Muhammad Yusuf. Kata Kunci: lahan,desa,pemuda. Keyword: land, village, youth

Transisi Agraria dan Ketenagakerjaan Pedesaan:

Studi Kasus Akuisisi (Perampasan) Tanah untuk Pangan-Energi dan Peluang Bekerja Pemuda di Pedesaan Indonesia Muhammad Yusuf *)

ABSTRAK Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan laju perubahan tata guna lahan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut ditandai dengan laju deforestrasi baik disebabkan oleh pemberian konsesi penebangan hutan maupun pembangunan perkebunan sawit skala luas. Proses akuisisi tanah dan penyingkiran petani tidak hanya disebabkan oleh prosesproses pelibatan investasi korporasi namun dapat terjadi di tingkat komunitas. Dari hasil pengkajian di salah satu desa di Sulawesi Tengah menunjukkan proses akumulasi lahan saat terjadi booming kakao menyebabkan perbedaan status ekonomi semakin melebar antar warga dalam satu desa. Praktik perkebunan menunjukkan penyerapan rendah terhadap tenaga kerja lokal sekitar perkebunan. Hal ini menjadikan petani sekitar putus hubungan dengan tanah menjadi tenaga kerja bebas. Selain itu juga tidak terintegrasinya ekonomi warga dengan sistem ekonomi perkebunan dan pada saat yang bersamaan tekanan akan kebutuhan pekerjaan berbasis tanah kian meningkat, mendorong petani menggarap areal perkebunan. Fakta menurunnya minat pemuda pedesaan yang bekerja di pertanian muncul karena semakin jauhnya pengetahuan pertanian, penurunan kualitas pertanian dan kehidupan di desa, perampasan lahan oleh korporasi besar dan sulitnya akses terhadap lahan. Kata Kunci: lahan,desa,pemuda.

AB S T RACT Indonesia is a state with a high turnover of land usage. This situation is reflected in the speed of deforestation due to the allocation of concessions as well as wide scale palm oil plantation development. The land acquisition process and the exclusion of farmers in this process are not only caused by the involvement of corporate investments but also happens at the community level. The results of this study in a Central Sulawesi village show that the accumulation process that occurred when cacao was booming caused a widening in the economic inequality gap. The practice of plantations shows a low absorption of local labour around the plantation. This issue caused farmers to cut ties with their land and essentially become free labourers. There was also no economic integration of citizens in the economic system of the plantation. At the same time the demand for land -based jobs is increasing, forcing farmers to work on the plantation. The fact is there is a declined interest in agricultural work on behalf of the rural youth because of the increased distancing of local agricultural knowledge, decreased quality of life in the agricultural and rural sectors, land grabs by large corporations and difficulties in accessing land. Keyword: land, village, youth.

* Penerima Hibah Riset Studi Kepemudaan (HRSK) dari YouSure untuk Kategori Senior. Muhammad Yusuf adalah lulusan dari Program Master Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

JURNAL STUDI PEMUDA • Vol. 2, No. 1, Mei 2013

45

Muhammad Yusuf, Transisi Agraria dan Ketenagakerjaan Pedesaan

PENDAHULUAN Seperti yang telah banyak disampaikan di media, krisis harga pangan dunia yang terjadi pada tahun 2007-2008 dan krisis energi yang belakangan tahun terakhir telah mendorong adanya upaya akuisisi (perampasan) tanah secara luas untuk pangan dan energi di dunia Selatan termasuk Indonesia (Grain 2008, World Bank 2010, Deininger 2011) meski demikian fenomena ini bukan hal yang baru di dalam sejarah panjang kolonialisme di Indonesia (White and Dasgupta 2010, Li 2011). Dalam hal ini, frase perampasan tanah menjadi frase sentral dalam memahami transisi agraria di dunia Selatan, seperti yang dikatakan Borras dan Franco (2012), “‘Land grab’ has become a catch-all phrase to refer to the current explosion of (trans)national commercial land transactions mainly revolving around the production and export of food, animal feed, biofuels, timber and minerals.”

Pada praktiknya, fenomena akuisisi (perampasan) tanah secara luas ditandai oleh aktivasi investasi besar-besaran terhadap tanah untuk dikonversi menjadi pertanian pangan maupun biofuel berorientasi pasar ekspor oleh negara yang miskin lahan pertanian pangan namun berlimpah sumberdaya finansial (Grain 2008, Borras and Franco 2012, dan Zoomers 2010). Salah satu motif yang terkandung dalam investasi tersebut adalah meminimalisir biaya produksi untuk mendapatkan stok pangan atau bahan baku biofuel yang murah. Tak urung, fenomena ini mengundang dan telah menjadi debat global baik secara konseptual maupun praktik, antara pendukung maupun kelompok penentang. Debat tersebut pun hadir dari beragam pendekatan dan disiplin keilmuan. Seperti yang diungkapkan oleh laporan tim Bank Dunia (2010) sebagai kelompok yang pro, akuisisi tanah secara luas merupakan sebuah jalan dalam

46

mengurangi kemiskinan melalui tiga mekanisme yakni: (i) penciptaan lapangan kerja tenaga upahan, (ii) peluang bisnis bagi pertanian kontrak dan, (iii) pembayaran sewa dan pembelian tanah. Namun menurut Li (2011), laporan Bank Dunia tersebut pada faktanya tidak masuk akal. Dengan mengambil sejarah panjang kolonial di Indonesia, Li mengatakan, justru yang terjadi adalah pelepasan petani dari tanahnya (free labour) namun pada akhirnya pun mereka (petani) tidak mampu terserap dalam sistem yang tersedia dalam industri (perkebunan) kapitalistik (suplus population). Bahkan yang terjadi adalah anak-anak petani yang berpendidikan kemudian harus menjadi pengangguran terdidik (educated unemployment). Secara tegas Li menyatakan, “their land is needed, but their labor is not.” Dampak negatif dari investasi langsung terhadap tanah secara besar-besaran juga telah banyak dilaporkan bahwa bukan menjadi solusi namun justru berakibat buruk terhadap kelangsungan dan keberlanjutan nafkah di pedesaan. Khusus di Indonesia, fenomena akuisisi tanah secara luas banyak terjadi pada pekebunan kelapa sawit baik di Sumatra (White and Dasgupta 2010; McCharty 2010), Kalimantan (Fortin 2011) maupun melalui ledakan komoditas perkebunan (booms crops) yang banyak terjadi di Asia Tenggara (Hall 2011) termasuk di Sulawesi Tengah (Li 2002).

