Naskah Publikasi ASURANSI KERUGIAN : STUDI TENTANG ASURANSI KEBAKARAN DENGAN SISTEM TOTAL LOST ONLY DI PT. JASINDO SURAKARTA
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh : GILANG CHRISNA PRAYUDA C 100.040.082
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
HALAMAN PENGESAHAN Naskah publikasi skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dosen pembimbing naskah publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pembimbing I
Pembimbing II
(Kelik Wardiono, SH, M.H)
(Inayah, SH, M.H )
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
( Muhammad Iksan, S.H., M.H )
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: GILANG CHRISNA PRAYUDA
NIM
:
C 100.040.082
Fakultas
:
HUKUM
Jenis
:
SKRIPSI
Judul : ASURANSI KERUGIAN : STUDI TENTANG ASURANSI KEBAKARAN DENGAN SISTEM TOTAL LOST ONLY DI PT. JASINDO SURAKARTA Dengan ini menyatakan bahwa: 1.
Memberi hak bebas royalty kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2.
Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam
bentuk softcopy untuk kepentingan akademisi kepada perpustakaan UMS, tanpa minta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta, dan 3.
Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Surakarta, 22 Juli 2013 Yang membuat pernyataan,
GILANG CHRISNA PRAYUDA C 100.040.082
ABSTRAK GILANG CHRISNA PRAYUDA NIM. C. 100.040.082. ASURANSI KERUGIAN : STUDI TENTANG ASURANSI KEBAKARAN DENGAN SISTEM TOTAL LOST ONLY DI PT. JASINDO SURAKARTA. Jurusan Hukum Perdata S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu perusahaan asuransi yang dapat digunakan untuk menerima, menghindari, mencegah, mengalihkan atau membagi resiko yang dialami oleh seseorang. Resiko yang timbul bisa diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tak tentu yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita oleh seseorang. Penelitian dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia Surakarta dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari narasumber yang paling utama, dalam hal ini adalah Kepala Divisi Teknis atau karyawan dari PT. Asuransi Jasa Indonesia dan data-data yang diperoleh selain dari narasumber utama atau data yang mendukung data primer, dalam hal ini adalah kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan judul penelitian sehingga akan memperdalam pembahasan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Proses pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran di PT Asuransi Jasa Indonesia dan Untuk mengetahui Tanggung jawab PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap tertanggung asuransi kebakaran dengan sistem total lost only. Hasil penelitian dapat disimpulkan (1). proses pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran di PT Asuransi Jasa Indonesia adalah diawali dengan pengajuan permohonan SPPA Yaitu Surat Permohonan Penutupan Asuransi yang berupa pengisian formulir aplikasi penutupan asuransi Kebakaran berdasarkan data dari pemohon (calon tertanggung) berupa data pribadi, objek yang diasuransikan, data-data pertanggungan (jumlah, jangka waktu dan kondisi pertanggungan) setelah tertanggung melakukan pengisian data, maka formulir tersebut dikirimkan ke alamat kantor cabang terdekat. Selanjutnya data tersebut oleh bagian marketing diteruskan ke bagian underwriter yang kemudian oleh bagian underwriter akan dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang bersangkutan. Pada tahapan ini jika dipandang perlu, bagian underwriter dapat mengirim surveyor untuk melakukan survey atas obyek yang akan diasuransikan. Perlunya diadakan survey ini adalah untuk menyesuaikan antara data yang diberikan oleh calon
tertanggung dengan kondisi obyek yang sebenarnya (cek fisik). (2). Tanggung jawab PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah penentuan nilai ganti rugi tersebut maka dapat disimpulkan apabila ada memberikan Ganti kerugian kepada tertanggung apabila risiko yang dialihkan benar-benar terjadi dan menimbulkan kerugian secara ekonomis. Bahwa penanggung hanya memberikan ganti rugi sesuai dengan kondisi pertanggungan, mengenai apa yang terjamin dan tidak menjamin kerugian yang dikecualikan dalam polis.
