MTI)
MABE SUDARMA
.Jl Dorowati No. g
r THOMAS.
DEW| R EGISTERBD'PUBLIC ACCOUNTANTS
No KEp-43|/KM.S/2OOs
No.: AU-l
Malang
P 0341 326 91
3
F 0341 321 929
r Jl. Xayoon No. 20 Surabaya P 031 532 5753 F 031 547 428s
J
o
Ruko Golden Boulevard U/No.9
BSD. Serpong, Tangerang P 021 5316 070s F 021 531 6 0704
I I/MTD/ML GNTZA:4
TAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUN YNNC DISEPAKATI Kgtua.
f,Oiltsl
PEMILIHAIU UMUM PUSAT
Kami telah melaksanakan prosedu'y119-1r::pakati seperti yang diuraikan dalam taporan ini. vang- dit";;rik;-;Lr'i"por"n penerimaan Lampiran dari o.n- p;-,,;;il#; Dana Kampanye ('LPPDK') oari ttine snEili' oqr, r*ori1q penerimian dan pengeruaran kampanys erosedur_pro;A;; dana tehh Ji;;fi-k;#irir,"ii.iiiJ;.-pliliffi, Umum (.Kpu,), -liiu vans bertujuan untui< memoaniu pengelolaan' dan petaporan pencatatan, Lppoi or"t C;i;; oro.sehubungan dengan audit dana o[n p"runor"gd;""gan, ketentuai rru[um, Irry;y;mpertivang'disvatatrt"n dan peraturan
si"1"*;t*
ild,t
oulr*;#;i;ig ;;;;il;ffi;rtan il;glil
LPPDK merupakan suatu laporan dana^kamqa.lye.yang menyajikan informasi mengenai sardo awal' penerimaan' pengeluaranoin'saloo
i*,ii oin"'r.arp_ar,ye..Lingkup
ffi :,jit5'1x'i'?il11,"*T""i;xf f"jli:nf
,Ifrl**:'t*llj:*f
l',,,lf
perikatan prosedur
llr;ui;ffi;
Kami melakanakan perikatan prosedur ditetapkan oleh tuoiiasi iioleri'i-f,inta,iyang. .d.isepakati berdasarkan standar auditing yang piuii.-k"ii[rpr3 darj prosedur yang disepakati tersebut merupakan. tanggung .;awau KPu. sebagii-lonr"Luensinya, kami representasi tentang keculuparipioseorr tidak membuat yang uisepilati'iepeni
dari laporan inl, bai-k untuk
[Tifl:lT:Xi:fJr:tffi
tt;ual'i.iJoor"n
y"ng'oiuiiik.n
maupun tujuan tainnya.
daram Lampiran
vans disepakati (temuan-temuan) adarah sebasaimana disajikan daram
ifl:l!l',:,'f i:T'o?:*::,"r::tl I-"JX*fcal
nerikatan audit berdasarkan standar auditins yans
li+:ruutr+ftumlx+lm'+ti;rxlryll+,*fr,iqtlT#trii:tlffr il;;;;i.Jiii"r
flfliIil?l:l
ffi:".llrtamoarra-ilm*ungkn
rain vans
iip,i [.,i
ketahui dan
Laporan ini hanva dimaksudkan untuk. digunakan oleh Kpu dan tidak diperkenankan untuk dan vans, dak
8li,iffff ;i:["B':*1[ii;i:r;'*T,#*ffi?ilrii
;i:::fl:',ersebu,
Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggat laporan ini.
ar^--'o Nomor tzin Kantor Akuntan publik _fip_a:SXrra.5/2005 NomorRekomendasi_oaznne[_pirtitrn-iplruraotz Malang, 2t Mei2014
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Litha Brent, SE.
No 1 A. 1.
2.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2
5
UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Kami telah melakukan serah terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD, serta kami telah mendokumentasikannya dalam bentuk Surat Tanda Terima Laporan dan Dokumen tersebut.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara :
Berdasarkan Data yang kami terima, kami memperiksa aktivitas pengeluaran dana kampanye. Dimana Daftar yang kami terima ini berdasarkan pada RKDK, LADK, dan DAPDK, dikarenakan jumlah transaksi kurang dari 30 transaksi maka kami memperiksa seluruh transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
dan
1) memilih 25% dari jumlah item transaksi, minimum 30 (tigapuluh) transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi. 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.