AKUISISI TANAH KONTEMPORER Penelusuran beberapa literatur menunjukan bahwa akuisisi tanah disebutkan dengan istilah atau terminologi yang berbedabeda. Terdapat tiga istilah atau terminologi untuk menyebut proses pengambilalihan tanah yaitu ‘large scale land acquisition yang dimunculkan oleh World Bank, ‘land grabbing’ yang dimunculkan oleh GRAINsebuah LSM asal Spanyol serta commercial pressure on land yang dimunculkan oleh International Land Coalition (ILC) yang



mengklaim dirinya sebagai lembaga internasional yang mewadahi aneka corak lembaga yang berkepentingan pada masalah tanah. Perbedaan penyebutan ini memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan sudut pandang dalam melihat persoalan pengambilalihan tanah, mulai dari yang kontra atau menentang, yang berada di posisi abu-abu dan yang menerima. Keragaman dapat dilihat bahkan dalam kelompok masyarakat sipil (lokal, nasional dan internasional) seperti juga dalam komunitas lokal. Perbedaan ini berkaitan dengan perspektif kelas sosial, dan sudut pandang ideologis atau politis. Salah satu contoh adalah yang dimunculkan oleh Sarikat Petani (Via Campesina) dan International Federation of Agricultural Produces (IFAP). IFAP dibentuk oleh petani kelompok petani menengah dan kaya yang berorientasi komersil. Posisi ideologisnya dipengaruhi oleh kelompok petani kelas menengah kaya yang memiliki kepentingan komersil dalam federasi dunia. Sebaliknya, Via Campesina adalah sebuah gerakan petani miskin dan petani kecil internasional di negara berkembang dan industrial. Gerakan mereka menyuarakan pentingnya koalisi global. Posisi ideologis pada isu agraria dibentuk oleh kepentingan kelompok petani miskin. IFAP dan Via Campesina merepresentasikan posisi yang bertentangan. IFAP melihat isu biofuel sebagai sebuah kesempatan sementara Via Campesina melihatnya sebagai ancaman. Pengambilalihan tanah dalam skala luas untuk tujuan komersial bukan hal yang baru. Sebagaimana dikutip dalam Laksmi (2011), sejarah kolonialisme dan imperialisme di belahan Dunia Selatan (Global South/ negara-negara Dunia Ketiga) sejak abad 16-17 sebenarnya sudah menciptakan suatu tatanan dunia yang terbelah, yakni: wilayah-wilayah kekuasaan ekonomi dan politik di Dunia Barat yang mendapatkan


sumber kekuasaannya melalui penghisapan dan pencaplokan beragam sumber daya di Belahan dunia Selatan. Salah satunya dicontohkan dengan gula sebagai komoditi yang menggambarkan konstruksi hubungan imperialistik. Sekarang ini, menurut McMichael (2008:216) globalisasi kontemporer hidup dari sumber yang sama, yakni: tekanan terhadap sumber-sumber kekayaan alam di Dunia belahan Selatan. Negara-negara poskolonial tetap pada posisi sama seperti ketika mereka dijajah, yaitu: mereka tidak lagi mengkonsumsi apa yang mereka produksi, tapi memproduksi dan mengekspor seluruh kebutuhan pangan dunia di Belahan Barat dalam bentuk bahan mentah. Tidak hanya jenis-jenis pangan pokok (gandum, sorghum, beras), tetapi juga apa yang disebut sebagai jenis ‘ekspor non-tradisional’, seperti bunga-bungaan, buah, sayuran, udang, bahkan pakan ternak untuk sapi yang mereka ekspor dagingnya ke negara dunia ketiga dengan murah. Akibatnya terjadi apa yang disebut oleh McMichael sebagai penciptaan tatanan baru hubungan-hubungan sosial produksi, konsumsi dan reproduksi. Borras et al (2012) menyebut land grabbing yang muncul sekarang ini sebagai land grabbing kontemporer. Contemporarary land grabbing ditandai dengan 3 hal: 1) control grabbing yaitu memperoleh kekuasaan untuk mengontrol dan menggunakan tanah dan sumberdaya lain seperti air. Control grabbing dapat dimanifestasikan dalam sejumlah cara dari land grabbing, water grabbing sampai dengan green grabbing; 2) luasan dan jumlah modal; 3. terjadi karena dinamika strategi akumulasi kapital yang merupakan respons dari krisis multidimensional: pangan, energi/bahan bakar, perubahan iklim dan krisis keuangan (dimana kemudian para pemodal mulai mencari peluang investasi baru yang lebih aman.

47


Quizon (2012) menggarisbawahi bahwa gelombang investasi tanah ini memiliki dua pola yang baru yaitu: skalanya yang lebih luas serta peran pemerintah yang lebih besar. Gelombang investasi tanah yang baru ini juga berbeda dengan investasi asing di masa lalu karena investasi baru ini: lebih banyak memburu sumberdaya (tanah dan air) daripada komoditas dan pasar; mencari perluasan produksi daripada untuk kepentingan ekspor komersil; dan mencakup produksi aktual daripada joint venture atau contract farming.

MEKANISME AKUISISI TANAH

oleh para migran di negara asal mereka. Sementara itu faktor pendorong perampasan tanah mengacu pada Bollin (2010) adalah krisis keuangan, pangan, energi dan krisis iklim global. Semua krisis global yang terjadi menumbuhkan persepsi bahwa karena jumlah penduduk diperkirakan meningkat sementara sumber daya terbatas, permintaan akan pangan dan bioenergi akan terus meningkat. Borras dan Franco (2012) menyebutkan bahwa terdapat 4 konteks kunci untuk melihat pemicu land grabbing yaitu: ketahanan pangan, pengamanan energi, strategi mitigasi perubahan iklim dan permintaaan sumberdaya alam oleh pusatpusat kapital baru.

Mengacu pada Zoomers (2010), ada 7 faktor yang menyebabkan proses perampasan tanah meningkat di Afrika, Asia dan Latin Amerika. Pertama, investasi asing untuk memproduksi pangan; kedua, investasi asing pada non pertanian pangan dan untuk energi atau biofuel; ketiga, pengembangan kawasan lindung, cagar alam, ekowisata; keempat, pembangunan wilayah Zona Ekonomi Khusus yang digunakan untuk pekerjaan infrastruktur skala besar dan pembangunan di perkotaan; kelima, bisnis pariwisata dalam skala besar; keenam, pembangunan tempat tinggal untuk para pensiunan; dan terakhir, pembelian tanah

Seperti halnya Zoomers, Bollin, serta Borras dan Franco, White (2012) mengkaitkan peningkatan kesepakatan atas tanah skala luas dengan 6 (enam) trend yang mendorong mekanisme akumulasi melalui investasi tanah, yaitu: (a) antisipasi global terhadap ancaman keamanan pangan. Hal ini mendorong investasi korporasi secara luas ke dalam bisnis tanaman pangan (termasuk untuk pakan ternak); (b) pengembangan bentuk ekstraksi sumberdaya baru untuk keamanan bahan bakar energi; (c) aturan lingkungan yang baru beserta perangkatnya; (d) koridor penyediaan infrastruktur dan zona ekonomi eksklusif; (e) pembentukan

48



instrumen keuangan baru; (f) aturan, regulasi dan insentif yang disediakan oleh komunitas internasional. Akuisisi tanah melaui penyingkiran tidak hanya terjadi melalui penetrasi korporasi perkebunan namun dapat terjadi di tingkat komunitas yang banyak terjadi di pedesaan Asia Tenggara saat booming crops. Menurut Hall (2011), penyingkiran dalam konteks booming crops bisa melalui beberapa proses, yakni: Pertama, intimate exclusions yaitu penyingkiran yang dilakukan oleh orang-orang lokal atau dengan hubungan keluarga. Kedua; sales to migrants, para migran akan melakukan pembelian dalam skala luas sebelum orang lokal menyadari kenaikan/meningkatnya harga tanah; Ketiga Seizure by migrants; banyak migrant yang mengkonversi hutan dan dengan mudah menguasainya terutama jika tidak ada kelembagaan lokal yang kuat untuk mengotrolnya. Keempat, State and corporate engagement with small holders, salah satu contoh yang diterapkan dalam model ini adalah bentuk inti plasma perkebunan. Kelima; Seizure by companies and/or state actors, negara mengintimidasi petani dengan memberikan klaim ilegal, okupasi tanah negara untuk memaksa relokasi penduduk yang pada akhirnya tanah akan diberikan kepada perusahaan, dan sangat sedikit melibatkan orang lokal. Keenam; The use of booms to strengthen claims to land, booming tanaman bisa dijadikan sebagai salah satu jalan mengamankan tanah, karena tanaman ekspor merupakan tanaman yang direstui oleh negara, dan yang terakhir adalah crop booms under secure land control.

