Musim Semi. Bisnis Pembiayaan. fokus

fokus

13

peristiwa

Musim Semi

Bisnis Pembiayaan PENULIS : YERMIA R. email : [email protected]

EDISI 58, MInggu v APRIL 2014

Lembaga pembiayaan tumbuh subur di Batam dan jadi bisnis menjanjikan seiring meningkatnya kredit konsumsi yang mengucur ke masyarakat. Bank Indonesia mencatat kredit sektor konsumsi di Batam meningkat dari Rp 6,973 triliun pada 2012 jadi Rp 8,057 triliun di 2013.

14

fokus peristiwa

F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS

SELEBARAN berisi iklan jasa pembiayaan yang ditempel di tiang listrik di Seipanas, Jumat (25/4).

H

ari Rabu pekan lalu jadi hari yang melegakan bagi Bresman. Siang itu, dia menunggu giliran di ruang tunggu Adira Finance Seipanas, Batam. Sebuah buku seukuran telapak tangan berwarna kuning dijepit di antara jempol dan keempat jari tangan kanannya. Bresman datang ke kantor perusahaan pembiayaan itu bersama anak laki-lakinya. “Saya mau membayar cicilan terakhir motor Jupiter MX saya, sekalian ambil BPKB-nya,” kata Bresman saat Batam Pos menanyakan tujuannya siang itu. Selama 18 bulan Bresman menyicil motor bebek itu setelah membayar uang mukanya. Sebagai jaminan ia memberikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) miliknya selama masa mengangsur. Apa yang dilakukan Bresman sangat umum dilakukan oleh kebanyakan warga yang membeli kendaraan bermotor. Tak punya uang kontan, bukan lagi masalah. Kini perusahaan pembiayaan menjamur di mana-mana. Cukup dengan uang muka 20 persen, sepeda motor baru (baru tapi seken) sudah bisa dibawa pulang. Bahkan, sejumlah dealer dapat mengakali batas minimal uang muka yang ditentukan Menteri Keuangan itu dengan memberikan paket subsidi. Artinya, konsumen dapat membayar uang muka kurang dari 20 persen sebagai tanda jadi pembelian sepeda motor. Dengan kondisi transportasi umum yang masih jauh dari nyaman, kebutuhan warga Batam terhadap sepeda motor tetap tinggi. Kantor Samsat Kepulauan Riau mencatatkan sekitar 5.000 pemilikan BPKB sepeda motor baru. Angka tersebut menunjukkan jumlah transaksi pembelian sepeda motor baik baru maupun bekas. Pemilikan kendaraan roda empat pun meningkat seiring meningkatnya perekonomian warga Batam. Memiliki kendaraan pribadi tak lagi digolongkan ke kebutuhan barang mewah. Moda transportasi itu bahkan telah masuk dalam daftar kebutuhan primer atau sekunder warga Batam. Demi menangkap pasar itu, perusahaan pembiayaan hadir di gerai-gerai ATPM dan cabangnya. Keberadaan mereka di lokasi penjualan merupakan upaya untuk meraih peluang konsumen yang tak mampu membayar secara kontan. Sebaliknya, konsumen juga tak perlu repot mencari perusahaan pembiayaan. Mereka tinggal memilih, atau langsung mendatangi jika hanya ada satu, konter usaha pembiayaan. “Ada beberapa konter di dealer tempat saya membeli sepeda motor. Saya memilih mana yang gampang mengurusnya,” kata Bresman. Saat mengambil BPKB motornya, Bresman kemudian


ditanya, apakah dia ingin meminjam uang dengan menjaminkan BPKB motor tersebut. Namun, Bresman menolak dengan alasan ia belum ingin berutang lagi. “Belum ada yang mendorong saya untuk mengajukan kredit,” terang dia. Menggunakan jasa perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor di satu sisi memudahkan. Namun, di sisi lain bunga yang dibayarkan debitur terbilang besar. Untuk motor Jupiter MX seperti yang

