MUSLIMAT NU: SEJARAH DAN RESPON TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Studi kasus: Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 2010-2015) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Oleh: SYIFA FAUZIYAH NIM: 1111022000044
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H / 2016 M
MUSLIMAT NU: SEJARAH DAN RESPON TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Studi kasus: Muslimat NU.Iakarta Selatan Periode 2010-2015)
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Oleh:
SYIF'A FAUZIYAH NIM: 1111022000044
Pembimbing
Dwafr/ Dr. H. Abd. Wahid Hasyim. M.A NIP: 19560817 198603 1006 ,
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436H/2015M
:
PENCESAH
AN
PAn- ITI A UJ I AN
Skripsi berjudul MUSLIMAT
NU: SEJARAH DAN
RESPON
TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (STUDI KASUS: MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN PERIODE 2010-2015) telah diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Adab dan Humaniora Hidayatullah Jakarta pada 29 Februari 2016. Skipsi
UIN
Syarif
ini telah diterima sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar Sarj ana Humaniora (S.Hum) pada program studi Seiarah
dan Kebudayaan Islam.
Iakarta, 29 Februari 2016
SIDANG MUNAQASYAH
H. Nurliasan. MA NIP: 19690724199703
1 001
197s0417 200501 2 007
Anggota
Penguji I
Imam Subchi, MA NIP: 19670810 200003 1001
Es.H.M. Ma'ruf Misbah. MA NIP: 19591222 199103 1 003 Pembimbing
Dr. H. Abd. Wahid Hasvim. M.A NIP: 19560817 198603 1 006
KEMENTERIANAGAMA UNIYERSITAS ISLAM NEGERI(UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA Telp. {021) 7443329, Fax.
.ll. lr. H..luanda No.95, Ciputat 15412, Jakarta, lndonesia
lo21) 7493364
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Mahasiswa
NIM Program
:
: SYIFA FAUZIYAH
: L11707)OO0044
Studi
:
Sejarah dan Kebudayaan lslam
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya sendiri serta bukan merupakan replikasi maupun saduran dari hasil karya atau hasil penelitian orang lain.
ini
merupakan plagiat atau replikasi maka skripsi dianggap gugur dan harus melakukan penelitian ulang untuk menyusun skripsi baru dan kelulusan serta gelarnya dibatalkan.
Apabila terbukti skripsi
Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari menjacii tanggung jawab saya.
Jakarta, 12 Feb ruari 2015
@, SYIFA FAU ZIYAH
RINGKASAN Nama : Syifa Fauziyah NIM
: 1111022000044
Judul : Muslimat NU: Sejarah dan Respon Terhadap Program Keluarga Berencana (Studi Kasus: Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 20102015)
ABSTRACT This research discusses history and response of Muslimat NU to the government policy of family planning programs. The purpose of this research to determine the NU's response to the government policy of family planning programs. The method used in this research is descriptive qualitative, data collection techniques while done through documentation study, observation and interviews with some respondents included with the board PP Muslimat NU, PW of Jakarta, PC of South Jakarta Period 20102015 and Analysis section relations with Non-Governmental Organization that is the National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) Jakarta area as well as distributing questionnaires to twenty Muslimat NU board and the community in some districts in South Jakarta. The findings of this study the differences of opinion between Muslimat NU society with the government's policy on Family Planning (KB). There are some people who are not family planning. Meanwhile, Muslimat NU showed a positive response with the support of family planning programs. The results obtained from this study said that the government through the BKKBN institutions with Muslimat NU cooperation for the success of the family planning program (KB) with the aim of welfare of the people, especially women, by maintaining spacing instead of limiting births. It can be concluded that the program has reaped a pretty good reaction in the community. Despite their differences of opinion on some people however, many people who follow the family planning program for various reasons relating to population problems such as economic instability, poverty and in terms of reproductive health for women and mothers. Keywords: Muslimat NU at West Jakarta, Respond, Family Planning Skripsi ini membahas sejarah dan respon Muslimat NU terhadap kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui respon Muslimat NU terhadap kebijakan pemerintah
tentang Berencana.
program
Keluarga
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan
i
melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber di antaranya dengan para pengurus Muslimat NU Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, Pimpinan Cabang Jakarta Selatan Periode 2010-2015 dan bagian Analisis Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah yaitu pihak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah DKI Jakarta serta menyebarkan kuesioner kepada dua puluh pengurus Muslimat NU dan masyarakat Jakarta Selatan di beberapa kecamatan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyebutkan, bahwa pemerintah melalui lembaga BKKBN menjalin kerjasama dengan Muslimat NU untuk mensukseskan program Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan mensejahterakan rakyat terutama kaum perempuan, dengan cara menjaga jarak kelahiran bukan membatasi kelahiran. Demikian dapat disimpulkan bahwa program tersebut menuai reaksi yang cukup baik di kalangan masyarakat. Meskipun adanya perbedaan pendapat dari sebagian orang akan tetapi, banyak juga masyarakat yang mengikuti program KB dengan berbagai alasan yang menyangkut masalah kependudukan seperti ketidakstabilan ekonomi, tingkat kemiskinan serta kesehatan dalam hal reproduksi bagi kaum perempuan dan ibu.
Temuan dari penelitian ini adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dengan Muslimat NU mengenai kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana (KB). Ada sebagian masyarakat yang tidak ber-KB. Sedangkan, Muslimat NU menunjukkan respon positif dengan mendukung dan ikut serta dalam mensukseskan program Keluarga Berencana.
Kata kunci: Muslimat NU Jakarta Selatan, Respon, Keluarga Berencana.
ii
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya yang selalu bersyukur. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasul yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah dengan do’a dan usaha akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, walaupun tentunya banyak kendala dan kesulitan yang penulis hadapi. Penulis menyadari skripsi yang berjudul “MUSLIMAT NU: SEJARAH DAN RESPON MUSLIMAT NU TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Muslimat NU Jakarta Selatan periode 2010-2015)”, ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak, baik dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Prof. Dr. Syukron Kamil, MA, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. H. Nurhasan, MA, selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Solikhatus Sa’diyah, M.Pd, Selaku sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam yang dengan sabar memberikan pelayanan terkait administrasi yang penulis butuhkan.
iii
5. Dr. H. Abd. Wahid Hasyim, M.A, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi. 6. Imam Subchi, MA, selaku dosen penguji I, terima kasih atas masukan dan arahannya. 7. Drs. H.M. Ma’ruf Misbah, MA, selaku dosen penguji II, terima kasih telah memberikan
masukan
dan
arahannya,
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 8. Seluruh dosen jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah membekali penulis ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. 9. Kedua orang tua penulis, ibunda tercinta Nurhayati dan ayahanda Muhammad Guntur yang selalu memberi kasih sayang, tak henti-hentinya mendo’akan, serta ikhlas dalam membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tuaku. Amin. 10. Kepada kakak-kakak tersayang, Ahmad Fauzi dan Nur Atiqoh yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. 11. Kepada Muhamad Septian Maulana selaku suami tercinta yang senantiasa menemani dan mendampingi penulis mencari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Terima kasih juga kepada kawankawan jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam angkatan 2011 yang telah
iv
sama-sama berjuang selama perkuliahan. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama. Amin. 12. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan oleh penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK .................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ...............................................................................
iii
DAFTAR ISI ..............................................................................................
vi
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ....................................................
1
B. Identifikasi Masalah ..........................................................
6
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...............................
6
1. Pembatasan Masalah ....................................................
6
2. Rumusan Masalah ........................................................
7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .........................................
7
E. Studi Terdahulu .................................................................
8
F. Kerangka Teori .................................................................
10
1. Pengertian Respon ......................................................
10
2. Teori Stimulus-Respon ...............................................
11
3. Macam-macam Respon ...............................................
13
4. Faktor-faktor Terbentuknya Respon ...........................
14
G. Metode Penelitian .............................................................
15
H. Sistematika Pembahasan ...................................................
18
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN A. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya ...............................
20
B. Visi dan Misi Muslimat NU .................................................
29
C. Aktivitas Muslimat NU .......................................................
30
1. Bidang Dakwah ..............................................................
31
2. Bidang Pendidikan ...........................................................
32
3. Bidang Kesehatan ............................................................
36
vi
BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KELUARGA BERENCANA
BAB IV
A. Dasar Penerapan Program KB ...........................................
39
1. Sejarah KB ....................................................................
40
2. Undang-Undang Tentang KB........................................
43
B. Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Program KB ......
48
RESPON MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KB
BAB V
A. Pandangan Muslimat NU .....................................................
51
1. Agama ..............................................................................
51
2. Sosial ..............................................................................
54
B. Respon Muslimat NU ..........................................................
56
C. Respon Masyarakat ..............................................................
61
PENUTUP A. Kesimpulan ..........................................................................
70
B. Saran ....................................................................................
72
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
73
LAMPIRAN
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Muslimat Nahdlatul „Ulama (Muslimat NU) hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu organisasi perempuan Islam yang berada di bawah naungan Nahdlatul „Ulama. Lahirnya Muslimat NU tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh almarhum Bapak KH. A Wahab Hasbullah dan almarhum Bapak KH. M Dahlan yang dengan ketekunan-ketekunan dan dorongan beliau maka, Muslimat Nahdlatul „Ulama dapat berdiri di samping NU.1 Ahlusunnah wal Jama‟ah sebagai paham keagamaan yang dikembangkan di tengah warga NU agar terciptanya satu kesatuan budaya dan paham keagamaan.2 Salah satu alasan terbentuknya Muslimat NU adalah keterbelakangan kaum perempuan Indonesia, sehingga membuat perempuan NU tergerak untuk membentuk sebuah wadah bagi kaum perempuan agar dapat menuntut ilmu serta mengabdikan diri untuk kemashlahatan keluarga dan hal tersebut sangat dibutuhkan oleh kaum perempuan di Indonesia. Berangkat dari persoalan tersebut, dapat dikaitkan dengan ungkapan William Graham Sumner bahwa, lahirnya sebuah lembaga yang hadir di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, bersifat kekal serta
1
Saifuddin Zuhri, dkk, Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama, (Jakarta: P.P Muslimat NU, 1979), h. 46. 2 Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama , Negara dan Bangsa, (Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996), h. 21.
1
2
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.3 Berdasarkan ungkapan William dapat diketahui bahwa hadirnya Muslimat NU sebagai ormas Islam merupakan salah satu yang berperan aktif dalam merespon kebutuhan masyarakat khususnya kaum perempuan. Pada 29 Maret 1946, bertepatan pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 H, terbentuklah organisasi wanita NU dan disepakati pada Muktamar ke-16 di Purwokerto.4 Muslimat NU akhirnya diakui dan didirikan dengan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul „Ulama sebagai induknya. Pimpinan Pusat Muslimat NU kemudian mengadakan rapat pleno pertamanya pada tanggal 12 dan 13 Januari 1953 di Jakarta (sesudah Kongres di Palembang), dengan menghasilkan beberapa keputusan antara lain sebagai berikut: 1. Melengkapi dan memperbaharui formasi Pimpinan Pusat Muslimat NU, dengan Ny. Chasanah Mansur sebagai Penulis II dan Ny. Hasbullah sebagai Bendahari II. 2. Kedudukan kepengurusan Pimpinan Pusat Muslimat NU berada di Jakarta.5 Muslimat NU terus melebarkan sayapnya dengan membentuk tingkat Pimpinan serta memiliki struktur yang kuat. Di antaranya adalah Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Koordinator Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting di berbagai wilayah salah satunya adalah Pimpinan Cabang Jakarta Selatan.
3
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 171. Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa,,
4
h. 20. 5
Saifuddin Zuhri, dkk, Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama, h. 153-154.
3
Muslimat NU Jakarta diresmikan pada Muktamar ke-16 NU kongres Muslimat NU 29 Maret 1946 di Porwokerto yang membahas mengenai kepengurusan cabang-cabang Muslimat NU di seluruh wilayah Indonesia. Muslimat NU mulai membentuk beberapa cabang di wilayah DKI Jakarta termasuk di Jakarta Selatan. Muslimat NU sangat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi kaum perempuan Indonesia. Melalui program-program yang dilakukan oleh Muslimat NU, salah satunya adalah program kesehatan dengan melakukan penyuluhan program Keluarga Berencana (KB). Muslimat NU sangat merespon positif dan ikut serta mensukseskan program Keluarga Berencana akan tetapi, penulis melihat di lapangan bahwa sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang tidak berKB. Untuk itu studi ini ingin menjawab pertanyaan mengapa Muslimat NU merespon program tersebut dengan positif. Muslimat NU adalah badan otonom yang berada di bawah Nahdlatul Ulama.6 Sejak menjadi badan otonom pada tahun 28 Mei 1952, Muslimat NU menjadi lebih bebas bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan cita-cita nasional secara mandiri.7 Kaum perempuan sangat perlu wadah untuk mengembangkan potensinya secara aktif dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, sehingga mereka dapat memiliki kepekaan sosial serta nilai-nilai yang Islami.
6
Jajat Burhanudin, Ulama Perempuan Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama dan PPIM IAIN Jakarta, 2002), h. 126. 7 Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa, h. 24.
4
Dalam hal ini Muslimat NU memiliki tujuan yang harus dicapai dengan cara melakukan usaha di berbagai aspek kehidupan masyarakat, melalui programprogram kerjanya yang telah ditetapkan. Seiring berjalannya waktu program kerja Muslimat NU semakin berkembang, di antaranya: bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang dakwah, bidang ekonomi dan koperasi, bidang kesehatan dan kependudukan, dan Muslimat NU juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dari lembaga pemerintahan maupun swasta. Contoh konkret dari upaya Muslimat NU adalah merespon dengan positif dan mendukung kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana (KB) serta menjalin kerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1973, karena program tersebut yang dianggap dapat mengendalikan tingkat penduduk, kesehatan dan keselamatan ibu dan anak agar mencapai kemaslahatan keluarga dan kesejahteraan umat. Indonesia mengalami situasi yang sulit, di mana semakin melonjaknya jumlah penduduk yang signifikan, sehingga mempengaruhi aspek kehidupan seperti ketidakstabilan ekonomi negara. Untuk itu pemerintah mengupayakan suatu kepedulian terhadap masyarakat dalam bentuk program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kepedulian yang besar terhadap masalah kependudukan. Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun 1968 yang merupakan lembaga semi pemerintah dan berfungsi mengembangkan
5
program Keluarga Berencana dan mengelola segala jenis bantuan Keluarga Berencana di Indonesia. Pada tahun 1970 dengan Surat Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970, LKBN ditingkatkan statusnya menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berstatus sebagai lembaga pemerintah non-departemen. Dengan ini masalah-masalah yang berhubungan dengan Keluarga Berencana sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaporkan secara langsung kepada Presiden RI.8 Dengan demikian pihak pemerintah melakukan pendekatan kepada beberapa tokoh agama termasuk ulama dari Nahdlatul Ulama dan kepada Muslimat NU dengan cara menjelaskan maksud dan tujuan dari program Keluarga Berencana sampai pada akhirnya Muslimat NU merespon dengan positif program tersebut karena bertujuan mensejahterakan rakyat khususnya kaum perempuan. Penelitian ini dianggap unik karena penulis ingin mengetahui, bagaimana respon dan tindakan kaum perempuan yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat dengan kelompoknya, yaitu Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan. Diambilnya obyek di kota Jakarta, karena kota tersebut adalah contoh terbaik dari program pemerintah dengan berbagai permasalahannya. Oleh karenanya penulis mengangkat penulisan ini melalui judul “MUSLIMAT NU: SEJARAH DAN RESPON MUSLIMAT NU TERHADAP PROGRAM KB (MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN PERIODE 2010-2015)”.
8
Badan Keluarga Berencana Nasional, Dua Dasawarsa Gerakan KB Nasional, (Jakarta:BKKBN, 2005). hal. 5-6.
6
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Respon Muslimat NU terhadap program yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu Keluarga Berencana 2. Upaya Muslimat NU Cabang Jakarta Selatan mensosialisasikan program KB.
