Negara Demokrasi Modern dan Negara Autokrasi Modern

1

Negara Demokrasi Modern dan Negara Autokrasi Modern Disusun oleh: Pamungkas Satya Putra

Pamungkas Satya Putra

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Karawang 2014

2 Pamungkas Satya Putra

• Perkuliahan • Tema

:Kesepuluh dan Kesebelas :Negara Demokrasi Modern dan Negara Autokrasi Modern

NEGARA DEMOKRASI MODERN • •

Asal kata “demos” (rakyat) & “kratein” (pemerintahan). Berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang diserahi kekuasaan yang ada di dalam negara itu khususnya berdasarkan sifat hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif, terdapat tiga macam sistem pemerintahan: 1. 2. 3.

Negara dengan sistem pemerintahan presidensiil; Negara dengan sistem pemerintahan parlementer; Negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum.

Berdasarkan hal tersebut terdapat tipe dari demokrasi modern: 1.

2.

3.

Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensiil; Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang diserahi kekuasaaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi atau sistem parlementer; Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja.

Definisi demokrasi: Joseph A. Schumpeter: Metode demokratis adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sidney Hook: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusankeputusan pemerintah yang penting atau arah kebijaksanaan di balik keputusan itu secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat (dewasa). Philip C. Schimtter dan Terry Lynn Karl: Demokrasi politik sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

Dalam memahami hakekat demokrasi, harus diketahui apa yang menjadi kriteria demokrasi 1. International Commission of Jurist, negara yang menganut asas demokrasi harus memiliki syarat-syarat: a. Adanya proteksi konstitusional; b. Adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak; c. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat; d. Adanya pemilu yang bebas; e. Adaya tugas-tugas oposisi; f. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

2.

Larry Diamond, Juan J. Linz, Seymour M. Lipset, suatu sistem pemerintahan demokrasi harus memenuhi tiga (3) syarat pokok: a. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama Parpol) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. b. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara reguler dan adil; c. Kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas dan partisipasi politik.

Robert A. Dahl, ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warganya. Untuk itu rakyat harus diberi kesempatan untuk: a. Merumuskan perihal preferensi atau kepentingannya; b. Memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual atau kolektif; c. Mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah artinya tidak didiskriminasikan berdasarkan isi atau asal usulnya.

Kesempatan tersebut hanya mungkin tersedia apabila lembaga-lembaga dalam masyarakat dapat menjamin delapan (8) kondisi, yaitu:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi; Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat; Hak untuk memilih dan di pilih dalam Pemilu; Hak untuk menduduki jabatan publik; Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara; Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; Terselenggaranya Pemilu yang bebas dan jujur; Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara dalam Pemilu dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.

Kesimpulan • Dari ciri-ciri demokrasi tersebut, terlihat indikasi adanya pemerintahan perwakilan rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan perwakilan rakyat diperlukan suatu tatanan negara yang dapat mencegah adanya suatu pemerintahan yang kekuasaannya bersifat absolut.

Mengapa perlu dicegah timbulnya kekuasaannya bersifat absolut? • •

pemerintahan

yang

Karena yang melaksanakan pemerintahan adalah manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan (Miriam Budiardjo) Sehubungan dengan sifat manusia ini Montesquieu mengemukakan adanya dua (2) sifat manusia yang berhubungan dengan kekuasaan, yaitu: 1. Bahwa orang itu senang akan kekuasaan apabila kekuasaan itu dipergunakan atau diperuntukkan bagi kepentingan dirinya sendiri. 2. Bahwa sekali orang itu memiliki kekuasaan maka ia senantiasa ingin meluaskan serta memperbesar kekuasaan tersebut.

• •

Lord Acton “Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”. Montesquieu: kekuasaan yang ada pada negara dipisahkan dan masing-masing kekuasaan diserahkan pada organ, di mana masing-masing organ terpisah satu sama lain. Hal tersebut kemudian disebut Trias Politica. 1. Kekuasaan yang bersifat mengatur: badan legislatif 2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan: badan eksekutif 3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan: badan Yudikatif

Dalam sejarah, ajaran Montesquieu mendapat tiga (3) macam penafsiran dalam pelaksanaannya, yang kemudian menjadi tipetipe demokrasi modern, yaitu: 1.

Di Amerika Serikat Montesquieu menghendaki adanya pemisahan kekuasaan “secara mutlak” antara kekuasaan yang satu dengan yang lain dan bahkan antara organ yang satu dengan organ yang lain. Penafsiran ini menimbulkan SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL.

2.

Di negara-negara Eropa Barat dipelopori Inggris Montesquieu menghendaki antara organ yang satu dengan organ yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik, khususnya antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Penafsiran ini menciptakan SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER.

3.

Di Swiss Badan eksekutif hanya merupakan badan pelaksana dari apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif. Penafsiran ini menciptakan SISTEM PEMERINTAHAN BADAN PEKERJA/ REFERENDUM.

• Menurut Soewoto: Pembedaan sistem pemerintahan perwakilan menjadi tiga (3) tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Karena sebenarnya tidak terdapat negara yang menjalankan sistem referendum dalam segala hal, atau ternyata negara menggunakan sistem parlementer demikian pula yang bersistem presidensiil dalam hal-hal tertentu menggunakan pula sistem referendum.

C.F. Strong menamakan sistem presidensiil dengan nama: 1. 2.