15 dibeli Bresman, jika menggunakan kondisi terkini harganya berada di kisaran Rp 16.895.000, total nilai kredit yang dibayar Bresman selama 18 bulan mencapai Rp 23,086 juta. Bagaimana jika masa angsurannya maksimal 36 bulan? Total nilai kredit yang dibayar mencapai Rp 29,140 juta. Besar nilai uang yang diperoleh dari usaha penyaluran kredit ini yang membuat usaha pembiayaan berkembang, termasuk di Batam. Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan kantor Kepulauan Riau, Putro Agus, mengatakan salah satu penyebabnya adalah tingginya tingkat konsumsi masyarakat di Kepri terutama di Kota Batam. Data Bank Indonesia mengungkapkan, kredit perbankan di sektor konsumsi Kota Batam meningkat dari Rp 6,973 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 8,057 triliun di 2013. Nilai kredit itu meningkat meski tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada pada tahun 2013 sebesar 6,88 persen (yoy) sedikit lebih rendah ketimbang tahun 2012 yang mencapai 7,14 persen (yoy). Besarnya kebutuhan konsumsi itu membuat peF. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS rusahaan pembiayaan pun menjamur. Selain KANTOR Karya bertautan dengan dealer kendaraan Persada di Seipanas, Jumat bermotor, mereka juga melay(25/4). ani penyaluran kredit di kantor-kantor cabang. Kantor se-


fokus peristiwa

jumlah perusahaan pembiayaan banyak ditemui di sejumlah kawasan di Batam, misalnya, di Seipanas, Batam Kota. Di Ruko Kompleks Bintang Mas, misalnya, terdapat kantor perusahaan pembiayaan Adira Finance, Karya Persada, WOM Finance, dan OTO Kredit Motor. Tak Jauh dari situ, ada kantor cabang Mega Auto Finance, Suzuki Finance, dan OTO Kredit Motor. Itu belum termasuk kantor sejumlah bank umum dan kantor Bank Perkreditan Rakyat yang juga menawarkan kredit konsumsi. Pastinya, kebutuhan dana masyarakat tidak hanya seputar kendaraan bermotor. Kredit konsumsi yang jumlahnya besar adalah Kredit Pemilikan Rumah. Selain itu, bank umum juga menyalurkan kredit untuk jenis penggunaan investasi dan modal kerja. Namun, pilihan untuk bermain di sektor kredit konsumsi tetap menggiurkan. “Kue di kredit konsumsi sangat besar sehingga banyak yang berusaha merebutnya,” kata Syukur, supervisor

fok

16

peris

Karya Persada, perusahaan pendanaan lokal Kepri. Perebutan itu tampak jelas melalui penggambaran yang diucapkan oleh Syukur. Dibandingkan tahun 2011, permohonan pembiayaan di Karya Persada menurun hingga 30 persen. Salah satu penyebabnya adalah semakin banyak bermunculan usaha-usaha pembiayaan baik itu cabang perusahaan nasional maupun perusahaan pembiayaan lokal. “Sekarang semakin banyak yang mengambil kue di usaha pembiayaan. BPR juga termasuk yang ikut. Bayangkan, sekarang ada 40 BPR yang beroperasi di Batam,” kata Syukur. Jumlah itu tak salah. Badan Pusat Statistik Kota Batam mencatat terdapat 42 usaha BPR di Batam dengan jumlah kantor cabang sebanyak 61 unit. Besarnya jumlah kredit konsumsi di Batam menunjukkan tingginya kebutuhan warga terhadap pembiayaan konsumsi mereka. Dari tiga jenis penggunaan kredit di Kota Batam, konsumsi berada di urutan kedua setelah modal kerja. Fakta tersebut membuat usaha pembiayaan akan selalu memiliki pasar. *** Kehadiran lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank bagi sebagian masyarakat dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka. Banyak kebutuhan-kebutuhan mendesak yang memerlukan uang, namun mereka tak memiliki cukup tabungan. Saat itulah warga mendatangi lembaga pembiayaan. Batam Pos mendatangi sejumlah lembaga pembiayaan, dan mereka mengungkapkan kebutuhan dana yang utama adalah untuk pendidikan. Alasan lain adalah untuk memperoleh dana menjalani liburan hari raya. Dalam jumlah yang lebih besar, konsumen lembaga pembiayaan juga melayani kredit yang digunakan untuk keperluan renovasi rumah maupun modal usaha. Tingginya tingkat konsumsi warga Batam membuat perusahaan pembiayaan berebut menawarkan kredit dengan mekanisme yang mudah. Mereka beriklan proses pinjaman akan berlangsung super cepat. Setengah hingga satu jam, dana sudah cair. Pengajuan kredit pun tak neko-neko. Cukup bermodalkan surat-surat data diri seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Yang utama, calon debitur membawa BPKB sepeda motor milik mereka sebagai jaminan. Namun apakah benar semudah itu? Umumnya lembaga pembiayaan akan melakukan pengecekan terhadap pekerjaan dan lingkungan calon debitur. Survei akan dilakukan untuk mengetahui apakah calon debitur sanggup membayar angsuran bulanan. “Kami perlu mengetahui latar belakang calon debitur, seperti apa pekerjaannya. Apakah benar gajinya sesuai dengan yang tertulis di slip gaji. Bagaimana tempat