Kata Kunci : perjanjian asuransi kebakaran, penentuan nilai ganti rugi
ASURANSI KERUGIAN : STUDI TENTANG ASURANSI KEBAKARAN DENGAN SISTEM TOTAL LOST ONLY DI PT. JASINDO SURAKARTA. Disusun Oleh : GILANG CHRISNA PRAYUDA C 100.040.082 A. Pendahuluan Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada perusahan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung. Menurut ketentuan pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ternyata mempunyai pengertian yang luas dan lengkap jika di bandingkan dengan definisi dalam pasal 246 KUHD yaitu: Pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian : “Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. “ Peristiwa-peristiwa tertentu itu juga dapat terjadi pada harta benda berupa gedung/bangunan rumah, kantor, hotel, pabrik, toko, dan lain-lain, berikut isinya (perabotan, perlengkapan, furniture, mesin-mesin, persediaan bahan baku serta barang jadi dan lain-lain) terhadap kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh resiko kebakaran. Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung
diatur dalam Pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yang ditimbulkan oleh terbakarnya benda asuransi. Pengertian “terbakar” meliputi kebakaran biasa dan bahkan yang lebih luas daripada itu. Dalam Pasal 290 KUHD disusun sebab-sebab timbulnya kebakaran yang sangat luas: 1. petir, api timbul sendiri, kurang-hati-hati, dan kecelakaan lain-lain; 2. kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh perampok dan lain-lain; 3. sebab-sebab lain, dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya. Terjadinya evenemen penyebab kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung mengakibatkan timbul kerugian bagi tertanggung. Dalam hal timbul kerugian, penanggung berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung. Untuk memenuhi kewäjibannya, penanggung perlu membuktikan apakah kebakaran yang terjadi itu adalah sebab dari kerugian yang menjadi tanggung jawabnya. Di PT JASINDO sendiri pertanggung jawab terhadap Tertanggung dalam asuransi kebakaran menggunakan sistem Total Lost Only bahwa di sini PT JASINDO hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan. Benda objek asuransi kebakaran dapat ditentukan harganya atau belum ditentukan sama sekali. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yamg berlaku) dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dilapangan serta dalam prateknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk mencari fakta dengan interprestasi yang tepat dalam mempelajari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dalam situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan,
pandangan-pandangan,
serta
proses
yang
sedang
berlangsung
dan
pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena. Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data
primer yang diperoleh penulis dari penelitian di adalah Direktur, pimpinan atau karyawan dari. PT Asuransi Jasa Indonesia. Sumber data sekunder meliputi bahan pustaka yaitu: 1). Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, 2) KUHPerd, 3). KUHD, 4) Perundang-undangan lainnya Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode interaktif. Artinya data dianalisis berdasarkan gabungan pendapat para ahli yang digunakan pada landasan teori dan pemikiran peneliti. Analisis interaktif ini digunakan karena penelitian bersifat kualitatif.
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Didalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut pendapat Kusmohamidjojo, perjanjian adalah persetujuan yang dirumuskan secara tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban. Jadi kesimpulannya, perjanjian adalah persetujuan yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang atau lebih yang masing-masing pihak berjanji atau menaati apa yang tersebut dalam persetujuan. Perjanjian ini didasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Satu pihak adalah wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut, ada hubungan timbal balik dari dua pihak. Empat syarat sahnya suatu perjanjian diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : a. b. c. d.
Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Adanya kecakapan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan. Adanya suatu hal tertentu. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang.
Setiap pihak yang membuat perjanjian pastilah menginginkan pelaksanaan isi perjanjian dengan sempurna dan secara sukarela. Namun adakalanya salah satu pihak dalam perjanjian mengingkari secara sukarela terhadap isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut. Terhadap keingkaran dari salah satu pihak memberi hak pada pihak lain untuk
pelaksanaan prestasi terhadap debitur (Eagen
Richting).
Umumnya
Tentunya tidak dengan cara main hakim sendiri
pemaksaan
prestasi
harus
melalui
putusan
vonis
pengadilan.Empat syarat dalam perjanjian tersebut harus ada dan tidak ada unsur-unsur lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila ada unsur lain yang menyertai dalam perjanjian dan merugikan salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dinyatakan gagal. Asas-asas dalam perjanjian, Kata asas mempunyai arti dasar pedoman atau sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar bertumpuan pada pikiran. Jadi, asas adalah suatu pokok pikiran yang mendasari adanya suatu kegiatan. Asas-asas yang digunakan dalam perjanjian, antara lain asas konsesualisme, asas kebebasan berkontrak, asas personalia, asas mengikat perjanjian, asas jujur serta beritikad baik. Setelah perjanjian dilaksanakan kemudian diakhiri. Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan karena : a.
Ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dalam perjanjian.
b.
Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
c.
Karena adanya suatu peristiwa tertentu, misalnya salah satu pihak meninggal dunia.
d.
Karena putusan hakim.
e.
Karena tujuan perjanjian telah tercapai.
f.
Dengan persetujuan para pihak Sebagaimana lazimnya suatu hubungan hukum, maka antara pihak yang membuatnya
akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pihak-pihak dalam hubungan hukum tersebut dalam suatu perjanjian kekayaan disebut debitur sebagai subyek yang mempunyai kewajiban dan disebut kreditur sebagai subyek yang mempunyai hak. Sedangkan wujud dari hak-hak dan kewajiban tersebut adalah prestasi. Yang dimaksud dengan prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Secara contrario Abdulkadir Muhammad mengemukakan wanprestasi berasal dari bahasa belanda “wanprestatie”,artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhi kewajiban oleh debitur di karenakan ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh di lakukannya.
Overmacht suatu keadaan yang dapat menyebabkan seseorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur, dimana keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diketahui oleh debitur pada waktu membuat perjanjian atau dengan perkataan lain bahwa keadaan ini terjadi diluar kekuasan debitur. Dengan adanya overmacht maka akibat yang timbul adalah sebagai berikut : 1) Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi, 2) Debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan oleh karenanya debitur tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian, 3) Risiko tidak beralih kepada debitur.
C. Tinjauan tentang Asuransi Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Peransuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggung jawaban atau perlindungan atau suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan peran, maka muncullah istilah hukum “peransuransian”, yaitu segala usaha yang berkenaan dengan asuransi Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD), asuransi
mempunyai pengertian berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan dimana penanggung mengikat diri kepada penanggung dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian atu tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.” Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian : “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung menikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Kesimpulan dari asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Para pihak yang terlibat dalam asuransi disebut subjek dalam perjanjian asuransi. Subjek yang berupa manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang sah, yaitu harus dewasa dan sehat pikiran. Pasal 1436 dan pasal 1437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa subjek dapat dikatakan manusia tertentu (Natuurlijke Person) dan badan hukum (Rechts Person). Dalam hal ini badan hukum sebagai subjek hukum perjanjian dalam prakteknya diwakili oleh seorang wakil yang diberi kuasa. Dalam praktek hukum subjek perjanjian terdiri dari: individu sebagai person yang bersangkutan atau manusia tertentu dan badan hokum Sedangkan
untuk
syarat
khusus
bagi
perjanjian
asuransi
harus
memenuhi
ketentuan-ketentuan dalam buku I Bab IX KUH Dagang, ialah: a.
Asas indemnitas. Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjiaan asuransi itu senderi (khususnya untuk asuransi kerugian).
b.
Asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjiaan asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya
ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. c.
Asas kejujuran yang sempurna.. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, Tidak dipenuhinya oleh para pihak yang mengadakan perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh pasal-pasal 1320-1329 KUH Perdata.
d.
Asas subrogasi bagi penanggung Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat berikut: 1) Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga. 2) Hak tersebut timbul karena terjadi suatu kerugian.
D. Tinjauan Tentang Asuransi Kebakaran Pengertian asuransi kebakaran sendiri telah di atur didalam pasal 290 KUHD, yakni sebagai berikut: Asuransi Kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian / kerusakkan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, karena udara buruk, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimanapun sebagai sebab timbulnya kebakaran. Pengaturan tentang asuransi kebakaran tersebut sangat sederhana, dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan asuransi sekarang. Karena pengaturannya sangat sederhana, maka perjanjian bebas antara tertanggung dan penanggung yang dituangkan dalam polis mempunyai fungsi penting dalam praktik asuransi kebakaran. Hal-hal mengenai
asuransi kebakaran yang diatur dalam KUHD adalah berikut ini: a. b. c. d. e.
