MONITORING DAN EVALUASI DALAM RANGKA OPTIMALISASI PERAN KARANG TARUNA KOTA SURAKARTA TAHUN 2014
TIM MONEV : BAPPEDA KOTA SURAKARTA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET : 1. Dr. Argyo Demartoto. M.Si
NIP. 19650825 199203 1 003
2. Aditiyanta Karsendra P
NIM D0313002
3. M Kevin Andry R
NIM D0313048
4. Widya Lestari
NIM D0313080
1
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Jend. Sudirman No. 2 Surakarta 57111 Telp. 0271-655277, 642020 psw 405
http://www.bappeda.surakarta.go.id/
KATA PENGANTAR
Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77 / HUK / 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Anggota Karang Taruna yang disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.
Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan
dinyatakan
bahwa
dalam
upaya
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kelurahan serta memberikan kebebasan berserikat bagi warga masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ada secara lebih baik, tertib dan teratur. Oleh karena itu guna penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kemasyarakatan Kelurahan perlu adanya peran serta masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan, termasuk Karang Taruna. Dewasa ini Karang Taruna dalam masyarakat mulai luntur keberadaannya, bahkan sudah mulai hilang. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh mordernisasi dan arus globalisasi, sehingga menyebabkan mulai hilangnya minat pemuda-pemudi untuk berpartisipasi di dalamnya. Pada pelaksanaan program dan kegiatan Karang Taruna baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Surakarta partisipasi generasi muda terhadap Karang Taruna sangat rendah. Banyak diantara pemuda yang kurang antusias terhadap Karang Taruna, banyak hal yang belum diketahui mengenai kebijakan yang 2
terkait dengan Karang Taruna dan tidak menyadari betapa pentingnya Karang Taruna sebagai wadah organisasi pemuda didaerah atau wilayah masing-masing. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta bekerja sama dengan SKPD terkait dan Universitas Sebelas Maret melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Karang Taruna untuk Optimalisasi Peran Karang Taruna di Kota Surakarta. Tujuan Monev adalah untuk mengetahui kelembagaan; koordinasi dan kemitraan; sumber daya manusia; program kegiatan; pendanaan serta pembinaan dalam Karang Taruna di Kota Surakarta. Atas selesainya Laporan Monev tentang Optimalisasi Peran Karang Taruna Kota Surakarta Tahun 2014 ini, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna Indonesia Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Surakarta. Demikian semoga Laporan Monev ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan program pemberdayaan dan pembinaan untuk optimalisasi peran Karang Taruna di Kota Surakarta.
Surakarta, 28 Oktober 2014 KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Drs. AGUS DJOKO WITIARSO, ST, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19580422 198611 1 001
3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Lembaga sosial merupakan himpunan dari pada norma–norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2001). Lembaga sosial adalah suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir serta memperlihatkan adanya nilai–nilai dan cara–cara berhubungan satu sama lain yang diatur bersama guna memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat tertentu (Wulansari 2009: 94). Kebutuhan hidup dalam bermasyarakat ini menimbulkan adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan, salah satunya adalah Karang Taruna. Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu, Jakarta. Dalam perjalanan sejarahnya, Karang Taruna telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai upaya untuk turut menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda dilingkungannya, sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat kemampuan masing-masing. Pada mulanya, kegiatan Karang Taruna hanya sebatas pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olah raga, kesenian, kepanduan (pramuka), pendidikan keagamaan (pengajian) dan lain-lain bagi anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran dan main kartu serta anak-anak yang terjerumus dalam minuman keras dan narkoba. Dalam perjalanan sejarahnya, dari waktu ke waktu kegiatan Karang Taruna telah mengalami perkembangan sampai pada sektor Usaha Ekonomis Produktif (UEP) yang membantu membuka lapangan kerja/usaha bagi pengangguran dan remaja putus sekolah. Pada masa Pemerintahan Orde Baru, nama Karang Taruna hanya diperuntukkan bagi kepengurusan tingkat Desa/Kelurahan serta Unit/Sub Unit saja (tingkat RT/RW). Sedangkan kepengurusan tingkat Kecamatan sampai Nasional menggunakan sebutan Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT). Hal tersebut 4
diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11/HUK/1988 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Keberadaan Karang Taruna dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada waktu itu, bertumpu pada landasan hukum yang dimiliki, yang terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masalah kesejahteraan sosial serta sistem pemerintahan yang terjadi. Landasan hukum yang dimiliki Karang Taruna adalah
Keputusan
Menteri
Sosial
Republik
Indonesia
Nomor.
13/HUK/KEP/l/1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. II/MPR/1983 Tentang GBHN, menempatkan Karang Taruna sebagai wadah Pembinaan Generasi Muda. Krisis moneter yang melanda bangsa ini tahun 1997 turut memberikan dampak bagi menurunnya dan bahkan terhentinya aktivitas sebagian besar Karang Taruna. Saat dilaksanakan Temu Karya Nasional (TKN) IV tahun 2001 di Medan, disepakatilah perubahan nama menjadi Karang Taruna Indonesia (KTI). Oleh karena masih banyaknya perbedaan persepsi tentang Karang Taruna maka pada TKN V 2005 yang diselenggarakan di Banten tanggal 10-12 April 2005, Namanya dikembalikan menjadi Karang Taruna. Ketetapan ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Dengan dikeluarkannya Permensos ini diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran tentang Karang Taruna, dalam arti bahwa pemahaman tentang Karang Taruna mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial tersebut. Karang Taruna menduduki posisi penting, karena sangat dekat dengan masyarakat level terbawah, masyarakat akar rumput. Karang Taruna diharapkan mampu menjadi agen pembaruan, agen pencerahan dalam pembangunan memberantas kemiskinan. Peran lain yang bisa diambil Karang Taruna adalah jadi motivator, inisiator dalam pembangunan dan katalisator keserasian sosial. Karang Taruna juga wadah pemupukan karakter bangsa, yang jika dikembangkan secara kreatif akan merupakan kekuatan dahsyat bangsa ini. Sebagai organisasi sosial kepemudaan yang mempunyai jaringan hingga ke tingkat bawah, Karang Taruna merupakan mediator dan motivator dalam pembangunan. Karang Taruna merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari 5
pembangunan bangsa ini. Karena itu, pemuda Karang Taruna harus mempunyai tekad dan keinginan untuk memberikan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa. Karang Taruna merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berada di Desa/Kelurahan dalam bidang Usaha Kesejahteraan Sosial. Sebagai wadah pembinaan tentu saja mempunyai beberapa program yang akan dilaksanakan yang melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada di Desa / Kelurahan yang bersangkutan. Sebagai Lembaga / Organisasi yang bergerak di bidang pembangunan kesejahteraan sosial dan berfungsi sebagai subyek, Karang Taruna sedapat mungkin mampu menunjukkan fungsi dan perannya secara optimal. Jadi peran Karang Taruna bukan saja dalam pembinaan remaja saja, melainkan juga usaha mengadakan perubahan serta perbaikan sosial kemasyarakatan. Sampai saat ini keberadaan Karang Taruna diakui oleh negara. Hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77 / HUK / 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Jadi lembaga Karang Taruna sangat dianjurkan untuk ada dalam masyarakat. Karang Taruna merupakan organisasi kemasyarakatan yang anggotanya merupakan pemuda-pemudi dari daerah tersebut. Karang Taruna menjadi wadah untuk menanamkan nilai kebangsaan, pengembangan potensi yang mereka miliki, menjadi wadah untuk belajar berorganisasi, juga dapat dijadikan untuk penyaluran aspirasi mereka untuk perkembangan bangsa ini. Tetapi tidak banyak pemuda di Indonesia yang mengerti arti penting Karang Taruna yang sesungguhnya, mereka hanya memandang sebelah mata organisasi Karang Taruna dan memandang bahwa Karang Taruna hanya sebuah wadah untuk pertemuan pemuda saja. Untuk terciptanya pelaksanaan, komunikasi , informasi , konsultasi , koordinasi, konsolidasi,
