KATA PENGANTAR
Dengan mengucapan puji syukur kehadirat Allah SWT, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan perjalanan Tahun keempat dari Renstra Tahun 2010-2014. Selanjutnya Pembuatan LAKIP adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahuh 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformsi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor: 503/ SEK/ KU.01/ 12/ 1013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo menguraikan hasil Kinerja Tahun 2014 dan juga menguraikan capaian kinerja tahun tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk menginformasikan capaian Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo dalam Tahun 2014 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2013, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Pengadilan Agama Muara Tebo kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, dan transparan sehingga dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo dalam kurun waktu satu tahun tahun 2014. Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Tebo ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2014 , semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo yang lebih baik dimasa datang.
Muara Tebo, 10 Februari 2015
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2014 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas tugas dan harus merupakan kewajiaban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LAKIP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 355A/ SEK/ KU. 01/ 11/ 2014 Tanggal 28 Nopember 2014 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Agama Muara Tebo yang disinkronisasikan
dengan Rencana Strategis 2010- 2014 dan salah satu
kegiatan yang merupakan tugas pokok
dan fungsi serta pencapaian kinerja
dari
Pengadilan Agama Muara Tebo adalah sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) maupun terget yang di inginkan dan realisasi yang telah di capai. Adapun out put dan out come Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo dapat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia , Sarana, Prasarana serta anggaran yang tersedia
2
dalam menyelesaikan tugas-tugas, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo. LAKIP Tahun 2014 menyampaikan data-data keberhasilan kinerja Tahun 2014 dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama, serta disusun dalam Pencapaian Kinerja (Performance Result) sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember Tahun 2014 serta perbandingan dengan tahun 2013 yang menyangkut dengan penyelesaian perkara dan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo. LAKIP Tahun 2014 ini juga menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan Tidak terlepas dari Visi Misi Mahkamah Agung RI sebagai puncak tertinggi Badan Peradilan di Indonesia yakni mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau yang berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Beberapa prioritas implimentasi Cetak Biru Pembaharuan Tahun 2010-2035 dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo selama 5 tahun kedepan sebagaimana Rencana Strategis terutama dalam penyelesaian perkara, dan peningkatan akses masyarakat atas pengadilan, keterbukaan Informasi, dan Pelayanan yang terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan, sehingga terciptanya
penegakan hukum yang
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................................... 1 Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................. 2 Daftar Isi .............................................................................................................. 4 Bab I.
Pendahuluan ............................................................................... 6 A. Latar Belakang ....................................................................... 6 B. Tugas dan fungsi .................................................................... 7 C. Struktur Organisasi .............................................................. 10 D. Sistematika Penyajian........................................................... 11
Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja .............................................. 13 A. Rencana Strategis 2010-2014 .............................................. 13 1. Visi dan Misi ................................................................... 14 2. Tujuan sasaran strategis ................................................... 15 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ............................... 23 B. Rencana Kinerja Tahun 2015................................................ 35 C. Penetapan Kinerja(Dok. Penetapan Kinerja) Tahun 2014 ...... 36 Bab III.Akuntabilitas Kinerja .................................................................... 39 A. Pengukuran Kinerja ............................................................. 39 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .............................................. 39
3. Rencana Kinerja Tahun 2015-2016; 4. Matrik Rencana Strategis Tahun 2015-2019; 5. Penetapan Kinerja Tahun 2015; 6. Pengukuran Kinerja; 7. SK Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Muara Tebo; 8. Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU); 9. Program Kerja (Prioritas) 2015.
Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun
BAB. I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik dalam melaksanakan program program yang telah ditetapkan yang menyangkut akan terlaksananya pelayanan yang baik terhadap masyarakat, maka program-program yang menyangkut tentang keterbukaan dan akses kepada publik telah dilakukan dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut: a. Transparansi biaya perkara di Pengadilan Agama Muara Tebo. b. Tranparansi tentang pemerimaan perkara dengan memberlakukan daerah steriil area yang mana pejabat atau pegawai pengadilan tidak lagi bisa bertemu dengan pihak
d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap sistem penerimaan perkara sampai kepada pengambilan putusan atau surat surat yang dibutuhkan oleh pengguna pengadilan. e. Perbaikan sarana dan prasarana dan pengembangan pengetahuan Sumber Daya Manusia.
B. Tugas dan Fungsi B.1 Tugas Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama Muara Tebo bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
B.2 Fungsi Pengadilan A gama Mu ara Tebo seb aga i lembaga p eradila n di Indonesia mempunyai 6 (enam) fungsi utama lembaga yaitu :
a. Fungsi Peradilan (Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 2009) Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pen gad ilan Agama Muara Tebo
b. Fungsi Pengawasan Pengadilan jalannya
p ro ses
Agama
Muara
penangana n
Tebo
melakukan
perkara
agar
pengawasan terwu ju d
terhadap
pengadila n
diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan ya ng sed erhana, cepat dan biaya ringan, tanp a mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara. Selain itu, Pengadilan Agama Muara Tebo juga melakukan pengawasan dibidang administrasi perkara maupun administrasi umum yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang. c. Fungsi Nasehat( pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut: ayat 1. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta; d. Fungsi Administratif ( angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut: Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan , maka adanya perhatian yang besar terhadap tatacara
dan pengelolaan
administrasi pengadilan , hal ini sangat penting, karena bukan saja mernyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain lain, tetapi juga akan
e. Fungsi Akses kepada Publik ( pasal 64.A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ) yang mengatur sebagai berikut: ayat 1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. f. Fungsi Bantuan Hukum/ advokasi ( pasal 60 C Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang mengatur sebagai berikut: ayat 1. Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. ayat 2
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cumacuma kepada semua tingkat peradilan sampai
putusan terhadap
perkara
tersebut sampai memperoleh kekuatan hukum tetap. g. Fungsi lain-lain ( pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ) yang mengatur sebagai berikut: ayat 2. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang Undang
C. Struktur Organisasi Bentuk struktur Pengadilan Agama Muara Tebo diatur menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 5 Tahun 1996 tentang bagan struktur Pengadilan. Struktur Pengadilan Agama Muara Tebo terdiri dari: 1. Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo; 2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo; 3. Hakim; 4. Panitera / Sekretaris; 5. Wakil Panitera; 6. Wakil Sekretaris; 7. Panitera Muda Hukum; 8. Panitera Muda Gugatan; 9. Panitera Muda Permohonan; 10. Kepala Urusan Kepegawaian; 11. Kepala Urusan Keuangan dan Peerencanaan; 12. Kepala Urusan Umum. Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan ketua. Dibawah struktur jabatan terdapat jabatan
Wakil Ketua, Panitera /Seretaris dibawah Ketua dan Wakil Ketua
membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian Kepaniteraan terdapat
Urusan Keuangan dan Perencanaan dan Kepala Urusan Umum yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris. D. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo dalam tahun anggaran 2014, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I.
Pendahuluan,
menguraikan gambaran
secara
garis besar
tentang
Pengadilan Agama Muara Tebo dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain. A. Latar Belakang B. Tugas dan fungsi C. Sistematika Penyajian Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Agama Muara Tebo dalam Tahun Anggaran 2014 yang berisikan antara lain : A. Rencana Strategis 2010-2014 Menjabarkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2010-2014 1. Visi dan Misi
B. Rencana Kinerja Tahun 2014 1. Penjelasan arah kebijakan yang diambil Tahun 2014 C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2014 Bab III.Akuntabilitas Kinerja a. Pengukuran
Kinerja
( Perbandingan antara Target
dan Realisasi
Kinerja) b. Analisis Akuntabilitas Kinerja ( diuraikan pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dan Hasil Pengukuran Kinerja Bab IV. Penutup Menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo di masa yang akan dating. Lampiran, yang berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Tebo; 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Tebo; 3. Rencana Kinerja Tahun 2014-2015; 4. Matrik Rencana Strategis Tahun 2015-2019; 5. Penetapan Kinerja Tahun 2014-2015; 6. Pengukuran Kinerja; 7. SK Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Muara Tebo;
BAB. II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Dalam Sistem Akuntabilistas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan Strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan
perundang-undangan untuk
mencapai efektivitas dan efisiensi. Tahun 2014 merupakan tahun ke lima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2010 – 2014 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2010 – 2014 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.
