MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA PEMILIHAN WALIKOTA DI KOTA GORONTALO
Riski Adiputera Luwiti 271 409 040
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend. Soedirman Kota Gorontalo. TLPN 0435 821752. FAX 0435821752 Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi dan dampak mutasi pasca pemilihan walikota terhadap kinerja PNS di kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan populasinya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Setda Kota Gorontalo yang berjumlah 50 orang dengan menggunakan purposive sampling. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan dengan menggunakan analisis dekripstif untuk menganalisis data penelitian. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data. Penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi mutasi pasca pemilihan walikota memang telah berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 namun kebijakan yang diambil tidak murni karena kebutuhan pemerintah namun ada juga faktor non hukum yang berpengaruh. Serta dampak mutasi yang ditimbulkan kurang berfungsi sesuai dengan tujuan mutasi yaitu menyegarkan kabinet structural karena dari hasil penelitian belum dapat memaksimalkan kinerja pemerintahan.
Kata Kunci : Mutasi, Pegawai Negeri Sipil
PENDAHULUAN Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolitis terhadap kekuasaan yang sah.1 Negara hukum (rechtstaats) sebagai konsep yang di kembangkan dalam pola ketatanegaraan, berkaitan erat dengan teori kedaulatan hukum.2 Hukum Di Indonesia sedang mengalami masa-masa dimana seorang pemimpin menggunakan hak secara mutlak dalam mengatur bawahannya, mungkin seperti berada di zaman kerajaan yang mana seorang raja adalah orang yang memiliki hak penuh dalam menjalankan kekuasaan itulah konsep kalimat yang sering terlontarkan saat terjadi mutasi pegawai negeri sipil. Imbas dari tata pemerintahan seperti ini adalah bawahan mengalami tekanan dalam pekerjaan sehingga sangat takut jika melakukan kesalahan , karena terkadang hukuman yang di terima tidak sesuai dengan kesalahan atau kealpaan yang dilakukan sehingga seolah-olah merampas HAM. Pandangan robertson yang dikaitkan dengan ketentuan formal konvensi HAM internasional dan UU nasional merupakan pengakuan hukum atas wujud penghormatan tertinggi atas hak hidup, yang merupakan bagian terpenting terhadap hak asasi manusia menjadi faktor utama dengan demikian hak hidup manusia tidak gampang dicabut.3 konsep-konsep kemanusiaan yang abstrak semacam ini kerap kali di politisasi atau di manipulasi oleh pihak-pihak atau kelompok tertentu, dalam usaha melicinkan penjustifikasian dan pemverifikasian dari ideologo-ideologi tertentu yang semata-mata akan lebih bersimpati kepada kepentingan-kepentingan pribadi golongan mereka sendiri.4
1
Suryo Sakti hadiwijoyo,Negara, demokrasi dan civil society,Graha Ilmu,Yogyakarta,2012 Suwarna, AM., SH,Sri Hartini, Muchson,Hukum Tata Negara Republik Indonesia, universitas terbuka,jakarta,2002 3 Masyur Effendi, M.S, Taufani S. Evandri,HAM dalam dimensi/ dinamika yuridis, sosial, politik, Ghalia Indonesia,bogor 2010,hal 68 4 Herman Bakir,Filsafat Hukum desain dan arsitektur kesejarahan,Refika Aditama , Bandung,2009,hal 361 2
Dalam hal ini yang menjadi bagian pembahasan adalah pilkada dan mutasi bagi pegawai. Di mana seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering menerima prosedur yang tidak sesuai dengan alasan dan aturan mengapa harus menerima mutasi. Biasanya hal seperti ini banyak terjadi saat musim pemilu, baik pilpres, pilkada, pilwako/pilbup dan tidak menutup kemungkinan telah menjamur hingga pilkades. Masalah-masalah yang timbul adalah dimana seorang pegawai akan menerima hukuman misalnya berupa mutasi karena dalam pemilu tersebut berlawanan arah dengan pemimpinnya, (dalam artian pegawai tersebut tidak mendukung tetapi memilih) maka permainan politikpun dilakukan dengan membuang/melempar pegawai tersebut dari kabinet pemimpin yang baru. Inilah yang menjadi permasalahan karena hal politik tidak termasuk dalam orientasi kepegawaian dan itu diatur dalam suatu aturan yang jelas sedangkan tujuan pemindahan pegawai ini biasanya dilakukan guna memperbaiki kekurangankekurangan yang ada dalam suatu pemerintahan daerah. Seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 ini yang dimaksud dengan (a) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, (b) Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. (c) Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Dengan alasan yang ditimbulkan, performa pemerintah sering kali di toleransi untuk di kembangkan dalam bentuk yang lebih ekstrem yaitu memperluas pengaruhnya melalui upaya meningkatkan rasa takut pada masyarakat (to be fear).5 Apalagi kalau kebijakan mutasi Pegawai Negeri Sipil ini tidak didasarkan pada peraturan kepegawaian yang berlaku, tapi dipengaruhi faktor lain seperti Pegawai Negeri Sipil dinilai tidak sejalan atau tidak mengikuti kebijakan kepala daerah. masalah ini termasuk masalah public yaitu masalah yang 5