LAND USE CHANGE: LARGE SCALE VS SMALLHOLDER Mengikuti pendapat Borras dan Franco (2012) ekspansi dan transisi agraris kapitalistik di negara-negara berkembang


dapat dipahami melalui penelusuran dua unsur yakni dinamika dari perubahan tata guna lahan (land use chage) dan hubungan-hubungan kepemilikan (property relations) serta keterhubungan kedua unsur tersebut. Dalam hal ini, Borras dan Franco mengajukan empat tipologi perubahan tata guna lahan untuk membantu penelusuran studi mengenai transisi agraris yakni: “Land use change within Food to food production (Type A), Land use change form Food to biofuel production (Type B), Lands devoted to Non-food uses converted to food production (Type C), dan Lands dedicated to Forest and marginal/idle lands being converted to biofuel production (Type D).”1

Berdasarkan kategori (tipologi) tersebut, fenomena land grabbing dapat dicirikan atau diurai dengan menelusuri orientasi produksi/tata guna lahan (food/ biofuel), orientasi pasar (domestic/export) dan yang terpenting adalah status kepemilikan/penguasaan (control) lahan (smallholder/corporate). Pada praktiknya, fenomena land grabbing yang terjadi di beberapa tempat dicirikan oleh skema pertanian (pangan/biofuel) berorientasi ekspor berbasis korporasi (trans) nasional (TNCdriven food and biofuel production for export). Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia dengan laju perubahan tata guna lahan (land use change) yang cukup tinggi. Ditandai dengan laju deforestrasi baik disebabkan oleh pemberian konsesi penebangan hutan maupun pembangunan perkebunan sawit skala luas. Data dari FAO 2010 menunjukkan, Indonesia menduduki peringkat tiga di dunia sebagai negara yang kaya hutan tropis setelah Republik Congo dan Brasil (Tabel 1). 1

Hal yang perlu digarisbawahi, arah dan corak perubahan tata guna lahan merupakan suatu hal yang kompleks dan sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya.

49


Tabel 1. Deforestation rates in rich tropical forest country Forest Area 2010 1000 ha

Annual charge rate 1990-2000 1000 ha/yr

2000-2005 %

1000 ha/yr

2005-2010 %

1000 ha/yr

%

Brazil

519.522

-29890

-5,51

-3090

-0,57

-2194

-0,42

D.R of The Congo

154.135

-311

-0,2

-311

-0,2

-311

-0,2

Indonesia

94.432

-1914

-1,75

-310

-0,31

-685

-0,71

India

68.434

145

0,22

464

0,7

145

0,21

Peru

67.992

-94

-1,14

-94

-0,14

-150

-0,22

Mexico

64.802

-354

-0,52

-235

-0,35

-155

-0,24

Colombia

60.499

-101

-0,16

-101

-0,16

-101

-0,17

Angola

58.480

-125

-0,21

-125

-0,21

-125

-0,21

Bolivia

57.196

-270

-0,44

-271

-0,46

-308

-0,53

Zambia

49.468

-167

-0,32

-167

-0,33

-167

-0,33

Sumber: FAO 2010 (Resosudarmo, B.P et al 2012)

Bila berdasarkan alokasi pemanfaatan hutan untuk produksi pada tahun 2010, 97,5% atau sekitar 34,3 juta hektar dikelola oleh korporasi, sisanya 2% atau sekitar 678.414 hektar dikelola oleh masyarakat (Tabel 2). Tingginya laju deforestrasi hutan pada satu sisi, turut dibarengi oleh terus meluasnya ekspansi perkebunan sawit yang dalam praktiknya banyak merupakan hasil perubahan fungsi kawasan hutan. Jika pada 1990 luas kawasan perkebunan sawit mencapai 0,7 juta ha, maka tahun 2005 telah meningkat secara drastis mencapai 3,7 juta ha. Sebaliknya, luas kawasan hutan terus mengalami penurunan dari 118,6 juta ha pada tahun 1990 menjadi 97,9 juta ha di tahun 2005 (Tabel 3). Bentuk akuisisi tanah secara luas di negara-negara Selatan termasuk di Indonesia juga banyak terjadi pada ekspansi komoditas perkebunan ekspor seperti kelapa sawit maupun komoditas perkebunan primadona ekspor lainnya seperti kakao dan karet. Akuisisi ini berlangsung baik 3

HTI = Hutan Tanaman Industri; NTFPs = Non-Timber Forest Products; HTR = Hutan Tanaman Rakyat; HKM = Hutan Kemasyarakatan

50

dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar (negara atau swasta) melalui perantara negara (vertikal) maupun terjadi secara horizontal. Berdasarkan luasan penguasaan perkebunan besar, pada tahun 2008 didominasi oleh perkebunan sawit yang diperkirakan mencapai 79% atau sekitar 4,5 juta ha. Sementara dari total luasan perkebunan sawit, 61% dikuasai oleh perkebunan besar, dan sisanya dikuasai oleh rumah tangga petani (39%) (Tabel 4). Namun apakah produksi agrofuel kapitalistik secara esensial berbeda dengan corak produksi pertanian monocrop kapitalistik? Seperti yang diungkapkan White dan Dasgupta (2010), corak ekpansi produksi agrofuel (non-food) di belahan negara Selatan pada praktiknya bukanlah hal yang baru, sebagaimana tercermin dalam sejarah panjang ekspansi perkebunan besar sejak jaman kolonial.42 “The dynamics that we see there in agrofuels expansion – in the way that corporate capital interacts with local 4

Dalam hal ini, “analisis kelas” merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami dampak perubahan tata guna lahan di pedesaan mengingat perbedaan strata antar warga.



Tabel 2. Land Allocation Inside State Production Forest Areas3 State forest

Type of land allocation 1. Concession areas inside natural forest 1a. Logging concessions 1b. Restoration Ecosystem

Area (ha)

Proportion (%)

24.877.255

70,8

185.005

0,5

9.393.535

26,7

21.620

0,06

631.628

1,8

43.387

0,1

3.399

0,01

2. Industrial forestry plantation 2a HTI concessions 2b NTFPs Inside HTI concession 3. Managed by community 3a. Community based forestry plantation 3b. Community forestry scheme 3c. Villagers forests Total state production forest areas

35.155.829

100

Sumber: BAPLAN Kemenhut 2011 (Resosudarmo, B.P et al 2012)

Tabel 3. Type of Land Use Year

Type land use

1990

1995

2000

2005

0,7

1,2

2

3,7

0,5

0,8

1,7

42,2

44,8

48,5

-2,9

2,6

3,7

109

99,4

97,9

-9,6

-9,6

-1,6

a. Oil palm plantations Area (million ha) Differences (million ha) b. Agricultural lands Area (million ha)

45,1

Differences (million ha) c. Forests area Area (million ha)

118,6

Differences (million ha)

Sumber: World Growth 2011 (Resosudarmo, B.P et al 2012)