dan kolaborasi, di bentuk Forum Pengurus Karang Taruna di
Kecamatan/Kabupaten/Kota , Provinsi dan Nasional sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus disetiap lingkup wilayah masingmasing. Pengurus Karang Taruna Kota Surakarta periode tahun 2012-2017 telah terpilih dan disahkan dalam Temu Karya Karang Taruna Kota Surakarta pada tanggal 22-23 Desember 2012. Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan 6
dinyatakan
bahwa
dalam
upaya
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan serta memberikan kebebasan berserikat bagi warga masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang ada secara lebih baik, tertib dan teratur. Oleh karena itu guna penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kemasyarakatan kelurahan perlu adanya peran serta masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan, termasuk Karang Taruna. Dewasa ini Karang Taruna dalam masyarakat mulai luntur keberadaannya, bahkan sudah mulai hilang. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh mordernisasi dan arus globalisasi, sehingga menyebabkan mulai hilangnya minat pemuda-pemudi untuk berpartisipasi di dalamnya. Pada pelaksanaan program dan kegiatan Karang Taruna baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Surakarta partisipasi generasi muda terhadap Karang Taruna sangat rendah. Banyak diantara pemuda yang kurang antusias terhadap Karang Taruna, banyak hal yang belum diketahui mengenai kebijakan yang terkait dengan Karang Taruna dan tidak menyadari betapa pentingnya Karang Taruna sebagai wadah organisasi pemuda didaerah atau wilayah masing-masing. Oleh karena itu perlu diadakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Karang Taruna untuk Optimalisasi Peran Karang Taruna di Kota Surakarta.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimanakah peran Karang Taruna dalam upaya optimalisasi peran Karang Taruna di Kota Surakarta?
C. Tujuan Monev : 1. Untuk mengetahui kelembagaan , koordinasi dan kemitraan Karang Taruna di Kota Surakarta. 2. Untuk mengetahui sumber daya manusia dalam Karang Taruna di Kota Surakarta. 3. Untuk mengetahui program kegiatan dalam Karang Taruna di Kota Surakarta. 4. Untuk mengetahui pendanaan dalam Karang Taruna di Kota Surakarta. 5. Untuk mengetahui pembinaan dalam Karang Taruna di Kota Surakarta. 7
D. Manfaat Monev 1. Menjadi acuan dalam mengembangkan program dan kegiatan Karang Taruna di Kota Surakarta. 2. Memberikan kontribusi terhadap upaya optimalisasi peran Karang Taruna di Kota Surakarta. 3. Menjadi acuan dalam upaya memberdayakan Karang Taruna di Kota Surakarta.
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep 1. Peran a. Pengertian Peran Pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut ( Friedman, 1998 : 286 ). Menurut R. Linton, peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Paul B. Horton peran merupakan pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena meduduki status sosial tertentu. (Soekanto , 2001)
b. Struktur Peran Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Peran Formal ( Peran yang Nampak Jelas ) Peran formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider ( penyedia ); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual. 2) Peran Informal ( Peran Tertutup ) Peran informal yaitu suatu peran yang bersifat implisit ( emosional ) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peranperan informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atibut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-
9
peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.
2. Karang Taruna Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77 / HUK / 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna bahwa : a. Pengertian Karang Taruna Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Anggota Karang Taruna disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan. Forum Pengurus Karang Taruna adalah wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. b. Asas dan Tujuan 1) Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 2) Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan : a) Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab
sosial
dalam
mencegah,
menangkal,
menanggulangi
dan
mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; b) Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di Desa/Kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan; 10
c) Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan d) Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1) Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Karang Taruna mempunyai fungsi: a) Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; b) Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; c) Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; d) Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; e) Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan f) Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Teori Sistem Secara umum para ahli teori organisasi melihat organisasi dari 2 sudut pandang, yaitu: 1. Sudut pandang yang melihat suatu organisasi sebagai satu kesatuan unit yang memiliki suatu tujuan, seperti yang dianut oleh para ahli teori klasik dan neo-klasik, sering juga disebut dengan pendekatan goalistic. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembagian kerja dalam pencapaian tujuan organisasi, pada prosedur kerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan itu, dan sebagainya. 11
Analisisnya sangat ditandai oleh analisis alat-tujuan, serta penempatan rasionalitas yang mendasari bekerjanya berbagai aktivitas dalam organisasi. Pendekatan ini mempunyai kelemahan yang berkaitan dengan hubungan saling pengaruh antar elemen dalam organisasi, hubungan antara organisasi dengan lingkungan sekitarnya. 2. Pendekatan yang lebih melihat hubungan antar elemen, baik yang ada di dalam organisasi, maupun dengan lingkungan sekitarnya yang tersusun dari elemen-elemen yang saling berhubungan. Oleh karena itu pendekatan ini sering dikatakan sebagai pendekatan yang sistematik. Pendekatan sistemik menaruh perhatian pada organisasi yang mempunyai tujuan sebagai suatu sistem yang komplek, bahkan sistem kehidupan (living system) yang terdiri dari elemenelemen yang saling terjadi hubungan dan proses yang terjadi dalam hubungan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan para ahli melihat organisasi secara menyeluruh, baik hubungan antar elemen dalam organisasi maupun hubungan antara organisasi dengan lingkungan sekitarnya. Apabila ada yang hilang atau tidak berfungsi akan mengganggu sistem itu sebagai keseluruhan. Sistem pada dasarnya memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut: 1. Bagian dari sistem bersifat dinamis, berinteraksi satu sama lain, saling berhubungan, dan saling tergantung satu sama lain. 2. Suatu sistem dapat tersusun dari beberapa sub sistem, sub sistem dapat tersusun dari beberapa sub-sub sistem yang secara keseluruhan harus dilihat sebagai bagian dari sistem. 3. Setiap sistem memiliki tujuan proses, norma, perangkat peran, struktur sendiri, dan pola-pola tertentu. 4. Sistem pada dasarnya bersifat terbuka (open system) dengan ciri adanya masukan energi, keluaran, proses di dalam sistem, masukan informasi, umpan balik negatif dan sebagainya. Melihat organisasi sebagai suatu sistem, didalamnya terdapat minimal 3 sub sistem, yaitu: 1. Sub sistem teknis yang menunjuk pada aspek formal. Sistem teknis terdiri dari aturan diberlakukan, distribusi wewenang dan tanggung jawab dilakukan, jenjang hirarki atas tugas-tugas disusun.
