MUKADIMAH. Draft Statuta Unud, 2016 ~ 1

MUKADIMAH Bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada Pasal 31 ayat (1) lebih lanjut ditetapkan setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan pada ayat (3) ditetapkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undangundang. Dalam rangka hal itu, visi penyelenggaraan pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah di era globalisasi. Bahwa Universitas Udayana didirikan tanggal 17 Agustus 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 104 Tahun 1962, tanggal 9 Agustus 1962 jo. Surat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963, tanggal 13 Januari 1963. Sebagai pendidikan tinggi milik pemerintah dan sejalan dengan amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Universitas Udayana memiliki kewajiban moral mewujudkan visi penyelenggaraan pendidikan nasional melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan institusi dan sumber daya manusia unggul, mandiri, berbudaya yang berstandar internasional. Oleh karena itu, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi didasarkan pada Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan serta sesuai dengan motto Universitas Udayana dan falsafah Tri Hita Karana. Bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Perguruan Tinggi, status Universitas Udayana sebagai Badan Layanan Umum, maupun tuntutan pasar kerja telah mendorong perlunya perubahan terhadap Statuta Universitas Udayana Tahun 2012. Dalam rangka hal itu, maka Universitas Udayana melakukan penyempurnaan dan penetapan Statuta Universitas Udayana tahun 2016 yang merupakan Anggaran Dasar dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menjadi acuan untuk merencanakan dan menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Draft Statuta Unud, 2016

~1

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan: 1. Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat Unud adalah salah satu perguruan tinggi milik pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. 2. Statuta Unud adalah pedoman dasar bagi Unud dalam me1aksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai dasar untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Unud. 3. Tri Hita Karana adalah landasan filosofis yang bersumber dari Agama Hindu tentang keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. 4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 6. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan yang ditetapkan oleh Unud sesuai dengan sasaran program studi dengan berpedoman kepada kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 8. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS, adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari jenjang pendidikan tertentu yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil. 9. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi Draft Statuta Unud, 2016

~2

10.

11. 12.

13.

14. 15. 16.

17. 18.

19.

20.

21. 22.

ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan, secara mandiri, dan bertanggungjawab. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk mmenyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ilmu monodisiplin adalah bidang ilmu dengan program pendidikan yang kurikulum intinya berasal dari satu bidang ilmu. Bidang ilmu multidisiplin adalah bidang ilmu dengan program pendidikan yang kurikulum intinya berasal dari multidisiplin bidang ilmu. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat OTK Unud adalah penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Unud. Senat Unud selanjutnya disingkat Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Unud. Pimpinan Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat Universitas. Rektor Unud yang selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi dan penanggungjawab kegiatan yang memberikan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat Fakultas. Pimpinan Program Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur untuk tingkat Program Pascasarjana. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen tetap Unud yang masih aktif dalam melaksanakan Tri Dharma


~3

23. 24. 25. 26.

di lingkungan Unud. Guru Besar/Dosen Tamu adalah guru besar/dosen tidak tetap yang diundang untuk mengajar di Unud selama jangka waktu tertentu. Pelaksana Administrasi adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unud. Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat Rektor Unud dalam menata kelancaran tugas sebagai penyelenggaran perguruan tinggi. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. BAB II IDENTITAS Pasal 2

(1) Cikal bakal Unud adalah Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P J. M. Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno, dibuka oleh J. M. Menteri P.P dan K. Prof. Dr. Priyono, pada tangga1 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada Prasasti di Fakultas Ilmu Budaya, Jalan Nias Denpasar. (2) Unud didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Nomor 104 Tahun 1962, tanggal 9 Agustus 1962, yang terdiri atas Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (3) Pendirian Unud dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1963, tanggal 13 Januari 1963. (4) Hari lahir Unud yang jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perayaan hari ulang tahun Unud dialihkan ke tanggal 29 September, yang mengambil hari lahirnya Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga di Denpasar. Pasal 3 (1) Lambang Unud benama Widya Cakra Prawartana yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan unsur-unsur a. Berwujud sebuah lingkaran yang mempunyai roda cakra, di


~4

tengah terdapat padma (bunga teratai) dengan delapan helai daun yang melambangkan delapan penjuru angin, yang melambangkan kesucian Tuhan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila.


~5

b. Roda cakra mempunyai empat buah jari-jari yang melambangkan kekuatan yang membaja dari empat sila Pancasila. c. Bagian luar dari jari-jari lingkaran roda dihiasi dengan 54 (lima puluh empat) titik sebagai ratna permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan Unud. d. Warna lambang Unud adalah kuning keemasan (melambangkan matahari terbit) dengan wama dasar biru (melambangkan warna langit). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan penggunaan lambang Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. (4) Lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini. Pasal 4 (1) Bendera Unud berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 3 (tiga) banding 2 (dua) berwarna dasar biru, di tengahtengahnya terdapat lambang Unud yang berwarna kuning keemasan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan penggunaan bendera Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. (3) Bendera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini. Pasal 5 (1) Tari kebesaran Unud adalah Tari Prabu Udayana. (2) Tari Prabu Udayana ditarikan oleh 8 (delapan) orang penari, yakni 2 (dua) orang penari menggambarkan Prabu Udayana dan Guna Pria Darmapatni (permaisuri) dan 6 (enam) orang dayang-dayang yang mengiringi Prabu Udayana dan Permaisuri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergelaran Tari Prabu Udayana diatur dengan Peraturan Rektor.


