{mosimage} Boni Hargens Pengamat Politik dari UI

Boni Hargens: Tidak Ada Perubahan Tanpa Perubahan Ideologi Tuesday, 02 February 2010 20:11

{mosimage} Boni Hargens Pengamat Politik dari UI

Skandal Bank Century kian hari kian melebar arahnya. Tak hanya soal siapa yang bertanggung jawab dalam kebijakan pemberian talangan uang dari Lembaga Penjamin Simpanan, kini Sri Mulyani pun berseteru dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dalam kondisi tersebut sudah muncul sinyal-sinyal untuk menyelesaikan kasus ini secara politik. Akankah aktor-aktor yang selama ini menjadi sasaran tembak bisa bebas? Lalu bagaimana nasib rakyat? Untuk memperdalamnya wartawan Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai pengamat politik dari UI Boni Hargens.

Peta politik pasca aksi 9 Desember?

Yang pasti tidak segencar menjelang tanggal 9 Desember ya. Setelah tanggal 9 ternyata tidak terjadi suatu hal yang luar biasa. Tapi komitmen untuk terus mengawasi Pansus masih kita peganglah. Cuman yang semakin panas itu ditingkat elitenya. Terutama masalah Sri Mulyani Aburizal Bakrie.

Yang kita cemaskan itu persoalan skandal Century ini disederhanakan menjadi persoalan mengorbankan Sri Mulyani. Padahal skandal Century ini masalahnya jauh lebih besar dari Sri Mulyani.

Kita berharap ke depannya pemerintah lebih banyak belajar lagi tentang dinamika yang tengah terjadi di masyarakat. Karena kan faktanya tidak terjadi kekerasan pada aksi 9 Desember lalu seperti yang dikuatirkan SBY.

Mengapa menjelang 9 Desember SBY begitu khawatir?

1/5


Itu karena terlalu banyak tuyul yang membisik di sekitar SBY. Orang-orang ini kan ada yang intelijen, ada yang aktifis, konsultan politik lebay dan lainnya yang semua itulah yang saya bilang sebagai makelar politik. SBY lebih percaya tuyul-tuyul tersebut ketimbang para ahli di sekitarnya.

Informasi keliru dari tuyul atau makelar politik itulah yang menjadi SBY cepat marah dan juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan yang sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh seorang presiden.

Itu terjadi karena SBY dikacaukan dan ditakut-takuti oleh para tuyul pembisiknya itu. Nah, setelah melihat tanggal 9 ternyata aman-aman saja, SBY harus belajar lebih bijaksana lagi memahami peta politik. Jangan mau dibodohi oleh para tuyul yang kerjaannya memang menakut-nakuti untuk mendapatkan biaya operasional untuk mengurusinya.

Melihat kenyataan tersebut, bagaimana nasib kasus Century ke depan?

Ya… kalau konflik di tingkat elitenya semakin serius dan semakin tajam itu malah bisa-bisa semakin membuat kabur pengusutan dan pengawalan terhadap skandal Century.

Selain pengaburan itu, apakah nanti masalahnya hanya akan diputus sampai Sri Mulyani dan Boediono saja tidak sampai SBY?

Hahaha… sampai SBY saya ragu, sampai Boediono saja saya sudah ragu. Padahal buat kasus Boediono itu jelas sekali, sudah terang-benerang. Maka menuju SBY sebenarnya juga bisa.

Memang terlihat ada upaya kuat untuk menggeser masalah. Hatta Rajasa jelas-jelas sudah mengatakan Boediono dan Sri Mulyani akan terus menjabat sampai lima tahun ke depan.

2/5


Nah, pernyataan itu dan semacamnya kan sudah termasuk intervensi politik dan memberi sinyal kepada kita bahwa akan ada upaya penyelesaian secara politis terkait skandal Century. Karena pernyataan itu kan tidak boleh keluar sebelum proses hukumnya berjalan.

Kita belum bisa menerima alasan itu karena belum ada argumen yang kuat yang bisa menunjukkan kalau Sri Mulyani dan Boediono itu tidak terlibat. Sementara tuduhan-tuduhan keterlibatan mereka masih terlalu kuat untuk dipatahkan.

Tapi ya, kalau Pansusnya mau menggeser kiblatnya itu, arah tembakannya ya bisa-bisa kita kehilangan semua sasaran itu. Karena kasusnya jadi tidak terbongkar.