12
2. Sub sistem sosial menunjuk pada aspek non formal. Sistem sosial terjadi karena terjadinya saling berinteraksi para karyawan, baik sejajar atau lintas hirarki, membentuk kelompok sosial yang sifatnya spontan. Kelompok sosial ini memiliki tujuan, peran, struktur maupun normanya sendiri. 3. Sub sistem kekuasaan
menunjuk pada aspek non formal. Sub sistem
kekuasaan terjadi karena tingkah laku orang dalam organisasi yang sangat bervariasi, ada yang lebih kuasa dari yang lain, ada yang mempunyai pengaruh lebih luas sehingga terjadi deferensiasi kekuasaan yang berdasar pada besar kecilnya kekuasaan yang dimiliki dalam organisasi dan menciptakan struktur kekuasaan dalam organsiasi. Pada kenyataannya, ketiga sub sistem tersebut tidak dapat saling dipisahkan dan saling mempengaruhi, saling tergantung, sub sistem yang satu menjadi lingkungan sub sistem lainnya, dan menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, organisasi, masyarakat. Kondisi ini menghasilkan interaksi antar sub sistem maupun antar sistem dan terbentuk pula perilaku organisasi sebagai refleksi dari hasil pengaruh sub sistem dan sistem yang berbeda. Konsekuensinya, organisasi selalu mengalami pergeseran dari rancangan awalnya
sebagai akibat dari
bekerjanya sub sistem maupun sistem yang ada. Organisasi selalu menanggapi perubahan sutuasi yang terjadi dengan menciptakan keseimbangan yang dinamis. Perkembangan dalam masyarakat sejalan dengan kemajuan teknologi adalah berkembangnya organisasi sebagai entitas yang kompleks. Organisasi yang demikian ditandai dengan sejumlah ciri, antara lain: 1. Berskala besar 2. Memiliki berbagai tujuan 3. Teknologi canggih 4. Menggunakan banyak sumber daya manusia yang tersebar dalam suatu wilayah yang luas sehingga tidak selalu dapat melakukan interaksi temu muka 5. Mempunyai tingkat spesialisasi yang tinggi 6. Memiliki latar belakang, persepsi, kepercayaan, sikap yang berbeda. Kompleksitas organisasi dipengaruhi lingkungannya yang juga selalu berubah dengan cepat sehingga merupakan suatu sistem yang tidak dipahami hanya dari memahami ukuran, fungsi, maupun strukturnya secara terpisah. Berkembangnya teori sistem karena apresiasi fungsi organisasi dan bagaimana 13
memahami organisasi berinteraksi dengan lingkungannya karena organisasi merupakan suatu susunan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu sehingga organisasi tersusun atas berbagai komponen yang terintegrasi dan masing-masing komponen melakukan aktivitasnya sendiri. Menurut teori sistem, suatu sistem dapat dibagi 2 yaitu: 1. Sistem tertutup (closed system), merupakan suatu sistem yang beroperasi tanpa pengaruh lingkungan, contohnya pandangan para ahli teori klasik yang memusatkan perhatiannya pada struktur formal dan peranan dari struktur formal. 2. Sistem terbuka (open system), melihat adanya pengaruh timbal balik antara organisasi dengan lingkungannya dan menempatkan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh organisasi. Para ahli dari teori sistem/neostrukturalis mengembangkan berbagai model, diantaranya oleh Tavistock, Homans, “overlapping group” dari Likert, “overlapping role-set” oleh Kahn yang mengkaji hubungan dan interaksi antara organisasi dengan lingkungan. Model-model tersebut secara garis besar menghasilkan beberapa penjelasan sebagai berikut : 1. Perubahan pada suatu bagian dari sistem atau subsistem akan selalu membawa pengaruh terhadap bagian atau subsistem yang lain dari sistem tersebut. 2. Organisasi merupakan suatu sistem yang terbuka yang terdapat mekanisme masukan proses keluaran berlangsung dan itu berarti terdapat mekanisme terhadap lingkungan. Suatu jaringan kerja dari kegiatan interaksi dan perasaan dari orang-orang dalam organisasi terbentuk oleh karena bekerjanya sistem internal maupun sistem eksternal. Kelompok-kelompok dalam organisasi saling tumpang tindih dan berkait satu sama lain melalui hubungan antar individu. Terdapat perangkat peran yang saling tumpang tindih dan saling kait mengkait, setiap individu memainkan peran masing-masing sesuai dengan yang diharapkan dari masing-masing orang. Prinsip-prinsip organisasi diikuti lebih patuh pada industri-industri dengan teknologi yang stabil dibanding dalam industri dengan teknologi yang dinamis Masing-masing bagian dari organisasi bersifat fungsional, bekerja dengan dan bereaksi terhadap suatu bagian tertentu saja dari lingkungan yang berbeda dan bagian 14
yang lain dari organisasi. Model yang dikembangkan di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan suatu sistem yang komplek. Organisasi menerima masukan dari lingkungan dan kemudian menstransformasikannya menjadi keluaran untuk kembali disodorkan kepada lingkungan. Proses ini berulang atau melingkar (recycling process) yang tiada henti. Pendekatan sistem memberikan sumbangan yang besar dalam evolusi perkembangan teori organisasi modern yang dikenal dengan teori sistem umum (General System Theory). Pada prinsipnya General System Theory menggunakan sistem sebagai dasar memahami fenomena organisasi, yaitu fungsi dan saling interaksi antara organisasi dengan lingkungannya. Beberapa ciri inti dari General System Theory ini antara lain bahwa organisasi sebagai suatu sistem memiliki bagian-bagian: 1. Individu dalam organisasi Adanya individu/orang dalam organisasi menyebabkan organisasi dapat beraktivtas. Individu mempunyai latar belakang, sikap, motivasi yang berlainan dan bersama-sama, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Individu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. 2. Setiap organisasi selalu tersusun berdasarkan prinsip, peraturan, dan prosedur tertentu untuk dapat menjalankan fungsinya secara baik dan ini berkaitan dengan formalisasi organisasi. 3. Interaksi sosial antar individu dalam organisasi menghasilkan berbagai bentuk hubungan sosial yang tidak selalu formal sifatnya. Perilaku sosial yang spontan ini kemudian memiliki pola tertentu sehingga memunculkan kelompok informal dalam organisasi untuk memenuhi kebutuhan sosialnya yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi. 4. Setiap organisasi memiliki sistem hirarki/sistem berjenjang yang membentuk piramida yang dapat menunjukkan posisi sosial individu dalam organisasi dan meberikan peran dan status tertentu. 5. Situasi lingkungan
aktivitas organisasi dapat terdiri dari berbagai macam,
misalnya lingkungan fisik yang memberikan pengaruh besar pada keterampilan, motivasi, persepsi, prestasi dan kepuasan kerja. 6. Sebagai suatu sistem, bagian-bagian dan organisasi saling berhubungan satu sama lain. Antara satu bagian dengan bagian lain dari sistem itu saling tergantung, masing-masing memiliki tugas yang khusus, terspesialisasi dan berlainan. Terdapat pembagian kerja yang terintegrasi di antara bagian-bagian dari suatu 15
