PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN KEPADA TERTANGGUNG ASURANSI KEBAKARAN RUKO (RUMAH TOKO) DI PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG SURAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN KEPADA TERTANGGUNG ASURANSI KEBAKARAN RUKO (RUMAH TOKO) DI PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG SURAKARTA

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : Khuwaisy Al Lathaf NIM. E0008053

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

commiti to user


digilib.uns.ac.id

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN KEPADA TERTANGGUNG ASURANSI KEBAKARAN RUKO (RUMAH TOKO) DI PT ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG SURAKARTA

Oleh Khuwaisy Al Lathaf E0008053

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 10 Januari 2013 Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Hudi Asrori S, S.H.,M.Hum NIP. 19601107 198911 1 001

Diana Tantri C, S.H.,M.Hum NIP. 19721217 200501 2 001

commitii to user


digilib.uns.ac.id

iii

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN KEPADA TERTANGGUNG ASURANSI KEBAKARAN RUKO (RUMAH TOKO) DI PT ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG SURAKARTA Oleh Khuwaisy Al Lathaf E0008053 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada Hari Tanggal

: Rabu : 23 Januari 2013

DEWAN PENGUJI 1. Djuwityastuti, S.H., M.H. NIP. 19540511 198003 2 001 Ketua 2. Dr. M. Hudi Asrori S, S.H.,M.Hum NIP. 19601107 198911 1 001 Sekretaris 3. Diana Tantri C, S.H.,M.Hum NIP. 19721217 200501 2 001 Anggota Mengetahui Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum NIP. 19570203 198503 2 001

commitiiito user


digilib.uns.ac.id

iv

PERNYATAAN

Nama

: Khuwaisy Al Lathaf

NIM

: E0008053

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Tertanggung Asuransi Kebakaran Ruko (Rumah Toko) di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta adalah betulbetul karya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)

dan gelar yang saya peroleh dari

penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 2 Januari 2013 yang membuat pernyataan

Khuwaisy Al Lathaf NIM. E0008053

commitivto user


digilib.uns.ac.id

v

MOTTO

Diawali dengan Bismillah diakhiri dengan Alhamdulillah

Kata yang paling indah

manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati... ~ Kahlil Gibran ~

Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, kerjakan sungguh-sungguh kemudian pasrahkan kepada Allah

commitv to user


digilib.uns.ac.id

vi

PERSEMBAHAN

Sebuah Karya ini Penulis persembahkan kepada :

Allah SWT atas rahmat, karunia, dan semua rencanaNya yang sangat indah ini. Bapak dan Ibu tercinta, H. Fadloli dan Hj. Riwantiningsih Kakak penulis Fani Hidayat F Diriku sendiri, atas perjuangan yang pantas untuk dihargai. Keluarga besarku. Soraya Adhi Rahmawani Almamaterku Fakultas Hukum UNS

commitvito user


digilib.uns.ac.id

vii

ABSTRAK Khuwaisy Al Lathaf, E0008053. 2012. PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN KEPADA TERTANGGUNG ASURANSI KEBAKARAN RUKO (RUMAH TOKO) DI PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran Ruko di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya serta bagaimana solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka dan wawancara pada PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. Berdasarkan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu pertama, pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran Ruko di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaporan, penelitian klaim, melakukan survey, hingga pembayaran ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah nasabah / tertanggung menyetujui nilai penggantian yang diajukan oleh penanggung / PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta kepada tertanggung. Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta telah sesuai dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) dan menggunakan prinsip insurable interest, prinsip principle of utmost good faith, dan prinsip indemnity. Kedua, hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta antara lain proses pembayaran ganti kerugian yang lama apabila kerugian melebihi Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), tertanggung yang tidak membayar premi bersikeras menuntut ganti kerugian, dan tertanggung melakukan kecurangan. Solusi dari hambatan yang timbul adalah dengan menunjuk lost adjuster untuk memproses penggantian kerugian, dan penanggung harus lebih hati-hati dan teliti terhadap tertanggung yang melakukan kecurangan. Kata Kunci : Ganti Kerugian, Asuransi Kebakaran, Klaim, Ruko

commitviito user


digilib.uns.ac.id

viii

ABSTRACT

Khuwaisy Al Lathaf, E0008053. 2012. Compensation Payment Implementation to Fire Insurance Insured Shop at Asuransi Central Asia Ltd. Branch of Surakarta. Faculty of Law Sebelas Maret University. This legal research aims to find out the compensation payments implementation of shop fire insurance at Asuransi Central Asia Ltd. Branch of Surakarta and the obstacles arising in the implementation and how the solutions to overcome them. This study is a non-doctrinal legal research, descriptive, with qualitative approach. Data collection techniques used are literature study and interview at Asuransi Central Asia Ltd. Branch of Surakarta. Based on the discussion chapter, the conclusion is, first, the compensation payments implementation of shop fire insurance at Asuransi Central Asia Ltd. Branch of Surakarta are done through several stages, start from reporting, studying of the claims, conducting surveys, to the payment of compensation. Compensation payments made up to 30 days after the client / insured approves the replacement value proposed by the insurer / Asuransi Central Asia Ltd. Branch of Surakarta to the insured. The compensation payments implementation which have been made Asuransi Central Asia Branch of Surakarta accord with Indonesian Fire Insurance Standard Policy and use the principle of insurable interest, principle of utmost good faith, and principle of indemnity. Second, the obstacles that arise in the fire insurance compensation payments to Asuransi Central Asia Ltd. Branch of Surakarta are long time compensation payment process when losses exceed Rp 200.000.000, - (two hundred million rupiah), the insured who does not pay premiums insist compensation, and the insured commits fraud. The solutions of the obstacles that arise are to appoint lost adjuster for compensation payment process, and the insurer should be more cautious and careful of the insured who commits fraud. Keywords: Compensation, Fire Insurance, Claims, Shop

viii commit to user


digilib.uns.ac.id

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul :

Kebakaran Ruko (Rumah Toko) di PT Asuransi Central Asia Cabang ini dengan lancar. Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Orang tua terhebat Bapakku Drs. H. Fadloli dan Ibuku Hj. Riwantiningsih, atas doa, harapan, kasih sayang, nasihat, dukungan, motivasi dan segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini walaupun baru karya kecil yang mungkin belum bisa membanggakan.

2.

Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sekaligus Pembimbing Akademik penulis.

3.

Bapak Dr. M. Hudi Asrori S, S.H, M.Hum, dan Ibu Diana Tantri C., S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4.

Bapak Sutapa Mulya Widada, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan semangat dan banyak motivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

5.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat, pengalaman, dan nasehat-nasehat yang teramat berharga selama penulis mengenyam pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.

commitixto user


digilib.uns.ac.id

x

6.

Bapak Fendy Wijaya, Branch Manager PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan data-data yang sangat penting dan bermanfaat untuk terselesaikannya penulisan hukum ini dan Bapak Silvanus Betra selaku Bagian Klaim di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta yang telah banyak membantu dalam penelitian.

7.

Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8.

Kakakku Fani Hidayat Fikri yang telah menjadi kakak yang baik bagi penulis.

9.

Soraya, atas cinta, kasing sayang, perhatian, kesetiaan, pengertian, dukungan dan motivasinya.

10. Sahabatku, Peri Prasetiawan, yang telah banyak membantu dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas pemikiran, dorongan dan catatan-catatannya. 11. Teman-temanku Latho, Rokhmadi, Trexjohn, Satrio, Ikhsan. Terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan selama ini. 12. Teman-teman di kost Galuh Kencana, Enggar, Mahesa, Dayu, Pentor, Cepot, Tegar, Tyo, Irwan. Terimakasih bagi kebersamaan, canda tawa kita selama ini. 13. Teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, terimakasih telah menjadi bagian dari kalian dan semua pihak yang telah membantu penulis selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. 14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Meskipun demikian, penulis barharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

commitx to user


digilib.uns.ac.id

xi

Surakarta, 3 Januari 2013 Penulis

KHUWAISY AL LATHAF

commitxi to user


digilib.uns.ac.id

xii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................

iv

HALAMAN MOTTO .....................................................................................

v

HALAMAN PERSEMBAHAN .....................................................................

vi

ABSTRAK ......................................................................................................

vii

KATA PENGANTAR ....................................................................................

ix

DAFTAR ISI ...................................................................................................

xii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ...............................................................

xv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ..........................................................

1

B. Rumusan Masalah ...................................................................

5

C. Tujuan Penelitian ....................................................................

5

D. Manfaat Penelitian ..................................................................

6

E. Metode Penelitian ....................................................................

7

F. Sistematika Penelitian .............................................................

12

TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................

15

A. Kerangka Teori ........................................................................

15

1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi ...................................

15

a. Pengertian Asuransi ....................................................

15

b. Unsur-Unsur Asuransi .................................................

17

commitxiito user


digilib.uns.ac.id

xiii

BAB III

c. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi .............................

18

d. Jenis-Jenis Asuransi ....................................................

21

e. Polis Asuransi .............................................................

24

f. Premi Asuransi ............................................................

26

g. Prinsip-Prinsip Asuransi .............................................

28

h. Berakhirnya Asuransi ..................................................

31

2. Tinjauan Mengenai Asuransi Kebakaran ..........................

33

a. Kebakaran ...................................................................

33

b. Asuransi Kebakaran ....................................................

33

3. Tinjauan Mengenai Rumah Toko (Ruko) .........................

37

B. Kerangka Pemikiran ................................................................

38

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................

40

A. Hasil Peneitian ........................................................................

40

1. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta ..........................

40

a. Deskripsi Lokasi Penelitian .........................................

40

1) Tinjauan tentang PT. Asuransi Central Asia .........

40

2) Asuransi kebakaran di PT Asuransi Central Asia .......................................................................

46

b. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung ................................................................

46

c. Prosedur Klaim di PT Asuransi Central Asia .............

48

d. Pembayaran Ganti Kerugian oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta ................................................

49

xiii commit to user


digilib.uns.ac.id

xiv

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Solusinya ....................................................

50

B. Pembahasan .............................................................................

51

1. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta ..........................

51

a. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung ....

51

b. Prosedur Klaim di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta .....................................................................

56

c. Pembayaran Ganti Kerugian oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta ...................................

61

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran Ganti

BAB IV

Kerugian dan Solusinya ....................................................

67

SIMPULAN DAN SARAN ..........................................................

73

A. Simpulan .................................................................................

73

B. Saran ........................................................................................

74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xiv commit to user


digilib.uns.ac.id

xv

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1

Model Analisis Interaktif ................................................................ 12

Gambar 2

Skema Kerangka Pemikiran ............................................................ 38

Tabel. 1

Daftar Jaminan Perlindungan Asuransi Kebakaran ........................ 49

Tabel. 2

Daftar Jaminan Perlindungan Asuransi Kebakaran ........................ 64

commitxvto user


digilib.uns.ac.id

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pada hakikatnya setiap kegiatan manusia di dunia ini betapapun sederhananya selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun negatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti itu adalah sebagai suatu keadaan dengan penuh tanda tanya, kemungkinan menderita kerugian itu akan menimbulkan rasa tidak aman. Manusia tentu saja mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan segalanya. Oleh karena itu setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai resiko. Berhadapan dengan permasalahan tersebut maka diperlukan upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tersebut terhadap aset harta benda yakni dengan cara menghindari dan melimpahkan kerugian (resiko) kepada pihak lain yang memang menyediakan diri untuk itu. Cara tersebut tidak lain ialah dengan cara mengadakaan perjanjian asuransi. Dalam masyarakat modern kedudukan lembaga asuransi semakin penting, karena dapat mengurangi kerugian atas suatu ketidakpastian dalam hal beban ekonomi seseorang. Seorang pengusaha yang memiliki aset niaga tentu tidak ingin mengalami sebuah kerugian. Dengan adanya suatu asuransi akan memberikan suatu keuntungan bagi masyarakat karena jasa pokok yang ditawarkan oleh asuransi adalah rasa aman, rasa terlindungi, karena sudah adanya janji dengan pihak penanggung kepada tertanggung, apabila ia menderita suatu kerugian akan mendapat ganti kerugian. Asuransi semakin berkembang diterima oleh masyarakat karena manfaatnya memberikan rasa aman terjamin atau perlindungan atau jaminan

commit to user


digilib.uns.ac.id

2

(security) dalam menjalankan usaha karena terdapat kepastian penggantian apabila timbul kerugian dari sebab-sebab yang diasuransikan. Asuransi melindungi terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian, jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (totalloss). Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya. Perkembangan asuransi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan perkembangan asuransi di Indonesia didukung oleh meningkatnya pertumbuhan perekonomian dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dari jaminan asuransi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat maka kesadaran berasuransi tumbuh untuk melindungi harta benda dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga maupun sarana simpanan dana dan investasi untuk kepentingan jaminan perlindungan masa depan keluarga. Sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik masyarakat, usaha perasuransian harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Usaha perasuransian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor