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar pembahasan tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan masalah pada skripsi ini. Terdapat dua batasan, yaitu spasial dan temporal. Penulis memfokuskan pembahasan terhadap organisasi Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan sebagai batasan spasial. Muslimat NU Jakarta Selatan dalam penelitian ini adalah bagian dari Pimpinan Pusat Muslimat NU yang terletak di Jakarta. Penelitian ini menjadi sangat penting karena ingin melihat bagaimana kontribusi dari Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan dalam mendukung program pemerintah salah satunya adalah Keluarga Berencana. Adapun batasan temporal dalam penelitian ini adalah tahun 2010 hingga 2015. Periodisasi tersebut menjadi batasan temporal penelitian agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka penulis hanya membahas satu Periode saja karena masa kepengurusan Muslimat NU tiap Periodenya adalah lima tahun. Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul „Ulama Jakarta Selatan mendukung dan ikut serta menyukseskan program pemerintah yaitu Keluarga Berencana. Pada saat di mana masih ada sebagian masyarakat yang tidak ber-KB, Muslimat NU mengupayakan
7
agar program KB berjalan dengan sukses, dengan begitu antara tahun 2010 hingga 2015 akan terlihat bagaimana dinamika perkembangannya.
2. Rumusan Masalah Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam bentuk pertanyaan riset (mayor research question), sebagai berikut: a. Bagaimana sejarah dan perkembangan Muslimat NU Jakarta Selatan? b. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana? c. Bagaimana respon Muslimat NU Jakarta Selatan terhadap program Keluarga Berencana?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a. Sejarah Muslimat NU Jakarta Selatan dan perkembangannya. b. Kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana dan dampaknya bagi masyarakat khususnya kaum perempuan. c. Respon Muslimat NU Jakarta Selatan terhadap program Keluarga Berencana dan upaya yang dilakukannya. 2. Manfaat penelitian Manfaat penelitian ini adalah:
8
a. Diharapkan hasil penelitian mengenai respon organisasi perempuan yaitu, Muslimat NU terhadap kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana, dapat digunakan sebagai tinjauan pemikiran agar pemerintah lebih meningkatkan kepedulian terhadap masalah kependudukan di Indonesia. b. Menambah khazanah penelitian bagi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi Muslimat NU untuk lebih meningkatkan upayanya menjalankan berbagai program kerja seperti dalam bidang kesehatan yaitu mensosialisasikan program Keluarga Berencana kepada masyarakat dan semakin mempererat kerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
E. Studi Terdahulu Sebagai upaya untuk mengupas sejarah Muslimat NU, banyak karya telah ditulis. Kebanyakan karya yang telah ditulis, hanyalah sebuah karya pengantar dan buku induk yang sangat sedikit memberikan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan. Sangat sedikit karya-karya tentang Muslimat NU berbentuk buku yang dapat ditemukan, tulisan tentang Muslimat NU dalam karya lain yang adapun, penjelasannya hanya sepotong-sepotong, itupun hanya terbatas pada organisasi yang lebih besar, yaitu Pimpinan Pusat Muslimat NU dan belum adanya karya tentang Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan dalam merespon suatu kebijakan pemerintah mengenai program Keluarga Berencana.
9
Adapun karya-karya yang ada di antaranya, buku 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama, Negara dan Bangsa,9 yang disusun oleh Pimpinan Pusat Muslimat NU Jakarta. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, adalah masalah spasial dan temporal. Pemaparan dalam buku ini masih bersifat umum, yaitu semua bentuk aktivitas Muslimat NU seluruh Indonesia, dalam masyarakat baik dalam bidang politik, sosial, agama, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Selain itu juga pemaparannya tidak memfokuskan pada satu wilayah saja, tetapi lebih bersifat nasional. Periode dalam buku tersebut juga terlalu panjang dari tahun 1946-1995. Perbedaan buku tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan di satu wilayah saja yaitu Jakarta, Periode 2010 hingga 2015. Sejarah Muslimat Nahdlatul ‘Ulama10 yang disusun oleh Pimpinan Pusat Muslimat NU, adalah sebuah karya dari kumpulan arsip dan dokumentasi lisan tentang proses berdirinya Muslimat NU serta kegiatan yang telah ditorehkan para pengurus dan anggota Muslimat NU. Faktor pembeda dari penelitian ini, adalah terutama tentang batasan spasial dan temporal. Karya ini memang banyak memuat kontribusi Muslimat NU. Batasan temporal juga sangat panjang dan tidak terfokus pada satu tema dan titik tertentu. Karya lain dalam bentuk skripsi di UIN Sunan Kalijaga, yaitu tulisan dari Emmy Kusumastuti, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
9
Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa, (Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996). 10 Saifuddin Zuhri, dkk, Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama, (Jakarta: P.P Muslimat NU, 1979).
10
berjudul “Gerakan Muslimat NU di Yogyakarta 1998-2002”.11 Karya tersebut berisi kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat NU di Yogyakarta secara keseluruhan pada masa Orde Baru. Perbedaan dari penulisan ini, adalah faktor spasial dan temporal. Penulisan yang penulis lakukan adalah memfokuskan pada respon Muslimat NU Jakarta Selatan dalam mendukung program pemerintah yaitu Keluarga Berencana. Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, yaitu tulisan dari Nusrokh Diana, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Kelahiran Muslimat NU”.12 Perbedaan dari penulisan ini, adalah membahas upaya perempuan NU mendirikan organisasi perempuan yang bernama Muslimat NU secara mendalam. Sedangkan dalam penulisan yang penulis lakukan adalah lebih memfokuskan kepada kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan dan responnya terhadap program yang dicanangkan pemerintah yaitu Keluarga Berencana dan sebelumnya ada karya yang mengangkat judul .
F. Kerangka Teori 1. Pengertian Respon Respon adalah suatu jawaban, tanggapan, balasan.13 Ditinjau secara etimologi pengertian respon berasal dari bahasa inggris yaitu, respons yang 11
Emmy Kusumastuti, “Gerakan Muslimat NU di Yogyakarta 1998-2002” (Skripsi S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 12 Nusrokh Diana, “Kelahiran Muslimat NU” (Skripsi S1 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 13 Mas‟ud Khasan Abdul Qadir, Kamus Istilah Pengetahuan Populer, (Gresik: CV. Bintang Pelajar, 1990), h. 216.
11
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap tindakan atau perubahan kondisi yang dibangkitkan oleh stimulus atau jawaban.14 Respon juga dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan.15 Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (reaction).16 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa respon adalah tanggapan, reaksi, atau jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.17 Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan disebutkan bahwa respon adalah reaksi terhadap tibanya suatu rangsangan, ada yang bersifat otonomis seperti reflex dan reaksi emosional langsung, adapula yang bersifat terkendali.18 Respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Komunikasi menampakkan jalinan sistem yang utuh dan signifikan, sehingga proses komunikasi akan berjalan secara efektif dan efisien apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur terhadap keteraturan. 2. Teori Stimulus-Respon Teori Stimulus-Respon, atau biasa disebut teori S-O-R singkatan dari Stimulus-Organism-Response, semula berasal dari psikologi, yang muncul antara tahun 1930 dan 1940. Kalau kemudian juga menjadi teori komunikasi, hal ini dikarenakan objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu 14
Komarudin, Kamus Riset, (Bandung: Angkasa, 1982), h. 234. Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), h. 27. 16 M. John Echils dan Shadily Hassan, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), cet. Ke-27, h. 481. 17 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 585. 18 D. Save Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: lembaga Pengkajian dan Kebudayaan Nusantara, 1997), cet. Ke-1, h. 964. 15
12
manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen: sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi.19 Teori Stimulus-Respon, menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada pihak pertama (receiver) sebagai akibat dari komunikasi. Menurut teori ini dampak atau pengaruh yang terjadi pada pihak penerima, pada dasarnya merupakan suatu reaksi tertentu dari stimulus (rangsangan) tertentu. Dengan demikian, besar kecilnya pengaruh serta dalam bentuk apa pengaruh tersebut terjadi, tergantung pada isi dan penyajian stimulus.20 Dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan sikap adalah aspek “how” bukan “what” dan “why”. Dalam hal ini how to change the attitude, bagaimana mengubah sikap komunikan. Dalam proses perubahan sikap tampak bahwa sikap dapat berubah, tetapi jika stimulus yang menerpa benar-benar melebihi semula. Mar‟at dalam bukunya “Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya”, mengutip pendapat Hovland, Janis, dan Kalley yang sebagaimana dikutip oleh Onong Uchjana Effendi, menyatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variable penting, yaitu: perhatian, pengertian, dan penerimaan. Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung bila ada perhatian dan komunikan.21 Proses berikutnya adalah komunikan mengerti, kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses selanjutnya. Setelah komunikan 19
Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), cet. Ke-3, h. 254. 20 Sasa Djuarsa Sendjaja, Pengantar Komunikasi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005), cet. Ke-9, h. 324. 21 Effendi, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, h. 255.
13
mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap.22 3. Macam-macam Respon Respon dapat berarti efek atau tanggapan, yang berasal dari perkembangan penelitian efek komunikasi massa. Menurut Steven M. Chaffee, dalam Onong Uchjana Effendy ada tiga pendekatan dalam melihat efek media massa, pendekatan yang pertama yaitu kecenderungan melihat efek media massa, baik yang berkaitan dengan pesan maupun media itu sendiri, sedangkan pendekatan yang kedua ialah melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa, baik itu dalam hal penerimaan informasi, perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan perilaku; atau dengan istilah lain, perubahan kognitif, afektif, dan konatif. Pendekatan ketiga meninjau satuan observasi yang dikenai efek komunikasi massa, seperti individu, kelompok, organisasi, masyarakat atau bangsa.23 Perubahan kognitif, afektif, dan konatif disebut juga sebagai respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif. Berikut adalah penjelasan dari jenisjenis respon tersebut: a.
Respon Kognitif, ialah respon yang berhubungan dengan pikiran atau penalaran, sehingga khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak mengerti, yang tadinya bingung menjadi merasa jelas.24 Atau terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipercayai, atau 22
Effendi, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, h. 256. Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja, 2004), cet. Ke-21,
23
h. 218. 24
Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, h. 318.
14
dipersepsi khalayak. Hal ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. b.
Respon Afektif, ialah respon yang berkaitan dengan perasaan, timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. Hal ini berkaitan dengan emosi, sikap, atau nilai.25
c.
Respon Konatif, ialah respon yang merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati; yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.26 4. Faktor-faktor Terbentuknya Respon Respon yang dilakukan seseorang dapat terjadi bila faktor penyebabnya
terpenuhi. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik, pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang timbul oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus itu mendapat respon individu, sebab individu melakukan terhadap stimulus yang ada penyesuaian atau yang menarik dirinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi oleh individu selain tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri. Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada dua faktor, yaitu: a. Faktor Internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Maka seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap sesuatu stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja maka 25
Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h. 219. Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h. 219.
26
15
akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau pisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara bekerjanya alat indera, urat saraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan pisiologis yang meliputi keberadaan, perasaan (feeling) akal, fantasi, pandangan jiwa, mental pikiran, motivasi dan sebagainya. b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang ada pada lingkungan (faktor pisis). Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Menurut Bimo Walgito dalam bukunya, menyatakan bahwa faktor pisis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera.27 Seseorang yang melakukan tanggapannya satu waktu menerima bersamasama stimulus. Agar stimulus dapat disadari oleh individu, stimulus harus cukup kuat, apabila stimulus tidak cukup kuat bagaimanapun besarnya perhatian dari individu, stimulus tidak akan ditanggapi atau disadari oleh individu yang bersangkutan, dengan demikian ada batas kekuatan yang minimal dari stimulus, agar dapat memindahkan kesadaran pada individu.28
G. Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang mengacu pada sumber tertulis dan lapangan (field research) adalah untuk mendapatkan data berupa 27
Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: UGM, 1996), h. 55. Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 185.
28
16
sumber lisan dari para pelaku sejarah dan untuk mengetahui dampak yang terjadi dari fakta-fakta yang ada. Ada lima tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu: pemilihan topik dan tema, pengumpulan sumber atau heuristik, verifikasi atau kritik, interpretasi data dan terakhir adalah historiografi.29 Langkah pertama dalam proses penelitian adalah pemilihan tema. Tema yang dipilih adalah tema tentang gerakan feminisme Islam, dengan sebuah topik berupa sebuah reaksi dari sebuah kelompok gerakan feminisme Islam (Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan), akan sebuah sistem yaitu program pemerintah (program KB). Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data atau sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data sumber tertulis yang bersifat primer yaitu, berupa arsip dan laporan-laporan kegiatan. Sumber primer intern yang sedang peneliti jalani dan lihat, sangat buruk keadaannya, baik kerusakan, tercecer, tidak lengkap dan keadaan buruk lainnya, yang menyebabkan sumber primer tertulis ini kurang tergali dengan baik, untuk menutupi keadaan tersebut, penulis berusaha menutupi kekurangan data primer yang ada, dengan melakukan wawancara kepada pelaku dan saksi dari batasan temporal yang telah digariskan dalam penelitian ini. Untuk data sekunder, peneliti dapatkan dari berbagai tulisan di media cetak, elektronik dan audio-visual, berupa buku, artikel di internet di masa tersebut.
29
Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 1999), h. 64.
17
Tempat yang peneliti kunjungi untuk mendapatkan data primer tertulis berupa arsip, yaitu di Sekretariat Pimpinan Pusat Muslimat NU, Sekretariat Pimpinan Wilayah Muslimat NU DKI Jakarta, Sekretariat Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan. Sedangkan untuk data sumber lisan, peneliti mengunjungi para pelaku dan saksi dalam tema penelitian ini. Sumber lisan peneliti pilih dengan mewawancarai para pelaku seperti para pengurus Muslimat NU Jakarta dan para saksi, yaitu orang yang menjadi audiens tempat penyuluhan dan kegiatan pengurus Muslimat NU, penulis membuat beberapa kuesioner kemudian dibagikan kepada para pengurus Muslimat NU dan masyarakat umum yang bertujuan mengetahui respon tentang program Keluarga Berencana (KB). Perpustakaan yang peneliti kunjungi untuk mencari sumber sekunder, yaitu: Perpustakaan PBNU Jakarta, Perpustakaan Daerah DKI Jakarta, Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, dan Perpustakaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang terletak di Jakarta Timur. Selanjutnya peneliti melakukan verifikasi sumber-sumber yang telah didapat, dengan menggunakan kritik intern dan ekstern. Kritik intern terutama dilakukan terhadap sumber sekunder berupa tulisan, yaitu terutama berkaitan dengan isi dari tulisan tersebut. Kritik ekstern dilakukan terutama berkaitan dengan penulis tulisan-tulisan yang didapat, apakah sesuai ataukah sama sekali bertolak belakang. Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yaitu berupa penafsiran data yang telah didapat, untuk kemudian diambil sebagai pembentuk fakta penelitian yang
18
dituangkan dalam tulisan. Tahap terakhir adalah historiografi, yang merupakan proses penulisan, yang disesuaikan dengan kaidah dalam penelitian dan penulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.30
H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan, adalah sebuah usaha untuk menjabarkan penelitian agar lebih mudah untuk dipahami dan harus sesuai dengan logika pemikiran. Sistematika ini terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu: pendahuluan, isi dan kesimpulan. Semua bagian tersebut dapat dibagi menjadi bab dan sub-bab yang tidak mengikat jumlahnya.31 Penulis menyusun sistematika penulisan ini kedalam lima bab beserta bibliografi dengan urutan sebagai berikut: BAB I
Berisikan pendahuluan, atau dalam kata lain berupa proposal penelitian, di dalamnya berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
Berupa gambaran umum, merupakan bagian pengantar untuk melihat berbagai keadaan yang umum di sekitar tema yang dipilih Muslimat NU. Bagian ini adalah bagian pengantar untuk menuju bagian selanjutnya yang lebih khusus. Sejarah dan perkembangan Muslimat NU Jakarta Selatan, visi dan misi Muslimat NU,
30
Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, h. 73-76. Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, h. 78.
31
19
aktivitas Muslimat NU dalam tiga bidang yaitu, bidang dakwah, pendidikan, kesehatan. BAB III
Berisikan ulasan tentang latar belakang secara khusus, berupa kebijakan pemerintah terhadap program Keluarga Berencana, dasar penerapan program KB terdiri dari beberapa sub yaitu, sejarah singkat program KB, keputusan pemerintah berupa UndangUndang dan dampak yang terjadi dari sebuah kebijakan. Masingmasing sub-bab dalam bagian ini adalah berisi penjelasan dasar hukum dari kebijakan yang dibuat.