organisasi sebagai suatu sistem. Sistem ini menunjukkan adanya hubungan antar bagian dalam sistem. 7. Bekerjanya masing-masing bagian dan saling hubungan antar bagian dalam organisasi itu menunjuk pada suatu proses yang saling berkaitan (linking processes). 8. Setiap sistem senantiasa memiliki tujuan tertentu, demikian juga organisasi sebagai sistem juga memiliki tujuan tertentu. Oleh karena adanya upaya pencapaian tujuan ini maka setiap organisasi selalu terdapat interaksi, kestabilan, kemampuan beradaptasi, dan berkembang. Teori ini juga melihat arti penting dari pengawasan atau kontrol sebagai mekanisme untuk menciptakan keseimbangan dari organisasi. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan atau kontrol ini nampak secara jelas dalam konsep cybernetics, yang menekankan aspek pengawasan atau kontrol dari suatu sistem melalui penggunaan umpan balik dari lingkungan sistem itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka unsur-unsur dalam sebuah sistem adalah : 1. Input Input ini merupakan subsistem yang akan memberikan segala masukan untuk berfungsinya sebuah sistem seperti sistem atau Karang Taruna Indonesia, maka masukannya berupa potensi anggota Karang Taruna, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran (dana) dan lain sebagainya. 2. Proses Proses adalah berbagai kegiatan dalam Karang Taruna Indonesia. Kegiatan yang berfungsi untuk mengubah sebuah masukan untuk menjadikan sebuah hasil yang diharapkan dari sistem tersebut, sebagaimana contoh dalam sistem atau Karang Taruna Indonesia, maka yang dimaksud dengan proses adalah berbagai program dan kegiatan dalam Karang Taruna Indonesia. 3. Output Output merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah proses, dalam sistem atau Karang Taruna Indonesia hasilnya dapat berupa luaran program dan kegiatan Karang Taruna Indonesia yang berkualitas, efektif dan efisien serta dapat dijangkau oleh seluruh anggota Karang Taruna Indonesia khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga anggota Karang Taruna Indonesia menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, 16
menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda. 4. Dampak Akibat yang dihasilkan dari sebuah hasil dari sistem disebut dampak, yang terjadi relatif lama waktunya. Setelah hasil tercapai, maka dampaknya akan menjadikan anggota Karang Taruna Indonesia yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda 5. Umpan balik Umpan balik merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadikan masukan dan ini terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Umpan balik dalam sistem atau Karang Taruna Indonesia dapat berupa kualitas anggota Karang Taruna Indonesia yang juga dapat menjadikan input yang selalu meningkat (Azwar, 2010)
17
BAB III METODE MONEV
A. Lokasi Monev Monev ini dilakukan di Kota Surakarta yang terdiri dari 1 Karang Taruna Indonesia Kota Surakarta, 5 Karang Taruna Indonesia tingkat Kecamatan dan 51 Karang Taruna Indonesia tingkat Kelurahan. Pemilihan lokasi monev ini dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu berdasarkan ciri-ciri atau sifat yang sudah diketahui sebelumnya sesuai dengan kepentingan monev dan atas pertimbangan bahwa di lokasi tersebut ada organisasi Karang Taruna. B. Jenis Monev Monev ini menggunakan metode evaluasi berupa On-going evaluation. Menurut Cernea dan Tepping (1977) On-going evaluation adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat program atau kegiatan itu masih/sedang dilaksanakan, yang dimaksudkan untuk mengetahui ada/tidaknya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dibanding program atau rencana yang telah ditetapkan; sekaligus (jika ditemukan penyimpangan)
segera
merumuskan
langkah-langkah
pengamanan
untuk
mengantisipasinya. Dengan demikian, penyimpangan yang terjadi tidak terlalu besar, dan segera dapat diluruskan sesuai dengan yang direncanakan, demi tercapainya tujuan kegiatan seperti yang direncanakan, baik kuantitatif maupun kualitatif, pada waktu yang ditetapkan (Mardikanto, 2011 : 44). Dalam hal ini tim monev mengkaji peran Karang Taruna di masing-masing Kelurahan, Kecamatan dan di Kota Surakarta serta mengevaluasi input, proses dan output dari pelaksanaan program Karang Taruna. C. Jenis dan Sumber Data Data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer dalam monev ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau informannya, yakni: Pengurus dan anggota Karang Taruna, SKPD terkait dan masyarakat. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dengan monev dan data monografi.
18
D. Teknik Pengambilan Sampel Dalam monev ini jumlah sampel tidak menjadi titik perhatian yang penting karena teknik sampling yang digunakan dalam monev ini adalah secara total sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan seluruh sampel yaitu Karang Taruna yang ada di Kota Surakarta. E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam monev ini adalah observasi, indepth interview, dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD) 1. Observasi ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan melihat keberadaan organisasi Karang Taruna, fasilitas Karang Taruna, sarana dan prasarana pendukung Karang Taruna 2. Indepth Interview, yaitu wawancara dengan menggunakan petunjuk wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam dengan cara berwawancara bebas, dan bertanya langsung kepada informan. Wawancara dengan menggunakan teknik tersebut dilakukan secara terbuka dan bebas sehingga informan tidak merasa takut dalam menyatakan pendapatnya. Wawancara dilakukan dalam suasana yang bebas, luwes dan lebih menekankan pada suasana yang akrab. Teknik wawancara tersebut mampu mengorek dan menangkap kejujuran informasi berkaitan dengan persepsi, sikap, dan perasaan mereka yang sebenarnya. 3. Dokumentasi, yaitu cara untuk memperoleh data melalui dokumen Karang Taruna, data monografi dan data-data sekunder lainnya. 4. Focus Group Discussion (FGD) dengan para stake holders terkait dengan Karang Taruna yaitu Pengurus dan anggota Karang Taruna, SKPD terkait dan Masyarakat di Kota Surakarta. F. Validitas Data Validitas data digunakan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati sesuai dengan apa yang ada dalam dunia kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan 19
tentang dunia kenyataan memang benar sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Dalam monev ini, validitas data dilakukan dengan cara triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Menurut Patton ada 4 macam triangulasi, yaitu: triangulasi sumber; triangulasi metode; triangulasi teori; triangulasi penyidik (Sutopo, 2002:78-79; Moleong, 2004). Dalam monev ini yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dimaksudkan untuk memperoleh derajat kepercayaan yang lebih tinggi dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber informasi yang berbeda. Prosedur ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi. 2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan menggunakan metode triangulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan menjamin validitas hasil monev. G. Teknik Analisis Data Analisis
data
dilakukan
secara
kualitatif.
Data
yang
terkumpul
diklasifikasikan, dianalisis, dideskripsikan secara kualitatif dan bila diperlukan juga dilengkapi dengan pengungkapan secara kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam monev ini adalah model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis) yang memiliki tiga komponen yakni data reduksi, data display, dan conclution drawing (Sutopo, 2002 ).