73

Tahun

1992

tentang

Penyelenggaraan

Usaha

Perasuransian. Selain itu, dari segi keperdataan, asuransi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 247 KUHD, Asuransi memiliki beberapa jenis, antara lain asuransi terhadap bahaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, asuransi jiwa, asuransi terhadap bahaya laut, asuransi terhadap bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman. Dari sekian banyak jenis asuransi, asuransi kebakaran

commit to user


digilib.uns.ac.id

3

merupakan asuransi yang paling baik perkembangannya dan paling luas yang telah diterima masyarakat dan telah memiliki polis standar yaitu Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) sebagai kontrak dasar. Asuransi kebakaran menjamin kerugian dan kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api atau sebabsebab lain termasuk dalam perluasannya. Harta kekayaan yang dilindungi harus mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang berwujud, misalnya rumah, kapal, gedung pertokoan. Pertokoan menjadi objek vital dalam perkembangan perekonomian masyarakat karena menunjang perniagaan masyarakat. Persaingan niaga yang ketat menuntut masyarakat pada kehidupan yang lebih efektif, efisien dan praktis. Hal ini mendorong berkembangnya rumah toko. Rumah toko adalah salah satu jenis bangunan, berasal dari kata rumah dan toko. Rumah yang berarti tempat berhuni dan toko yang berarti ruang untuk kegiatan usaha, jadi rumah toko dapat dikatakan sebagai sebuah bangunan yang menggabungkan fungsi hunian dan kerja dalam satu tempat, yang untuk selanjutnya disebut dengan Ruko. Ruko sebagai alternatif hunian yang dengan kesederhanaan dan kepraktisannya dapat menampung segala aktifitas dengan skala ekonomi kecil, adanya efisiensi waktu dengan adanya pencampuran fungsi hunian dan kerja, dengan efisiensi lahan dan kemudahan pembangunannya. Pembangunan Ruko di kota Surakarta terus mengalami peningkatan. Hampir di pinggiran jalan protokol di kota Surakarta mulai marak didirikan Ruko, seperti Jalan Yos Sudarso, Jalan Veteran, Jalan Kolonel Sutarto, Jalan Ir Sutami, Jalan Honggowongso, Jalan Ronggowarsito, Jalan Urip Sumoharjo dan masih banyak yang lainnya. Sepanjang tahun 2011, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Surakarta memberikan izin untuk 121 Ruko. Selama Semester I/2011 saja sedikitnya 55 Ruko mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tahun 2012, pengajuan izin Ruko juga tinggi. Badan tersebut mencatat selama

Januari

2012

ada

26

permohonan

commit to user

izin

Ruko

yang

masuk


digilib.uns.ac.id

4

(http://www.koran-o.com/2012/solopolitan/rumah-toko-tumbuh-subur-di-solo14098 diakses 27 September, 2012 pukul 22.18). Meningkatnya pembangunan Ruko ini tidak menutup kemungkinan Ruko tersebut terkena suatu bencana ataupun kerugian, seperti banjir, gempa, roboh ataupun kebakaran. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena apabila terjadi kebakaran yang menimpa Ruko, maka kerugian yang diderita sangat besar. Hal ini mengingat Ruko digunakan sebagai hunian sekaligus sebagai tempat kerja. Pemilik Ruko ini akan kehilangan harta benda, perabot rumah dan juga barang yang dijualnya. Dengan demikian maka pemilik Ruko akan kehilangan tempat tinggalnya dan juga mata pencahariannya. Untuk itu asuransi kebakaran dapat menjadi solusi untuk melindungi Ruko dari ancaman bahaya dan kerugian. Dengan adanya asuransi kebakaran tersebut pemilik Ruko akan lebih leluasa untuk memfokuskan diri pada kegiatan usahanya tanpa dibayangi rasa was-was karena telah mendapat perlindungan asuransi atas Ruko miliknya sehingga meningkatkan efisiensi dan kegiatan usahanya. Perusahaan asuransi yang mempunyai produk asuransi kerugian di kota Surakarta cukup banyak, salah satunya adalah PT. Asuransi Central Asia. PT. Asuransi Central Asia merupakan salah satu perusahaan asuransi terbaik di Indonesia. Selama lebih dari 50 tahun PT Asuransi Central Asia Berkarya, PT Asuransi Central Asia telah menerima berbagai penghargaan dalam bidang asuransi, di antaranya MRG Outstanding Affiliate Service Award tahun 2009, Service Quality Award tahun 2010, Indonesia Insurance Award tahun 2012 ( http://www.aca.co.id/ diakses 27 September 2012 pukul 22.00) Seiring dengan maraknya pembangunan Ruko, pertumbuhan asuransi khususnya asuransi kebakaran di kota Surakarta terus mengalami peningkatan. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, permintaan asuransi kebakaran pada PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan. Namun dalam pelaksanaan asuransi kebakaran muncul berbagai

commit to user


digilib.uns.ac.id

5

persoalan terkait dengan penggantian kerugian dari pihak PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hal-hal tersebut menjadi dasar dan melatarbelakangi penulis untuk menyajikan penulisan hukum dengan

judul

PELAKSANAAN

PEMBAYARAN

GANTI

KERUGIAN

KEPADA TERTANGGUNG ASURANSI KEBAKARAN RUKO (RUMAH TOKO) DI PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG SURAKARTA.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan

penelitian

hukum

mencapai

tujuan

yang

diinginkan,

maka

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran ganti kerugian oleh PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dalam asuransi kebakaran terhadap Ruko? 2. Apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran ganti asuransi kebakaran oleh PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan antara lain sebagai berikut : 1.

Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran ganti kerugian oleh PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dalam asuransi kebakaran terhadap Ruko. b. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian oleh PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dalam asuransi kebakaran terhadap Ruko beserta solusinya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

6

2.

Tujuan Subjektif a. Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyelesaian penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk menambah dan memperluas wawasan bagi penulis dan sarana untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta khususnya di bidang Hukum Perdata serta penerapannya di bidang Hukum Asuransi.

D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Manfaat Teoritis a. Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelitian ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah tentang hukum asuransi.

2.

Manfaat Praktis a. Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak berkepentingan pada khususnya mengenai pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada asuransi kebakaran di PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. b. Memberikan manfaat dalam

rangka pengembangan penalaran,

pembentukan pola pikir yang sistematis dan mengetahui kemampuan

commit to user


digilib.uns.ac.id

7

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum.

E. Metode Penelitian Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematikan dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2010: 43). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Penulis di dalam penulisan hukum ini, menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). Data primer didapat di lapangan dengan melakukan penelitian langsung sehingga data-data yang berkaitan dengan materi penulisan dengan melakukan studi langsung pada PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta.

2. Sifat Penelitian Ditinjau dari sifatnya, penelitian yang penulis laksanakan ini bersifat deskriptif, maksudnya penulis bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Sifat deskriptif dalam penelitian ini khususnya untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembayaran ganti kerugian

commit to user


digilib.uns.ac.id

8

asuransi kebakaran oleh PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta terhadap Ruko dan hambatan yang timbul.

3. Pendekatan Penelitian Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam hal ini penulis tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Yang dimaksud narasumber disini ialah narasumber dari PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta.

4. Lokasi Penelitian Penelitian yang penulis laksanakan ini mengambil lokasi penelitian di PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.235 Surakarta. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut yakni karena PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta tersebut merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan asuransi kebakaran.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi : a.

Data Primer Adalah data yang diperoleh dari penelitian secara langsung dari lapangan mengenai objek yang diteliti. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dan wawancara pada PT.

commit to user


digilib.uns.ac.id

9

Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dalam hal ini adalah wawancara dengan Fendy Wijaya selaku Branch Manager PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dan Silvanus Betra selaku Bagian Klaim. b.

Data Sekunder Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, media massa, bahan dari internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan

hukum (skripsi) adalah: a.

Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku yang nyata melalui penelitian yang dilakukan pada PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta.

b.

Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah berupa bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah : 1)

Bahan Hukum primer Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut : a)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

b)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

c)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

d)

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

10

c.

Sumber Hukum Tersier Sumber data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk untuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data Dalam hal penelitian sosial, metode merupakan jembatan yang menghubungkan dunia ide (masalah penelitian, kerangka teoritis, dan hipotesis) dengan realitas. Dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam menjawab masalah penelitian atau membuktikan kebenaran teoritis atau hipotesis si peneliti. Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa metode/teknik pengumpulan data yang dipergunakan diantaranya yaitu : a.

Wawancara Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara

pengumpul

data

(pewawancara)

dengan

sumber

data

(narasumber). Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan Fendy Wijaya selaku Branch Manager PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta, Silvanus Betra selaku Bagian Klaim. Bentuk wawancara yang dilakukan oleh penulis yakni wawancara berencana atau wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan yang akan ditanyakan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

11

b.

Studi Dokumen atau Bahan Pustaka Studi dokumen atau bahan pustaka ini sangat penting guna memperoleh landasan teori dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis mengkaji substansi atau isi bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data Penulis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (interaktif model of analisis). Menurut HB. Soetopo yang dimaksud model analisis interaktif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui 3 (tiga) tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benarbenar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. (HB. Soetopo, 2002 : 35-37). Adapun 3 (tiga) tahap menurut HB. Soetopo tersebut diantaranya : a.

Reduksi Data Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b.

Penyajian Data Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, dan table, dan sebagainya.

commit to user


c.

digilib.uns.ac.id

Menarik Kesimpulan Upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data, dimana sebelumnya data diuji likuiditasnya agar kesimpulannya menjadi lebih kuat. (HB. Soetopo, 2002 : 96). Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaktif modal adalah

sebagai berikut :

Pengumpulan Data Penyajian Data

Reduksi Data Penarikan Kesimpulan

Gambar 1 : Model Analisis Interaktif ( Sumber : HB. Soetopo, 2002 : 97 ) Dengan model analisis ini maka penulis harus bergerak diantara empat sumbu

tersebut selama pengumpulan data, selanjutnya berputar kembali

diantara kegiatan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian.

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum, maka penulis dalam penelitiannya menjabarkan sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika yang terperinci adalah sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

13

BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, penulis memaparkan sejumlah landasan teori yang berkaitan erat dengan masalah yang diangkat. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Kerangka teori yang berisikan tentang tinjauan mengenai perjanjian asuransi, jenis asuransi, polis asuransi, asuransi kebakaran, 2. Kerangka pemikiran yang berisikan tentang gambaran alur berpikir dari penulis berupa konsep yang akan dijabarkan dalam penulisan ini.

BAB III

: PEMBAHASAN Pada Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran terhadap Ruko oleh PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta kepada tertanggung dan apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran oleh PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dan bagaimana solusinya. Selain itu dalam pembahasan ini juga dipaparkan tentang profil perusahaan asuransi yang diteliti.

BAB IV

: PENUTUP Pada bab ini penulis mengemukakan simpulan penelitian yang telah dilaksanakan serta memberikan saran berkaitan dengan penelitian tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

14

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan umum tentang Asuransi a. Pengertian Asuransi Asuransi sering juga disebut dengan pertanggungan. Dimana istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah verzekering atau assurantie. Serta dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Insurance

atau

assurance.

R.

Soekardono

menerjemahkan

Verzekeraar dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko, dan verzekerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung ( Abdulkadir Muhammad, 2011 : 6-7 ). Sementara

Wirjono

Prodjodikoro

menggunakan

istilah

asuransi sebagai serapan dari assurantie, penjamin untuk penanggung, dan terjamin untuk tertanggung. Walaupun istilah yang dimaksud itu mempunyai kesamaan pengertian, istilah penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai pada hukum perdata mengenai perjanjian penjaminan (garantie), borgtocht, dan hoofdelijkheid (Wirjono Prodjodikoro, 1992 : 6).