Tabel 4. Planted Area Contrololled by Large Estate and Smallhlders Producers of Trecrops (000 ha) Year

Large estates

Large estates (Palm oil)

Smallholders

Smallholders (Palm oil)

1940

1197,7

109,6

n.a

n.a

1960

841,8

104,3

n.a

n.a

1975

752,1

170,9

5385,2

1991

2114,4

779,3

9336,8

2000

4246,3

2991,3

11549,6

1190,2

2008

5647,3

4451,8

14451,4

2903,3

384,6

Sumber: Booth (2012)


51


government, local elites and local cultivators and workers – may not be something new, but simply a repetition of well-known dynamics in the expansion of the world’s major agrarian commodities, whether in the colonial period or more recently. [...] and thus need to be approached with the same tools of critical analysis that agrarian studies has applied to historical episodes of rapid expansion of large-scale, industrialised, capitalist, monocrop agriculture, in both its plantation and outgrower/contractfarming forms.” (White and Dasgupta 2010)

Beckford (1972) mengungkapkan, perkebunan (plantation) atau perusahaan kehutanan besar (agro-industri) merupakan penyebab utama keterbelakangan dan kemiskinan kronis (persistent poverty) karena dalam bentuk klasiknya ditandai oleh: 1) tingkat upah yang sangat rendah dibanding apa yang berlaku pada sektor-sektor lain (tidak menimbulkan consumption/demand lingkages yang berarti dengan sektor-sektor lain); 2) adanya sistem produksi, pengolahan dan pengemasan yang terintegrasi vertikal, sehingga hanya sedikit membutuhkan masukan dari unsur-unsur luar (kurang memiliki production lingkages dengan ekonomi sekitarnya) dan; 3) karena bentuk pemilikannya, menunjukkan pembocoran (leakage) dimana keuntungan (surplus) keluar dari perekonomian lokal sehingga baik perkebunan yang modern dan serba efisien pun tetap tidak akan mendukung pengembangan serta akumulasi pada wilayah dimana perkebunan berada. (White 1990) Salah satu skenario yang terus dikembangkan dalam ekspansi perkebunan besar kelapa sawit adalah sistem pertanian kontrak, seperti pola Inti-Plasma. Namun, dengan struktur pasar yang cenderung berkarakter oligopsoni juga tidak terlalu banyak memberikan ruang bagi produsen (plasma) untuk memperoleh manfaat tinggi. Sebagai contoh kasus pada saat peme-

52

rintah menerapkan pajak ekspor CPO, maka perusahaan (inti) akan membebankan pajak tersebut kepada harga beli TBS, sehingga petani akan menerima harga yang relatif rendah. Contoh lain terkait relasi inti-plasma, meningkatnya harga CPO internasional tidak secara penuh dinikmati oleh petani sebagai akibat transmisi harga yang tidak sempurna. Selain berlangsung “dari atas” berkat fasilitasi dan penetrasi ekonomi dari negara (baik negara kolonial maupun pasca kolonial), ekspansi kapitalisme sebenarnya juga bisa berlangsung “dari bawah”, yakni melalui relasi-relasi agraris di antara anggota masyarakat sendiri menyangkut perebutan akses dan kontrol atas tanah, modal dan tenaga kerja. Secara singkat, proses akumulasi dari bawah di antara masyarakat sendiri ini pada dasarnya terjadi melalui apa yang disebut sebagai “diferensiasi agraria”.5 Dari data sensus pertanian sejak tahun 1973 hingga 2003 (Tabel 5), berdasarkan luasan penguasaan lahan menunjukkan bahwa di pedesaan terdapat kecenderungan semakin terpolarisasi. Jika pada tahun 1973, jumlah rumah tangga petani (RTP) yang menguasai lahan dibawah 0,1 ha mencapai 3,4 persen maka pada tahun 2003 meningkat menjadi 17,17 persen. Bila dibandingkan Jawa dan luar Jawa, maka Gini Rasio penguasaan lahan di Jawa mencapai 0,72 dan di luar Jawa mencapai 0,58. (Booth 2012) Jika di Jawa, proses diferensiasi ini banyak disebabkan oleh praktik revolusi hijau (pertanian pangan/sawah) maka di daerah luar Jawa proses diferensiasi yang disertai proses eksklusi terjadi di tingkat komunitas disebabkan oleh booming crops komoditas perkebunan untuk ekspor, seperti karet dan kakao. Seperti yang telah disinggung, proses akuisisi tanah dan penyingkiran petani tidak hanya disebabkan oleh proses-proses pelibatan investasi korporasi namun dapat terjadi di tingkat komunitas, seperti yang banyak terjadi di



Tabel 5. Agricultural Household by Land Controlled 1973 2003 (million) Year

Average holding size (ha)

1973

1,05

14.374

488

808

1983

0,99

17.076

1.246

1.085

1993

0,87

19.714

1.595

988

2003

0,79

24.869

4.269

1.222

Total uder holdings 0.1 ha

Grafik 1. Pola Pelapisan Warga Desa Sausu, Sulawesi Tengah Tahun 2011

over 3 ha

Sumber: Sensus Pertanian (Booth 2012)

pedesaan Asia Tenggara saat booming komoditas ekspor seperti kakao, kopi, tanaman keras (acasia, ekaliptus), sawit, dan karet. Proses akuisisi lahan di tingkat komunitas di Sulawesi Tengah misalnya, semakin luas dengan terus bertambahnya luas penanman kakao dibarengi oleh migrasi penduduk dari luar Sulawesi Tengah, umumnya warga Bali dan Bugis. Dari hasil pengkajian di salah satu desa di Kecamatan Sausu Trans, Sulawesi Tengah sangat terlihat bagaimana proses akumulasi lahan saat terjadi booming kakao oleh salah satu kelompok masyarakat menyebabkan perbedaan status ekonomi antar warga dalam satu desa yang kian melebar. Pada Grafik 1 terlihat pada Dusun 3 dan 4 yang merupakan wilayah komunitas migran mayoritas masuk dalam lapisan ekonomi atas (kaya), sebaliknya pada dusun 1 dan 2 yang merupakan warga asli (Kaili) mayoritas masuk dalam lapisan menengah (berkecukupan) dan tidak mampu. Dalam hal ini, kepemilikan lahan (sawah dan kebun kakao) memberikan kontribusi terbesar pendapatan rumah tangga petani. Hasil penelitian tim INKAPA- Sains di Sulawesi Tengah (2012) di desa Maleali Kecamatan Sausu, penyebab petani kecil menjual lahan adalah tingginya beberapa unit belanja keluarga, yang berhubungan dengan pelayanan publik dan kebiasaan masyarakat setempat. Para petani harus menjual tanah ketika harus melunasi pem-


bayaran rumah sakit bila anggota keluarga dirawat berhari-hari. Sementara untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) demi meringankan biaya perawatan di rumah sakit, warga perlu lima tandatangan: kepala desa, bidan desa, puskesmas, camat, dan dinas kesehatan kabupaten. Surat ini pun harus dibuat untuk diserahkan ke administrasi rumah sakit pada setiap kasus perawatan. Tentu ini merepotkan bagi warga, padahal pada saat yang sama mereka harus merawat keluarga yang sakit, yang kerap tidak bisa menunggu surat itu untuk mendapatkan perawatan. Sementara pihak rumah sakit menolak memberi perawatan apa pun sebelum surat dengan lima tandatangan itu diserahkan. Maka warga lebih banyak memutuskan untuk membayar penuh ongkos rumah sakit.6 Kedua, mereka menjual tanah adalah untuk membantu anak mendapatkan pekerjaan formal, memperoleh surat “pengangkatan”, yang dalam satu kasus menghabiskan 20 Juta Rupiah. Ada kasus di mana anak seorang petani tidak melanjutkan ‘mendaftar ke kepolisian’ karena tidak punya lagi uang simpanan akibat produk kakaonya sudah melorot secara drastis. Ketiga, sebagian petani berlahan kecil juga menjual tanah untuk membiayai pernikahan atau kematian. Menurut seorang warga, di dusunnya setidaknya ada 17 KK yang tidak punya tanah sama sekali, dan sebagian besar mereka adalah keluarga baru.