1. Visi dan Misi Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama Muara Tebo telah menetapkan Visi yaitu; " Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Tebo yang Agung" Untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama Muara Tebo menjabarkan kedalam Misi sebagai berikut; 1. Memaksimalkan peran, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo agar lebih mampu dalam memberikan pelayanan hukum yang prima terhadap masyarakat pencari keadilan. 2. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional. 3. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 4. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo. 5. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Muara Tebo yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah. 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama.
2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Tebo, Adapun tujuan yang ingin dicapai Pengadilan Agama Muara Tebo adalah: 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice 5. Peningkatan kualitas pengawasan
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan agama Muara Tebo adalah sebagai berikut :
1. perkara yang efektif 2. Kecepatan dan ketepatan informasi Peradilan 3. Sumber daya manusia yang berkualitas Penyelesaian perkara tepat waktu 4. Putusan Hakim yang berkualitas 5. Pengelolaan penyelesaian
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja utama sangat diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan ,sasaran dan indikator utama dapat dilihat sebagai berikut: Tabel.2.1 Indikator Kinerja Utama
Indikator No.
Tujuan
Sasaran
Penjelasan Kinerja Utama
(1) 1.
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya
Penyelesaian
a. Persentase
penyelesaian
perkara tepat
mediasi
perkara
waktu
diselesaikan
(5) Perbandingan yang
antara yang
mediasi disepakati
dengan
jumlah
mediasi
yang
diterima
dan
menjadi perkara b. Persentase perkara diselesaikan
sisa Perbandingan sisa yang
perkara diselesaikan
yang
c. Persentase
Perbandingan
perkara
yang
diselesaikan
perkara
yang
diselesaikan dengan
perkara
yang
akan
diselesaikan (saldo awaldan
perkara
yang masuk) d. Persentase
Perbandingan
perkara
yang
perkara
yang
diselesaikan
diselesaikan dalam
dalam
jangka
jangka
waktu
waktu maksimal
maksimal 6 bulan
6 bulan
dengan
perkara
yang
harus
diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) 2.
Peningkatan
Putusan hakim yang Persentase yang
Jumlah upaya
- Kasasi
upaya hukum
- Peninjauan
tahun lalu (un-1)
Kembali
dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen
3.
Peningkatan
pengelolaan
a. Persentase berkas Perbandingan
efektifitas
penyelesaian
yang
diajukan
antara berkas yang
pengelolaan
perkara yang efektif
kasasi
dan PK
diajukan
Kasasi
penyelesaian
yang
dan
PK
yang
perkara
disampaikan
lengkap
secara lengkap
dari bundel A dan
(terdiri
B) dengan jumlah berkas diajukan
yang Kasasi
dan PK b. Persentase berkas Perbandingan yang dan
diregister siap
didistribusikan ke
antara perkara diterima
berkas yang
didistribusikan ke Majelis c. Ratio Hakim
Majelis Perbandingan ratio terhadap
perkara
Majelis
Hakim
dibandingkan dengan
perkara
masuk d. Prosentase
Perbandingan
penyampaian
antara
berkas
pemberitahuan
putusan
dengan
relaas
putusan
relas putusan yang
tepat
waktu,
disampaikan
ke
tempat dan para
para pihak tepat
pihak (prosentase
waktu.
akta cerai yang diserahkan penggugat/pemoh on) e. Prosentase Penyitaan
Perbandingan tepat
antara
penyitaan
tepat
waktu dan tempat 4.
Peningkatan
Kecepatan
dan a. Persentase
Perbandingan
aksesibilitas
ketepatan informasi
perkara
masyarakat
Peradilan
yang diselesaikan
prodeo
perkara
predeo
yang diselesaikan
terhadap
dengan
peradilan
perkarapredeo
(acces
to
yang masuk
justice) b. Persentase perkara
Perbandingan yang
perkara
yang
dapat diselesaikan
dibawa ke lokasi
dengan
zetting
plaat
dengan
jumlah
perkara
yang
cara
sidang keliling
diselesaikan secara sidang keliling c. Persentase
Perbandingan
pencari keadilan
perkara
yang
golongan tertentu
mendapat Bantuan
(POSBAKUM)
keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum
d. Persentase (amar) putusan
perkara
amar
(yang
menarik
perkara
tindak
perhatian
pidana
korupsi
masyarakat) yang
yang ditayangkan
dapat
di
diakses
secara
on
putusan
wibe
site
line
dengan
jumlah
waktu
perkara
tindak
maksimal 1 hari
pidana
korupsi
kerja
yang
dalam
sejak
diputus. 5.
Perbandingan
ditayangkan
Meningkatnya
Kepatuhan terhadap Persentase
Perbandingan
kepatuhan
putusan pengadilan
permohonan
permohonan
terhadap
eksekusi
putusan
putusan
pengadilan.
yang
tidak
atas eksekusi perkara ditindaklanjuti berkekuatan dengan
yang
ditindaklanjuti 6.
Meningkatnya
Minimnya
kualitas
temuan
pengawasan
pelanggaran
hasil a. Persentase dan
Perbandingan
pengaduan
jumlah pengaduan
masyarakat yang
yang
ditindaklanjuti
ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan teknis)
non
dengan
jumlah pengaduan yang dilaporkan b. Persentase temuan
Perbandingan hasil
pemeriksaan eksternal
jumlah pengaduan yang
yang
ditindaklanjuti.
ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan teknis)
non
dengan
jumlah pengaduan
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 3.1 Program Utama 1.
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan Akuntabilitas dan tranparansi merupakan salah satu bentuk dan standar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat pengguna pengadilan. Setiap kegiatan dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut akan hak dan kewajiban pengguna pengadilan dapat dilihat secara terbuka, dan setiap pembiayaan yang diperlukan pengadilan terhadap proses perkara dapat dipertanggungjawabkan dan tidak satupun yang berbentuk rahasia ataupun dirahasiakan serta semua kebutuhan dan informasi yang diperlukan masyarakat telah tersedia di meja informasi Pengadilan Agama Muara Tebo.
2.
Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkara yang cepat kepada masyarakat. Sistem pelayanan yang diberikan adalah pelayanan satu pintu dimana para pihak yang datang ke Pengadilan telah disediakan media informasi secara manual dan melalui website, yang terintegrasi pada meja informasi. Ketika masyarakat memerlukan informasi tentang perkara, biaya perkara, hari sidang, dan
jadwal
persidangan, mereka tidak perlu lagi menghubungi pihak-pihak lain, cukup menghubungi meja informasi dimana seluruh kebutuhan akan pelayanan pengadilan akan di dapat di meja informasi. 3.
Meningkatkan kemampuan dan kinerja peradilan agar lebih efektif dan efisien.
pengadilan, dan semua aplikasi dan data-data tersebut sebagai sarana untuk mempercepat penyelesaian tugas pokok dan fungsi pengadilan. 4.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia lembaga peradilan. Kualitas Sumber Daya Manusia sangat diperlukan, dan dimulai dari perencanaan yang tepat dan strategis yang dibuat ke dalam sistem pembinaan yang terus menerus, diikuti dengan hasil penelitian sebagai salah satu instrumen pendukung untuk menentukan tingkat keberhasilan dan pencapaian kualitas aparatur pengadilan.
