MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL FEDERALISME
Dosen Ferry Prasetya, SE., M.App Ec
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012
BAB I PENDAHULUAN Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujukpada rangkaian institusi
politik serta
digunakan
untuk
mengorganisasikan
suatunegara demi
penegakan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.Federal adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini merujukpada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional. Federasidari bahasa Belanda,federatie, berasal dari bahasa Latin foeduratio yang artinya perjanjian. Federasi pertama dari arti ini adalah perjanjian dari pada Kerajaan Romawi dengan suku bangsa. Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke-4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja.Dalam federasi atau negara serikat (bondstaat, Bundesstaat), dua atau lebihkesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatudalam suatu ikatan politik, ikatan dimana akan mewakili mereka sebagaikeseluruhan. Federasi adalah negara. Anggota-anggota sesuatu federasi tidak berdaulat dalam arti yang sesungguhnya. Anggota-anggota federasi disebut negara-bagian, yang didalam bahasa asing dapat dinamakan deelstaat,state, dan canton atau Linder.Dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentukpemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuknegara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas.Federasi mungkin multi-etnik, atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi biasanyaditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa negara bagian sovereign. Federasi modern termasuk Australia, Brazil, Kanada, India, Russiadan Amerika Serikat. Bentuk pemerintahan atau struktur konstitusionalditemukan dalam federasi dikenal sebagai Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi yang menggunakan sistem pemerintahan federal. Seperti yang terjadi saat ini sistem pemerintahan federal mengacu pada sistem pemerintahan yang terdiri dari beberapa Negara bagian. Dalam pembahasan ini akan membahas sistem pemerintahan federal dari dua prespektif. Pertama, pertanyaan mengapa sistem pemerintahan federal lebih diinginkan dari pada sistem pemerintahan single-level. Kedua,
interaksi perekonomian antara pemerintah berbeda yang hidup berdampingan dalam suatu sistem federal akan diperiksa. Dalam hal ini kompetisi antar pemerintah dapat membantu efisiensi dalam sistem pemerintahan . Oleh sebab itu kompetisi antar pemerintah akan memungkunkan terjadinya persaingan antar pemerintah. Hal ini dapat membantu untuk memenuhi tuntutan para pemilih dan pembayar pajak dalam beberapa cara yang akan dipertimbangkan secara lebih rinci dan jelas. Saat ini ompetisi antar pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat dipertimbangkan. Dalam pembahasan ini akan berkonsentrasi pada alasa mengapa perbedaan ukuran pemerintah menyebabkan perbedaan sistem pemerintahan. Dari beberapa aspek kompetisi antar pemerintah yang perlu dipertimbangkan adalah sistem pemerintahan yang berbeda yang dapat menyediakan barang publikdan layanan yang lebih baik dan berpotensi serta dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang heterogen.
BAB II PEMBAHASAN 2.1. TEORI FONDASI FEDERALISME Berbagai jenis sitem pemerintahan yang diinginkan oleh masyarakat suatu bangsa demi mencapai kesejahteraan, tapi alasan penting adalah bahwa kegiatan yang dilakukan setiap pemerintah dengan ukuran dan cara yang berbeda dalam proses pelaksanaannya. Oleh sebab itu kompetisi antar pemerintah akan memungkunkan terjadinya persaingan antar pemerintah. Hal ini dapat membantu untuk memenuhi tuntutan para pemilih dan pembayar pajak dalam beberapa cara yang akan dipertimbangkan secara lebih rinci dan jelas. Saat ini kompetisi antar pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat dipertimbangkan. Dalam pembahasan ini akan berkonsentrasi pada alasa mengapa perbedaan ukuran pemerintah menyebabkan perbedaan sistem pemerintahan. Seperti yang tercantum dalam pasal 7, pemerintah dibandingkan dengan kelompok yang terlibat dalam produksi barang konsumsi kolektif. Alasannya adalah bahwa beberapa barang dan jasa tidak mudah dihasilkan melalui transaksi pasar, sehingga orang bisa bersama-sama untuk menghasilkan barang melalui tindakan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa output sektor publik, pada dasarnya dibuat untuk dikonsumsi oleh lebih dari beberapa individu. Dan sejumlah faktor dapat mempengaruhi ukuran optimal berbagi kelompok. 2.1.1. Skala Ekonomi Beberapa alasan menunjukkan bahwa manfaat dari kompetisi antar pemerintah dan masih ada sejumlah alasan mengapa pemerintah dengan daerah yang lebih luas akan lebih menyukai yang lebih kecil , yakni yang pertama harus dilakukan dengan skala ekonomi dalam produksi meskipun faktor ini hampir tidak terbatas pada sector public. Skala ekonomi merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi (output).
Gambar 2.1 : Skala ekonomi produksi Biaya per Unit
Biaya Rata-rata Per unit jangka panjang
C
C1
O
Q
Q1
Jumlah Produksi
Peningkatan jumlah produksi dari Q ke Q2 menyebabkan turunnya biaya produksi per unit dari C ke C 1
Skala ekonomi terjadi karena biaya-biaya tetap dalam produksi, seperti biaya pembelian gedung, mesin atau infrastruktur produksi lainnya. Peningkatan hasil produksi memungkinkan suatu perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya tetap tersebut dalam komponenkomponen biaya produksi per unit. Komponen biaya tetap per unit akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi. Perusahaan di sektor swasta menjadi besar untuk mengambil keuntungan dari skala ekonomi juga. Sebagai contoh, sebuah distrik (daerah pemerintahan) sekolah akan diawasi oleh dewan sekolah, tetapi jika kabupaten sekolah terlalu kecil, biaya pemeliharaan papan banyak sekolah yang dibutuhkan untuk mengawasi kabupaten akan menaikkan harga pendidikan publik. Skala ekonomi menjadi lebih jelas dengan pendidikan tinggi. Setiap komunitas bisa memiliki perguruan sendiri, tapi hasilnya akan menjadi sebesar perguruan tinggi dengan duplikasi kecil pendaftaran-mungkin terlalu kecil untuk memiliki berbagai dalam kurikulum-dan mahal fasilitas seperti perpustakaan yang dapat digunakan secara umum. Memang, skala ekonomi dapat ditemukan di banyak perusahaan publik. Dengan demikian, salah satu alasan bagi pemerintah yang lebih besar adalah untuk mengambil keuntungan dari ekonomi skala besar operasi.