53


Tidak jauh berbeda dengan para petani kakao Maleali, penjualan tanah di desa Namo Kecamatan Kulawi biasanya terjadi karena desakan keperluan mendadak dalam jumlah besar, sementara pendapatan mereka dari bertani kakao kian kecil seiring menurunnya produksi. Salah satunya saat keluarga tertentu mengalami kedukaan. Dalam tradisi masyarakat Namo, dikenal budaya podoa di mana keluarga yang berduka mengundang warga hadir berdoa di rumah mereka sekurang-kurangnya 3–7 malam. Keluarga yang berduka akan menyiapkan jamuan buat para pelayat, mulai dari sekedar kue-kue hingga makan malam selama prosesi berlangsung. Untuk mendukung pihak keluarga, pelayat biasanya secara sukarela membantu keluarga yang berduka dengan uang. Alasan lain adalah tuntutan anak kepada orang tua mereka, dari urusan melanjutkan pendidikan di kota dan keperluan menikah sampai sekadar membeli sepeda motor untuk ‘bergaul’. Seorang petani desa Namo dengan tiga anak, misalnya, telah menjual tanahnya beberapa kali untuk keperluan keluarga. Suatu waktu ia menjual lahannya karena orang tuanya meninggal dan harus beli sapi untuk acara podoa. Berikutnya, ia menjual lahan lagi untuk mengadakan pesta pernikahan putranya. Terakhir kali, anak lelakinya yang lain meminta sebuah sepeda motor. Baginya permintaan ini berlebihan mengingat sudah dua petak lahannya terjual. Namun menolaknya juga bukan perkara mudah. Demi menghindari anaknya terlibat dalam kenakalan remaja di desa ini, ia pun menjual sepetak lahan yang telah ia tanami kakao 6 tahun lalu, kepada kerabatnya.7 Uangnya kemudian ia jadikan downpayment bagi sepeda motor buah hatinya. Penjualan lahan ini berjalan seiring dengan datangnya para migran dari daerah lain. Mayoritas penduduk Namo tinggal di dusun Laone yang merupakan pusat desa.

54

Dusun ini cukup ramai oleh karena merupakan pintu gerbang menuju desa-desa yang berada di sekitar danau Lindu. Karena letaknya yang strategis, dusun ini menjadi wilayah persinggahan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ke Kulawi maupun ke Lindu. Di sini, tingkat penjualan tanah penduduk lama desa Namo tergolong tinggi. Berdasarkan data desa 2012, dari 31 Jumlah KK yang tinggal di Sadaunta 50% merupakan warga non-etnis Kulawi yang datang mencari peruntungan ekonomi. Terdapat 10 keluarga beretnis Bugis, 2 keluarga Kaili, dan masing-masing satu keluarga etnis Buol, Bada’ dan Toraja. Dari data demografi desa, terlihat kalau di dusun ini 5 keluarga merupakan keluarga yang tingkat kesejahteraannya di atas rata-rata.

SITUASI KETENAGAKERJAAN PEMUDA DI PEDESAAN Menurut laporan The World Development Report (WDR) 2008: Agriculture for Development yang dirilis oleh Bank Dunia menyebutkan, angka kemiskinan di pedesaan Indonesia memiliki tren yang terus menurun (World Bank 2008). Indonesia dan sebagian negara Asia lainnya dimasukkan dalam kategori negara yang sedang mengalami transformasi struktural dimana kontribusi sektor pertanian hanya sekitar 25 persen terhadap GDP dan 60 persen dari total penduduk miskin berada di pedesaan. Tranformasi struktural tersebut diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan. Menurt laporan tersebut, penurunan angka kemiskinan di pedesaan Indonesia bersandar pada tiga jalur utama, yakni: usaha tani komersil, diversifikasi nafkah rumah tangga petani, pengerahan tenaga kerja upahan (pertanian dan non pertanian), dan migrasi keluar desa. Namun sampai sejauh mana laporan Bank Dunia tersebut terefleksikan dalam konteks ketenagakerjaan pemuda di pedesaan?



Di Indonesia, pada tahun 2002 jumlah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan diperkirakan sekitar 55%. Sementara jumlah penduduk pedesaan yang bekerja di pertanian pada tahun 1999 menurun sekitar 45% bila dibandingkan tahun 1990 yang sekitar 55% (Rigg 2006). Tren penurunan jumlah penduduk di pedesaan dan bekerja di pertanian juga terjadi di kelompok pemuda. Tahun 2010, jumlah pemuda di pedesaan sekitar 46,46 persen (Grafik 2) sementara yang bekerja di pertanian mencapai 56,59 persen (Grafik 3). Tren penurunan jumah pemuda pedesaan yang bekerja di pertanian dibarengi oleh semakin tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda di pedesaan (Grafik 4) dan angka ketimpangan penguasaan lahan di pedesaan. Pada satu sisi, menurunnya sumber pendapatan RTP dari pertanian (onfarm) mendorong meningkatnya sumber pendapatan dari non pertanian termasuk dari tenaga kerja upahan (Tabel 6). Jika pada tahun 1984, persentase RTP yang sumber pendapatan berasal dari pertanian sebesar 81,7 persen, maka pada tahun 2003 turun drastis menjadi 69,5 persen. Sedangkan persentase RTP yang sumber pendapatan utamanya berasal dari non pertanian terus meningkat, dari 18,3 persen pada tahun 1984 menjadi 30,5 persen di tahun 2003 dimana 24 persen diantaranya bersumber dari upah (Booth 2012). Sementara bila dilihat persentase pemuda yang bekerja berdasarkan status pekerjaan utama, persentase pemuda sebagai pekerja bebas (pertanian dan non pertanian) di pedesaan terus mangalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2002, pekerja bebas (pertanian dan non pertanian) di pedesaan mencapai 9,2 persen, pada tahun 2010 meningkat menjadi 13,4 persen (Tabel 7). Dari pemaparan sebelumnya tampak bahwa, proses de-agranisasi di pedesaan baik yang disebabkan oleh ekspansi per-


Grafik 2. Persentase Pemuda Berdasarkan Wilayah (data diolah)

Grafik 3. Persentase Pemuda Pedesaan yang Bekerja di Pertanian (data diolah)

Grafik 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di Pedesaan (data diolah)

55


Tabel 6. Percentage Breakdown of Agricultural Household by Main Income Source 1984, 1993, 2003 Numbers of households (million)

1984

1993

2003

18,4

20,3

25

Percentage Agricultural

81,7

78,5

69,5

Food crop

65,2

51,4

41,5

Cashcrop

11,2

14

17,1

Other

5,3

13,1

10,9

Non agricultural

16,6

20,1

24,5

Agro industry

0,9

1,3

1,9

Other industry

2,2

2,7

3,2

5

6,8

8,1

0,9

1,7

2,3

Trade Transport Other Income recipients Total Percentage of income from labouring occupations