Ganie mendefinisikan asuransi sebagai sebuah perjanjian, yaitu suatu perjanjian yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak lain atas terjadinya kejadian tertentu ( A. Junaedy Ganie, 2011 : 43 ).

commit to user


digilib.uns.ac.id

16

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Asuransi atau pertanggungan mempunyai pengertian sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak

Namun jika diperhatikan dengan seksama, ketentuan dari Pasal 246 KUHD di atas belumlah mengakomodir semua asuransi, karena Pasal 246 KUHD lebih menitik beratkan kepada asuransi kerugian yang mana objekya hanya harta kekayaan. Dalam Pasal 246 KUHD tidak mencakup Asuransi jiwa karena jiwa manusia bukan termasuk ke dalam harta kekayaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang

Usaha

Perasuransian

mendefinisikan

Asuransi

atau

Pertanggungan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 sebagai berikut: pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

Dari pengertian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut mengandung artilebih luas dibandingkan dengan Pasal 246 KUHD, karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi

commit to user


digilib.uns.ac.id

17

juga asuransi jiwa. Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia.

b. Unsur-Unsur Asuransi Berdasarkan definisi dari Pasal 246 KUHD di atas dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut: 1)

Pihak-pihak Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam transaksi asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi, penanggung dan tertanggung adalah pembawa hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

2)

Status pihak-pihak Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan Badan Hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero), atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai Perseorangan, Persekutuan, atau Badan Hukum, baik sebagai perusahaan maupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3)

Objek asuransi Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan resiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan

commit to user


digilib.uns.ac.id

18

memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. 4)

Peristiwa asuransi Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara Penanggung dan Tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

5)

Hubungan asuransi Hubungan asuransi yang terjadi antara Penanggung dengan Tertanggung adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari Penanggung dan Tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masingmasing tehadap satu sama lain secara timbal balik (H. K. Martono & Eka Budi Tjahjono, 2011: 24).

c. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPerdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Syarat sahnya perjanjian asuransi sebagai berikut : 1)

Syarat sahnya Perjanjian Asuransi secara umum. Diatur

dalam

Pasal

1320

KUHPerdata.

Menurut

ketentuan Pasal tersebut ada empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu :

commit to user


digilib.uns.ac.id

19

a) Kesepakatan (konsensus) bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan tersebut meliputi : (1) Benda yang menjadi objek asuransi; (2) Pengalihan resiko dan pembayaran premi; (3) Evenement dan ganti kerugian; (4) Syarat khusus asuransi; (5) Dibuat secara tertulis (Sri Rejeki Hartono, 2001: 97). b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Ada dua syarat untuk cakap dalam membuat suatu perjanjian, yaitu: (1) Syarat Subyektif Kedudukan para pihak telah dewasa dan tidak dalam pengampuan atau perwalian. (2) Syarat Obyektif Tertanggung

mempunyai

hubungan

yang

sah

terhadap benda atau obyek yang diasuransikan, misalnya: kekayaan. c) Suatu hal tertentu, meliputi: (1) Harta Kekayaan Kepentingan yang melekat pada harta kekayaan. (2) Jiwa raga manusia d) Suatu sebab yang halal Isi perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 2)

Syarat sahnya Perjanjian asuransi secara khusus Suatu perjanjian asuransi dapat dikatakan sah selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian asuransi secara umum juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian asuransi secara khusus, yang meliputi:

commit to user


digilib.uns.ac.id

20

a) Ada persetujuan kehendak Kedua belah pihak menyetujui benda obyek perjanjian atau obyek yang diperjanjikan. b) Wewenang melakukan perbuatan hukum, meliputi: (1) Sudah dewasa atau cukup; (2) Pihak-pihak tersebut mewakili hal tersebut, pelaku menyatakan untuk kepentingan siapa asuransi tersebut dilakukan. c) Harus ada obyek pertanggungan, meliputi: (1) Dapat berupa benda, jiwa manusia atau kepentingan; (2) Punya hubungan langsung atau tidak langsung terhadap obyek pertanggungan. d) Ada kausa yang diperbolehkan Tidak melanggar undang-undang dan ketertiban umum e) Ada pembayaran premi f) Kewajiban Pemberitahuan atau Notification Ada dua hal dalam pemberitahuan atau notification, meliputi: (1) Teori Obyektifitas, menerangkan bahwa: (a) Tertanggung wajib memberitahukan keadaan benda yang dipertanggungkan kepada penanggung; (b) Keunggulan teori ini melindungi penanggung dari perbuatan yang tidak jujur dari pihak tertanggung; (c) Kelemahan teori ini adalah ketidakmungkinan tertanggung mengetahui cacat yang tersembunyi yang melekat pada obyek asuransi yang mungkin dijadikan alasan penanggung untuk menyatakan asuransi batal setelah ada evenement.

commit to user


digilib.uns.ac.id

21

(2) Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD, menerangkan bahwa: (a) Tertanggung

wajib

memberitahukan

pada

penanggung mengenai keadaan obyek asuransi; (b) Apabila tertanggung lalai akibat hukumnya asuransi batal (Pasal 251 KUHD); (c) Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD tidak tergantung pada itikad baik atau tidak dari tertanggung.

Apabila

memberitahukan menyebabkan

tertanggung

tanpa batalnya

kesengajaan asuransi,

keliru juga kecuali

tertanggung dan penanggung memperjanjikan lain.

d. Jenis-jenis Asuransi Ada berbagai jenis Asuransi di Indonesia, antara lain: 1) Jenis asuransi yang diatur dalam Pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), meliputi: a) Asuransi terhadap bahaya kebakaran; b) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil petanian yang belum dipanen; c) Asuransi jiwa; d) Asuransi terhadap bahaya laut; e) Asuransi terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di daratan, sungai-sungai dan di perairan pedalaman. 2) Jenis asuransi menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut: a) Asuransi kerugian(schadeverzekering) Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya

commit to user


digilib.uns.ac.id

22

untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang tertanggung (Man Suparman Sastrawidjaja, 2003: 83). Dalam asuransi kerugian, penanggung menerima premi dari

tertanggung

dan

apabila

terjadi

kerusakan

atau

kemusnahan atas harta benda yang dipertanggungkan maka ganti kerugian akan dibayarkan kepada tertanggung. Termasuk kedalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, meliputi: (1) Asuransi pencurian (theft insurance; (2) Asuransi pembongkaran (burglary insurance); (3) Asuransi perampokan (robbery insurance); (4) Asuransi kebakaran (fire insurance); (5) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian ( crop insurance). b) Asuransi jumlah (sommenverzekering) Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah antara lain, kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya. Asuransi jumlah meliputi: (1) Asuransi jiwa Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian

commit to user


digilib.uns.ac.id

23

(Pasal 302 KUHD). Asuransi jiwa terdapat dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dipersempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, yaitu Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan. (2) Asuransi sosial Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial (social security) kepada masyarakat atau sekelompok orang. Asuransi sosial mempunyai sifat wajib dan besaranya santunan pada umumnya ditetapkan dan penyelenggaraanya dilakukan oleh pemerintah, sehingga sering pula disebut Social Government Inseurance (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980:

17).

mewajibkan

Pemerintah hal

tersebut

dalam

mengambil

biasanya

tindakan

didasarkan

atas

pertimbangan melindungi golongan lemah dari bahaya yang akan menimpanya (Maryanto, 2004 : 80). Asuransi wajib yang terbentuk diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Jenis asuransi sosial ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, yang meliputi asuransi sosial yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Umum, Undang-undang Nomor 3

commit to user


digilib.uns.ac.id

24

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

e. Polis Asuransi 1) Pengertian Polis Asuransi Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Dalam perjanjian pertanggungan tidak mempunyai formalitas tertentu, karena bersifat konsensuil. Namun Undang-undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus ditutup dengan suatu akta sebagaimana di jelaskan Pasal 255 KUHD yakni suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Jadi, polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan, tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan (H.M.N Purwosutjipto, 1996: 61). Polis tetap mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi, terutama bagi pihak tertanggung. Karena polis itu merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang penanggung dan tertanggung perjanjikan dalam perjanjian pertanggungan. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas. Polis yang telah ditandatangani oleh penanggung, harus segera diserahkan kepada tertanggung sesuai dengan ketentuan Pasal 259 KUHD (Sri Rejeki Hartono, 2001: 124).

commit to user


digilib.uns.ac.id

25

Mengenai waktu kapan Polis itu harus ditandatangani dan dikembalikan kepada tertanggung dapat diuraikan sebagai berikut (H.M.N Purwosutjipto, 1996: 62) : a)

Bila perjanjian pertanggungan itu dibuat oleh tertanggung dengan secara langsung, maka jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah 24 jam (Pasal 259 KUHD);

b)

Bila perjanjian pertanggungan itu dibuat melalui makelar, maka jangka waktu itu ditetapkan menjadi 8 hari (Pasal 260 KUHD);

c)

Kalau ada kelalaian dalam

melaksanakan ketentuan-

ketentuan tersebut dalam Pasal 259 dab 260 KUHD, maka penanggung atau makelar berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang timbul oleh karenanya (Pasal 261 KUHD). Dalam praktek tidaklah selalu demikian, polis itu sudah disiapkan oleh penanggung, sedangkan tertanggung berhak mengoreksinya. 2) Isi Polis Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus berisikan hal-hal sebagai berikut: a)

Hari ditutupnya pertanggungan;

b)

Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga;

c)

Uraian yang jelas mengenai benda pertanggungan;

d)

Jumlah pertanggungan yaitu sejumlah uang, untuk berapa diadakan pertanggungan;

e)

Bahaya-bahaya

(evenemen)

penanggung;

commit to user

yang

ditanggung

oleh


digilib.uns.ac.id

26

f)

Waktu bahaya-bahaya (evenemen) mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan penanggung;

g)

Jumlah Premi pertanggungan tersebut;

h)

Keterangan tambahan bagi penanggung dan janji-janji khusus. Polis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-

syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus rnenyebutkan syaratsyarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti di dalam Pasal 287 KUHD, yaitu: a)

Letak dan perbatasan benda yang diasuransikan;

b)

Pemakaian untuk apa benda yang diasuransikan;

c)

Sifat dan pemakaian gedung yang berbatasan, sejauh itu berpengaruh terhadap risiko kebakaran yang menjadi beban penanggung;

d)

Harga benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran;

e)

Letak dan perbatasan gedung dan tempat di mana terdapat, tersimpan atau tertimbun benda bergerak yang diasuransikan.

f. Premi Asuransi Dalam suatu asuransi atau pertanggungan premi merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan kegiatan asuransi dan juga merupakan kewajiban tertanggung yang harus dibayarkan kepada pihak asuransi. Dengan pembayaran premi maka terciptalah hubungan antara tertanggung dengan penanggung. Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Hal ini sesuai dengan Pasal 246 KUHD yang menyatakan bahwa premi merupakan kewajiban tertanggung sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian

commit to user


digilib.uns.ac.id

27

tertanggung. Asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah terpenuhi. Maka dapat dipahami bahwa premi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilakukan atau tidak. Pada asuransi yang diadakan untuk jangka waktu tertentu, premi dibayarkan terlebih dahulu pada saat asuransi diadakan secara tunai. Tetapi untuk asuransi yang diadakan untuk jangka waktu panjang, pembayaran premi itu dapat dilakukan secara angsuran, yaitu setiap awal bulan. Apabila pada suatu periode tertentu premi tidak dibayar, maka asuransi berhenti. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, kalau premi tidak dibayar pada waktunya, maka penanggung dapat memutuskan perjanjian. Namun dalam praktek tidak perlu sejauh itu, sebab sudah menjadi kebiasaan orang satu klausal dalam polis, yang isinya, petanggungan tidak berjalan, bila premi tidak dibayar pada waktunya. Dengan adanya klausal itu, si penanggung tidak perlu menuntut pemutusan perjanjian, bila ada wanprestasi dari tertangung (H.M.N Purwosutjipto, 1996: 41). Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam prakteknya penetapan besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis. Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu, antara lain: 1)

Jumlah persentase dari jumlah yang diasuransikan;

2)

Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung;

3)

Kurtase untuk pialang jika asuransi diadakan melalui pialang;

4)

Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

28

g. Prinsip-prinsip Asuransi Dalam asuransi terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan asuransi, yaitu: 1)

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) Dalam asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup

perjanjian

asuransi,

yang

bersangkutan

harus

mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikannya. n who holds an insurance policy have some significant interest in the continued existence of the person or property insured by the policy. In other words, one cannot purchase a life insurance policy on a stranger or a property insurance policy on the stran (Jacob Loshin, 2007 : 476) Hal ini untuk mencegah: a) Tertanggung mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi, padahal dia tidak menderita kerugian apapun; b) Asuransi berubah menjadi kontrak perjudian; c) Tindakan melawan hukum untuk kepentingan mendapatkan ganti rugi. Kepentingan merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakan perjanjian asuransi. Bila hal ini tidak di penuhi, penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian. Kepentingan ini dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian, yaitu: a) Kerugian atau berkurangnya nilai hak subyektif seseorang sebagai akibat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

29

b) Kehilangan

keuntungan

dari

laba

yang

diharapkan,

disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa. c) Kemungkinan terjadi kerugian karena kesalahan disebabkan ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. 2)

Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna (principle of utmost good faith) Menurut ketentuan KUHPerdata, setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik dan saling percaya oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Tertanggung harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan, artinya dia tidak boleh menyembunyikan keterangan yang diketahuinya dan harus memberikan keterangan yang benar tentang musibah terjadinya kerugian. Begitu juga dengan penanggung yang juga harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan.