2.1.2. Koordinasi Program Besar Koordinasi program besar merupakan alternatif yang baik dalam persaingan antar pemerintah. Koordinasi program besar adalah salah satu program yang dicangkan oleh pemerintah federal pada Negara-negara bagian dengan cara memvangun sarana dan prasaran serta infrastuktur pada Negara secara menyeluruh. Seringkali pemerintah yang lebih besar peranannya yang
diinginkan hanya karena koordinasi di wilayah yang luas. Jalan umum sebagai salah satu contoh, bahwa jalan umum disediakan di semua tingkatan pemerintahan. Pemerintah daerah membuat jalan umum hanya untuk melayani daerah setempat. Oleh karena itu Negara memiliki kelembagaan jalan raya untuk mengkoordinasikan, mebangun, dan ,e,elihara jalan umum antar daerah. Bahkan kelembagaan jalan raya Negara tidak dapat mengkoordinasikan sistem pelayanan jalan untuk orang-orang yang ingin berpergian dari suatu Negara ke Negara lain. Pada tahun 1930 pemerintah federal Amerika Serikat mengkoordinasikan pelayanan jalan raya bukan dengan memproduksi jalan raya, tetapi dengan menyediakan struktur rute koordinasi dan sistem penomoran yang konsisten. Pada tahun 1950, koordinasi federal memproduksi jalan raya Negara karena dianggap tidak mencukupi, sehingga pada saat itu dibangun sistem jalan raya antar Negara bagian. Beberapa dari uang konstruksi dan semua uang pemeliharan bersumber dari Negara, tetapi sistem jalan raya antar Negara adalah proyek federal karena Negara terbukti tidak efisien dalam menyediakan sistem jalan nasional yang efektif. 2.1.3. Barang Publik Pembahasan mengenai barang public sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna (pure public goods) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaannya, yaitu : 1)
Non-rivalry. Non-rivalry dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan
satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari
barang tersebut tanpa mempengaruhi menfaat yang diperoleh orang lain. Sebagai contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama, atau apabila kita sedang mendengar adzan dari sebuah mesjid misalnya, tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut mendengarnya. 2)
Non-excludable. Sifat non-excludable barang publik ini berarti bahwa apabila suatu
barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Sebagai contoh, masyarakat membayar pajak yang kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian misalnya, akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil menfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan (excludable) dalam mengambil manfaat atas barang publik. Barang public merupakan salah satu motivasi pemerintah federal dalam menentukan ukuran yang lebih efisien untuk memproduksi barang. Pertimbangan kasus ini dimana konsumen dapat mengkonsumsi barang tanpa biaya tambahan. Produksi output yang efisien terjadi pada tingkat yang cukup besar untuk pemerintah menyertakan sejum;ah orang yang bisa dikutsertakan tanpan biaya tambahan. Dalam hal ini membutuhkan pemerintahan kecil, sebagai contoh adanya kolam renang umum di setiap desa akan tidak efisien karena kurang dimanfaatkan, tetapi manfaat dari kolam renang umum akan mungkin dirasakan jika dibangun oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu tidak mungkin ada alas an lagi bagi oemerintah pusat (Negara) untuk tidak menyediakan sarana kolam renang umum 2.1.4. Eksternalitas Eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Eksternalitas dapat terjadi pada empat interaksi ekonomi berikut : 1. Efek Produsen Terhadap Produsen Lain Hal ini dapat terjadi jika kegiatannya itu mengakibtkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain.
2. Efek Produsen Terhadap Konsumen Hal ini terJadi jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga (konsumen). Dampak atau efek samping yang sangat popular dari kategori ini adalah pencemaran atau polusi. 3. Efek Konsumen Terhadap Konsumen Lain Hak ini terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen lain. 4. Efek KOnsumen Terhadap Produsen Hal ini terjadi jika aktivitas knsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsipprinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Berikut faktor pendorong timbulnya eksternalitas : a. Keberadaan barang public b. Sumber daya bersama c. Ketidaksempurnaan pasar d. Kegagalan pemerintah Seperti halnya pembahasan tentang barang public, pembehasan mengenai eksternalitas pun sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Dalam pembahasan ini hanya mengukas sedikit tentang eksternalitas. Eksterna;itas seringkali disebut limbah., suatu istilah yang sangat deskriptif ketika mempertimbangkan pemerintah federal. Ada kalanya sebuah program yang dilakukan pemerintah federal di suatu memiliki manfaat spillover ke daerah di sekitar Negara tersebut. Sebagai contoh, sebuah program pemberantasan nyamukdi suatu lokasi dapat mengurangi populasi nyamuk di area sekitar lokasi tersebut. Contoh lain dari manfaat spillover adalah bandara regional, yang bisa menguntungkan untuk kota-kota disekitarnya. . Semua kota mungkin berkontribusi terhadap dukungan dari otoritas bandara yang akan bersama-sama dijalankan. Seperti sebuah usaha dapat menginternalisasi eksternalitas yang dihasilkan oleh limbah dari satu jurisdiksi pemerintah yang lain.
2.2. FISKAL FEDERALISME Federalisme fiskal adalah pembagian pengumpulan pendapatan dan tingkat pengeluaran yang berbeda responsibilitiesbetween pemerintah. Sebagian besar negara memiliki (atau federal) pemerintah pusat pemerintah, negara atau daerah, dewan kota dan, pada tingkat terendah, paroki dewan. Setiap tingkat memiliki pembatasan pada instrumen pajak itu dapat menerapkan dan pengeluaran yang dapat membuat. Bersama-sama mereka merupakan pemerintahan multi-level dan tumpang tindih yang mengatur negara maju yang khas. Pemerintah pusat biasanya dapat memilih apa pun instrumen pajak itu menyenangkan dan, meskipun memiliki kebebasan dalam pengeluaran, biasanya berfokus pada pertahanan nasional, ketentuan hukum dan pembayaran pesanan, infrastruktur dan transfer. Kekuasaan perpajakan dari pemerintah negara bagian yang lebih terbatas. Di Inggris mereka dapat memungut hanya pajak properti, baik di AS pajak penghasilan komoditas dan lokal diperbolehkan. Tanggung jawab mereka meliputi pendidikan, infrastruktur lokal dan penyediaan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah menyediakan layanan seperti pengumpulan sampah dan taman. Tanggung jawab untuk polisi dan pemadam kebakaran dapat baik di tingkat negara bagian atau lokal. Tingkat pemerintahan yang dihubungkan dengan tanggung jawab yang tumpang tindih antara tingkat pembayaran dan transfer. Isu federalisme fiskal tidak terbatas pada desain pemerintah dalam negara. Dorongan terakhir untuk kemajuan teori ini telah menjadi isu yang melibatkan desain struktur kelembagaan untuk EuropeannUnion tersebut. Kemajuan yang dibuat ke arah integrasi ekonomi dan moneter telah mulai menimbulkan pertanyaan tentang subsidiaritas, yang merupakan tingkat kemandirian yang masing-masing negara akan mempertahankan dalam pengaturan pajak. Argumen tersebut hanya melibatkan penerapan federalisme fiskal, meskipun dengan pengamatan scale.These lebih besar mengakibatkan sejumlah persoalan ekonomi yang menarik. Pertama, mengapa harus ada lebih dari satu tingkat pemerintahan? Menggunakan logika penalaran ekonomi, multi-level pemerintah hanya bisa ustified jika dapat mencapai sesuatu yang tingkat tunggal tidak bisa. Penjelasan tentang ini harus berputar di sekitar akses terhadap informasi dan bagaimana hal ini dapat tercapai. 2.2.1. Teori-teori Fiskal Federalisme Teori tentang federalisme fiskal menyatakan bahwa untuk barang atau jasa publik tertentu seperti barang publik daerah, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas alokasi sumber daya. Hal ini sebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:
a.
Pemerintah daerah dapat lebih baik dikelola menurut daerah dan letak geografisnya.
b.
Pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik untuk mengenali preferensi dan
kebutuhan daerah. c.
Tekanan dari persaingan jurisdiksi yang mendorong pemerintah daerah untuk menjadi
inovatif dan memiliki akuntabilitas bagi warga dan penduduknya (Oates, 1972). Hasil penelitian terakhir menyebutkan bahwa kebijaksanaan konvensional seperti ini dapat berlaku di negara-negara maju,8] namun belum tentu berlaku di negara-negara yang sedang berkembang. Sebagian besar negara berkembang belum memenuhi asumsi eksplisit maupun implisit yang diungkapkan dalam teori federalisme fiskal. Di negara berkembang, preferensi pemilih daerah belum tentu dapat direfleksikan secara langsung di dalam laporan hasil anggaran daerah seperti halnya di Negara berkembang. Pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan administrasi yang kuat untuk membuat keputusan-keputusan fiskalnya sendiri. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mempromosikan desentralisasi fiskal akan efektif bagi negara maju (Bahl dan Linn, 1992). Sebagian besar studi empiristentang desentralisasi fiskal terbatas bagi penggunaan di negara-negara maju. Namun demikian, desentralisasi fiskal bukan hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. 2.2.2. Teori Fiskal Desentralisasi Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65) “dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah member petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD”. Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Departemen Keungan Negara djoko Hidayanto (2004 : 53) “pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004 : 92) “1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif ”. Menurut Widjaja (2004 : 100) “Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001”. Misi utama pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipaasi dalam pembangunan.