BAB IV
Merupakan bab untuk melihat respon Muslimat NU Jakarta Selatan terhadap program KB dan pandangan Muslimat NU terhadap kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana dilihat dari sisi agama dan sosial. Bab ini terutama untuk menganalisa respon dari setiap golongan dan personal dalam lingkup keadaan tersebut, yaitu dalam menyikapi program Keluarga Berencana.
BAB V
Merupakan bab terakhir, yang berupa kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian. Bab ini merupakan proses akhir penelitian, yang merangkum seluruh isi tulisan tersebut di atas.
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN
A. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya Kebangkitan perempuan Islam adalah kenyataan sejarah yang terjadi dalam keadaan masa sekarang di seluruh dunia Islam, ideologi feminisme telah memasuki dan mempengaruhi pikiran NU muda, laki-laki maupun perempuan.1 Kepemimpinan perempuan dalam beberapa kegiatan diperbolehkan seperti yang diungkapkan oleh Musdah Mulia. Sebagai aktivis muda NU dan sebagai sarjana Islam, Musdah dengan jelas menempatkan kedudukannya dalam wacana tentang hak-hak perempuan untuk aktif dalam politik. Menurutnya, tak ada ayat atau hadits yang melarang perempuan untuk aktif dalam politik. Lain halnya Al-Quran dan Hadits yang memberikan isyarat tentang kemungkinan perempuan melakukan kegiatan tersebut.2 Proses
terbentuknya
Muslimat
Nahdlatul
„Ulama
merupakan
perkembangan lanjut dari keberadaan kaum perempuan di lingkungan Nadhlatul „Ulama, sebagai anggota Jama‟ah Ahlussunnah wal-Jama‟ah. Dikatakan anggota Jama‟ah, karena kehadiran kaum ibu dalam forum-forum muktamar NU, belum memiliki hak suara untuk memilih atau dipilih. Hak yang diberikan kepada warga Jama‟ah perempuan itu hanya hak mendengarkan dan memberikan saran atau
1
Djohan Effendi, Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi-Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus-Dur, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 225 2 Djohan Effendi, Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi-Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus-Dur, h. 257.
20
21
pemikiran. Hak tersebut baru diberikan hingga saat berlangsung Muktamar NU ke-19 di Palembang tahun 1952.3 Gerakan sosial merupakan akibat dari berbagai proses dalam masyarakat. Begitu pula dengan pergerakan perempuan di Indonesia, datangnya tidak mendadak tetapi terbentuk karena terdorong oleh kejadian-kejadian sebelumnya.4 Hal ini menjadi menarik karena masih ada sebagian orang yang mempunyai pandangan tentang perempuan bahwa kehidupan mereka tidaklah seperti sekarang tetapi kehidupan perempuan masih dibatasi oleh adat istiadat timur yang menempatkan kedudukan mereka tidak sama dengan kedudukan kaum laki-laki. Mereka ditempatkan di belakang dan sebagian orang masih menganggap anak perempuan tidak perlu bersekolah. Kemudian mereka bangkit dalam gerakangerakan atas kemauan dan inisiatif sendiri, adalah bukti bahwa sebenarnya mereka tidak mau menerima nasib begitu saja.5 Dalam hal ini “kemajuan” berarti mencapai derajat yang lebih tinggi, sosial maupun spiritual, serta mendapat penghargaan dan perlakuan yang lebih baik terutama dari pihak penjajah. Khusus bagi kaum perempuan, kemajuan berarti
hilangnya
hambatan-hambatan
agar
mendapatkan
kesempatan
mengembangkan jiwanya, mendapatkan pendidikan di sekolah dan bekerja di luar rumah tangga dalam bidang-bidang yang sesuai dengan bakatnya.6 Pada saat
3
Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa, (Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996), h. 18. 4 Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 67. 5 Sri Moertiningsih Adoetomo, dkk, “10 Tahun Demografi Indonesia-Mengubah Nasib Menjadi Harapan”, (Jakarta:BKKBN, 2009), h. 48. 6 Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, hal. 76.
22
itulah muncul organisasi-organisasi perempuan termasuk dari golongan Islam seperti Muslimat Masyumi, dan Muslimat Nahdlatul Ulama.7 Gagasan awal perlunya NU membentuk bagian perempuan sebenarnya sudah muncul, bahkan melahirkan peredebatan sengit pada muktamar NU ke-13 di Menes, Banten pada tahun 1938. Pada Muktamar NU Menes itu kaum perempuan yang aktif menganjurkan berorganisasi, yaitu Ny. R Djuaesih dan Ny. Siti Syarah. Ide tentang Muslimat NU semakin lebih jelas ketika berlangsung Muktamar NU ke-14 di Magelang tahun 1939. Pada mukhtamar ke-15 di Surabaya tahun 1940, yakni dengan diterimanya rumusan tersebut lengkap, dengan Anggaran Dasar dan Pengurus Besarnya. Meskipun begitu, hal tersebut belum mendapat pengakuan resmi dari peserta Muktamar.8 Akhirnya pada tanggal 29 Maret 1946 pada Muktamar ke-16 NU di purwokerto terbentuklah lembaga bidang wanita dengan nama Nahdlatul Oelama Muslimat, disingkat NOM. Pada Muktamar NU XIX, 28 Mei 1952 di Palembang, NOM menjadi badan otonom dari NU dengan nama baru yaitu Muslimat Nahdlatul „Ulama (Muslimat NU).9 Dalam konferensi selalu melibatkan istri para Kyai Nadhlatul Ulama, bermula dari forum keinginan untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang seperti, bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dakwah, maka muncul sebuah ide dari para isteri untuk membantu tugas para suami dalam kegiatan di forum maka terpikirlah bahwa perlu adanya wadah bagi perempuan NU. Karena banyak hal 7
Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, h. 101. Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa, (Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996), h. 19. 9 http://www.muslimatnu.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=56 (akses, 02 Maret 2016, pukul: 18.21 WIB). 8
23
yang lebih diketahui oleh perempuan dalam melakukan beberapa kegiatan di berbagai bidang ketimbang dengan para suami. Sehingga terjadi musyawarah mengenai peran perempuan di segala bidang.10 Dalam hal ini sangat dibutuhkan suatu proses untuk membentuk suatu wadah perempuan NU yang bernama Muslimat Nahdlatul Ulama. Muslimat NU adalah badan otonom Nahdlatul Ulama yang senantiasa meneruskan dan mencerminkan perjuangan Ulama Nahdlatul Ulama.11 Namun, Muslimat NU juga memiliki AD/ART tersendiri. Seperti halnya Aisyiyah dari Muhammadiyah dan Persistri dari Persis mengarahkan kegiatannya antara lain untuk memberi bimbingan keagamaan bagi para perempuan anggotanya, selain itu tentu saja sejumlah kegiatan sosial lain. Pola yang sama juga bisa dilihat di kalangan perempuan anggota Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926.12 Mereka mendirikan Muslimat NU, satu organ yang khusus dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perempuan yang tergabung di NU pada tanggal 29 Maret 1946. Terbentuknya Muslimat NU bertujuan ingin membentuk perempuanperempuan yang mar’atus sholihah atau perempuan yang memiliki akhlak dan adab yang baik, selain itu menciptakan perempuan yang dirintis NU yaitu Ahlusunnah wal Jama‟ah, dan juga menjadikan perempuan agar mempunyai peran aktif di lingkungan masyarakat dalam kegiatan apapun dengan tujuan
10
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Pimpinan Pusat Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11 Desember 2015, pukul: 14.22 WIB. 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU, (Jakarta : PP Muslimat NU, periode 2011-2016). h. 19. 12 Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurahman, Tentang Perempuan Islam: Wacana Dan Gerakan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama IKAPI, 2004), h. 22.
24
kesejahteraan perempuan.13 Untuk itu, diperlukan suatu wadah untuk perempuan NU agar dapat ikut serta dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mengembangkan kemampuan kaum perempuan di segala bidang. Perempuan ingin menunjukkan bahwa mereka tidak tertinggal dari ilmu pengetahuan, perempuan dapat mengikuti pendidikan yang layak dalam bidang apapun demi mencapai masyarakat yang sejahtera. Muslimat NU Jakarta terbentuk pada 29 Maret 1946 saat Muktamar ke-16 NU di Purwokerto. Setelah Muktamar tersebut kemudian memunculkan ide untuk mengembangkan organisasi Muslimat NU dengan cara membentuk beberapa cabang yang bergerak dalam upaya untuk membangun kesadaran baru dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pada awal perkembangan Muslimat NU sebagai sebuah organisasi, tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang dihadapi, salah satunya adalah ketidaksetujuan para Ulama NU yang menganggap perempuan belum saatnya berperan aktif dalam berorganisasi. Akan tetapi, hal ini tidak membuat Sholihah A. Wahid Hasyim yang sejak di Jombang sudah aktif di Muslimat NU14 dan Chadijah Dahlan berkecil hati untuk terus berjuang dalam mengembangkan Muslimat NU. Adapun upaya yang dilakukan keduanya agar Muslimat NU terus berkembang dengan cara membagi tingkatan organisasi yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu Pimpinan Pusat (PP), Pimpinan Wilayah (PW), Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC), Pimpinan Ranting (PR), Pimpinan Anak 13
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11 Desember 2015, pukul: 14.23 WIB. 14 Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan PPIM IAIN, 2002), h. 126
25
Ranting (PAR), salah satunya adalah Pimpinan Cabang Jakarta Selatan. Untuk meningkatkan kualitas Muslimat NU dalam mengelola organisasi dengan mengadakan Kongres setiap lima tahun sekali. Biasanya dalam Kongres tersebut membahas program kerja, struktur kepengurusan Muslimat NU, dan pemilihan ketua Pimpinan yang disahkan dengan keputusan Anggaran Dasar pasal 10 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 10 dan pasal 21 tentang Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan.15 Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan dibentuk setelah berdirinya Muslimat NU pada tanggal 29 Maret 1946. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Fatimah Bishri selaku ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015 mengenai awal pengesahan Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan tidak diketahui secara pasti kapan pembentukkannya. Akan tetapi, terbentuknya tidak jauh berbeda dengan berdirinya Pimpinan Pusat Muslimat NU.16 Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan diperkirakan sudah berusia kurang lebih 60 tahun.17 Latar belakang terbentuknya Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan berdasarkan perintah dari Pimpinan Pusat agar Muslimat NU lebih berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan
15
Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, SK Pengesahan periode 2010-2015, Jakarta, 2011. 16 Fatimah Bishri, ketua PC Muslimat Jakarta Selatan periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 17 Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11 Desember 2015, pukul: 14.46 WIB.
26
berpedoman kepada Al-Quran, Hadist, dan Ijma‟ Qiyas. Ideologi Muslimat NU adalah Ahlusunnah Wal Jama‟ah (Aswaja).18 Muslimat NU Jakarta Selatan sebagai organisasi memerlukan adanya struktur organisasi dan hal tersebut sudah tertera dalam AD/ART Pasal 10. Pada tahun 2011 Pimpinan Pusat Muslimat NU mengirimkan Surat Keputusan kepada Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan No. 487/SK/A/PPM/I/2011 tentang SK Kepengurusan Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan untuk periode 2010-2015. Anggota Muslimat NU ialah anggota perempuan yang berasal dari Nahdlatul Ulama dan sudah berpengalaman dalam berorganisasi. Profesi Jama‟ah Muslimat NU Jakarta Selatan rata-rata adalah ibu rumah tangga dan tentu saja dari Nahdlatul Ulama.19 Stuktur Pimpinan Cabang Jakarta Selatan berbeda dengan struktur Nahdlatul Ulama sesuai dengan AD/ART yang dimiliki oleh Muslimat NU, urutannya adalah Pimpinan Pusat (PP), Pimpinan Wilayah (PW), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Cabang Istimewa (PCI), Pimpinan Anak Cabang (PAC), Pimpinan Ranting (PR), Pimpinan Anak Ranting (PAR).20 Masing-masing jenjang pimpinan melakukan kewajiban dan tugas yang telah ditentukan dalam organisasi. Keanggotaan Muslimat NU terdiri dari tiga macam golongan, pertama anggota biasa yaitu, perempuan Islam yang berusia 30 tahun dan atau sudah
18
Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 19 Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 20 Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB.
27
menikah, kedua anggota kehormatan adalah tokoh perempuan Islam yang bersimpati dan berkomitmen serta berkontribusi kepada Muslimat NU, dan yang ketiga anggota istimewa adalah perintis dan mantan pengurus yang berjasa kepada Muslimat NU.21
Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 2010-2015, sebagai berikut:
Dewan Penasehat
: Hj. Aisyah Mardani Sidiq Fauzi Hj. Saidah Said Hj. Romlah Adnan Hj. Aisyah Ahmad Hj. Umamah
Pimpinan Harian : Ketua
: Hj. Fatimah Bishri, BA
Ketua I
: Dra. Chaeroni AR
Ketua II
: Dra. Ida Mas‟amah
Sekretaris
: Fatmah, S.Pd
Sekretaris I
: Hj. Marwani
Bendahara
: Tsana Pujiati Sidiq
Bendahara I
: Hj. Rosani
Bidang-Bidang : 1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Dra. Hj. Husnah Hj. Habibah Hj. Nunung Hj. Asiah, S.Ag 21
Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU, (Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat NU, 2012), h. 19.
28
2. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi
: Dra. Hj. Aenah Hj. Busyroh Dra. Umi Zakia Yuni Handayani
3. Bidang Sosial, Kependudukan
: Umroti
dan Lingkungan Hidup Ismiati Hj. Muntamah Hj. Badriah 4. Bidang Kesehatan
: Ida Amalia Hj. Aminah, S.Ag Dra. Hj. Umanah Zurqoh Mulyati
5. Bidang Dakwah
: Hj. Marzukoh Hj. Masroh Hj. Anis Khoirunnisa Dra. Hj. Sahlah
6. Bidang Ekonomi, Koperasi dan
Agrobisnis
: Hj. Nining
Hj. Miskiah
Jamilah Hj. Hasuro 7. Bidang Tenaga Kerja
: Fauziah Maryati Hj. Ida Farida, S.Ag Hj. Munaya, S.Pd
29
B. Visi dan Misi Muslimat Nahdlatul Ulama Muslimat NU merupakan organisasi yang bertujuan menyadarkan para perempuan Islam Indonesia akan kewajibannya, supaya menjadi ibu yang sejati, sehingga mereka dapat turut memperkuat dan membantu pekerjaan NU dalam menegakkan agama Islam. Oleh karena itu misi Muslimat NU adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang bertaqwa, berbangsa dan bernegara, khususnya perempuan yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai pribadi, anggota masyarakat sesuai ajaran Islam. Visi didirikannya Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan, ialah sebagaimana yang ada di dalam Anggaran Dasar Muslimat NU pada Bab IV Pasal 6, yaitu menjiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jama‟ah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di ridhai Allah SWT untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera berkualitas. Sesuai Firman Allah SWT yang menjadi landasan organisasi Muslimat NU dan Ayat tersebut sekaligus telah menjadi motto dari organisasi Muslimat NU, yaitu dalam surat an-Nahl: 97 sebagai berikut:
ۖ “barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Kami berikan mereka suatu hayaatanthoyyibah dan akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan” (an-Nahl/16: 97). Seseorang telah resmi dinyatakan sebagai anggota Muslimat NU apabila menyetujui pedoman, aqidah dan asas serta Visi Misi Muslimat NU serta selalu aktif melaksanakan tugas dan meneruskan perjuangan, sehingga tujuan yang
30
diamanatkan dalam kongres Muslimat NU dapat terwujud dengan baik. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: 1. Berpartisipasi dalam usaha dan kegiatan yang diselenggarakan Muslimat NU. 2. Menjaga nama baik organisasi. 3. Membangun, mengembangkan dan memelihara Ukhuwah Islamiyah. 4. Membayar iuran anggota setiap bulan. Muslimat NU terdapat dalam AD/ART BAB II pasal 2 disebutkan Muslimat NU berpedoman pada Al-Qur‟an, As-sunnah, Al-Ijma‟ dan Al-Qiyas. Organisasi Muslimat NU memiliki ciri khas yaitu nilai-nilai yang ditanamkan kepada semua anggotanya, berupa nilai-nilai moral untuk membina masyarakat dengan tujuan kesejahteraan bangsa khususnya kaum perempuan. Ikhlas dalam bertugas di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kesehatan, agama. Spesifik dari Muslimat yaitu membentuk perempuan-perempuan yang bermar‟atus sholihah.22 Muslimat berusaha menjadikan para anggotanya sebagai manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
C. Aktivitas Muslimat NU Muslimat NU memiliki potensi yang sangat besar di beberapa bidang, maka sebagai organisasi Muslimat NU menjalankan berbagai kegiatan yang meliputi bidang-bidang yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan kesehatan dan lain sebagainya. Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta memiliki perhatian besar 22
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11 Desember 2015, pukul: 14.39 WIB.