3)

Prinsip ganti kerugian (indemnity) Besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini merupakan inti dari prinsip ganti kerugian atau prinsip indemnitas. Jadi dalam asuransi tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kontrak asuransi. Dengan demikian batasan tertinggi kewajiban perusahaan asuransi adalah memulihkan tertanggung pada posisi ekonomi yang sama dengan posisi sebelum terjadinya jatuh tempo. Prinsip ganti kerugian hanya berlaku untuk asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, yaitu asuransi kerugian (schade-verzekering)

commit to user


digilib.uns.ac.id

30

4)

Prinsip subrogasi (subrogation principle) Subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Akan tetapi, kemungkinan terjadi kerugian yang diderita tertanggung tidak diganti sepenuhnya oleh penanggung. Penerapan subrogasi terbatas. Hal ini berarti, apabila penggantian kerugian hanya sebagian saja yang diberikan oleh penanggung maka hanya dapat disubrogasikan untuk sejumlah kerugian yang telah dibayarnya. Hak-hak selebihnya dari tertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian, masih tetap dipegang tertanggung sendiri. Subrogasi mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya.

5)

Prinsip sebab akibat Dalam prinsip sebab akibat ini terdapat tiga teori, yaitu: a) Teori causa proxima Menurut teori ini, dari rangkaian peristiwa yang ada, harus dipilih sebab yang paling dekat dengan kerugian yang terjadi. b) Teori conditio sine qua non Teori ini berpendapat bahwa yang merupakan sebab adalah segala kejadian dan kenyataan yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu akibat. Apabila sebab yang merupakan syarat mutlak cukup banyak, teori di atas akan sulit untuk diterapkan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

31

c) Teori causa remota Menurut teori ini, peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian ialah peristiwa yang terjauh. 6)

Prinsip gotong royong Salah satu hal yang penting yang terkandung dalam perjanjian asuransi, yaitu adanya prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong adalah suatu prinsip yang mendasarkan kepada penyelesaian suatu masalah secara bersama-sama, saling tolongmenolong atau bantu-membantu. Prinsip ini lahir didasarkan pada pemikiran bahwa persoalan akan lebih mudah diselesaikan bersama

daripada

diselesaikan

sendiri

(Man

Suparman

Sastrawidjaja, 2003: 64).

h. Berakhirnya Asuransi 1) Jangka Waktu Berlaku Sudah Habis Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu misalnya 1 tahun. Jangka waktu ini biasanya terdapat pada Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu yang lebih lama, misalnya 10-20 tahun atau lebih. Jangka waktu tersebut ditetapkan dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. 2) Perjanjian Berakhir Selain dari jangka waktu tertentu, asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan, misalnya asuransi diadakan untuk perjalan kapal dari pelabuhan Panjang ke pelabuhan Tanjung Priok. Apabila perjalanan berakhir atau kapal tiba di tujuan, maka asuransi berakhir. Asuransi berdasarkan perjalanan ini umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan, baik untuk pengangkutan

commit to user


digilib.uns.ac.id

32

barang maupun penumpang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan. 3) Terjadi Evenemen diikuti Klaim Apabila sementara asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan menimbulkan

kerugian,

penanggung akan

menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan itu. Disamping itu apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai domain evenemen yang telah ditetapkan dalam polis. Jika jawabannya benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung.

Pembayaran

ganti

kerugian

dipenuhi

oleh

penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir. 4) Asuransi Berhenti atau Dibatalkan Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, misalnya karena premi tidak dibayar dan ini biasanya diperjanjikan dalam polis. Berhentinya asuransi juga dapat terjadi karena faktor-faktor diluar kemauan tertanggung dan penanggung. Dalam hal pemberatan resiko setelah asuransi

berjalan,

seandainya penanggung mengetahui

hal

demikian itu, dia tidak akan membuat asuransi dengan syarat dan janji khusus demikian itu. Karena dirasakan kurang adil maka undang-undang menentukan, jika terjadi pemberatan resiko, asuransi menjadi berhenti. 5) Asuransi Gugur Asuransi gugur terdapat dalam asuransi pengangkutan. Barang yang akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi

commit to user


digilib.uns.ac.id

33

karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Disini penanggung belum menjalani bahaya sama sekali. Dengan demikian, asuransi gugur (Abdulkadir Muhammad, 2011 : 133-136).

2. Tinjauan Mengenai Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) a. Kebakaran Kebakaran adalah terbakarnya sesuatu benda yang berada diluar tempat pembakaran, dan benda tersebut berada dalam situasi dan waktu

yang

tidak

memerlukan

proses

pembakaran

(http://www.asuransiaspan.com/iproduct_fp.htm). Selain itu kebakaran dalam istilah asuransi merupakan kebakaran yang tidak dapat ditarik manfaatnya. Dengan demikian menyalanya arang yang digunakan di dapur tidak termasuk dalam pengertian asuransi.

b. Asuransi Kebakaran Menurut Pasal 290 KUHD Asuransi Kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian / kerusakkan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, karena udara buruk, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimanapun sebagai sebab timbulnya kebakaran. Asuransi kebakaran ialah asuransi yang menjamin kerugian dan kerusakan property berikut isinya akibat terjadinya kebakaran atau sebab-sebab

lain

yang

termasuk

dalam

perluasannya

(http://perisai.co.id). Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung diatur dalam Pasal 290 KUHD. Penanggung

commit to user


digilib.uns.ac.id

34

menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yang ditimbulkan oleh terbakarnya benda asuransi. meliputi kebakaran biasa dan bahkan yang lebih luas daripada itu (http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/07/makalah-asuransikebakaran.html). Menurut Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) harta benda yang umumnya diasuransikan adalah: 1) Rumah tinggal, kantor, toko, pasar, apartemen, pabrik, gudang, hotel dan sebagainya; 2) Barang atau mesin yang dipasang atau disimpan di dalam bangunan seperti alat rumah tangga, mesin-mesin pabrik, peralatan mekanikal; 3) Barang dagangan yang disimpan dalam bangunan atau stock. Pada asuransi kebakaran mengenai hak milik berupa gedung, tertanggung dapat minta diperjanjikan: 1) Kerugian yang timbul pada gedung hak milik supaya diganti; 2) Gedung itu supaya dibangun kembali; 3) Gedung itu supaya diperbaiki. Dalam praktik asuransi kebakaran, risiko yang dijamin ditentukan dengan tegas dalam polis. Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh: 1)

Kebakaran Terjadi karena kekurang hati-hatian atau kesalahan, pelayan atau karyawan tertanggurg, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis, termasuk akibat dari:

commit to user


digilib.uns.ac.id

35

a)

Menjalarnya api yang timbul sendiri (self combustion), hubungan arus pendek (short circuit), atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice);

b)

Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang di sebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2)

Petir Yaitu kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3)

Ledakan Pengertian ledakan dalam polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti kerugian sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang di sebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam

commit to user


digilib.uns.ac.id

36

bejana tidak dijamin oleh polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain yang khusus untuk itu, penanggungan hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh polis jenis lain itu. 4)

Kejatuhan Pesawat Terbang Yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5)

Asap Yaitu asap yang timbul dari kebakaran harta benda yang di pertanggungkan pada polis ini (Abdulkadir Muhammad, 2011 : 164). Selain kerugian yang dijamin di atas tertanggung dengan

tambahan Premi, maka jaminan Standard Asuransi Kebakaran Indonesia dapat diperluas dengan jaminan tambahan yang diinginkan yaitu

jaminan

terhadap

kerusakan

akibat

(http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-asuransi/) : 1)

Kerusuhan dan Pemogokan, Kerusakan akibat Perbuatan Jahat, Tertabrak Kendaraan;

2)

Angin Topan, Badai, Banjir, dan Kerusakan Akibat Air;

3)

Tanah Longsor;

4)

Biaya-biaya Pembersihan Puing.

commit to user


digilib.uns.ac.id

37

3. Tinjauan Mengenai Rumah Toko (Ruko) Ruko adalah salah satu jenis bangunan, berasal dari kata rumah dan toko. Rumah yang berarti tempat berhuni dan toko yang berarti ruang untuk kegiatan usaha, jadi Ruko dapat dikatakan sebagai sebuah bangunan yang menggabungkan fungsi hunian dan kerja dalam satu tempat. Dengan titik

tolak

yang

sederhana

ini,

menyebabkan

Ruko

dalam

perkembangannya menjadi sangat pesat. Disamping praktis dan murah, fungsi Ruko mampu menampung kegiatan dalam skala ekonomi kecil (Devin Defriza Harisdani, 2004: 4) Bentuk bangunan Ruko sederhana dan dibangun bersama RukoRuko yang lain yang mempunyai desain yang sama sebagai suatu kompleks atau kelompok dan secara umum dibangun berderet.

commit to user


digilib.uns.ac.id

B. Kerangka Pemikiran KUHPerdata, KUHD, UU No. 22 Tahun 1992

PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI)

Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) atas Ruko Klaim

Penanggung

Tertanggung

Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian Ada Hambatan

Tidak Ada Hambatan

Solusi Gambar 1 : Skema Kerangka Pemikiran Keterangan Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa dasar hukum dalam pelaksanaan usaha perasuransian di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Ada berbagai perusahaan yang bergerak di bidang

commit to user


digilib.uns.ac.id

39

perasuransian, salah satunya adalah PT. Asuransi Central Asia yang mempunyai cabang di Surakarta. Dalam menjalankan kegiatan usaha perasuransian, PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta mengeluarkan beberapa produk, salah satunya adalah Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) dimana asuransi kebakaran ini menjamin kerugian / kerusakkan ataupun kehilangan keuntungan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran dalam hal ini objek asuransinya adalah Ruko. Asuransi kebakaran di PT Asuransi Cental Asia Cabang Surakarta mengacu pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI). Apabila terjadi peristiwa kebakaran pada Ruko, tertanggung mengajukan klaim kepada penanggung. Setelah menerima klaim dari tetanggung, penanggung akan melakukan pemeriksaan terhadap klaim dan objek asuransi. Setelah itu penanggung akan mengganti kerugian sesuai yang telah diperjanjikan. Di dalam pelaksanaan ganti kerugian tidak menutup kemungkinan timbul hambatan. Hambatan tersebut dapat timbul dari tertanggung misalnya tertanggung tidak beritikad baik. Apabila timbul hambatan perlu adanya sebuah penyelesaian sehingga pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Pada pembahasan bab ini, penulis akan berusaha memaparkan hasilhasil penelitian yang telah penulis lakukan didasarkan pada hasil studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen asuransi kebakaran PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta, salah satunya polis. Selain itu guna memberikan kesesuaian antara data dan fakta, penulis juga melakukan wawancara terhadap Fendy Wijaya, selaku Branch Manager PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dan Silvanus Betra selaku Bagian Klaim PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus

14

September 2012. Untuk lebih jelasnya penulis akan membahas hasil penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta a. Deskripsi Lokasi Penelitian 1) Tinjauan tentang PT. Asuransi Central Asia PT Asuransi Central Asia atau yang lebih dikenal sebagai ACA berdiri sejak tanggal 29 Agustus 1956. Sampai dengan hari ini, ACA meneruskan tradisi selama lebih dari 53 tahun memberikan kontribusi dalam dunia asuransi dan perekonomian Indonesia khususnya asuransi umum. Disamping usaha konvensional yang dijalankan oleh perusahaan, ACA telah masuk ke asuransi mikro dengan jaringan distribusi luas, yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok nusantara. Dengan premi rendah, jaminan sederhana namun pasti. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ACA juga mengalami perkembangan usaha yang sangat signifikan dari tahun ke

commit to user


digilib.uns.ac.id

41

tahun. Saat ini perusahaan telah memiliki aset sebesar Rp 4,317 miliar, 60 kantor cabang dan kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 1 (satu) unit syariah di Jakarta serta jumlah karyawan sekitar 1.150 orang. Per Desember 2011 permodalan yang dimiliki ACA mencapai Rp 2,789 miliar dan nilai RBC (Risk Based Capital) per Desember 2011 adalah sebesar 266,3%. Sedangkan batas minimal sesuai ketentuan pemerintah adalah sebesar 120% (Asuransi ACA, 2011 : 5). Saat ini ACA menyediakan beragam pilihan produk asuransi. Beberapa

diantaranya

adalah

asuransi

kebakaran,

konstruksi,

pengangkutan, rangka kapal, kendaraan bermotor dan aneka. Selain itu ACA juga menjual produk yang telah dimodifikasi sesuai perkembangan kebutuhan pelanggan seperti ASRI, OTOMATE, Travel Safe, Medisafe, Asuransi Demam Berdarah (ADB) dan Asuransi Gempa. Atas prestasi Best Brand