2.2.3. Hipotesis Tiebout Hipotesis
Tiebout membahas sehubungan dengan barang lokal. Setiap komunitas dapat
diperlakukan sebagai penyedia independen barang publik lokal. Jika konsumen dalam perekonomian memiliki selera yang heterogen, maka akan ada keuntungan yang jelas bagi yurisdiksi yang memiliki tingkat yang berbeda dari ketentuan. Masing-masing dapat merancang apa yang menawarkan (tarif pajak, tingkat penyediaan dan jenis penyediaan) untuk menarik kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan memilih yurisdiksi di mana untuk hidup (yaitu, melalui pemungutan suara dengan kaki mereka) konsumen mengungkapkan selera mereka untuk barang-barang publik. Dengan tidak adanya biaya transaksi, atau halangan lain untuk kebebasan bergerak, keseimbangan yang efisien harus terjadi. Batas-batas argumen ini dieksplorasi dalam konteks barang publik local juga berlaku di sini. Biaya transaksi yang relevan dalam praktek, dan masalah secara optimal membagi populasi terbatas dalam sejumlah yurisdiksi akan timbul. Fakta bahwa alokasi pertama terbaik tidak akan tercapai tidak selalu merongrong argumen untuk desentralisasi. Ada jelas masih manfaat desentralisasi bahkan ketika hal ini tidak dapat dibawa ke tingkat yang dibutuhkan oleh hipotesis Tiebout. Mulai dari tingkat seragam layanan yang terlalu sedikit untuk beberapa konsumen, dan terlalu banyak untuk orang lain, maka pindah dari tingkat seragam oleh beberapa yurisdiksi harus menguntungkan beberapa consumers.In cara ini, desentralisasi bahkan dibatasi dapat meningkatkan efisiensi. Ini Argumen dapat dengan mudah dipahami
dari Gambar 2.2. Hipotesis Tiebout menunjukkan manfaat dicapai oleh desentralisasi. Meskipun ini tidak akan sepenuhnya direalisasikan, versi terbatas dari argumen yang sama menunjukkan bahwa bahkan desentralisasi dibatasi akan memperbaiki penyediaan seragam. Gambar 2.2 : Keseragaman Harga Tingkat Utilitas
UA
UB GA
G0
GB
Tingkat Barang Publik
Sekarang asumsikan bahwa kelompok B memiliki preferensi yang relatif kuat untuk kebaikan publik daripada kelompok A, dengan mempertimbangkan tingkat pajak yang lebih tinggi bahwa ini membawa. Tingkat utilitas dari dua kelompok kemudian dapat digambarkan terhadap kuantitas penyediaan barang publik seperti pada Gambar 2.2. Pilihan yang lebih disukai dari penyediaan barang publik yang dilambangkan sebagai GA dan GB (dengan GA
0, hanya mengimbangi hilangnya marjinal grup A,nAu’0
A
(G0) <0, tetapi titik penting
adalah bahwa kerugian tetap positif. Selain itu, kerugian meningkatkan lebih tersebar luas adalah preferensi dan anggota makin banyak dari masing-masing kelompok. Analisis ini menunjukkan bagaimana keseragaman dapat menjadi mahal dalam hal kesejahteraan terdahulu. Sebuah kebijakan keseragaman kemudian hanya bisa didukung jika biaya diferensiasi melebihi manfaat. Biaya tersebut bisa muncul dalam pengumpulan informasi untuk menentukan diferensiasi dan biaya administrasi sistem yang berbeda. Argumen ini akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. Bagian berikutnya meskipun mempertimbangkan batas manfaat yang dapat timbul dari diferensiasi. 2.2.4. Pembagian Risiko
Inter-regional asuransi pada dasarnya adalah tentang berbagi risiko di antara sekelompok daerah sehingga daerah tidak dikenakan sejumlah risiko yang tidak semestinya. Karena itu,
asuransi dapat timbul bahkan ketika semua pihak yang menghindari risiko. Apa yang diperlukan untuk hal ini terjadi adalah bahwa risiko pihak yang menanggung, sampai tingkat tertentu, independen satu sama lain. Artinya, ketika salah satu daerah menderita kerugian, ada daerah lain (atau kelompok daerah) yang tidak menderita kerugian. Sementara kemerdekaan tersebut biasanya berlaku pada hampir semua risiko individu yang bentuk standar asuransi ada (kebakaran, kecelakaan mobil, penyakit ...) itu kurang jelas di tingkat regional. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam asuransi mutual. Pertama, risksharing lebih efektif yang lebih luas dasar yang risiko dikumpulkan. Ini merupakan konsekuensi dari teorema Borch pada asuransi bersama. Kedua, itu lebih menguntungkan bagi kawasan manapun untuk terlibat dalam asuransi bersama dengan daerah lain jika risiko yang berkorelasi negatif di seluruh daerah. Ketiga, harus ada asuransi minInter daerah pada dasarnya adalah tentang berbagi risiko di antara sekelompok daerah sehingga daerah tidak dikenakan sejumlah risiko yang tidak semestinya. Karena itu, asuransi dapat timbul bahkan ketika semua pihak yang menghindari risiko. Apa yang diperlukan untuk hal ini terjadi adalah bahwa risiko pihak yang menanggung, sampai tingkat tertentu, independen satu sama lain. Artinya, ketika salah satu daerah menderita kerugian, ada daerah lain (atau kelompok daerah) yang tidak menderita kerugian. Sementara kemerdekaan tersebut biasanya berlaku pada hampir semua risiko individu yang bentuk standar asuransi ada (kebakaran, kecelakaan mobil, penyakit ...) itu kurang jelas di tingkat regional. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam asuransi mutual. Pertama, pembagian risiko lebih efektif apabila lebih luas dasar yang risiko dikumpulkan. Ini merupakan konsekuensi dari teorema Borch pada asuransi bersama. Kedua, itu lebih menguntungkan bagi kawasan manapun untuk terlibat dalam asuransi bersama dengan daerah lain jika risiko yang berkorelasi negatif di seluruh daerah. Ketiga, harus ada Inter-daerah asuransi pada dasarnya adalah tentang berbagi risiko di antara sekelompok daerah sehingga daerah tidak dikenakan sejumlah risiko yang tidak semestinya. Karena itu, asuransi dapat timbul bahkan ketika semua pihak yang menghindari risiko. Apa yang diperlukan untuk hal ini terjadi adalah bahwa risiko pihak yang menanggung, sampai tingkat tertentu, independen satu sama lain. Artinya, ketika salah satu daerah menderita kerugian, ada daerah lain (atau kelompok daerah) yang tidak menderita kerugian. Sementara kemerdekaan tersebut biasanya berlaku pada hampir semua risiko individu yang bentuk standar asuransi ada (kebakaran, kecelakaan mobil, penyakit, dll) itu kurang jelas di tingkat regional. Ada beberapa prinsip-
prinsip dasar dalam asuransi mutual. Pertama, risksharing lebih efektif yang lebih luas dasar yang risiko dikumpulkan. Ini merupakan konsekuensi dari teorema Borch pada asuransi bersama. Kedua, itu lebih menguntungkan bagi kawasan manapun untuk terlibat dalam asuransi bersama dengan daerah lain jika risiko yang berkorelasi negatif di seluruh daerah. Ketiga, harus ada simetri minim di seluruh daerah. Alasannya adalah bahwa dengan distribusi regional asimetris risiko, beberapa daerah akan secara sistematis dan terus menerus mensubsidi orang lain. Pertimbangan distribusi kemudian akan mendominasi aspek asuransi. Keempat, risiko-pengaturan pembagian memerlukan perilaku timbal balik: suatu daerah dengan kejutan yang menguntungkan menerima untuk membantu daerah lain jika cukup dapat berharap bahwa daerah-daerah pada gilirannya akan membantu keluar dalam keadaan buruk. Dengan asuransi sukarela, peserta bebas untuk memilih keluar setiap saat dan jadi kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan perjanjian pembagian risiko tanpa komitmen. 2.3. PERSAINGAN ANTAR PEMERINTAH Konsep persaingan antar pemerintah dalam sebuah sistem pemerintahan federal merupakan usaha mendasar yang menjelaskan dari sudut pandang ekonomi. Sebagai prinsip umum setiap barang atau jasa yang diproduksi harus pada tingkat yang paling efisien. Kompetisi antar pemerintah merupakan alasan yang baik untuk menghasilkan tingkat output. Dari beberapa aspek kompetisi antar pemerintah yang perlu dipertimbangkan adalah sistem pemerintahan yang berbeda yang dapat menyediakan barang publikdan layanan yang lebih baik dan berpotensi serta dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang heterogen.