Jadi saya pikir bukan target utama untuk menuju SBY. Tetapi target utamanya itu kepada yang bertanggung jawab atas pemberian data talangan itu yakni Boediono dan Sri Mulyani. Nah, setelah kedua orang ini selesai indikasinya sehingga bisa dibuktikan secara hukum terlibat, baru kita bisa mengarah ke siapa yang lebih tinggi dari itu. Kalau memang arahnya ke presiden, ya sudah presiden dipanggil kan.

Ujung dari masalah Century ini, berdampak apa bagi rakyat?

Bila kasus ini tidak diselesaikan secara tuntas, keyakinan publik terhadap penegakan hukum oleh pemerintah itu jatuh, melorot ke titik nol. Tetapi kalau berhasil, jangankan pemerintahan SBY yang selamat, penegakan hukum di Indonesia juga akan mendapatkan respon yang besar dari dunia internasional.

Jadi penanganan skandal ini pertaruhan ya sebetulnya, bukan lagi nasib dua orang atau tiga orang. Tetapi pertaruhannya adalah nasib penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Bayangkan kalau kasus ini diselewengkan, dipolitisasi sehingga kabur penyelesaiannya, dunia internasional akan memberikan raport merah pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, ini imbasnya nanti kepada investasi ekonomi. Jadi kasus ini harus segera dituntaskan segera, jangan bertele-tele.

3/5


Butuh waktu berapa lama?

Saya pikir tiga bulan harus sudah bisa dituntaskanlah. Tentunya yang melakukan investigasi jangan hanya Pansus angket Century tetapi investigasi KPK juga harus berjalan secara optimal. Sehingga kalau keterlibatan Boediono dan Sri Mulyani itu kuat, dan memang itu kuat sekali, itu memang harus segera dinonaktifkan sehingga dapat diperiksa dengan mudah.

Anda mengatakan indikasinya sangat kuat, namun bagaimana agar SBY mau segera menonaktifkan keduanya?

Ya kalau SBY tidak punya niat untuk menonaktifkan, kaum intelektual dan media massa itu harus terus meneriakkannya. Tapi kan teriakan ini tidak bisa mempengaruhi kepada kebijakan. Maka memang kembali lagi kepada presidennya. Presidennya mau apa tidak menyelesaikan secara tuntas dengan menonaktifkan pihak-pihak yang tertuduh.

Apa yang membuat SBY belum juga menonaktifkan keduanya?

Saya kira pertimbangan politik ya. Penonaktifan itu dianggap akan mengganggu konstelasi pemerintahan. Alasan lainnya, ya… kita juga tidak pernah paham, karena presiden sendiri disebut-sebut harus mempertanggungjawabkan skandal ini.

Alasan lainnya Pansusnya sendiri kan belum mengalami kemajuan. Kalau ada kemajuan, presiden juga tidak ada alasan untuk terus menolak penonaktifan keduanya.

Pasca masalah ini, apakah SBY akan tetap menerapkan ekonomi neoliberal?

Pasti. Sebetulnya buat kita itu terlalu sulit kalau sekadar untuk menjatuhkan pemerintah.

4/5


Mengapa? Karena memang tekanan internasional terhadap pemerintahnya tidak ada. Tekanan itu akan muncul bila terkait dengan terganggunya pasar bebas atau neoliberal itu.

Nah, SBY itu dianggap belum menggangu. Karena dia masih menjadi bagian dari pelaksana neolib. Jadi SBY itu diuntungkan oleh pasar internasional. Sehingga dunia internasional masih berpihak kepada dia. Kalau saja melenceng, seperti Soeharto ya jatuh. Jadi misalnya Sri Mulyani nanti diganti ya, gantinya pastilah dari mazhab yang sama.

Kalau begitu nasib rakyat banyak bagaimana?

Ya, selama lima tahun ke depan tidak akan ada perubahan pada ekonomi mikro. Kalau pertumbuhan makro sih itukan masalah statistik, dengan gampang angka-angkanya dapat dimanipulasi, dibohongi. Kita tidak makan dengan pertumbuhan makro.

Karena pertumbuhan makro itu tidak bisa melihat berapa yang menumpuk di orang-orang tertentu berapa yang menyebar di masyarakat. Karena pertumbuhan makro itu hanya melihat totalnya. Padahal faktanya 90 persen aset ada di segelintir orang tersebut.

Itulah kehebatan dari mazhab neoliberal itu secara makro terlihat seperti ada kemajuan atau pertumbuhan. Tetapi pada tataran mikro mayoritas orang masih sengsara. Kenyataan itulah akan terus terjadi sampai lima tahun ke depan kalau tidak ada perubahan ideologi.[]

5/5

{mosimage} Boni Hargens Pengamat Politik dari UI

Recommend Documents