Polis asuransi kebakaran. Objek asuransi kebakaran. Evenemen dan ganti kerugian asuransi kebakara Asuransi rangkap dan perubahan risiko. Janji-janj khusus Polis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD,
juga harus rnenyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti di dalam Pasal 287 KUHD, Untuk mengetahui semua syarat umum serta syarat khusus yang harus dimuat dalam polis asuransi kebakaran, berikut ini disajikan si kedua pasal KUHD tersebut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)
Hari dan tanggal kapan asuransi kebakaran itu diadakan. Nama tertanggung yang mengadakan asuransi kebakaran untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga. Keterangan yang cukup jelas mengenai benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran. Bahaya-bahaya (evenemen) penyebab kebakaran yang di tanggung oleh penanggung. Waktu bahaya-bahaya (evenemen) mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan penanggung. Premi asuransi kebakaran yang dibayar oleh tertanggung. Janji-janji khusus yang diadakan antara pihak-pihak dan keadaan yang perlu diketahui oleh dan untuk kepentingan penanggung. Letak dan perbatasan benda yang diasuransikan. Pemakaian untuk apa benda yang diasuransikan. Sifat dan pemakaian gedung yang berbatasan, sejauh itu berpengaruh terhadap risiko kebakaran yang menjadi beban penanggung. Harga benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran. Letak dan perbatasan gedung dan tempat di mana terdapat, tersimpan atau tertimbun benda bergerak yang diasuransikan
Setiap benda objek asuransi kebakaran harus jelas terletak di mana dan berbatasan dengan apa. Jika berbatasan dengan gedung-gedung, bagai mana sifat dan pemakaian gedung-gedung tersebut, apakah ada dan sejauh mana pengaruhnya terhadap risiko kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung. Jika benda objek asuransi kebakaran itu adalah benda bergerak.
Maka perlu dijelaskan letak dan perbatasan gedung dan tempat tersimpan atau tertimbun benda bergerak tersebut. Setiap benda objek asuransi kebakaran harus jelas dipakai dan digunakan untuk apa. Syarat pemakaian atau penggunaan ini ada hubungannya dengan syarat perubahan tujuan penggunaan yang merupakan pemberatan risiko (Pasa 293 KUHD). Akibatnya. jika terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban mernbayar ganti kerugian. Dalam praktik asuransi kebakaran, risiko yang dijamin ditentukan dengan tegas dalam polis. Dalam polis standar asuransi kebakaran Indonesia, risiko yang ditanggung ditentukan sebagai berikut: Polis ini. menjaminn kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh: 1) KEBAKARAN, yang terjadi karena kekurang hati-hatian atau ke salahan, pelayan atau karyawan tertanggurg, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis, termasuk akibat dari: a.
menjalarnya api yang timbul sendirii (self combustion), hubungan arus pendek (short circuit), atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice);
b.
kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang di sebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2) PETIR, kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud. 3)
LEDAKAN, pengertian ledakan dalam polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap. pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti kerugian sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang di sebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain
yang khusus untuk itu, penanggungan hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh polis jenis lain itu. 4) KEJATUHAN PESAWAT TERBANG, yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. 5) ASAP, yaitu asap yang timbul dari kebakaran harta benda yang di pertanggungkan pada polis ini.
E. Proses Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kebakaran di PT ASURANSI JASA INDONESIA Serangkaian tahapan yang harus dilakukan dalam penutupan perjanjian Asuransi Kebakaran
diawali dengan pengajuan permohonan SPPA Yaitu Surat Permohonan
Penutupan Asuransi yang berupa pengisian formulir aplikasi penutupan asuransi Kebakaran berdasarkan data dari pemohon (calon tertanggung) berupa data pribadi, objek yang diasuransikan, data-data pertanggungan (jumlah, jangka waktu dan kondisi pertanggungan). Tertanggung mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA), penanggung melakukan analisa, penanggung melakukan survey ke lapangan, pihak asuransi menerbitkan Polis Asuransi Kebakaran, penanggung mengirimkan polis kepada tertanggung, tertanggung membayar premi kepada penanggung. Prosedur pengajuan klaim: informasi tertanggung, pihak penanggung melakukan survey, bagian klaim menentukan ditolak atau diterima klaim tersebut, tertanggung diminta melengkapi data, lalu penanggung menentukan besarnya nilai ganti kerugian, jika ditolak tertanggung pihak penanggung memberi penjelasan, kemudian dibuat Laporan Kerugian Pasti (LKP) jika tertanggung setuju atas besarnya ganti kerugian yang diajukan oleh penanggung,. Upaya menanggulanginya yaitu pihak penanggung memberikan penjelasan proses pengajuan klaim, memberikan penjelasan bahwa setiap pengajuan klaim bisa ditolak atau diterima dan memberitahukan. Data atau Informasi yang Diperlukan pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran adalah: 1) Fungsi atau kegunaan bangunan (proses produksi yang ada dalam bangunan tersebut). 2) Lokasi atau letak bangunan. 3) Nilai Bangunan, isi (isi bangunan ini dapat berupa mesin, stock barang, dan lain-lain).