-

baru ini, ACA menerima CSR Award dari Harian Seputar Indonesia sebagai penghargaan atas wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan melalui peluncuran produk asuransi mikro (Asuransi Demam Berdarah) dan beragam aktifitas sosial lainnya. Adapun visi dari asuransi ACA adalah menjadi Perusahaan asuransi

profesional

yang

handal,

mampu

berkembang

secara

berkesinambungan, dan diakui baik di dalam negeri maupun oleh internasional. PT. Asuransi Central Asia berdomisili di Jakarta berkantor pusat di Wisma Asia Lantai 10, 12 -15 Jl. Letjen. S.Parman Kav 79, Slipi, Jakarta 11420. PT. Asuransi Central Asia kini telah memiliki 60 kantor cabang dan kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 1 (satu) unit syariah di Jakarta, diantaranya:

commit to user


digilib.uns.ac.id

42

a) Jabodetabek : (1) Tiang Bendera : Jl.Tiang Bendera II No.90 Jakarta 11230 (2) Casablanca ( Business Development Division I ) : Mal Ambasador Ruko 2 & 3 Jl. Prof.Dr.Satrio Jakarta 12940 (3) Cikini : Jl. Cikini Raya No. 60 D-E Cikini 10330, (4) Duta Merlin : Komp Duta Merlin Blok A No.4-5 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130, (5) Kelapa Gading : Jl. Raya Gading Boulevard Timur Blok NE 1 No.46-47 Jakarta 14240, (6) Latumenten : Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 28 A-B-C Jakarta 11330, (7) Jakarta : (Pondok Indah) Infiniti Pondok Indah Jl. TB Simatupang Kav. 3B Pondok Indah Jakarta Selatan 12310, (8) Puri Indah : Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No 15 Jl.Puri Agung Kembangan Jakarta 11610, (9) Warung Buncit : Gedung Graha INTI FAUZI (Lt. Dasar) Jl.Buncit Raya No. 22 Pejaten Jakarta 12510, (10) Kantor Cabang Khusus (KCK) : Jl. Bangka Raya No. 10 Mampang Jakarta 12720, (11) World Trade Centre Mangga Dua : Lantai 1 Blok CL 001 Gedung WTC Mangga Dua Jl. Mangga Dua Raya No. 8, Jakarta Utara 14430 (12) Bekasi : Komp Mitra Bekasi Blok B No.5 Jl. Ir. H. Juanda No.151 Bekasi 17111, (13) Bogor : Jln. Siliwangi No. 72 E Bogor 16134 (14) Bintaro : Bintaro Jaya Sektor IX Blok D1- D3 Tengerang 15529 (15) Tangerang : Jl. Merdeka No. 296 A-B Tangerang 15114 (16) Unit Syariah : Jl. Jatinegara Barat I Blok B4 No. 135 Jakarta Timur 13310

commit to user


digilib.uns.ac.id

43

b) Jawa Barat (1) Bandung : Wisma HSBC Lt. 5 Jl. Asia Afrika No. 116 Bandung 40261 (2) Garut : Jl. Ciledug No. 194 Garut 44112 (3) Cianjur : Gedung Asuransi Central Asia Jl. Pasar Baru Ruko No. 60 Cianjur 43215 (4) Karawang : Jl. Tuparev no 406 B, Johar Karawang 41314 (5) Cirebon : Wisma ACA Jl. Pemuda No. 65 Cirebon (6) Tasikmalaya : Jl. Sutisna Senjaya No. 46 Tasikmalaya (7) Sukabumi : Komp. Sukabumi Raya Ruko I Jl. Tipar Gede No. 3233 Sukabumi 43141 Sukabumi 43141 (8) Subang : Jl. Oto Iskandardinata No. 6 Subang

c) Jawa Tengah & Yogyakarta (1) Semarang : Jl. M.T. Haryono No. 551 Semarang 50136 (2) Pekalongan : Ruko Gajah Mada No. 8 Jl. Gajah Mada Pekalongan 51119 (3) Kudus : Jl. Agus Salim No. 38A Kudus 59318 (4) Purwokerto : Jl. Situmpur No. 107 Purwokerto 53142 (5) Solo : Jl. Slamet Riyadi No. 235 Solo 57151 (6) Tegal : Jl. Martoloyo No.51 Tegal 52122 (7) Yogyakarta : Ruko Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 21-23 Yogyakarta d) Jawa Timur (1) Surabaya : Jl. Veteran No. 7 & 7A Surabaya 60175 (2) Jember : Jl. Diponegoro No. 17 Jember

commit to user


digilib.uns.ac.id

44

(3) Malang : Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 72 A-B Malang (4) Probolinggo : Jl. Dr. Soetomo No. 137 Probolinggo

e) Bali & Nusa Tenggara (1) Denpasar : Gedung CAR Lt. 1 Jl. P.B. Sudirman No. 10 Denpasar (2) Mataram : Gedung CAR Jl. Panca Usaha No. 25B Cakranegara Lombok , Mataram

f) Sumatera (1) Bengkulu : Jln. S. Parman No. 87, Padang Jati Bengkulu 38226 (2) Binjai : Jl. Jend. Sudirman No. 27 Binjai 20714 (3) Bandar Lampung : Jl. Hasanuddin No. 123 Bandar Lampung 35224 (4) Jambi : Jl. Urip Sumoharjo No.28 A Kel. Selamat kec. Telainaipura Jambi 36129 (5) Batam : Komplek Diamond City Mall (DC Mall) Blok Ruko No. 03 Jl. Duyung Pasar Angkasa Tanjung Uma Batam 29432 (6) Medan - Bukit Barisan : Jl. Bukit Barisan No. 3A & 3C Medan 20111 (7) Medan (Serdang) : Komp Serdang Mas blok A no.1 Jl. Prof. H. M. Yamin SH Medan 20233 (8) Pematang Siantar : Jl. Merdeka No. 246 Pematang Siantar 21132 (9) Padang : Jl. Damar No. 48 A Padang 25116 (10) Tanjung Pandan : Komp Kantor Devan Astika Jl. Yos Sudarso No. 302 Tanjung Pandan Belitung 33411 (11) Tanjung Pinang : Bintan Trade Centre Blok A No. 6 Jl. Wiratno Tanjung Pinang 29124 (12) Pekanbaru : Jl. Jend. Sudirman No. 39B Pekanbaru 28114 (13) Pangkal Pinang : Jl. Mentok No. 37 Bangka 33136

commit to user


digilib.uns.ac.id

45

(14) Palembang : Jl. Letkol Iskandar No. 40 RT. 10 Kel.24 Ilir Palembang

g) Kalimantan (1) Balikpapan : Komplek Balikpapan Baru Komplek Balikpapan Baru Blok AB - 1 No.22 Balikpapan 76114 (2) Banjarmasin : Jl. Pangeran Antasari No. 147 B Banjarmasin 70233 (3) Sampit : Jl. Ahmad Yani No. 133 Sampit 74322 (4) Singkawang : Jl. Diponegoro No. 22C Singkawang 79123 (5) Pontianak : Jl. Diponegoro No. 151 C-D Pontianak 78117 (6) Samarinda : Jl. K. H Agus Salim No. 11 Samarinda 75117

h) Sulawesi (1) Manado : Jl. Lumimuut No. 8 Manado (2) Makasar : Jl. Mappanyukki No. 46-48 Makasar 90125 (3) Ambon : Gedung BCA Jl. Sultan Hairun No. 24 Ambon 97126 Selain membuka kantor cabang dan perwakilan di seluruh wilayah Indonesia, saat ini PT Asuransi Central Asia telah memiliki jaringan bisnisnya di manca negara seperti: Hongkong, Thailand, Filipina, Myammar, Cina, Taiwan, Vietnam dan Kamboja. Hal ini dimungkinkan melalui Asian Insurance International (Holdings) Ltd. (AII) yang anggotanya terdiri dari : a) Asia Insurance Co. Ltd. Hongkong; b) Bangkok Insurance Public Co. Ltd.; c) PT Asuransi Central Asia. Salah satu kantor cabang yang dimiliki PT. Asuransi Central Asia berada Surakarta. PT. Asuransi Central Asia Cabang Surakarta beralamat Jl. Slamet Riyadi No. 235, Surakarta 57151, Phone: (0271) 647885, 647686, 644761, 647160, Fax: (0271) 645556.

commit to user


digilib.uns.ac.id

46

2) Asuransi kebakaran di PT Asuransi Central Asia Sebagaimana telah dijelaskan bahwa asuransi kebakaran melindungi tertanggung dari kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang timbul dari kebakaran ataupun perluasannya. Menurut Fendy Wijaya, asuransi kebakaran di PT Asuransi Central Asia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: a) Asuransi Kebakaran Pada jenis asuransi ini perlindungan yang ditawarkan hanya terbatas pada kerusakan / kerugian akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap. b) Property All Risk Property All Risk memberikan perlindungan bangunan dari kerusakan / kerugian akibat dari kebakaran, kerusuhan dan huru-hara, pencurian dengan kekerasan. c) Asuransi Rumah Idaman (ASRI) Paket perlindungan lengkap untuk bangunan rumah beserta isinya, mulai dari kebakaran, kebongkaran, kerusuhan/huru-hara, pencurian dengan kekerasan, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Asuransi ini juga dapat diperluas dengan perlindungan terhadap banjir dan gempa bumi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari tertanggung (Wawancara dengan Fendy Wijaya, pada tanggal 30 Agustus 2012 pukul 14.35 WIB).

b. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai sifat yaitu perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Sebagai perjanjian timbal balik, para pihak yaitu penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian asuransi kebakaran di PT Asuransi Central Asia

commit to user


digilib.uns.ac.id

47

Cabang Surakarta juga di dalamnya memuat hak dan kewajiban para pihak. Adapun hak dan kewajiban dari para pihak antara lain: 1) Kewajiban : a) Tertanggung : (1) Melengkapi berkas pengajuan penutupan asuransi; (2) Beritikad baik dengan jujur dan terbuka mengenai kebenaran berkas kelengkapan pengajuan penutupan asuransi; (3) Membayar

premi

asuransi

yang

sudah

ditentukan

pihak

penanggung dan disetujui serta ditanda tangani pihak tertanggung sesuai jatuh tempo pembayaran; (4) Beritikad baik menjaga obyek pertanggungannya dari resiko kerugian; (5) Melakukan tindakan preventif atas obyek pertanggungan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi, sesuai dengan rekomendasi dari pihak penanggung. b) Penanggung : (1) Menerima dan memproses setiap pengajuan penutupan klaim asuransi; (2) Melakukan inventaris berkas

berkas pengajuan penutupan

asuransi dari tertanggung; (3) Melakukan survey kesesuaian / kebenaran kondisi obyek pertanggungan tertanggung dengan berkas

berkas yang diajukan

dan keterangan lisan dari tertanggung; (4) Memberikan rekomendasi preventif yang harus dilakukan pihak tertanggung untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang terjadi pada obyek pertanggungannya; (5) Menerima klaim dari tertanggung, memproses, dan membayar ganti kerugian bila klaim yang terjadi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

48

2) Hak hak: a) Tertanggung : (1) Memperoleh jaminan kemudahan klaim asuransi dengan syarat dan ketentuan; (2) Menuntut ganti kerugian yang benar kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi; (3) Mendapat ketenangan karena obyek pertanggungannya telah mendapat perlindungan. b) Penanggung : (1) Menerima sejumlah biaya premi asuransi dengan nominal dan dalam jangka waktu sesuai perjanjian; (2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya; (3) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung; (4) Memperoleh data dan berkas penutupan asuransi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. (Wawancara dengan Fendy Wijaya, pada tanggal 30 Agustus 2012 pukul 14.30 WIB)

c. Prosedur Klaim di PT Asuransi Central Asia Untuk meminta ganti kerugian atas kerugian yang diderita, tertanggung harus mengajukan klaim terlebih dahulu kepada PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. Adapun prosedur klaim asuransi kebakaran di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta adalah sebagai berikut : 1) Memberikan laporan 2) Tertanggung membuat estimasi kerugian 3) Menyerahkan

berkas

berkas

laporan

dipersyaratkan

commit to user

kebakaran

sesuai

yang


digilib.uns.ac.id

49

d. Pembayaran Ganti Kerugian oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta Besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Dalam perjanjian asuransi kebakaran, tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kontrak asuransi. Biasanya nilai pertanggungan telah ditentukan dalam polis dan telah disetujui oleh para pihak. Dengan demikian batasan tertinggi kewajiban perusahaan asuransi adalah memulihkan tertanggung pada posisi ekonomi yang sama dengan posisi sebelum terjadinya jatuh tempo. Nilai maksimal tanggungan yang diberikan oleh PT Asuransi Central Asia untuk asuransi kebakaran adalah Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). Adapun nilai tanggungan yang dijamin oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta ini adalah sebagai berikut: Tabel. 1 Daftar Jaminan Perlindungan Asuransi Kebakaran Batas Penggantian Maximum

Paket Jaminan standar Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap Kerusuhan dan Huru-hara Pencurian dengan Kekerasan (kebongkaran) Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga Penambahan Jumlah Pertanggungan Biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Kerusakan yang disengaja dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran Biaya Pemadaman Kebakaran Akibat Tertabrak Kendaraan Pembersihan Puing-puing Jaminan Perluasan

commit to user

100% JNP 100% JNP 100% JNP 20% JNP 10% JNP 5% JNP 100% JNP 5% JNP 5% JNP 10% JNP


digilib.uns.ac.id

50

Angina Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan akibat Air Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi Keterangan :

