SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/21/436.1.2/2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
WALIKOTA SURABAYA,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/57/436.1.2/2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/57/436.1.2/2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,serta memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (13) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
18.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 296);
19.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
20.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
21.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
22.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
Tahun
2014
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 4 );
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.
4
KESATU
:
Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Lain setiap bulan baik terhadap kelompok jabatan manajerial maupun kelompok jabatan non manajerial.
KEDUA
:
Pemberian tambahan penghasilan kepada kelompok jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dengan memperhatikan contoh nomenklatur jabatan fungsional umum dan contoh nomenklatur jabatan fungsional tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KETIGA
:
Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Lain berupa : a. uang makan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja; b. uang air sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; c. uang penunjang operasional dengan memperhatikan indeks kompleksitas operasional masing-masing jabatan; dan d. uang penunjang pengelola keuangan setiap bulan, yang meliputi : a). uang penunjang pengelola keuangan kota diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Lain yang menjadi bagian dalam keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara proporsional; b). uang penunjang pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja diberikan kepada pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terdiri dari : 1.
Pengguna Anggaran (PA);
2.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3.
Bendahara Penerimaan;
4.
Bendahara Pengeluaran;
5.
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);
6.
Bendahara Penerimaan Pembantu;
7.
Bendahara Pengeluaran Pembantu;
5
8.
Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran;
9.
Pembantu Bendahara Penerimaan;
10. Pembantu Bendahara Pengeluaran; 11. Staf Teknis Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran. dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. KEEMPAT
:
Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan indeks kompleksitas operasional masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf c diberikan sesuai dengan grade jabatan dan hasil penghitungan bobot jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KELIMA
:
Dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Lain, penetapan Staf yang ditunjuk dan bertugas dalam rumpun jabatan administrasi, operasional, pelayanan, teknis dan jabatan fungsional tertentu ditetapkan lebih lanjut oleh masingmasing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
KEENAM
:
Besaran nilai untuk setiap bobot jabatan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, uang penunjang operasional dan uang penunjang pengelola keuangan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan diktum Ketiga huruf c dan huruf d ditetapkan sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk setiap poin bobot jabatan.
KETUJUH
:
Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan sesuai dengan peruntukan dan dalam batas alokasi anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan perubahannya.
KEDELAPAN
:
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
KESEMBILAN
:
Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka : a. Keputusan Walikota Surabaya 188.45/57/436.1.2/2014 tentang Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Nomor Tambahan
6
b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/62/436.1.2/2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dalam Bentuk Uang Penunjang Operasional Khusus; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KESEPULUH
:
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Januari 2015 WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI Tembusan : Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya; 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya; 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. Ira Tursilowati, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006