~6

Pasal 6 (1) Unud memiliki Himne dan Mars yang wajib dinyanyikan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Unud. (2) Himne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini. Pasal 7 (1) Unud mempunyai Tata Busana Akademik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, corak, warna, dan pemakaian Tata Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 8 Dies Natalis Unud diperingati pada setiap tanggal 29 September, dalam sidang Senat dengan acara pokok laporan Rektor dan Orasi Ilmiah yang dihadiri oleh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan undangan. BAB III PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI Pasal 9 (1) Unud menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis I (Sp I), spesialis II (Sp II), dan Program Kekhususan. (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program diploma dan program sejenis lainnya. Pasal 10 (1) Kurikulum Unud dikembangkan berdasarkan: a. visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Unud;


~7

(2) (3) (4) (5)

b. jati diri Unud; dan c. prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum Unud dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan berpikir, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Kurikulum Unud diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kurikulum Unud harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perkuliahan, dan penilaian hasil belajar yang tertuang dalam kurikulum, serta kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 11

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Unud adalah Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing. (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran. Pasal 12 (1) Wisuda dilaksanakan pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi. (2) Upacara wisuda dilakukan dalam sidang Senat Unud. (3) Setiap wisudawan wajib mengucapkan janji wisudawan. (4) Upacara wisuda diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun yang disesuaikan dengan kebutuhan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai janji wisudawan, tata cara, dan tata tertib upacara wisuda diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 13 (1) Kegiatan penelitian Unud merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang dan mengembangkan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang ilmu masing-masing.


~8

(3) Penelitian diarahkan untuk menghasilkan karya yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan umat manusia. (4) Program penelitian dilaksanakan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 14 (1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Unud disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada konsep pembangunan daerah dan nasional dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (3) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau badan lain, baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan. (4) Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. (5) Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disebarluaskan dalam bentuk bahan ajar, bahan pengembagan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), dan penyelesaian masalah yang dihadapai masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 15 (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan memberikan kebebasan kepada dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan yang berlaku.


~9

(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di lingkungan Unud terkait dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Unud menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan etika keilmuan. (4) Sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik wajib bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan beserta hasilnya sesuai dengan norma dan etika keilmuan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 16 (1) Dalam rangka pengembangan ipteks, Unud dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan. (2) Otonomi keilmuan memberikan kesempatan kepada dosen dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan ipteks sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan yang berlaku. Pasal 17 (1) Unud memberikan gelar akademik, profesi dan/atau vokasi kepada mahasiswa yang telah ditetapkan lulus dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Unud memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar akademik, profesi dan/atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundag-undangan yang berlaku. Pasal 18 (1) Unud dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.

Draft Statuta Unud, 2016 ~ 10

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan atas prestasinya di bidang keilmuan dan berdedikasi sangat tinggi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan/atau berjasa terhadap Unud dan bangsa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tolok ukur, dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 19 (1) Unud memberikan Gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) dan Anugrah Universitas Udayana (Udayana Award) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasanya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, kebudayaan, dan seni. (2) Anugrah gelar Dr. H.C diusulkan oleh Fakultas/Pascasarjana sesuai bidang ilmu melalui Program Doktor untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Senat. (3) Seseorang yang dianugrahi gelar Dr. H.C. wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai jasa/pengabdian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Rapat Senat Khusus. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penganugerahan gelar Dr. H.C. atau Udayana Award, dan penyampaian orasi ilmiah diatur dengan Peraturan Rektor. BAB IV SISTEM PENGELOLAAN Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan Unud Pasal 20 Visi Unud adalah “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya”. Pasal 21 Visi Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diwujudkan melalui Misi Unud berupa:


a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa; c. Memberdayakan Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat; d. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Unud serta perekonomian nasional. Pasal 22 Untuk mewujudkan Visi Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditetapkan Tujuan Unud: a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ipteks; b. Meningkatkan kapasitas Unud dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat; c. Mengembangkan tata kelola Unud yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tatakelola sesuai dengan prinsip BLU; d. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Unud; e. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ipteks, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat. Bagian Kedua Organisasi Unud Pasal 23 Unud memiliki organ yang terdiri atas: a. Senat; b. Kerektoran; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Pertimbangan.