100% JNP 100% JNP

JNP : Jumlah Nilai Pertanggungan

Untuk pembayaran ganti kerugian, PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta bukan menggunakan uang cash, namun menggunakan bilyet giro dan paling lambat 30 hari setelah adanya kesepakatan jumlah pembayaran ganti kerugian.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Solusinya Dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerguian asuransi kebakaran di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta tidaklah selalu berjalan mulus. Adakalanya timbul beberapa masalah yang tentunya menghambat pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tersebut. Adapun hambatan yang terjadi antara lain : a. Untuk pembayaran akibat kerugian yang sangat besar, lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dibutuhkan waktu yang lama. Hal ini karena PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta tidak berwenang menangani dan harus diserahkan kepada kantor pusat yang berada di Jakarta. Semua proses dalam pembayaran ganti kerugian mulai dari pemeriksaan, penghitungan, dan pembayaran akan dilakukan oleh kantor pusat. b. Tertanggung lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar premi namun tetap meminta ganti kerugian. Tertanggung yang lalai dalam membayar premi, namun tetap bersikeras mengajukan klaim dan ingin mendapatkan ganti kerugian. Hal ini

commit to user


digilib.uns.ac.id

51

tentu tidak dibenarkan, karena tertanggung yang lalai membayar premi, dapat mengakibatkan penanggung tidak berkewajiban menanggung kerugian yang diderita oleh tertanggung. c. Ketidak jujuran dari pihak tertanggung. Tertangggung tidak memberikan informasi yang jelas mengenai benda-benda yang ditanggung oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. Dari beberapa kasus ketidakjujuran nasabah biasanya dalam bentuk: 1) Memasukkan obyek tertentu dalam list permintaan penggantian, padahal obyek itu sebelumnya tidak ada, atau obyek tersebut tidak mengalami kerugian. 2) Merubah berkas pengajuan klaim atau data-data pribadi, neraca keuangan, list obyek pertanggungan. 3) Sengaja merusak/membakar sendiri obyek pertanggungan dengan harapan dapat uang pengganti. 4) Memanipulasi kronologis kejadian. B. Pembahasan 1. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta a. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung Asuransi atau Pertanggungan merupakan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai sifat yaitu perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Sebagai perjanjian timbal balik, para pihak yaitu penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian asuransi kebakaran di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta juga di dalamnya memuat hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban tersebut mengacu dari

commit to user


digilib.uns.ac.id

52

ketentuan KUHD dan polis. Adapun hak dan kewajiban dari para pihak antara lain: 1) Kewajiban : a) Tertanggung : (1) Melengkapi berkas pengajuan penutupan asuransi; Dalam tertanggung

pengajuan berkewajiban

penutupan melengkapi

asuransi

kebakaran,

berkas-berkas

yang

meliputi: (a) Surat Permintaan Penutupan Asuransi Kebakaran (SPPAK); (b) Estimasi kerugian; (c) Dokumen standar; (d) Dokumen pendukung klaim bangunan; (e) Dokumen pendukung klaim stock. (2) Beritikad baik dengan jujur dan terbuka mengenai kebenaran berkas kelengkapan pengajuan penutupan asuransi; Tertanggung harus beritikad baik memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai berkas penutupan asuransi. Tidak dibenarkan tertanggung memanipulasi data penutupan asuransi, karena apabila penanggung mengetahuinya, maka penanggung tidak akan menanggung kerugian yang diderita tertanggung. (3) Membayar

premi

asuransi

yang

sudah

ditentukan

pihak

penanggung dan disetujui serta ditanda tangani pihak tertanggung sesuai jatuh tempo pembayaran; Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Hal ini sesuai dengan Pasal 246 KUHD yang menyatakan bahwa premi merupakan kewajiban

commit to user


digilib.uns.ac.id

53

tertanggung sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. (4) Beritikad baik menjaga obyek pertanggungannya dari resiko kerugian; Setelah mendapatkan perlindungan dari penanggung, tertanggung juga tetap harus menjaga obyek pertanggungan dengan itikad baik, karena bila tertanggung tidak menjaga obyek pertanggungan dari kerugian dengan baik dapat menjadi pertimbangan penanggung untuk tidak melanjutkan perjanjian pertanggungan asuransi dengan tertanggung tersebut. (5) Melakukan tindakan preventif atas obyek pertanggungan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi, sesuai dengan rekomendasi dari pihak penanggung. Penanggung

biasanya

memberikan

saran

kepada

tertanggung untuk menjaga obyek pertanggungan agar kerugian yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. b) Penanggung : (1) Menerima dan memproses setiap pengajuan penutupan klaim asuransi; Penanggung harus memproses setiap pengajuan penutupan klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung. Namun untuk proses pembayaran ganti kerugian tergantung dari hasil penelitian berkas pengajuan penutupan klaim tersebut karena tidak semua pengajuan klaim dilakukan penggantian kerugian. (2) Melakukan inventaris berkas

berkas pengajuan penutupan

asuransi dari tertanggung; Setelah

menerima

pengajuan

penutupan

asuransi,

penanggung wajib melakukan inventaris berkas-berkas penutupan

commit to user


digilib.uns.ac.id

54

asuransi

untuk

selanjutnya

dilakukan

penelitian

tentang

kelengkapan, kebenaran dari berkas-berkas tersebut. (3) Melakukan survey kesesuaian / kebenaran kondisi obyek pertanggungan tertanggung dengan berkas

berkas yang diajukan

dan keterangan lisan dari tertanggung; Penanggung akan melakukan survey terhadap obyek pertanggungan

dan

disesuaikan

dengan

berkas

pengajuan

penutupan asuransi yang diajukan tertanggung. Hal ini untuk memastikan kebenaran dari data pengajuan klaim dengan kondisi obyek pertanggungan mengalami kerugian atau tidak. (4) Menerima klaim dari tertanggung, memproses, dan membayar ganti kerugian bila klaim yang terjadi; Penanggung wajib menerima klaim yang diajukan oleh tertanggung. Klaim yang diterima akan segera diproses oleh penanggung.

Selanjutnya

penanggung

akan

melakukan

pembayaran ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dari tertanggung. (5) Memberikan rekomendasi preventif yang harus dilakukan pihak tertanggung untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang terjadi pada obyek pertanggungannya. Penanggung

berkewajiban

memberikan

rekomendasi

kepada tertanggung mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh tertanggung untuk sebisa mungkin mencegah terjadinya kerugian terhadap obyek pertanggungan. 2) Hak hak: a) Tertanggung : (1) Memperoleh jaminan kemudahan klaim asuransi dengan syarat dan ketentuan;

commit to user


digilib.uns.ac.id

55

Tertanggung berhak untuk memperoleh kemudahan dalam pengajuan klaim dan tidak dipersulit oleh syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh penanggung. (2) Menuntut ganti kerugian yang benar kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi; Apabila

tertanggung

mengalami

kerugian,

maka

tertanggung berhak untuk mendapatkan ganti kerugian oleh penanggung, karena tertanggung telah melakukan kewajibannya yaitu membayar premi. (3) Mendapat ketenangan karena obyek pertanggungannya telah mendapat perlindungan. Tertanggung yang melakukan perjanjian pertanggungan asuransi

dengan

penanggung

berhak

untuk

memperoleh

ketenangan karena obyek yang diasuransikan mendapatkan perlindungan dari penanggung. b) Penanggung : (1) Menerima sejumlah biaya premi asuransi dengan nominal dan dalam jangka waktu sesuai perjanjian; Penanggung berhak menerima premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah terpenuhi. Maka dapat dipahami bahwa premi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilakukan atau tidak. (2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya; Penanggung berhak memperoleh keterangan yang benar dan lengkap mengenai obyek yang diasurasikan. Hal ini merupakan kewajiban dari tertanggung, sebagaimana dijelaskan dalam

Pasal

251

KUHD

commit to user

yang

mewajibkan

tertanggung


digilib.uns.ac.id

56

memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan. (3) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung; Bila tertanggung terbukti melakukan perbuatan curang, maka premi yang telah dibayarkan kepada penanggung, maka premi tersebut berhak dimiliki oleh penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 282 KUHD. (4) Memperoleh data dan berkas penutupan asuransi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penangung berhak memperoleh data dan berkas penutupan asuransi yang benar dari tertanggung dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

b. Prosedur Klaim di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta Apabila terjadi bahaya atau kerugian terhadap Ruko sebagaimana diperjanjikan dalam polis, maka tertanggung dapat mengajukan klaim pada PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. Namun ada beberapa tahapan / prosedur dalam pengajuan klaim asuransi kebakaran yang harus dilalui. Adapun prosedur untuk mengajukan klaim di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta antara lain: 1) Memberikan laporan Tertanggung dapat memberikan laporan melalui telepon maksimal 7 (tujuh) hari seteleh kejadian, disusulkan dengan laporan tertulis serta melengkapi dokumen pendukung. Menurut Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI), batas waktu memberikan laporan adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian atau kerusakan. Jadi, PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta telah sesuai dengan prosedur dari PSKI.

commit to user


digilib.uns.ac.id

57

2) Membuat estimasi kerugian Selanjutnya

tertanggung membuat

estimasi kerugian yang

disebabkan oleh kebakaran tersebut. Estimasi kerugian disampaikan dalam blanko yang mana blanko tersebut disiapkan oleh Penanggung (PT Asuransi Central Asia), yang sebagian besar memuat : a) Tempat, tanggal, dan waktu terjadinya kebakaran / kerusakan; b) Sebab-sebab kebakaran / kerusakan; c) Besarnya kerugian menurut taksiran tertanggung yang dilengkapi dengan segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan; d) Informasi lainnya yang menurut tertanggung perlu disampaikan kepada pihak asuransi. Selain tertanggung, penanggung / PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta juga akan membuat estimasi keugian sendiri yang nantinya akan dibandingkan dengan estimasi kerugian yang dibuat sendiri oleh tertanggung. 3) Menyerahkan

berkas

berkas

laporan

kebakaran

sesuai

yang

dipersyaratkan Setelah semua dokumen yang diperlukan dalam pengajuan klaim cukup dan memenuhi persyaratan, maka tertanggung menyerahkan dokumen tersebut kepada PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dan kemudian

diproses

sebagaimana

yang

telah

ditentukan.

Dalam

mengajukan klaim asuransi kebakaran, tertanggung harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta, antara lain : a) Dokumen Standar : (1) Copy polis dan endorsement yang berlaku serta klausula yang dilekatkan pada polis, serta SPPK;

commit to user


digilib.uns.ac.id

58

(2) Formulir

kerugian

yang telah

diisi dan ditanda tangani

tertanggung; (3) Surat tuntutan ganti rugi berikut rincian kerugian; (4) Kronologi kejadian / kronologis; (5) Surat keterangan dari pihak Kepolisian; (6) Surat keterangan atau bukti-bukti lainnya yang akan diminta oleh PT Asuransi Central Asia menyusul sesuai kasus. b) Dokumen pendukung klaim bangunan : (1) Gambar konstruksi bangunan dan instalasi (2) Layout/denah

seluruh

bangunan

berikut

ukuran-ukurannya,

dilengkapi bagian yang mengalami kerugian dan yang masih baik; (3) Data mengenai bangunan, yaitu : (a) Luas banguan; (b) Tahun berdirinya bangunan, tahun pengecatan bila ada; (c) Harga pasar bangunan / m2. c) Dokumen pendukung klaim stock (1) Daftar stock yang rusak (jenis, jumlah dan harga pokonya); (2) Daftar stock yang tidak rusak (jenis, jumlah dan harga pokoknya); (3) Kartu stock selama 3 (tiga) bulan sebelum kejadian; (4) Layout penempatan stock berikut ukurannya; (5) Faktur penjualan dan Faktur pembelian; (6) Rekening Koran bank. (Wawancara dengan Fendy Wijaya, pada tanggal 30 Agustus 2012 pukul 14.30 WIB)