tinggalnya. Dan yang utama, calon debitur harus membuktikan secara fisik agunannya seperti yang tertulis di BPKB atau sertifikat,” kata Yudhi, pemimpin tim marketing BPR Sejahtera Batam. Meski lembaga pembiayaan perlu melakukan pengecekan, prosesnya tidak berlangsung lama. Umumnya pengenalan nasabah berlangsung dalam hitungan jam hingga maksimal dua hari. Termasuk, lembaga pembiayaan non-bank tidak akan melakukan pengecekan apakah calon nasabah sedang mendapatkan kredit dari lembaga pembiayaan lain. “Kami tidak sama dengan bank yang harus melakukan BI (Bank Indonesia) checking terlebih dulu,” kata Bunga dari WOM Finance Seipanas. Dengan demikan, seorang nasabah bisa mendapatkan berapa kredit dari sejumlah lembaga pembiay non-bank sepanjang memiliki agunan. Pengecekan ekspres memang jadi andalan s jumlah perusahaan pembiayaan dan BPR. Alas kredit yang diberikan kepada konsumen beru tunai yang berkisar hingga Rp 10 juta. Itu pun sejumlah catatan. Misalnya, lembaga pembiay memberikan dana berdasarkan penilaian atas seperti tahun perakitan motor. Dan yang dibe tak senilai harga kendaraan. “Umumnya 50 hi en dari harga seken motor yang diagunkan,” k Kredit dengan agunan BPKB motor umumny untuk kebutuhan konsumsi yang kecil dan me kebutuhan uang tunai yang lebih besar, konsu mengagunkan BPKB mobil atau sertifikat rum Tidak ada data pasti jumlah perusahaan pem dan di Kepri umumnya. Namun, akibat dari ku sumsi masyarakat meningkat. Selain laporan B ada kenaikan pemberian kredit perbankan un hun terakhir, lembaga pembiayaan non-bank tren serupa. Di Kepri, besar pembiayaan konsu tahunnya sejak 2009. Data terbaru yang dicatat Otoritas Jasa Keua lembaga pembiayaan non-bank mengucurkan sar Rp 928,58 miliar. Jumlah itu 81 persen dar kredit konsumsi lembaga pembiayaan non-ba itu berjumlah Rp 1,147 triliun. Jumlah ini masi provinsi lain di Sumatera namun lebih besar d Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Ut Dalam laporan triwulan IV tahun 2013, Ban umum tingkat konsumsi makanan dan non-m

kus

stiwa

17

a

n beyaan

sesannya, upa uang n dengan yaan akan s agunan erikan pun ingga 60 perskata Syukur. nya digunakan endesak. Untuk umen biasanya mah. mbiayaan di Batam ucuran kredit, konBI yang menyatakan ntuk konsumsi setajuga menunjukkan umen meningkat setiap

angan (OJK), pada 2012 n kredit konsumen seberi distribusi seluruh jenis ank di Kepri yang pada tahun ih lebih kecil dibandingkan dari provinsi Kalimantan Barat, tara, Papua Barat, dan Papua. nk Indonesia mencatat, secara makanan masyarakat Kepri me-



SELEBARAN berisi iklan jasa pembiayaan ditempel di gardu listrik di Batuaji, Sabtu (26/4).

fokus

18

peristiwa

PERKEMBANGAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN 2011 - 2013

ITK Pengaruh Inflasi terhadap tingkat konsumsi Pendapatan Rumah Tangga Tingkat Konsumsi makanan dan non makanan SUMBER : BANK INDONESIA KANTOR KEPRI


