Monitoring Implementasi Renaksi GN-SDA oleh CSO Korsup Monev GN-SDA Jabar – Jateng – DIY – Jatim Semarang, 20 Mei 2015
#1. Sektor Pertambangan • Puluhan ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi di Jabar, Jateng, DIY, Jatim telah terbebani izin pertambangan. • Hampir 50% IUP di Jabar, Jateng, DIY, Jatim masih berstatus nonCnC. • 63% IUP yang non-CnC di Jabar, Jateng, DIY dan Jatim bermasalah secara administratif. • Hampir 95% pemegang IUP di Jabar, Jateng, DIY, Jatim belum memenuhi kewajiban Jaminan Reklamasi dan Pasca-Tambang. • Potensi kerugian penerimaan negara dari land rent mencapai 8,4 miliar rupiah. • Minimnya transparansi dan keterlibatan masyarakat sipil di sektor pertambangan.
Rekomendasi 1. Hentikan pertambangan di kawasan konservasi dan lindung, selidiki kemungkinan adanya kasus korupsi dalam pemberian izin di kawasan konservasi dan lindung. 2. Perluas kriteria CnC dalam kegiatan usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia, hak-hak sosial ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup. 3. Cabut izin-izin pertambangan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang non-CnC (belum menempatkan jaminan reklamasi dan pasca tambang) dengan tetap memproses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan (pajak, kerusakan lingkungan, dll), selidiki kemungkinan adanya kasus korupsi pada pemberian IUP yang bermasalah tersebut.
Rekomendasi 4. Moratorium dan review seluruh izin-izin pertambangan yang telah diterbitkan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Publikasikan izin yang telah dicabut melalui media yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat agar bisa dilakukan pengawasan pasca-pencabutan. 6. Lakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara maksimal untuk memastikan tak ada alih fungsi lahan hutan untuk pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 7. Penanganan dan penyelesaian kasus yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran HAM di sektor pertambangan.
Rekomendasi 8. Kembangkan skema blacklist (daftar hitam) bagi perusahaan dan pemiliknya yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan izin dan merugikan negara serta informasikan ke publik dan perbankan. 9. Utamakan aspek keselamatan warga dan lingkungan hidup dalam penertiban, penataan izin, dan penegakan hukum. 10. Perbaiki mekanisme pengelolaan PNBP yang berpotensi terhadap kehilangan penerimaan negara dari iuran land rent dan royalti termasuk perlu adanya penertiban, sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan negara. Kembangkan penyidikan atas temuan dari potensi kerugian negara tersebut. 11. Perjelas status wilayah pertambangan pasca-pencabutan IUP, harus dipastikan mekanismenya dilakukan secara transparan serta terlebih dahulu dilakukan rehabilitasinya.
#2. Sektor Kehutanan Perkebunan • Pada kawasan hutan negara di Jabar, Jateng, Jatim yang dikelola oleh Perum Perhutani: deforestasi terus terjadi, masih banyak terjadi kasus konflik lahan serta kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat. PHBM tidak mampu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. • Konflik dengan masyarakat juga banyak terjadi pada kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh Balai Taman Nasional. • Pada kawasan hutan negara di DIY yang dikelola oleh KPH Yogyakarta: areal yang dicadangkan untuk HKm/HTR/HD masih belum semuanya direalisasikan dalam bentuk penerbitan ijin kepada masyarakat. • Konflik dengan masyarakat juga banyak terjadi pada areal perkebunan yang dikelola oleh PTPN.
Rekomendasi sektor Kehutanan • Dibentuk satu lembaga negara yang berwenang mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah negara, baik kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, agar tidak tumpang tindih kewenangan (ego sektoral). • Dibentuk satu lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengontrol, mengawasi, mengevaluasi, dan menindak; dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah negara yang sudah diberi ijin oleh lembaga diatas. • Mempertegas pemisahan kewenangan antara Pemerintah sebagai regulator, dan Perum Perhutani sebagai operator (badan usaha). • Audit terhadap hutan dan pengelolaan dan peruntukan hutan Jawa dan Madura oleh Perum Perhutani.
Rekomendasi sektor Kehutanan • Revisi atau peninjauan kembali PP No 72 tahun 2010 sebagai rasionalisasi penguasaan Perhutani terhadap 2,566,889 ha hutan Jawa dan Madura. Dengan mempertimbangkan aspek penguasaaan, pengelolaan, dan pengusahaannya; karena banyak jenis usaha yang bertentangan dengan upaya pemeliharaan fungsi kawasan hutan serta kemandirian desa. • Kawasan hutan yang memiliki nilai strategis ekologis ataupun memiliki tingkat kerawanan bencana ekologis yang tinggi dikelola oleh negara, jangan diserahkan ke Perhutani ataupun perusahaan lainnya.
Rekomendasi sektor Kehutanan • Peraturan Bersama 4 Menteri ditinjaklanjuti dengan pembentukan Panitia Daerah, Mekanisme Kerja dan Batasan Waktu. Kepanitian IP4T harus melibatkan Organisasi Petani yang bersengketa agar dapat menghindarkan penyelahgunaan Tim. Perlu ada koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pembentukan panitia IP4T, ketersediaan anggaran, staf, dan kesiapan lokasi. • Hentikan pendekatan kekerasan dan kriminalisasi dalam sengketa antara masyarakat dengan Perhutani, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2015. • Dibukanya dokumen pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004; dan dokumen areal kerja Perum Perhutani kepada publik, sesuai dengan hasil sidang Komisi Informasi Pusat 2015.
Rekomendasi sektor Perkebunan • Evaluasi dan ubah sistem usaha perusahaan perkebunan dari menguasai tanah negara yang luas, menjadi usaha di bidang tata niaga dan industri hasil perkebunan. • Moratorium perpanjangan ijin HGU diatas tanah negara yang sedang berkonflik. • Pertegas tentang tafsir pemberian hak prioritas atas ijin HGU. Kepentingan rakyat harus lebih diprioritaskan dalam pemanfaatan tanah negara eks perkebunan. • Berikan ijin pengelolaan dan pemanfatan tanah negara eks perkebunan kepada masyarakat yang sudah menggarap menjadi garapan tetap, atau menghuni menjadi hunian tetap; sebagaimana diatur dalam PP 224 Tahun 1961.
Rekomendasi sektor Perkebunan • Batasi luasan penguasaan tanah perkebunan oleh perusahaan negara, swasta, ataupun asing. • Hentikan pengelolaan dan pemanfaatan tanah perkebunan yang tidak sesuai peruntukan. • Hentikan / larang penjualan tanah negara eks perkebunan kepada pengembang perumahan / real estate ataupun kawasan industri. • Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat pada areal-areal perkebunan yang bersengketa. • Pemerintah wajib memberikan bantuan dan perlindungan usaha perkebunan rakyat, terutama dalam bentuk koperasi.
