MODUL KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

MODUL KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

PUSDIKLAT APARATUR BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat Nya, kami dapat menyelesaikan Kurikulum dan Modul Pembekalan Kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Orientasi Organisasi dalam rangka Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Kurikulum dan modul ini disusun untuk dijadikan acuan dalam memberikan pembekalan pengetahuan kepada para CPNS, sehingga sebelum melaksanakan praktik kerja, yang bersangkutan mengetahui organisasi Kementerian Kesehatan secara utuh. Materi dalam kurikulum ini merupakan materi minimal yang harus disampaikan, namun apabila diperlukan, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi. Demi kelancaran pelaksanaan pembekalan kompetensi CPNS, telah disusun 7 (tujuh) modul yang merupakan paket dari kurikulum tersebut, dengan judul: 1. Modul Kedudukan dan struktur organisasi 2. Modul Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Organisasi 3. Modul Tujuan Dan Nilai-Nilai/Prinsip-Prinsip Organisasi 4. Modul Strategi dan Kebijakan bidang tugas instansi 5. Modul Indikator Kinerja Organisasi 6. Modul Standar Operating Procedures (SOP) 7. Modul Penulisan Kertas Kerja Kurikulum ini disusun atas kerjasama antara Lembaga Administasi Negara (LAN), Biro Kepegawaian, dan perwakilan dari masing-masing eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

i

Oleh karena itu kami mengucapkan penghargaan atas kontribusi yang diberikan dan kesungguhannya dalam menyelesaikan kurikulum ini. Harapan kami kurikulum dan modul ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

ii

Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI............................................................................

iii

A. Deskripsi Singkat.............................................................

1

B. Tujuan Pembelajaran.......................................................

2

C. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan.......................

3

D. Metode.............................................................................

3

E. Alat Bantu dan Media.......................................................

3

F. Langkah-Langkah Pembelajaran.....................................

4

G. Bahan Pembelajaran........................................................

8

Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan...................

8

Pokok Bahasan 1 Peran dan Tanggungjawab Kementerian Kesehatan......

8

Pokok Bahasan 2 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan...................

11

Pokok Bahasan 3 Peran, tugas dan tanggungjawab CPNS serta struktur organisasi di tempat kerja/penugasan CPNS...............

62

Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

iii

MODUL MI. 1 KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Dekripsi Singkat Pembangunan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 (H) ayat 1 dan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan salah satu hak dasar masyarakat, yaitu hak atas pelayanan kesehatan yang merupakan tanggungjawab negara. Negara bertanggungjawab untuk mengatur dan memastikan bahwa hak untuk hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat dipenuhi termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Tujuan dari pembentukan organisasi kementerian adalah untuk membantu tugas-tugas Presiden menyelenggarakan urusan tertentu dalam kelancaran penyelenggaraan negara. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara adalah Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden. Seiring dengan arah perkembangan organisasi pemerintahan termasuk organisasi Kementerian Kesehatan telah beberapa kali mengalami perubahan organisasi. Perubahan kedudukan dan struktur organisasi ini mengarah pada organisasi yang Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

1

semakin ramping dalam struktur dan akan tetapi kaya fungsi, yang diikuti dengan menyiapkan PNS yang merupakan unsur utama sumber daya aparatur negara, mempunyai peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi, yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Modul orientasi organisasi CPNS Kementerian Kesehatan ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.

B. Tujuan Pembelajaran 1. Tujuan Pembelajaran Umum: Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami tentang kedudukan, struktur organisasi dan mampu beradaptasi dengan organisasi Kementerian Kesehatan. 2. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mempelajari materi ini peserta mampu: a. Menjelaskan tentang peran dan tanggungjawab organisasi b. Menjelaskan struktur organisasi Kementerian Kesehatan c. Menjelaskan peran, tugas dan tanggungjawab CPNS serta struktur organisasi di tempat kerja/penugasan.