Paragraf 1 Senat Pasal 24 (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Ketua dan Sekretaris Senat dijabat oleh anggota yang bukan dari unsur pimpinan Unud. (3) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih diantara anggota oleh anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor. (4) Anggota Senat tidak sedang menjabat sebagai pimpinan instansi atau perguruan tinggi di luar lingkungan Universitas Udayana. (5) Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk komisi yang beranggotakan anggota Senat sesuai dengan kebutuhan tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Senat. (6) Ketua dan Sekretaris komisi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan anggota komisi Senat. (7) Masa tugas anggota Senat adalah 4 (empat) tahun, kecuali yang berasal dari Guru Besar sampai pensiun. Pasal 25 (1) Senat Unud terdiri atas Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, wakil dosen dari masing-masing Fakultas, unsur lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai anggota Senat. (2) Guru Besar ditetapkan sebagai anggota Senat setelah dilakukan pengukuhan. (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen, dengan kriteria: a. mempunyai jabatan akademik minimal Lektor Kepala; b. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; c. berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap Fakultas; d. dipilih oleh Senat Fakultas; dan e. dapat dipilih hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.


Pasal 26 (1) Senat Unud berwenang: a. menetapkan kebijakan akademik Unud; b. memberikan persetujuan atas usul pengangkatan Guru Besar kepada Rektor; c. merumuskan dan mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik Unud; d. mengesahkan Rencana Strategis Unud; e. memberikan persetujuan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan program studi di lingkungan Unud; f. menangani penyelesaian tertinggi atas permasalahan yang terjadi di Unud; g. memberikan pertimbangan atas usul penganugerahan Doctor Honoris Causa atau gelar kehormatan lain kepada Rektor; h. merumuskan kebijakan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan; i. memberi pertimbangan dan penetapan nama calon Rektor, serta memilih Rektor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib Senat Unud diatur dalam Peraturan Rektor. Paragraf 2 Kerektoran Pasal 27 (1) Kerektoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unud. (2) Kerektoran sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor. (3) Kerektoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Biro; c. Fakultas dan Pascasarjana; d. Lembaga; e. Unsur Penunjang; dan


(4) Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Rektor dibantu oleh Wakil Rektor, yang terdiri atas: a. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I); b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (WR II); c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III); dan d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi (WR IV). (6) Ketentuan mengenai tugas dari masing-masing Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam OTK Unud. Pasal 28 (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Unud yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur civitas akademika. (2) Biro dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Biro terdiri atas: a. Biro Akademik, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (BAKHM); b. Biro Umum (BUM); c. Biro Kemahasiswaan (BKM); dan d. Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKU). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur masing-masing biro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam OTK Unud. Pasal 29 Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.


Pasal 30 Fakultas di lingkungan Universitas Udayana terdiri atas: 1. Fakultas Ilmu Budaya (FIB); 2. Fakultas Kedokteran (FK); 3. Fakultas Peternakan (Fapet); 4. Fakultas Hukum (FH); 5. Fakultas Teknik (FT); 6. Fakultas Pertanian (FP); 7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB); 8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA); 9. Fakultas Kedokteran Hewan (FKH); 10. Fakultas Pariwisata (FPar); 11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP); 12. Fakultas Teknologi Pertanian (FTP); dan 13. Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP). Pasal 31 (1) Fakultas sebagaimana dimaksud Pasal 30 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur fakultas diatur dalam OTK Unud. Pasal 32 (1) Organ Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kedokteran, Fakultas Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Pariwisata, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Senat Fakultas; c. Bagian Tata Usaha; d. Program Studi; e. Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen. (2) Organ Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Kelautan dan


Perikanan, terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Senat Fakultas; c. Subbagian Tata Usaha; d. Program Studi; e. Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen. Pasal 33 (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan. (2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Dekan. (3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal 34 (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdiri atas: a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan (WD I); b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (WD II); dan c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi (WD III). (2) Ketentuan mengenai tugas dari masing-masing Wakil Dekan sebagaimana diamaksud pada ayat (1) diatur dalam OTK Unud. Pasal 35 (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan Pasal 32 ayat (2) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam melaksanakan tugas akademik di lingkungan fakultas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok dan fungsi Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor. Pasal 36 (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (2) huruf d merupakan kesatuan kegiatan Draft Statuta Unud, 2016 ~ 17

(3) (4)

(5) (6)

(7)

pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Program Studi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh sekretaris. Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 32 ayat (2) huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas. Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dipimpin oleh seorang kepala atau ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f dan Pasal 32 ayat (2) huruf f merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan. Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Usaha/ Subbagian Tata Usaha, Program Studi, Laboratorium/Bagian/ Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, dan Kelompok jabatan fungsional dosen diatur dalam OTK Unud. Pasal 37

(1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin. (2) Pendidikan akademik program magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisiplin dilaksanakan di masing-masing fakultas. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang bidang ilmu monodisiplin dan multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan rektor. Pasal 38 (1) Pascasarjana terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Subbagian Tata Usaha. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Wadir I); dan


b. Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama (Wadir II). (3) Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur pascasarjana diatur dalam OTK Unud. Pasal 39 (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Lembaga. Pasal 40 (1) Lembaga di lingkungan Unud terdiri atas: a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan b. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M). (2) Organisasi LPPM dan LP3M terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bagian Tata Usaha; d. Pusat; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Unud diatur dalam OTK Unud. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur lembaga seperti dimaksud pada ayat (1) di tingkat Pascasarjana, Fakultas, dan Program Studi di lingkungan Unud diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 41