31
yang tengah berkembang menjadi isu penting di lingkungan masyarakat, sehingga banyak hal yang diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.23 Muslimat NU memilki komitmen terhadap peningkatan kualitas perempuan Muslimah yang istiqomah24, untuk itu program kerja dibuat dan dibagi dalam beberapa bidang termasuk bekerjasama dengan instansi lain untuk lebih meningkatkan kualitas program kerja. Berikut bidang-bidang yang digeluti oleh Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan.
1. Bidang Dakwah Dakwah adalah sistem yang paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas sebagai hamba Allah untuk beramar ma‟ruf nahi munkar. Dalam bidang keagamaan atau dakwah, kegiatan tersebut sangat erat di kalangan Muslimat NU. Maka, Muslimat NU mempunyai susunan program kerjanya dalam bidang dakwah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT dengan bentuk mempelajari serta mengamalkan pemahaman keagamaan (Islam Ahlisunnah Wal Jama‟ah) kepada umat terutama pada pribadi-pribadi Muslimat NU. 2. Menyelenggarakan pelatihan teknis-teknis dakwah, guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas da‟iyah sesuai kebutuhan zaman (dakwah bil lisan dan bil hal). 3. Mengadakan istigosah secara bergilir (Majelis Dzikir Annisa).
23
Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 24 Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga, Profil Mitra Kerja Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (Jakarta: BKKBN, 2011), h. 107.
32
4. Mengadakan pelatihan dakwah bekerjasama dengan lembaga dakwah dan instansi terkait. 5. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah lainnya dalam rangka memperluas jaringan dakwah dan saling tukar informasi dan pengalaman. Kegiatan dakwah diadakan rutin di setiap Cabang Muslimat termasuk Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan. Mengadakan pengajian di kalangan masyarakat NU dan juga masyarakat pada umumnya. Dalam bidang dakwah Muslimat NU tidak jauh berbeda dengan Ta‟lim lainnya, pertemuan rutinnya per dua bulan sekali diisi dengan masalah kemushlimatan dan aswaja, itu untuk tingkat cabang. Membahas berbagai persoalan agama dan siraman rohani dengan cara lisan. Biasanya diadakan di tempat pengurus yang mempunyai lembaga karena Muslimat NU tidak mempunyai Sekretariat Muslimat NU.25 Pembahasan dalam Ta‟lim yang diadakan Muslimat NU Jakarta Selatan yaitu ceramah mengenai kehidupan sehari-hari, peran perempuan dalam ajaran Islam serta mengenai hal lainnya. Dalam Ta‟lim Muslimat NU juga mengadakan penyuluhan KB, memberikan manfaat dan efek dari penggunaan KB kepada ibuibu dan kami juga bekerja sama dengan Pimpinan Pusat Muslimat untuk memberikan pengarahan tentang Keluarga Berencana karena itu juga termasuk program inti dari Muslimat NU.26
2. Bidang Pendidikan
25
Fatimah Bishri, Ketua PC Muslimat NU Jakarta Selatan. Wawancara Pribadi, Jakarta 26 November 2015, pukul: 11.00-12.00 WIB. 26 Fatimah Bishri, Ketua PC Muslimat NU Jakarta Selatan. Wawancara Pribadi, Jakarta 26 November 2015, pukul: 11.00-12.00 WIB.
33
Pendidikan adalah kebutuhan pokok dari suatu bangsa, untuk itu Muslimat NU sebagai figur seorang ibu merasa terpanggil dan kewajiban untuk mencerdaskan bangsa dengan berkiprah di masyarakat baik sebagai anggota masyarakat atau sebagai pribadi seorang ibu. Dalam Jami‟yah NU, ada lembaga tersendiri yang menangani bidang pendidikan, yaitu Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU. Melalui lembaga otonom ini kegiatan pendidikan di kalangan warga NU dikelola. Muslimat NU secara fungsional dan organisasional memiliki bidang yang disebut Bagian Pendidikan. Salah satu yang dilakukan Muslimat adalah mempertinggi kecerdasan kaum wanita tentang ajaran Islam dan lain-lainnya.27 Dalam bidang lain yang menjadi konsentrasi Muslimat NU adalah pendidikan, khususnya untuk kaum perempuan dan anak-anak. Bahkan bidang ini merupakan konsentrasi utama Muslimat, yang memang secara sosial-budaya berbasis masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, Muslimat NU kemudian berusaha menggerakan seluruh Pimpinan Wilayah dan Cabang untuk sama-sama mendirikan lembaga pendidikan, dalam rangka memberi pelayanan pendidikan khususnya untuk warga Muslimat.28 Muslimat NU telah mendirikan “Yayasan Pendidikan Muslimat”. Programnya meliputi pendidikan formal dan pendidikan non formal. Muslimat NU mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak di setiap ranting. Muslimat NU memandang Taman Kanak-Kanak adalah lembaga pendidikan yang pertama membimbing dan membina rohani dan jasmani untuk perkembangan anak di 27
Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa, (Jakarta: Pucuk Pim[inan Muslimat NU, 1996), h. 30-31. 28 Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurahman, Tentang Perempuan Islam: Wacana Dan Gerakan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama IKAPI & PPIM IAIN Jakarta, 2004), h. 104.
34
bawah tujuh tahun secara sistematis. Karena peran guru TK sangat diperlukan pada saat itu, dirasa perlu mencetak guru TK Muslimat NU yang memenuhi syarat untuk dapat menjangkau perkembangan TK selanjutnya. Pada tahun 1951, Pimpinan Pusat Muslimat NU mengadakan kursus Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak bertempat di Surakarta, Jawa Tengah dan diikuti oleh CabangCabang yang berminat, dengan tugas belajar selama satu tahun.29 Kegiatan dalam bidang pendidikan yaitu pembinaan guru, dan pembinaan itu berkaitan dengan kurikulum yang berhubungan dengan kemuslimatan, sering juga mengadakan lomba-lomba untuk tingkat PAUD.30 Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan Muslimat merencanakan program sebagai berikut: 1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Muslimat NU dengan memanfaatkan dan menggali potensi yang dimiliki oleh Muslimat NU baik secara moril maupun materil. 2. Mengelola dan mengembangkan pendidikan yang dikelola Muslimat NU, dengan bentuk menanamkan sejak dini kepada para pengelola dan guru tentang aswaja dan pengetahuan-pengetahuan yang lain terutama pada lembaga pendidikan pra sekolah (TK/RA, TPA/TPQ). 3. Mengadakan pelatihan kader tingkat cabang dan ranting. 4. Mengadakan penataran metode iqro untuk guru-guru TPA/TPQ. 5. Mengadakan penataran guru-guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
29
http://jejakislam.net/Muslimaat NU: Dedikasi untuk Negeri, (Akses, 12 Januari 2016, pukul: 10.16 WIB). 30 Fatimah Bishri, Ketua PC Muslimat NU Jakarta Selatan. Wawancara Pribadi, Jakarta 26 November 2015, pukul: 11.00-12.00 WIB.
35
6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, di bidang pendidikan baik intern Muslimat NU, Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU dan instansi-instansi lembaga terkait. Pengurus dan anggota Muslimat NU Jakarta Selatan masing-masing memiliki kurang lebih berjumlah 30 lembaga pendidikan di Jakarta Selatan, berikut adalah sebagian data yayasan pendidikan dan Majelis Ta‟lim yang tercatat: Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bintang Harapan Babul-Khoirot
Alamat Lembaga
Kepemilikian / Penanggungjawab
Jl. H. Kamang P. Labu Jak-Sel Jl. Lebak Bulus I Cilandak Jak-Sel
Hj. Rubiati Yuyun Yunita
Taman Kanak-Kanak (TK) TK Islam Amanah
Jl. H. Kamang P. Labu Jak-Sel
Hj. Nurhayris M.Pd
Jl. Fatmawati P. Labu Cilandak JakSel Jl. Telormas Cilandak Jak-Sel Jl. Karang Tengah Raya Cilandak JakSel Pancoran
Hj. Fatimah Bishri
Jl. Gandaria IV Jagakarsa Jl. Kahfi I Jagakarsa Jak-Sel Jl. K. Asembaris Tebet
Hj. Khoriyah S.Pd
Raodhotul Athfal (RA) RA. An-Ni‟mah
RA. Al-Hurriyah RA. Nurul Huda
Tarbiyatul Islamiyah RA. Al – Hasanah RA. Al – Makmur RA. Al – Amin Himpunan Majelis Ta’lim
Hj. Munayah S.Pd Dra. Saidah
Hj. Miskiyah S.Pd
Dra. Hj. Latifah
36
MT. Al – Karimi
Jl. Karang Tengah No. 9 Rt005/04
Hj. Muronih
MT. An – Nur
Jl. Pertanian Rt005/04
Hj. Mahyanih
MT. Al - Hasanah
Jl. Gandaria IV Jagakarsa Jak-Sel
Hj. Khoiriyah S.Pd
MT. Al – Amin
Jl. K. Asem Baris Tebet
Dra. Hj. Latifah
MT. Nurur Rahmah
Jl. Tebet Timur I No. 16
Siti Aminah S.Pd
3. Bidang Kesehatan Kepedulian sosial kondisi sehat rohani dan jasmani adalah kebutuhan pokok serta kondisi yang harus selalu dipelihara dan diperhatikan, untuk merealisasikan pemerataan pelayanan kepada masyarakat perlu dilaksanakan dan dikembangkan pemahaman serta pelayanan perbaikan gizi, lingkungan yang sehat dan bersih. Muslimat NU berperan aktif di lingkungan masyarakat berkaitan dengan pembinaan gerakan program Keluarga Berencana. Muslimat NU membentuk Yayasan Kesejahteraan Muslimat pada 11 Juni 1963. Yayasan ini telah mengelola rumah bersalin/BKIA/Klinik KB dan panti asuhan yatim piatu.31 Pada 1967 Muslimat NU mengadakan sosialisasi dengan cara melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama, Ulama melakukan training menjelaskan program ini dari sisi agama, dan sosial. Muslimat NU mengadakan pengajian sekaligus memberikan motivasi tentang program Keluarga
31
http://jejakislam.net/Muslimaat NU: Dedikasi untuk Negeri, (12 Januari 2016, pukul:
10.06 WIB).
37
Berencana kepada anggotanya di Majelis Ta‟lim.32 Muslimat NU memberikan infomasi manfaat menggunakan alat KB. Muslimat NU berupaya membangun keluarga mashlahah dengan ikut serta menyukseskan program Keluarga Berencana. Bagi Muslimat NU program ini termasuk dalam masalah kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan bersama. Program Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah tahun 1957, memperoleh tanggapan positif dari Muslimat NU pada tahun 1968. Kegiatan Muslimat NU yang tercatat dalam rancangan program kerja Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan 2010-2015 adalah mengadakan penyuluhan tentang Keluarga Berencana kepada masyarakat maupun Jama‟ah Muslimat NU. Muslimat NU menjalin kerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1 Juni 1973 adalah salah satu cara untuk menyukseskan program Keluarga Berencana. Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan Melakukan penyuluhan KB berdasarkan rancangan program kerja yang dikeluarkan Pimpinan Wilayah Muslimat NU DKI Jakarta. Secara umum Jama‟ah Muslimat NU mendukung program KB, dan ikut serta menyukseskan program tersebut.33 Bentuk kegiatan Muslimat NU DKI dalam mendukung program Keluarga Berencana adalah sebagai berikut: 1. Mengadakan pelatihan pada penyuluh Keluarga Berencana. 2. Mengikuti kegiatan BKKBN.
32
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11 Desember 2015, pukul: 14.54 WIB. 33 Fatimah Bishri, Ketua PC Muslimat NU Jakarta Selatan. Wawancara Pribadi, Jakarta 26 November 2015, pukul: 11.00-12.00 WIB.
38
3. Muslimat juga menjadi tenaga penyuluh ke lapangan. 4. Mempelajari materi yang diberikan oleh BKKBN. 5. Memberi arahan cara menggunakan KB dan disampaikan kepada masyarakat. 6. Penataran tentang pengetahuan program KB.34 Dengan demikian Muslimat NU menjalankan semua program kerja yang telah tersusun dengan baik, untuk mencapai tujuan yang murni dan mulia yaitu menyadarkan para perempuan Indonesia akan hak dan kewajibannya agar menjadi ibu sejati, ibu yang shalihah, sehingga dapat memperkuat dan membantu NU dalam menegakkan syariat Islam.
34
Hizbiyah Rochim, Ketua Muslimat NU DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta, 10 September 2015, pukul: 11.10-12.00 WIB.
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KELUARGA BERENCANA
A. Dasar Penerapan Program KB Kebijakan kependudukan yang menyangkut kelahiran, negara-negara di dunia dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok pronatalis dan kelompok antinatalis. Kelompok pronatalis merupakan kelompok negara yang mendukung fertilitas tinggi dari penduduk mereka. Hal ini baik karena anggapan bahwa penduduk mereka kurang banyak dibandingkan dengan sumber daya alami yang perlu dikelola. Sebaliknya, kelompok antinatalis merupakan kelompok negara yang mendukung fertilitas rendah atau yang sedang berupaya menurunkan fertilitas dari penduduk mereka. Negara-negara berkembang dari kelompok inilah yang mempunyai dan sedang menjalankan program nasional Keluarga Berencana.1 Oleh karena itu, negara Indonesia adalah salah satu negara yang pemerintahnya membuat kebijakan tentang kependudukan dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk membangun dan mensejahterakan bangsa. Program
kependudukan
merupakan
bagian
yang
integral
dari
pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia dalam keseluruhan. Pelaksanan program Keluarga Berencana merupakan tugas nasional pemerintah RI yang cukup besar, berhasil atau tidaknya pelaksanaan program Keluarga 1
Said Rusli, Pengantar Ilmu Kependudukan, (Bogor: LP3ES, 2012), h. 193-194.
39
40
Berencana ini menentukan pula berhasil atau tidaknya perwujudan cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan bangsa Indonesia.2 Kebijakan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan serta diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Kebijakan dan program-program kependudukan yang meliputi antara lain adalah pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian ibu dan anak, tenaga kerja yang seimbang perlu ditingkatkan. Program Keluarga Berencana bertujuan ganda, ialah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat sejahtera dengan pengendalian kelahiran dan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia.3
1. Sejarah KB Pemerintah Indonesia memberi perhatian terhadap masalah kependudukan telah dimulai sejak ditandatanganginya deklarasi mengenai kependudukan oleh para pemimpin dunia termasuk Presiden Soeharto pada tahun 1967. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan masalah yang harus ditanggulangi karena mengecilkan arti pembangunan
dalam
bidang
ekonomi.
Untuk
melaksanakan
kebijakan
kependudukan, pemerintah telah mencanangkan berbagai program salah satunya
2
Amrah Muslimin, Keluarga Berencana (Pantangan Berkala) Aspek masalah Kependudukan, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986), h. 24-25. 3 Amrah Muslimin, Keluarga Berencana (Pantangan Berkala) Aspek masalah Kependudukan, h. 26.