Tanggal
28/02/2014 28/02/2014 13/03/2014 17/03/2014 19/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 25/03/2014 27/03/2014 28/03/2014
- A4 - 1 -
Keterangan
Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran
Jumlah (Rp)
35.500.000 4.322.000 8.875.000 2.450.000 4.250.000 1.170.000 6.650.000 15.250.000 8.500.000 9.000.000 5.600.000
Penelusuran
Sebatas pada data yang kami terima, transaksi pengeluaran yang terdapat pada DAPDK tersebut telah tercatat dalam LPPDK, akan tetapi transaksi tersebut tidak tercatat didalam RKDK, selain itu terdapat transaksi pengeluaran yang tercatat ddialam LPPDk tetapi tidak
No 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
Catatan: -
Untuk Calon Anggota DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.
TEMUAN 31/03/2014 31/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 02/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 07/04/2014 07/04/2014
Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran
5 16.072.461 13.951.800 8.500.000 3.500.000 17.077.000 1.450.000 28.900.000 300.000 3.500.000 8.500.000 3.500.000 17.000.000 4.500.000 7.000.000 1.050.000 2.550.000 4.386.000
Sebatas pada data yang kami terima, transaksi pengeluaran yang terdapat pada DAPDK tersebut telah tercatat dalam LPPDK, akan tetapi transaksi tersebut tidak tercatat didalam RKDK, selain itu terdapat transaksi pengeluaran yang tercatat ddialam LPPDk tetapi tidak tercatat dalam DAPDK yaitu sebesar Rp142.364.739 berupa penyebaran bahan kampanye kepada umum.
B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
4.
a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Kami telah memperiksa kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama nama calon anggota DPD, dimana dalam Laporan Pembukaan Rekening Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut Khusus tersebut terdapat nama pemilik RKDK yang bernama Litha Brent, SE., b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD bukan yang mana nama ini sesuai dengan nama calon anggota DPD. atas nama Calon Anggota DPD bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan. - A4 - 2 -
Kami menerima RKDK calon anggota DPD dimana berdasarkan data yang kami terima RKDK tersebut telah mencantumkan status bank yaitu Bank PERMATA.
No 1
Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD bukan atas nama CalonPROSEDUR Anggota DPD bersangkutan, YANG DISEPAKATIwajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening2 Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
C.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut :
TEMUAN 5
Dalam laporan LPPDK pada bagian penerimaan hanya terdapat informasi mengenai besaran uang yang terdapat pada RKDK dan uang yang berasal dari Calon Anggota DPD itu sendiri, dimana dalam laporan LPPDK bagian penerimaan ini Calon DPD tidak menerima penerimaan berupa sumbangan baik dari perorangan, badan usaha maupun kelompok. Sehingga kami tidak melakukan prosedur penelusuran sumbangan yang berasal dari perorangan, kelompok maupun badan usaha.
1) Calon Anggota DPD 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 3) Sumbangan Pihak Lain a) Perseorangan b) Kelompok c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk utang dan diskon) - A4 - 3 -
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2
5
d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
6.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melaksanakan perhitungan kembali berkaitan dengan keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP, dimana perhitungan matematis kami sesuai dengan jumlah yang telah dilaporakan didalam Laporan DSPDKP.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
7.
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
Perbandingan Nilai yang ada pada DSPDKP dengan LPPDK adalah sebagai berikut: Keterangan Penyumbang Perorangan
b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. Penyumbang Kelompok
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Penyumbang Badan Usaha
Jumlah Nihil (DSPDKP) Nihil (LPPDK) Nihil (DSPDKP) Nihil (LPPDK) Nihil (DSPDKP) Nihil (LPPDK)
Hasil Cocok/Sesuai Cocok/Sesuai Cocok/Sesuai
d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut peserta pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
8.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
Kami telah melakukan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif, dimana tidak terdapat perhitungan yang tidak akurat, atau perhitungan yang ada telah sesuai. Calon anggota DPD tidak menerima sumbangan apapun sehingga nilai dari penjumlahan - A4 - 4tersebut adalah nihil.