2.3.1. Persaingan Antar Pemerintah dan Pilihan Konsumen Dalam berbagi macam sektor baramg yang diminta oleh masyarakat seperti, mobil pribadi, makanan, minuman, restoran, dan sebagainya, tentunya setiap orang memeliki preferensi yang berbeda terhadap barang-barang tersebut. Salah satu permasalahan pada output sektor publik adalah karakterstik output pemerintah cenderung tidak sesuai dengan tuntutan para konsumen individu. Adanya beberapa pemerintah daerah yang berbeda yang masing-masing dapat menghasilkan campuran yang berbeda dari barang dan jasa untuk memenuhi tuntutan masyarakat , hal in jauh lebih baik daripada satu pemerintah yang besar yang hanya menghasilkan satu campuran konsep output. Persaingan antar pemerintah dapat ditunjukkan pada gambar 2.3 yang diasumsikan bahwa ada tiga jenis orang yang tinggal di suatu daerah,
dengan kurva permintaan local D1, D2, dan D3. Jika masing-masing kelompok berisikan jumlah orang yang sama, maka tuntutan kolektif untuk output pemerintah adalah kurva permintaan dari rata-rata pemilihan, seingga Q2 akan cenderung diproduksi. Hal ini memenuhi individu denga kurva permintaan pada D2, tetapi orang-orang dengan kurva permintaan D1 akan lebih memilih output yang lebih rendah dan orang-orang dengan kurva permintaan D3 akan lebih banyak disukai. 2.3 : Kompetisi Antar Pemerintah
P D 1 D2 D3 T
Q1
Q2
Q3
Q
Pada kurava di atas dibagi menjadi tiga komunitas yang masing-masing dengan pemerintah daerah sendiri, maka pemerintah pertama dapat mengasilkan Q1, pemerintah kedua bisa menghasilkan Q2, dan pemerintah ketiga menghasilkan Q3. Orang dengan penghasilan rendah, pe,erintah cenderung memproduksi output pada Q1, sementara untuk masyarakat berpenghasilan tinggi akan menuntut pemerintah untuk memproduksi banyak output untuk dikonsumsi, maka pemerintah memproduksi pada Q3. Output yang dihasilkan sector public akan memberikan utilitas yang lebih besar terhadap individu dalam berkonsumsi. Persaingan antar pemerintah bertujuan untuk memberikan output yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyediakan out[ut yang mereka inginkan. 2.3.2. Mobiltas dan Persaingan Antar Pemerintah Ketika terdapat banayak pemerintah pada suatu daerah, maka orang dapat memilih salah satu yang paling sesuai dengan keinginan mereka. Jika mereka tidak menyukai dengan pemerintah yang ada pada negara yang mereka tempati, ,maka mereka dapat bebas berpindah ke lain Negara (yuridis) yang lebih memenuhi preferensi mereka. Dalam menanggapi teori
barang publik yang berpendapat bahwa tidak ada mekanisme untuk mengungkapkan preferensi konsumen untuk barang publik dengan cara yang sama, tetapi mekanisme pasar mengungkapkan preferensi konsumen untuk barang pribadi. Charles Tiebout menunjukkan bagaimana persaingan di antara pemerintah daerah bisa memiliki efek yang sama . Satu kepastian tidak akan berpendapat bahwa pergerakan warga dari satu yuridiksi ke yuridiksi yang lain menyediakan mekanisme yang persis duplikat untuk pasar barang-barang pribadi, tetapi titik Tiebout berpendapat bahwa mobilitas warga antar yurisdiksi pemerintah memang menghasilkan beberapa kompetisi antar pemerintah, dan tidak membantu untuk mengungkapkan preferensi warga untuk output sektor public. Akibatnya, negara cenderung terhambat untuk maju dikarenakan preferensi warga yang berbeda-beda dan cenderung tertutup. Perpindahan (mobilitas) warga ke Negara lain ini menjadi pertimbangan Negara setempat. Namun disisi lain terdapat efek positif yakni terjadi kompetisi antar pemerintah untuk dapat memajukan Negara mereka masing-masing dengan berbagai cara, khususnya dalam peneyediaan barang punlik untuk lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang heterogen. 2.3.3. Pemerintah Lainnya Sebagai Dasar Pernandingan Mobilitas merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan kompetisi antar pemerintah. Perlu diperhatikan bahwa para lembaga pemerintahan harus memenuhi para pemilih mereka agar dipilih kembali. Banyaknya pemerintah yang ada di suatu daerah, membuat warga dapat membandingkan proses kegiatan dan pembiayaan pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain di sekitarnya. Jika pemerintah yang mereka pilih lebih baik dibandingka pemerintah yang lain, maka mereka akan cenderung memilihnya kembali. Kemampuan untuk menggunakan pemrintah lain sebgai dasar perbandingan bukanlah hal yang mudah. Sebagai contoh, ada sebuah pendapat bahwa dengan pemerintah daerah yang tersedia, individu dapat mencari salah satu pemerintah yang mampu menyediakan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa para lembaga pemerintah memiliki insentif untuk menghasilkan jenis output. Kompetisi antar pemerintah memiliki sejumlah efisiensi yang dapat menhasilkan aspek tertentu. Hal ini dapat memungkinkan pemerintah untuk memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat, sehingga dapat memuaskan permintaan heterogen atas barang dan jasa pada masyarakat. Selain itu, pemerintah terdekat dapat berfungsi sebagai tolok ukur terhadap pemerintah setempat. Jika pemerintah mereka terlihat baik dibandingkan dengan pemerintah
sekitarnya,maka mereka cenderung memilihnya kembali pejabat mereka, namun jika terlihat buruk, mereka dapat mengekspresikan ketidakpuasan mereka di kotak suara. Ini memberikan pejabat terpilih di masyarakat dengan insentif untuk memproduksi barang dan jasa pemerintah yang memenuhi tuntutan mereka.