2


C. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Peran dan tanggungjawab Kementerian Kesehatan 2. Struktur organisasi Kementerian Kesehatan 3. Peran, tugas dan tanggungjawab CPNS serta struktur organisasi di tempat kerja/penugasan CPNS

D. Metode Metode orientasi ini menggunakan cara pembelajaran bagi orang dewasa (andragogi), serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang menggambarkan: 1. Kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta 2. Interaktif antara peserta dengan fasilitator dan antar peserta 3. Suasana belajar orang dewasa yang menyenangkan, dinamis dan fleksibel. Dalam orientasi ini, metode dan teknik pembelajaran yang digunakan mencakup: 1. Ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab (CTJ) 2. Tugas baca

E. Alat Bantu dan Media - Slide - Komputer - LCD - Kertas Kerja/Lembar Kerja


3

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Sesi 1: Penjelasan tentang Peran dan Tanggungjawab Kementerian Kesehatan Pada sesi ini akan mempelajari dan disampaikan terkait peran dan tanggungjawab Kementerian Kesehatan oleh fasilitator dengan menggunakan lembar kerja masing-masing. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: Kegiatan Fasilitator: 1. Memperkenalkan diri dan menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan peserta untuk menerima materi; 2. Menyampaikan agenda pembelajaran; 3. Menyampaikan tujuan pembelajaran bahwa di akhir sesi peserta mampu memahami peran dan tanggungjawab Kementerian Kesehatan; 4. Menyampaikan pokok bahasan Sesi 1 dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta tentang peran dan tanggungjawab Kementerian Kesehatan serta manfaat pembelajaran; 5. Meminta peserta untuk masing-masing memberikan jawaban dengan menggunakan lembar kerja yang disediakan; 6. Bersama dengan peserta mencocokan jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Menanyakan harapan peserta yang ingin diperoleh dari proses pembelajaran; 8. Meminta Peserta untuk membuat komitmen bila perlu ditempel di kelas/tempat penugasan/orientasi (Fakta Integritas CPNS).

4


Kegiatan Peserta: 1. Menyepakati agenda disampaikan fasilitator;

pembelajaran

2. Menjadikan tujuan pembelajaran fasilitator sebagai acuan;

yang

yang

telah

disampaikan

3. Memberikan jawaban atas pertanyaan Fasilitator dengan menggunakan lembar kerja yang tersedia; 4. Bersama dengan Fasilitator mencocokan jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menyampaikan harapan yang akan diperoleh dari dalam sesi pembelajaran dan menandatangani komitmen yang dibuat serta ditempel di kelas/tempat penugasan/orientasi.

Sesi 2: Penjelasan tentang Kementerian Kesehatan

Struktur

Organisasi

Pada sesi 2 ini akan mempelajari dan disampaikan Struktur Organisasi, Jumlah Unit Kerja Setingkat Eselon I, II, di Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis setingat Eselon II dan III, Nama Jabatan yang melekat di Eselon I, II, dan UPT.

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: Kegiatan Fasilitator: 1. Memperkenalkan diri dan menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan peserta untuk menerima materi; 2. Menyampaikan pokok bahasan Sesi 2 dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta tentang struktur organisasi Kementerian Kesehatan, Jumlah Unit Kerja setingkat Eselan I, II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon II dan III serta Nama Jabatan yang melekat di Eselon I, II dan UPT;


5

3. Meminta peserta untuk masing-masing memberikan jawaban dengan menggunakan lembar kerja yang disediakan; 4. Bersama dengan peserta mencocokan jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kegiatan Peserta: 1. Memberikan jawaban atas pertanyaan Fasilitator dengan menggunakan lembar kerja yang tersedia; 2. Bersama dengan Fasilitator mencocokan jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sesi 3 :

Penjelasan Peran, tugas dan tanggungjawab CPNS di Tempat Kerja/Penugasan

Pada sesi 3 ini akan mempelajari peran, tugas dan tanggungjawab CPNS di tempat kerja/penugasan, serta akan disampaikan struktur organisasi di tempat kerja, nama-nama Jabatan dan jumlah Pejabat Eselon I/II/III/IV/V di tempat kerja/penugasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: Kegiatan Fasilitator: 1. Memperkenalkan diri dan menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan peserta untuk menerima materi; 2. Menyampaikan pokok bahasan Sesi 3 dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta tentang peran, tugas, dan tanggungjawab CPNS di tempat kerja/penugasan serta struktur organisasi, nama-nama Jabatan dan jumlah Pejabat Eselon I/II/III/IV/V di tempat kerja/penugasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

6


3. Meminta peserta untuk masing-masing memberikan jawaban dengan menggunakan lembar kerja yang disediakan; 4. Bersama dengan peserta mencocokan jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kegiatan Peserta: 1. Memberikan jawaban atas pertanyaan Fasilitator dengan menggunakan lembar kerja yang tersedia; 2. Bersama dengan Fasilitator mencocokan jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


7

G. Bahan Pembelajaran

POKOK BAHASAN 1: PERAN DAN TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN KESEHATAN Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pembangunan Kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 yang secara bertahap kondisi pembangunan kesehatan diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta menurunya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, arah pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional karena kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan secara terus menerus dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, pembiayaan kesehatan, sumber daya

8


manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, manajemen dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta konstribusi positif tersebut ”wawasan kesehatan” perlu dijadikan sebagai asas pokok program pembangunan nasional, dalam pelaksanaannya seluruh unsur atau subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional berwawasan kesehatan yang diejawantahkan dalam bentuk program-program RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan. Disisi lain keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan peran aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan tersebut. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri, melakukan upaya pro-aktif tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif.


9

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggungjawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggungjawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dapat bersinergis secara dinamis dengan berbagai sistem nasional lainnya seperti: Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Perekonomian Nasional, Sistem Ketahanan Pangan Nasional, Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional, Sistem Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nasional serta sistem-sistem nasional lainnya. Dengan demikian bahwa peran dan tanggung jawab suatu Kementerian/Lembaga Negara sudah melekat pada tugas pokok dan fungsinya.

10


POKOK BAHASAN 2: STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, maka Kementerian Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dengan susunan organisasi: 1. Wakil Menteri 2. Sekretaris Jenderal 3. Inspektur Jenderal 4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan 5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 6. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 7. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 9. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi 10. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat 11. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan 12. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi 13. Staf Ahli Bidang Mediko Legal, Pusat Data dan Informasi 14. Pusat Kerja Sama Luar Negeri 15. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 16. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, 17. Pusat Komunikasi Publik 18. Pusat Promosi Kesehatan 19. Pusat Intelegensia Kesehatan dan Pusat Kesehatan Haji.


11

Adapun struktur organisasi Kementerian Kesehatan sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:

12


Kementerian Kesehatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 1. Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal membawahi 14 setingkat eselon II, yang terdiri dari 5 (lima) Biro, 8 (delapan) Pusat dan 1 (satu) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia yaitu: a. Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Perencanaan dan Anggaran membawahi 4 eselon III yaitu: 1) Bagian Perencanaan Program;

Strategis,

Kebijakan,

dan

Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan; b) Subbagian Program Pembangunan Kesehatan; dan c) Subbagian Tata Usaha Biro. 2) Bagian APBN I ; Bagian APBN I membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Anggaran; dan c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 3) Bagian APBN II ; Bagian APBN II membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Anggaran; dan c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 4) Bagian APBN III ; Bagian APBN III membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Anggaran; dan Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

13

c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, dan d) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Biro Kepegawaian; Biro Kepegawaian membawahi 4 eselon III yaitu: 1) Bagian Pengadaan Pegawai; Bagian Pengadaan Pegawai membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai; b) Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan c) Subbagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Penugasan Khusus. 2) Bagian Mutasi Pegawai; Bagian Mutasi Pegawai membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Kenaikan Pangkat; b) Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian; dan c) Subbagian Informasi dan Tata Naskah. 3) Bagian Pengembangan Pegawai; Bagian Pengembangan Pegawai membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Penilaian dan Pengembangan Karier; b) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan c) Subbagian Administrasi Tenaga Strategis. 4) Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai; Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Peraturan Kepegawaian;

14


b) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan c) Subbagian Tata Usaha Biro. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; Biro Keuangan dan Barang Milik Negara membawahi 4 eselon III yaitu: 1) Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan; Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; b) Subbagian Perbendaharaan; dan c) Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. 2) Bagian Penyusunan Laporan Keuangan; Bagian Penyusunan Laporan Keuangan membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan I; b) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan II; dan c) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan III. 3) Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan; Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Pengadaan; b) Subbagian Penyimpanan; dan c) Subbagian Tata Usaha Biro. 4) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

15

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; b) Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan c) Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Biro Hukum dan Organisasi; Biro Hukum dan Organisasi membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu: 1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan; Bagian Peraturan Perundang-Undangan membawahi 3 eselon IV: a) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I; b) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II; dan c) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III. 2) Bagian Pelayanan Hukum; Bagian Pelayanan Hukum membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Pertimbangan Hukum; b) Subbagian Bantuan Hukum; dan c) Subbagian Penyusunan Perjanjian 3) Bagian Kelembagaan; Bagian Kelembagaan membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Penataan Kelembagaan; b) Subbagian Analisis Jabatan; dan c) Subbagian Tata Usaha Biro. 4) Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja; Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja membawahi 3 eselon IV yaitu:

16


a) Subbagian Tata Laksana; b) Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik; dan c) Subbagian Fasilitasi Sistem dan Prosedur Desentralisasi Kesehatan. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Biro Umum. Biro Umum terdiri membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu: 1) Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli; b) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan c) Subbagian Protokol. 2) Bagian Tata Usaha Kementerian ; Bagian Tata Usaha Kementerian membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat; b) Subbagian Kearsipan; dan c) Subbagian Tata Usaha Biro 3) Bagian Rumah Tangga; Bagian Rumah Tangga membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Urusan Dalam; b) Subbagian Pemeliharaan; dan c) Subbagian Pengamanan. 4) Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal; Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal membawahi 3 eselon IV yaitu: Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

17

a) Subbagian Keuangan; b) Subbagian Gaji; dan c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

f.

Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu: 1) Bagian Tata Usaha; Bagian Tata Usaha membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program dan Evaluasi; b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 2) Bidang Statistik Kesehatan; Bidang Statistik Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan; dan b) Subbidang Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan. 3) Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi; Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Analisis Data Kesehatan; dan b) Subbidang Diseminasi Informasi. 4) Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data; Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data membawahi 2 eselon IV yaitu:

18


a) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan b) Subbidang Bank Data. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Pusat Kerjasama Luar Negeri Pusat Kerjasama Luar Negeri membawahi 3 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu: 1) Bagian Tata Usaha; Bagian Tata Usaha membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Administrasi Hubungan Luar Negeri; b) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan c) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum 2) Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral; Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral; dan b) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Multilateral. 3) Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional; Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional I; dan b) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional II. 4) Kelompok Jabatan Fungsional. h. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu: 1) Bagian Tata Usaha; Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

19

Bagian Tata Usaha membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program dan Evaluasi; b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 2) Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan; Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Pencegahan dan Mitigasi; dan b) Subbidang Kesiapsiagaan. 3) Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan; Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Tanggap Darurat; dan b) Subbidang Pemulihan. 4) Bidang Pemantauan dan Informasi; Bidang Pemantauan dan Informasi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Pemantauan; dan b) Subbidang Informasi. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

i.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu:

1) Bagian Tata Usaha; Bagian Tata Usaha membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program dan Anggaran;

20


b) Subbagian Sistem Informasi, Monitoring, dan Evaluasi; dan c) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

2) Bidang Pembiayaan Kesehatan; Bidang Pembiayaan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Pengembangan Perhitungan Biaya Kesehatan; dan b) Subbidang Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan. 3) Bidang Jaminan Kesehatan; Bidang Jaminan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Jaminan Kesehatan Penerima Upah dan Sukarela; dan b) Subbidang Jaminan Kesehatan Non Penerima Upah. 4) Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan; Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Kendali Mutu; dan b) Subbidang Pengembangan Jaringan. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

j.

Pusat Komunikasi Publik Pusat Komunikasi Publik membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu: 1) Bagian Tata Usaha; Bagian Tata Usaha membawahi 3 eselon IV yaitu:


21

a) Subbagian Program dan Evaluasi; b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

2) Bidang Media Massa dan Opini Publik; Bidang Media Massa dan Opini Publik membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Media Massa; dan b) Subbidang Opini Publik. 3) Bidang Pelayanan Informasi Publik; Bidang Pelayanan Informasi Publik membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Publikasi dan Layanan Informasi; dan b) Subbidang Perpustakaan dan Dokumentasi. 4) Bidang Hubungan Antar Lembaga; Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Hubungan Kementerian dan Lembaga; dan b) Subbidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

k. Pusat Promosi Kesehatan Pusat Promosi Kesehatan membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu: 1) Bagian Tata Usaha; Bagian Tata Usaha membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program dan Evaluasi; b) Subbagian Keuangan; dan

22


c) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 2) Bidang Advokasi dan Kemitraan; Bidang Advokasi dan Kemitraan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Advokasi; dan b) Subbidang Kemitraan. 3) Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat; Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat; dan b) Subbidang Peran Serta Masyarakat. 4) Bidang Metode dan Teknologi Masyarakat dan Promosi Kesehatan;

Pemberdayaan

Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Pengembangan Metode; dan b) Subbidang Pengembangan Teknologi. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

l.

Pusat Inteligensia Kesehatan Pusat Intelegenasia Kesehatan membawahi 3 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu: 1) Bagian Tata Usaha; Bagian Tata Usaha membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program dan Anggaran; dan b) Subbagian Keuangan dan Umum.


23

2) Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan; Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Inteligensia Anak;dan b) Subbidang Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia. 3) Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan; Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Inteligensia Anak;dan b) Subbidang Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia. 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Pusat Kesehatan Haji Pusat Kesehatan Haji membawahi 2 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji; Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Pelayanan Kesehatan Haji; dan b) Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Haji. 2) Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji; Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Peningkatan Kesehatan Haji; dan

24


b) Subbidang Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji. 3) Subbagian Tata Usaha; 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan membawahi 6 eselon II yaitu: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; Sekretariat DIrektorat Jenderal membawahi 5 eselon III yaitu: 1) Bagian Program dan Informasi; Bagian Program dan Informasi membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program; b) Subbagian Data dan Informasi; dan c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 2) Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Hukum; b) Subbagian Organisasi; dan c) Subbagian Hubungan Masyarakat. 3) Bagian Keuangan; Bagian keuangan membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Anggaran; b) Subbagian Perbendaharaan; dan c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.


25

4) Bagian Kepegawaian dan Umum; Bagian Kepegawaian dan Umum membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Kepegawaian; b) Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan c) Subbagian Rumah Tangga. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar; Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar membawahi 5 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar; Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Dasar

2) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut; Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga; Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

26


4) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah; Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 5) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan; Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 6) Subbagian Tata Usaha; 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan; Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan membawahi 5 eselon II, Subbagian Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Publik; Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Publik membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 2) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Privat; Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

27

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Privat membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain; Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 4) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan; Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 5) Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain; Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Evaluasi. 6) Subbagian Tata Usaha; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

28


d. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik; Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik membawahi 5 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar; Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 2) Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum; Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus; Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 4) Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan; Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 5) Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik; Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

29

b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 6) Subbagian Tata Usaha; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan; Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan membawahi 5 eselon III, SUbbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi Imunologi; Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi Imunologi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

dan dan

2) Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi; Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi; Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 4) Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan; Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

30


5) Subdirektorat Bina Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Subdirektorat Bina Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 6) Subbagian Tata Usaha; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

f.

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa membawahi 5 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 2) Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasililitas Pelayanan Kesehatan; Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasililitas Pelayanan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa; Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.


31

4) Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Rokok, dan alkohol; Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Rokok, dan alkohol membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 5) Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko; Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

6) Subbagian Tata Usaha; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi 6 eselon II yaitu: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; Sekretariat Direktorat Jenderal membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bagian Program dan Informasi; Bagian Program dan Informasi membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program; b) Subbagian Data dan Informasi; dan

32


c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 2) Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Hukum; b) Subbagian Organisasi; dan c) Subbagian Hubungan Masyarakat. 3) Bagian Keuangan; Bagian Keuangan membawahi 3 eselon IV yaitu: a) pengelolaan anggaran; b) penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan c) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi. 4) Bagian Kepegawaian dan Umum; Bagian Kepegawaian dan Umum membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Kepegawaian; b) Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan c) Subbagian Rumah Tangga. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra; Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra membawahi 4 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB); Subdirektorat Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

33

2) Subdirektorat Imunisasi; Subdirektorat Imunisasi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 4) Subdirektorat Kesehatan Matra; Subdirektorat Kesehatan Matra membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 5) Subbagian Tata Usaha; 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung membawahi 5 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis; Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

34


2) Subdirektorat Pengendalian Acquired Immune Deficiency dan Syndrome (AIDS) dan Penyakit Menular Seksual Subdirektorat Pengendalian Acquired Immune Deficiency dan Penyakit Menular Seksual membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut; Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 4) Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan; Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 5) Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia; Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 6) Subbagian Tata Usaha; 7) Kelompok Jabatan Fungsional.


35

d. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang membawahi 5 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Pengendalian Malaria; Subdirektorat Pengendalian Malaria membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 2) Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis; Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Pengendalian Zoonosis; Subdirektorat Pengendalian Zoonosis membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 4) Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan; Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 5) Subdirektorat Pengendalian Vektor; Subdirektorat Pengendalian Vektor eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

membawahi

2

6) Subbagian Tata Usaha; 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

36


e. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular membawahi 5 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah; Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 2) Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik; Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker; Subdirektorat Pengendalian Penyakit membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Kanker

4) Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis Degeneratif; Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis Degeneratif membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

dan dan

5) Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan; Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan membawahi 2 eselon IV yaitu: Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

37

a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 6) Subbagian Tata Usaha 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

f.

Direktorat Penyehatan Lingkungan. Direktorat Penyehatan Lingkungan membawahi 5 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar; Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 2) Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan TempatTempat Umum; Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan TempatTempat Umum membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Penyehatan Kawasan Darurat; Subdirektorat Penyehatan Kawasan Darurat membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

dan

Sanitasi

dan

Sanitasi

4) Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan; Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

38


5) Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi; Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 6) Subbagian Tata Usaha; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak membawahi 6 eselon II yaitu: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; Sekretariat Direktorat Jenderal membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bagian Program dan Informasi; Bagian Program dan Informasi membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program; b) Subbagian Data dan Informasi; dan c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 2) Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Hukum; b) Subbagian Organisasi; dan c) Subbagian Hubungan Masyarakat. 3) Bagian Keuangan; Bagian Keuangan membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Anggaran; Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

39

b) Subbagian Perbendaharaan; dan c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi. 4) Bagian Kepegawaian dan Umum; Bagian Kepegawaian dan Umum membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Kepegawaian; b) Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan c) Subbagian Rumah Tangga 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Direktorat Bina Gizi; Direktorat Bina Gizi membawahi 5 eselon III, Subbagian tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Bina Gizi Makro; Subdirektorat Bina Gizi Makro membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 2) Subdirektorat Bina Gizi Mikro; Subdirektorat Bina Gizi Mikro membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Bina Gizi Klinik; Subdirektorat Bina Gizi Klinik membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 4) Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan; Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan membawahi 2 eselon IV yaitu:

40


a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 5) Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi; Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 6) Subbagian Tata Usaha; 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu; Direktorat Bina Kesehatan Ibu membawahi 5 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil; Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 2) Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas; Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi; Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.


41

4) Subdirektorat Bina Keluarga Berencana; Subdirektorat Bina Keluarga Berencana membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 5) Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi; Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 6) Subbagian Tata Usaha; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Direktorat Bina Kesehatan Anak; Direktorat Bina Kesehatan Anak membawahi 5 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi; Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Bayi

2) Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah; Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko;

42


Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 4) Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja; Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 5) Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak; Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 6) Subbagian Tata Usaha; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer; Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer membawahi 4 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan; Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.


43

2) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan; Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif Dan Komplementer; Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif Dan Komplementer membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 4) Subdirektorat Bina Penapisan Dan Kemitraan; Subdirektorat Bina Penapisan Dan Kemitraan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 5) Subbagian Tata Usaha; 6) Kelompok Jabatan Fungsional. f.

Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga membawahi 5 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja; Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Kerja

2) Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja; Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja membawahi 2 eselon IV yaitu:

44


a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 3) Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja; Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 4) Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja; Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Kerja

5) Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga; Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi; dan b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi. 6) Sub Bagian Tata Usaha; 7) Kelompok Jabatan Fungsional. 5. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan membawahi 5 eselon II yaitu: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; Sekretariat Direktorat Jenderal membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bagian Program dan Informasi; Bagian Program dan Informasi membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program; b) Subbagian Data dan Informasi; dan c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

45

2) Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Hukum; b) Subbagian Organisasi; dan c) Subbagian Hubungan Masyarakat. 3) Bagian Keuangan; Bagian Keuangan membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Anggaran; b) Subbagian Perbendaharaan; dan c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi. 4) Bagian Kepegawaian dan Umum; Bagian Kepegawaian dan Umum membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Kepegawaian; b) Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan c) Subbagian Rumah Tangga. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan membawahi 4 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat; Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Analisis Harga Obat; dan b) Seksi Standardisasi Harga Obat . 2) Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

46


Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; dan b) Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan . 3) Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; dan b) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 4) Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; dan b) Seksi Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 5) Subbagian Tata Usaha; dan 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian; Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian membawahi 4 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:


47

1) Subdirektorat Standardisasi; Subdirektorat Standardisasi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian; dan b) Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional. 2) Subdirektorat Farmasi Komunitas; Subdirektorat Farmasi Komunitas membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas; dan b) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas. 3) Subdirektorat Farmasi Klinik; Subdirektorat Farmasi Klinik membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Pelayanan Farmasi Klinik; dan b) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik. 4) Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional; Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional; dan b) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional. 5) Subbagian Tata Usaha; 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan membawahi 4 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan; Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu:

48


a) Seksi Alat Kesehatan Elektromedik ; dan b) Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik 2) Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Produk Diagnostik Invitro; dan b) Seksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 3) Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Inspeksi Produk; dan b) Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi. 4) Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi; Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi Produk; dan b) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi. 5) Subbagian Tata Usaha; dan 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian membawahi 4 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional; Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

49

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi; dan b) Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi. 2) Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan; Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika dan Makanan; dan b) Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika. 3) Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus; Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; dan b) Seksi Sediaan Farmasi Khusus. 4) Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat; Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat; dan b) Seksi Kerjasama. 5) Subbagian Tata Usaha; dan 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal membawahi 6 eselon II dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:

50


a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; Sekretariat Inspektorat Jenderal membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bagian Program dan Informasi; Bagian Program dan Informasi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program; dan b) Subbagian Informasi dan Dokumentasi. 2) Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I; dan b) Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II. 3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Keuangan; dan b) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 4) Bagian Umum; Bagian Umum membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Kepegawaian; dan b) Subbagian Tata Usaha. 5) Kelompok Jabatan Fungsional. b. Inspektorat I; Inspektorat I membawahi 1 eselon IV dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subbagian Tata Usaha; dan 2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

51

c. Inspektorat II; Inspektorat II membawahi 1 eselon IV dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subbagian Tata Usaha; dan 2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. d. Inspektorat III; Inspektorat III membawahi 1 eselon IV dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subbagian Tata Usaha; dan 2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. e. Inspektorat IV; Inspektorat IV membawahi 1 eselon IV dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subbagian Tata Usaha; dan 2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. f.

Inspektorat Investigasi; Inspektorat Investigasi membawahi 1 eselon IV dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Subbagian Tata Usaha; dan 2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan membawahi 5 eselon II yaitu: a. Sekretariat Badan; Sekretariat Badan membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:

52


1) Bagian Perencanaan dan Anggaran; Bagian Perencanaan dan Anggaran membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program; b) Subbagian Anggaran; dan c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 2) Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian; Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Hukum dan Organisasi; b) Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai; dan c) Subbagian Pengembangan Pegawai. 3) Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi; Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kerja Sama; b) Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Perpustakaan; dan c) Subbagian Diseminasi dan Hubungan Masyarakat. 4) Bagian Keuangan dan Umum; Bagian Keuangan dan Umum membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Keuangan; b) Subbagian Tata Usaha; dan c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan; Pusat Biomedis dan Teknologi membawahi 3 eselon III yaitu:

Dasar

Kesehatan


53

1) Bagian Tata Usaha; Bagian Tata Usaha membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum; 2) Bidang Biomedis; Bidang Biomedis membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Biomedis Manusia; dan b) Subbidang Biomedis Non Manusia. 3) Bidang Teknologi Dasar Kesehatan. Bidang Teknologi Dasar Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Teknologi Dasar Pengendalian Penyakit; dan b) Subbidang Teknologi Dasar Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Gizi, dan Makanan;

c. Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik; Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik membawahi 3 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bagian Tata Usaha; Bagian Tata Usaha membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum; 2) Bidang Teknologi Terapan Kesehatan; Bidang Teknologi Terapan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Teknologi Terapan Farmasi dan Kedokteran; dan b) Subbidang Teknologi Terapan Gizi dan Makanan.