41
adalah program Keluarga Berencana (KB).4 Keluarga Berencana dimulai dari suatu organisasi yang murni berstatus swasta pada tahun 1957, kemudian menjadi organisasi semi pemerintah pada 1968 dan tahun 1970 menjadi organisasi resmi pemerintah sebagai pelaksana dan pengelola program KB nasional sampai dengan era baru saat ini.5 Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan KB telah dimulai pada tahun 1957 oleh kelompok swadaya bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia yang bekerja di bawah naungan International Planned Parenthood Federation (IPPF). PKBI memberikan pelayanan dan konsultasi mengenai pengaturan kelahiran, di samping perawatan kesehatan ibu dan anak. Program Keluarga Berencana berkembang pesat sejak dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun 1968 berdasarkan Inpres No. 26/1968. Kemudian pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilakukan pada tahun 1970 dengan dikeluarkannya Keppres No. 8/1970.6 Setelah pembentukkan BKKBN, pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, dan berpartisipasi dengan pemuka agama dan masyarakat menyusun berbagai program untuk mensosialisasikan Keluarga Berencana di Indonesia.7 BKKBN berfungsi sebagai koordinator atas penyelenggaraan program KB nasional, sedangkan pelaksanaan program dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana yang mempunyai tugas menjalankannya, mengembangkan usaha-usaha KB sesuai
4
BKKBN & Kementrian Kesehatan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012, (Jakarta: BKKBN, 2013), h. 3. 5 BKKBN, Informasi Dasar; Era Baru Program keluarga Berencana Nasional, (Jakarta:BKKBN, 2001). h. 2. 6 Said Rusli, Pengantar Ilmu Kependudukan, (Bogor: LP3ES, 2012), h. 200. 7 BKKBN&Kementrian Kesehatan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 201, h. 3
42
dengan garis-garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam ruang lingkup serta bidangnya masing-masing, dan wajib menyampaikan laporanlaporan berkala tentang kegiatan-kegiatan kepada ketua BKKBN.8 Proses-proses kependudukan tidak berlangsung dalam kevakuman sosial. Kelahiran, kematian dan perpindahan merupakan bagian dari berfungsinya manusia yang peka terhadap pola struktur sosial dan mempengaruhi sifat kehidupan sosial.9 Melangkah diluar hubungan mekanis antara unsur-unsur modernisasi, proses-proses kependudukan dan memisahkan mekanisme khusus yang
menyebabkan
perubahan
kependudukan,
manusia
mungkin
dapat
menghindari perubahan-perubahan struktur sosial untuk mempengaruhi dan mengendalikan proses kependudukan secara langsung. Faktor utama dalam hubungan antara pendidikan dan penurunan fertilitas selama modernisasi adalah mendapatkan pengetahuan kontrasepsi.10 Program Keluarga Berencana diyakini telah berkontribusi terhadap penurunan
tingkat
kelahiran
dan
tingkat
kematian,
yang
selanjutnya
mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk terutama di negaranegara berkembang, termasuk Indonesia. Selanjutnya di negara-negara dengan tingkat kelahiran dan tingkat kematian tinggi, akses terhadap informasi dan pelayanan KB dianggap penting, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan,
8
BKKBN, Profil Perkembangan Pelaksanaan Program KB di Indonesia 2000-2005, (Jakarta: BKKBN, 2006), h. 53. 9 Calvin Goldscheider, Populasi, Modernisasi, Dan Struktur Sosial, (Jakarta: CV. Rajawali, 1971), h. 115. 10 Calvin Goldscheider, Populasi, Modernisasi, Dan Struktur Sosial, h. 124.
43
terutama tujuan penurunan kemiskinan dan penurunan kematian ibu dan anak usia balita.11
2. Undang-Undang Tentang KB Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga tidak luput dari kendala kependudukan. Berbagai program pembangunan telah dan sedang dilaksanakan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut. Pemerintah berupaya dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 UU No. 10/1992 yang masing-masing menyatakan hal berikut: “Perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk serta pengarahan mobilitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan ketahanan nasional serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dan mengangkat harkat dan martabat manusia dalam segala matra kependudukannya. Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kualitas, kuantitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.”12 Untuk mewujudkan pembangunan Keluarga Sejahtera, pemerintah menetapkan
kebijaksanaan
upaya
penyelenggaraan
Keluarga
Berencana.
Penegasan dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1992, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana adalah upaya untuk membentuk keluarga kecil yang sejahtera. Pembangunan keluarga kecil sejahtera mempunyai tahapan, baik menyangkut
11
Sri Moertiningsih Adioetomo dan Omas Bulan Samosi, Tim Penulis Lembaga Demografi UI, Dasar-Dasar Demografi, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 175. 12 Thomas Soebroto, Tanya Jawab (UU No. 10 Tahun 1992) Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, (Semarang: Dahara Prize, 1993), h. 31.
44
sasaran, maupun kegiatan dan dimensi waktu. Kebijaksaan yang dimaksud berhubungan dengan penetapan, mengenai jumlah ideal anak, jarak kelahiran, usia ideal perkawinan dan usia ideal untuk melahirkan.13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Antara lain melalui program Keluarga Berencana yang berusaha untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.14 Tertera pula dalam Pasal I yaitu Keluarga Berencana adalah suatu upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan mengambil alih menjadi program pemerintah dan menetapkan program KB sebagai program pembangunan nasional yang termasuk dalam program pembangunan lima tahunan. Untuk melaksanakan dan mengelola program Keluarga Berencana nasional pemerintah membentuk BKKBN dengan pertimbangan bahwa program perlu ditingkatkan. Pelaksanaan program perlu mengikutsertakan seluruh masyarakat dan pemerintah secara maksimal serta diselenggarakan secara teratur, terencana dan terarah demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Keppres Nomor 8 Tahun 1970 wilayah program meliputi enam
13
Thomas Soebroto, Tanya Jawab (UU No. 10 Tahun 1992) Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, h. 44. 14 Badan keluarga Berencana Nasional, Dua Dasawarsa Gerakan KB Nasional, (Jakarta:BKKBN, 2005). h. 8.
45
propinsi di Jawa dan Bali. Berikut adalah Keputusan Presiden mengenai pelaksanan prgram Keluarga Berencana: 15 1. BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1972, dalam Keppres ini BKKBN menjadi Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dengan fungsi membantu presiden dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah di bidang program KB nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional. 2. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1978, kedudukan BKKBN tetap sebagai lembaga pemerintah nondepartemen yang berada di bawah dan betanggung jawab kepada Presiden dengan tugas pokok mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan program Kependudukan. 3. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1983, program KB nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, dengan cara mengendalikan kelahiran untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia. 4. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 1993, kebijaksanaan umum pengelolaan program dan mengkoordinasikan pelaksanaan mengembangkan dan memantapkan peranserta masayarakat dan istitusi masyarakat, serta menyelenggarakan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan secara terpadu bersama institusi terkait unit pelaksana dan pelaksana. 5. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2000, BKKBN mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program KB nasional, Pembangunan Keluarga Sejahtera, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat, meningkatkan kualitas program KB nasional dan pembangunan KS serta pemberdayaan perempuan secara terpadu bersama instansi terkait. 6. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000, dalam rangka pengelolaan Program KB nasional dan Pembangunan KS dapat berlangsung secara komprehensif, efektif dan efisien pada berbagai tingkatan wilayah, maka dipandang perlu untuk meneruskan, mempertahankan dan meningkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan dengan lebih memantapkan peranserta semua pihak, pemerintah dan masyarakat. 7. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001, dalam Keppres ini dikukuhkan kembali bahwa BKKBN tetap mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan 15
Badan keluarga Berencana Nasional, Informasi Dasar-Era Baru Program Keluarga Berencana Nasional, (Jakarta:BKKBN, 2001), h. 3.
46
Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terbagi dalam dua macam yaitu, kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kebijakan umum yang ditetapkan dalam program Keluarga Berencana nasisonal adalah usaha mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi, serta memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan produksi yang berwawasan gender melalui peningkatan partisipasi pria dalam meningkatkan
derajat
kesehatan
reproduksi
remaja serta
upaya
pemberdayaan keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat.16 Sedangkan kebijakan khusus adalah upaya meningkatkan program Keluarga Berencana dengan tujuan terwujudnya keluarga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera. BKKBN memulai kerjasama dengan Muslimat NU pada tanggal 1 Juni 1973 melalui surat kesepakatan bersama yang telah ditandatangani dalam jangka lima tahun oleh kedua belah pihak Nomor: 001/KSM/G2/1973 tentang peningkatan program kependudukan dan KB nasional melalui fasilitas Muslimat Nahdlatul Ulama.17 Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan program Kependudukan dan KB Nasional terutama bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS-I melalui fasilitas Muslimat Nahdlatul Ulama dan fasilitas program lainnya. Kegiatan dalam kesepakatan bersama tersebut mencakup ruang lingkup sebagai berikut:
16
Badan keluarga Berencana Nasional, Informasi Dasar-Era Baru Program Keluarga Berencana Nasional, h. 14. 17 Risfan Suyedi, dept. Analisis Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah, Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2015 Pukul: 11.20 WIB.
47
1. Kegiatan Advokasi, Konseling, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta Promosi Program Kependudukan dan KB Nasional. 2. Kegiatan
pengembangan
Institusi
Masyarakat
pengelola
program
Kependudukan dan KB Nasional. 3. Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB bagi pengelola Muslimat Nahdlatul Ulama. 4. Penyediaan sarana pelayanan program Kependudukan dan KB Nasional melalui Fasilitas Muslimat NU, termasuk alat/obat kontrasepsi untuk Keluarga Pra Sejahtera dan KS-I. 5. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas bagi masyarakat. 6. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan ketahanan keluarga dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) di lingkungan Muslimat NU. 7. Pengembangan program pendidikan kependudukan melalui peran lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Muslimat NU dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan. Kerjasama tersebut berisi tentang tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak, BKKBN bertugas menyediakan dan memfasilitasi program yang akan dilaksanakan, sedangkan Muslimat NU bertugas menyelenggarakan program yang telah dipersiapkan oleh BKKBN. Tugas dan tanggung jawab tersebut bertujuan agar program berjalan dengan baik dan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.
48
B. Dampak Kebijakan Program KB Perkembangan kebijakan bidang kependudukan dan Keluarga Berencana pasca pemerintahan Orde Baru mengalami perubahan di mana masalah kependudukan dan Keluarga Berencana tidak lagi mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional sehingga banyak kebijakan dan aturan berubah. Dampak dari UU N0 32 Tahun 2004, maka sebagian urusan pemerintahan di bidang KB diserahkan kepada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota. Oleh Karena itu, kelembagaan dan sumber daya (personil, peralatan dan pembiayaan) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kepadatan penduduk yang semakin tinggi di suatu daerah akan berakibat tinggi pula tekanan penduduk terhadap sumber daya di daerah yang bersangkutan. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dampak buruk bagi Negara Indonesia apabila terjadi kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dengan adanya program Keluarga Berencana diharapkan dapat menekan angka kepadatan penduduk. Keberhasilan program Keluarga Berencana di Indonesia bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Hal itu terbukti dari pengakuan masayarakat maupun lembaga-lembaga internasional melalui penghargaan yang mereka berikan. Lebih dari itu, sumbangan gerakan ini kepada pembangunan secara keseluruhan juga tidak dapat dikecilkan. Program Keluarga Berencana sejak awal telah mencanangkan beberapa tujuan yang terbukti mampu mengubah arti penduduk sebagai beban menjadi aset sumber daya manusia bagi pembangunan. Dengan
49
menekan pertumbuhan, menyeimbangkan persebaran, mengurangi kepadatan dan menyelaraskan struktur umur penduduk, gerakan Keluarga Berencana telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberlangsungan proses pembangunan.18 Pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan kependudukan ditujukan untuk pembangunan sumber daya manusia, baik masa kini maupun masa mendatang. Pola pembangunan Indonesia dalam Pasal 33 UUD 1945 yang memberi arah bahwa pembangunan ekonomi untuk menuju kesejahteraan sosial. Kata kunci pembangunan di Indonesia adalah kualitas SDM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang dikembangkan selama ini tidak berdampak positif terhadap kualitas SDM.19 Kemajuan suatu bangsa dimuka bumi ini sangat ditentukan oleh warga negara atau penduduknya. Banyak negara yang wilayahnya cukup luas dengan penduduk sedikit, ternyata kondisi penduduknya rata-rata hidup dalam kesejahteraan yang rendah. Sebaliknya ada negara yang wilayahnya sempit, dengan penduduk yang banyak/padat, namun merupakan bangsa yang maju dan kondisi penduduknya rata-rata hidup dalam tingkat kesejahteraan yang tinggi. Pada kenyataan lain yang banyak ditemui adalah negara yang berpenduduk padat, baik wilayahnya luas atau sempit, yang kondisi kesejahteraan hidup penduduknya
18
Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 25 Tahun Gerakan Keluarga Berencana, (BKKBN, Jakarta, 1995), h.103. 19 Suandi, Kajian Keterkaitan Sosio Demografi Dan Program Keluarga Berencana Dengan Kesehatan Reproduksi Untuk Mewujudkan Pembangunan Kependudukan Berkelanjutan, (Jurnal: Pusat Penelitian Kependudukan – Universitas Jambi dan BKKBN, 2011), h. 1.
50
cenderung rendah.20 Kondisi seperti itu tentu berdampak besar pada bidang kehidupan lainnya. Program Keluarga Berencana diyakini telah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kelahiran dan kematian, yang selanjutnya dapat menekan tingkat pertumbuhan penduduk, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Keberhasilan program tersebut
juga
berdampak pada demografi Indonesia, karena memungkinkan menurunnya jumlah penduduk. Pada tingkat keluarga, dengan jumlah anak lebih sedikit karena berKB, keluarga lebih mampu untuk menabung dan orang tua mampu bekerja lebih produktif serta mengalokasikan pendapatan untuk kesehatan dan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak mereka. Pada tingkat wilayah, hal ini dapat meningkatkan perekonomian.21 Muslimat NU sangat menyadari bahwa menjaga jarak kelahiran bertujuan untuk kesehatan, kesejahteraan, serta agar orang tua dapat membina keluarga dengan baik dan benar. Dampak positif program Keluarga Berencana terhadap anak yakni dari segi pendidikan, kesehatan, agama, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sejahtera dunia dan akhirat.22
20
Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Manusia Berkualitas, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), h. 12. 21 Sri Moertiningsih Adioetomo, dan Omas Bulan Samosir, Tim Penulis Lembaga Demografi UI, Dasar-Dasar Demografi, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 175-176. 22 Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11 Desember 2015, pukul: 14.57 WIB.
BAB IV RESPON MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KB
A. Pandangan Muslimat NU 1. Agama Islam memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Mayoritas Ulama berpendapat hukum program Keluarga Berencana harus dikembalikan kepada hukum asal sesuai dengan kaidah fiqih yang berlaku bahwa pada dasarnya segala sesuatu/ atau perbuatan adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.1 Ulama mengatakan program Keluarga Berencana menurut yang menerimanya, merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi yang kuat di masa yang akan datang.2 Keluarga Berencana merupakan pemenuhan dari seruan QS: an-Nisa: 9 yang berbunyi:
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (anNisa/4 :9) Dalam perspektif Islam Keluarga Berencana itu dibolehkan, tetapi ada batasan dalam hal tersebut boleh atau tidaknya dilakukan. Ada dua istilah dalam islam tentang KB yaitu “Tahdidun Nasl” dan “Tandzimul Nasl”. 1
Aminudin Yakub, KB Dalam Polemik-Melacak Pesan Substantif Islam, (Jakarta: PBB UIN dan KAS, 2003), h. 11. 2 Aminudin Yakub, KB Dalam Polemik-Melacak Pesan Substantif Islam, h. 15.
51
52
1. Tahdidun Nasl ( )تحديد النسلartinya membatasi keturunan, metode yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah kelahiran anak sesuai dengan kondisi dan situasi dari suami istri. Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat” (HR. Ibnu Hibban 9/338, dishahihkan oleh syaikh Al-Albani dalam Irwa‟ no. 1784). 2. Tandzimul Nasl ( )تنظيم النسلartinya mengatur keturunan, metode ini menitik beratkan tanggung jawab orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, dan sejahtera walaupun bukan dengan cara membatasi jumlah anggota keluarga. Dalam Islam yang diperbolehkan adalah Tandzimul Nasl yaitu mengatur keturunan atau memberi jarak kelahiran.3 Hal ini bertujuan menghindari resiko buruk yang dapat terjadi kepada kaum perempuan apabila melahirkan tidak dengan cara mengatur jarak kelahiran dengan baik, seperti dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 195 sebagai berikut:
ۛ
ۛ
“janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (al-Baqarah/2: 195). Dalam hal ini Muslimat NU tidak bertentangan karena program Keluarga Berencana bermaksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang baik untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umatnya. Muslimat NU memandang program Keluarga Berencana adalah tidak membatasi
3
Yani‟ah Wardani, Ketua VI Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 08 Oktober 2015, Pukul: 11.35 WIB.