19 ningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga. Bahkan tingkat konsumsi itu tidak dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di Kepri. Itu ditunjukkan dengan menurunnya pengaruh inflasi terhadap konsumsi sepanjang tahun 2013. Analis Bank Indonesia kantor Batam, Adhinanto Cahyono, mengungkapkan meningkatnya konsumsi tidak lepas dari meningkatnya pemberian kredit konsumsi kepada masyarakat. “Jika konsumsi masyarakat meningkat, maka turut memberikan sumbangan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi meski tidak

fokus peristiwa

serta merta karena ada pengaruh dari pengeluaran pemerintah dan nilai ekspor dan impor.” Kabar baiknya, dari sektor perbankan, Putro Agus menyebutkan tingkat kredit macetnya masih di bawah batas yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar lima persen. Selama semester dua tahun 2013, tingkat non performing loan di Kota Batam berkisar antara 1,36 persen hingga 2,43 persen. Artinya, kemampuan warga dalam mengembalikan pinjamannya masih tinggi. Bagaimana dengan di perusahaan pembiayaan? Kondisi serupa hampir sama. Sejumlah perusahaan pembiayaan yang didatangi Batam Pos mengatakan tingkat pengembalian kredit mencapai 95-98 persen. Dalam setahun, pembayaran angsuran akan seret hari raya keagamaan. “Pada hari-hari itu banyak pengeluaran masyarakat meningkat, jadi banyak yang menunda pembayaran angsuran,” terang Syukur. ***



KANTOR WOMFinance di Seipanas, Jumat (25/4).

fokus

20

peristiwa

SUBSIDI PENDOBRAK KEPUTUSAN MENTERI Peraturan Menteri Keuangan tentang batas minimal uang muka pembelian kendaraan tak menyurutkan bisnis pembiayaan. Mereka mengakalinya dengan memberi subsidi kepada pembeli.


S

ecara umum, meningkatnya kebutuhan kredit di Kepri tidak sebanding dengan pertumbuhan beberapa kredit konsumsi. Menurut laporan Bank Indonesia kuartal IV tahun 2013, pertumbuhan kredit kendaraan bermotor di akhir 2013 terjun bebas menjadi 4,69 persen (yoy) dari titik 47,29 persen (yoy) pada akhir 2012. Sementara, pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), walau sepanjang tahun lalu cenderung stabil, juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Bank Indonesia mencatat, pertumbuhan KPR di triwulan keempat 2012 sebanyak 19,64 persen (yoy) sedangkan tahun 2013 pertumbuhannya hanya 14,08 persen (yoy). Salah satu penyebabnya adalah pengaturan uang muka pinjaman oleh Bank Indonesia yang mulai digalakkan sejak pertengahan tahun 2012. Penurunan itu juga, menurut Putro Agus dari Otoritas Jasa Keuangan kantor Kepri, disebabkan oleh berkurangnya kucuran kredit pemilikan kendaraan terhadap mobil-mobil eks Singapura. “Kredit terhadap pemilikan mobil eks Singapura menurun karena mobil-mobil itu kerap berpindah tangan selama masa angsuran. Kondisi itu menyulitkan bank jika ingin mengeksekusi ketika angsuran debitur macet,” kata dia. Meski kucuran kredit perbankan untuk pemilikan menurun jauh, Putro mengungkapkan transaksi pembiayaan untuk sepeda motor relatif tinggi. Pembiayaan sepeda motor umumnya dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat atau lembaga pembiayaan. Yang perlu diperhatikan, laporan Bank Indonesia merupakan laporan seluruh bank umum dan BPR di Indonesia. Sementara perusahaan pembiayaan di luar pengawasan Bank Indonesia. Perusahaan pembiayaan sendiri masih membantu memberikan kredit pembelian mobil eks Singapura. Ini terlihat dari adanya konter-konter perusahaan pembiayaan di sejumlah tempat penjualan mobil eks Singapura. Jika tidak ada konter, pemilik gerai akan mengarahkan ke perusahaan pembiayaan tertentu. Putro sendiri meyakini penyaluran kredit sepeda