2.4. PERAN PEMERINTAH PADA TINGKAT YANG BER BEDA Secara teori, tingkat pemerintahan yang berbeda akan lebih cocok untuk berbagai jenis output sektor publik. Bagian ini meneliti bagaimana divisi yang terjadi di Amerika Serikat. Data dalam bab sebelumnya menunjukkan bahwa negara dan pemerintah daerah dikombinasikan menghabiskan sekitar sebanyak pemerintah federal dan pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal telah tumbuh lebih cepat dari pengeluaran pemerintah federal sejak Perang Dunia II. Tabel 2.1 memberikan informasi lebih lanjut tentang kegiatan belanja pemerintah negara bagian dan lokal. Tabel 2.1 : Negara bagian dan lokal pemerintah pengeluaran untuk tahun-tahun tertentu 1970 Katagori
1980
1990
Milyar $
Persen
Milyar $
Persen
Milyar $
Persen
Pendidikan
52,7
40,4
133,2
36,1
288,1
34,5
Jalan Raya
16,4
12,6
33,3
9,0
61,1
7,3
Kesejahteraan Publik
14,7
11,3
47,3
12,8
110,5
13,2
Sumber Daya Alam
9,7
7,4
32,2
8,7
74,6
8,9.
Kesehatan dan Rumah
4,6
3,6
12,0
3,3
12,3
1,5
2,1
1,6
6,1
1,7
15,5
1,9
4,4
3,4
14,7
4,0
50,0
16,0
25,8
19,8
90,3
24,5
222,7
26,7
Sakit Perumahan dan Pembangunan Mayarakat Tingkat Bunga pada Hutang Lain-lain
Sumber : Biro sensus, abstrak statistik dari amerika serikat, 1985 (washington, D.C. 1985), 263: abstrak statistik, 1994, 302. Pendidikan bertanggung jawab atas jumlah terbesar dari pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal, diikuti oleh kesejahteraan masyarakat. Peningkatan luar biasa dalam pentingnya program transfer pemerintah. Data dalam tabel 2.1 menunjukkan pola yang sama dalam pengeluaran negara bagian dan lokal. Telah ada peningkatan bertahap, tetapi stabil dalam pengeluaran untuk umum, perawatan kesehatan dan kesejahteraan rumah sakit, dan perumahan dan pengembangan masyarakat. Gabungan, tiga kategori terdiri 20,3 persen dari pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal pada tahun 1970 dan meningkat menjadi 24 persen pada tahun 1990. Kesejahteraan masyarakat sendiri meningkat dari 11,3 persen dari belanja negara dan lokal menjadi 13,2 persen, untuk peningkatan keseluruhan dari 17 persen dalam pangsa pengeluaran total atas bahwa dua-dekade periode. Tabel 2.1 untuk kategori pendidikan menunjukkan penurunan dari 40,4 persen dari pengeluaran pada tahun 1970 menjadi 36,1 persen pada tahun 1980 menjadi 34,5 persen pada tahun 1990. Ini penurunan pangsa pengeluaran negara dan lokal tidak menceritakan seluruh cerita, bagaimanapun, karena negara bagian dan lokal pengeluaran pemerintah telah tumbuh sebagai bagian dari pendapatan selama beberapa dekade. Sebagai persen dari GNP, negara bagian dan lokal pengeluaran pendidikan adalah 5,2 persen pada tahun 1970, sedikit turun menjadi 4,9 persen pada tahun 1980, namun meningkat kembali menjadi 5,2 persen pada tahun 1990. Pada tahun 1970, jalan raya adalah kategori kedua terbesar dari pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal, tetapi mereka jatuh secara substansial dari 12,6 persen pengeluaran pada tahun 1970 menjadi 7,3 persen pada tahun 1990. Meskipun pertumbuhan pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal sebagai persentase dari GNP, pangsa dikhususkan untuk jalan raya jatuh sebagai persen dari pendapatan juga. Pada tahun 1970, pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal di jalan raya sebagai persen dari GNP adalah 1,6 persen dan turun menjadi 1,2 persen pada 1980 dan 1,1 persen pada tahun 1990. Dengan demikian, selama periode dua puluh tahun, pangsa GNP dikhususkan untuk belanja jalan raya negara bagian dan lokal menurun sekitar satu-ketiga. Ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas meningkat di banyak daerah.
Kategori lain yang telah meningkat dari waktu ke waktu adalah pembayaran bunga, yang meningkat dari 3,4 persen dari belanja negara dan lokal pada 1970 menjadi 6 persen pada tahun 1990. Sebuah faktor yang berkontribusi dalam peningkatan 1970-1980 adalah kenaikan suku bunga, namun suku bunga turun secara substansial selama tahun 1980. Negara telah meminjam lebih, yang telah menyebabkan pembayaran bunga naik. Pada tahun 1980, utang per kapita dari pemerintah negara bagian dan lokal adalah $ 1482, dan, pada tahun 1990, meningkat menjadi $ 3.460. Sebagai negara meminjam lebih banyak, peningkatan jumlah pembayaran pajak harus pergi ke arah bunga atas utang mereka. Hal ini mungkin bermanfaat, jika pengembalian investasi pemerintah negara bagian dan lokal melebihi suku bunga yang mereka membayar utang, namun peningkatan belanja bunga adalah tren yang perlu diperhatikan. Bagian dari berbagai kegiatan yang dilakukan di negara versus tingkat lokal bervariasi substansial dari negara ke negara. Misalnya, pendidikan dasar dan menengah biasanya dilakukan di tingkat lokal, dan negara menyediakan lembaga pendidikan di luar tingkat menengah. Bahkan di sini, variasi terjadi. Beberapa negara memberikan pendidikan melalui pemerintah kota atau kabupaten, sementara yang lain memiliki distrik sekolah independen. Ada juga berbagai substansial dalam tingkat pemerintahan dari mana dana berasal. Beberapa negara sangat bergantung pada sumber-sumber lokal dari pendapatan, sementara yang lain mengandalkan sumber negara yang lebih, bahkan ketika pendidikan disediakan secara lokal. Ketergantungan pada sumber menyatakan telah meningkat dalam upaya untuk menyamakan pengeluaran di seluruh kabupaten sekolah. Dengan begitu, distrik sekolah yang buruk bisa datang lebih dekat dengan pencocokan tingkat pendanaan yang tersedia untuk kabupaten kaya. Daerah yang paling signifikan dari pengeluaran untuk pemerintah negara bagian dan lokal adalah pendidikan, sedangkan daerah pemerintah federal yang paling signifikan dari belanja dalam redistribusi pendapatan dan pertahanan nasional. Pemerintah peran negara dalam redistribusi pendapatan telah menunjukan peningkatan, namun, dan negara bagian dan lokal hampir sepenuhnya bertanggung jawab untuk kegiatan seperti polisi dan perlindungan kebakaran. Layanan ini, Namun, bagian-bagian kecil dari keseluruhan pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal. Ada alasan teoritis suara untuk memproduksi output pada tingkat pemerintahan yang berbeda, seperti yang dicatat sebelumnya. Alasan-alasan ini tidak menceritakan seluruh cerita, bagaimanapun, karena dalam setiap kegiatan pemerintah, pengaruh
