Nama : Yogi Alfayed. Kelas : X ips 1. Tugas : Kaidah yang fundamental (PPKn) JAWABAN :

Nama : Yogi Alfayed Kelas : X ips 1 Tugas : Kaidah yang fundamental (PPKn)

JAWABAN : 1. Pengertian pokok kaidah fundamental negara Nilai-nilai pancasila sebagai dasar filsafat negara bangsa Indonesia. Nilai-nilai pancasila terkandung dalam UUD 1945 secara yuridis mamiliki kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai pancasila mengandung empat pokok pikiran yang bilamana dianalisis makna yang terkndung di dalamnya tidak lain adalah merupakan devirasi atau penjabaran pancasila. Oleh karena vitalnya, kedudukan pembukaan UUD 1945 dijadikan sebagai norma fundamental. Rumusan kata dan kalimat yang terkandung didalamnya tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR. Pengubahan pembukaan UUD 1945 berarti perubahan esensi cita moral, dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-undang dasar 1945 telah memenuhi sebagai syarat pokok kaidah negara yang fundamental. 2. Nilai yang terkandung dalam kaidah fundamental kedudukan pancasila sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum indonesia. Dengan demikian seluruh peraturan perudang- undangan di indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara RI. Dalam alinia ke empat pembukaan

UUD 1945, termuat unsur- unsur yang menurut ilmu hukum di syaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di indonesia (rechts orde) atau (legai orde) yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan- peraturan hukum. Dengan di cantumkanya pancasila secara formal didalam pembukaan UUD 1945, maka pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif, dengan demikian tata kehidupan benegara tidak hanya bertopang pada asasasas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduanya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya yaitu panduan asas- asas kultural. Hubungan Kausal Organis Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945. Dalam sistem tertib hukum indonesia, penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Pokok Pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang- Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita- cita hukum, menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (convensi), selanjutnya Pokok Pikiran itu di jelmakan dalam pasalpasal UUD 1945. Maka dapatlah disimpulkan bahw suasana kebatinan UUD 1945 tidak lain di jiwai atau bersumber pada dasar filsafat negara dan fungsi pancasila sebagai dasar negara RI.

3. pokok pokok kaidah fundamental Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yangterdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera dan masing-masing 1 wakil dariKalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil.

Adapun makna disetiap alinea Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:  Alinea Pertama Dari pembukaan UUD 1945, yang berbunyi: “Bahwa kemerdekaan itu ialah hal segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Adapun maknanya adalah:  Alinea Kedua Yang berbunyi: “Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.  Alinea Keempat Yang berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakila a. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Pokok pikiran pertama: “Negara - begitu bunyinya – melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah manusia untuk berdasarkan atas persatuan mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Pokok pikiran kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara oleh seluruh rakyat, ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia indonesia mempunya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.·

Pokok pikiran ketiga: “Negara yang

berkedaulatan rakyat berdasarkan atau kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD 1945 harus berdasar atas kedaulatan

rakyat

dan

berdasarkan

atas

permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat “masyarakat Indonesia”.·

Pokok pikiran

keempat: “Negara berdasar atas ketuhanan yang maha Esa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab”. Oleh karena itu, UUD 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dll, penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

4. Menjelaskan struktur kelembagaan negara A. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotaDewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelumReformasi MPR merupakan Lembaga Negara Tertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan

Golongan.

Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang, terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. B. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. (Pasal 4) Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5). C.TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN  Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10).  Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan  Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi Negara (Pasal 11).  Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (Pasal 12).  Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13).  Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA, dan memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR (Pasal 14).  Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU (Pasal 15).

 Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16).  Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden (Pasal 17) D. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraanIndonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. 5. Pengertian pembukaan uud tidak dapat diubah ataupun diamandemen, dengan megemukakan alasan, pertama ; akan membuka luka lama dalam perdebatan ideologi negara yang pada awalnya dulu rame diperdebatkan, kedua ; dapat membubarkan negara, bersandar pada teorynya Hans Kelsen yang dimuat juga dalam Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 yang telah dicabut dengan Tap MPR No III/MPR/2000 dan tidak berlaku lagi namun masih sering dirujuk, dan ketiga ; dalam sejarah, Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak pernah diganti. UUD 1945, UUD RIS, dan UUDS 1950 masing-masing memiliki pembukaan atau mukadimah sendiri-sendiri. Ini jelas berbeda dengan klaim sebagian pihak. Dengan melihat Keppres RIS No 48, 31 Januari 1950, yang tercantum dalam Lembaran Negara 50-3 dan diumumkan 6 Februari 1950, dan UU No 7/1950 kita akan terkejut mendapati fakta sejarah bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak digunakan dalam UUD RIS dan UUDS 1950. Sejarah juga menampilkan fakta yang menarik mengenai kalimat 'Atas

berkat rahmat Allah' di alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Disebutkan dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI yang diterbitkan Sekneg RI (cetakan pertama, edisi ketiga, 1995, hlm 419-420) bahwa I Gusti Ktut Pudja pada sidang pertama 18 Agustus 1945 berkata 'Ayat 3 atas berkat rahmat Allah diganti saja dengan 'Tuhan', Tuhan Yang Maha Kuasa'. Soekarno berkata 'Diusulkan supaya perkataan Allah Yang Maha Esa diganti dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Soekarno membaca teks Pembukaan dan pada awal alinea ketiga ia membaca 'Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa ... dst'. Selesai membaca, Soekarno berkata 'Setuju, tuan-tuan? (suara: setuju). Dengan ini sahlah Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Indonesia.'' Jadi, sebenarnya yang disahkan adalah kalimat 'Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa'. Ini berbeda dengan Pembukaan

UUD

1945

yang

kita

kenal

selama

ini.

Fakta sejarah perubahan Pembukaan UUD 1945 ini semakin kontroversial ketika buku Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 (Departemen Penerangan RI, cet III, tanpa tahun hal 11-29), mencantumkan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 berbunyi 'Atas berkat Rachmat Tuhan Yang Maha Kuasa'. Ini artinya sesuai dengan Berita Repoeblik Indonesia (BRI) 1946 dan berbeda dengan naskah lain yang beredar selama ini. Naskah manakah yang benar dan sejak kapan negara kita menjadi bubar karena perubahan ini? Perubahan kata Allah dan Tuhan secara teologis bisa diperdebatkan maknanya. Namun, dalam konteks hukum tata negara perubahan ini menunjukkan bahwa disadari atau tidak, Pembukaan UUD 1945 sudah mengalami perubahan dan ternyata negara kita belum juga bubar.

6. hubunngan proklamasi dengan kaidah fundamental Proklamasi merupakan titik kluminasi (jenuh)/tingg) perjuangan bangsa indonesia melawan penjajah. Perjuangan bangsa indonesia ini kemudian di jiwai,disemangati,didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai-nilai dalam pancasila yang mendasari perjuangan bangsa indonesia untuk merebut kemerdekaan yang puncaknya ditandai dengan proklamasi.