53
atau mencegah tetapi mengatur jarak kelahiran (Tandzimul Nasl) agar lebih teratur, karena apabila membatasi termasuk dosa dalam Islam maka, Muslimat NU mengupayakan agar kehidupan menjadi lebih baik dan mencerdaskan keturunan manusia, jadi tugas tersebut adalah sangat mulia.4 Proses sosialisasi program Keluarga Berencana sejak awal telah melibatkan para pemuka agama. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka otomatis proses itu juga melibatkan individu atau tokoh yang beragama Islam. Pada awal tahun 1970-an, sejumlah tokoh Islam dan Ulama mulai berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Dari pihak NU, tercatat nama Ny. H. Wahid Hasyim, isteri mantan Menteri Agama pada awal tahun lima puluhan. Keterlibatan tokoh agama ini sangat besar artinya, pada masa-masa awal hal itu belum mendatangkan hasil yang maksimal, khususnya jika dilihat dari sudut kesediaan masyarakat luas untuk mengikuti KB. Akan tetapi, secara perlahan keterlibatan mereka secara langsung telah mulai mengubah pandangan masyarakat Islam tentang Keluarga Berencana. Sejak itulah, pada tingkat konsepsional sesungguhnya dukungan masyarakat Islam terhadap program Keluarga Berencana sudah mulai mengalir, akan tetapi manfaat lebih strategis dari dukungan mereka di masa-masa awal adalah terbukanya wacana masyarakat Islam tentang Keluarga Berencana. Di mana masalah KB sering menjadi bahan pembicaraan kalangan pemuka agama terlepas dari dimensi pro dan kontra.5
4
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11 Desember 2015, pukul: 14.52 WIB. 5 Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 25 Tahun Gerakan Keluarga Berencana, (BKKBN, Jakarta, 1995), h. 96-97.
54
Pimpinan Cabang Muslimat Jakarta Selatan ikut serta menyukseskan program Keluarga Berencana karena Muslimat NU suatu Jama‟ah yang ruang lingkupnya dakwah, menyampaikan ajaran Islam. Misi agama Islam yang tertera dalam Al-Quran menciptakan umat yang berkualitas, jadi dengan jumlah keluarga yang tidak terlalu besar akan lebih mudah membina menjadi keluarga yang berkualitas. Namun, Muslimat NU tidak menghalangi hak manusia untuk mengurangi jumlah anak tetapi Muslimat NU berusaha memberikan gambaran bahwa program Keluarga Berencana adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan.6 2. Sosial Berdasarkan kemampuan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, kemampuan memenuhi ekonominya, dan aktualisasinya di masyarakat, serta memperhatikan perkembangan negara Indonesia menuju terwujudnya keluarga sejahtera7, maka perencanaan memiliki jumlah anak penting bagi keberlangsungan sebuah keluarga. Keluarga yang berencana memungkinkan keluarga untuk dapat meningkatkan kualitas hidup. Bahkan program Keluarga Berencana dapat dipandang sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Kebutuhan seorang anak sangat banyak, selain pendidikan dan pengasuhan yang baik, anak juga membutuhkan asupan gizi yang cukup, tempat tinggal yang layak, dan jaminan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, orang tua tentu harus merencanakannya sejak awal, sebab semua kebutuhan itu tidak bisa
6
Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 7 Setiadi, Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 18.
55
dipenuhi secara tiba-tiba, karena berimplikasi terhadap kemampuan ekonomi dan tingkat pemahaman orang tua terhadap pola pendidikan dan pengasuhan anak.8 Muslimat NU dengan pemerintah kemudian saling mendukung untuk menyukseskan program Keluarga Berencana melalui kerjasamanya dengan BKKBN, karena program tersebut menekan angka kepadatan penduduk, menstabilkan perekonomian bangsa dan menciptakan keluarga yang sejahtera.9 Untuk melepaskan diri dari kesulitan kemudharatan ekonomi karena jumlah anak yang banyak, dan untuk berhati-hati terhadap pemaksaan diri dalam mencari rezeki.10 Muslimat NU memandang program Keluarga Berencana suatu upaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya kaum perempuan. Muslimat NU tergerak karena ketika orang tua memiliki banyak anak tentu akan sulit mengatur segala kebutuhan anak dalam rumah tangga. Untuk itu, Muslimat NU bekerjasama dengan BKKBN dalam upaya mengatur jarak kelahiran anak antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini Muslimat NU berpendapat bahwa proses kelahiran tidak boleh dibatasi melainkan berharap orang tua mampu mengatur jarak kelahiran anak agar terhindar dari resiko-resiko yang mengancam nyawa kaum perempuan dalam hal reproduksi seperti pendarahan bahkan kematian maka, Muslimat NU tergerak untuk memperjuangkan kaum perempuan.11 Menjauhkan resiko kesehatan bagi para ibu dan anak akibat kehamilan yang 8
Khairunnas, Panduan Konseling Pranikah; Menyiapkan Generasi Emas, (Jakarta: BKKBN, 2014), h. 65. 9 Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 10 „Abd Al-Rahim „Umran, Islam & KB, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), h. 206. 11 Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11 Desember 2015, pukul: 14.52 WIB.
56
berlebihan adalah alasan yang sangat wajar untuk menggunakan alat kontrasepsi.12 Upaya Muslimat NU dalam menyukseskan program Keluarga Berencana dengan cara melakukan penyuluhan dan tugas tersebut tertulis dalam program kerja Muslimat NU. Menjaga jarak kehamilan tidak hanya baik bagi anak, tetapi dapat menjauhkan ibu dan calon janinnya dari berbagai resiko, karena apabila tidak menjaga jarak kelahiran akan berdampak buruk.13 Program Keluarga Berencana dapat mengendalikan tingkat kepadatan penduduk bahkan perekonomian negara Indonesia yang disebabkan oleh beberapa indikator sosial seperti tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, perkiraan usia harapan hidup, indeks status kesehatan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kesertaan dalam pemilu, kepuasan hidup.14 Maka Muslimat NU bersama dengan BKKBN berupaya menyukseskan program KB dengan tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia.
B. Respon Muslimat NU Masalah kependudukan utama yang dihadapi di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi dan kurang seimbangnya penyebaran dan struktur umur penduduk. Keadaan penduduk yang demikian ini telah mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang
12
„Abd Al-Rahim „Umran, Islam & KB, h. 208. Khairunnas, Panduan Konseling Pranikah; Menyiapkan Generasi Emas, (Jakarta: BKKBN, 2014), h. 69. 14 Said Rusli, Pengantar Ilmu Kependudukan, h. 206 . 13
57
pada akhirnya dapat memperlambat tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Peranan tokoh masyarakat atau pemimpin informal sangat penting terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh, dan menggerakan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan program. 15 Masyarakat tidak langsung merespon dengan positif program Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah pada tahun 1957. Hal ini dilihat dari segi sosial, seperti kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai program KB, sehingga dalam
pelaksanaannya
sering
menimbulkan
masalah
karena
kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang manfaat program tersebut. Namun, seiring perkembangannya program Keluarga Berencana dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama di kalangan Muslimat NU. Mereka memandang bahwa program Keluarga Berencana diperbolehkan dalam agama dengan ketentuan dan persayaratan tertentu dan program KB bukanlah suatu perbuatan untuk membatasi kelahiran melainkan sebagai salah satu upaya untuk mengatur jarak kelahiran dan menekan tingkat kematian kaum ibu dan anak.16 Program Keluarga Berencana di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Sebagai salah satu bagian dari organisasi NU, Muslimat NU cukup aktif dalam melaksanakan program tersebut. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Muslimat NU yang banyak tersebar di desa-desa dan menghimpun jutaan kaum ibu. Oleh sebab itu, Muslimat
15
Eka Yuliana, Peranan Kepala Adat dalam Sosialisasi Program KB di Pampang Kelurahan Sungai Siring Samarinda, (eJournal Ilmu Komunikasi, 2013), h. 96. 16 Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa, (Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996), h. 86-87.
58
NU tergerak untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana kepada masyarakat luas. Hal ini terlihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh PB Syuriah NU pada tanggal 25 September 1969 tentang Keluarga Berencana, sebagai berikut: 1. Keluarga Berencana harus diartikan sebagai pengaturan penjarakan kehamilan untuk kesejahteraan, bukan pencegahan kehamilan untuk pembatasan keluarga. 2. Keluarga Berencana harus didasarkan atas kepentingan kesejahteraan ibu dan anak bukan karena ketakutan akan kemiskinan, kelaparan dan sebagainya. 3. Keluarga Berencana tidak boleh dilakukan dengan penguguran kandungan. 4. Tidak boleh merusak atau menghilangkan bagian tubuh suami maupun istri yang bersangkutan. 5. Keluarga Berencana merupakan masalah perseorangan (suka rela) dan bukan merupakan gerakan massal dengan ketetapan yang dipaksakan. 6. Keluarga Berencana harus mendapat persetujuan suami dan istri yang bersangkutan. 7. Keluarga Berencana harus tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan kesusilaan. 8. Supaya dijaga benar jangan sampai disalah gunakan untuk kepentingan maksiat atau tindakan amoral lain. Fatwa tersebut menunjukkan bahwa Muslimat NU sangat mendukung dan berperan aktif untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Selain itu, Muslimat NU tergerak karena menginginkan terciptanya umat yang berkualitas.17 Akan tetapi, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) jangan hanya dibebankan kepada kaum perempuan, namun juga laki-laki. peran laki-laki sebagai ayah sangat besar pula untuk membentuk karakter anak sehingga tidak hanya kaum perempuan yang dibebani tugas sebagai ibu rumah
17
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11 Desember 2015, pukul: 14.52 WIB.
59
tangga untuk mengurus anak.18 Dalam hal ini, orang tua bekerjasama meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Muslimat NU mendukung program Keluarga Berencana yaitu terbukti dengan mengadakan rapat kerja mengenai pelatihan penyuluhan Keluarga Berencana melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Muslimat NU DKI Jakarta. Muslimat NU Jakarta Selatan melakukan kegiatan penyuluhan tersebut berdasarkan perintah atau Surat Keputusan dari Pimpinan Wilayah. Pelaksanaan penyuluhan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Muslimat NU, dibagi menjadi dua angkatan yaitu angkatan I dan II dengan waktu yang berbeda, hal ini bertujuan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan kondusif.19 Muslimat NU berkontribusi dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, penulis melakukan survei lapangan mengenai respon Muslimat NU terhadap program Keluarga Berencana. Dapat diketahui dari hasil sample bahwa Muslimat NU sangat mendukung serta ikut serta mensukseskan program Keluarga Berencana dengan tujuan kesejahteraan umat. Pada umumnya kaum perempuan Muslimat NU merespon positif mengenai program Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi negara pada saat itu, di mana mulai melonjaknya jumlah penduduk, tidak stabilnya ekonomi negara yang mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, dan
18
http://www.muslimat-nu.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=613:khofifah-kb-jangan-hanya-beban-perempuan&catid=38:warta-utama&Itemid=76. (Akses 12 Januari 2016, pukul: 9.56 WIB). 19 Untuk mengetahui kontribusi Muslimat NU dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana terdapat data peserta dari berbagai Pimpinan Cabang yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah Muslimat NU DKI Jakarta, lihat lampiran.
60
meningkatnya angka kematian pada ibu dan anak. Oleh sebab itu, Muslimat NU menjalin kerjasama dengan BKKBN untuk ikut serta mendukung dan mensukseskan program Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh pemerintah, tetapi tetap mengacu kepada Al-Quran dan Hadits. Respon masyarakat terhadap kebijakan kependudukan sangat beragam. Sebagian masyarakat, baik secara individu maupun kolektif dan kelembagaan memberikan dukungan penuh atas gerakan ini. Sebagian lainnya, karena alasan sosiologis, ekonomis, atau agama, menunjukkan tingkat resistensi yang agak tinggi.20 Dari hasil responden yang penulis dapatkan di lapangan bahwa terdapat respon yang berbeda di kalangan masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat mengenai program Keluarga Berencana. Respon yang didapat adalah masih ada sebagian masyarakat yang tidak ber-KB. Namun demikian, pada kenyataannya Muslimat NU tetap gigih mensosialisasikan program tersebut dengan cara menjelaskan kepada masyarakat bahwa KB yang dimaksud bukanlah suatu upaya untuk mencegah atau membatasi kelahiran melainkan hanya menjaga jarak kelahiran demi kebaikan bersama.
20
Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 25 Tahun Gerakan Keluarga Berencana, (BKKBN, Jakarta, 1995), h. 35.
61
C. Respon Masyarakat Masyarakat merespon dengan positif bahkan mereka adalah pengguna program Keluarga Berencana, memiliki alasan yang berbeda-beda seperti berpendapat bahwa program KB merupakan suatu upaya untuk menekan angka kelahiran, merencanakan masa depan anak, mengatur jarak kelahiran antara anak pertama dengan yang selanjutnya, untuk mengurangi angka kepadatan penduduk, menciptakan umat yang berkualitas, serta menjauhkan dari resiko yang dapat membahayakan kaum ibu dan anak. Masyarakat berpendapat positif tentang program KB, karena bagi mereka program tersebut sangat baik sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, dengan upaya BKKBN bersama Muslimat NU melakukan kegiatan penyuluhan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengerti manfaat dari program Keluarga Berencana. Program tersebut diharapkan dapat menekan angka kelahiran, menekan kepadatan penduduk yang semakin melonjak setiap tahunnya, mengurangi beban masyarakat akibat ketidakstabilan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dengan cara membatasi melainkan mengatur jarak kelahiran. Untuk meningkatkan kualitas keluarga, maka perlu dilakukan pengaturan jarak kelahiran melalui keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana. Hal ini dapat dilihat dari peserta yang mengikuti program Keluarga Berencana di beberapa Kecamatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penulis mengambil data dari Badan Pusat Statistik Jakarta Selatan berjumlah empat Kecamatan yang menjadi Anak Cabang dari Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan yang
62
aktif menggunakan KB. Di bawah ini adalah data pengguna KB dari empat Kecamatan yaitu Mampang Prapatan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Jagakarsa dalam kurun waktu lima tahun 2010-2015.
1.
Mampang Prapatan Pada tahun 2013 metode kontrasepsi paling diminati adalah KB suntikan
sebesar 34,79 persen dan disusul oleh pengguna KB Pil 23,89 persen serta KB IUD dan KB lainnya, masing-masing 22,62 dan 18,69 persen.21 Dilihat dari metode kontrasepsi peserta KB aktif, tercatat pada tahun 2010-2013 jumlah peserta meningkat dengan persentase sebagai berikut:
Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi, 2010-2013 Metode Kontrasepsi Tahun (1)
IUD (2)
PIL (3)
SUNTIK (4)
LAINNYA (5)
2010
21,93%
25,11%
37,58%
15,38%
2012
21,84%
26,14%
33,95%
18,08%
2013 22,62% 23,89% Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan
34,79%
18,69%
21
Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Mampang Prapatan 2015, Koordinator Statistik Kecamatan Mampang Prapatan, (Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV Nario Sari, 2015), h .5.
63
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI di KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN (2014) Metode Kontrasepsi Kelurahan/ Village
IUD/ IUD
PIL/ Tablets
Suntikan/ Injections
Lainnya/ Others
Jumlah/ Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
425
519
705
278
1.927
1.077
1.508
1.551
646
4.782
543
500
1.372
665
3.080
503
334
562
379
1.778
361
209
268
450
1.297
2.909
3.070
4.467
2.418
12.864
1.
Bangka
2.
Pela Mampang
3.
Tegal Parang
4.
Mampang Prapatan
5.
Kuningan Barat Jumlah / Total
Sumber: Laporan Tahunan Kecamatan Mampang Prapatan
2.
Kebayoran Lama Program yang dicanangkan oleh pemerintah adalah menekan angka
kematian ibu dan bayi. Dalam upaya pencapaian ini, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas kesehatan ibu. Dilihat dari metode kontrasepsi presentase peserta KB aktif, tercatat 2012 di Kecamatan Kebayoran Lama peserta tertingi menggunakan alat kontrasepsi suntik sebesar 37 persen, disusul pengguna IUD
64
sebesar 28 persen, pil sebesar 24 persen, dan yang lainnya sebesar 11 persen.22 Di bawah ini adalah presentase peserta KB yang aktif.