politik juga memainkan peran dalam menentukan tindakan pemerintah. Beberapa faktor-faktor politik adalah subyek dari bagian berikutnya. 2.5. SENTRALISASI DAN KARTELISASI PEMERINTAH Di sektor swasta ekonomi, pemerintah memiliki kebijakan yang didukung oleh hukum dalam menegakkan persaingan. Federal Trade Commission dan Departemen Kehakiman secara rutin mengambil tindakan terhadap apa yang mereka lihat sebagai perilaku anti persaingan, dengan memecah perusahaan besar, mencegah penggabungan perusahaan-perusahaan kecil, atau dengan mendikte persyaratan yang perusahaan dapat berkontraksi. Dalam contoh yang spektakuler, AT & T, yang pada satu bursa yang dimiliki ponsel waktu yang paling lokal serta kebanyakan jarak jauh garis, yang dipecah menjadi perusahaan yang lebih kecil pada tahun 1983. Pada tahun 1994, Microsoft diminta untuk mengubah cara di mana ia dikontrak dengan produsen perangkat keras komputer karena dituduh memonopoli industri perangkat lunak. Kebijakan yang sama diterapkan pada sektor swasta tidak membawa melalui sektor publik, namun. Apa yang dipandang sebagai persaingan di sektor swasta sering dianggap sebagai duplikasi usaha di sektor publik. Jika dua lembaga atau departemen telah tumpang tindih fungsi, langkah dapat dilakukan untuk menghilangkan duplikasi usaha daripada melihat tumpang tindih sebagai menguntungkan karena potensi persaingan. 2.5.1. Persaingan di Sektor Publik Kompetisi dapat sebagai menguntungkan di sektor publik seperti di sektor swasta, dan bahkan mungkin lebih. Di pasaran, sistem harga memberikan sinyal pasar tentang efisiensi produksi perusahaan, sehingga dalam arti setiap perusahaan dapat dibandingkan dengan setiap perusahaan lain. Di sektor publik, sistem harga untuk output pemerintah biasanya tidak ada, sehingga tidak ada cara yang jelas untuk menilai saat pemerintah memproduksi secara efisien, meskipun petunjuk dapat diberikan dengan membandingkan efisiensi satu unit pemerintah dengan yang lain memproduksi sama jenis output. Perilaku kartelisasi dalam pemerintahan sering terjadi di bawah pembenaran menegakkan beberapa jenis standar pada program pemerintah, dan lebih umum daripada umumnya dianggap. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, dewan pendidikan negara telah mengerahkan pengaruh lebih besar atas proses pendidikan bila dibandingkan dengan kabupaten sekolah lokal, dan pemerintah federal sendiri telah menjadi lebih terlibat, setelah membentuk Departemen Pendidikan independen di bawah pemerintahan Carter. Hasilnya
adalah bahwa dengan sedikit daya yang dikerahkan oleh pemerintah yang lebih kecil, dan lebih banyak kekuatan oleh yang lebih besar, persaingan antar pemerintah berkurang. Jika negara mengumpulkan pajak pendidikan yang lebih (dibandingkan dengan daerah), dan jika memegang negara lebih banyak kekuatan dan kontrol dalam menegakkan program pendidikan standar, maka individu memiliki sedikit kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kompetisi antar pemerintah yang disediakan oleh variasi dalam program pemerintah daerah. Akibatnya, program-program pendidikan sebelumnya lokal yang berkembang menjadi program negara, dengan penurunan yang mengakibatkan jumlah kompetisi antar pemerintah. 2.5.2. Jumlah Pemerintah Faktor lain yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan persaingan antar adalah jumlah pemerintah yang tersedia untuk bersaing. Pada tabel 2.2, misalnya, diketahui bahwa 19421972, jumlah unit pemerintahan di Amerika Serikat turun hampir setengahnya, dengan sebagian besar dari penurunan yang dicatat oleh penurunan drastis dalam jumlah kabupaten sekolah. Penurunan jumlah kabupaten sekolah terus, meskipun pada tingkat yang lebih lambat, melalui 1992. Karena pendidikan adalah fungsi tunggal terbesar dari pemerintah negara bagian dan lokal, ini adalah contoh jelas bagaimana persaingan antar pemerintah, dengan kedok mengurangi duplikasi usaha, telah dikurangi. Tabel 2.2 : Jumlah unit pemerintahan di Amerika Serikat Jenis Pemerintahan
1942
1952
1962
1972
1982
1992
Pemerintah Federal
1
1
1
1
1
1
Pemerintah Nergara
48
48
50
50
50
50
Pemerintah Lokal
155,07 116,694 91,186 78,218 82,290 86,692
Negara
3.050
3,049
Hal-hal Kota
26,220
16,778 18,000 18,517 19,076 19,296
Kota Praja dan Kota
18,919
17,202 17,142 16,991 16,143 16,666
Sekolah
108,579 67,346 34,678 16,718 14,851 14,556
3,043
3,044
3,041
3,043
Pemerintahan Pemerintah Istimewa Jumlah
8,299
12,319 18,323 23,885 28,588 33,131
155,116 116,743 91,237 18,269 82,341 86,743
Sumber :Biro Sensus, abstrak statistic persatuan Negara, 1993 ( Washington, D.C. 1993), 291 Tabel 2.2 menunjukkan bahwa jumlah total pemerintah telah meningkat di akhir dekade, hampir seluruhnya karena peningkatan substansial dalam jumlah kabupaten khusus. Tabel menunjukkan tren terus dalam penciptaan distrik khusus, yang memiliki fungsi beragam seperti pengelolaan air, pengendalian nyamuk, atau melayani sebagai otoritas pelabuhan. Seringkali, kabupaten khusus akan dibuat saat kegiatan melampaui lingkup pemerintah daerah tetapi tidak cukup luas untuk menutupi seluruh negara bagian. Dengan demikian, kabupaten khusus menciptakan lapisan lain pemerintah dalam struktur pemerintahan yang ada. Kadang-kadang, distrik khusus juga dibuat untuk menghindari keterbatasan pada kemampuan sekolah perpajakan dari pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah tidak dapat meningkatkan pendapatan tambahan untuk beberapa tujuan yang mereka anggap diinginkan, kabupaten khusus dengan otoritas pajak independen dapat dibuat. Meskipun distrik khusus meningkatkan jumlah pemerintah, mereka cenderung mengurangi persaingan antarpemerintah karena mereka dibuat sebagai upaya kerja sama dari pemerintah daerah. Meskipun mungkin ada alasan yang baik untuk kelompok pemerintah untuk bekerja sama dengan cara ini, usaha koperasi tersebut masih memiliki efek yang tidak diinginkan dari mengurangi kompetisi.