No 1
9.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang a) Tentukan diperolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotocopy identitas penyumbang.
Kami telah melakukan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap TEMUAN penyumbang secara akumulatif, dimana tidak terdapat perhitungan yang tidak akurat, atau perhitungan yang5ada telah sesuai. Calon anggota DPD tidak menerima sumbangan apapun sehingga nilai dari penjumlahan tersebut adalah nihil.
Kami tidak melakukan penelusuran terhadap sumber sumbangan, hal ini dikarenakan dalam laporan LPPDK dan Daftar Penerimaan sumbangan tidak terdapat transaksi penerimaan berupa sumbangan yang berasal dari perorangan, kelompok maupun badan hukum.
b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan cara : 1) memilih 25% dari jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi.
Kami memilih seluruh transaksi penerimaan yang ada pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain: Keterangan
Sumbangan Calon
Jumlah (Rp)
429.986.000
Sebatas pada data yang kami terima, Penerimaan yang ada pada LPPDK hanya berisi sumbangan yang berasal dari Calon anggota DPD saja.
3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. - A4 - 5 -
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2
5
b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan surat pernyataan penyumbang tsb. a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung berupa foto copy KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan foto copy NPWP (apabila ada). b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung foto copy NPWP kekompok (apabila ada). c) identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan buktibukti pendukung foto copy akta pendirian dan foto copy NPWP. d) Jika terdapat perbedaan laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi - A4 - 6 -
No 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 2) nilai transaksi 3) nama, alamat dan identitas (fotoccopy KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan. 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas) 5) klasifikasi penerimaan f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirim langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima berdasarkan tabel yang disediakan. - A4 - 7 -
TEMUAN 5
No 1
Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan PROSEDUR YANG DISEPAKATI kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar 2 wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima berdasarkan tabel yang disediakan.
TEMUAN 5
m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
11.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lainlain) menurut ketentuan.
Kami telah memperiksa kesesuaian klasifikasi bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran dana kampanye (DAPDK) Calon Anggota DPD, dimana Daftar tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pengklasifikasian pengeluaran dana Kampanye berkaitan dengan Kas atau non kas, akan tetapi berkaitan dengan pengklasifikasian pengeluaran berupa pengeluaran operasi, modal dan lain-lain tidak dapat dilakukan dikarenakan dalam laporan DAPDK tidak mengklasifikasikan pengeluaran tersebut.
b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam DAPDK Calon Anggota DPD berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD laporkan dalam temuan.
12.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melakukan perhitungan kembali berkaitan dengan Matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang ada/tercantum pada Daftar Laporan Pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye (DAPDK), dimana hasilnya yaitu sesuai dengan perhitungan yang dilaporkan pada LPPDK.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
13.
a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.
Kami tidak dapat membandingkan pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran, hal ini dikarenakan, sebatas pada data yang kami terima, laporan DAPDKP tersebut tidak mengklasifikasikan pengeluaran tersebut kedalam klasifikasi yang telah ditentukan. - A4 - 8 -
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2
Kami tidak dapat membandingkan pengeluaran menurut klasifikasi TEMUAN pengeluaran, hal ini dikarenakan, sebatas pada data yang kami terima, 5 laporan DAPDKP tersebut tidak mengklasifikasikan pengeluaran tersebut kedalam klasifikasi yang telah ditentukan.
b) Laporkan pembandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
14.
Tentukan keberadaan dan keakurasaian pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara :
pencatatatn
transaksi
a) memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluraan (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK.
b) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi
c) apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung laporkan dalam temuan.