(1) Unsur Penunjang di lingkungan Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e terdiri atas Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Badan. (2) UPT dan Badan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. UPT Perpustakaan; b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi/Unit Sumber Daya Informasi (USDI); c. UPT Bahasa; d. UPT Laboratorium Terpadu; dan e. Badan Pengelola Usaha. (3) Ketentuan mengenai struktur, tugas pokok, dan fungsi dari Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam OTK Unud. Paragraf 3 Satuan Pengawas Internal Pasal 42 (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas pokok, dan fungsi Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor melalui persetujuan Senat. Paragraf 4 Dewan Pertimbangan Pasal 43 (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas pokok, dan fungsi Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor melalui persetujuan Senat.


BAB V TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN UNUD Bagian Pertama Tata Cara Pengangkatan Rektor Pasal 44 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Rektor, yakni: a. beriman dan bertaqwa kepada Tugan Yang Maha Esa; b. berpendidikan Doktor (S3); c. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; d. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala; e. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua program studi/kepala pusat atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun secara berturut-turut. f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang; g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; l. sebagai dosen tetap dan aktif di lingkungan Unud minimal 2 (dua) semester akhir secara berturut-turut; m. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis. (2) Rektor membentuk Panitia Pemilihan Rektor melalui persetujuan Senat, dengan ketentuan: a. panitia bertanggungjawab kepada Rektor; b. bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan Rektor; Draft Statuta Unud, 2016 ~ 21

c. terdiri atas unsur dosen dan tenaga kependidikan; d. dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan dari berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat. Pasal 45 (1) Pengangkatan Rektor Unud dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap penjaringan bakal calon; b. tahap penyaringan calon; c. tahap pemilihan calon; dan d. tahap pengangkatan. (2) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) menyelenggarakan proses penjaringan bakal calon, penyaringan calon, dan pemilihan calon. (3) Senat melakukan pemilihan bakal calon Rektor pada tahap penjaringan dan pemilihan calon Rektor pada tahap penyaringan melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pasal 46 (1) Panitia melakukan penjaringan bakal calon rektor. (2) Panitia mengajukan minimal 3 (tiga) Bakal Calon Rektor ke Senat hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila jumlah Bakal Calon Rektor kurang dari 3 (tiga) orang, maka dilakukan penundaan pengajuan Bakal Calon selama 14 (empat belas) hari kerja untuk terpenuhinya jumlah Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Apabila dalam batas waktu yang dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka Rektor menugaskan dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi Bakal Calon pendamping. Pasal 47 (1) Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan nama-nama Bakal Calon Rektor hasil proses penjaringan kepada Senat untuk dilakukan penjaringan menjadi 3 (tiga) Bakal Calon Rektor melalui pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3). (2) Nama-nama Bakal Calon Rektor hasil penjaringan disampaikan


kepada Senat untuk dilakukan penyaringan. (3) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan dari berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat. Pasal 48 (1) Senat menyaring nama-nama Bakal Calon Rektor hasil penjaringan melalui pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3). (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan 3 (tiga) orang calon Rektor yang ditetapkan oleh Senat. (3) Ketiga orang calon Rektor hasil penyaringan yang dimaksud pada ayat (2), oleh Rektor disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan dari berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat. Pasal 49 (1) Tahap pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor dalam sidang Senat Khusus; b. pemilihan Rektor dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; c. paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri. (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan: a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.


(3) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut. (4) Calon Rektor terpilih adalah calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak. Pasal 50 (1) Menteri menetapkan pengangkatan calon Rektor terpilih sebagai Rektor atas dasar suara terbanyak. (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturutturut. Pasal 51 (1) Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) mengangkat WR I, II, III, dan IV paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat/dilantik sebagai Rektor. (2) Masa jabatan WR berakhir sampai diangkat/dilantik WR yang baru. Pasal 52 (1) Rektor dan Warek diberhentikan dari jabatan karena: a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; b. berhalangan tetap; c. permohonan sendiri; d. masa jabatannya berakhir; e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen; i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau j. menjalani cuti di luar tanggungan negara.


(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri. (3) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. Pasal 53 (1) Apabila masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor paling lama 1 (satu) tahun. (2) Rektor yang dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pemilihan Rektor baru. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kewajiban, dan sanksi hukum dari penugasan Rektor yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 54 (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, para WR menjalankan tugas sampai diangkatnya Rektor yang baru. (2) Menteri menetapkan salah satu WR sebagai pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Selain menjalankan tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas Rektor berkewajiban: a. mengangkat WR yang baru untuk menggantikan Warek yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Rektor; dan b. menyelenggarakan pemilihan Rektor baru paling lambat 6 (enam) bulan dari ditetapkannya sebagai Pelaksana Tugas Rektor.