4) Perkiraan luas bangunan dan luas lahan dimana bangunan itu berdiri 5) Kondisi lingkungan sekitar letak bangunan (kiri, kanan, dengan maupun belakang dari bangunan itu berdiri). 6) Komponen pembentukan dari bangunan (seperti atap, dinding, lantai, tiang, tangga, rangka dan lain-lain) juga diperlukan untuk diketahui. 7) Informasi lain yang berkaitan dengan kepemilikan dari penghuni bangunan tersebut (apakah pemilik atau penyewa, dan lain-lain). Setelah tertanggung melakukan pengisian data, maka formulir Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran yang sudah di tanda tangani oleh Tertanggung tersebut dikirimkan ke bagian marketing setelah itu diteruskan ke bagian Unit Penjualan yang kemudian akan dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang bersangkutan. Pada tahapan ini, bagian underwriter dapat mengirim surveyor untuk melakukan survey atas barang yang akan diasuransikan. Perlunya diadakan survey ini adalah untuk menyesuaikan antara data yang diberikan oleh calon tertanggung dengan kondisi barang yang sebenarnya (cek fisik). Apabila unit tehnik menyetujui di survey dari surveyor maka aka di lanjutkan untuk pembuatan polis asuransi, perjanjian dan nota produksi. Setelah survey dilakukan maka data dari hasil survey dianalisis untuk dilakukan kelayakan bangunan yang akan diasuransikan untuk diterima atau ditolak penutupan pertanggungan oleh pihak JASINDO. Jika permohonan penutupan pertanggungan tersebut diterima maka JASINDO segera membuatkan polisnya, tetapi apabila ternyata permohonan itu ditolak oleh JASINDO maka hal ini akan segera diberitahukan kepada si pemohon. Syarat terakhir dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran di PT JASINDO adalah pembayaran premi, merupakan syarat dari tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini. Setiap polis terhutang harus dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung. Pembayaran premi dapat dilakukan secara tunai, cek, biyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara penanggung dan tertanggung. Di dalam asuransi kebakaran di JASINDO tidak menerapkan sistem total lost only tetapi menerapakan dua sistem klaim yaitu Klaim kebakaran mencakup: a.
Klaim kerusakan sebagian (Partial Loss) Jika suatu harta benda hilang, hancur atau rusak sebagaian saja, maka pengantian kerugian yang di berikan sesuai dengan kerusakan, bila kerusakan hanya sebagian (Partial Loss), maka akan memperoleh pengantian juga sesuai tingkat kerusakanya saja.
b.