2.6. TEORI BARANG LOKAL Sebuah barang publik lokal hanya dapat bermanfaat bagi mereka dalam wilayah geografis tertentu. Mungkin non-rivalrous dalam area itu atau mungkin sebagian rivalrous. Ini definisi barang publik lokal membuat jelas bahwa fitur unik adalah pembatasan geografis. Ini daun membuka pertanyaan apakah barang publik lokal dikecualikan atau tidak. Hal ini penting karena alasan berikut. Seperti yang akan terlihat, fokus teori barang publik lokal adalah analisis pemerintah daerah dan keputusan mengenai perpajakan dan pengeluaran. Apakah barang publik lokal yang disediakan adalah dikecualikan atau tidak kemudian menjadi masalah kebijakan daripada fitur yang melekat dari barang. Dengan ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai peraturan untuk mengontrol akses ke barang-barang publik yang mereka tawarkan. Sebagai contoh, pendaftaran di sekolah dapat dibatasi oleh pilihan kebijakan untuk siswa di daerah setempat dan ukuran penduduk setempat dapat dikontrol oleh larangan
gedung baru. Akibatnya, terjadi tumpang tindih yang besar antara klub dan barang-barang publik lokal dan istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian. Apa yang sebagian besar dibedakan dua dalam literatur telah menjadi isu yang telah ditangani menggunakan konsep masing-masing. Pembahasan barang klub telah lebih berpusat pada isu-isu efisiensi dengan populasi homogen. Sebaliknya, barang publik lokal telah menemukan penggunaan yang paling menonjol dalam analisis populasi heterogen dan wahyu preferensi. Selanjutnya, barang publik lokal telah digunakan untuk memahami peran dan struktur pemerintah daerah sedangkan barang klub telah lebih lanjut tentang pasar. Bahkan perbedaan ini tidak selalu mengikat. Sebuah barang publik lokal memiliki fitur yang manfaatnya terbatas pada wilayah geografis tertentu, dan tidak bisa dinikmati di luar daerah itu. Berkaitan ide ini untuk analisis barang klub, seseorang dapat memikirkan masyarakat lokal sebagai klub yang dibentuk untuk menyediakan barang publik lokal. Untuk menjadi anggota komunitas lokal, konsumen harus pindah ke daerah (yaitu bergabung dengan klub) dan membayar apapun pajak daerah dipungut dalam masyarakat (yaitu membayar biaya keanggotaan). Setelah mereka melakukan ini, mereka kemudian dapat menikmati barang-barang publik lokal yang disediakan. Sebuah fitur penting dari klub yang baik adalah bahwa pengecualian adalah mungkin dan sangat menarik untuk dibahas apakah ini adalah kasus dengan barang-barang publik lokal. Ada dua poin di mana pengecualian dimungkinkan. Pertama, konsumen harus menjadi penduduk di suatu wilayah dalam rangka memperoleh manfaat dari barang publik lokal. Meskipun hanya sedikit (jika ada) pemerintah daerah memiliki hak untuk mencegah penjualan kembali rumah atau untuk mengusir paksa penghuni yang ada, mereka memiliki kekuatan untuk mencegah gedung baru tambahan. Akibatnya, penurunan populasi mungkin sulit untuk mencapai (seperti pengusiran di klub biasa), pengecualian anggota tambahan adalah mungkin. Kedua, ada pembayaran pajak. Setiap warga yang menolak membayar pajak lokal dapat dipaksa untuk membayar atau dikecualikan dari klub karena pemerintah daerah memiliki kewenangan hukum untuk mengumpulkan pajak. Jika kita memaksakan kemungkinan pengecualian, maka analisis barang publik lokal menjadi persis bahwa klub telah kita dipertimbangkan. Namun, analisis non-eksklusi juga kepentingan dengan barang publik lokal karena ini menangkap ide pasar freelyoperating di mana individu memiliki kebebasan untuk memilih lokasi perumahan yang disukai mereka. Kami sekarang fokus pada non-eksklusi. Konsep barang publik lokal dapat diterapkan pada penyediaan pelayanan publik oleh daerah setempat untuk memahami alokasi penduduk antara daerah yang berbeda. Secara
intuitif, kita bisa memikirkan daerah bersaing untuk populasi dengan menetapkan paket penyediaan barang publik dan perpajakan yang mereka tawarkan. Anggota populasi melihat apa yang ditawarkan di daerah-daerah yang berbeda dan memilih salah satu yang menawarkan tingkat utilitas tertinggi. Hal ini akan menyebabkan arus populasi sampai tidak ada seorang pun dapat memperoleh dengan lokalitas bergerak. Hal ini mirip dengan penyesuaian. Proses untuk barang club kecuali untuk fakta bahwa ada akses gratis (yaitu, ada kemungkinan pembatasan akses bagi para migran baru bahkan jika populasi yang ada akan kalah dari migrasi). Dalam kerangka ini adalah wajar untuk mempertanyakan apakah keseimbangan yang efisien akan tercapai. Daerah-daerah yang bersaing untuk penduduk dan tidak ada pembatasan yang dikenakan atas kebebasan penduduk untuk bergerak di antara daerah-daerah. Dengan klub, efisiensi dicapai setidaknya dalam klub. Untuk melihat apakah hal yang sama berlaku untuk barang-barang publik lokal, maka perlu mempertimbangkan model situasi. Pertimbangkan total populasi konsumen H yang akan dibagi antara dua daerah dengan h menjadi penduduk suatu daerah (kita menggunakan notasi yang berbeda untuk menghindari kebingungan dengan keanggotaan klub). Setiap daerah menyediakan barang publik lokal yang dibiayai melalui muatan pada populasi. Karena populasi bertambah, biaya unit per penduduk masyarakat yang baik berkurang. Ini adalah manfaa dari populasi meningkat. Ada juga biaya untuk peningkatan populasi. Hal ini dapat dimotivasi dengan mengasumsikan bahwa ada sumber daya tetap di wilayah masing-masing sehingga pendapatan per orang jatuh karena populasi meningkat dan sumber daya ini harus dibagi antara sejumlah besar. Asumsi ini menyiratkan bahwa pendapatan dapat ditulis sebagai fungsi menurun, M (h), penduduk suatu daerah. Pikirkan upah atau tunjangan kesejahteraan mengurangi dengan migrasi meningkat. Jika wilayah menyediakan r
barang unit G masyarakat , biaya per penduduk adalah ,. Menggabungkan, pendapatan tersisa r
untuk dibelanjakan pada barang pribadi adalah M (h) - , dan tingkat utilitas yang dihasilkan dari r
U (M (h) - , G). Diasumsikan bahwa daerah memilih tingkat populasi publik yang baik secara optimal diberikan. Hal ini menghilangkan kemungkinan inefisiensi melalui tingkat ketentuan yang tidak memenuhi aturan Samuelson. Mengingat h penduduk, tingkat penyediaan barang publik memenuhi aturan Samuelson h
,r ,
= 1 … … … … … … … … . . (2.1)
Kondisi ini dapat diselesaikan untuk menemukan tingkat publik yang baik, G (h), yang tergantung pada penduduk wilayah. Mengganti tingkat kepentingan publik ke dalam fungsi utilitas menentukan tingkat utilitas sebagai fungsi dari populasi. Hubungan ini ditulis secara singkat sebagai U (h). Implikasi dari model mengikuti dari fakta bahwa peningkatan h dapat meningkatkan atau menurunkan utilitas. Membedakan U (h) sehubungan dengan h menunjukkan bahwa: r
U’ = UxM’ + Ux ( ) .............................. (2.2) Istilah pertama ini adalah negatif, karena peningkatan populasi mengurangi M pendapatan, sedangkan istilah kedua adalah positif karena biaya barang publik berkurang. Untuk menganalisis model lanjut, asumsikan utilitas yang awalnya meningkat dengan penduduk hingga mencapai maksimum dan kemudian menurun. Selain itu, biarkan U (H)> U (0), sehingga memiliki semua penduduk menyebabkan utilitas yang lebih tinggi daripada memiliki populasi tidak.Hal ini dapat termotivasi oleh fakta bahwa sejumlah kecil orang merasa sangat mahal untuk menyediakan barang publik tetapi pendapatan tidak berkurang terlalu jauh ketika seluruh penduduk dalam satu wilayah.