Kami memilih seluruh transaksi Pengeluaran yang ada pada Laporan Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah pengeluaran tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain: Tanggal
28/02/2014 28/02/2014 13/03/2014 17/03/2014 19/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 25/03/2014 27/03/2014 28/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014
3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup - A4 - 9 pada:
Keterangan
Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran
Jumlah (Rp)
35.500.000 4.322.000 8.875.000 2.450.000 4.250.000 1.170.000 6.650.000 15.250.000 8.500.000 9.000.000 5.600.000 16.072.461 13.951.800 8.500.000 3.500.000 17.077.000 1.450.000 28.900.000
Bukti
Sebatas pada data yang kami terima, pengeluaran yang terdapat pada DAPDKP tersebut telah memiliki bukti pendukung dan sesuai, akan tetapi pengeluaran tersebut tidak tercatat pada RKDK calon anggota DPD.
No 1
E. 15.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 yang diperoleh dan diperiksa, Berdasarkan bukti pendukung dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup pada: a) tanggal transaksi b) nilai transaksi c) pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta d) sifat dan deskripsi dari transaksi 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP Dapatkan surat representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.
01/04/2014 02/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 07/04/2014 07/04/2014
Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran
5 300.000 3.500.000 8.500.000 3.500.000 17.000.000 4.500.000 7.000.000 1.050.000 2.550.000 4.386.000
Sebatas pada data yang kami terima, pengeluaran yang terdapat pada DAPDKP tersebut telah memiliki bukti pendukung dan sesuai, akan tetapi pengeluaran tersebut tidak tercatat pada RKDK calon anggota DPD.
Pengeluaran - pengeluaran tersebut bersifat atau bebrbentuk kas sehingga tidak terdapat pengeluaran Nonkas, oleh karena itu kami tidak menentukan kewajaran harga pasar untuk pengeluaran non kas tersebut.
Kami telah mengirim surat representasi kepada calon anggota DPD, akan tetapi sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 kami tidak mendapatkan balasan dari calon anggota DPD, selain itu sebatas pada data yang kami terima, kami tidak mendapat informasi mengenai Nomor telepon aktif guna menindaklanjuti surat representasi calon anggota DPD tersebut.
- A4 - 10 -
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Litha Brent, SE. NO. 1 A. 1.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
3
4
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait .
1) Pasal 135 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
2 UMUM CAKUPAN LAPORAN
Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: 1) Model DK-1-DPD 2) Model DK-2-DPD 3) Model DK-3-DPD 4) Model DK-4-DPD 5) Model DK-5-DPD 6) Model DK-6-DPD 7) Model DK-7-DPD 8) Model DK-8-DPD 9) Model DK-9-DPD 10) Model DK-10-DPD 11) Model DK-11-DPD 12) Model DK-12-DPD 13) Copy bukti tagihan/utang 14) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 15) Pembukuan dana kampanye pihak lain
2.
B.
PATUH/ TIDAK PATUH 5
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Peneriamaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada KAP.
PENERIMAAN PENGELUARAN KAMPANYE PEMILU
DAN DANA - A2 - 1 -
3) Model DK-10 DPD
1) Pasal 132 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 17 ayat (2), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana laporan tersebut diserahkan kepada KPU Pusat pada pada tanggal 26 April 2014, dimana tanggal tersebut tidak melampaui batas akhir yag telah ditentukan oleh KPU berkaitan dengan pengumpulan Laporan Calon DPD. Walaupun begitu terdapat beberapa Model DK yang tidak dikumpulkan oleh Calon DPD, antara lain DK2, DK4, DK6, DK8, Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain dan Copy bukti tagihan/utang.
PATUH, dimana Calon DPD telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Litha Brent, SE. NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
1
2
3
4
3.
RKDKP
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 14 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
4.
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
Calon Anggota DPD wajib menaati jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 250.000.000 untuk penyumbang perorangan b. Rp 500.000.000 untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non
1) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) undangundang nomor 8 tahun 2012.
5.