Pasal 55 (1) Apabila calon Rektor telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Senat dapat menyelenggarakan pemilihan ulang calon Rektor sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 49 ayat (1) huruf b. Pasal 56 (1) Apabila WR berhalangan tetap, Rektor mengangkat WR yang baru. (2) Masa jabatan WR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai diangkat/dilantik WR yang baru. Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan Dekan Pasal 57 Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Dekan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tugan Yang Maha Esa; b. berpendidikan Doktor (S3); c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala; d. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat; e. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua program studi/kepala laboratorium/ketua bagian/kepala pusat atau sebutan lain minimal 1 (satu); f. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang; h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6


(enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; l. sebagai tenaga pengajar dan/atau pembimbing aktif di lingkungan fakultas bersangkutan minimal 2 (dua) semester akhir secara berturut-turut; m. bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis. Pasal 58 Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan: a. penjaringan bakal calon Dekan; b. pemberian pertimbangan oleh Senat Fakultas; c. pengangkatan Dekan. Pasal 59 (1) Dekan membentuk Panitia Pemilihan Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas paling lambat 5 (lima) bulan dari berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat. (2) Bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 58. (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dosen dan tenaga kependidikan. (4) Panitia Pemilihan Dekan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Dekan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas. Pasal 60 (1) Bakal calon Dekan diajukan oleh Program Studi atau Bagian yang ada di lingkunga Fakultas. (2) Dalam penjaringan bakal calon Dekan, Panitia Pemilihan dapat melakukan penyerapan aspirasi sivitas akademika pada tingkat


(3)

(4)

(5)

(6)

Fakultas, maupun Program Studi atau Bagian yang mengusulkan. Panitia pemilihan Dekan menyampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Senat Fakultas. Senat Fakultas setelah menerima nama bakal calon Dekan menyelenggarakan rapat pemilihan untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Dekan untuk disampaikan kepada Dekan. Dekan menyampaikan 2 (dua) nama calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rapat Senat Fakultas, dengan melampirkan: a. Keputusan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Dekan; b. Berita acara hasil pemilihan yang ditandatangani oleh panitia dan Ketua Senat; c. Kelengkapan dokumen kepegawaian yang diperlukan. Rektor memilih salah satu dari 2 (dua) calon Dekan yang dikirim untuk diangkat menjadi Dekan. Pasal 61

(1) Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (6) mengajukan calon Wadek I, II, dan III kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diangkat sebagai Dekan. (2) Rektor mengangkat/melantik Wadek I, II, dan III paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diusulkan oleh Dekan. (3) Masa jabatan Wadek berakhir sampai diangkat/dilantik Wadek yang baru. Pasal 62 (1) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturutturut. (2) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Wadek I bertindak sebagai Pelaksana Tugas Dekan. (3) Apabila Dekan berhalangan tetap, Senat Fakultas mengusulkan pejabat Dekan kepada Rektor sebelum diangkat Dekan definitif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengusulan pejabat Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)


diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 63 (1) Apabila Wadek berhalangan tetap, Dekan mengusulkan calon Wadek kepada Rektor, untuk diangkat sebagai Wadek. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengusulan pejabat Wadek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas. Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana Pasal 64 (1) Direktur, Wadir I dan Wadir II Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan Direktur, Wadir I dan Wadir II Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun sejak pengangkatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, tugas pokok dan fungsi Direktur, Wadir I dan Wadir II Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 65 Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direktur Pascasarjana: a. beriman dan bertaqwa kepada Tugan Yang Maha Esa; b. berpendidikan Doktor (S3); c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala; d. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur Pascasarjana yang sedang menjabat; e. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua program studi/kepala pusat atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun. f. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam Draft Statuta Unud, 2016 ~ 29

ketentuan peraturan perundang-undangan; g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang; h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; l. sebagai tenaga pengajar dan/atau pembimbing aktif pada program studi di lingkungan Unud minimal 2 (dua) semester akhir secara berturut-turut; m. bersedia dicalonkan menjadi Direktur Pascasarjana yang dinyatakan secara tertulis. Pasal 66 (1) Masa jabatan Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut. (2) Apabila Direktur Pascasarjana berhalangan tetap, Rektor mengangkat Direktur Pascasarjana yang baru sampai berakhirnya masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (2). (3) Apabila Wadir Pascasarjana berhalangan tetap, Rektor mengangkat Wadir Pascasarjana yang baru sampai berakhirnya masa jabatan Wadir sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (2). Paragraf 5 Tata Cara Pengangkatan Ketua Program Studi dan Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan Pasal 67 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Studi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tugan Yang Maha Esa; b. berpendidikan Doktor (S3);


c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor; d. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi yang sedang menjabat; e. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang; g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; j. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; k. sebagai tenaga pengajar dan/atau pembimbing aktif di program studi bersangkutan minimal 2 (dua) semester akhir secara berturut-turut; l. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Program Studi yang dinyatakan secara tertulis. (2) Pemilihan Ketua Program Studi yang telah memenuhi syarat dilakukan oleh dosen tetap baik sebagai tenaga pengajar dan/atau pembimbing aktif di program studi bersangkutan minimal 2 (dua) semester akhir secara berturut-turut. Pasal 68 (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut. (2) Ketua Program Studi dalam bidang ilmu multidisiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur Pascasarjana. (3) Ketua Program Studi dalam bidang ilmu monodisiplin bertanggungjawab kepada Dekan masing-masing. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Ketua dan Draft Statuta Unud, 2016 ~ 31