Klaim Kerugian Total (Total Loss ) Pada saat tertanggung mengasuransikan barang-barangya dan terjadi kerugian yang menyebabkan kerugian total dari barang-barang yang telah di pertanggungkan, maka adalah suatu kewajiban penanggung untuk membayar kerugian tersebut sebesar atau semaksimum nilai pertanggungan yang di jamin dalam polis. Bila ternyata kerugian melebihi dari nilai pertangguungan yang di asuransikan, selisih kelebihan kerugian menjadi beban tertanggung sendiri Jumlah yang di asuransikan adalah jumlah yang di pakai sebagai ukuran untuk
menentukan jumlah maksimum ganti kerugian. jumlah wajib di bayar oleh penanggung dalam klaim asuransi kerugian. jumlah yang di asuransikan erat sekali hubunganya dengan nilai benda obyek asuransi. dengan di tentukan jumlah yang di asuransikan (Under Insurance) atau sama dengan nilai benda asuransi ( Full Insurance), atau melebihi nilai benda asuransi (Over Insurance). Dengan demikian dapat di tentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang dapat di bayar jika timbul kerugian akbat peristiwa yang menjadi beban penanggung. Secara praktek pada umumnya di dunia asuransi ada apliksai metode perhitungan sesuai kondisi polis yaitu Perhitungan ganti kerugian atas dasar indemnity Pengertian yaitu mengembalikan kedudukan finansial tertanggung kepada kedudukan semula sesaat sebelum terjadi kerugian. perhitungan nilai kerugian suatu obyek pertanggungan dan nilai suatu obyek pertanggungan berpatokan pada tanggal kejadian kerugian, bukan pada saat penutupan asuransi, prinisp ini berlaku sebagai salah satu prinsip asuransi kerugian yang berlaku " world wide". kecuali untuk jenis asuransi
personal
accident. Nilai sesungguhnya (value at risk) dari suatu benda obyek asuransi yang mengalami kerugian dapat di hitung dengan dua cara : 1) Membeli pasar sesuai dengan spesifikasi barang yang mengalami kerugian tersebut. Barang yang mengalami kerugian tersebut di beli di pasar bebas dengan kata lain nilainya di tentukan oleh pasar. 2) Metode Penyusutan Metode ini memperhitungkan penyusutan atau depresiasi singkanya adalah harga baru di kurangi penyusutan. metode ini lebih umum di gunakan dan lebih praktis. penyusutan ini adalah nilai yang harus di kurangkan dari nilai baru untuk mencerminkan nilai sesungguhnya sesaat sebelum terjadi kerugian. Besarnya nilai
penyusutan tergantung kepada lamanya suatu barang dapat di gunakan, semakin kecil penyusutannya per tahun demikian juga sebaliknya. suatu barang dapat di gunakan sampai waktu tertentu tergantung dari faktor-faktor faktor fisik seperti aus, deteriosasi, rusak atau hancur dan Faktor fungsi seperti inadequacy yaitu kehilangan fungsi, obsolescence artinya kegunanan barang menjadi ketinggalan jaman. . F. Tanggung Jawab PT ASURANSI JASA INDONESIA Terhadap Tertanggung Asuransi Kebakaran Dengan Sistem Total Lost Only Di Jasindo dalam penyelesaian dan penetapan ganti rugi kepada Tertanggung mempunyai kebijakan sendiri yakni sebagai berikut : a. Kebijakan Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda 1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan yang di pertanggungkan, berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara : a. Pembayaran uang tunai b. Perbaikan kerusakan, sesuai dengan perhitungan besarnya kerugian. 2) Penggantian kerusakan, dimana perhituangan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan 3) Membangun kembali, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sebelum terjadi kerusakan atau kerugian. b. Kebijakan tentang penghentian pertanggungan 1) Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan dengan memberitahukan alasannya. Secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang di ketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, lima hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut. 2) Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan di kembalikan secara pro rata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum di jalani setelah di kurangi biaya akuisisi penanggung. Namun demikian dalam penghentian pertanggungan di lakukan oleh tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah di jalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisiar pertanggungan, maka tertanggung tidak berhak atas
pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum di jalani. c.
Kebijakan tentang kewajiban terhadap tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan Tertanggung setelah mengetahui atau pada waktu ia di anggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan yang di pertanggungkan dalam polis, wajib : 1) Segera memberitahukan hal itu kepada penanggung 2) Dalam waktu tujuh hari kalender, memberikan keterangan tertulis tentang kerugian atau kerusakan yang terjadi. Keterangan tertulis tersebut menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi. 3) Paling lambat dalam waktu 12 bulan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang di derita. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, tertanggung wajib : (a) Sedapat mungkin menyelamatkan harta benda atau kepentingan yang di pertanggungkan serta mengijinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda atau kepentingan tersebut. (b) Mengamankan harta benda atau kepentingan yang di pertanggungkan yang masih bernilai. (c) Memberikan bantuan sepenuhnya kepada penanggung atau pihak lain yang di tunjuk oleh penangung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi. (d) Segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dari kebijakan tidak di penuhi oleh tertangggung.
d. Kebijakan tentang penentuan harga dalam hal kerugian Persetujuan yang di kecualikan : 1) Penentuan harga di dasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang di pertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kerugian dengan memperhitungkan unsure depresiasi teknis tanpa di tambah unsur laba. 2) Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan di hitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsure ketinggalan mode. e.