20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Profil Kota Surakarta 1. Sejarah Kota Surakarta Solo atau Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Adanya dualisme pemerintahan jaman dahulu berupa keraton Kertanegaran dan Kasunanan, menjadikan kota ini memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Surakarta dikenal sebagai salah satu pusat dan inti dari kebudayaan Jawa kuno karena secara tradisional merupakan salah satu pusat politik dan pengembangan tradisi Jawa. Slogan “Solo Kota Budaya” memang pantas disandang oleh kota Solo, banyak event yang sengaja di gelar untuk melestarikan budaya, tidak terkecuali pelestarian permainan tradisional. Sejarah kota ini bermula saat kerajaan (Keraton) Kartasuro telah mengalami kerusakan parah akibat perang antara Baginda (Sunan Pakubuwana/PB II) dengan Sunan Kuning (1742). Pada tahun 1742, orang-orang Tionghoa memberontak dan melawan kekuasaan Pakubuwana II yang bertahta di Kartasura sehingga Keraton Kartasura hancur dan Pakubuwana II menyingkir ke Ponorogo, Jawa Timur. Berkat bantuan VOC, PB II dapat merebut kembali keraton Kartasura. Hancurnya bangunan keraton dinilai telah menghilangkan kesaktian keraton karena pemberontak itu telah masuk kedalam keraton, sehingga akan mempengaruhi pamor dan wibawa kerajaan, oleh karena itu sudah tidak tepat kalau terus mempertahankan keraton Kartasuro sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Mataram. Pada hari rabu tanggal 17 Syura 1670 atau 17 Februari 1745, pindahlah Baginda Sunan Paku Buana II dari Kartasuro ke Surakarta Hadiningrat, 21
perpindahan ini dilaksanakan dengan kirab secara besar-besaran. Maka sejak saat itu Ibu kota Kerajaan Mataram pindah dari Kartasuro ke Surakarta Hadiningrat. Peristiwa inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar hari lahir kota Solo. Nama Surakarta hadiningrat menjadi seperti kalah pamor dibanding Solo karena sikap sang pemberi nama, Paku Buwono II, yang saat itu pro kolonial. Surakarta kemudian dianggap mencerminkan watak kekuasaan, kapitalis-kolonial, sementara Solo mencerminkan semangat kerakyatan (mengakar sebagaimana asal namanya dari pohon Sala) dan memberi keteduhan, keayoman pada rakyat (rimbun dedaunan).
2. Keadaan Geografis Kota Surakarta yang dikenal dengan sebutan Kota Solo terletak di Provinsi Jawa Tengah dan terletak antara 110o45’15” – 110o45’35 Bujur Timur dan 7o36’00” – 7o56’00” Lintang Selatan. Wilayah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter dari permukaan laut dan dilalui oleh sungai Pepe, Jenes dan Bengawan Solo. Kota Surakarta berbatasan dengan kabupaten lain yaitu Utara
: Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.
Timur
: Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.
Selatan
: Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
Barat
: Berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Kota Solo mempunyai luas wilayah 44.04 km2.
Terdiri atas 5 (lima)
Kecamatan, 51 Kelurahan, 602 Rukun Warga (RW) dan 2.708 Rukun Tetangga (RT). Kelima Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari merupakan Kecamatan
22
terbesar dengan luas wilayah 14,81 km2 atau 33,63% dari luas Kota Surakarta, sedangkan Kecamatan Serengan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 3,19 km2. Gambar 1 Peta Administrasi Kota Surakarta
3. Keadaan Demografi Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2012 jumlah penduduk Kota Surakarta adalah 545.653 jiwa, terdiri dari 266.724 laki-laki dan 278.929 perempuan. Rasio jenis kelamin Kota Surakarta 95,62%, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Penduduk terbesar kota Surakarta terdapat di Kecamatan Banjarsari yaitu 173.145 jiwa dan terkecil di Kecamatan Serengan 52.998 jiwa. Kepadatan penduduk cukup tinggi yaitu mencapai 12.390 jiwa/km2, sehingga jika laju pertambahan penduduk tidak dikendalikan, maka Kota Surakarta akan menjadi
23
semakin padat. Angka ketergantungan penduduknya sebesar 38,74%. Jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 545.653 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 536.498 jiwa maka mengalami pertambahan sebesar 9.155 jiwa dalam 1 (satu) tahun yaitu dari akhir Bulan Desember 2011 sampai Bulan Desember 2012. Jadi pertambahan penduduk Kota Surakarta adalah 1,69%.
4. Karang Taruna di Kota Surakarta Di Kota Surakarta terdapat satu Karang Taruna di tingkat Kota Surakarta, 5 Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan 51 Karang Taruna ditingkat Kelurahan. Berikut ini akan disajikan hasil monev dalam bentuk matriks.
B. Hasil Kajian Peran Karang Taruna di Kota Surakarta
24
1. KARANG TARUNA DI KOTA SURAKARTA
No
Nama Pembagian Uraian
Kota Surakarta I KELEMBAGAAN, KOORDINASI DAN KEMITRAAN
1
Anggaran dasar nama, waktu dibentuk dan kedudukan Karang Taruna
KT Kota Surakarta
asas dan tujuan Karang Taruna
Pancasila dan UUD 1945
kedudukan, tugas pokok dan fungsi
Bersama pemerintah menanggulangi dan mencegah masalah sosial sekaligus mengupayakan kesejahteraan
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TUPOKSI
Belum adanya ruang kesekretariatan, kurangnya pemahaman akan KT, kemampuan anggota minim
Mekanisme pengukuhan dan pelantikan pengurus KT
Dipilih melalui musyawarah dan dilantik oleh Walikota
Identitas dan lambang KT
Sekuntum bunga teratai yang mulai mekar
sifat keorganisasian KT
Otonom, sosial, terbuka
2
3
4
5
25
6
7 8 9 10 11
sistem keanggotaan/mekanisme rekrutmen KT
Stelsel pasif
hak dan kewajiban anggota KT
Memiliki hak dan kewajiban sama tanpa membedakan suku, agama, ras
sistem kepengurusan dan penempatan personil KT
Dipilih warga dan memenuhi syarat
Mekanisme kerja KT (otonom, sosial, terbuka atau berkarakter lokal
Sosial dalam bidang penyelenggara kesejahteraan
Sifat koordinasi KT (konsultatif/kolaboratif secara fungsional)
Kolaboratif secara fungsional dengan membangun kemitraan
koordinasi yang dilakukan apakah secara berkala/rutin?
Temu Karya, raker pengurus secara rutin
materi yang biasa dikoordinasikan
Penyusunan, pembahasan dan pelaksanaan program kerja, evaluasi kegiatan
kendala dalam koordinasi kemitraan yang dijalin dalam berkegiatan (lembaga/organisasi)
LK3, TKSK, PMI, PSM, TAGANA, LPMK, PKK, WPA, Forum anak
apakah kemitraan dilakukan berkesinambungan
Ya
contoh pelaksanaan kemitraan yang disebutkan
Donor darah, sosialisasi narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah
13
apakah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan, koordinasi dan kemitraan KT
Pernah oleh Dinsoso, Bappeda, Dinkes, BLH
1
Pemahaman tentang kebijakan apakah pengurus/anggota mengetahui tentang
12
Ya 26
kebijakan/regulasi yang mengatur KT (kebijakan pusat dan daerah)
2 3 4
5 6
7
1
sebutkan kebijakan yang dimaksud
UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
usia termuda dan tertua pengurus/anggota KT
Usia termuda 13 tahun dan tertua 45 tahun
jumlah pengurus KT dan jumlah anggotanya
39 orang pengurus
jumlah pengurus/anggota KT berdasar tingkat pendidikan SD,SMP,SMA/SMK,PT penempatan personil dalam struktur kepengurusan KT apakah mengetahui tentang Forum Anak, apakah anggota forum anak bisa menjadi anggota KT dan bagaimana prosesnya
Pada musyawarah/temu karya tingkat kelurahan
apakah pengurus/anggota pernah mendapat materi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
LDK, keterampilan, manajemen organisasi
apakah diklat bagi pengurus/anggota diagendakan setiap tahun?