21 motor tidak mengalami penurunan sedrastis mobil. Di sektor perbankan, menurut dia, banyak BPR yang mengambil peluang memberikan kredit pemilikan sepeda motor. Perusahaan pembiayaan pun pastinya menjadi salah satu pemain utama dalam hal pemberian kredit sepeda motor. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan batas minimum uang muka pembelian kendaraan bermotor, para dealer dan perusahaan pembiayaan mencari formula agar penjualan sepeda motor tetap moncer meski regulasi kredit semakin ketat. Salah satunya adalah dengan memberikan subsidi uang muka. Salah satu Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di Batam misalnya menjual satu unit sepeda motor seharga Rp 15 juta. Jika mengikuti aturan Menteri Keuangan, uang muka minimal yang harus dibayarkan sebesar Rp 3 juta. Namun, dengan subsidi yang diberikan sebesar Rp 800 ribu, pembeli cukup membayar Rp 2,2 juta saja untuk akad kredit.


fokus peristiwa

Penjualan motor bekas pun sama saja. Mereka juga memberikan subsidi uang muka terhadap motor-motor seken yang mereka jual. Salah satu penjualan motor di Legenda Malaka, Batam Centre, misalnya memberikan subsidi uang muka pada kisaran Rp 250 ribu – Rp 700 ribu untuk mengundang minat konsumen. Bagaimana dengan kredit pemilikan mobil? Putro Agus mengakui masih banyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan kredit dengan syarat uang muka kurang dari 25 persen seperti yang ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan. Praktek seperti itu umumnya diterapkan pada penjualan mobil completely built up (CBU) dimana banyak BPR yang memberikan kredit dengan syarat uang muka kecil. “Aturan Menteri Keuangan tentang minimal uang muka memang belum ditetapkan pada BPR. Karena itu banyak BPR yang memberikan kredit dengan uang muka yang rendah,” kata Putro. Menurut dia, aturan itu dibuat agar pembeli kendaraan bermotor merasa memiliki

fokus

22 kendaraan yang dibelinya. Dengan uang muka yang kecil, pemilik kendaraan tidak merasa rugi jika kendaraannya ditarik kreditur karena tak mampu membayar angsuran. Sebaliknya, kredit macet hanya akan merugikan bank karena harga mobil baru akan jatuh drastis. Pengawas perbankan Otoritas Jasa Keuangan kantor Kepri itu mengungkapkan, 60 persen kredit yang disalurkan BPR di Batam adalah kredit pemilikan mobil. Kondisi ini tidak sesuai dengan tujuan BPR untuk membantu pembangunan daerah. “Kredit BPR seharusnya diberikan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Di Batam mayoritas untuk kredit mobil.” (yermia riezky)

peristiwa

Aturan Menteri Keuangan tentang minimal uang muka memang belum ditetapkan pada BPR. PUTRO AGUS

Otoritas Jasa Keuangan Kantor Kepri



Kantor Bank Indonesia Provinsi Kepri di Batam Centre, Sabtu

fokus

23

peristiwa

PERTUMBUHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (KKB)

KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (KKB) SUMBER : BANK INDONESIA KANTOR KEPRI


fokus

24

peristiwa

DATA PERBANKAN (BANK UMUM DAN BPR) KOTA BATAM

SUMBER : BANK INDONESIA KANTOR KEPRI


fokus

25

peristiwa

YANG DATANG SAAT SETORAN MACET Penagih utang alias debt collector adalah unsur tak terpisahkan dari kredit perbankan dan lembaga pembiayaan. Bank Indonesia sudah mengeluarkan aturan untuk menghindari intimidasi kepada nasabah.

A


da satu pekerjaan yang paling dikenal masyarakat jika bicara soal kredit atau pembiayaan. Pelaku pekerjaan itu tak pernah ditemui saat debitur mengajukan permohonan peminjaman dana. Namun mereka

baru muncul saat angsuran macet atau menunggak. Mereka adalah penagih utang atau yang lebih tenar dengan sebutan debt collector. Penagih utang seperti momok bagi debitur. Mereka seperti hantu yang tak ingin dijumpai. Selama ini debt collector identik dengan tindak kekerasan yang mereka lakukan terhadap debitur yang menunggak. Yang paling membekas di benak masyarakat adalah kasus pembunuhan Irzen Octa oleh penagih utang yang ditugaskan Citybank, November 2011 lalu. Nasabah Citybank itu diintimidasi oleh penagih utang di lantai lima Gedung Jamsostek, Jakarta. Saat itu Irzen datang karena diundang pihak bank untuk membicarakan pembayaran utangnya yang mencapai Rp 100 juta. Dalam prosesnya para debt collector melakukan penga-