5.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Muara Tebo. Pengadilan Agama Muara Tebo telah menempatkan pembinaan dan pengawasan sebagai salah satu fungsi pokok menajemen dan dipergunakan sebagai alat untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Tebo dilaksanakan secara reguler empat kali dalam setahun. Pembinaan dan pengawasan ini memiliki beberapa target yang harus di capai yaitu; a. Terselenggarakan
pembinaan
dan
pengawasan
yang
efektif
dan
berkesinambungan di Pengadilan Agama Muara Tebo. b. Meningkatkan wawasan dan pemahaman aparatur pengadilan terhadap peraturan yang berlaku dan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan tugas. c. Terjalinnya kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar pegawai di lingkungan
6.
Pelaksanaan Audit Kinerja dan Integritas. Pelaksanaan audit Kinerja dan Integritas merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang terutama terhadap administrasi dan manajemen Pengadilan Agama. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun yang dilakukan dengan cara meminta data-data pendukung yang diperlukan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan audit kinerja ini bertujuan untuk menilai kinerja dan melihat sampai sejauh mana program kerja yang dibuat dapat dilaksanakan. Pada dasarnya audit kinerja diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui audit kinerja diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui audit kinerja tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Audit kinerja juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
Adapun tim dari hakim pengawas bidang Pengadilan Agama Muara Tebo adalah sebagai berikut: Tabel.2.2 Daftar Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Tebo No
Nama
Jabatan
Hakim Pengawas Bidang
1
2
3
4
1
Dra. Hj. Ernawati, SH
Wakil Ketua
Koordinator Pengawas Pola
2
Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I
Hakim
Bindalmin/Gugatan/Permohonan/Administrasi Perkara/Persidangan Administrasi Umum (Bidang Pengadaan
3
Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H
Hakim
Barang/Jasa)/ Administrasi Keuangan/ Register Keuangan Perkara
4
Ahmad Affendi, S.Ag
Hakim
5
Rusydi Bidawan, S.H.I
Hakim
Website/SIADPA/Kinerja/Pelayanan Publik/ Laporan Perkara Administrasi Kepegawaian, SIMPEG Online, Simak BMN/Kearsipan Perkara
Sumber: Surat KeputusanKetua PA Muara Tebo tanggal 06 Oktober 2014 Nomor: W5A9/700/HK.05/IX/2014 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.
3.2 Kegiatan Pokok Dari
sasaran yang di uraikan tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai
Pengadilan Agama Muara Tebo dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Muara Tebo mengusulkan kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Kegiatan Pokok Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Muara Tebo Program
peningkatan
kualitas,
kuantitas penyelesaian perkara,
efektifitas
persidangan sampai dengan minutasi di Pengadilan Agama Muara Tebo masih sangat diperlukan. Untuk itu, kemampuan para aparat peradilan baik hakim, panitera dan jurusita sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara sehingga dapat memuaskan masyarakat pencari keadilan .Program ini juga sejalan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam rangka peningkatkan mutu keterampilan, kinerja dan profesionalisme tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Oleh karena itu beberapa pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengikutkan berbagai pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama kegiatanpenyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Tebo yaitu:
Tabel 2.3 Pelatihan Pegawai Tenaga Teknis Yudisial
No 1
2
3 4
5
6
7
8
Nama/ NIP/Jabatan Drs. H. PALATUA, S.H., M.H.I 19670217 199403 1 003 Ketua ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I 19770627 200604 1 002 Hakim RUSYDI BIDAWAN, S.H.I 19800421 200912 1 002 Drs. H. PALATUA, S.H., M.H.I 19670217 199403 1 003 Ketua ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I 19770627 200604 1 002 Hakim Dra. Hj. ERNAWATI, S.H 196207261994032002 Wakil Ketua MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag., M.H 19691024 199703 1 001 Hakim Drs. RUSDI, M.H 19670817 199202 1 001 Panitera/Sekretaris
Waktu
Nama Pelatihan
Tempat
24 S.d 26 Februari 2014
Bimtek Ekonomi Syari’ah
Hotel Grand Abadi Jambi
24 S.d 26 Februari 2014
Bimtek Ekonomi Syari’ah
Hotel Grand Abadi Jambi
24 S.d 26 Februari 2014 05 s.d 07 Juni 2014
Bimtek Ekonomi Syari’ah Sosialisasi SK KMA No 1114/KMA/SK/I/2011
05 s.d 07 Juni 2014 Bimtek Kehumasan 23 s.d 30 Agustus 2014 31 Agustus 2014 s.d 06 September 2014
Diklat Sertifikasi Hakim Mediator Pelatihan Teknis Funsional Calon Wakil Ketua Pengadilan
Hotel Grand Abadi Jambi Merlyn Park Hotel Jakarta Merlyn Jakarta
Park
Mega Mendung Bogor Mega Mendung Bogor
15 s.d 17 September 2014
Bimtek Pejabat Kepaniteraan
Hotel Wiltop Jambi
WIDARLI, S.Ag 19600912 199202 2 001 Wakil Panitera
15 s.d 17 September 2014
Bimtek Pejabat Kepaniteraan
Hotel Wiltop Jambi
H. HASYIMI, BA 19580309 199203 1 001 Panmud Gugatan
15 s.d 17 September 2014
Bimtek Pejabat Kepaniteraan
Hotel Wiltop Jambi
NUR AMRI, S.H 19630923 198902 2 001 Panmud Hukum
15 s.d 17 September 2014
Bimtek Pejabat Kepaniteraan
Hotel Wiltop Jambi
JEK LAYMAR PUTRA, SH 19770620 200312 1 004 Panmud Permohonan
15 s.d 17 September 2014
Bimtek Pejabat Kepaniteraan
Hotel Wiltop Jambi
13
ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I 19770627 200604 1 002 Hakim
27 Oktober 2014 s.d 01 Nopember 2014
14
Drs. H. PALATUA, S.H., M.H.I 19670217 199403 1 003 Ketua
17 dan 18 Nopember 2014
Pembimbingan Teknis
Hotel The Hills Ex. Novotel Bukit Tinggi
Dra. Hj. ERNAWATI, S.H 196207261994032002 Wakil Ketua
17 dan 18 Nopember 2014
Pembimbingan Teknis
Hotel The Hills Ex. Novotel Bukit Tinggi
Drs. RUSDI, M.H 19670817 199202 1 001 Panitera/Sekretaris
17 dan 18 Nopember 2014
Pembimbingan Teknis
Hotel The Hills Ex. Novotel Bukit Tinggi
9
10
11
12
15
16
Pendd dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan Gelombang II (CJE II)
Mega Mendung Bogor
b. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Manajemen yang baik akan menentukan pencapaian kinerja dan kualitas pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tergantung dari penerapan manajemen yang efektif dan efisien di lembaga tersebut. Demikian pula halnya pada Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama, Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan kegiatan sidang keliling dan perkara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu.