Muhadam Labolo , Memahami ilmu pemerintahan (suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya),Pt.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2006,hal 85
mempunyai dampak bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat.6 Itulah yang menjadi permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dari mutasi pasca pemilihan walikota di kota gorontalo dan bagaimana dampak yang dari mutasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. Dari masalah yang ditemukan peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi mutasi dan dampak dari pelaksanaan mutasi pasca pemilihan walikota di Kota Gorontalo.
METODE PENELITIAN Dalam penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul mutasi pegawai negeri sipil pasca pemilihan walikota ini peneliti melakukan studi kasus di Kota Gorontalo dengan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap keadaan nyata dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah7. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh calon peneliti.8sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.9Setelah semua data terkumpul maka penulis menggunakan teknik metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna
6 7
Budi Winarno , Kebijakan publik (teori proses dan studi kasus,CAPS,Yogyakarta,2012 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia,Jakarta, 2008, hal 10. 8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 106. 9
Ibid
aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.
PEMBAHASAN Mutasi atau transfer adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi perkerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja umumnya dilakukan untuk menghindari kejenuhan pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu Instansi. Transfer terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan, disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan. 10 Permasalahan yang pertama adalah bagaimana implementasi mutasi di Kota Gorontalo. Hasil temuan dilapangan yang diperoleh dari Baperjakat Kota gorontalo dalam hal ini diwakili oleh sekretaris baperjakat kota gorontalo yaitu bapak Sumaryadi Tone. Beliau menjelaskan bahwa mutasi dilaksanakan sudah sesuai aturan karena dalam pelaksanaan mutasi ada Tim baperjakat yang melakukan seleksi bagi Pegawai yang akan menduduki posisi structural maupun non-struktural. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa mutasi yang dilaksanakan pasca pilkada adalah untuk penyegaran kabinet dan untuk meningkatkan kinerja 10
http://bp2kp.wordpress.com/2013/mutasi dan rotasi( 07 Mei 2013)
pemerintahan.11Berdasarkan penelitian pelaksanaan Mutasi memang berlandaskan peraturan perundang-undangan namun latar belakang dilakukan mutasi tidak seluruhnya murni untuk kepentingan pemerintahan karena ada faktor non hukum yang ikut andil dan salah satunya adalah pelaksanaan Pilwako. Ada Pegawai Negeri Sipil yang merasa tidak puas akan mutasi yang dilakukan terhadap mereka tapi tuntutan pekerjaan serta adanya peraturan yang mengatur dan mengharuskan mereka untuk mengikuti apa yang menjadi kewajiban mereka. Dari hasil pengamatan yang didapatkan ada beberapa hal yang mempengaruhi tidak melebarnya
jika terjadi masalah mutasi pasca pemilihan walikota, yaitu (a)
Kecenderungan untuk memelihara masalah ketimbang menyelesaikannya. Dan hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan birokrasi melalui instrument satuan kerja pemerintah, (b) Lebatnya kepentingan pribadi (rasa takut) yang praktis memenjarakan masalah dari solusi, inilah salah satu faktor mengapa birokrasi selama ini terkesan mandul dalam menjawab setiap problem masyarakat. (c) Kecenderungan birokrasi untuk cari selamat (safety player), sehingga mereka cenderung lari dari masalah. Suasana ini terekam jelas dalam suasana pilkada. Mentalitas para birokrat menjadi sangat oportunis, mengambil jarak dan posisi yang secara politis menguntungkan bagi masa depan jabatan. (d) Lemahnya