Ya
sistem penetapan dan penyusunan program kerja KT
Melalui temu karya dan rapat kerja pengurus
Program kerja yang dimaksud
Penguatan jaringan dan kemitraan
2
27
3 4 5
6 7
1
2 3 4
Kegiatan lain yang mendukung program kerja KT
Olahraga, kesenian
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja KT
Anggaran
Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan dalam bentuk apa?
Ya, rapat evaluasi kegiatan
apakah KT aktif dalam musrenbangkel/kec/kota
Aktif
Kebijakan yang diusulkan KT dalam musrenbangkel/kec/kota
Peluang kerja, pelatihan UEP, bantuan sarana dan prasarana
Usulan/saran/rekomendasi
Pengadaan kantor kesekretariatan, pameran hasil kegiatan dan bantuan dana operasional
Apakah KT menempati ruang khusus untuk kesekretariatan? Berada dimana?
Belum
Apakah kesekretariatan sudah dilengkapi sarana dan prasarana?
Belum
Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KT
Belum
Bagaimana pengelolaan/pemeliharaan sarana prasarana tersebut?
Belum
Usulan/Saran/Rekomendasi
Pengadaan kelengkapan berupa PC, printer, LCD projector, kamera
28
1 2 3
1
Sumber pendanaan kegiatan KT
APBD pemerintah, swadaya, sponsor
Apakah ada pendanaan dari pihak lain dan apa bentuk kegiatannya?
Belum
upaya yang digunakan untuk menghimpun potensi sumber dana yang ada di wilayah
Mengajukan proposal untuk sponsor
Usulan/Saran/Rekomendasi
Penguatan koordinasi lintas sektoral, kemitraan diperluas dan anggaran ditambah
Apakah ada pembinaan dari instansi terkait, jika ada sebutkan
Ya ada dari Dinsosnakertrans
Siapa pembina KT?
Pembina utama: Presiden, umum: Mendagri, Walikota, Fungsional: Mensos RI
Pembinaan dalam bentuk apa?
Bimbingan manajemen, pengembangan KT, memfasilitasi kelembagaan
2
3 4
Apakah pembinaan dilakukan intensif setiap tahun? Oleh siapa? Usulan/Saran/Rekomendasi
Ya rutin setiap tahun oleh Dinsosnakertrans dan Dinsos provinsi Mohon pembinaan lalu lintas sektoral
2. KARANG TARUNA KECAMATAN BANJARSARI a. Karang Taruna Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Ketelan
29
Nama Pembagian Uraian
Kecamatan Banjarsari
Kelurahan Nusukan
Kelurahan Ketelan
I KELEMBAGAAN, KOORDINASI DAN KEMITRAAN Anggaran dasar nama, waktu dibentuk dan kedudukan Karang Taruna asas dan tujuan Karang Taruna
kedudukan, tugas pokok dan fungsi
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TUPOKSI Mekanisme pengukuhan dan pelantikan pengurus KT Identitas dan lambang KT
26 September 1960 di Kampung Melayu Jakarta. Sebagai pembantu mengatasi masalah sosial.
KT Kelurahan Nusukan dibentuk 26 September dibawah binaan kelurahan setempat
KT Ketelan dibentuk 17 Januari 2012 sebagai lembaga kelurahan namun kalah oleh PKK
Pancasila dan UUD 1945
memupuk persatuan dan kesatuan anggota KT
meningkatkan kesejahteraan
organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga pemuda
kedudukannya kalah dari PKK dalam bidang anggaran
masalah perekrutan anggota KT di tiap RW
anggaran untuk kegiatan, dukungan dari pihak kelurahan dan kurangnya kesadaran pemuda untuk berpartisipasi
dilantik oleh kelurahan setempat
dilantik Kepala Kelurahan atau pejabat berwenang di wilayah
berkedudukan di desa/kelurahan dalam wilayah hukum NKRI. Tugasnya melenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Fungsinya mencegah masalah kesejahteraan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan sosial KT dipandang sebelah mata sebagai sarana hura hura, Kebijakan dari atas tidak sampai bawah, kepedulian SKPD terkait pendanaan kurang, menyesuaikan kelonggaran pengurus dalam suatu kegiatan dilakukan pejabat berwenang di lingkup wilayah masing masing. (Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri Sosial) KT wajib memiliki bendera, panji, lagu mars dan hymne identitas terdiri atas bendera, pakaian dinas lapangan dan harian topi dan atribut KT
Adhitya Karya Mahatya Yodha
30
Anggaran Rumah Tangga (Keorganisasian, Keanggotaan, Kepengurusan) legalitas formal diatur permensos sifat disertai pedoman dasar dan rumah sosial keorganisasian KT tangga sistem stelsel pasif (tanpa mendaftarkan diri keanggotaan/mek apabila sudah berusia 11 secara direkrut dari KT RW 2 orang anisme otomatis terdaftar sebagai anggota rekrutmen KT hak dan kewajiban anggota KT sistem kepengurusan dan penempatan personil KT Mekanisme Kerja Mekanisme kerja KT (otonom, sosial, terbuka atau berkarakter lokal Sifat koordinasi KT (konsultatif/kolab oratif secara fungsional koordinasi yang dilakukan apakah secara berkala materi yang biasa dikoordinasikan kendala dalam
memantapkan komunikasi dan pertukaran informasi usia 11 sampai 45 tahun otomatis terdaftar sebagai anggota
berhak mendapat taraf kesejahteraan sosial baik dan wajib berusaha mendapat kesejahteraan itu
dipilih dan memilih menjadi anggota KT
menampung asipirasi dan menyampaikan pada instansi terkait
disesuaikan minat dan kemampuan personil
dipilih melalui musyawarah dan mufakat antar anggota
menyesuaikan kebutuhan
Sosial
melaksanakan tugas bersama pengurus
informatif koordinatif, konsultatif dan kolaboratif secara fungsional bukan operasional
kolaboratif secara fungsional
pengembangan wilayah masing masing
koordinasi dilakukan rutin setiap bulan
berkala
Berkala
kegiatan yang akan dilaksanakan, evaluasi kegiatan, informasi kegiatan tidak ada kendala yang berarti
masalah sosial psikologis, sosial ekonomi lemah, kenakalan remaja
kegiatan KT, anggaran dan kepengurusan kesibukan pengurus dan anggota
31
koordinasi kemitraan yang dijalin dalam berkegiatan (lembaga/organis asi apakah kemitraan dilakukan berkesinambunga n contoh pelaksanaan kemitraan yang disebutkan apakah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan, koordinasi dan kemitraan KT
ada Dikpora, Disperindag, Solo Peduli, LSM/Yayasan, LKP
PMI, BLKI, Disperindag
ya ada OSIS, PMI, PKK, TAGANA
tidak
berkala
Berkala
LPK bersama KT mengadakan pelatihan desain grafis gratis bagi anggota KT
donor darah bersama PMI di kelurahan, HUT Kemerdekaan RI
Pelatihan pertolongan dengan tim SAR
iya
ya
Ya