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2 setor ke kas negara, lapor ke KPU)
Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
a) Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
a) b) c)
Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II Pembukaan rekening khusus dana kampanye Laporan awal dana kampanye
dilengkapi dengan : -
berkas tanda terima dari KPU daftar penerima sumbangan dana kampanye periode I dan periode II - A2 - 2 -
PATUH/ TIDAK PATUH 5 PATUH, dimana calon anggota DPD telah melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
PATUH, Calon anggota DPD dalam menerima sumbangan dari pihak perorangan maupun kelompok tidak melebihi dari jumlah maksimum yang telah 2) Pasal 12, Pasal 45 ditentukan. Selain itu ayat (2) dan Pasal jika dilihat dari 46 laporan model DK1 diketahui bahwa Peraturan KPU calon anggota DPD Nomor 17 Tahun tidak menerima 2013 sebagaimana sumbangan baik dari diubah dengan perorangan maupun Peraturan KPU dari kolompok dan Nomor 1 Tahun badan usaha. 2014 PATUH, dimana calon anggota DPD telah menyerahkan laporan berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU, akan tetapi calon anggota DPD tidak mengumpulkan Pembukaan rekening khusus dana kampanye, sehingga c) Surat KPU No. kami tidak dapat 658/KPU/IX/2013 menentukan tanggal 27 kepatuhan akan September 2013 waktu tersebut.
NO.
HAL
1
2
berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU, akan AUDIT KEPATUHAN tetapi calon anggota ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DPD tidak CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH mengumpulkan SULAWESI SELATAN - Litha Brent, SE. Pembukaan rekening khusus dana PATUH/ TIDAK kampanye, sehingga UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT Surat KPU No. kami PATUH tidak dapat 3 4 5 658/KPU/IX/2013 menentukan Model DK-8-DPD (lihat A-1) tanggal 27 kepatuhan akan Model DK-9-DPD (lihat A-1) September 2013 waktu tersebut. d) Surat KPU No. 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU No. 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU No. 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
6.
a) b) c) *)
C.
7.
a) Pasal 131 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 13 ayat (2), Dilarang menggunakan sumbangan tersebut dan ayat (3) Menyetorkan sumbangan yang Peraturan KPU No. dilarang ke kas Negara *) dan 17 Tahun 2013 Melaporan sumbangan yang sebagaimana dilarang diubah dengan Dilengkapi bukti lapor kepada KPU Peraturan KPU No. dan surat setoran penentuan 1 Tahun 2014 penerimaan negara bukan pajak (SSPNBP)
Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
PATUH, dimana Calon Anggota DPD tidak menerima sumbangan yang dilarang oleh ketentuan. Selain itu jika dilihat pada laporan model DK1 diketahui bahwa calon anggota DPD tidak menerima sumbangan baik dari perorangan maupun dari kelompok dan badan usaha.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu meliputi : a)
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye. - A2 - 3 -
a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 17 ayat (5), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye dan rekening khusus telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
NO.
HAL
1
2
lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan Pasal 17 ayat (5), awal dana kampanye KEPATUHAN Peraturan KPU No. dan rekening khusus Lingkup waktuAUDIT pencatatan ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN penerimaan dan pengeluaran 17 DANA Tahun KAMPANYE 2013 telah sesuai dengan CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Laporan rekening khusus dana sebagaimana waktu yang - Litha Brent, SE. kampanyeSULAWESI yang SELATAN dilaporkan diubah dengan ditetapkan. terhitung sejak 3 (tiga) hari Peraturan KPU No. PATUH/ TIDAK ditetapkan sebagai Calon Anggota 1 Tahun 2014 UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH DPD sampai dengan pembukaan 3 4 5 rekening khusus dana kampanye. b)
8.
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum.
Calon Anggota DPD wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye : TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
NAMA BANK
a)
b)
NAMA PEMILIK c) RKDKP
Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
c) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6), dan pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
b) Pasal 14 ayat (1), dan ayat (3) dan pasal 15 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
Atas nama Calon Anggota DPD.
PATUH, berkaitan dengan RKDKP dibuka pada Bank Pemerintah yaitu Bank Permata atas nama Calon Anggota DPD tersebut, akan tetapi kami tidak dapat menentukan kepatuhan berkaitan dengan tanggal pembukaan, hal ini dikarenakan sebatas pada data yang kami terima kami tidak mendapatkan Halaman awal pada RKDK yang mencantumkan tanggal pembukaan RKDK tersebut.
Catatan: 1) Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi calon anggota DPD.