Perkara Prodeo Masyarakat miskin merupakan komponen bangsa yang mendapat hambatan untuk akses pengadilan, mengingat keterbatasan mereka dalam hal keuangan, sehingga ketika berperkara meraka berhadapan dengan masalah biaya perkara dan ongkos transportasi. Kendala tersebut mesti direspon secara baik dan diperhatikan, supaya keadilan hukum terasa oleh mereka.Pasal 56 ayat (2)
UU No. 48/2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B ayat (2) UU No, 50/2009 tentang perubahan
untuk merumuskan, membuat dan melaksanakan kebijakan yang bertujuna untuk menanggung biaya bagi orang yang tidak mampu dalam rangka menjamin teraksesnya keadilan hukum oleh mereka. Diantara program yang masuk ke dalam kebijakan pemberian bantuan hukum adalah berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma) yaitu pembebasan biaya perkara di Pengadilan bagi para pihak yang berperkara. Melalui berperkara secara prodeo semua orang dijamin untuk mendapatkan proses keadilan. Prodeo memberikan sinyal penting kepada masyarakat bahwa biaya berperkara tidak harus menjadi kendala bagi mereka dalam menuju kerumah keadilan.Pada tahun 2012 akses masyarakat miskin dan marginal terus difasilitasi oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu program prioritas Mahkamah Agung dan juga prioritas negara. Dibawah payung SEMA Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum. saat ini terdapat 61 lembaga dengan 220 petugas yang bertindak sebagai pemberi jasa bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. Begitu juga dengan Pengadilan Agama Muara Tebo yang salah satu Peradilan Agama di Indonesia mendapat kepercayaan untuk mengelola dan memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin dan marginal melalui bantuan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) yang telah dianggarkan oleh Mahkamah Agung RI, melalui Dirjen Badilag, dengan anggaran untuk perkara Prodeo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2014 jumlah perkara prodeo yang ditangani oleh Pengadilan Agama Muara Tebo sejumlah 3 perkara dengan Realisasi anggaran untuk
Jumlah dan Jenis Perkara 3 Perkara Cerai Gugat
Perkara Putus 3
Tabel.2.4 Perkara Prodeo Pagu 1.500.000
Realisasi
Keterangan
1.297.000
1. Sidang Keliling Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk dating ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Untuk mencapai dan memberikan pelayanan bantuan hukum yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Tebo terus berkomitmen untuk melakukan sidang keliling guna memberikan kemudahan bagi pencari keadilan. Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai upaya dan bentuk pelayanan hukum bagi masyarakat yang jauh dari tempat pelaksanaan sidang itu sendiri (KantorPengadilan Agama Muara Tebo) sehingga biaya transportasi menjadi lebih ringan dan pihak berperkara dapat menghemat waktu Dalam upaya tersebut Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan sidang keliling dengan mengambil tempat di Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu, di Desa Perintis bertempat di Kantor KUA Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang dan Desa Pulau Tamiyang Kecamatan Tebo Ulu. Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Muara Tebo dilakukan pada bulan April sampai dengan Desember 2014. Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu dan di
dengan kantor Pengadilan Agama Muara Tebo yaitu sekitar 60 km, begitu juga dengan Kecamatan Tebo Ulu yang jarak Tempuhnya mencapai 65 Km. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Tebo dibiayai sepenuhnya
dibiayai dari DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo yang telah
dianggarkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Peradilan Agama (BADILAG). Jumlah pagu yang dianggarkan pada tahun anggaran 2014 yaitu sebesar Rp 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratusribu rupiah). Pada tahun ini, Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan sidang keliling sebanyak 50 (lima puluh) kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.530.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 96,99 % (sembilan puluh enam koma Sembilan puluh Sembilan
persen) dari pagu anggaran Pengadilan
Agama Muara Tebo untuk sidang keliling tahun 2014. Jumlah perkara yang ditangani pada sidang keliling yang telah dilaksanakan sebanyak 84 (delapan puluh empat) perkara dan telah diputus sebanyak 84 (delapan puluh empat)perkara.
Tabel.2.5 Sidang Keliling
Tempat dan Waktu
Jumlah Perkara
Perkara Putus
Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
Keterangan
Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu
34
34
57.600.000
24.900.000
Jumlah Petugas: 7 Hakim, 5 Panitera Pengganti, 3 Staf, 1 JS
Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang
42
42
57.600.000
23.830.000
Jumlah Petugas: 7 Hakim, 5 Panitera Pengganti, 3 Staf, 1 JS
Kec. Tebo Ulu
8
8
57.600.000
8.800.000
Jumlah Petugas: 7 Hakim, 5 Panitera Pengganti, 3 Staf, 1 JS
c. Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
d. Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Agama Muara Tebo. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Perubahan paradigma baru pengelolaan Asset Negara atau biasa disebut dengan Barang Milik Negara ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diharapkan akan membuat pengelolaan Asset Negara menjadi lebih tertib, akuntabel dan transparan kedepannya. Pengelolaan Asset Negara yang professional dan modern dengan mengedepankan good governance akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan Negara dari masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 yang dimaksud Pengelolaan Asset Negara tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani Asset Negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas
dan
menciptakan nilai tambah dalam mengelola asset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan asset Negara mencakup perencanaan dan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan serta penghapusan ketika Asset Negara tersebut tidak dapat digunakan lagi. Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Muara Tebo diharapkan dapat memenuhi kebutuhan aparat Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mendukung
A. Rencana Kinerja Tahun 2014 Rencana Kinerja (performance plan)Tahun 2014 menggambarkan sasaran program dan kegiatan tahunan berserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pengajuan anggaran. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2014 Pengadilan Agama Muara Tebo menetapkan Komitmen Kinerja sebagai berikut: Tabel.2.6 Rencana Kinerja Tahun 2014
NO 1.
2.
3.
KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase tidak mengajukan upaya putusan Hakim hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan pengelolaan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan perkara secara lengkap
TARGET 100% 100% 90% 100%
100% 100% 100% 100%
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Meningkatnya pengawasan
kualitas
(prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
100%
100%
100% 100%
B. Penetapan Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2014 Penetapan Kinerja merupakan penyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber dana dan sumber daya manusia. Penetapan Kinerja merupakan tolak ukur
evaluasi akuntabilitas
kepada Instruksi Presiden
kinerjaTahun 2014
Nomor 5 Tahun 2004
yang berpedoman
tentang percepatan pemberantasan
Korupsi dan Surat edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Sasaran yang akan di capai oleh Pengadilan Agama Muara Tebo yang dinyatakan dalam Penetapan sasaran Kinerja Tahun 2014 dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Tebo yang telah di susun. Penetapan Kinerja dilaksanakan dengan adanya Perjanjian Kinerja antara Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Muara Tebo, guna mewujudkan menajemen yang efektif, transparan, akuantabel dan ber orientasi kepada hasil yang merupakan ihtisar rencana kinerja yang akan di capai pada tahun 2014. Tabel.2.7 Penetapan Kinerja Tahun 2014
NO
KINERJA UTAMA
1 .
Meningkatnya penyelesaian perkara ( jenis perkara )
2 .
Peningkatan putusan Hakim
3 .
Peningkatan pengelolaan perkara
INDIKATOR KINERJA
TAR GET
a. Persentase mediasi yang 100% diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang 100% diselesaikan c. Persentase perkara yang 90% diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 100% maksimal 6 bulan aksepbilitas Persentase tidak mengajukan upaya hukum: - Banding 100% - Kasasi 100% - Peninjauan Kembali 100% efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan 100% secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister 100% dan siap didistribusikan ke Majelis
4 .
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5 .
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6 .
Meningkatnya pengawasan
kualitas
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
100%
100%
100% 100%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.
Pengukuran Kinerja Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian
kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
B.
Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan Misi yang menjadi tanggung
jawab organisasi, dari 4 ( empat) sasaran yang ditetapkan, meskipun belum dilaksanakan maksimal tetapi telah terdapat upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran tersebut. Capaian sasaran strategis Pengadilan Agama Muara Tebo
sangat dipengaruhi oleh dukungan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo, baik dalam bentuk dukungan tehnis maupun administrasi. Sedangkan capaian kinerja sangat tergantung dari dukungan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo dimana pada saat ini Pengadilan Agama Muara Tebo telah
SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas hasil Pemeriksaan perkara. Kualitas hasil Pemeriksaan perkara dapat dilihat dari meningkatnya perkara yang di selesaikan Pengadilan Agama Muara Tebo, indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel.3.1 Indikator kinerja ke - 1 : Target
No
Indikator Kinerja
1
Prosentase sisa perkara tahun lalu yang harus diselesaikan
Realisasi
Capaian
Target
2013 100% (48)
100% (48)
Realisasi
Capaian
2014 100%
100% (41)
100% (41)
100%
Sisa perkara tahun 2013sejumlah 48 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2014dengan porsentase 100 %. Sisa perkara pada tahun 2014 sebanyak 41 perkara yang akan diselesaikan pada Tahun 2015dengan persentase 100%. Tabel 3.2 Indikator kinerja ke-2 : Target
No
1
Indikator Kinerja Prosentase Perkara yang diselesaikan
Realisasi
Capaian
Target
2013 100% (336 )
85.71% (288 )
Realisasi
Capaian
2014 85.71%
100% (354 )
88,42% (313 )
88,42%
Tahun 2013 dari Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Muara Tebo sepanjang Januari – Desember 2013 sejumlah 336 Perkara,dibandingkan dengan Tahun
Tabel 3.3 Indikator kinerja ke-3 : Target
No
Indikator Kinerja
3
Prosentase perkara yang berhasil di Mediasi
Realisasi
Capaian
Target
2013 100% (45)
Realisasi
Capaian
2014
6,6% (3)
6,6%
100% (72)
9,7% (7)
9,7%
Rendahnya keberhasilan prosentase Mediasi disebabkan masyarakat yang mengajukan gugatan perceraian dan permohonan talak, berkeyakinan tidak mau rukun kembali walaupun Mediator telah maksimal melaksanakan tugasnya. Tabel 3.4 Indikator kinerja ke- 4 : Target
No
Indikator Kinerja
4
Prosentase putusan perkara yang di informasikan melalui website/siadpa plus.
Realisasi
Capaian
Target
2013 100% (288)
82,04% (236)
Realisasi
Capaian
2014 82,04%
100% (313)
100% (313)
100%
B. Akuntabilitas Keuangan Pada tahun anggaran 2014, Pegadilan Agama Muara Tebo mengelola 2 DIPA (Daftar Isian Pelasanaan Anggaran) yaitu a. DIPA Badan Urusan Administrasi (005.01.652020) dengan
nomor: DIPA-
005.01.2.652020/2014yang digunakan untuk belanja kegiatan yang bersifat umum
b. DIPA
Dirjen
Badilag
(005.04.652021)
005.01.2.652021/2014yang digunakan untuk
dengan
nomor:
DIPA-
belanja kegiatan yang bersifat
fungsional yaitu belanja untuk pihak berperkara prodeo dan sidang keliling. 1). DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA MA.RI) Dalam Tahun Anggaran 2014, Pengadilan Agama Muara Tebo mengelola keuangan rutin untuk DIPA BUA MARI sebesar Rp.1.701.243.000 (satu milyar tujuh ratus satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian direvisi menjadi Rp.2.659.193.000 (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).Revisi DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo dilakukan karena terdapat kenaikan tunjangan jabatan hakim sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung RI. Realisasi anggaran pada tahun ini sebesar Rp. 2.691.987.017,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) dengan persentase serapan Anggaran sebesar 101,24%. Realisasi anggaran Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun anggaran 2014 imi digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai Anggaran Belanja Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana dalam DIPA 2014 adalah Rp. 2.158.169.000,-(dua milyar seratus lima puluh
persentase serapan 101,56%. Rincian realisasi dan penyerapan anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel 3.5 Tabel 3.5 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai PA. Muara Tebo KODE 005.01.01 1066,001
001
REALISASI SISA DANA PAGU DIPA TOTAL % TOTAL % Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan JENIS BELANJA / MAK
511111 511119
Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunj. Suami/ Istri PNS 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 512211 Belanja Uang Lembur Jumlah Kegiatan 1066.01.001
673.931.000
710.068.100
105
(36.137.100)
(5)
18.000
18.728
104
(728)
(4)
58.620.000
56.832.890
97
1.787.110
3
19.554.000
17.964.456
92
1.589.544
8
18.720.000
20.410.000
109
(1.690.000)
9
126.500.000
1.071.405.000
95
55.095.000
5
35.581.000
135.142.706
380
(99.561.706)
(180)
31.317.000
50.735.260
162
(19.418.260)
(62)
145.200.000
122.361.000
84
22.839.000
16
43.280.000
1.460.000
3
5.448.000
5.435.000
100
13.000
0
2.158.169.000
2.191.833.140
102
(33.664.140)
(2)
41.820.000
97
2. Belanja Barang Anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana tertuang di dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 adalah Rp. 375.944.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah dikelola dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 375.638.749,-(tiga
dua ratus lima puluh satu) atau 0.08 %. Rincian realisasi dan penyerapan anggaran belanja barang Pengadilan Agama Muara Tebo tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel 3.6
Tabel 3.6 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang PA. Muara Tebo KODE
005.01 1066 002
JENIS BELANJA / MAK
PAGU DIPA
REALISASI
SISA DANA TOTAL % TOTAL % Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Layanan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
27.990.000,-
27.989.343,-
99,99
657,-
0,01
521111
92.400.000,-
92.400.000,-
100
0,-
0
1.800.000,-
1.780.000,-
98,33
20.000,-
1,67
25.200.000,-
25.200.000,-
100
0,-
0
5.080.000,-
5.079.500,-
99,99
500,-
0,01
900.000,-
900.000,-
100
0,-
0
18.000.000,-
18.000.000,-
100
0,-
0
522111
Honorarium Satpam, Pramubhakti, Sopir Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Honor Operasional Satuan Kerja Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Pakaian Kerja Biaya Tagihan Listrik
522112
Biaya Tagihan Telepon
522141
Belanja Sewa Hosting Biaya Pemeliharaan Gedung Biaya Pemeliharaan Halaman By. Pemeliharaan Kend.Bermotor Roda 4/6/10 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor By Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Biaya Pemeliharaan Sarana Gedung Perjalanan Dinas Biasa Perjalanan Lainnya (Penyusunan RKAKL)
521114 521115 521119 521119 521119 521119
523111 523121 523121 523121 523121 523121 524111 524119
Jumlah Kegiatan 1066
1.750.000,-
1.750.000,-
100
0,-
0
24.300.000,-
24.287.489,-
99,95
12.511,-
0,05
3.900.000,-
3.718.386,-
95,34
181.614,-
4,66
1.500.000,-
1.420.031,-
94,69
79.969,-
5,31
15.000.000,-
15.000.000,-
100
0,-
0
7.500.000,-
7.500.000,-
100
0,-
0
39.750.000,-
39.750.000,-
100
0,-
0
3.544.000,-
3.540.000,-
99,89
4.000,-
0,11
10.000.000,-
10.000.000,-
100
0,-
0 0
3.140.000,-
3.140.000,-
100
0,-
89.880.000,-
89.880.000,-
100
0,-
0
4.310.000,-
4.304.000,-
99,86
6.000,-
0,14
375.944.000,-
375.638.749,-
305.251,-
0,08
99,92
2. DIPA DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA MA.RI Dalam Tahun Anggaran 2014, Pengadilan Agama Muara Tebo mengelola keuangan untuk DIPA Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI sebesar Rp.60.885.000,- (enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Anggaran ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan marginal dengan memberikan bantuan pihak berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan
sidang keliling yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak dan transportasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakan pencari keadilan. Adapun realisasi anggaran dari DIPA ini yaitu sebesar Rp. 59.660.000,(lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan persentase serapan Anggaran sebesar97,98 % (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan persen). Rincian realisasi anggaran untuk DIPA Dirjen Badilag ini dapat dilihat pada tabel 3.7 Tabel 3.7 Perincian Anggaran dan Realisasi DIPA DIRJEN BADILAG PA. Muara Tebo. KODE
URAIAN
PAGU
1 5211119
2 Belanja Barang NonOperasional (Biaya Penyelesaian Adm. Perkara) Belanja Barang Operasional (Biaya Perlengkapan Sidang Keliling) Perjalanan Dinas dalam Kota (Biaya Perjalanan Dinas Sidang Keliling dan Prodeo)
521219
524113
Jumlah
%
SISA ANGGARAN
3
PELAKSAN AAN / REALISASI 4
5
6
285.000
280.000
98,24
5.000
19.870.000
19.860.000
99,95
10.000
40.730.000
39.520.000
97
1.210.000
60.885.000
59.660.000
97,98
1.225.000
BAB IV PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo
yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas
Pengadilan Agama Muara Tebo dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Tebo dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2014, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan. Dari indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas telah dilaksanakan namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator kinerja outcome yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terwujud yang disebabkan karena Pengadilan Agama Muara Tebo belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan
Kiranya LAKIP Tahun 2014 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut : 1.
Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Muara Tebo
mulai dari penyusunan
Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,
Penganggaran, Penetapan Kinerja, LAKIP, antara lain : a.
Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain.
b.
Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan keselarasan dengan Rencana Strategis, sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan untuk pencapaian dalam renstra.
c.
Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Agama Muara Tebo
dapat
memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat. 2. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2010 - 2014.
Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi di masa mendatang.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI
SEMA NOMOR 5 TAHUN 1996
Garis Komando Garis Koordinasi
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO KETUA Drs. H. PALATUA, SH., M.H.I WAKIL KETUA Dra. Hj. ERNAWATI, S.H
MAJELIS HAKIM ASRORI AMIN, S.H,I., M.H.I MUHAMMAD SIDDIK, MH AHMAD AFFENDI, S.Ag
PANITERA / SEKRETARIS Drs. RUSDI, MH WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS WIDARLI, S.Ag RAJANI, S.Ag., M.E.Sy
RUSYDI BIDAWAN, S.H.I
PANMUD PERMOHONAN JEK LAYMAR PUTRA.SH
PANMUD GUGATAN H. HASYIMI, BA
PANMUD HUKUM NUR AMRI, SH
KAUR KEUANGAN & PRCN AZHAR AMIR, SH
KAUR KEPEG. & ORTALA. ABDUL MUTHALIB, SH
KAUR UMUM MUHAMMADIYAH, S.Th.I,M.H.I
STAF
STAF JUFRI AZHARI, S.Sy
STAF
STAF
STAF
STAF
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN : PANITERA PENGGANTI
JURUSITA
JURUSITA PENGGANTI IMRAN, A.Md AHMAD KHUMAIDI, S.HI RIDUANSYAH AGUSTIAR, A.Md
LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
NO
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG
UTAMA 1
Meningkatnya
.
penyelesaian
SUMBER DATA
JAWAB a. Persentase mediasi yang diselesaikan
perkara (sebutkan
Perbandingan antara mediasi yang
Panitera/Sekretaris
Laporan
Bulanan
disepakati dengan jumlah mediasi
dan
Laporan
yang diterima dan menjadi perkara
Tahunan
jenis perkara) b. Persentase
sisa
perkara
yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang
Hakim Majelis dan Laporan
Bulanan
diselesaikan dengan sisa perkara
Panitera/Sekretaris
Laporan
yang harus diselesaikan c. Persentase
perkara
yang
diselesaikan
Perbandingan
perkara
dan Tahunan
yang
diselesaikan dengan perkara yang
Hakim Majelis dan Laporan
Bulanan
Panitera/Sekretaris
Laporan
akan diselesaikan (saldo awaldan
dan Tahunan
perkara yang masuk) d. Persentase
perkara
yang
Perbandingan
perkara
yang
diselesaikan dalam jangka
diselesaikan dalam jangka waktu
waktu maksimal 6 bulan
maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam
Hakim Majelis dan Laporan
Bulanan
Panitera/Sekretaris
Laporan
dan Tahunan
waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) 2.
3.
Peningkatan
Persentase
aksepbilitas
mengajukan upaya hukum:
berjalan (Un) dibagi jumlah upaya
putusan Hakim
- Banding
hukum tahun lalu (un-1) dibagi
- Kasasi
upaya
- Peninjauan Kembali
1)dikali seratus persen
Peningkatan
yang
a. Persentase
berkas
tidak Jumlah upaya hukum selama tahun
hukum tahun lalu (un-
yang
Perbandingan antara berkas yang
efektifitas
diajukan kasasi dan PK
diajukan Kasasi dan PK yang
pengelolaan
yang disampaikan secara
lengkap (terdiri dari bundel A dan
penyelesaian
lengkap
B) dengan jumlah berkas yang
perkara
Hakim Majelis
Panitera/Sekretari
diajukan Kasasi dan PK b. Persentase diregister
berkas
yang
Perbandingan antara berkas perkara
dan
siap
yang diterima Kepaniteraan dengan
didistribusikan ke Majelis
Panitera/Sekretari
berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
c. Ratio
Majelis
Hakim
terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan
dengan
perkara
antara
berkas
Panitera/Sekretari
masuk d. Prosentase
penyampaian
Perbandingan
Panitera/Sekretari
pemberitahuan relaas putusan
putusan dengan relas putusan yang
tepat waktu, tempat dan para
disampaikan ke para pihak tepat
pihak (prosentase akta cerai
waktu.
yang
dan Juru Sita
diserahkan
penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
Perbandingan antara permohonan
Panitera/Sekretari
penyitaan
dan Juru Sita
dengan
pelaksanaan
penyitaan tepat waktu dan tempat 4.
Peningkatan
a. Persentase perkara prodeo
aksesibilitas
yang diselesaikan
masyarakat
Perbandingan perkara predeo yang
Majelis
diselesaikan dengan perkarapredeo
Panitera
Ha
yang masuk
terhadap peradilan
(acces
to justice) b.
Persentase
perkara
yang
Perbandingan perkara yang dibawa
Majelis
dapat diselesaikan dengan
ke lokasi
Panitera
cara sidang keliling
jumlah perkara yang diselesaikan
zetting plaat dengan
Ha
secara sidang keliling c. Persentase perkara
(amar) (yang
putusan
Perbandingan amar putusan perkara
Kepanitera/Kesek
menarik
tindak
iatan
pidana
korupsi
yang
perhatian masyarakat) yang
ditayangkan di wibe site dengan
dapat diakses secara on line
jumlah perkara tindak pidana korupsi
dalam waktu maksimal 1 hari
yang tidak ditayangkan
kerja sejak diputus.
5.
Meningkatnya
Persentase permohonan eksekusi putusan
perkara
yang yang
Ketua Pengadilan
dengan Pan/Sek terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti ditindaklanjuti
kepatuhan
atas
Perbandingan permohonan eksekusi ditindaklanjuti
pengadilan. 6.
a. Persentase
pengaduan
kualitas
masyarakat
yang
pengawasan
ditindaklanjuti
Meningkatnya
Perbandingan jumlah pengaduan yang
Ketua Pengadila
ditindaklanjuti
Pan/Sek
mengenai
perilaku
aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
b. Persentase
temuan
hasil
Perbandingan jumlah pengaduan yang
Ketua Pengadila
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti
Pan/Sek
ditindaklanjuti.
aparatur peradilan (teknis dan non
mengenai
perilaku
teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA TAHUN 2015-2016
RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TAHUN 2015-2016
NO
1.