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI di KELURAHAN KEBAYORAN LAMA (2012) Metode Kontrasepsi Kelurahan/ Village
IUD/
PIL/
Suntikan/
Lainnya/
Jumlah
IUD
Tablets
Injections
Others
/ Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
Pondok Pinang
1.445
1.153
1.692
512
4.802
2.
Kby. Lama Selatan
1.186
1.013
1.392
454
4.045
3.
Kby. Lama Utara
996
482
1.781
369
3.628
4.
Cipulir
1.390
1.231
1.355
264
4.240
5.
Grogol Selatan
1.135
927
1.435
396
3.893
6.
Grogol Utara
1.352
1.326
1.485
854
5.017
Jumlah / Total
7.208
5.682
9.057
2.753
24.700
Sumber: PLKB Kecamatan Kebayoran Lama
3.
Kebayoran Baru Pada tahun 2014 di Kecamatan Kebayoran Baru terdapat 10.613 peserta
KB aktif. Alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh peserta di Kecamatan Kebayoran Baru adalah KB IUD dengan jumlah peserta sebanyak 3.891 PUS
22
Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Kebayoran Lama 2015, Koordinator Statistik Kecamatan Kebayoran Lama, (Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV Nario Sari, 2015), h. 5.
65
(Pasangan Usia Subur). Alat KB berikutnya yang juga banyak digunakan adalah suntik sebanyak 2.558 peserta, dan alat KB lainnya sebanyak 1.487 peserta.23 Seperti grafik di bawah ini:
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI di KELURAHAN KEBAYORAN BARU (2013) Metode Kontrasepsi Kelurahan/ Village
(1)
IUD/
PIL/
Suntikan/
Lainnya/
Jumlah/
IUD
Tablets
Injections
Others
Total
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
Gandaria Utara
1.319
684
984
305
3.292
2.
Cipete Utara
2.036
624
1.104
485
4.249
3.
Pulo
304
92
208
50
654
4.
Petogongan
327
435
433
129
1.324
5.
Melawai
86
19
41
33
179
6.
Kramat Pela
375
416
511
131
1.433
7.
Gunung
373
166
209
264
1012
8.
Selong
109
101
96
50
356
9.
Rawa Barat
123
99
145
93
460
54
28
125
13
220
Jumlah / Total
5.106
2.664
3.856
1.553
13.179
2012
3.883
2668
3.856
1.541
11.954
2011
3.891
2.558
3.682
1.487
10.618
10. Senayan
Sumber: Laporan Kecamatan Kebayoran Baru
23
Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Kebayoran Baru 2015, Koordinator Statistik Kecamatan Kebayoran Baru, (Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV Nario Sari, 2015), h. 5.
66
4.
Jagakarsa Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan
program Keluarga Berencana. Hal yang dapat dipantau sebagai salah satu indikatornya adalah banyak peserta KB aktif. Peserta KB Jagakarsa pada tahun 2014 mengalami penurunan. Jika dilihat berdasarkan metode kontrasepsi tercatat bahwa pada tahun 2014 peserta KB aktif terbanyak menggunakan KB suntikan yaitu sebesar 14.334 PUS (Pasangan Usia Subur) disusul oleh KB Pil sebesar 7.436 PUS. Sementara metode MOP (Metode Operatif Pria) dan MOW (Metode Operatif Wanita) belum begitu diminati oleh PUS peserta KB aktif. Hal ini terlihat pada penggunaan metode MOP hanya sebanyak 84 PUS pada tahun 2014.
PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI TAHUN 2013-2014 Tahun Metode Kontrasepsi
2013
2014
(1)
(2)
(3)
1. IUD
6.108
5.194
2. MOP
81
84
3. MOW
902
890
4. SUSUK
1.237
1.058
5. SUNTIK
13.846
14.334
6. PIL
7.628
7.436
7. KONDOM
1.135
1.104
30.937
30.100
JUMLAH
Sumber: Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Selatan
67
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI di KELURAHAN JAGAKARSA (2014) Metode Kontrasepsi Kelurahan/ Village
PUS
(1) 1.
Cipedak
2.
Srengseng Sawah
3.
Ciganjur
4.
Jagakarsa
5.
(2)
IUD/ IUD (3)
PIL/ Tablets (4)
Suntikan/ Injections (5)
Lainnya / Others (6)
Jumlah/ Total (7)
5.338
794
1.041
1.837
540
4.121
7.524
1.140
1.496
2.642
776
6.054
6.223
930
1.220
2.155
633
4.938
7.518
1.123
1.472
2.601
765
5.961
6.365
949
1.246
2.200
647
5.042
Lenteng Agung 6. Tanjung Barat Jumlah / Total
5.349
779
1.048
1.853
545
4.245
38.317
5.735
7.523
13.288
3.906
30.452
2010
37.194
6.089
8.976
11.678
2.746
29.489
2011
38.317
6.282
8.111
13.965
3.357
31.715
Sumber: PLKB Kecamatan Jagakarsa Dampak yang dirasakan oleh Muslimat NU dan masyarakat setelah melakukan penyuluhan dan mengikuti program KB kaum ibu merasakan berbagai perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang mereka jalankan seperti, merasa lebih mudah mengatur kebutuhan dalam keluarga terutama dalam hal membesarkan anak secara baik dan benar, pendidikan lebih dapat diperhatikan, dan orang tua dapat mengawasi tumbuh kembang anak mereka dengan baik apabila dapat mengatur jarak kelahiran dengan mengikuti program Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah harus peka dan
68
mengetahui apa saja kebutuhan masyarakatnya, oleh karena itu peran dan program pemerintah sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat baik dalam kehidupan sosial maupun kesehatan. Badan
Kependudukan
dan
Keluarga
Berencana
Nasional
terus
memperkuat kemitraan dengan sejumlah pihak guna menyukseskan program Keluarga Berencana. Kemitraan tersebut merupakan potensi besar yang dapat meningkatkan pencapaian program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).24 Salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan pihak Muslimat NU agar lebih mudah mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat khususnya kepada kaum perempuan di Indonesia. Keluarga Berencana adalah salah satu upaya dan bukan satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan.25 Bersamaan dengan krisis ini kebutuhan akan modal usaha menjadi sangat tinggi sebagai respon atas banyaknya korban pemutusan hubungan kerja dan macetnya usaha yang selama ini dijalankan. Dengan demikian, sasaran dari program peningkatan kesejahteraan yang dikelola BKKBN semakin banyak jumlahnya. Kewenangan kependudukan merupakan langkah nyata kebangkitan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Tanah Air. BKKBN yang nantinya akan menyingkronkan kebijakan kuantitas penduduk Indonesia.26 Tingginya partisipasi masyarakat terhadap program KB merupakan hasil dari
24
http://sp.beritasatu.com/home/bkkbn-perkuat-kemitraan-untuk-sukseskan-programkb/99549 (Akses, 14 Januari 2016, Pukul: 15.52). 25 Faturochman, dkk, Dampak Kb Terhadap Kesejahteraan: Mitos Dan Kenyataan, (Jurnal: 1998), h. 12. 26 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/13/nddmop-bkkbn-kembalipegang-kendali-kependudukan (Akses, 14 Januari 2016, Pukul: 15.11).
69
upaya BKKBN yang telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak termasuk Muslimat NU. Peran BKKBN sebagai fasilitator telah terlaksana sehingga memudahkan usaha Muslimat NU mensosialisasikan program Keluarga Berencana hingga mendapat respon yang baik. Dibutuhkan perantara yang tepat agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Muslimat NU melakukan pelatihan penyuluhan KB kemudian terjun langsung ke masyarakat. Dengan harapan dapat menghasilkan pemahaman yang baik tentang program tersebut. Dapat disimpulkan dari observasi yang penulis lakukan di lapangan tentang program KB adalah sebagai berikut: 1. Pada umumnya sebagian besar masyarakat Indonesia merespon dengan positif program KB. 2. Menekan kepadatan penduduk yang semakin melonjak setiap tahunnya. 3. Sebagai upaya menjadikan umat yang berkualitas. 4. Terhindar dari resiko yang dapat membahayakan kaum ibu dan anak. 5. Mengurangi beban masyarakat akibat ketidakstabilan ekonomi. 6. Meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dengan cara membatasi akan tetapi mengatur jarak kelahiran.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa Muslimat NU sangat merespon baik program Keluarga Berencana dan gigih dalam upaya mensosialisasikan program tersebut dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Muslimat NU memberikan contoh dan melibatkan diri ke lingkungan masyarakat guna mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana. 1. Muslimat NU Jakarta Selatan dibentuk setelah berdirinya Muslimat NU pada tanggal 29 Maret 1946. Muslimat NU Jakarta Selatan diketuai oleh Ibu Hj. Fatimah Bishri pada Periode 2010-2015. Pada awal perkembangan Muslimat NU sebagai sebuah organisasi, tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang dihadapi, salah satunya adalah ketidaksetujuan para Ulama NU yang menganggap perempuan belum saatnya berperan aktif dalam berorganisasi. Sayangnya, hal ini tidak membuat Sholihah A. Wahid Hasyim yang sejak di Jombang sudah aktif di Muslimat NU1 dan Chadijah Dahlan berkecil hati untuk terus berjuang dalam mengembangkan Muslimat NU. Sampai akhirnya hingga kini Muslimat NU semakin berkembang dan memiliki Cabang di seluruh Indonesia.
1
Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan PPIM IAIN, 2002), h. 126
70
71
2. Pemerintah menetapkan kebijakan tentang program Keluarga Berencana yang terbagi dalam dua macam yaitu, kebijakan umum dan kebijakan khusus. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program kebijakan kependudukan salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB). Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1970 dengan dikeluarkannya Keppres. Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, dan berpartisipasi dengan pemuka agama dan masyarakat dalam menyusun berbagai program untuk mensosialisasikan Keluarga Berencana di Indonesia. BKKBN menjalin kerjasama dengan Muslimat NU pada 1 Juni 1973 dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat dan pemerintah secara maksimal serta diselenggarakan secara teratur, terencana dan terarah demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 3. PP Muslimat NU termasuk PC Muslimat NU Jakarta Selatan merespon dengan positif program Keluarga Berencana dan mengikutsertakan seluruh anggotanya dalam upaya mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, meskipun menghadapi kesulitan dalam upaya tersebut karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak ber-KB, atas usaha yang gigih dan dengan berbagai pertimbangan tentang manfaat program Keluarga Berencana, Muslimat NU bersama BKKBN berhasil mencapai tujuannya untuk menciptakan umat yang berkualitas.
72
B. Saran Penulis memahami betul bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat dibutuhkan agar tulisan/karya ini menjadi lebih baik. Demikianlah kesimpulan ini dibuat dengan harapan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan dapat membantu bagi penulis selanjutnya dalam menulis skripsi dengan tema yang sama.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku: Abdurahman, Dudung, Metodologi Penelitian Sejarah, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 1999. Adoetomo, Sri Moertiningsih, dkk, 10 Tahun Demografi Indonesia-Mengubah Nasib Menjadi Harapan, Jakarta:BKKBN, 2009. Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Omas Bulan Samosir, Tim Penulis Lembaga Demografi UI, Dasar-Dasar Demografi, Jakarta: Salemba Empat, 2011. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU, Jakarta: PP Muslimat NU, periode 2011-2016.. Burhanudin, Jajat, Ulama Perempuan Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama dan PPIM IAIN Jakarta, 2002. Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga, Profil Mitra Kerja Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta: BKKBN, 2011. Djuarsa, Sasa Sendjaja, Pengantar Komunikasi, cet. ke-9, Jakarta: Universitas Terbuka, 2005. Effendi, Djohan, Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi-Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus-Dur, Jakarta: Kompas, 2010. Fathurahman, Oman, dan Jajat Burhanuddin, Tentang Perempuan Islam: Wacana Dan Gerakan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama IKAPI, 2004.
Goldscheider, Calvin Populasi, Modernisasi, Dan Struktur Sosial, Jakarta: CV. Rajawali, 1971. Hurlock, Elizabeth B, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Erlangga, 1991. John, M. Echils dan Shadily Hassan, Kamus Bahasa Inggris Indonesi, cet. ke-27, Jakarta: PT. Gramedia, 2003. Khairunnas, Panduang Konseling Pranikah; Menyiapkan Generasi Emas, Jakarta: BKKBN, 2014.
73
74
Komarudin, Kamus Riset, Bandung: Angkasa, 1982. Khasan, Mas’ud Abdul Qadir, Kamus Istilah Pengetahuan Populer, Gresik: CV. Bintang Pelajar, 1990. Muslimin, Amrah, Keluarga Berencana (Pantangan Berkala) Aspek masalah Kependudukan, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986. Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, Berencana, BKKBN, Jakarta, 1995.
25
Tahun
Gerakan
Keluarga
Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, Manusia Berkualitas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994. Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, SK Pengesahan periode 2010-2015, Jakarta, 2011. Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Rusli, Said, Pengantar Ilmu Kependudukan, Bogor: LP3ES, 2012. Rakhmat, Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, cet. ke-21, Bandung: PT. Remaja, 2004. Setiadi, Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008. Save, D. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, cet. ke-1, Jakarta: lembaga Pengkajian dan Kebudayaan Nusantara, 1997. Suryochondro, Sukanti, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali, 1984. Sjahruni, Asmah, dkk, 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama, Negara dan Bangsa, Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996. Soebroto, Thomas, Tanya Jawab (UU No. 10 Tahun 1992) Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Semarang: Dahara Prize, 1993. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Umran, ‘Abd Al-Rahim, Islam & KB, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997.
75
Uchjana, Onong Effendi, Ilmu Komunikasi dan Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984. Uchjana, Onong Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, cet. ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Walgito, Bimo, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: UGM, 1996. Yakub, Aminudin, KB Dalam Polemik-Melacak Pesan Substantif Islam, Jakarta: PBB UIN dan KAS, 2003. Zuhri, Saifuddin, dkk, Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama, Jakarta: P.P Muslimat NU, 1979.
Skripsi: Emmy, Kusumastuti, Gerakan Muslimat NU di Yogyakarta 1998-2002, Skripsi S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Nusrokh, Diana, Kelahiran Muslimat NU, Yogyakarta: Skripsi S1 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2015.
Arsip:
BKKBN & Kementrian Kesehatan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012, Jakarta: BKKBN, 2013. BKKBN, Informasi Dasar; Era Baru Program keluarga Berencana Nasional, Jakarta: BKKBN, 2001. BKKBN, Profil Perkembangan Pelaksanaan Program KB di Indonesia 2000 2005, Jakarta: BKKBN, 2006. BKKBN, Dua Dasawarsa Gerakan KB Nasional, Jakarta:BKKBN, 2005. Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Mampang Prapatan 2015, Koordinator Statistik Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV Nario Sari, 2015. Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Kebayoran Lama 2015, Koordinator Statistik Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV Nario Sari, 2015. Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Kebayoran Baru 2015, Koordinator Statistik Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV Nario Sari, 2015.
76
Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Jagakarsa 2015, Koordinator Statistik Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV Nario Sari, 2015.
Jurnal : Faturochman, dkk, Dampak Kb Terhadap Kesejahteraan: Mitos Dan Kenyataan, Jurnal: 1998. Suandi, Kajian Keterkaitan Sosio Demografi Dan Program Keluarga Berencana Dengan Kesehatan Reproduksi Untuk Mewujudkan Pembangunan Kependudukan Berkelanjutan, Jurnal: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Jambi dan BKKBN, 2011. Yuliana, Eka Peranan Kepala Adat dalam Sosialisasi Program KB di Pampang Kelurahan Sungai Siring Samarinda, eJournal: Ilmu Komunikasi, 2013.
Wawancara : Ibu Hj. Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Pimpinan Pusat Muslimat NU. Ibu DR. Hj. Yani’ah Wardani. MA, Ketua VI Pimpinan Pusat Muslimat NU. Ibu Hj. Hizbiyah Rochim, Ketua Muslimat NU Pimpinan Wilayah DKI Jakarta. Ibu Hj. Fatimah Bishri, ketua Muslimat Pimpinan Cabang Jakarta Selatan periode 2005-2010 dan 2010-2015. Bapak Dr. Risfan Suyedi, dept. Analisis Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah.