7,6

7,6

9

1,7

1,4

6

100

100

100

15,6

17,1

24

Sumber: Booth (2012)

Tabel 7. Persentase Pemuda Pedesaan yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Status Pekerjaan Utama

1990

1999

2002

2006

2010

Berusaha Sendiri

18,2

20,0

18,1

21,3

17,6

Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap

22,3

15,5

15,7

12,9

9,8

Berusaha Dibantu Buruh Tetap

1,3

0,9

1,8

2,3

2,3

Buruh/Karyawan

29,7

29,9

23,9

24,7

26,1

Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar

28,5

33,8

31,4

25,9

30,8

9,2

12,9

13,4

100

100

100

Pekerja Bebas (tani dan non tani) Total

100

100

Sumber: data diolah

kebunan skala luas (negara dan swasta) maupun yang terjadi di tingkat komunitas melalui introduksi komoditas perkebunan ekspor (boom crops) seperti sekeping mata uang, di satu sisi mendorong meningkatnya ketimpangan penguasaan lahan di pedesaan dan pada sisi lainnya menyebabkan menurunnya peluang bekerja pemuda di pertanian. Kondisi ini bertolak belakang dengan gambaran romantis Geertz (1984) tentang involusi8 di pedesaan maupun gambaran optimisme oleh Bank Dunia mengenai transisi agraris di Indonesia.

56

TRANSISI AGRARIA KAPITALISTIK: BERKAH ATAU BENCANA BAGI PEMUDA PEDESAAN? Dalam laporan Bank Dunia (2011) lainnya,“Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?” (selanjutnya disingkat RGIF) menyebutkan, akusisi tanah secara luas merupakan sebuah salah satu jalan dalam mengurangi kemiskinan melalui tiga mekanisme yakni, tenaga kerja upahan, pertanian kontrak dan pembayaran sewa/pembelian



atas tanah. Dengan menggunakan perspektif penciptaan surplus/logika kapital Li (2011) menyatakan, hal tersebut tidak secara otomatis akan terjadi, “production might succeed, but poverty reduction through employment or compensation for land is not an investor’s concern.” Di tengah situasi kompetisi global para investor akan memaksimalkan keuntungan di mana sumber keuntungan tersebut berasal dari keberlimpahan tenaga kerja dan harga tanah yang murah. Bahkan di Indonesia, ketersediaan tenega kerja murah yang berlimpah dan alokasi lahan luas murah (bahkan cuma-cuma) sebagai fasilitas yang banyak dipromosikan oleh beragam program untuk menarik minat investor, baik oleh pemerintah pusat (melalui program transmigrasi) maupun pemerintah daerah. Sejarah panjang perkebunan besar (tebu, karet, dan kelapa sawit) di Indonesia misalnya, keberadaan perkebunan besar telah gagal dalam mengurangi kemiskinan dan justru yang terjadi sebaliknya (Beckford 1972). Menurut Li (2011), bagi penduduk lokal disekitar perkebunan besar, “their land is needed, but their labor is not.” Selain harus kehilangan lahannya, praktik perkebunan besar di Asia Tenggara sangat rendah dalam meyerap tenaga kerja lokal di sekitar perkebunan. Mengutip Breman (1990), kondisi ketersingkiran tenaga kerja lokal diperkuat oleh stigma “the myth of the lazy native” sejak era kolonial yang menjadi dasar import tenaga kerja murah dari Jawa. Beberapa penelitian menunjukkan, rasio tenaga kerja terhadap lahan di perkebunan besar kelapa sawit lebih kecil dibandingkan dengan perkebunan rakyat. Jika di perkebunan besar sawit rasio tenaga kerja terhadap lahan 1:10 ha (Li 2009a) atau bahkan mencapai 1:100 seperti yang terjadi di Sambas Kalimantan Barat (Li 2011), maka pada perkebunan rakyat non kelapa sawit mencapai 25:10. Dari pengolahan


data Statistik Perkebunan Kalimantan Selatan 2010 menunjukkan, pada beberapa komoditas perkebunan seperti di Kalimantan Selatan Tahun 2010 rasio menunjukkan angka yang lebih besar dan variatif yakni; 8:10 untuk karet, 26:10 untuk kelapa dalam, dan 6:10 untuk kelapa sawit (Data Statistik Perkebunan Kalimantan Selatan 2010). Lewat pengamatan di Kalimantan dan Sulawesi, Li menggambarkan, kegagalan proyek transmigrasi dimana generasi anak para warga transmigran tidak dapat terserap di perkebunan kelapa sawit dimana harus berkompetisi dengan warga lokal. Hal yang ironis terjadi saat ini, ketika generasi anak para para petani berhasil menamatkan hingga perguruan tinggi sebagai harapan keluarga justru mereka harus masuk dalam kelompok pengangguran terdidik. Kompetisi atas tanah maupun pekerjaan memiliki potensi konflik yang tinggi yang seringkali di kemas dalam nuansa konflik etnis dan agama dibandingkan dilihat sebagai kelas. Selain bertumpu pada tenaga kerja dan ketersediaan tanah murah yang berlimpah, kemiskinan penduduk di sekitar perkebunan merupakan kondisi yang ideal bagi investor untuk memaksimalkan tingkat surplus (profit). Li mengungkapkan, “an impoverished population surrounding a plantation is the ideal situation for maximum profit.” Lebih jauh, dengan membandingkan dua skema pertanian kontrak kelapa sawit di Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Morowali (inisiatif/intervensi pemerintah) dan Kabupaten Buol (intervensi korporasi/laissez faire), Li kembali menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak dapat diserahkan kepada korporasi dan karenanya dibutuhkan intervensi dari pemerintah, “... government intervention is necessary for contract schemes to work to the benefit of smallholders.” Terkait konteks produktifitas rakyat pedesaan penting kiranya mengutip kembali apa yang diungkapkan Li (2009a) bahwa,

57


pada kenyataannya terdapat dua kekuatan baru di masa kini yang “menyerang” wilayah pedesaan di Asia yakni: (i) hilangnya akses rakyat pedesaan atas tanah di suatu wilayah akibat penutupan akses (enclosure) baik oleh proyek atau badan usaha industri ataupun kegiatan konservasi milik pemerintah atau swasta, dan (ii) rendahnya daya serap tenaga kerja lokal oleh industri yang dibangun di sekitarnya. Bukannya menjadi cadangan tenaga kerja, mereka yang terlempar dari usaha pertanian karena tidak terserap industri kemudian menjadi apa yang disebut Marx sebagai relative surplus population. Mereka menjadi pengangguran yang terlempar dari pertanian, tak sanggup masuk ke lapisan tenaga kerja industrial, lalu terlunta-lunta di pedesaan dan perkotaan. Dengan menelusuri cara-cara penempatan surplus population dalam konteks transisi agraria, Li berkesimpulan, gagalsambung dalam transisi agraria bisa terjadi antara usaha pemilik modal untuk memutus ikatan petani dengan tanahnya dan usaha memasukkan petani sebagai cadangan tenaga kerja untuk industri.93 Gagal-sambung transisi agraria sebagaimana yang disinggung Li diatas, di dua desa penelitian di Kalimantan Selatan Tahun 2010 menunjukkan dua gejala bagaimana proses gagal-sambung berdampak pada cara penghidupan warga di pedesaan Kalimantan Selatan. Di desa Tajau Pecah, praktik pemberian HGU pada perusahaan besar pekerbunan menyebabkan petani kehilangan akses terhadap alat produksi utama, yakni tanah.10 Pada saat yang bersamaan, dengan kepadatan agraris yang terus meningkat atau mengecilnya ruang hidup petani untuk tetap bisa menggarap 9

