DAFTAR PUSTAKA
A.
BUKU-BUKU :
Bahsan, 2007,Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Bambang Riswanto, 2005, Sejarah dan Pengertian Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Burhan Ashshofa, 1998, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Dr. S.F. Marbun,SH.,M.Hum, 2013, Hukum Administrasi Negara II, FH UII Press, Yogyakarta. Frieda Husni Hasbullah, 2005, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid II, Ind-Hill-Co, Jakarta. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,2000, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hartono Hadisoeprapto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Cet. I, Liberty, Yogyakarta. _______, 2004, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberti, Yogyakarta. Husni Thamrin, 2013, Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta. Inu Kencana Syafiie, 1999, Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT.Eresco, Jakarta. Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor. Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2012, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung. Komaruddin, 2002, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, PT Bumi Aksara, Jakarta Lexy J, Moleong, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung. Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung
Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, Hukum Jaminan, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. _______, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta. _______,2011, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta. Rianto Adi, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta. Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. S. Badudu, Sultan Muhammad Zain, 2001, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Sahya Anggara, 2012, Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep,Teori, dan Fakta Dalam Upaya Meningkatkan Good Governance, Pustaka Setia, Bandung. Salim HS, 2005, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia edisi II, Raja Grafindo Persada, Jakarta. _______,2008, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sedarmayanti, 2013, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik), PT.Refika Aditama, Bandung. Soebekti, 2009, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung. Soerjono Soekanto, 1984, Pengertian Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat), Rajawali Perss, Jakarta. Solly Lubis 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta. _______, 2000, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta.
W.J.S. Poerwadarminta, 1985, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
B.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M – 01.Pr.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.UM.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
C.
JURNAL/ARTIKEL ILMIAH:
Eko Yudhistira, 2008, “Pendaftaran Jaminan Fidusia : Hambatannya di lihat dari aspek sistem hukum”, Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Sunu Tedy Maranto, 2008, “Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dibidang Pelayanan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945”, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Tyas Dian Anggraeni, “Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Sehat: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 3, Desember, 2014.
D.
INTERNET:
https://ahu.go.id/fidusia http://kbbi.web.id/jamin http://www.kompasiana.com/ivonedwiratna/kupas-tuntas-fidusia-onlinelangkah-hebat-situs-sibuk-pendulangpnbp_5529389af17e61084e8b4606. https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia
