Mohamad Rozlan Dj. Tawa a, , *Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si, **Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si, Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Mohamad Rozlan Dj. Tawa’a, 221409020, *Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si, **Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo Hal. 1

PERILAKU BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO Moh. Rozlan Dj. Tawa’a, Sastro M. Wantu*, Udin Hamim** ABSTRAK Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Mohamad Rozlan Dj. Tawa’a, 221409020. “Perilaku Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato”. Skripsi Program Studi S1 Pendidikan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Dibawah pembimbing I Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si, dan Pembimbing II Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si. 2015 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perilaku birokrasi pada Sekretariat daerah kabupaten Pohuwato; untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku birokrasi pada Sekretariat daerah kabupaten Pohuwato kurang baik; dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya apakah yang dilakukan agar perilaku birokrasi di Sekretariat daerah kabupaten Pohuwato akan baik Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengetahui bagaimana pelaksaaan dan implementasi reformasi birokrasi di Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Pohuwato. Perilaku birokrasi pada sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato di pandang dari indikator penelitian yaitu yang pertama kesopanan, peneliti menemukan bahwa kurang maksimalnya penerimaan tamu yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato, kedua keadilan, segi keadilan di sekretariat daerah kabupaten pohuwato sudah dapat dikatakan cukup baik. Ketiga kepedulian, sudah mulai membaik walaupun ada beberapa perilaku birokrasi yang masih bersipat superior. Keempat yaitu kedisiplinan, di sekretariat daerah sudah cukup baik, akan tapi masih ada kulturasinya karena ini berkaitan dengan perilaku birokrasi itu sendiri. Kelima kepekaan, dari segi kepekaan birokrasi itu hanya saja berada pada tupoksi mereka terkadang kepekaan birokrasi itu sudah ada namun untuk mengambil keputusan selalu menunggu perintah dari unsur pimpinan. Dan yang terakhir tanggung jawab, perilaku birokrasi di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato dari segi tanggung jawab yang berkaitan erat dalam melaksanakan tugas sebagai implementasi dari pengabdian setelah di amati bahwa birokrasi yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato itu mereka bertanggung jawab atas tupoksi mereka serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar oprasinal pelayanan sesuai dengan bagian-bagian yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan guna melayani masyarakat, terdapat beberapa


faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato yaitu a) kualifikasi pendidikan pegawai; b) perilaku / sikap; dan c) ekonomi. Dalam upaya melakukan perbaikan pada perilaku birokrasi kearah yang lebih baik, ada beberapa hal yang dilaksanakan yaitu 1) birokrat dituntut melanjutkan pendidikan; 2) Pelaksanaan Diklat; dan 3) Pemberian Sangsi Kata Kunci : Birokrasi, Perilaku Birokrasi, Faktor-Faktor Perilaku Birokrasi

Kabupaten pohuwato adalah kabupaten yang berada di ujung barat provinsi gorontalo yang saat ini program pembangunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Pohuwato 2010-2015 disusun sebagai dokumen rencana strategis Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilukada 5 Juli tahun 2010 dan kemudian dilantik tanggal 22 September 2010 sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Dokumen ini akan menjadi payung hukum dalam mekanisme dan proses penyusunan rencana pembangunan ke depan yang dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD Kabupaten Pohuwato mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo dan menggunakan RPJM Nasional sebagai pedoman utama. Selain itu dalam upaya pemanfaatan ruang, maka implementasi sasaran dan program yang ada dalam RPJMD telah berpedoman pada RTRW Provinsi Gorontalo dan RTRWK Kabupaten Pohuwato. Sedangkan secara horizontal program dan kegiatan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pohuwato akan diimplementasikan secara utuh, sehingga fungsi lain dari dokumen ini adalah sebagai media untuk mengukur atau menilai kinerja Pemerintah Daerah. Untuk tujuan ini, setiap tahun dan nantinya diakhir masa jabatan Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati akan mengevaluasi capaian pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan tahun ke-5 dari seluruh program yang tertuang di dalam RPJMD. Hasil evaluasi ini akan dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan atau laporan pertanggung-jawaban tahunan dan akhir masa jabatan. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato 2010 - 2015, maka disusun empat agenda pokok pembangunan daerah yakni : 1. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik yang diarahkan dalam peningkatan kualitas Pelayanan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan. 2. pengembangan sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan religius yang diwujudkan dalam pembangunan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian yang didukung dengan kualitas kesehatan dan kualitas moral yang baik.


3.

penyediaan infrastruktur strategis secara merata yang akan diwujudkan dalam Pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan public. 4. pengembangan ekonomi rakyat berbasis desa yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah dalam menunjang produktivitas yang bertumpu pada desa. Reformasi birokrasi merupakan suatu proses upaya sistematis, terpadu dan konprehensif, di tujukan untuk merealisasikan tata kepemimpinan yang baik. Good governance and good local governance (tata pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan daerah yang baik). Sistem yang memungkinkan mekanisme penyelengaraan pemerintahan Negara yang efektif dan efisien serta menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya yang diangkat atau ditujuk, garis dan tanggung jawab dan kewenanganya di atur dengan peraturan yang berlaku serta diketahui. Birokrasi pula yang dikenal sebagai masyarakat intelektual seharusnya menjadi contoh/panutan terhadap masyarakat, apalagi unsur pimpinan yang ada dalam suatu lembaga birokrasi itu sendiri, agar lebih berperan aktif menjadi contoh terhadap bawahanya agar benarbenar tercapai harapan dari reformasi birokrasi itu sendiri mewujudkan tata pemerintahan yang baik. System reformasi birokrasi di kabupaten pohuwato saat ini sudah mulai baik di bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, hal ini di buktikan dengan upaya pemerintah daerah saat ini, yang sudah beberapakali mengepaluasinya dengan mendatangkan tim pakar dan ahli di bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi, Bukan hanya itu saja upaya pemerintah daerah untuk mewujutkan esensi reformasi birokrasi dalam mewujutkan pemerintahan yang baik pemerintah daerah menpunyai insiatif membuat peraturan Bupati Pohuwato nomor 45 tahun 2013 tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pohuwato. Guna sebagai pemembinaan dan pengawasan perilaku pegawai negeri sipil dalam menopang terwujutnya Good governance and good local governance (tata pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan daerah yang baik). Apa yang menjadi harapan dan tujuan reformasi birokrasi saat ini di kabupaten pohuwato masih kurang efektif Hal ini di buktikan masih adanya beberapa perilaku biromkrasi yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, Dari kedisiplinan, pelayanan, kinerja yang tidak efektif, sampai persoalan yang


melanggar ketentuan hukum yang dilakukan oleh oknum birokrasi itu sendiri. Sehingga hal ini mencederai suatu system yang ada pada birokrasi itu sendiri. Kajian Teoritis yang Relivan 1. Hakikat Pemerintahan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. kata-kata itu berarti a) Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau; b) Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau Negara; c) Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintaha adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. (Di ambil pada hari rabu, tanggal 17/7/2014, jam 02.00 wita di http://41707011.blog.unikom.ac.id/sistem-pemerintahan.1ay) Syafiie (2005:20), pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun forma, universal sifatnya, sistimatis serta spesifik (khas). Pemerintahan berasal dari kata perintah. ada dua pihak yang terkandung di dalamnya, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintahan merupakan kemudian dalam bahasa latin gubernaculums. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) dikawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada dibawah kekuasaan mereka. Pemerintah ada dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan orang atau alat jika dilihat dalam arti sempit pemerintah adalah lembaga eksekutif saja sedangakan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur Negara atau lembaga, alat kelengkapan Negara yang menajalankan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan Negara. (Di ambil pada hari rabu, tanggal 17/7/2014, jam 02.00 wita di http:sistempemerintahan-indonesia.blogspot. com/2013/04/definisi-pemerintahan.html) 2. Hakikat Birokrasi Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Perancis, bureau yang berarti kantor atau meja tulis, dan kata Yunani, kratein yang berarti mengatur. Mohamad Rozlan Dj. Tawa’a, 221409020, *Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si, **Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo Hal. 5

Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. Menurut Masu’ud (2009:1), birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara sitematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi. Menurut Rourke dalam Mas’ud (2009:2) birokrasi adalah system administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam system hirarchiyang jelas, dilaksanakan dengan aturan tertulis (written procedures), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orangorang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidannya. Menurut Sedarmayanti (2009:67), birokrasi merupakan sistem penyelengaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi yang di gambarkan dengan hierarki yang pejabatnya yang diangkat atau ditunjuk, garis tanggung jawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui dan berlaku. Dan birokrasi adalah organisasi yang memiliki jenjang, dan setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat, disertai aturan dan kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan harus diketahui oleh pemberi mandat. Pemberi mandat, pada sektor suwasta adalah pemegang saham, pada sektor publik/pemerintahan adalah pemerintah. Hal ini senada dengan pengertian birokrasi menurut Max Weber (Di ambil pada hari rabu,tanggal5/2/2014,jam02.00wita.http://sistempemerintahan indonesia.blogspot.com/birokrasi.html) birokrasi adalah sebuah istilah kolektif bagi untuk sebuah badan yang di dalamnya terdiri dari pejabat-pejabat atau sekumpulan yang pasti dan jelas tugas dan pekerjaannya serta pengaruhnya dapat di saksikan pada seluruh organisasi. Konsep birokrasi yang pertamakali yang dikemukakan Gournay ahli ekonomi, Mill dan Mosca, kemudian Weber, (dalam Sedarmayanti, 2009:69) yang menyatakan ciri birokrasi : 1. Pembagian tugas dan tata cara formal. 2. Sistem peraturan, ditetapkan terlebih dahulu untuk segala tugas yang dijalankan pegawai, untuk memastikan keseragaman pelaksanaan tugas dan menyesuaikan sebagai tugas. 3. Kewenangan tersebut berdasarkan hierarki, seperti bawahan di atasi atasan, hubungan kobordinat ditentukan aturan tertentu. 4. Tata cara impersonal, seorang pegawai melaksanakan tugasnya secara formal dan infersonal, berdasarkan aturan tertentu tanpa diikuti emosi/kegairahan.


5. Penentuan pegawai didasarkan kelayakan seseorang, dan tidak boleh dihentikan sewenang-wenag, dan kenaikan pangkat ditetapkan organisasi kinerja. Hal di atas relipan dengan regulasi pemerintah daerah kabupaten pohuwato pada peraturan Bupati Pohuwato Nomor 25 tahun 2013 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah kabupaten Pohuwato. Pada bab 2 kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat daerah kabupaten Pohuwato bagian kesatu kedudukan pasal 2 sekretariat daerah adalah unsure pelaksana pemerintahan di pimpin oleh seskretaris daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Bagian kedua sekertasis daerata mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kewajiban kebijakan pemerintahan dan mengkoorganisasikan penyelenggaraan pemerintah, administrasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada satuan kerja perangkat Daerah. Bagian ke tiga Fungsi pasal 4 sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada pasal 3 menyelenggarakan fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan lembaga teknis pemerintah daerah; b. Penyelenggaraan administrasi pemerintah; c. Pembinaan sumber daya aparatur, administrasi keuangan, srana dan prasarana pemerintah daerah; d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menurut Martini dalam bukunya birokrasi dan politik (2012:11-12), meskipun secara umum sudah ada penjelasan atau definisi tentang birokrasi, tapi dalam khasnya ilmu pengetahuan berbedaan dan pandangan sangat dihargai demikian juga dengan perbedaan pandangan dalam birokrasi. Ada beberapa tokoh atau ahli yang memegang birokrasi secara positif, ada juga secara negatif, tetap ada juga yang melihatnya secara netral (value free). 1. Makna Positif : birokrasi yang bermakna pasitif diartikan sebagai birokrasi legal rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta kerena kebutuhan akan adanya penghubung antara Negara dan masyarakat, untuk mengejawantahkan kebijakan-kebijakan Negara. Artinya dibutuhkan baik oleh Negara ataupun oleh rakyat. 2. Makna Negatif : birokrasi yang bermakna negative diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi (penyakit), organisasi tambun, Mohamad Rozlan Dj. Tawa’a, 221409020, *Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si, **Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo Hal. 7

boros, tidak efisien dan tidak efektif, korupsi, dan lain-lain. Birokrasi adalah alat penindas (penghisap) bagi kaum yang lemah (miskin) dan hanya membela kepentingan orang kaya. Artinya, birokrasi hanya menguntungkan kelompok orang kaya saja. 3. Makna Netral (Value Free) : birokrasi yang bermakna netral diartikan sebagai keseluruhan pejabat Negara pada cabang efektif atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. 3. Perilaku birokrasi Banyak ahli yang memberikan batasan mengenai perilaku. namun demikian, perilaku manusia pada dasarnya terbentuk setelah melewati keseluruhan dari aktivitas. Pendapat yang dikemukakan oleh Jersey dalam bukunya yang berjudul Perilaku Organisasi (1996:15), sebagai berikut: “Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Artinya, perilaku orang pada umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, tetapi tujuan tersebut tidak selamanya diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan. Dorongan yang memotivasi pola perilaku individu yang nyata dalam kadar tertentu berada pada alam sadar mereka”. Pendapat lain dari Ndraha dalam bukunya Budaya Organisasi (1997:33), sebagai berikut : “Perilaku adalah operasionalisasi dan Aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok dalam atau terhadap suatu (situasi dan kondisi) lingkungan (masyarakat, alam, teknologi, atau, organisasi), sementara sikap adalah operasionalisasi dan aktualisasi pendirian”. Dalam bukunya yang berjudul Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia (1989:70), Ndraha mengemukakan pendapatnya tentang perilaku birokrasi sebagai berikut: “Perilaku birokrasi merupakan interaksi antara individu dalam organisasi lingkungannya, karena perilaku birokrasi ditentukan oleh fungsi individu dalam lingkungan organisasi. Struktur organisasi pemerintah diwarnai oleh karakteristik, kapabilitas dan kapasitas individu atau aparat selaku abdi Negara atau pemerintah dan pelayan masyarakat yang secara hierarki sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Satuan utama perilaku adalah aktivitas, artinya semua perilaku merupakan serangkaian aktivitas. Hal ini seperti yang dikemukakan Ndraha dalam bukunya yang berjudul Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia (1989:63), sebagai berikut : “Perilaku yang rasional disebut aktivitas, dan aktivitas mempengaruhi, baik produktivitas maupun kualitas hidup manusia yang


bersangkutan”. Aktivitas pegawai inilah yang menjadi kajian perilaku birokrasi dalam penelitian ini. Menurut Davis, dalam bukunya yang sama Perilaku Organisasi(1996:5) “perilaku organisasi adalah telaah dan penerapan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi”. Perilaku organisasi adalah sarana manusia bagi keuntungan manusia. Perilaku organisasi dapat diterapkan secara luas dalam perilaku orang-orang disemua jenis organisasi, seperti bisnis, pemerintahan, kemasyarakatan, sekolah dan organisai jasa lainnya. Apapun organisasi itu, ada kebutuhan untuk memenuhi perilaku manusia, karenanya perilaku manusia dalam organisasi agaknya tidak dapat diduga karena timbul dari kebutuhan dan sistem nilai yang terkandung dalam diri manusia. Lebih lanjut, Ndraha dalam bukunya yang bejudul Budaya Organisasi(1996:34), sebagai berikut: “Studi tentang perilaku organisasi bermaksud mengidentifikasi cara pembentukan perilaku berorganisasi (organization behavior), yaitu perilaku yang berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban, kebebasan dan kewenangan dan tanggung jawab, baik pribadi maupun kelompok”. Dengan demikian, pada prinsipnya perilaku manusia tampak dalam berbagai dimensi. Jika aktivitasnya secara individu maka perilaku yang diperagakan adalah perilaku individu. Sebaliknya, jika seseorang tampil dan berada dalam kelompok maka perilaku yang diperagakan adalah perilaku kelompok. Jika seseorang hidup dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, maka perilaku yang diperagakan adalah perilaku sosial. Jika seseorang adalah anggota organisasi, maka perilaku yang diperagakan adalah perilaku organisasi. Perilaku adalah fase peragaan terakhir atau akibat dari suatu siklus aktivitas pemenuhan kebutuhan, kepentingan, motivasi dan sikap tertentu. 4. Indikator perilaku birokrasi Menurut Thoha dalam bukunya yang berjudul Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi (1995:138), perilaku birokrasi adalah: “pada hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya”. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai “patologi birokrasi” atau gejala penyimpangan birokrasi (dysfunction of bureaucracy). Kesulitan yang timbul bahwa secara teoritis tidaklah mudah membedakan dan menetapkan batas antara “perilaku” yang telah membudaya dengan perilaku menyimpang yang berulang-ulang atau berlangsung dalam waktu cukup lama.


Memang terdapat beberapa kekurangan/penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi kita. Hal inilah yang menyebabkan citra birokrasi di mata masyarakat manjadi kurang baik. Sedangkan Siagian dalam Hasan (2007:34), sebagai berikut: “Ada beberapa prinsip perilaku birokrasi yang mampu memperbaiki citra birokrasi di mata masyarakat: 1. Kesopanan: suatu perilaku yang berorientasi bukan pada kekuasaan atau rasa superior, tetapi bertindak sebagai abdi negara. 2. Keadilan: suatu perilaku yang tidak membeda-bedakan siapa yang sedang dihadapi. 3. Kepedulian: perilaku yang menampakan bahwa aparat peduli apa yang sedang dibutuhkan masyarakat yang akan datang. 4. Kedisiplianan: perilaku yang sesuai dengan peraturan yang dijalankan dengan tegas dan ketat. 5. Kepekaan: perilaku yang peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 6. Tanggung jawab: perilaku yang berkaitan erat dalam melaksanakan tugas sebagai implementasi dari pengabdian”. Dalam kaitanya dengan fenomena perilaku birokrasi maka kedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat (pegawai) yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan tangung jawab sosial. Perilaku manusia dalam organsasi sangat menentukan pencapaian hasil yang maksimal dalam rangka unutk mencapai tujuan organisasi. Dalam bukunya yang berjudul Perspektif Perilaku Birokrasi (2002:29), Thoha menjelaskan bahwa: “perilaku manusia adalah fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkunganya”. Perilaku seorang individu terbentuk melalui proses interaksi antara individu itu sendiri dengan lingkungannya. Setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri, dan karakteristik tersebut akan dibawanya ketika ia memasuki lingkungan tertentu. Karakteristik ini berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, kebutuhan, pengalaman dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan organisasi sebagai lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik tertentu, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem imbalan dan sistem pengendalian. Jika karakteristik individu (aparat) dan karakteristik organisasi (birokrasi) berinteraksi, maka terbentuklah perilaku individu (aparat) dalam organisasi (birokrasi).


“Bahwa sosok birokrasi di Indonesia masih menampilkan corak patrimonial, adalah merupakan benang sejarah yang perlu diperhatikan dengan seksama. Model birokrasi kerajaan dan warisan model kolonial cenderung persistent sampai sekarang ini, seperti word view birokrat yang seringkali memanifestasikan warisan budaya aristokratis, orientasi vertical (ke atas) yang lebih mendominasi referensi birokrat, loyalitas ritual yang seringkali bersifat pribadi, kesadaran prestise dan status yang masih kuat, budaya panutan yang sering membayangi partisipasi, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat, dan sebagainya”. Perilaku seperti itulah yang kemudian mengantarkan birokrasi menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Seperti halnya Santoso, Dwiyanto dalam bukunya yang berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia(2002:9), menganggap hal ini berkaitan erat dengan proses kesejarahan birokrasi di Indonesia, bahwa: “Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam sistem politik yang sentralistik maupun sistem politik yang demokratis sekalipun, seperti yang diterapkan di Negara-negara maju, keberadaan birokrasi sulit dijauhkan dari aktivitas-aktivitas dan kepentingan-kepentingan politik pemerintah”. Pendapat keduanya juga disepakati oleh Emmerson dalam Santoso dalam bukunya yang berjudul Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural (1997:3), yang beranggapan birokrasi dewasa ini belum dapat sama sekali melepaskan dari akar historisnya, yaitu: “The origin of Indonesia’s modern administrative elite can be traced back, past the colonial era, to the retinues of Javanese royalte; although its earlier aristocratic and Javanese image has been democratized to accord with bthe nation a civil service working in the public interest, the old legacy remain”(“asal muasal elit administrasi Indonesia modern dapat ditelusuri kebelakang, lewat zaman kolonial berlanjut kedinasti keluarga raja-raja Jawa; walaupun pada awalnya kesan aristokratik Jawa telah mengalami nasionalisme dan demokratisasi sejalan dengan gagasan pegawai sipil yang melayani


kepentingan publik, sisa-sisa peninggalan masa lampau tetap berlanjut”). Dengan demikian perilaku birokrasi di Indonesia mereflesikan percampuran atau perpaduan antara karakteristik birokrasi modern yang legal rasional, dengan karakteristik birokrasi yang berakar dalam sejarah. Karakteristik birokrasi di Indonesia mengantarkan perilaku birokrasi pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh budaya patrimonialisme dan patronclient, yang menguasai hubungan-hubungan antara birokrat maupun hubungan antara birokrat dengan komponen lain. Dalam konteks kontemporer Syukur dalam bukunya Budaya Birokrasi di Indonesia (1991:45), memandang bahwa: “Birokrasi pada masa Orde Baru menampilkan neo-patrimonialisme, yaitu sebuah rezim modern yang berbasiskan kewibawaan tradisional. Dalam rezim ini pemimpin eksekutif mempertahankan otoritas lewat ideologi dan hukum. Ia ditandai dengan pertukaran loyalitas aparatur birokrasi dengan imbalan material dari pengusaha, dan fenomena demikianlah sampai saat ini masih merambah politik formal dan sistem administrasi pemerintahan. Hal ini merupakan menifestasi dari hubungan patron-client dalam wujudnya yang lebih modern”. Jadi konsep neo-patrimonialisme memiliki atribut yang bersifat modern dan rasional dalam bentuk institusi birokrasi, tetap juga memperlihatkan atribut yang patrimonial tertanam dalam bentuk pola perilaku. Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya perilaku negatif seperti korupsi, dengan adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat. Seperti yang diungkapkan oleh Mas’oed dalam buku yang berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia(2002:30), yaitu: “Akar kultural pada masyarakat Indonesia yang nepotis juga memberikan dorongan bagi terjadinya tindak korupsi. Secara struktural, perilaku negatif juga dapat diakibatkan oleh adanya faktor dominannya posisi birokrasi pemerintah dalam penguasaan sebagian besar informasi kebijakan dan pengaturan kegiatan ekonomi” Hal ini di dukung oleh pendapat Islamy dalam Mas’ud Said (2010:55), yang mengemukakan bahwa “kesejahteraan pegawai yang kurang adil menyebabkan pengawai kurang mempunyai motivasi kerja sehingga memicu perilaku korup”


Substansi dari persoalan perilaku birokrasi yang korup pada dasarnya merupakan bagian dari bentuk feodalisme yang terus dipelihara oleh sistem birokrasi. Hal ini menciptakan kehidupan birokrasi yang kental dengan upaya kooptasi penguasa negara terhadap institusi birokrasi. Apalagi dominasi negara mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat, yang kemudian menjadikan birokrasi menguasai sebagian besar informasi kebijakan untuk mempengaruhi opini publik. Metode Penelitian Dalam penelitian ini metode yang akan dilakukan melalui metode kualitatif. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini yaitu perilaku birokrasi, dan yang menjadi studi kasusnya yaitu di Kantor Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Pohuwato). Pembahasan 1. Perilaku Birokrasi Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu dimulai dari tanggal 20 Oktober 2014 dan selesai pada tanggal 15 Desember 2014. Peneliti mendapatkan bahwa perilaku birokrasi di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato masih belum sesuai dengan ekspektasi dari penulis. hal ini dapat dilihat dari enam indikator rujukan dalam penelitian ini. Yaitu yang pertama kesepoanan, jika dilihat dari segi kesopanan, mencakup perilaku dalam rangka menerima tamu dan standar oprasional pelayanan. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa kurang maksimalnya penerimaan tamu yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato, hal ini dikarenakan belum ada standar operasional pelayanan (SOP) di pront office. Namun hal ini menurut kabag humas sekretariat daerah kabupaten pohuwato dikarenakan terjadinya mutasi atau rolling jabatan. Selanjutnya indikator kedua yaitu keadilan, segi keadilan di sekretariat daerah kabupaten pohuwato ketika ada yang mengurus sesuatu ataupun ada kepentingan bertemu dengan pejabat yang ada disekretariat daerah entah itu dari kalangan masyarakat biasa, pengusaha, politisi, bahkan pejabat yang datang dan mengurus sesuatu di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato dilayani dengan cukup baik. Pada indikator ketiga yaitu kepedulian, dari segi kepedulian birokrasi yang ada disekretariat daerah Kabupaten Pohuwato sudah mulai baik walaupun ada beberapa perilaku birokrasi yang masih bersipat superior. Pada indikator ke empat yaitu kedisiplinan, di sekretariat daerah sudah cukup baik, akan tapi masih ada kulturasinya karena ini berkaitan dengan perilaku birokrasi itu sendiri, sehingga pada titik-titik tertentu kadang turun tetapi lebih banyak grafiknya naik. Pada indikator ke lima yaitu kepekaan, dari segi kepekaan Mohamad Rozlan Dj. Tawa’a, 221409020, *Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si, **Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo Hal. 13

birokrasi itu hanya saja berada pada tupoksi mereka terkadang kepekaan birokrasi itu sudah ada namun untuk mengambil keputusan selalu menunggu perintah dari unsur pimpinan. Dan indikator terakhir yaitu tanggung jawab, perilaku birokrasi di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato dari segi tanggung jawab yang berkaitan erat dalam melaksanakan tugas sebagai implementasi dari pengabdian setelah di amati bahwa birokrasi yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato itu mereka bertanggung jawab atas tupoksi mereka serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar oprasinal pelayanan sesuai dengan bagian-bagian yang ada di sekretariat daeraah Kabupaten Pohuwato. 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Birokrasi Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato yaitu : Pertama yaitu kualifikasi pendidikan pegawai, rata-rata dari staf pegawai masih belum berkualifikasi sarjana. Sehingganya ada sebagian pegawai masih kurang paham dengan pemberian tugas yang diberikan oleh atasan, hal ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua perilaku / sikap masing-masing individu, pada hakikatnya masih ada segelintir birokrasi yang belum paham atau sadar akan tugas dang fungsi sebagai abdi dan pelayan masyarakat; dan yang terakhir yaitu faktor ekonomi atau kesejahteraan, faktor ekonomi adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku birokrat selain faktor-faktor yang telah disebutkan. Sehingga para birokrat sudah tidak terlalu memilirkan tugas pokoknya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Islamy dalam Said (2010:55), yang mengemukakan bahwa “Kesejahteraan pegawai yang kurang adil menyebabkan pengawai kurang mempunyai motivasi kerja sehingga memicu perilaku korup” serta beberapa hasil wawancara peneliti dengan birokrat yang ada di lingkungan sekretariat kabupaten pohuwato, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pohuwato.” 3. Upaya memperbaiki Perilaku Birokrasi Dalam upaya melakukan perbaikan pada perilaku birokrasi kearah yang lebih baik, ada beberapa hal yang dilaksanakan yaitu 1) birokrat dituntut melanjutkan pendidikan. Dituntut kepada para birokrasi untuk melanjutkan studi setinggi-tingginya serta dpat menguasai IT, minimal dapat mengoperasikan PC dengan baik; 2) Pelaksanaan Diklat, salah satu bentuk mempersiapkan para birokrat kearah lebih baik yaitu dengan melaksanakan beberapa diklat yang membahas tentang masalah kedisiplinan, ketaatan serta hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku birokrat kearah yang lebih baik; dan 3) Pemberian Sangsi, pemberian sanggsi kepada para birokrat, sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato, Mohamad Rozlan Dj. Tawa’a, 221409020, *Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si, **Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo Hal. 14

diterapkan berjenjang seperti 1) teguran lisan; 2) teguran secara tertulis; 3) tegurun ringan dan teguran berat. Adapun bentuk teguran ringan dan berat yaitu pemotongan TKD sampai pemecatan. Simpulan Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut : 1) Perilaku birokrasi pada sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato di pandang dari indikator penelitian yaitu yang pertama kesopanan, peneliti menemukan bahwa kurang maksimalnya penerimaan tamu yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato, kedua keadilan, segi keadilan di sekretariat daerah kabupaten pohuwato sudah dapat dikatakan cukup baik. Ketiga kepedulian, sudah mulai membaik walaupun ada beberapa perilaku birokrasi yang masih bersipat superior. Keempat yaitu kedisiplinan, di sekretariat daerah sudah cukup baik, akan tapi masih ada kulturasinya karena ini berkaitan dengan perilaku birokrasi itu sendiri. Kelima kepekaan, dari segi kepekaan birokrasi itu hanya saja berada pada tupoksi mereka terkadang kepekaan birokrasi itu sudah ada namun untuk mengambil keputusan selalu menunggu perintah dari unsur pimpinan. Dan yang terakhir tanggung jawab, perilaku birokrasi di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato dari segi tanggung jawab yang berkaitan erat dalam melaksanakan tugas sebagai implementasi dari pengabdian setelah di amati bahwa birokrasi yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato itu mereka bertanggung jawab atas tupoksi mereka serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar oprasinal pelayanan sesuai dengan bagian-bagian yang ada. 2) Dalam menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan guna melayani masyarakat, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato yaitu a) kualifikasi pendidikan pegawai; b) perilaku / sikap; dan c) ekonomi. 3) Dalam upaya melakukan perbaikan pada perilaku birokrasi kearah yang lebih baik, ada beberapa hal yang dilaksanakan yaitu 1) birokrat dituntut melanjutkan pendidikan; 2) Pelaksanaan Diklat; dan 3) Pemberian Sangsi Saran Berangkat dari kesimpulan di atas peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut : i. Harus ada upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia aparatur seperti memberikan dorongan secara moril dan materil kepada birokrasi untuk meningkatkan pendidikannya yang belum sarjana di dorong menjadi sarjana, yang sudah S1 di dorong agar bisa kuliah lagi


menjadi S2 sesuai dengan basik yang di miliki dan yang sudah S2 di dorong untuk melanjutkan ke S3 lagi. ii. Untuk meningkatkan kesadaran aparatur/pegawai agar sadar atas eksistensi mereka sebagai abdi Negara pemerintah daerah harus meningkatkan pembinaan-pembinaan dan selalu mengadakan kegiatan ekstra untuk semua tanpa terkecuali seperti mutivasi berprestasi bagi aparatur/pegawai. Agar tercipta pengai yang lebih handal sadar atas eksistensi mereka. iii. Harus ada peningkatan tunjagan kerja daerah (TKD) agar mingkatkan semangat kerja aparatur/pegawai. DAFTAR PUSTAKA ABDULLAH, SYUKUR. 1991 . BUDAYA BIROKRASI INDONESIA. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafika Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Hasan. 2007. Pengaruh Perilaku Pemimpin dan Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada Apartemen Sejahtera di Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Gordon, Judith R., Organizational Behavior : A Diagnostic Approach, New Jersey : Prentice Hall Inc., 1996 Mas’ud, Said. 2009. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press Ndraha, Talizidulu. 1997. Budaya Organisasi. Bandung: Rineka Cipta Ndraha, Taliziduhu. 1989. Konsep administrasi dan administrasi di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara Martini. Rina . 2012. Birokrasi dan Politik. Cetakan I. Semarang :UPT UNDIP Press. Peraturan bersama Mentri Agama dan Mentri dalam negeri. 2006. Nomor 8 dan nomor 9. Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan umat beragama dan pendirian rumah ibadat Pemda Kab. Pohuwato. 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kabupaten Puhuwato Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2013 kode etik pegawai negeri sipil dilingkungan daerah kabupaten pohuwato


Santoso, Priyo Budi. 1993. Birokrasi pemerintah orde baru : perspektif kultural dan struktural. Jakarta : Raja Grafindo Persada Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: PT. Rafika Aditama Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jatinanggor: Rafika Aditama Thoha, Miftah. 1995. Birokrasi Indonesia dalam Era Reformasi. Bogor : Pusdiklat Pegawai Depdikbud Thoha, Miftah. 2002. Perspektif perilaku birokrasi : Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II. Jakarta : RajaGrafindo Persada Thoha, Miftah. 2012. Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media http:sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/04/definisi.pemerintahan. html http://sistempemerintahan indonesia.blogspot.com/birokrasi.html http://sistempemerintahan indonesia.blogspot.com/birokrasi.html


Mohamad Rozlan Dj. Tawa a, , *Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si, **Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si, Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Recommend Documents