Naskah Li (2009a) yang mengurai tentang surplus production dengan judul, “To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of the Surplus Population”, Antipode 41(s1): 66-93 telah direview oleh Elisabet Tata dan Noer Fauzi Rachman (2010) dan dapat diakses di http:// ikhtisarstudiagraria.blogspot.com/

58

lahan baik akibat migrasi dari luar desa maupun pertumbuhan alami (kelahiran), menyebabkan petani melakukan pendudukan lahan (okupasi) secara diam-diam. Sementara di desa Hayup, perkebunan besar sawit menyebabkan petani terpisah sepenuhnya dari sistem perkebunan besar, baik secara ekonomi maupun budidaya. Padahal sewaktu lahan masih dikuasakan oleh perkebunan karet, selain bekerja sebagai buruh upahan penyadap karet, petani setempat dapat mengusahakan budidaya padi sebagai sumber pangan di areal yang basah atau tidak ditanami oleh tanaman karet sambil membuka lahan-lahan di luar perkebunan untuk budidaya dan pemukiman.11 Dengan sistem ekonomi yang terpisah secara penuh (tidak terintegrasi) dengan ekonomi perkebunan besar sawit, saat ini masyarakat Tajau Pecah lebih memilih menanam komoditas karet dan hanya sebagian kecil bekerja sebagai tenaga upahan di perkebunan sawit. Baik di desa Hayup dan desa Tajau Pecah, petani disekitar perkebunan besar tersebut tidak terserap masuk ke dalam sistem ekonomi perkebunan sebagai tenaga kerja upahan. Jika pun terdapat warga yang mampu menjadi tenaga kerja di perkebunan tersebut, relatif sangat kecil atau dengan kata lain, bukan menjadi skema pengembangan perkebunan besar. Sampai sejauh ini, khusus untuk perkebunan sawit di desa Hayup, hampir sebagian besar tenaga kerja upahan merupakan penduduk yang didatangkan dari pulau Jawa. Dengan demikian, dari dua desa penelitian tersebut, terdapat beberapa hal yang penting dicatat, proses gagalsambung transisi agraria akibat masuknya perkebunan besar yang menyebabkan petani sekitar putus hubungan dengan tanah menjadi tenaga kerja bebas. Namun demikian, meski menjadi tenaga kerja bebas, para warga tidak secara otomatis terserap masuk dalam sistem perkebunan besar khususnya pada perkebunan sawit. Tidak



terintegrasinya ekonomi warga dengan sistem ekonomi perkebunan dan pada saat yang bersamaan tekanan akan kebutuhan pekerjaan berbasis tanah kian meningkat, mendorong petani menduduki dan menggarap areal perkebunan sebagaimana terjadi di desa Tajau Pecah. Sementara di desa Hayup merupakan contoh kasus bagaimana pertumbuhan sebuah kawasan (wilayah) dimana cara penghidupan warga sepenuhnya memilih mengembangkan ekonomi berbasis komoditas yang sama sekali tidak tersambung dengan sistem ekonomi perkebunan besar (Yusuf dan Ekowati 2010).

KESIMPULAN Fenomena transisi agraria di negara-negara Selatan termasuk di Indonesia di dorong oleh semakin meluasnya perburuan investasi lahan oleh negara-negara kaya akibat melonjaknya harga pangan dan meningkatnya konsumsi biofuel dunia. Konteks di Indonesia, perburuan lahan pertanian ditandai oleh semakin tingginya laju perubahan tata guna lahan khususnya kawasan hutan untuk pembukaan areal perkebunan sawit, komoditas perkebunan ekspor hingga pembukaan areal persawahan skala luas atau mengikuti Borras dan Franco (2012) berorientasi ekspor berbasis korporasi (trans) nasional (TNC-driven food and biofuel production for export). Alih-alih mendatangkan keuntungan bagi devisa negara, justru menyebabkan proses penyingkiran petani (accumulation by dispossesion). Hal ini berbeda dengan nada optimisme laporan Bank Dunia (WDR 2008 dan RGIF 2011) bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami proses transisi agraris dimana kontribusi pertanian semakin kecil dan berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Karena itu, pertanian haruslah diserahkan kepada pihak yang lebih efisien


yakni korporasi dan kemudian warga pedesaan dipersiapkan menjadi tenaga kerja upahan. Selain oleh penetrasi korporasi, proses pelepasan petani dari tanahnya juga kian meningkat di tingkat komunitas di saat terjadi boomcrops seperti kakao dan karet. Mengutip karya Derek Hall, Philip Hirsch and Tania Li (2011), sejumlah fakta di pedesaan Asia Tenggara telah menunjukkan banyak petani berkeinginan keluar dari pertanian, dan bahkan mereka penuh pengharapan agar anak-anak mereka tidak meniru sebagai petani. Dari data yang telah disajikan sebelumnya menunjukkan, ditengah meningkatnya ekspansi perkebunan sawit besar, persentase pemuda di pedesaan yang bekerja di pertanian kian menurun dan sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka permuda pedesaan kian meningkat. Bahkan yang paling ironis, data menunjukkan tingkat pengangguran terdidik di pedesaan memiliki kecenderungan kian meningkat. Seperti yang dikatan Li (2011), yang terjadi adalah anak-anak petani yang berpendidikan kemudian harus menjadi pengangguran terdidik (educated unemployment). White (2011) menegaskan, menurunnya minat pemuda pedesaan yang bekerja di pertanian adalah sebuah fakta, namun bukanlah sesuatu yang dapat diterima sebagai hal yang alamiah. Apakah kemudian pertanian untuk pangan dan energi menjadi domain korporasi mengingat gejala penuaan tenaga kerja pedesaan? Semakin terjauhkannya pengetahuan pertanian (budidaya), penurunan kualitas pertanian dan kehidupan di desa, perampasan lahan oleh korporasi besar dan sulitnya akses terhadap lahan adalah beberapa faktor dibalik fakta tersebut. Proses akusisi tanah kontemporer di Indonesia tidak terbebas dari ruang dan waktu. Hal ini merupakan proses yang terwarisi sejak era kolonial. Tuntutan mencari jawab atas proses gagal-sambung transisi agraria merupakan arus utama debat agraria dan ketenagakerjaan pedesaan saat ini.