The non parliementary executive, karena pemegang kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen. The fixed executive, karena masa jabatan pemegang kekuasaan eksekutif adalah tertentu. Artinya dalam masa jabatannya pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen atau lembaga legislatif.

Sri Soemantri, parlementer: 1. 2. 3.

4.

ciri-ciri

sistem

pemerintahan

Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin pula tidak seluruhnya bukan anggota parlemen. Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau seorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet atau seorang atau beberapa orang tersebut harus mengundurkan diri. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (Pres/Raja/Ratu) dapat membubarkan parlemen.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Kedudukan kepala negara di samping sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan; Presiden dan parlemen masing-masing di pilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu; Kedudukan presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi/ menjatuhkan. Apabila presiden melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka dapat di impeachment. Dalam menyusun kabinet, presiden wajib minta persetujuan parlemen. Menteri tunduk dan bertanggung jawab pada presiden karena di angkat oleh presiden.

Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat • Ada di Swiss • Pemegang kedaulatan tertinggi adalah Sidang Federal, yang terdiri dua kamar, yaitu Dewan Nasional dan Dewan Negara. • Pemegang kekuasaan eksekutif dan Badan Pelaksana Kekuasaan Tertinggi di pegang oleh Dewan Federal yang terdiri dari tujuh (7) anggota dan di pilih oleh Sidang Federal. • Presiden dan Wakil Presiden di pilih oleh Sidang Federal, di antara para nggota Dewan untuk masa jabatan satu tahun.

Terdapat tiga (3) macam referendum: 1. Referendum obligatoir (wajib): meminta pendapat secara langsung kepada rakyat terhadap Rancangan Undangundang yang akan diundangkan. 2. Referendum fakultatif (tidak wajib): meminta pendapat secara langsung kepada rakyat tentang setuju/ tidak setuju terhadap Undang-undang yang sudah berlaku, tetapi ada sementara yang menggugatnya. 3. Referendum optatif: meminta pendapat rakyat tentang setuju/ tidaknya terhadap Rancangan Undang-undang Pemerintah Federal atau pemerintah pusat di wilayah negara bagian atau daerah otonom.

Negara Autokrasi Modern • • • • •

•

Auto: sendiri, kratein atau kratos: kekuasaan Pemerintahan yang dijalankan secara sendiri. Negara dengan sistem satu partai (berpartai tunggal). Kekuasaan pemerintahannya dipegang dan dijalankan oleh satu orang tunggal. Autokrasi Klasik: Negara yang menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara dalam satu pemerintahan. Autokrasi Modern: Negara yang menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara dalam satu pemerintahan yang didapati adanya sebuah badan perwakilan yang mendampingi kekuasaan kepala negara (head of state).

Perbedaan Demokrasi Modern dan Autokrasi Modern 1.Hakekat Negara Autokrasi modern: negara sebagai suatu organisme satu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, serta kehidupan, dan mempunyai kepentingan sendiri, serta kepribadian sendiri. Demokrasi modern: negara sebagai suatu kumpulan atua kesatuan dari para individu. 2.Tujuan Negara Autokrasi modern: menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara. Demokrasi modern: mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya.

Perbedaan Demokrasi Modern dan Autokrasi Modern 3.Badan Perwakilan: -cara pengangkatan atau pemilihan dari anggota-anggota badan perwakilan rakyat; -sifat susunan dari badan perwakilan rakyat; -sifat kekuasaan dari badan perwakilan rakyat. Autokrasi modern: pemilihan atau pengangkatan anggota badan perwakilan rakyat dimulai dari pengajuan calon sementara oleh kesatuan-kesatuan sosial. Sifat susunan badan perwakilan yaitu kooperatif atau wakil dari kesatuan-kesatuan sosial yang diakui sah. Sifat kekuasaan badan perwakilan tidak mempunyai kekuasaan apapun (pendukung keputusan eksekutif). Demokrasi modern: pemilihan atau pengangkatan anggota badan perwakilan rakyat dipilih langsung oleh rakyat. Sifat susunan badan perwakilan yaitu automistis atau wakil dari rakyat pemilih. Sifat kekuasaan badan perwakilan memegang kekuasaan perundang-undangan

24 Pamungkas Satya Putra

• Negara-negara autokrasi modern: a. Fasisme Italia: Tokoh fasisme Italia (Partai Politik di Eropa Barat) yaitu Benito Mussolini. Muncul gerakan akibat kemiskinan setelah terjadi PD I. Terjadinya krisis keuangan di Italia. Cara mengatasi kemiskinan dengan gerakan menyatukan tiga (3) partai yang ada di Italia yaitu Partai Nasional, Partai Syandicatisme, dan Partai Agama. b. Nazisme Jerma: Tokoh Nazi (National Sozialistiche Deutshe Arbeiter Partai atau NSDAP) yang semula bernama Deutsche Arbeiter Partai (DAP) dengan tokoh Adolf Hitler. Sebagai partai buruh gerakan frontal yan kental dengan kekerasan dilakukan akibat Jerman kalah PD I. c. Komunisme Uni Soviet: Uni Soviet Sosialis Republik (USSR) negara sosialis kaum buruh dan petani akibat revolusi industri abad ke-XVIII. Tokoh gerakan ini yaitu Karl Marx, Friedrich Engels “Communistisch Manifest”.

25 Pamungkas Satya Putra

TERIMA KASIH