Dr. Muhammad Yusuf, S.H., MM. ❑
Lahir 18 Mei 1962 di Pendopo, Sumatera Selatan
❑
Pendidikan SD, SMP dan SMA diselesaikan di Prabumulih – Sumatera Selatan. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1987), Magister Manajemen dari IPWI Jakarta (2000) dan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran (2012).
❑
Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang (1988) : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang (1992). Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kupang (1993). Kepala Sub. Seksi Penuntutan Tindak Pidana OHARDA pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (1997). Kasubdit HAM Berat Kejagung RI (2004); Kajari Kotabumi Lampung Utara (2005); Kajari Bogor (2006); Kajari Jakarta Selatan (2007); Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta (2007)
D
❑
Sebagai Direktur Hukum dan Regulasi PPATK (2008);
❑ Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - PPATK (2011 – Sekarang)
A
B
C
E
G
❑ Pembicara di dalam dan luar negeri: Pembicara pada International Crime Cooperation SERAHKAN UANG Division Attorney-General’s Australia dengan Tema Unexplained Wealth Asset Forfeiture (Australia,2011), Pembicara pada acara Workshop Implementing the Legal Framework on Countering the Financing of Terrorism (Malaysia, 2011), Pembicara pada acara FATF/APG F pada konfrensi internasional Anti 2011 Typologies&APG/ESAAML (Korsel,2011), Pembicara Money Laundering & compliance Asia 2013 (Singapore, 2013) ❑ Penulis dari buku: Miskinkan Koruptor: Pembuktian Terbalik Solusi JituYang Terabaikan (Jakarta: PPATK,2013); Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Jakarta: Gramedia-Kompas, 2013); Impovershing Corruptor: Reverse Burden of Proof The Disrerded Solution (Jakarta: PPATK,2014); Mengenal,Mencegah,Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta:PPATK,2014)
!
!
ASSET TRACING AND ASSET RECOVERY !
Oleh:! Dr. MUHAMMAD YUSUF! Kepala PPATK
Disampaikan di LPFA, Jakarta – 27 Juni 2014
OUTLINE I) Introduction (Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang) II) Peran dan Fungsi PPATK III)Peran pentingnya PJK IV)Asset Tracing Harta Hasil KorupsI V) Recovery Asset Harta Hasil KorupsI VI)Success story
LATAR BELAKANG Mengapa penelusuran aset dan pengembalian aset hasil tindak pidana sangat penting untuk dipahami. Hal ini dikarenakan cara tersebut adalah salah cara pemiskinan koruptor yang efektif dan membuat koruptor jera yang telah merampas hak rakyat miskin. !
Selain dihukum badan harta mereka disita, akan membuat orang berpikir ulang untuk korupsi.
D
A
B
C
E
SERAHKAN UANG
F
G
Indonesia Corruption Watch (ICW) Ratusan orang terjerat kasus korupsi sepanjang 2013 data penindakan aparat penegak hukum di tiga institusi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Berikut data tersebut:
!
1.Pegawai Pemda/ kementerian (557 tersangka).
2.Direktur/pegawai swasta (274 tersangka)
3.Kepala Dinas (108 tersangka).
4.Direktur/pejabat/pegawai BUMN dan BUMN (85 tersangka).
5.Anggota DPR dan DPRD (62 tersangka).
6.Menteri (5 Tersangka)
! !
SOURCE: ICW, Januari 2014
“Indonesia Happens To Be A Rich Country, Inhabited by Very Poor People”
A N E K
? ? A P
KORUPSI…!!!
NAMUN
SEBALIKNYA…
muda, kaya raya
berani..
!
Gaya hidup mewah hasil tindak pidana !
Mobil Mewah Milik WAWAN disita KPK
Properti Mewah Malinda Dee
Statement On The Adoption By The General Assembly
Of The United Nations Convention Against Corruption Koffi A. Annan (2003) ■ Dalam pengantar United Nation Convention Against Corruption
(UNCAC),2003, Koffi A. Annan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kala itu, menggaris bawahi luas impak negatif dari praktek korupsi, baik terhadap demokrasi, hak asasi manusia serta terhadap kehidupan bermasyarakat secara umum. Secara lengkap di katakan: !
■ “Corruption is an insidious plague that has a wide range of
corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life, and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish” !