9.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:
a)
sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan. - A2 - 4 -
a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No.
TIDAK PATUH, Hal ini dikarenakan kami tidak menerima laporan rekening khusus dana kampanye, sehingga kami tidak dapat menentukan kepatuhan berkaitan dengan cakupan laporan tersebut.
NO.
HAL
1
2
10.
CAKUPAN LAPORAN AWAL
AUDIT KEPATUHAN TIDAK PATUH, Hal ini ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE dikarenakan kami CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH tidak menerima SULAWESI SELATAN - Litha Brent, SE. laporan rekening khusus dana PATUH/ TIDAK kampanye, sehingga UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT Pasal 16 ayat (1) kami PATUH tidak dapat 3 saldo awal atau 4 KPU No. menentukan 5 sumber perolehan Peraturan saldo pembukaan. 17 Tahun 2013 kepatuhan berkaitan b) rincian perhitungan penerimaan sebagaimana dengan cakupan dan pengeluaran yang sudah diubah dengan laporan tersebut. dilakukan sebelumnya apabila saldo Peraturan KPU No. awal merupakan sisa dari 1 Tahun 2014 penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode c) Model DK-8- DPD pembukaan rekening khusus dana kampanye . Dilengkapi : 1) DK-8-DPD yang diserahkan kepada KPU. Calon Anggota DPD wajib membuat laporan awal dana kampanye yang dilaporkan mencakup :
a)
Informasi daftar penyumbang
b.
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
c)
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
Dilengkapi : 1) DK-9-DPD yang diserahkan kepada KPU
- A2 - 5 -
a) Pasal 133 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 c) Model DK-9-DPD
PATUH, dimana cakupan laporan awal berkaitan dengan informasi daftar penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan jangka waktu yang ada, selain itu juga telah sesuai dengan DK 9 DPD.
: gltrlllttttat I t3[.3lltlGl?.r
h*l-!trC h.krff LGrE k L
lllllIa.l
*l'--'glllJDrr.
EE
rrl'
lm
E
rrf,.6E?H20tl K.s di L^ rfi
sina
llm
: t{Xf]?fEXEEz
Ber:ailf fo
RL Ron1t.
,
lawla
rtG Ifi{E--.i
2-7n-&t { {
Rp-
tip.
tltama
Ia:rlrard- f"itrrtr.$+t
L
Rp
1.
calmrlomtaDPD$
2.
srmban*an scormgaall D
c
RP
€
{ (
3.
Fhmnhmml(clo*rrink
4.
srmbaogan Bda l.Isahits eir-I*in l&rmifmar a" SmcairmUtm*l{
Rp
h lkisml'fu1argE
Rp
5.
429,986,0()0
Rp
Rp
C
FcrGdlrGl' 1-
For.hregr(}rgxi
a- kmua*te*atagtT tr- k.rffinmueonriftat' c. It[Edie wa*sa ce*ak,ra-.dia n*saehlcuits
Rp
4,769,fi)o
Rp
3.100.oo0
Rp
c
d- ncqrcbratahanempcn5lclftp4latmtm*
Rp
143,986,fiX
Ep
z2+' t4,&(.
kmrgan.aiat
pcmga di tairtrsl
ustmlr
c
RryetUmuma
g- Krgiilm l.m Jraagtilak trliatqrLra$m
I(mpe4ttt dan pcreauran pcrruxtm* -rxrmgg.3 2.
Iknsrmflodaf( * kdeBrilftodars# Brrhefi*r Primlrtm ll(rrnrmitr Inrlarids I.dr-lsilzt
3.
hsmlrm L*in-Lsila e- kmsaianBhtanr,lP
RP
Rp Rp Rp Rp
5{x)o,fix
o 0
Rn Rp
0
l.
.$'rO?EftI?.lfrilZIII4 I{.s di Rckaing lloc 4g}ffi?ln
Rp
q,o37,G2
RD
C
b. PLabevra.Utefl D-
B
L
Kx.li
3.
nasorr'"
RD
4.
tbefrakmada
Rp
5.
Uc"Ff
RD
(
ffi
rJrBABtGilt,8.t
'/