KINERJA UTAMA
Meningkatnya
penyelesaian
perkara
INDIKATOR KINERJA
e. Persentase
mediasi
TARGET
yang
100%
yang
100%
perkara
yang
90%
perkara
yang
100%
diselesaikan. f. Persentase
sisa
perkara
diselesaikan g. Persentase diselesaikan h. Persentase
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 2.
Peningkatan
aksepbilitas Persentase tidak mengajukan upaya
putusan Hakim
3.
hukum: - Banding
100%
- Kasasi
100%
- Peninjauan Kembali
100% 100%
Peningkatan
efektifitas
f. Persentase berkas yang diajukan
pengelolaan
penyelesaian
kasasi dan PK yang disampaikan
perkara
secara lengkap g. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
waktu, tempat dan para pihak (prosentase
akta
cerai
yang
diserahkan penggugat/pemohon). j. Prosentase Penyitaan tepat waktu
100%
dan tempat 4.
Peningkatan masyarakat
aksesibilitas d. Persentase perkara prodeo yang terhadap
peradilan (acces to justice)
100%
diselesaikan e. Persentase
perkara
yang
dapat
100%
diselesaikan dengan cara sidang keliling. f. Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik
100%
perhatian
masyarakat) yang dapat diakses secara
on
maksimal
line 1
dalam
hari
kerja
waktu sejak
diputus. 5.
Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan
perkara
berkekuatan
perdata
yang
tetap
yang
hukum
100%
ditindaklanjuti 6.
Meningkatnya pengawasan
kualitas c. Persentase pengaduan masyarakat
100%
yang ditindaklanjuti d. Persentase pemeriksaan ditindaklanjuti.
temuan
hasil
eksternal
yang
100%
RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TAHUN 2016
NO
1.
KINERJA UTAMA
Meningkatnya
penyelesaian
perkara
INDIKATOR KINERJA
i. Persentase
mediasi
TARGET
yang
100%
yang
100%
perkara
yang
90%
perkara
yang
100%
diselesaikan. j. Persentase
sisa
perkara
diselesaikan k. Persentase diselesaikan l. Persentase
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 2.
Peningkatan
aksepbilitas Persentase tidak mengajukan upaya
putusan Hakim
3.
hukum: - Banding
100%
- Kasasi
100%
- Peninjauan Kembali
100% 100%
Peningkatan
efektifitas
k. Persentase berkas yang diajukan
pengelolaan
penyelesaian
kasasi dan PK yang disampaikan
perkara
secara lengkap l. Persentase berkas yang diregister
100%
dan siap didistribusikan ke Majelis m. Ratio perkara
Majelis
Hakim
terhadap
100%
diserahkan penggugat/pemohon). o. Prosentase Penyitaan tepat waktu
100%
dan tempat 4.
Peningkatan masyarakat
aksesibilitas g. Persentase perkara prodeo yang terhadap
peradilan (acces to justice)
100%
diselesaikan h. Persentase
perkara
yang
dapat
100%
diselesaikan dengan cara sidang keliling. i. Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik
100%
perhatian
masyarakat) yang dapat diakses secara
on
maksimal
line 1
dalam
hari
kerja
waktu sejak
diputus. 5.
Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan
perkara
berkekuatan
perdata
yang
tetap
yang
hukum
100%
ditindaklanjuti 6.
Meningkatnya pengawasan
kualitas e. Persentase pengaduan masyarakat
100%
yang ditindaklanjuti f. Persentase pemeriksaan ditindaklanjuti.
temuan
hasil
eksternal
yang
100%
LAMPIRAN 4 : MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019 Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Muara Tebo dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya
penyelesaian
perkara.
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA 2015
2016
2017
2018
2019
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
100%
100%
100%
100%
100%
c.
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase perkara yang diselesaikan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Peningkatan aksepbilitas putusan
Persentase penurunan upaya hukum:
Hakim.
- Banding
100%
100%
100%
100%
100%
- Kasasi
100%
100%
100%
100%
100%
- Peninjauan Kembali.
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas
100%
100%
100%
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
100%
100%
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.
100%
100%
100%
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
100%
100%
100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
(prosentase
akta
cerai
yang
diserahkan
penggugat/pemohon).
Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan (acces Peningkatan perkara.
to
justice) penyelesaian
dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
Meningkatnya pengawasan.
kualitas a. Persentase
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
LAMPIRAN 5 :PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TAHUN ANGGARAN 2015
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
1
Meningkatnya
.
perkara ( jenis perkara )
penyelesaian
e. Persentase
mediasi
TARGET
yang 100%
diselesaikan. f. Persentase
sisa
perkara
yang 100%
diselesaikan g. Persentase
perkara
yang 90%
diselesaikan h. Persentase
perkara
yang
diselesaikan dalam jangka waktu
100%
maksimal 6 bulan 2
Peningkatan aksepbilitas putusan Persentase tidak mengajukan
.
Hakim
upaya
hukum:
3
Peningkatan
.
pengelolaan penyelesaian perkara
- Banding
100%
- Kasasi
100%
- Peninjauan Kembali
100%
efektifitas f. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan
100%
h. Ratio
Majelis
Hakim
terhadap 1,81%
perkara i. Prosentase
penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase
akta
cerai
100%
yang
diserahkan penggugat/pemohon).. j. Prosentase Penyitaan tepat waktu 100% dan tempat. 4
Peningkatan
.
masyarakat
aksesibilitas
d. Persentase perkara prodeo yang 100%
terhadap
(acces to justice)
peradilan
diselesaikan e. Persentase
perkara
yang dapat
diselesaikan dengan cara sidang
100%
keliling. f. Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik
perhatian
masyarakat) yang dapat diakses 100% secara
on
maksimal
line 1
dalam
hari
kerja
waktu sejak
diputus. 5
Meningkatnya kepatuhan terhadap Persentase permohonan eksekusi atas
.
putusan pengadilan.
putusan
perkara
perdata
yang
.
pengawasan
yang ditindaklanjuti d. Persentase pemeriksaan
temuan
hasil
eksternal
yang
100%
ditindaklanjuti.
Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 2.443.060.000,-(Dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) Muara Tebo, 10Februari 2014 Pihak Kedua, Ketua,
Pihak Pertama, Panitera Sekretaris
Drs.H.PALATUA,S.H., M.H.I NIP.19670217 1994031003
Drs. RUSDI,M.H NIP. 19670817 199202 1 001
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TAHUN ANGGARAN 2015
NO
KINERJA UTAMA
1
Meningkatnya
.
perkara ( jenis perkara )
INDIKATOR KINERJA
penyelesaian a. Persentase
mediasi
TARGET
yang 100%
diselesaikan. b. Persentase
sisa
perkara
yang 100%
diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan
90%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6
100%
bulan 2
Peningkatan
.
putusan Hakim
3
Peningkatan
.
pengelolaan perkara
aksepbilitas Persentase tidak mengajukan
upaya
hukum: - Banding
100%
- Kasasi
100%
- Peninjauan Kembali
100%
efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan penyelesaian
kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
perkara d. Prosentase
penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,
tempat dan para
(prosentase
akta
cerai
pihak
100%
yang
diserahkan penggugat/pemohon).. e. Prosentase Penyitaan tepat waktu 100% dan tempat. 4
Peningkatan
aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo
.
masyarakat terhadap peradilan
yang 100%
(acces to justice)
diselesaikan b. Persentase
perkara
yang
dapat
diselesaikan dengan cara sidang
100%
keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik
perhatian
masyarakat)
yang dapat diakses
secara
line
100% on
dalam
waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5
Meningkatnya
kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas
.
terhadap putusan pengadilan.
putusan
perkara
perdata
yang
tetap
yang
100% berkekuatan
hukum
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 100% eksternal yang ditindaklanjuti.