Sekretaris program studi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. Pasal 69 (1) Ketua Program Studi terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) menetapkan Sekretaris paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan sebagai Ketua Program Studi. (2) Masa jabatan Sekretaris adalah sampai berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2). Pasal 70 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tugan Yang Maha Esa; b. berpendidikan minimal Magister (S2); c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor; d. berusia tidak lebih dari 70 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua atau Kepala Laboratorium/ Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan yang sedang menjabat; e. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang; g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; j. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; k. bersedia dicalonkan menjadi Ketua atau Kepala Laboratorium/ Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan yang dinyatakan secara tertulis.


(2) Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut. (3) Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan bertanggungjawab kepada Dekan masing-masing atau Direktur Pascasarjana. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. Pasal 71 (1) Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) menetapkan Sekretaris paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan sebagai Ketua atau Kepala. (2) Masa jabatan Sekretaris adalah sampai berakhirnya masa jabatan Ketua atau Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Kelima Tata Cara Pengangkatan Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Kepala Pusat Kajian/Penelitian Pasal 72 (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris UPT, serta Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian/Kajian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan Ketua, Kepala dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, tugas pokok dan fungsi Ketua, Kepala dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Paragraf 6 Tata Cara Pengangkatan Satuan Pengawas Internal (SPI)


Pasal 73 (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dibentuk oleh Rektor sebagai unsur pengawas. (2) SPI menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. (3) Keanggotaan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai tentang: a. pencatatan dan pelaporan keuangan; b. tata kelola Perguruan Tinggi; c. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi; dan d. pengelolaan barang milik negara. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan serta tugas pokok dan fungsi SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Paragraf 7 Tata Cara Pengangkatan Dewan Pertimbangan Pasal 74 (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dibentuk oleh Rektor sebagai unsur pemberi pertimbangan. (2) Dewan Pertimbangan menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik kepada Rektor. (3) Tugas dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik; b. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik; c. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik; dan d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Unud. (4) Keanggotaan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Muspida Propinsi Bali; b. Ketua-ketua komisi Senat Universitas; c. Ketua ikatan alumni Unud; dan


d. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penetapan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Bagian Keempat Dosen dan Tenaga Kependidikan Paragraf 1 Dosen Pasal 75 (1) Dosen Unud terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu. (2) Dosen Tetap, bekerja penuh waktu yang berstatus pegawai negeri dan sebagai tenaga pengajar tetap Unud. (3) Dosen Tidak Tetap, bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pengajar tidak tetap Unud. (4) Dosen Tamu, diundang untuk mengajar di Unud selama jangka waktu tertentu. (5) Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu, tidak dapat diangkat menjadi anggota Senat Unud, Senat Fakultas, dan/atau Badan Perwakilan Pascasarjana. (6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri atas usul Rektor. (7) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan. Pasal 76 (1) Syarat-syarat untuk dapat menjadi dosen Unud: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. berpendidikan minimal Magister (S2); d. memiliki kualifikasi sebagai dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. mempunyai moral dan integritas tinggi;


f. mempunyai rasa tanggungjawab yang besar terhadap bangsa dan negara. (2) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar/Profesor. (3) Syarat-syarat, pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier serta pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 77 (1) Untuk dapat diusulkan menjadi Guru Besar, calon Guru Besar harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat. (2) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat. (3) Pengukuhan Guru Besar dilakukan dalam Sidang Senat Khusus yang dipimpin oleh Rektor/Ketua Senat. (4) Guru Besar wajib menyampaikan orasi ilmiah atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya pada saat pengukuhan. (5) Jabatan Guru Besar hanya dapat digunakan selama menjadi dosen tetap dan melaksanakan tugas sebagai dosen Unud. (6) Guru Besar yang akan memasuki masa pensiun dapat diperpanjang sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pasal 78 (1) Dosen Tidak Tetap Unud yang berkualifikasi Doktor dapat diusulkan menjadi calon Guru Besar dengan persyaratan: a. Minimal telah menjadi Dosen Tidak Tetap selama 2 (dua) tahun, dengan kualifikasi pendidikan Doktor; b. Telah ditetapkan dalam jabatan Lektor atau Lektor Kepala oleh Rektor atas usul dari Fakultas, sesuai dengan persyaratan kredit poin untuk penetapan jabatan setingkat Lektor atau Lektor Kepala; c. Mendapat ijin secara tertulis dari pejabat yang berwenang (atasannya) dari instansi lembaga organiknya; d. Memenuhi angka kredit untuk jenjang jabatan dari jabatan lama ke jabatan Guru Besar, sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. Memenuhi kelengkapan dan syarat lainnya, yang merupakan