Setelah klaim diterima, tindak lanjut perusahaan menanggapi klaim tersebut maka PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta akan melakukan tindakan pemeriksaaan klaim. Tindakan awal yang diambil setelah menerima laporan klaim kebakaran adalah mengecek Polis

commit to user


digilib.uns.ac.id

59

Asuransi. Tujuan dari melakukan pemeriksaan terhadap klaim yang diajukan yaitu untuk mengetahui : 1) Apakah polis tersebut benar polis PT Asuransi Central Asia atau bukan; Polis yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia akan segera diproses oleh petugas. Namun apabila polis tersebut tidak diterbitkan oleh PT Asuransi Central Asia, maka klaim tidak diproses, karena bukan polis milik PT Asuransi Central Asia. 2) Apakah polis tersebut diterbitkan dari Cabang Surakarta atau dari luar Cabang Surakarta; Bila polis diterbitkan dari cabang lain maka Cabang Surakarta segera minta konfirmasi dari cabang penerbit untuk meminta otoritas menangani klaim yang terjadi di wilayah kerja Cabang Surakarta. 3) Apakah polis tersebut masih aktif/sudah habis masa berlakunya; Polis yang sudah tidak aktif/ sudah habis masa berlakunya tentu tidak akan diproses. Namun PT Asuransi Central Asia akan memberikan penawaran baru kepada nasabah. 4) Apakah klaim yang diajukan liable/sesuai dengan coverage/lingkup perlindungan polis; Setiap produk asuransi PT Asuransi Central Asia mempunyai lingkup perlindungannya masing-masing. Pada awal pembuatan perjanjian biasanya telah ditentukan lingkup perlindungan oleh nasabah dengan PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. Apabila kerugian tidak termasuk lingkup perlindungan maka tidak ada pembayaran ganti kerugian. Pada dasarnya semua klaim dapat diterima, namun untuk dilanjutkan pada tingkat pemrosesan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, karena suatu klaim yang dapat di proses adalah

commit to user


digilib.uns.ac.id

60

klaim yang liable sesuai dengan jenis perlindungan yang dipilih nasabah pada polis asuransinya. Klaim tidak dapat dilanjutkan prosesnya jika : 1) Tidak memenuhi berkas pendukung pengajuan klaim; Tertanggung wajib memenuhi berkas pengajuan klaim, antara lain : a) Surat Permintaan Penutupan Asuransi Kebakaran (SPPAK); b) Estimasi kerugian; c) Dokumen standar; d) Dokumen pendukung klaim bangunan; e) Dokumen pendukung klaim stock. 2) Periode Polis masih sudah berakhir/tidak aktif/tidak berjalan ketika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian; Periode polis PT Asuransi Central Asia biasanya selama 1 (satu) tahun, yang kemudian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. 3) Kejadian beserta kerugian yang terjadi tidak

masuk dalam

perlindungan/cover polis asuransinya; Dalam polis biasanya telah ditentukan lingkup perlindungan terhadap kerugian/resiko yang akan ditanggung oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. Lingkup perlindungan disesuaikan dengan permintaan dari nasabah. 4) Surat Keterangan Kepolisian/Labkrim Polri menyatakan kebakaran yang terjadi akibat kesengajaan dari tertanggung. Dalam survey, petugas akan mengacu pada Surat Keterangan Kepolisian/Labkrim Polri yang menerangkan sebab terjadinya kebakaran. Apabila terbukti karena kengajaan tertanggung maka klaim

commit to user


digilib.uns.ac.id

61

tidak akan ditindaklanjuti. (Wawancara dengan Fendy Wijaya, pada tanggal 1 September 2012 pukul 10.30 WIB) Setelah melakukan pengecekan polis dan terdapat kesesuaian polis dengan kejadian, petugas klaim segera melakukan survey obyek pertanggungan untuk mengetahui : 1) Penyebab terjadinya kebakaran / kerusakan; 2) Tempat terjadinya kebakaran / kerusakan; 3) Jumlah kerugian yang dialami (taksiran); 4) Jumlah harga sisa dari bangunan / barang / mesin yang tidak terbakar / rusak (taksiran). Estimasi kerugian yang dihitung oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta ini akan dicocokan dengan estimasi yang telah dibuat oleh tertanggung. Estimasi ganti kerugian oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta disesuaikan dengan harga pasaran terbaru dari obyek yang mengalami kerugian.

Setelah kedua belah pihak setuju dengan

jumlah ganti kerugian yang akan dibayarkan maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.

c. Pembayaran Ganti Kerugian oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta Sebagaimana

telah

dijelaskan

bahwa

kewajiban

pokok

dari

penanggung adalah memberikan ganti kerugian atau melakukan pembayaran kepada tertanggung apabila peristiwa kerugian yang diperjanjikan terjadi. Oleh sebab itu saat perjanjian asuransi diadakan, harus ditentukan jumlah berapa asuransi tersebut ditutup. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 256 butir 4 KUHD, yaitu bahwa dalam polis harus dinyatakan jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi. Untuk asuransi kebakaran ditentukannya uang asuransi akan menetapkan berapakah maksimum ganti kerugian yang akan diberikan oleh

commit to user


digilib.uns.ac.id

62

penanggung. Besarnya ganti kerugian yang diterima tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini merupakan inti dari prinsip Indemnitas. Dalam asuransi, tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kontrak asuransi. Dengan demikian batasan tertinggi kewajiban perusahaan asuransi adalah memulihkan tertanggung pada posisi ekonomi yang sama dengan posisi sebelum terjadinya jatuh tempo. Jadi Tertanggung tidak dibenarkan mencari atau mendapat keuntungan dari klaim asuransi. Nilai pertanggungan setiap nasabah / tertanggung berbeda-beda tergantung dari individual dan objek yang diasuransikan. insurance companies would agree to defend claims and pay damages in Michael Abramowicz, 2005 : 748). Untuk menentukan besaran nilai pertanggungan, maka tertanggung harus menyebutkan jelas fungsi / kegunaan bangunan atau objek pertanggungan ini. Keterangan yang jelas mengenai benda obyek asuransi kebakaran ada hubungan juga dengan risiko yang menjadi tanggungan penanggung. Risiko tersebut menjadi dasar penentuan jumlah premi yang wajib dibayar oleh tertanggung. Makin berat risiko yang ditanggung, makin besar jumlah premi yang dibayar. Objek pertanggungan asuransi kebakaran dalam hal ini adalah Ruko. Ruko tersebut haruslah jelas memuat keterangan sebagai berikut : 1) Nilai Bangunan, isi (isi bangunan ini dapat berupa mesin, stock barang, dan lain-lain). 2) Perkiraan luas bangunan dan luas lahan dimana bangunan itu berdiri. 3) Kondisi lingkungan sekitar letak bangunan (kiri, kanan, dengan maupun belakang dari bangunan itu berdiri). 4) Komponen pembentukan dari bangunan (seperti atap, dinding, lantai, tiang, tangga, rangka dan lain-lain) juga diperlukan untuk diketahui.

commit to user


digilib.uns.ac.id

63

5) Informasi lain yang berkaitan dengan kepemilikan dari penghuni bangunan tersebut (apakah pemilik atau penyewa, dan lain-lain). Hal ini sesuai dengan Pasal 287 KUHD yang mengharuskan pemberitahuan dalam polis asuransi kebakaran tentang objek asuransi kebakaran.

Syarat perjanjian

asuransi

juga menyebutkan kewajiban

pemberitahuan atau notification. Dalam notification dikenal teori objektivitas dimana teori ini menerangkan bahwa tertanggung wajib memberitahukan keadaan benda yang dipertanggungkan kepada penanggung dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Dengan demikian maka penanggung dapat menentukan besarnya nilai pertanggungan yang harus ditanggungnya. Menurut Pasal 253 ayat (1) KUHD, asuransi yang melebihi jumlah nilai benda atau kepentingan yang sesungguhnya hanya sah sampai jumlah nilai benda tersebut. Apabila jumlah yang diasuransikan lebih besar daripada nilai benda sesungguhnya, penanggung hanya bertanggung jawab membayar klaim ganti kerugian sampai nilai benda sesungguhnya, dalam hal timbul kerugian total (total loss). Nilai maksimal tanggungan yang diberikan oleh PT Asuransi Central Asia untuk asuransi kebakaran adalah Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). Namun untuk Cabang Surakarta hanya akan menanggung nilai kerugian maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saja. Apabila nilai kerugian lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta akan meneruskan klaim kepada PT Asuransi Central Asia Pusat. Hal ini menurut Fendy Wijaya dikarenakan nilai tanggungan yang sangat besar harus ditangani oleh kantor pusat (Wawancara dengan Fendy Wijaya, pada tanggal 5 September 2012 pukul 10.30 WIB). Adapun nilai tanggungan yang dijamin oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta ini adalah sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

64

Tabel. 2 Daftar Jaminan Perlindungan Asuransi Kebakaran Batas Penggantian Maximum

Paket Jaminan standar Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap Kerusuhan dan Huru-hara Pencurian dengan Kekerasan (kebongkaran) Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga Penambahan Jumlah Pertanggungan Biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Kerusakan yang disengaja dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran Biaya Pemadaman Kebakaran Akibat Tertabrak Kendaraan Pembersihan Puing-puing Jaminan Perluasan Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan akibat Air Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi Keterangan :

100% JNP 100% JNP 100% JNP 20% JNP 10% JNP 5% JNP 100% JNP 5% JNP 5% JNP 10% JNP 100% JNP 100% JNP

JNP : Jumlah Nilai Pertanggungan Dalam perjanjian asuransi kebakaran di PT Asuransi Central Asia Cabang Suraktarta, jaminan standar telah ditentukan dalam polis. Sedangkan untuk jaminan perluasan bisa disertakan dalam polis tergantung dari permintaan tertanggung. Setelah PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta melakukan perhitungan besarnya nilai ganti kerugian yang akan dibayarkan, selanjutnya dilakukan proses pembayaran ganti kerugian. Menurut Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) batas waktu pembayaran ganti kerugian dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kesepakatan para

commit to user


digilib.uns.ac.id

65

pihak. PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta akan meminta persetujuan dari tertanggung tentang besarnya ganti kerugian yang akan dibayarkan. Apabila tertanggung setuju maka pembayaran ganti kerugian dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah nasabah / tertanggung menyetujui nilai penggantian yang diajukan oleh penanggung / PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta kepada tertanggung. Pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta biasanya dilakukan dengan menggunakan bilyet giro bukan dengan uang cash. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan. Prinsip asuransi yang digunakan dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta antara lain: 1) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ( insurable interest ) Dalam asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikannya. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan atas Ruko yang diasuransikan. 2) Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna (prinsiple of utmost good faith) Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik dan saling percaya oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta selalu jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan. PT Asuransi Central Asia Cabang Surakrta telah menjelaskan bahwa pertanggungan berhenti jika tertanggung tidak membayar premi tepat pada waktunya. 3) Prinsip ganti kerugian (indemnity) Besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

commit to user

Penggantian kerugian


digilib.uns.ac.id

66

kebakaran dihitung berdasar pada jumlah uang pertanggungan / obyek yang dimasukkan ke asuransi. Lebih besar atau lebih kecil kerugiannya maka nilai penggantiannya maksimal sesuai dengan besarnya nilai obyek pertanggungannya. Fendy Wijaya memberikan contoh penghitungan penggantian kerugian sebagai berikut : a) Nilai obyek (NO) 200 juta; nilai pertanggungan (NP) 200 juta; nilai kerugian (NK) 200 juta. Maka nilai penggantiannya : NP / NO x NK = 200 juta / 200 juta x 200 juta = 200 juta b) Nilai obyek (NO) 200 juta; nilai pertanggungan (NP) 200 juta; nilai kerugian (NK) 100 juta. Maka nilai penggantiannya : NP / NO x NK = 200 juta / 200 juta x 100 juta = 100 juta c) Nilai obyek (NO) 200 juta; nilai pertanggungan (NP) 100 juta; nilai kerugian (NK) 100 juta. Maka nilai penggantiannya : NP / NO x NK = 100 juta / 200 juta x 100 juta = 50 juta d) Nilai obyek (NO) 200 juta; nilai pertanggungan (NP) 100 juta; nilai kerugian (NK) 200 juta. Maka nilai penggantiannya : NP / NO x NK = 100 juta / 200 juta x 200 juta = 100 juta e) Nilai obyek (NO) 200 juta; nilai pertanggungan (NP) 100 juta; nilai kerugian (NK) 50 juta. Maka nilai penggantiannya : NP / NO x NK = 100 juta / 200 juta x 50 juta = 25 juta Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta menerima 34 (tiga puluh empat) pengajuan klaim asuransi kebakaran. Pada tahun 2010 pengajuan klaim yang diterima sebanyak 11 (sebelas) klaim, tahun 2011 sebanyak 10 (sepuluh) klaim dan tahun 2012 sebanyak 13 (tiga belas) klaim. Menurut Silvanus Betra proses pengajuan klaim dan pembayaran ganti kerugian kepada tertanggung telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu tertanggung melengkapai berkas-berkas yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

67

dipersyaratkan serta pembayaran ganti kerugian dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah disetujuinya nilai ganti kerugian yang akan dibayarkan.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Solusinya Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada kenyataannya tidaklah selalu berjalan mulus. Adakalanya pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi menemui beberapa hambatan. Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. Adapun hambatan yang timbul atara lain : b. Untuk pembayaran akibat kerugian yang sangat besar, lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta tidaklah berwenang untuk menangani dan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung. Hal ini dikarenakan bila kerugian yang timbul sangat besar menjadi wewenang kantor pusat yang berada di Jakarta. Semua proses, mulai dari survey, penghitungan kerugian / estimasi kerugian akan dilakukan ulang dan pembayaran ganti kerugian akan dilakukan oleh kantor pusat. Menurut Fendy Wijaya, hal ini memang sudah menjadi aturan dari PT Asuransi Central Asia, mengingat jumlah kerugian yang ditanggung oleh PT Asuransi Central Asia yang sangat besar. Dengan segala proses yang dilakukan oleh kantor pusat, maka konsekwensinya adalah memerlukan waktu yang lama. Segala proses sampai pembayaran ganti kerugian bisa memerlukan waktu hingga 6 (enam) bulan. Hal ini tentu menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. Kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi tertanggung mengingat kerugian yang dialaminya sangat besar dan harus menunggu pembayaran ganti kerugian yang lama. c. Tertanggung lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar premi. Namun tertanggung tetap bersikeras menuntut ganti kerugian walaupun dia tidak membayar premi. Sebagaimana kita ketahui kewajiban tertanggung

commit to user


digilib.uns.ac.id

68

adalah membayar premi tepat pada waktunya. Dengan adanya pembayaran premi maka timbulah kewajiban bagi penanggung dalam hal ini adalah PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta untuk menjamin resiko yang diderita/akan

diderita

oleh

tertanggung.