inovasi membuat birokrasi tenggelam dalam rutinitas yang memajemukan sehingga birokrasi terkesan seperti robot. (e) Sedikit lemahnya system rekrutmen dan mutasi karena adanya proses pilkada secara langsung yang berdampak pada system rekrutmen dan mutasi menjadi kabur. (f) Kurangnya dukungan dari pihakpihak yang berpengaruh, akibatnya masalah yang di timbul hanya akan menjadi bahan introspeksi diri dan tidak di lanjutkan (dipermasalahkan di mata hukum) karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan. (g) Superioritas pimpinan membuat ruang gerak bawahan menjadi menjadi sempit dalam bidang birokrasi. Seolah-olah Birokrasi mendapat tekanan untuk mengikuti alur yang telah dibuat Berkaitan dengan hal diatas maka dari analisis yang di olah penulis maka Adapun faktor-faktor yang dapat membuat birokrasi menjadi tumpul adalah (a) 11
Sumaryadi Tone.S.Stp,kabid mutasi Kota Gorontalo (sekretaris baperjakat kota gorontalo),wawancara tanggal 17 juni 2013, diolah
Pejabat yang bersangkutan boleh jadi pintar dalam hal intelektual tetapi tidak menjungjung tinggi nilai-nilai kejujuran, (b) Kemungkinan pejabat tersebut tumbuh dan berkembang dalam komunitas birokrasi tak jujur yang terbentuk secara sistematik sehingga menciptakan budaya organisasi yang tak jujur. Dan ini agak susah diatasi, sebab penyakitnya berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Mulai dari pemimpin hingga cleaning service yang terkesan membenarkan praktik ketidak jujuran birokrasi, (c) Kemungkinan pejabat tersebut memang miliki mental ketidakjujuran yang tidak berhubungan dengan institusi atau keluarganya. Justru nafsu memperkaya diri dengan melakukan manipulasi adalah sebuah contoh, (d) Pejabat yang tak jujur kemungkinan di dorong oleh kepentingan ekonomi keluarga. Banyak sebenarnya pejabat yang jujur, namun karena tekanan keluarga maka ia ikut melakukan ketidakjujuran, (e) Ada sebagian pejabat yang jujur, namun tertekan oleh kemauan pimpinan yang tak jujur sehingga menimbulkan dilematis. Kondisi ini membuat mereka dilematis karena takut kehilangan jabatan, (f) Kemungkinan pejabat ini memang miaskin akan nilai-nilai spiritualitas, sehingga kehilangan tanggung jawab moral dari ketuhanan
Permasalahan berikutnya yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. Mutasi merupakan hal yang sudah pasti dilakukan oleh organisasi pemerintahan. Bagi Pegawai Negeri Sipil mutasi bisa menjadi hal yang menyenangkan dan bisa juga menjadi hal yang menyakitkan. Mutasi menjadi menyenangkan bila Pegawai Negeri Sipil di promosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil bisa menjadi menyakitkan bila Pegawai Negeri Sipil diturunkan kejabatan yang lebih rendah. Adapun hal-hal yang melandasi kinerja PNS yaitu Profesionalisme Sebagai Prinsip Dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS). Profesionalisme ialah sifatsifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profesion
yang bermakna
berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk
menjalankannya. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang profesional. Untuk mencapai sukses dalam bekerja, seseorang harus mampu bersikap profesional. Profesional tidak hanya berarti ahli saja. Namun selain memiliki keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya. Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Hal berikutnya yang mempengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah kompetensi. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kompetensi adalah sesuatu yang menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Kompetensi sebenarnya memprediksi siapa yang berkinerja baik, diukur dari kriteria atau standar yang digunakan Kompetensi terdiri dari 5 (Lima) Karakteristik yaitu (a) Motivasi, adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi suatu tantangan pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan semacam
“ feedback “ untuk
memperbaiki dirinya, (b) Berkepribadian adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan atau daya tahan, (c) Konsep Diri, Adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, (c) Pengetahuan, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang
tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar tetapi tidak bias melihat apakah sesorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, (d) Keahlian, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Dengan mengetahui tingkat kompetensi maka perencanaan sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya.