koordinasi dengan LPMK, PKK dan kelurahan dan bekerja sama dengan lembaga lain seperti PMI, BLKI, Disperindag
kemitraan lebih diseringkan dan ada koordinasi dari instansi pemerintah
Usulan/Saran/Rek omendasi
II SUMBER DAYA MANUSIA Pemahaman tentang kebijakan apakah pengurus/anggot a mengetahui tentang kebijakan/regulas i yang mengatur
iya
ya
32
ya mengetahui kebijakan baik pusat maupun daerah
KT (kebijakan pusat dan daerah) sebutkan kebijakan yang dimaksud usia termuda dan tertua pengurus/anggot a KT jumlah pengurus KT dan jumlah anggotanya jumlah pengurus/anggot a KT berdasar tingkat pendidikan SD,SMP,SMA/SM K,PT penempatan personil dalam struktur kepengurusan KT apakah mengetahui tentang Forum Anak, apakah anggota forum anak bisa menjadi anggota KT dan bagaimana
ada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga KT
memberantas kenakalan remaja, menciptakan lapangan kerja
melaksanakan TUPOKSI dengan benar
termuda 13 tahun dan tertua 45 tahun
termuda 11 tahun dan tertua 35 tahun
usia termuda 17 tahun dan tertua 45 tahun
pengurus KT tingkat kecamatan 39 orang dan jumlah anggota tidak terbatas
pengurus 12 orang dan anggota 20 orang
jumlah pengurus 30 orang dan anggota 30 orang
SMA/SMK 18 orang, Diploma 2 orang, PT 19 orang
SMP 1 orang, SMA 7 orang, SMK 5 orang, PT 7 orang
SD 5 orang, SMP 10 orang, SMA/SMK 25 orang, PT 10 orang
sesuai minat, sesuai proposi dan profesionalisma, sesuai pengalaman
perwakilan anggota KT tingkat kecamatan dan tingkat kota
iya bisa. Proses cukup sederhana. Siap bekerja dan menderita
ya bisa diikutkan dalam reorganisasi KT tingkat kelurahan
33
ya bisa syaratnya memiliki jiwa sosial dan punye keterampilan berorganisasi
prosesnya apakah pengurus/anggot a pernah mendapat materi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) apakah diklat bagi pengurus/anggot a diagendakan setiap tahun? siapa saja yang pernah menyelenggaraka n Diklat bagi KT
iya pernah yaitu Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan Diklat Tagana
pernah mendapat materi diklat dari kecamatan dan kota
pernah. Pelatihan dari tim SAR,pelatihan menjahit, memasak dan komputer
iya diadakan Latihan Dasar Kepemimpinan
ya
tergantung dari ada anggaran atau tidak
KT Kecamatan Bnjarsari, KT Kota Surakarta, KT Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
KT Kota dan KT Kecamatan
Tim SAR, Damkar, PMI
Manfaat yang diperoleh dari diklat
bertambahnya pengetahuan dan wawasan, jalinan kebersamaan dan kekeluargaan akan sangat erat, terbukanya wawasan dan paradigma bahwa KT sangatlah hebat
mempertebal sosial dan jiwa yang kuat tahan banting
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
Usulan/Saran/Rek omendasi
pengembangan SDM sesering mungkin diadakan pelatihan namun yang bersifat produktif dan kreatif yang dapat menunjang kehidupan secara langsung. Selain itu pendanaan untuk pelatihan
mengikuti diklat yang diadakan instansi pemerintah baik daerah, pusat maupun LSM yang mengadakan kegiatan
pengenbangan SDM ditingkatkan agar KT bisa berkembang
dilaksanakan rapat rutin saran dan usul oleh anggota
Program latihan dasar kepemimpinan
dalam 1 tahun program kerja disusun
Diklat, pelatihan kepemimpinan, pelatihan
III PROGRAM KEGIATAN sistem penetapan melalui rapat kerja setiap 1 tahun dan penyusunan sekali program kerja KT Program kerja disesuaikan kebutuhan yaitu 3
34
yang dimaksud
Kegiatan lain yang mendukung program kerja KT Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja KT Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan dalam bentuk apa? apakah KT aktif dalam musrenbangkel/k ec/kota Kebijakan yang diusulkan KT dalam musrenbangkel/k ec/kota Usulan/saran/rek omendasi
Apakah KT
kegiatan dalam 1 tahun dengan mempertimbangkan beberapa hal salah satunya pendanaan
dan dilaksanakan
keterampilan
Bulan bhakti gotong royong, peringatan hari besar nasional
membantu dan bekerjasama dengan pihak kelurahan, PKK kelurahan
anggaran yang tidak memadai
pendanaan
masalah dana dan personil
iya dalam bentuk rapat evaluasi pasca kegiatan
studi banding ke KT kota lain
ya evaluasi program kerja, anggaran
Iya
ya
Ya
di kecamatan hanya sebagai tamu undangan sehingga tidak ada formulir daftar skala prioritas pengajuan
memberantas anak putus sekolah, menciptakan lapangan kerja, memberantas kenakalan remaja
Kebijakan anggaran KT
pengajuan pendanaan kegiatan. Program kegiatan lebih mengarah pada peningkatan SDM untuk mewujudkan kemandirian
menambah pengalaman dalam kegiatan KT yang sudah diprogram
Kegiatan yang diadakan diikuti dengan dukungan instansi
Tidak
IV SARANA DAN PRASARANA ya dikelurahan diberi ruangan tersendiri 35
menempati ruang khusus untuk kesekretariatan? Berada dimana? Apakah kesekretariatan sudah dilengkapi sarana dan prasarana? Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KT bagaimana pengelolaal/pem eliharaan sarana prasarana tersebut? Usulan/Saran/Rek omendasi
tidak ada
ya meja dan kursi
Sudah namun belum memadai
tidak ada
meja, kursi, almari
Komputer, papan informasi
tidak ada
diinventariskan dalam buku inventaris KT
Dipelihara secara rutin
perlu diadakan kesekretariatan dengan sarana dan prasarana memadai agar mendukung administrasi. Koordinasi dilakukan dengan berpindah tempat
mendapat bantuan sarana dan prasarana dari DPK dan kelurahan V PENDANAAN
Sumber pendanaan kegiatan KT Apakah ada pendanaan dari pihak lain dan apa bentuk kegiatannya? upaya yang
Bantuan pemerintah, melalui Dinsos dilewatkan SKPD terkait yakni kecamatan
DPK kelurahan dan DPK dalam kota (dana hibah)
Iuran warga, bantuan dari pemerintah
Ada
ada kerjasama bazar dengan pedagang
Ada, latihan dasar kepemimpinan dan lomba 17 Agustus
pengajuan proposal kepada potensi
dikelola dengan baik dana keluar masuk
dengan mengajukan proposal kegiatan
36
digunakan untuk menghimpun potensi sumber dana yang ada di wilayah Usulan/Saran/Rek omendasi
sumber dana. Selain itu juga secara swadaya