54


3) Bidang Epidemiologi Klinik. Bidang Epidemiologi Klinik membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Menular; dan b) Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak Menular.

d. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat; Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat membawahi 3 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bagian Tata Usaha; Bagian Tata Usaha membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum; 2) Bidang Upaya Kesehatan; Bidang Upaya Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Upaya Kesehatan Kelompok Rentan; dan b) Subbidang Upaya Kesehatan Masyarakat. 3) Bidang Sumber Daya Kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Sumber Daya Manusia. b) Subbidang Fasilitas dan Perbekalan.


55

e. Pusat Humaniora, Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.

Kesehatan,

dan

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi 3 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bagian Tata Usaha; Bagian Tata Usaha membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum; 2) Bidang Humaniora Kesehatan; Bidang Humaniora Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya; dan b) Subidang Hukum dan Etika. 3) Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Analisis Kebijakan; dan b) Subbidang Perilaku dan Peran Serta Masyarakat.

8. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembanagn dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi 5 eselon II yaitu: a. Sekretariat Badan; Sekretariat Badan membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bagian Program dan Informasi; Bagian Program dan Informasi membawahi 3 eselon IV yaitu:

56


a) Subbagian Program dan Anggaran; b) Subbagian Data dan Informasi; dan c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 2) Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Hukum; b) Subbagian Organisasi; dan c) Subbagian Hubungan Masyarakat. 3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Perbendaharaan; b) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; dan c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 4) Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbagian Pengembangan Pegawai; b) Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai; dan c) Subbagian Tata Usaha dan Gaji.

b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbidang Analisis Kebutuhan; dan Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

57

b) Subbidang Program dan Pelaporan. 2) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri; Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbidang Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan b) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 3) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri; Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri membawahi 3 eselon IV yaitu: a) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri; dan b) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Asing di Indonesia. 4) Subbagian Tata Usaha; 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur membawahi 3 eselon III, 1 eselon IV (Subbagian Tata Usaha), dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu; Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan; dan b) Subbidang Pengendalian Mutu.

58


2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan; Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; dan b) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kesehatan. 3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan; Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesehatan; dan b) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kesehatan. 4) Subbagian Tata Usaha; dan 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bidang Program dan Pengembangan; Bidang Program dan Pengembangan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Program; dan b) Subbidang Pengembangan. 2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan; Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Pendidikan; dan b) Subbidang Pelatihan. Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

59

3) Bidang Pengendalian Mutu; Bidang Pengendalian Mutu membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Standardisasi; dan b) Subbidang Pemantauan. 4) Subbagian Tata Usaha; dan 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 1) Bidang Perencanaan dan Program; Bidang Perencanaan dan Program membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Perencanaan; dan b) Subbidang Program. 2) Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu: a) Subbidang Standardisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan b) Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 3) Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu:

60


a) Subbidang Pendidikan Berkelanjutan; dan b) Subbidang Tugas Belajar Pendidikan Diploma dan Strata. 4) Subbagian Tata Usaha; dan 5) Kelompok Jabatan Fungsional


61

POKOK BAHASAN 3: PERAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB CPNS DI TEMPAT KERJA/PENUGASAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri sebagai unsur penyelenggara negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan merata, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut menuntut adanya Pegawai Negeri yang memiliki kompetensi jabatan dalam menyelenggarakan negara dan pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pegawai Negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan unsur utama sumber daya aparatur negara, yang mempunyai peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Kementerian Kesehatan. Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi, yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kompetensi yang demikian ini akan timbul jika PNS tersebut pertama-tama sudah dapat mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan kerja Kementerian Kesehatan secara memadai. Untuk itu, sebagai upaya dalam menciptakan sosok PNS yang mampu

62


mengenal lingkungan kerja dengan baik dan pada gilirannya mampu mengembangkan kompetensi PNS sebagaimana tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada upaya pengenalan peran, tugas dan tanggungjawab CPNS serta struktur organisasi Kementerian Kesehatan dan lingkungannya untuk menumbuhkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekad memerangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang lebih dikenal dengan KKN, pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas profesionalisme aparatur agar memiliki keunggulan daya saing (competitive advantange) dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pelayanan prima.


63

MODUL KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Recommend Documents