Dilihat dari kedua permasalah diatas maka peneliti pun mengamati faktorfaktor yang memperngaruhi Mutasi Pegawai negeri Sipil Pasca pemilihan Walikota di Kota Gorontalo. Ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari mutasi itu sendiri adalah Selain tim Baperjakat, masing-masing pimpinan di sebuah badan atau dinas dapat memberikan penilaian kepada bawahannya sehingga ada kemungkinan bahwa seorang Pegawai itu di mutasi karena ada permintaan dari pimpinannya. Dengan demikian bahwa struktur birokrasi cukup berpengaruh dalam hal mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil. Begitupun dengan tim Baperjakat, mereka hanya memberikan rekomendasi kepada Walikota tapi keputusan akhir dari rekomendasi itu ada di tangan Walikota. Olehnya itu struktur birokrasi pemerintahan cukup mempengaruhi mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil. Faktor eksternalnya sendiri adalah Proses mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil adalah proses yang dinamis. Banyak hal-hal yang mempengaruhi seorang walikota memutuskan untuk memutasi pegawainya. Proses mutasi bisa saja menjadi politis ketika pengaruh itu datang dari partai politik pendukung Walikota serta Para Tim Sukses pemenangan Walikota. Tim Baperjakat sebagai tim yang berwenang menilai kelayakan mutasi seorang PNS tapi hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Walikota Keputusan akhir seorang Pegawai Negeri Sipil di mutasi atau tidak berada di tangan Walikota.
PENUTUP
Dari hasil penelitian dengan judul mutasi Pegawai Negeri Sipil pasca pemilihan walikota peneliti menarik kesimpulan, diantaranya pertama untuk Kota Gorontalo implementasi mutasi pasca pemilihan walikota memang berlandaskan pada PP.NO. 100 Tahun 2000, namun kebijakan yang diambil tidaklah murni karena kebutuhan pemerintahan namun ada juga faktor non hukum yang berpengaruh. Dampak mutasi yang di timbulkan sendiri tidak efisien dan kurang berfungsi sesuai tujuan mutasi yaitu untuk menyegarkan kabinet structural, karena dari hasil penelitian belum dapat memaksimalkan kinerja pemerintahan. Adapun saran penulis terkait dengan judul Mutasi Pegawai Negeri Sipil pasca pemilihan Walikota di Kota Gorontalo yaitu pertama sebaiknya pembinaan kepegawaian diserahkan sepenuhnya kepada Sekda karena bukan jabatan politis. Bila pembinaan pegawai ( mutasi) berakhir pada keputusan Walikota jelas ada unsur politiknya karena Walikota dan Wakil Walikota adalah jabatan politis. Kemudian saran yang kedua yaitu bagi semua pegawai negeri sipil (PNS) harus bekerja secara maksimal agar memperoleh jabatan yang lebih baik agar sekaligus masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
DAFTAR PUSTAKA Budi Winarno, 2012, Kebijakan Publik (teori,proses, dan studi kasus), CAPS, Yogyakarta Herman Bakir, S.H., M.H, 2009, Filsafat Hukum desain dan arsitektur kesejarahan,Refika Aditama, Bandung Masyur Effendi, M.S, Taufani S. Evandri, 2010, HAM dalam dimensi/ dinamika yuridis, sosial, politik, Ghalia Indonesia, bogor Muhadam Labolo, 2011, Dinamika Demokrasi, Politik dan Pemerintahan daerah,Pt. Indeks Jakarta, Jakarta
Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta Suryo Sakti Hadiwijoyo,2012, Negara, Demokrasi dan Civil society, Graha Ilmu, Yogyakarta Suwarna, AM.,Sri Hartini,Muchson , 2002, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, universitas terbuka, Jakarta Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2012, http://bp2kp.wordpress.com/2013/mutasi dan rotasi( 07 Mei 2013)