Jumlah Anggaran kegiatan : Rp.2.716.757.000,- (Dua milyar tujuh ratusenam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
Muara Tebo, 02 Januari 2015 Pihak Kedua, Ketua,
Pihak Pertama, Panitera SekretariS
Drs.H.PALATUA,S.H.,M.H.I NIP.19670217 1994031003
Drs. RUSDI,M.H NIP. 19670817 199202 1 001
LAMPIRAN 6 : PENGUKURAN KINERJA
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI( %)
1.
Meningkatnya
a. Persentase
penyelesaian perkara ( jenis perkara )
mediasi
yang 100%
100%
100%
100%
90%
85,71%
100%
100%
- Banding
100%
100%
- Kasasi
100%
100%
- Peninjauan Kembali
100%
100%
100%
100%
diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase
perkara
yang
diselesaikan d. Persentase
perkara
diselesaikan
dalam
yang jangka
waktu maksimal 6 bulan 2.
Peningkatan aksepbilitas Hakim
3.
Persentase
mengajukan
putusan upaya hukum:
Peningkatan efektifitas a. Persentase pengelolaan
tidak
berkas
yang
diajukan kasasi dan PK yang
didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap 1,81%
1,81%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
perkara d. Prosentase
penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang
diserahkan
penggugat/pemohon).. e. Prosentase
Penyitaan
tepat
waktu dan tempat. 4.
Peningkatan
a. Persentase
aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan
(acces to justice)
perkara
prodeo
yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan
cara
sidang keliling. c. Persentase perkara
(amar) (yang
putusan menarik
perhatian masyarakat)
yang
dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
ditindaklanjuti 6.
Meningkatnya kualitas a. Persentase pengawasan
pengaduan
masyarakat
yang
100%
100%
100%
100%
ditindaklanjuti b. Persentase
temuan
hasil
pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
LAMPIRAN 7 : SURAT KEPUTUSAN (SK) TIM PENYUSUNAN LAKIP PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO NOMOR : W5-A9/243/KP.00./I/2014 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO Menimbang Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara : a. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 14Tahun 2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahTahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014.
Mengingat
b.
Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2014 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).
c.
Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.
: 1.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3.
Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5.
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6.
Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.
13 Tahun 2005
7.
Peraturan
14 Tahun 2005 tentang
Presiden
Nomor :
tentang
tentangPedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 10.
Memperhatikan
:
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Muara Tebo
Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 503/ SEK/ KU. 01/ 12/ 2013 Tanggal 16 Desember 2013 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013.
Pertama
: Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
Kedua
: Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Muara Tebo.
Ketiga
: Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Tebo kembali pada unit kerja masing-masing.
Keempat
: Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun Anggaran 2014.
Keempat
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal Ketua,
: Muara Tebo :02 Januari 2014
Drs. H.PALATUA,S.H.,M.H.I NIP.19670217 1994031003
LAMPIRAN
NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013. : W5-A9/243/KP.00./I/2014 : 02 Januari 2014
Pembina
: 1. Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo; 2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo;
Penanggung Jawab
: Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Tebo;
Anggota
: 1. Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Muara Tebo; : 2. Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo; : 3. Kaur Umum Pengadilan Agama Muara Tebo; : 4. Kaur Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Muara Tebo; : 5. Kaur Keuangan dan Perencanaan Pengadilan Agama Muara Tebo; : 6. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo; : 7. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Muara Tebo; : 8. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Tebo;
Ditetapkan di Pada tanggal Ketua,
: Muara Tebo :02 Januari 2014
Drs. H.PALATUA,SH.,M.H.I NIP.19670217 1994031003
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN MUARA TEBO TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: Drs. RUSDI
NIP
: 19670817 199202 1 001
Jabatan
: Panitera/Sekretaris Pengadilan Pengadilan Agama Muara Tebo
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: Drs. H.PALATUA,SH.M.H.I
NIP
: 19670217 199403 1 03
Jabatan
: Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Muara Tebo
Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Muara Tebo, 02 Januari 2014 Pihak Kedua, Ketua,
Pihak Pertama, Panitera Sekretaris
Drs.H.PALATUA,SH.,M.H.I NIP.19670217 1994031003
Drs. RUSDI,M.H NIP. 19670817 199202 1 001
LAMPIRAN 9 : PROGRAM KERJA PRIORITAS PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TAHUN 2014
Program Kerja (Prioritas) Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2015
1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan Akuntabilitas dan tranparansi merupakan salah satu bentuk dan standar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat pengguna pengadilan, setiap kegiatan dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut akan hak dan kewajiban pengguna pengadilan dapat dilihat secara terbuka, dan setiap pembiayaan yang diperlukan pengadilan terhadap proses perkara dapat dipertanggungjawabkan dan tidak satupun yang berbentuk rahasia; dan semua kebutuhan dan informasi yang diperlukan masyarakat telah tersedia di meja informasi Pengadilan Agama Muara Tebo. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi anggaran Pengadilan Agama Muara Tebo juga perlu ditingkatkan dengan memberikan informasi yang memadai kepada pengguna informasi melalui website dan sebagaimnya. 2.
Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkara yang cepat kepada masyarakat. Sistem pelayanan yang diberikan adalah pelayanan satu pintu, para pihak yang datang ke Pengadilan telah di sediakan media informasi secara manual dan melalui web site, yang terintegrasi pada meja informasi, ketika masyarakat memerlukan informasi perkara, biaya perkara, hari sidang, dan jadwal persidangan tidak perlu menghubungi pihak-pihak lain, cukup menghubungi meja informasi, dan seluruh kebutuhan akan pelayanan pengadilan akan di dapat di meja informasi.
3.
Meningkatkan kemampuan dan kinerja peradilan agar lebih efektif dan efisien. Profesionalitas dan Sumber Daya Manusia merupakan pilar yang yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi, oleh karena itu kemampuan dan kinerja aparatur pengadilan
4.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia lembaga peradilan. Kualitas Sumber Daya Manusia sangat diperlukan, dan dimulai dari perencanaan yang tepat dan strategis yang dibuat ke dalam sistem pembinaan yang terus menerus, diikuti dengan hasil penelitian sebagai salah satu instrumen pendukung untuk menentukan tingkat keberhasilan dan pencapaian kwalitas aparatur pengadilan.
5.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang di Pengadilan Agama Muara Tebo. Pengadilan Agama Muara Tebo telah menempatkan pembinaan dan pengawasan sebagai salah satu fungsi pokok menajemen, dan dipergunakan sebagai alat untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan
sebagaimana mestinya sesuai rencana dan
ketentuan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Tebo ada yang dilaksanakan secara reguler empat kali dalam setahun. Pembinaan dan pengawasan ini memiliki beberapa target yang harus di capai yaitu; d. Terselenggarakan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Muara Tebo. e. Meningkatkan wawasan dan pemahaman aparatur pengadilan terhadap peraturan yang berlaku dan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan tugas. f. Terjalinnya kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga tercapainya kinerja yang lebih baik. 6.
Pelaksanaan Audit Kinerja dan Integritas. Pelaksanaan audit Kinerja dan Integritas merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang terutama terhadap administrasi dan manajemen Pengadilan Agama. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun yang dilakukan