Apabila

tertanggung

tidak

menjalankan kewajibannya membayar premi, maka penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk menjamin resiko yang diderita/akan diderita oleh tertanggung sebagaimana dijelaskan Pasal 1266 KUHPerdata, kalau premi tidak dibayar pada waktunya, maka penanggung dapat memutuskan perjanjian dan terbebaskan dari kewajibannya menanggung resiko. Menurut penulis tertanggung yang tidak membayar premi telah melakukan wanprestasi dan memenuhi syarat berakhirnya perjanjian asuransi yaitu asuransi berhenti atau dibatalkan. Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, karena premi tidak dibayar dan ini biasanya diperjanjikan dalam polis. Tertanggung yang melakukan wanprestasi mengakibatkan PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta tidak berkewajiaban melakukan prestasi menanggung kerugian dari tertanggung. Menurut Fendy Wijaya, biasanya dalam polis asuransi kebakaran PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dicantumkan ketentuan perjanjian asuransi kebakaran berakhir bila premi tidak dibayar dan disetujui oleh tertanggung. Pembayaran premi di PT Asuransi Central Asia dilakukan 5 (lima) kali dalam setahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Fendy Wijaya, bahwa untuk pembayaran

premi

PT

Asuransi

Central

Asia

tergolong

fleksible,

menyesuaikan dengan kemampuan dari tertanggung untuk membayar premi. Penentuan bulan untuk pembayaran premi tidak ditentukan oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta, melainkan oleh tertanggung yang diberikan kebebasan untuk menentukan bulan apa saja tertanggung akan membayar premi. d. Ketidak jujuran dari pihak tertanggung. Hambatan paling besar adalah menghadapi tertanggung yang tidak jujur (memiliki moral hazard yang jelek).

commit to user


digilib.uns.ac.id

69

Tertangggung tidak memberikan informasi yang jelas mengenai benda-benda yang ditanggung oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta. Dari beberapa kasus ketidakjujuran nasabah biasanya dalam bentuk : 1) Memasukkan obyek tertentu dalam list permintaan penggantian, padahal obyek itu sebelumnya tidak ada, atau obyek tersebut tidak mengalami kerugian. Tertanggung biasanya memasukan obyek tertentu dalam list permintaan penggantian kerugian. Hal ini untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian yang lebih. 2) Merubah berkas pengajuan klaim atau data-data pribadi, neraca keuangan, list obyek pertanggungan. Pada saat mengajukan klaim, tertanggung berusaha merubah berkas pengajuan klaim atau data-data pribadi yang diperlukan dalam penutupan asuransi. Sehingga berkas-berkas yang tadinya tidak lengkap kini menjadi lengkap namun bukan berdasarkan kondisi sebenarnya. 3) Sengaja merusak/membakar sendiri obyek pertanggungan dengan harapan dapat uang pengganti. Tertanggung bermaksud untuk memperoleh ganti kerugian dari penanggung, tapi bukan karena peristiwa yang diperjanjikan dalam polis, melainkan merusak/membakar sendiri obyek pertanggungan. 4) Memanipulasi kronologis kejadian. Tertanggung berusaha memanipulasi kronologis kejadian kerugian yang menimpanya, misalnya kebakaran yang disebabkan oleh tertanggung sendiri alur kejadiannya dirubah agar terlihat seperti kebakaran yang wajar dengan harapan penanggung dapat tertipu sehingga tertanggung memperoleh pembayaran ganti kerugian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga dalam sebuah perjanjian, para pihak haruslah mempunyai itikad baik agar perjanjian tersebut dapat

commit to user


digilib.uns.ac.id

70

berjalan lancar. Dalam perjanjian asuransi kebakaran PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta ini, ada tertanggung yang melakukan perjanjian dengan tidak berlandaskan pada itikad baik. Dengan menambah dan merubah list

objek

yang

ditanggung

sebelumnya

dan

merubah

list

objek

pertanggungan, tertanggung telah melanggar syarat perjanjian asuransi yakni kewajiban pemberitahuan atau notification dimana tertanggung wajib memberitahukan keadaan benda yang dipertanggungkan kepada penanggung dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Hal ini merupakan kewajiban dari tertanggung, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 251 KUHD yang mewajibkan tertanggung memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan. Menurut penulis, memanipulasi kronologis kejadian yang dilakukan oleh tertanggung dapat dikategorikan tindakan penipuan. Dan apabila tertanggung terbukti melakukan tindakan penipuan maka perjanjian asuransi dapat

dinyatakan

batal

sebagaimana

ketentuan

dalam

Pasal

1328

KUHPerdata. Apabila perjanjian asuransi batal karena akal busuk, penipuan oleh tertanggung, maka penanggung berhak untuk memperoleh premi yang telah dibayarkan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 282 KUHD : Bila batalnya perjanjian terjadi berdasarkan akal busuk, penipuan atau kejahatan tertanggung, penanggung mendapat preminya, dengan tidak mengurangi tuntutan pidana, bila ada alasan untuk itu. Dengan bentuk-bentuk kecurangan tersebut, tertanggung bermaksud untuk memperoleh keuntungan dari adanya perjanjian asuransi ini. Tentu saja ini tidak dibenarkan, karena kesalahan tertanggung sendiri dan segala macam bentuk kecurangan yang dilakukan oleh tertanggung terbukti, maka penanggung/PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 294 KUHD :

commit to user


digilib.uns.ac.id

71

kerugian, apabila dia membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tertanggung sendiri yang sangat melampaui batas

Dengan berbagai macam hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran di PT Asuransi Central Asia Cabang

Surakarta,

maka diperlukan

solusi

untuk

mengatasi

berbagai

hambatan/masalah tersebut agar pelaksanaan pembayaran ganti kerugian berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun solusi untuk mengatasi berbagai masalah di atas antara lain : a. Dalam hal pembayaran ganti kerugian yang melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seharusnya kantor pusat dari PT Asuransi Central Asia memberikan wewenang kepada kantor Cabang Surakarta untuk menangani pembayaran ganti kerugian yang sangat besar tersebut. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT Asuransi Central Asia tentu merupakan tenaga yang mumpuni di bidangnya sehingga tidak perlu harus ditangani lagi oleh kantor pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan efisiensi proses klaim yang diajukan oleh tertanggung. Selain itu PT Asuransi Central Asia dapat menunjuk Loss Adjusters untuk melakukan penelitian dan perhitungan kerugian yang dialami tertanggung dan berapa ganti kerugian yang harus dibayarkan. Loss Adjuster adalah badan yang berfungsi mengadakan investigasi atas penyebab kerugian dan menghitung besarnya kerugian yang menjadi tanggung jawab penanggung berdasarkan ketentuan polis. Ia badan yang imparsial dan independent. Bila sederhana, maka klaim akan ditangani sendiri oleh perusahaan, tetapi jika rumit atau jumlahnya cukup besar atau penanganan klaim akan memakan waktu lama, maka claim assessment diserahkan kepada Loss Adjuster yang ditunjuk oleh penanggung dengan pemberitahuan kepada tertanggung.

commit to user


digilib.uns.ac.id

72

Dengan demikian maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan semua tahapan pemeriksaan, estimasi kerugian serta pembayaran ganti kerugian akan menjadi singkat dan tidak berlarut-larut. Tentu hal ini akan menguntungkan tertanggung karena tidak perlu menunggu waktu yang lama dan segera bisa melakukan aktifitasnya kembali atau segera membangun kembali Ruko ataupun mencari alternatif Ruko yang lain. b. Solusi untuk tertanggung yang lalai melakukan kewajibannya dalam membayar premi datang dari dalam diri tertanggung sendiri. Tertanggung harusnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar premi, karena ini merupakan kewajiaban dari tertanggung dalam perjanjian asuransi dan demi kepentingan dari tertanggung itu sendiri. Seharusnya tertanggung bisa membayar premi tepat pada waktunya, karena PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta telah memberikan keleluasaan kepada tertanggung untuk menentukan bulan kapan saja untuk membayar premi. Selain itu PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta haruslah terbuka dan gamblang dalam menjelaskan klausa berhentinya pertanggungan apabila tertanggung tidak membayar premi. c. Tertanggung yang memiliki moral hazard yang jelek memang merupakan

hambatan yang besar. Tertanggung tersebut tidak berlandaskan pada itikad baik. Penanggung harus lebih waspada dan berhati-hati terhadap nasabah yang memiliki moral hazard yang jelek dan tidak punya itikad baik. Selain itu penanggung harus lebih teliti untuk menerima klaim dari para tertanggung dan melakukan survey dengan cermat terhadap objek yang diasuransikan agar meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh tertanggung.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dalam bab ini penulis berusaha menarik simpulan sehingga akan menjawab permasalahan yang diangkat dari penulisan skripsi ini. Simpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran Ruko di PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaporan, penelitian klaim, melakukan survey, hingga pembayaran ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah adanya kesepakatan para pihak. Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta telah sesuai dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI). Guna menjaga keamanan, pembayaran ganti kerugian biasanya dilakukan dengan menggunakan bilyet giro bukan dengan uang cash. 2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta antara lain Bila nilai kerugian yang harus dibayarkan oleh PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh kantor pusat yang berdomisili di Jakarta yang akan membutuhkan

waktu

lama,

Tertanggung

lalai

dalam

melakukan

kewajibannya yaitu membayar premi kepada penanggung namun tertanggung tetap bersikeras menuntut untuk adanya pembayaran ganti kerugian, Ada tertanggung memiliki moral hazard yang jelek dan tidak beritikad baik dalam perjanjian asuransi dimana melakukan beberapa kecurangan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari perjanjian asuransi ini. Dengan berbagai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran ganti

commit to user


digilib.uns.ac.id

74

kerugian asuransi kebakaran, solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah PT Asuransi Central Asia memberikan wewenang kepada PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta untuk menangani pembayaran ganti kerugian di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta dapat menunjuk Loss Adjusters untuk untuk melakukan penelitian dan perhitungan kerugian dialami tertanggung dan berapa ganti kerugian yang harus dibayarkan, Pihak tertanggung yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar premi harusnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar premi tepat pada waktunya karena ini demi kepentingan dari tertanggung itu sendiri, Penanggung harus lebih waspada terhadap nasabah yang tidak punya itikad baik dan lebih teliti untuk menerima klaim dari para tertanggung dan melakukan survey dengan cermat terhadap objek yang diasuransikan agar meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh tertanggung.

B. Saran Berdasarkan simpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Bagi PT Asuransi Central Asia Cabang Surakarta untuk terus melakukan usaha-usaha di bidang asuransi dengan baik dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi di masa modern ini. Usaha tersebut juga perlu diiringi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu dalam pembayaran ganti kerugian yang sangat besar, PT Asuransi Central Asia perlu melakukan upaya pemangkasan prosedural agar pelaksanaan pembayaran ganti kerugian lebih efisien. 2. Bagi tertanggung hendaknya memiliki itikad baik dalam perjanjian asuransi agar pelaksanaan perjanjian asuransi berjalan dengan lancar. Selain itu tertanggung harus lebih memperhatikan segala ketentuan-ketentuan dalam

commit to user


digilib.uns.ac.id

75

polis asuransi dan mentaati segala kewajiban untuk mendapatkan hak sebagaimana telah disepakati.

commit to user

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN KEPADA TERTANGGUNG ASURANSI KEBAKARAN RUKO (RUMAH TOKO) DI PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG SURAKARTA

Recommend Documents