fokus

26

peristiwa

niayaan yang hingga nyawa Irzen melayang. Tak hanya di Jakarta, di Kepri berbagai kasus yang berhubungan dengan penagih utang beberapa kali terjadi. April 2012 lalu dua orang penagih utang merusak pintu rumah dan mengambil pemutar VCD dan STNK sepeda motor milik Markus, warga Perumahan Putra Jaya, Tanjunguncang. Mereka melakukan itu karena Markus telat satu minggu membayar utangnya ke sebuah koperasi. Tak terima perlakuan para penagih utang, Markus melaporkan dua orang itu ke Mapolsek Batuaji. Dia jengkel karena sebelumnya tak pernah telat membayar angsuran. Keterlambatannya saat itu disebabkan kerusakan mesin pompong miliknya. Kondisi itu membuat Markus tidak memiliki cukup uang untuk membayar angsuran utang koperasi. Bulan November 2013, seorang pegawai negeri sipil di Tanjungpinang melaporkan penagih utang BPR Kepri Bintan ke polisi setelah menggembok rumah dan mengambil satu unit televisi milik PNS tersebut. Tindakan penagih utang itu didorong karena Musriai, PNS tersebut, belum membayar cicilan selama delapan bulan. Cerita lain perselisihan penagih utang dengan debitur adalah saat seorang nasabah koperasi dilaporkan seorang penagih utang ke Mapolsek Sagulung, Batam. Cakdam Siregar, sang nasabah, dilaporkan Indra Manurung karena berusaha menganiaya Indra yang berupaya menagih bunga uang yang dipinjam sebesar Rp 5 juta. Sejumlah kejadian penagihan utang yang diikuti dengan perlakuan kasar membuat citra debt collector makin buram. Masyarakat menjadi antipati karena para penagih utang kerap mengintimidasi agar nasabah membayar utangnya. Pasalnya Bank Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah peraturan mediasi tentang penyelesaian pembayaran utang nasabah. Bank Indonesia sudah mensosialisasikan Lembaga Mediasi Perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/5/PBI.2006 yang diubah menjadi PBI Nomor 10/1/PBI/2008. Bank Indonesia berharap, keberadaan Lembaga Mediasi Perbankan dapat membantu menyelesaikan persoalan utang nasabah dengan lebih elegan dan efektif. Bahkan, lembaga tersebut diharapkan menyele-


fokus

27

peristiwa

saikan persoalan lebih efektif ketimbang melalui pengadilan. Persoalannya, saat ini keputusan lembaga mediasi belum memiliki payung hukum. Ini membuat keputusannya tidak mengikat kedua pihak yang bersengketa. Inilah yang mendorong lembaga pembiayaan atau individu menggunakan jasa penagih utang untuk menagih atau menyita aset nasabah. Memang tidak ada aturan yang jelas terkait penagih utang. Umumnya mereka merupakan pekerja alih daya perusahaan penyedia tenaga penagih utang. Bank atau perusahaan pembiayaan mempekerjakan mereka untuk menagih utang nasabah. Namun tak jarang, lembaga pembiayaan mempekerjakan sekelompok preman untuk menagih utang. Satu peraturan yang dekat dengan kinerja para penagih utang adalah PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dalam aturan tersebut, bank memang diperbolehkan menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagi-


han kartu kredit. Namun, dalam proses penagihan, bank harus menjamin proses itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan kantor Kepulauan Riau, Putro Agus Prasetyo, mengatakan pasca kejadian yang menimpa Irzen, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Alih Daya. “Aturan tersebut bertujuan agar bank umum berhati-hati menggunakan pegawai outsourcing untuk menunjang pekerjaannya, termasuk dalam hal penagihan utang,” ujar dia. Putro menambahkan, aturan tersebut kini diterapkan di bank umum, namun belum berlaku untuk BPR dan perusahaan pembiayaan. Ini membuat lembaga pembiayaan itu masih mungkin mempekerjakan orang-orang yang di luar persyaratan yang tertulis dalam peraturan Bank Indonesia. “Di luar bank umum, masih ada potensi lembaga pembiayaan menggunakan tenaga penagih utang yang menggunakan kekerasan pada nasabah,” kata dia. (yermia riezky)

Musim Semi. Bisnis Pembiayaan. fokus

Recommend Documents