Sumber Website: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/13/nddmop-bkkbnkembali-pegang-kendali-kependudukan http://sp.beritasatu.com/home/bkkbn-perkuat-kemitraan-untuk-sukseskanprogram-kb/99549 http://www.muslimat-nu.or.id/ http://jejakislam.net/
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PIMPINAN PUSAT MUSLIMAT NAHDLATUL'ULANIA :1
-r
Jl. Pengadegan Timur Raya No. 2 Pancoran - Jakarta Selatan 12270 Telp. (021) 7945532. 7902648,7991464 Fax. (021) 7945s1z
Website:httpJ/www.muslimai-nu.or.idi Email :
[email protected]
Nomor Lampiran
Hal
| 2314lAlPPMNU/l/2011 : 1(satu) Berkas
Jakarta,
B
Januari 2011
: ,Pengiriman SK Yang Terhormat : Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Se/afan Di
-
Tempat
Assa lam u'a laiku
m Wr.
Wb.
Salam silaturrahim kami sampaikan semoga lbu dalam melaksanakan tugas sehari-hari senantiasa mendapat rahmat dan inayah dari Aliah SWT. Amin.
Bersama ini kami kirimkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muslimat NU No. 487lSl(A/PPMlll2011 tentang SK Kepengurusan Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan, agar dapat diterima dengan baik.
Kami mengucapkan selanrat bekerja pada lbu-lbu yang tersebut dalam susunan Pengurus Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan. Semoga dapat menjaga kekompakan dan selalu aktif, ikhlas serta ridho dalam melaksanakan tugas dan meneruskan perjuangan, sehingga tujuan yang diamanatkan dalam Kongres XV lr4uslimat NU dapat terwujud dengan baik.
Kami harapkan agar kegiatan Pimpinan Cabang M8$ttiat NU Jakarta Selatan dapat dilaporkan secara rutin ke Pimpinan Pusat Muslimai NU setiap 3 (tiga) bulan sekali. Atas perhatian lbu kami sampaikan terimakasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thorieq. Wassalamu'alaiku m
SAT
L'ULAMA
Hi. Khofifah lndar Parawansa Ketua Umum
Tembusan: 1. PB Nahdlatul 'Ulama 2. PW Muslimat NU DKI Jakarta 3. PC NU Jakarta Selatan 4. Arsip
PLT
ris Umum
PIMPI}.[A.N PUSAT MUSLIMAT NAHDLATUL'ULAMA Jl. pengadegan Timur Raya No. 2 Panco?n - Jakarta Selatan 12770 retp. (021 ) 7945532, 7 902648, 7991 464 Fax. (021 ) 7945532 WebsitB : httpJ/wwwmuslimat-nu.or.id; Email :
[email protected]
KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUSLIMAT NAHDLATUL'ULAMA Nomor : 487/SKAJPPM NU/l/2011
Tentang SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN PERTODE 20't0 - 2015
Bismillahirrohmanirrohiem Pimpinan Pusat Musiimat Nahdlatul 'Ulama setelah MENIMBANG
: Untuk
MENGINGAT
:
:
meningkatkan kualitas pengabdian dan profesionalitas Pengurus Muslimat NU dalarn mengelola manajemen organisasi serta melaksanakan program hasil Kongres XV Muslimat NU perlu dibentuk pengurus yang disahkan dengan keputusan. Anggaran Dasar Pasal 10 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 10 dan Pasal 21
MEMPERHATIKAN : Surat
dari
Pimpinan Wilayah Muslimat NU DKI Jakarta No. 501/AJPWMNU-DK|/X|y2010 tentang Rekomendasi Pimpinan Cabang Muslimat NU iakarta Selatan.
MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama Kedua
Ketiga
Mengesahkan Pengurus Baru Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 2010-2015, sebagaimana terlampir. Menunaikan hLgas dengan sebaik-baiknya, dan yang berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat
!3[1
"lil;l',ffi"',iin
dikemudian
o3l,?*, sejak tangsar ditetapkan
hari terdapat
biramana kekeliruan dalam surat keputusan ini
akan d iadaka n perbaikan. Ditetapkan di Pada tanggal
th^^+-
MUSLI
Hi. Khofifah lndar Parawansa Ketua Umum
:
Jakarta
:8
PUSA
TUL'ULAMA
Januari 2011
q
]
PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT] NU DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA Sekretariat:l
l(ayu
Mill is l Bar\r No. 9 Rf001,/RW.02 lakarta Timur 13130 Telp./Fax. 0,']1-8514656
SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NU OKI Jakarta
Nomor: 258/SK/Pan-Pel.Penyuluh XB/PwMNU'DKl/Vlll/2012 TentJngi Pengesalran Panitia Pelatihan Penyuluh Keluarga Berencana
--- )Jr -._+ )jl \'Pimpinan Wilayah Muslimat NtJ DKI Jakarta setelah
Menimbang
,lt \'*
:
: Rapat
Harian PW Muslimat Nu tanggal 13 Agustus 2012 tentang Panitia Pelatihan Penyuluh KelLarSa Berencana di Kantor PW Muslimat NU DKI Jakarta
ll. Kayu [,4anis I Baru No.9lakaria Timur Memperhatikan
:
B.,hwa Personalia yang dipertimbangkan sudah memenuhi kriteria, kelayakan dan ketentuan organisasi untuk rnenjadi Panitia Pelatlhan Penyuluh Keluirr8a Berencana Pw Mustimat NU DKlJakarta
MenBingat
:
Keputusan KONPERWIL
x
Pimpinan Wilayah Muslinrat NU DKI jakarta tahun
2011 Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah svr'I seraya Merrohon taufiq dan hidayah-Nya: MEMUTUSKAN
tr4enetapkan Pertdma
:
Mengesahkan Panitia Pelatihan Penyuluh Keluarga Serencana Pw Muslimat NU DKI dengan susunan sebaBaimana terlampir
Keclua
:
Menugaskan kepada oersonalla Panltla tersebut dlatas untuk melaksanakan wewenang dan tugas kepanitiaan derBan sebaik^baiknya.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tangSal dl tetapkannya sampal berakhlrnya masa Pelaksanaan Kegiatan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau Kekeliruan, Surat (eputusan ini aken
dial(lr kembali sebagaimana rnestinya-
Ditetapkan : diJakarta Pada
PIMPINAN WIIAYAH IvIUSLIMAT NU PROVINSI DKI JAKARTA
&r/-
Hi, Hirbivalr Rochlm. MA Ketua
tanggal
:
14 Agustus 20I2
q)
,tvr-5 u '--Marhflroh. S.Ar.M,Sl Sekretarlt
PIMPXNAN WTT-AYAH MUSL[M,q"H" NU DKT JAKARTA DAERAFX PIBOPINSI /Fax Timur No Sekretariat : ll. Kayu Manis I Baru
9 RT.Oo1/RW 02
.la ka
13130 Telp
rta
LamPiran Surat KePutusan No' : 25 8/S KlP an-Pe t.P enva
hth K B /PITMIIU-DKLM II/2 0 I 2
Tertanggal: 14 Agustus 2012
SUSUNANPANITIA PELATIHAN PEI\M]LUH KB ANGKATAN
II
PW MUSLI\4AT NU PP.OVINSI DKI JAKARTA
Dra. Yayah RuchYati
""1"" Sekretaris
Ita Rahmawati, SE, MSi
Bendahara
Dra. Tri APritasari
Anggota
Hj. Endang Dahliyati
Heni Nuraini
0:11-8514656
DAFTAR HADIR PESERTA PELATTHAN PENYUTUH XB AN6I(ATAN 1 MUSLIMAT NI} DXI.IAKARTA
lakarta, 5 SePtenrber 2012
fuh
/.t; lq un4qoADtn Nn,y*nq
1
2
rtuqoy,ofi
3
p1,
4
rarudA/nrucrtl
UTUSAN
NAMN
NO
['Qf
Pral>a
1,>51
,
/
,(_&ff
Wul
7,t,tnJe+nn
nun/ono /t
a
,-L
./
--.--
4l,.L.,te o i'a h
5
Y/ "l/
garLur-7
7
/2.2P-lr,-f e/t (._/ Suir-r 0@Lh
B
flt.i,4ot-
^ ./.,
.j-JZ b/
J.
6
1
t..1
,4/; **-
10
*r 71",1,*-r,**
11.
'
t3
,n
Gnqb.d,$\7u'
PC'
r\A 1rr-b
t&u *i/44-/ /
t2
L
.J Ak t0.
Np.ff^o^6, n
r\, /Vlt, rrt Otdlt4 5
q
.-
k!
-. l1--
tJ.r
^!,
I lrlat /cttnct I
r Itir'
9
11 I
13
10
/lt4-. ,n, r-h/4
rK$ ,.^.Y
l+v\- Tl ttr
,,
ot':\[b'b/
,-'L
,-r; Da" m ' ,t
,n ll"u, ,
-*t /4lln,--
la
tLc+*
r
\4'=L ,, /-/7a
"-,
,, I X.lrphto,or
lq
l"
?r^
)z,kz1 la. -fuknf
r1 lL,, 2L l l,bo
r-),r.tt"l ul /-' I
a.&[
tA.to*.1-?
'ftc,
, f^L
,t -NlL4
Xt"rnnnnr4
n I 3h Ak-i t-M t4) B |
/
,o l4'rt
)'
',.0
,. aTD
('/
I a^-(-"^:*0-t" 'l
,
, 4rfiu)
I MvLt*tt'
.u I
.,'iY'{'7e
tJ-lUc) I
n
"
\
,, (flw.-_
l+1 t,x.rtturv 24 25 26 27
)a 29
-t
;4*.-*, P.r,*",, SLID
f
t *lARzzrt
.t' A-.|-I/LL a-
L4
Utni ?r4ap.irr,.-^[,' f alint*Q
30
l.{lttahuc Jcarrrll Awc,tl it'ttn6ttLt
31
Dahy+xa
34 15
1l
*,
4T
42 41 A4
45
rrur#n "|ffis$1
IoL-\,;
\PV -Lt--
?asan;rzrph
a\
tt' RocAav,r b' Cu r--nr'!'i^7^ U
/t'--tr-t/+
[* iU'-tnr n
Kr,A*
4/ e
/l U,\
*4rl-
3o
t
ar, .Do,+,Lr.
fl/14/L?/ az.<4 -
Vu S
a+r -tuc
letoo ,lbd -
-\r{r.-
34
" 6fS n" ze|/ /J
/WtL
h.uttzc
c,.l
''.t
40
'
\i
--r
,-><(\
a?,2" -a8a{':=
n
ds
ff\
I
L)
at74!{-t*. ,/
.r,1b1 /<,
'" *(q,,
,lW
J 0llDU (
1
w
3s D/ nq
X.-QzUr*saV
n
l,
{-2,*7
M n L, a-i"' ANLWL..|\
i:hdL u 1
33 ,-7 , '-,
iAnttar
t1) h ru
*C-/tl
28x
31
t't^*w-MaK\r11, ,,,ttr
,,\TJTM4
l_ ..-.
/)f/ +nr-a.---
.Nr-I
40
P,rt
A<-
A-^-=.*2.t
'yu&
3B 3S
Q*.,a*-
'13fu=-
4fl
Khoa,'rns 33
d-<- l.\aJ(-'
o
42
*Dr\_l\r
<_I
46
47 4a 49
fsvvraffa^'
ILU
rna,,n
tn
rA
i{"" h^
51
Vil/"re"r^
54 55
!o4-\1auu
4e
(t
Al* Halat*l
53
4?
.-t '
lh Pan si vo (
50
s2
ot
JAK7U\
t
M!rdr"-
ldL'4.tiU
f
tn^
*
.J//7
\-/ '/L --
4W4
-
'Thnz1
'" l/l/,
t'f,'t-*'f
(l)r.-) ('/ 'L:--/^
)lrn
t4'e;- h'1," Juvun Ebontcdh /41" /rtoka.do,wt'
Bhzz!-
att*''
s4
J ?k?u s 55
DKI
lakarta
duya, wu'..') 4r
^
\
OAFTAR PENERIMA ATK PESERTA PETATITIAN PENYULUH KB ANGKATAN II MUSLIMAT NU OKI JAKARTA
Jakarta, 5 Septenrber 2O12
NAMA
NO -I
2
3 4 5 6
UTUSAN
lli,hunlom
I
or,L,'( ,(lu u a.n
-
a
,O6r'AY
.--tt'--F
, *3n'
n-4
<{1u6
..1
, (hn
7 8
R.uqcrvnh
9
titri,r".u
10
kr,ftl,
Ye
V
l4 15 15 17
gvtu?ri a,rr.ui^
'1
nrn6si
20
fsa hyrot a KAotu n /
tr'no.^i-,-' 'ko.
,lu&
$"$
,, Grnnq,
JaP- t1m
PZSan€rakn
\r
Doroooh
21
DM ,l,nn,,
22
H Mqr{^/rrAa aL
,o
,.
h
( /,-M-,r-p-,-l
19
('1,,,-"
,,kk,,./-,
l*+ahuu anah
F,wat
^
r4-
,,
+dI/":;4, 14
t\-4//L) i> :-J
10U
1.2
13
2
,6@'1,
/ t-
n
lrtwha,ut tri-/^
ni
+
,
11
f
TANDA TANGAN
-LL?'
dn^ 7
t+t
|al.
16
,r-L/P>
tsl l<__,
Jt
tfu'qsa (
18 /
s (-F1t,
2L ldLAz ou
4,L
(' n ,,')
e4
,,
X4.
23
h') n lt 14
,v
r-l
.>-{<' l-4 .
2627 2A
29 30 31 32
33
a5 a6
P o,-,Lr-tDaV
C/.".;
Q'-.u r1r
l,r ju
q
3g
)z ^/// -Y{h'-'
"
,a, 'w/ ['\l
S
aoppLi(
su^ilxa
-t1 -
27yl (
^
J0k9a L
too,L fu/ €t+,.t b aqrn (z,h
/h*-'*-'r,^---z
* TbqL
,rh F r]
au
t>72)7*
,,(N
(N, -{r/g-2,/a
- b^r
34df. zs
W,w,/,,,f/
(to )
-4
l---;t'
0'^A -k[o" '' AYtul7 38
l\tr-,r' D-^-.*-^; '
za..\-->
tl
t-
17aL ^
*uch,- utz*' flt-a-y'rfvr-A , 9lvV* 'M
A
,UA 2
'?3^rtuz
-t4 .Jcrku
fZo"* o.-r.u-"
+ll d-r-t*L trni Nu+y"-.*'
qrLlu-
#*
/W
37 38
bar
161Vla
,Ltu KNI-.vl L-lh
iL.
-lak
--*
n',Le - Lr{
3e ,
(
)
n[l'
-<-,4/
//,/Z
-t^4,
40
4-/.-LL/z 41
l-t
fuL - r".: " l'{*-,-
-
11
4) 43
44 45
lo,'-,1-' ^LW r()-
z--t/\=->
fti _ lPlu1ur ^ Lnni (umal
tttdi
Hor-:a+,
Ao4<. h
ni
a4'
-14 ^ -
L4- *
(
/'-I^' a:\
^\-4 ru$t
tl4 /
{)
-----lllr-
46 47
48 49
V.y'-*
ut*ou
.N
52
sc+Vald
54
55
rtoV.n,Y-d.\M
'%t d'r,
titrla
-ffi^ V"*
'1""h
Judui r$onaoh
fa-"
Pr,r
I
tr"I'
lht Pon e i v:a f u t?* fu, ,!/^, l)ilr,*oi
51
53
JOk
fsvn au,a-$,'
tLatLadewi-
o' 3fuL
'u aa
3^k--sel a
4e
ffi_
/-g!/ V lLl
( lYl-J /st' :J4
"@
--.
50,/
vl/. l/
tYh,^z-4 / /u
dltj.
'1*,4 uo
cd'L-
KETUA I MUSLIMAT NU PIMPINAN PUSAT
KETUA MUSLIMAT NU PIMPINAN WILAYAH DKI JAKARTA
KETUA MUSLIMAT NU PIMPINAN CABANG JAKARTA SELATAN PERIODE 2005-2010 DAN 2010-2015
KEGIATAN MUSLIMAT NU DALAM BIDANG DAKWAH
KEGIATAN MUSLIMAT NU DALAM BIDANG PENDIDIKAN
KEGIATAN MUSLIMAT NU DALAM BIDANG KESEHATAN (PENYULUHAN KB) BEKERJA SAMA DENGAN BKKBN