Kebijakan tentang pembayaran premi 1) Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka
merupakan persyaratan dari tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah di bayar lunas dan secara nyata telah di terima seluruhnya oleh pihak penanggung : (a) Jika jangka waktu petanggungan tersebut tiga puluh hari kalender atau lebih maka pelunasan pembayaran premi harus di lakukan dalam tenggang waktu tiga puluh hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis. (b) Jika jangka waktu pertanggungan tesebut kurang dari tiga puluh hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus sudah di lakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang di sebut dalam polis. 2) Pembayaran premi di lakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang di sepakati antara penanggung dan tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat : (a) Diterima pembayaran tunai (b) Premi bersangkutan adalah sudah masuk kerekening bank penanggung. (c) Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis. 3) Apabila premi tidak di bayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang di tetapkan maka polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pambatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan penanggung di bebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal yang di maksud. Namun tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% dari premi satu tahun. 4) Apabila terjadi kerugian di jamin oleh polis dalam tenggang waktu tertentu yang telah tercamtum dalam polis, penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan. Premi ini biasanya ditentukan dalam suatu persentase (rate) dari jumlah yang dipertanggungkan. Biasanya premi dibayarkan pada awal perjanjian asuransi. Misalnya dalam polis standar kebakaran Indonesia, ditentukan jangka waktu pembayaran premi adalah 30 (tiga puluh) hari dari jangka waktu mulainya pertanggungan. Apabila tertanggung tidak memenuhi prestasinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka perjanjian asuransi batal dengan sendirinya dan penanggung terbebas dari segala kerugian yang timbul.
G. Kesimpulan Dan Saran 1). Kesimpulan a. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kebakaran di PT Asuransi Jasa Indonesia. Pelaksaan pada tahap: tahapan yang harus dilakukan dalam penutupan perjanjian Asuransi Kebakaran diawali dengan pengajuan permohonan SPPA Yaitu Surat Permohonan Penutupan Asuransi yang berupa pengisian formulir aplikasi penutupan asuransi Kebakaran berdasarkan data dari pemohon (calon tertanggung) berupa data pribadi, objek yang diasuransikan, data-data pertanggungan (jumlah, jangka waktu dan kondisi pertanggungan). Telah sesuai dengan Pasal 255 KUHD, Pasal 256 KUHD, Pasal 287 KUHD dan pendapat dari Emmy Pangaribuan Simanjuntak. b. Perlindungan Hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran di PT Asuransi Jasa Indonesia. Tertanggung yang Terlibat dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran di PT Asuransi Jasa Indonesia, telah memperoleh perlindungan hukum dalam hal: menerima polis, mendapatkan ganti rugi bila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis. Hal ini sesuai dengan Pasal 259 KUHD, Pasal 260 KUHD, Pasal 271 pasal 283 KUHD, Pasal 289 KUHD dan pendapat Sri Redjeki Hartono 2). Saran a.
Sumber daya manusia di Asuransi Jasindo perlu untuk lebih ditingkatkan kemampuannya ke arah yang lebih baik, terutama bagi para staf penjualan, yang secara langsung berhubungan dengan para nasabah yang akan menutup asuransi, misalnya melalui training atau seminar mengenai pentingnya perjanjian bagi setiap orang, sehingga staff penjualan tidak hanya mengejar target premi saja namun juga mengurangi kesalahpahaman apabila terjadi klaim nantinya. Demikian pula halnya dengan petugas klaim dan petugas penagihan premi.
b.
Pentingnya menyadari bahwa keterlibatan tertanggung maupun penanggung secara pro aktif dalam proses penyelesaian klaim akan membuat proses tersebut menjadi lebih cepat dari yang diharapkan sehingga akan memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999 Dr. Khuzdalifah Dimyati, S.H. M.Hum, Kelik Wardiono S.H., 2004. Pedoman Kuliah “Metode Penelitian Hukum”, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta H.M.N. Purwosutjipto, 1990. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan. Jakarta: Djambatan Man Suparman Sastrawidjaja, 1997. Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Bandung: Alumni. Matthew B. Miles dan A. Michael Hubermen, 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Radiks Purba, 1995, Memahami Asuransi Indonesia, , CV Teruna Grafica, Jakarta Pusat. Soerjono Soekamto., 2007. Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta. UI Pres. Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta : Sinar Grafika,1999)