■ (http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/background/
secretary-general-speech.html)
KORUPSI • PERSEPSI – Korupsi sebagai “KEBIASAAN” (dipandang sebagai tradisi) KORUPSI Ini yg selama ini terjadi, sehingga merusak moral bangsa – Korupsi sebagai “MIS-MANAGEMENT ” Ini yg di masa lalu dianut, sehingga negara dirugikan – Korupsi sebagai “KEJAHATAN” Ini yang harus kita kembangkan ! • Kapan KORUPSI terjadi ? Manakala bertemunya unsur-unsur: – Niat untuk melakukan (desire to act) – Kemampuan untuk melakukan (ability to act ) – Peluang / kesempatan (opportunity ) – Target yang cocok (suitable target ) ! Catatan : Pelaku korupsi akan melakukan kejahatannya apabila pay off > cost
KAYA!
KENDALA PENGUNGKAPAN KORUPSI • Kejahatan terorganisir, melibatkan pejabat/aparat yang memiliki kekuasaan & pengaruh yang kuat • Pelaku intelektual seringkali tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan • Rantai kejahatan yang panjang dapat mengakibatkan putusnya rantai alat bukti • Locus delicti dan/atau hasil kejahatan seringkali bersifat lintas negara • Alat/sarana kejahatan semakin canggih • Hukum seringkali tertinggal dari kejahatan
SMOKING THEORY
NICOTINE TPPU
SMOKING KORUPSI
TPA
TPPU
❑ Hasil kejahatan (proced of crime) merupakan “live blood” dari kejahatan, uang/aset adalah darah yang menghidupi kegiatan tersebut ❑ Proceeds of crime -> titik terlemah dari rantai kejahatan ❑ Motivasi pelaku adalah mendapatkan harta kekayaan & menikmatinya ❑Pelaku
akan
menyamarkan/
menyembunyikan asal-usul ❑ Bukti yang ada seringkali bukan merupakan bukti fisik ❑ Perbuatan rumit, kompleks dan seringkali melibatkan orang lain baik kelauarga, saudara, kerabat maupun kolega.
Paradigma Baru Memberantas Kejahatan Kriminalitas Menurun
Follow! The Suspect
Ti d a k h a n y a m e n a n g k a p pelaku dan memproses perkara, tapi juga menelusuri alisan dana dan lokasi keberadaan harta untuk kemudian dirampas oleh Negara.
Follow The Money
Intergritas & Stabilitas Sistem Keuangan meningkat
Follow the Money Concept! “AML Approach”
Kas Negara
Keuangan Negara yang telah diselamatkan dengan pendekatan Follow the Money
$ 681.146
Dari 69 Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK yang tidak sampai kepengadilan dan telah dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Ketetapan Pajak kurang bayar sejumlah Rp 2.068.554.175.460,-. Sedangkan yang sudah
dibayar sebesar Rp 1.040.223.468.177
PERAN PPATK SEBAGAI FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT •Pendekatan follow the money kini diterima sebagai salah satu cara yang paling penting bagi lembaga penegak hukum untuk dapat memperoleh informasi intelijen dan mengumpulkan bukti terhadap kegiatan kriminal. Saat ini banyak hasil dari tindak pidana digunakan untuk melakukan tindak pidana berikutnya, disimpan atau diinvestasikan dalam bentuk aset, sebagian digunakan untuk melunasi biaya operasional kegiatan tindak pidana. •Oleh karena itu, badan intelejen keuangan (financial intelligence unit/ FIU) menjadi salah satu lembaga penting dalam pengungkapan tindak pidana yang menghasilkan aset tindak pidana. •FIU secara umum memiliki fungsi menerima, menganalisis, dan 37 mengungkapkan/mennyampaikan informasi keuangan kepada otoritas yang berwenang, misalnya lembaga penegak hukum. 37
PENTINGNYA KERJASAMA ANTAR INSTANSI (PJK - APGAKUM - LPP - HAKIM - PPATK DAN MASYARAKAT)
KEWAJIBAN PIHAK PELAPOR : 1.
2.
Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Melakukan pelaporan sesuai dengan tata cara pelaporan.
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) (Suspicious Transaction Report–STR) Transaksi Tidak Wajar (unusual): (Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU) !
1. menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah; 2. bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi; 3. dilakukan/batal dilakukan diduga dengan menggunakan harta kekaayaan berasal dari tindak pidana. 4. TK yang diminta PPATK karena melibatkan harta kekayaan yg diduga berasal dr hasil TP. !
Dilaporkan plg lama 3 hari sejak PJK mengetahui adanya unsur TKM.
53
KARAKTER PELAKU TPPU
GOOD CUSTOMER
UNTUNG
Pelaku TPPU memiliki karakter transaksi yang berbeda dengan nasabah lainnya. Pelaku TPPU lebih mengutamakan jaminan atas tidak dapat dilacaknya keterkaitan dana dengan prilaku p i d a n a y a n g d i l a k u k a n ny a . P e n g a b u r a n p r o fi l e d a n kemampuan untuk menyembunyikan asal muasal dana. Nilai ekonomis dari dana bukan menjadi perhatian pelaku TPPU.
BAD CUSTOMER
TDK TERLACAK
!
!
!
!
DANA
DANA
AMAN
LIKUIDITAS
BERPEGANG PADA PRINSIP EKONOMI
AMAN
TIDAK BERPEGANG PADA PRINSIP EKONOMI
SESUAI PROFILE
FINANCIAL INSTITUTIONS
KUNCI TANGGUNG JAWAB BOD DAN BOC
Internal Situation External situation from environment
Threats from others
Ordinary BOD AND BOC
Extra Ordinary BOD AND BOC
HOW GREAT BOD AND BOC PREVENT PROBLEM BEFORE THEY HAPPEN
Untuk diingat! • PJK
STR/CTR/Info/Data
• PPATK !
!
• PPATK
Intelijen
!
!
• Penegak Hukum
• Penegak Hukum
Alat Bukti
• Pengadilan
TINDAK PIDANA ASAL (PASAL 2 UU TPPU)
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
Korupsi penyuapan narkotika psikotropika penyelundupan tenaga kerja A B C penyelundupan imigran SERAHKAN UANG di bidang perbankan di bidang pasar modal di bidang perasuransian kepabeanan cukai perdagangan orang perdagangan senjata gelap terorisme penculikan
p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.
D pencurian penggelapan penipuan pemalsuan uang E perjudian G prostitusi di bidang perpajakan di bidang kehutanan di bidang lingkungan hidup F di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih
KRIMINALISASI TP PENCUCIAN UANG D
A
B
C
E
SERAHKAN UANG
F
G
PASAL 3 UU TPPU Subyek Orang perseorangan/ A Korporasi SERAHKAN UANG
Mens Rea Mengetahui (dolus) D atau Patut Menduga (culpa) dari hasil tindak pidana
B
C
E
Obyek Harta Kekayaan G
Mens Rea (Opzet) Menyembunyikan sal usul atau Menyamarkan asal usul F
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Actus Reus menempatkan mentransfer mengalihkan membelanjakan membayarkan menitipkan
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Actus Reus membawa ke luar negeri mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga menghibahkan perbuatan lain
PASAL 4 UU TPPU Subyek Orang perseorangan/ A Korporasi
Mens Rea Mengetahui (dolus) D atau Patut Menduga (culpa) dari hasil tindak pidana
B
SERAHKAN UANG
C
Obyek Harta Kekayaan
E
G
(Actus Reus) Menyembunyikan atau Menyamarkan
F ● ● ● ●
asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,
• •
pengalihan hak-hak, kepemilikan yang sebenarnya
PASAL 4 UU TPPU D
Pasal 4 memiliki unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagai actus reus (perbuatan) berbeda dengan unsur A B C E G “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan” dimana unsur tersebut merupakan mens rea atau unsur batin. SERAHKAN UANG
F
PASAL 5 UU TPPU
Subyek Orang perseorangan/ A Korporasi
SERAHKAN UANG
Mens Rea Mengetahui (dolus) atau Patut Menduga D (culpa) dari hasil tindak pidana B
C
Obyek Harta Kekayaan
E
G
Actus Reus Menggunakan (Commision) F Menerima atau Menguasai (Ommision)
▪ ▪ ▪ ▪
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
▪ ▪ ▪
sumbangan, penitipan, penukaran
STRATEGI ASSET TRACING