bagian dari pengusulan calon Guru Besar; f. Tahapan, proses, dan persyaratan di tingkat Fakultas dan Universitas dilakukan sebagaimana tahapan, proses, dan persyaratan calon Guru Besar dosen tetap. (2) Guru Besar dari dosen tidak tetap tidak berkedudukan sebagai anggota Senat Unud. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan pengusulan Guru Besar dari dosen tidak tetap diatur dengan Peraturan Rektor. Paragraf 2 Tenaga Kependidikan Pasal 79 (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Unud terdiri atas pustakawan, teknisi, arsiparis, laboran, dan tenaga kependidikan lainnya. (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga kependidikan tetap, tidak tetap, dan tamu. (3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Berwawasan Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memiliki kualifikasi dan dedikasi sebagai tenaga kependidikan; d. Memiliki moral dan integritas tinggi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 80 (1) Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Unud yang melakukan kegiatan akademik dan atau non akademik di lembaga luar Unud harus mendapat ijin tertulis dari Rektor (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) diberi sanksi oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang akan terkena sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kesempatan untuk


membela diri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Bagian Kelima Mahasiswa dan Alumni Paragraf 1 Mahasiswa Pasal 81 (1) Mahasiswa adalah mereka yang diterima dengan persyaratan untuk menjadi mahasiswa Unud. (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Unud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh Unud. (3) Pembinaan kemahasiswaan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di bawah tanggungjawab Rektor. (4) Mahasiswa menggunakan atribut mahasiswa. (5) Atribut mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 82 (1) Hak-hak mahasiswa: a. memperoleh pendidikan dan pengajaran serta pelayanan bidang akademik dengan sebaik-baiknya; b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab; c. memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka proses belajar; d. mendapat bimbingan dari dosen; e. memperoleh layanan inforrnasi yang berkaitan dengan program studinya; f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan pendidikan dan pembelajaran, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan; g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan


Unud; h. memanfaatkan sumber daya sesuai dengan haknya; i. pindah Fakultas di lingkungan Unud atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku; j. turut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan; k. memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat sesuai dengan kemampuan Unud; l. mendapat cuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) Kewajiban mahasiswa: a. membayar biaya pendidikan, kecuali bagi mereka yang dibebaskan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Unud; c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d. menjaga kewibawaan dan nama baik Unud; e. ikut menjaga keamanan dan ketertiban kampus. f. memelihara sarana dan prasarana; g. menjunjung tinggi kebudayaan Daerah dan Nasional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 83 (1) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf j dibentuk sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan. (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 84 (1) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa meliputi: a. Penalaran dan kegiatan peningkatan pengetahuan, teknologi, dan seni;

penguasaan

ilmu


b. c. d. e.

Minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa; Kesejahteraan mahasiswa; Bakti sosial mahasiswa; dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tmggi. (2) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di dalam dan di luar kampus serta antar kampus harus dengan izin Rektor. (3) Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa antar negara harus dengan izin Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Paragraf 2 Alumni Pasal 85 (1) Alumni Unud meliputi semua lulusan Unud. (2) Alumni memiliki kewajiban moral/etika menjaga nama baik Unud. (3) Alumni dapat membentuk organisasi alumni untuk membina hubungan dengan almamater dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi. (4) Organisasi Alumni Unud disebut Ikatan Alumni Universitas Udayana dengan singkatan Ikayana. (5) Struktur dan tata kerja Ikayana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bagian Keenam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pasal 86 (1) Sarana dan prasarana berkenaan dengan semua fasilitas utama dan penunjang untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unud. (2) Sarana dan prasarana Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat baik kelompok maupun perseorangan. (3) Sarana dan prasarana Unud dapat diperoleh dari pihak asing atau masyarakat sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pengelolaan sarana dan prasarana Unud diselenggarakan sesuai


ketentuan keuangan negara dan pengelolaan harta benda milik negara. (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana Unud ditujukan bagi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 87 Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) secara bertanggungjawab, berdaya guna, dan berhasil guna. Bagian Ketujuh Pengelolaan Anggaran Pasal 88 (1) Perencanaan penganggaran Unud disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan anggaran berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Unud menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Laporan pertanggugjawaban pengelolaan anggaran Unud diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedelapan Kerjasama Pasal 89 (1) Rektor dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/ atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 90 (1) Unud dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjabarkan visi misi Unud dengan berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, dan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pasal 91 (1) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dapat berbentuk: a. pertukaran dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik; b. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat; c. penerbitan karya ilmiah bersama; d. penyelenggaraan seminar bersama atau kegiatan ilmiah lainnya; e. kerjasama lainnya yang dipandang perlu dan tidak mengikat. (2) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga di lingkungan Unud dan/atau antara Unud dengan pihak lain dapat dilakukan oleh Fakultas, Program Pasca sarjana, Lemlit, LPM, Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Studio, dan unit penunjang lainnya. (3) Kerjasama dengan pihak luar harus dengan persetujuan Rektor. (4) Kerjasama kelembagaan Unud, dapat dilakukan secara langsung oleh Fakultas, Program Pascasarjana, Lemlit, LPM, Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Studio, dan unit penunjang lainnya, atas ijin Rektor. Pasal 92 (1) Kerjasama antar lembaga di lingkungan Unud dan/atau antara Unud dengan pihak lain dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama.


(2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat hak dan kewajiban masing-masing yang saling menguntungkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Pasal 93 (1) Sistem penjaminan mutu internal Unud merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan agar civitas akademika dan stakeholders memperoleh kepuasan. (2) Pelaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unud memiliki auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (4) Auditor internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), bertugas secara reguler mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan Unud, yang meliputi bidang akademik. Pasal 94 (1)

(2)

Tujuan dari pengembangan sistem penjaminan mutu internal Unud: a. tersedianya Prosedur Operasional Standar pada setiap unit layanan; b. terjaminnya ketersediaan dan pelaksanaan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai Prosedur Operasional Standar; dan c. terwujudnya tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, maupun mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar. Sistem penyelenggaraan penjaminan mutu internal Unud dilaksanakan dengan: a. berorientasi kepada kebutuhan stakeholders internal dan eksternal;


b. mengutamakan kebenaran, keterbukaan, dan kejujuran; c. partisipatif dan kolegial; dan d. inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan. (3) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Unud terdiri atas: a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan; b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian; c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 95 (1) Unud didalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan melakukan proses akreditasi atau reakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga Akreditasi yang berwenang. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi program studi dan akreditasi institusi. (3) Pelaksanaan proses akreditasi program studi dengan bidang ilmu monodisiplin dikoordinir oleh Rektor atas prakarsa dekan masingmasing. (4) Pelaksanaan proses akreditasi program studi dengan bidang ilmu multidisiplin dikoordinir oleh Rektor atas prakarsa Direktur Pascasarjana. (5) Pelaksanaan proses akreditasi institusi dikelola dan dikoordinir oleh Rektor. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan proses akreditasi Program Studi dan Institusi diatur dengan Peraturan Rektor. BAB VI BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN Pasal 96 (1) Unud menetapkan peraturan internal dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. (2) Bentuk dan hierarki peraturan internal Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:


a. Keputusan Senat; b. Peraturan Rektor; dan c. Peraturan lain yang diperintahkan oleh produk hukum yang lebih tinggi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan internal Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor dengan mengacu Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN Pasal 97 (1) Pendapatan Unud berasal dari anggaran Pemerintah, dana masyarakat atau penerimaan negara bukan pajak, dana bantuan luar negeri, dan dana lain yang diperoleh dari usaha yang sah dan tidak mengikat. (2) Unud dapat menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk, dan lain-lain. (3) Penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 98 (1) Rektor wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unud setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi. (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unud setelah mendapat pertimbangan Senat diajukan oleh Rektor kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 99


(1) Organ Unud yang telah ada sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap sah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ Unud yang baru. (2) Pembentukan dan/atau penyesuaikan struktur, nomenklatur, jumlah, serta tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Unud dilakukan paling lambat 21 April 2017 sesuai dengan amanat Pasal 140 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Udayana. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 100 (1) Dengan berlakunya statuta ini, maka: a. statuta Unud tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku; b. Peraturan pelaksanaan statuta Unud tahun 2012 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini. (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Pada tanggal

: :


LAMPIRAN I

Lambang Universitas Udayana


LAMPIRAN II

Bendera Universitas Udayana


LAMPIRAN III HYMNE UDAYANA Pujastuti ke hadapan Tuhan Maha Esa Udayana kau Satria Kusuma Negara Kami kau berikan pusaka Widya Mahamerta Kuberjanji setia ’kan mengabdikan dharmamu Udayana megahlah kau di persada bu pertiwi Udayana jayalah kau untuk Indonesia Raya

MARS UDAYANA Udayana Widya Bhawana kita Wiyataloka bangsa Indonesia Ikrar bersama seia sekata Bagai abdi ksatria Hak asasi manusia milik sesama Trapkan Tri Dharma tugas yang mulia Membangun Negara Berpribadi budaya sejahtera lestari Menciptakan ilmuan disiplin mandiri Patriotisme utama jadi panutan Menyongsong masa depan penuh harapan Mari civitas semua melaksanakan Dharma Mengawal Pancasila falsafah negara Serahkan jiwa raga tanda bakti sejati Dirgahayu Udayana jaya berseri abadi.


MUKADIMAH. Draft Statuta Unud, 2016 ~ 1

Recommend Documents