59


UCAPAN TERIMA KASIH Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Youth Center, Fisipol UGM yang telah memberikan kesempatan penulis dalam melakukan pengkajian terhadap isu tenaga kerja pemuda di pedesaan. Tidak lupa pula kontribusi rekan-rekan INKAPA Sajogyo Institute (SAINS) yang telah sama-sama melakuka proses belajar di Sulawesi Tengah dan rekan-rekan di LPPM STPN Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dalam melakukan studi anotasi bibliografi tentang akuisisi tanah secara luas untuk pangan dan energi. Tentu saja kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis menghaturkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA [BPS] Badan Pusat Statistik. 1985. Statistik Pemuda Indonesia 1985. Jakarta: BPS [BPS] Badan Pusat Statistik. 1994. Profil Statistik Pemuda 1990. Jakarta: BPS [BPS] Badan Pusat Statistik. 2000. Statistik Pemuda Indonesia 1999. Jakarta: BPS [BPS] Badan Pusat Statistik. 2002. Statistik Pemuda Indonesia 2002. Jakarta: BPS [BPS] Badan Pusat Statistik. 2007. Statistik Pemuda Indonesia 2006. Jakarta: BPS [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Statistik Pemuda Indonesia 2010. Jakarta: BPS [BPS Kalimantan Selatan] Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2010. Statistik Perkebunan 2010. BPS Kalimantan Selatan Bernstein, H., 2010. Class Dynamics of Agrarian Change. Halifax, NS: Fernwood/ Sterling,VA: Kumarian Press. Birowo, A.T. 1983. “Masalah Struktural dalam Sistem Perkebunan”. Dalam Perkebunan Indonesia Di Masa Depan. Jakarta: Yayasan Agroekonomika Booth, Anne. 2012. The Performance of The Indonesian Agricultural Sector:

60

Twelve Questions and Some Tentative Answers. In Anne Booth, Chris Manning, and Thee Kian Wie, editors. Land, Livelihood, the Economy and the Environmnet in Indonesia: Essays in Honour of Joan Hardjono. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012. Borras, S. Jr, P. McMichael and I. Scoones, 2010. ‘The Politics of Biofuels, Land and Agrarian Change: An Editorial Introduction’. Journal of Peasant Studies, 37 (4): 575–92. Borras, S. Jr and J. Franco. 2012. Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change A Preliminary Analysis. Journal of Agrarian Change, 12(1) 34-59 Cotula, L., S. Vermeulen, R. Leonard and J. Keeley, 2009. Land Grab or Development Opportunity? Agricultural Investments and International Land Deals in Africa. London: IIED Deininger, K., 2011.‘Forum on Global Land Grabbing: Challenges Posed by the NewWave of Farmland Investment’. Journal of Peasant Studies, 38 (2): 217–47. De Schutter, O., 2011. ‘Forum on Global Land Grabbing: How Not to Think Land Grabbing: Three Critiques of LargeScale Investments in Farmland’. Journal of Peasant Studies, 38 (2): 249–79. Fortin, Claude Joel, 2011, “The Biofuel Boom and Indonesia’s Oil Palm Industry: The Twin Processes of Peasant Dispossession and Adverse Incorporation in West Kalimantan” artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex GRAIN. 2008. Seized: The 2008 Land Grab for Food and Financial Security. Barcelona: GRAIN. Gunawan, Rimbo, Juni Thamrin dan Mies Grijns. 1995. Dilema Petani Plasma: Pengalaman PIR-Bun Jawa Barat. Bandung: Yayasan AKATIGA



Gordon, Alec. 1982. “Indonesia, Plantations and The Post Colonial Mode of Production”. Journal of Contemporary Asia, 12:2 (1982) p.168 Hall, D., 2011.‘Land Control, Land Grabs, and Southeast Asian Crop Booms’. Journal of Peasant Studies, 38 (4): 811–31. Hall, Derek, Philip Hirsch and Tania M. Li. 2011. Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapore: NUS Press. Kartodirjo, S dan Joko Suryo. 1991. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media Li, T.M. 2002. “Local histories, global markets: cocoa and class in upland Sulawesi”. Development and Change 33(3): 415– 437. Li, T.M., 2009a. “To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of the Surplus Population”. Antipode 41(s1): 66-93. Li, T.M., 2009b. “Exit from agriculture: a step forward or a step backward for the rural poor?”. Journal of Peasant Studies, 36 (3): 629–636 Li, T.M., 2011. “Forum on Global Land Grabbing: Centering Labor in the Land Grab Debate”. Journal of Peasant Studies, 38 (2): 281–98. Li, T.M., 2012. The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Marjin Kiri Luxemburg, Rosa. 2003. The Accumulation of Capital. Translated by Agnes Schwarzschild. London : Routledge McCarthy, J., 2010. “Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra, Indonesia”. Journal of Peasant Studies, 37 (4): 821–50. Mubyarto. 1983. “Sistem Perkebunan Di Indonesia Masa Lalu dan Masa Kini”. Dalam Perkebunan Indonesia Di Masa Depan. Jakarta: Yayasan Agroekonomika


Vermeulen, S., and L. Cotula, 2010. “Over the Heads of Local People: Consultation, Consent and Recompense in LargeScale Land Deals for Biofuels Projects in Africa”. Journal of Peasant Studies, 37 (4): 899–916. Resosudarmo, Budy. P, Ani A. Nawir, Ida Aju P. Resosudarmo, Nina L. Subiman. 2012. “Forest Land Use Dynamics in Indonesia”. Dalam Anne Booth, Chris Manning, and Thee Kian Wie, editors. Land, Livelihood, the Economy and the Environmnet in Indonesia: Essays in Honour of Joan Hardjono. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012. Rigg, J. 2006. “Land, Farming, Livelihoods, and Poverty: Rethinking the Links in the Rural South”. World Development Vol. 34, No. 1, pp. 180–202, 2006 Sirait, Martua. 2010. Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, Indonesia: Cordaid Soetrisno, Loekman. 1983. “Aspek Sosial dan Politik Dari Sitem Pertanian Perkebunan”. Dalam Perkebunan Indonesia Di Masa Depan. Jakarta: Yayasan Agroekonomika Pujiriyani, Dwi Wulan, Vegitya Ramadhan Putri, Muhammad Yusuf, dan M. Bahtiar Arifin. 2012. “Perampasan Tanah Global Pada Abad XXI”. Dalam A.N. Luthfi, penyunting. Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012). Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STPN, 2012 (in press). White, B., and A. Dasgupta, 2010. “Agrofuels Capitalism: A View from Political Economy”. Journal of Peasant Studies, 37 (4): 593–607. White, Ben. 2009. Melacak nilai lebih: Rejim ketenagakerjaan, rantai komoditi dan bentuk-bentuk peralihan nilai lebih di pedesaan. Bahan Presentasi pada acara Ceramah dan Loka Karya Metodologi Penelitian Agraria, atas kerjasama Sains, STPN, KPM IPB dan HKTI,

61


tanggal 24-25 Juli 2009 bertempat di Aula P4W IPB White, Ben. 1990. “Agro-Industri, Industrialisasi Pedesaan dan Transformasi Pedesaan, dalam Sajogyo dan Mangara Tambunan (peny), Industrialisasi Pedesaan, Jakarta: PT. Sekindo Eka Jaya Wiradi, Gunawan. 2009. Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. Disunting oleh Moh. Shohibuddin. Yogyakarta: STPN Press World Bank, 2010. Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? Washington, DC: The World Bank. Yusuf, Muhammad dan Dian Ekowati. 2010. Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat. Di dalam : Laksmi A. Savitri, Valentina Arminah, A.N. Luthfi dan Amin Tohari, editor. Pengembangan Kebijakan Agraria Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis. Yogyakarta: STPN Press bekerjasama dengan Sajogyo Institute (SAINS), 2010. Zoomers, Annelies. 2010. “Globalisation and the foreignisation of space: seven processes driving the current global land grab”. Journal of Peasant Studies, 37(2): 429-447

62


Muhammad Yusuf. Kata Kunci: lahan,desa,pemuda. Keyword: land, village, youth

Recommend Documents