pendanaan hanya dari Dinsos sebesar Rp. 2.000.000 untuk 1 tahun. Lebih baik ditambah minimal menjadi Rp. 5.000.000 untuk 1 tahun kegiatan
dicatat dalam buku inventaris
dipegang dan diurus bendahara KT kelurahan
untuk pendanaan mohon dikabulkan dan segera dicairkan
VI PEMBINAAN Apakah ada pembinaan dari instansi terkait, jika ada sebutkan Siapa pembina KT? Pembinaan dalam bentuk apa? Apakah pembinaan dilakukan intensif setiap tahun? Oleh siapa? Usulan/Saran/Rek omendasi
iya dari kecamatan
dari kelurahan setempat
Camat dan Lurah
Camat
LPMK dan Lurah setempat
setiap kegiatan selalu berkoordinasi dengan pembina (Camat)
memberi bantuan dana dan kerjasama dengan LPMK dan kelurahan
Dukungan untuk peningkatan KT
iya oleh Camat
ya oleh kelurahan
Biasanya tiap tahun tapi terkadang 3 bulan oleh Camat/Lurah
koordinasi lebih diintensifkan agar menumbuhkan semangat berorganisasi dan mengatasi masalah sosial sekitar
pembinaan lebih intensif oleh LPMK dan kelurahan
Pembinaan KT secara rutin sehingga ada perkembangan
b. Karang Taruna Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Punggawan, Kelurahan Timuran
37
No
Nama Pembagian Uraian
Kelurahan Banyuanyar
Kelurahan Punggawan
Kelurahan Timuran
I KELEMBAGAAN, KOORDINASI DAN KEMITRAAN 1
Anggaran dasar nama, waktu dibentuk dan kedudukan Karang Taruna
KT kelurahan Banyuanyar sebagai organisasi sektoral
dibentuk pada 26 September 1980 sebagai salah satu LKK di kelurahan Punggawan
KT Sinar Timur dibentuk pengurusan baru pada 2004 berkedudukan di kelurahan
asas dan tujuan Karang Taruna
berorganisasi dan membantu masyarakat
berasaskan Pancasila
Berasaskan Pancasila dan UUD 1945
kedudukan, tugas pokok dan fungsi
sebagai organisasi pemuda yang memiliki tugas memberi pembelajaran mengenai organisasi kepemudaan
sebagai salah satu LKK kelurahan Punggawan. Tugasnya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial. Fungsinya mengusahakan kesejahteraan, mengembangkan semangat kebersamaan.
Berkedudukan di kelurahan wilayah NKRI. Tugasnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan mengupayakan kesejahteraan sosial. Fungsinya mencegah masalah sosial meningkatkan ekonomi masyarakat setempat
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TUPOKSI
anggaran dan kesibukan anggota maupun pengurus
kesibukan pengurus dan anggota KT
Kurangnya kesadaran dan kepedulian dari generasi muda
3
Mekanisme pengukuhan dan pelantikan pengurus KT
dipilih dan dikukuhkan dari Rt/Rw setempat, dilantik oleh Lurah
pengurus KT dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan dan dilantik Kepala Kelurahan
Dikukuhkan dan dilantik oleh pejabat berwenang setempat (Lurah, Camat)
4
bunga teratai yang mulai mekar, dua helai pita dibagian atas dan Identitas dan lambang KT Bunga teratai bawah, sebuah lingkaran dengan bunga teratai mekar sebagai latar belakang Anggaran Rumah Tangga (Keorganisasian, Keanggotaan, Kepengurusan)
2
5
38
Bendera, panji, mars dan hymne. Memiliki atribut berupa seragam topi dan bendera
sifat keorganisasian KT
bersifat sosial masyarakat
diselenggarakan secara otonom oleh KT setempat
Dilakukan secara otonom
sistem keanggotaan/mekanisme rekrutmen KT
dari perwakilan dan rekrutmen secara otomatis
keanggotaan berusia 15 sampai 45 tahun
Stelsel pasif
hak dan kewajiban anggota KT
6
7
8
9 10
11
sistem kepengurusan dan penempatan personil KT Mekanisme Kerja
siap bersosial di masyarakat
sesuai pedoman dan keterampilan
memiliki hak dan kewajiban sama tanpa membedakan keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, politik dan agama dikukuhkan Kepala Kelurahan masa bakti 3 tahun susunan sesuai kebutuhan
Berhak memperoleh kesejahteraan dan wajib untuk meraih kesejahteraan itu Disesuaikan minat dan bakat
Mekanisme kerja KT (otonom, sosial, terbuka atau berkarakter lokal
sosial
terbuka dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam menjalankan program kerja KT
Sosial terbuka
Sifat koordinasi KT (konsultatif/kolaboratif secara fungsional)
kolaboratif secara fungsional
konsultatif
Konsultatif
koordinasi yang dilakukan apakah secara berkala/rutin?
dilakukan secara rutin
koordinasi dilakukan rutin tiap bulan maupun insidental diluar forum
Dilakukan 1-2 bulan sekali
materi yang biasa dikoordinasikan
kegiatan dalam organisasi dan sosialisasi dalam masyarakat
kegiatan yang direkomendasikan dari hasil raker
Kegiatan yang akan dilaksanakan, evaluasi kegiatan dan informasi kegiatan
kendala dalam koordinasi kemitraan yang dijalin dalam berkegiatan (lembaga/organisasi) apakah kemitraan
Waktu dan kesibukan anggota LPMK, PKK, POKDARWIS Ya 39
mensinkrokan waktu antar anggota/pengurus LKK yang ada di kelurahan (LPMK, PKK, POKDARWIS, WPA, Forum Anak) ya
Tidak ada Iya, LPMK,PKK, BNK, Telkomsel Tidak, disesuaikan jenis kegiatannya
12
13
dilakukan berkesinambungan contoh pelaksanaan kemitraan yang disebutkan apakah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan, koordinasi dan kemitraan KT
Berpartisipasi dalam kegiatan musrenbangkel
dengan POKDARWIS KT berpartisipasi dalam acara festival Ting malam Selikuran
Penyuluhan narkoba bersama BNK dan Telkomsel
Ya
evaluasi dilaksanakan pasca kegiatan
Ya secara internal setelah kegiatan
Usulan/Saran/Rekomend asi II SUMBER DAYA MANUSIA Pemahaman tentang kebijakan apakah pengurus/anggota mengetahui tentang kebijakan/regulasi yang mengatur KT (kebijakan pusat dan daerah) sebutkan kebijakan yang dimaksud
Ya mengetahui dari tingkat pusat hingga daerah
2
usia termuda dan tertua pengurus/anggota KT
Usia termuda 14 tahun
anggota termuda 15 tahun, anggota tertua 45 tahun
3
jumlah pengurus KT dan jumlah anggotanya
Jumlah pengurus 18 orang
pengurus KT 24 orang dan anggota KT 30 orang
4
jumlah pengurus/anggota KT berdasar tingkat
60% dari tingkat SMA/SMK, 40% dari tingkat PT
SMA/SMK 19 orang, PT 11 orang
1
tidak semua mengetahui dan memahami
Ada yang mengetahui dan ada yang tidak
Adanya pedoman dasar dan pedoman rumah tangga
Pembaruan PDRT
40
usia termuda 13 tahun dan tertua 45 tahun
SMA/SMK 9 orang, Diploma 4 orang, PT 14 orang
