yang cukup bagi penjagaan kesehatan, dan keselamatan diri serta keluarganya. (25) Hak asasi pendidikan (26) antara lain, kebebasan memperoleh pendidikan.