2.7. STRUKTUR OPTIMAL : EFISIENSI VS STABILITAS Penjelasan sebelumnya telah mengeksplorasi sejumlah keuntungan dari desentralisasi fiskal. Ini telah terlibat baik efisiensi dan aspek ekuitas. masalah ini yang tersisa adalah struktur yang optimal atau jumlah yang benar dari tingkat administrasi. Kesulitan yang muncul di sini adalah bahwa pembagian yang optimal mungkin berbeda antara barang publik. Contoh-contoh dalam pendahuluan telah membahas bagaimana layanan yang diselenggarakan pada pendidikan, tingkat yang sangat lokal di tingkat yang lebih tinggi dan pertahanan di satu bahkan lebih tinggi. Ada banyak barang-barang publik lainnya yang diberikan oleh pemerintah federal. Jika masingmasing yang akan dialokasikan pada tingkat yang benar desentralisasi, hal ini akan menyiratkan jumlah yang sama besar tingkat pemerintahan.Untuk memahami apakah ini akan dilakukan, sekarang perlu untuk mempertimbangkan
penting aspek desentralisasi
yang
belum
diperkenalkan. sejauh ini hanya keuntungan telah dipertimbangkan, sekarang saatnya untuk memperkenalkan biaya. Setiap tingkat pemerintahan membawa serta biaya tambahan. Ini
melibatkan semua Faktor-faktor yang diperlukan untuk menyediakan administrasi. Bangunan, staf dan peralatan semua akan diperlukan, seperti pemilihan kehendak untuk memilih politisi. para politisi juga akan meminta kompensasi untuk waktu yang dihabiskan untuk kegiatan politik. Ini Biaya direplikasi setiap kali tingkat tambahan pemerintah diperkenalkan Akibatnya, memperkenalkan tingkat lanjut dari pemerintah bukan tanpa biaya. Itu pilihan tingkat optimal desentralisasi harus mengambil biaya ini memperhitungkan dan menyeimbangkan mereka terhadap manfaat. Dari proses tersebut akan muncul struktur yang optimal. Ini akan tergantung pada ukuran relatif dari biaya dan manfaat tetapi yang paling mungkin untuk menghasilkan tingkat desentralisasi sehingga beberapa keputusan diambil pada tingkat yang lebih tinggi daripada akan lebih baik jika desentralisasi adalah tanpa biaya. Argumen ini sekarang digambarkan dalam sebuah model sederhana yang lokasi perdagangan Figure 2.1 : Sentralisai dan Desentralisasi
[
]
0
Sentralisasi Daerah L
[ 0
1
Daerah R ][ Desentralisasi
] 1
skala ekonomi terhadap keragaman preferensi. Titik keberangkatan adalah bahwa pengambilan keputusan terpusat menghasilkan "satu ukuran cocok untuk semua" hasil yang tidak mencerminkan heterogenitas selera. Ketentuan seragam berikut dari pertimbangan ekonomi politik mencegah suara mayoritas terpusat dari mengalokasikan berbagai tingkat barang publik ke kabupaten yang berbeda. Hanya dengan desentralisasi suara mayoritas di tingkat kabupaten mungkin untuk membedakan penyediaan barang publik tetapi pada beberapa biaya duplikasi. Misalkan ada satu barang publik yang dapat diberikan baik di tingkat federal maupun di tingkat daerah. Kami Model federasi sebagai segmen garis [0, 1], dengan titik pada garis yang mewakili lokasi geografis yang berbeda. Kepentingan publik dapat ditemukan di mana saja sepanjang garis dan masing-masing individu ditandai dengan lokasi yang ideal mereka untuk kepentingan publik. Dengan ketentuan pusat kepentingan publik terletak di 1/2, titik tengah dari segmen garis. Yang lebih jauh dari titik ini individu berada, semakin sedikit mereka menyukai barang publik yang
disediakan di tingkat federal. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.1. Atau ketentuan dapat didesentralisasi. Setiap daerah diwakili oleh interval pada segmen garis. L Daerah adalah interval-kiri kiri [0, 1/2] dan wilayah R interval kanan [1/2, 1]. Individu diasumsikan merata sehingga kedua daerah adalah ukuran yang sama. De Desentralisasi sentralisasi penyediaan barang publik terletak pada titik tengah interval masing-masing, masing masing, yaitu 1/4 di wilayah kiri dan 3/4 di wilayah kanan. Ada biaya tetap C (per kapita) penyediaan barang publik di tingkat pusat dan, karena duplikasi, biaya 2C dengan ketentuan entuan desentralisasi (yaitu, jumlah individu di antaranya biaya penyediaan barang publik tersebar adalah berkurang satu setengah). Fungsi utilitas dari setiap individu berada di bawah sentralisasi
…………………………………… (2.3) (2.
Dan berada di bawah desentralisasi,
……………….... (2.4) (2.
di mana B
B dan
B
B menunjukkan jarak antara barang publik yang sebenarnya
lokasi dan lokasi yang ideal individu i, masing masing-masing masing di bawah sentralisasi dan desentralisasi bagi seorang individu i terletak di wilayah kiri ( B
B untuk satu terletak di wilayah yang benar. Tingkat di
mana utilitas menurun dengan jarak yang diberik diberikan an oleh parameter α. Sekarang kita bisa menentukan
kapan desentralisasi secara sosial optimal sebagai hasil dari trade trade-off off antara duplikasi biaya penyediaan barang publik terhadap penyediaan membawa lebih dekat dengan preferensi individu. Solusi optimal secara cara sosial memaksimalkan jumlah semua utilitas individu. Karena utilitas individu berbeda hanya dalam jarak ke lokasi publik yang baik (karena pembagian biaya yang sama) jumlah utilitas akan tergantung
pada
jarak
rata rata-rata. rata.
Berdasarkan
ketentuan
terpusat,
jarak rata-rata rata dari 1/2 adalah, karena distribusi seragam, hanya sama dengan 1/4. Perhatikan bahwa jarak
ini sebenarnya diminimalkan dengan menempatkan kepentingan publik pada titik tengah 1/2. Desentralisasi membawa jarak rata-rata di daerah baik turun ke 1/8. Ini efek positif dari desentralisasi harus seimbang terhadap C biaya tambahan menyediakan dua barang publik yang berbeda. Oleh karena itu desentralisasi adalah solusi optimal jika dan hanya jika C biaya tambahan kurang dari keuntungan mengurangi jarak rata-rata 1/4 - 1/8 dievaluasi pada α tingkat di mana utilitas jatuh dengan jarak, yaitu C ≤ α ( 1/4 - 1/8) = α / 8. Pengamatan dirangkum dalam proposisi berikut. Proposisi 2 Desentralisasi optimal jika dan hanya jika C ≤ α / 8. Argumen ini menunjukkan bahwa jumlah optimal desentralisasi akan dicapai ketika manfaat fr desentralisasi m lanjut, dalam hal pencocokan keragaman selera, lebih besar daripada biaya membedakan penyediaan barang publik. Menggunakan model dasar kita sekarang dapat menggambarkan kecenderungan untuk suara mayoritas mengarah ke desentralisasi yang berlebihan. Dalam rangka untuk melihat insentif bagi desentralisasi di bawah suara mayoritas, kita asumsikan bahwa ketentuan desentralisasi berlaku ketika mayoritas pemilih yang menguntungkan dalam setidaknya satu wilayah. Asumsi ini berbahaya mengingat simetri antara daerah: jika ada mayoritas dalam mendukung desentralisasi di satu wilayah ada juga harus menjadi mayoritas sama di daerah lain. Kami berkonsentrasi pada insentif dari daerah kiri untuk desentralisasi. Sebagian besar di wilayah kiri dibentuk oleh orangorang yang baik ke kiri atau ke kanan individu pada titik tengah daerah 1/4. Hal ini mudah dilihat bahwa jika individu ini lebih menyukai pusat desentralisasi, maka semua orang di sebelah kirinya juga memiliki preferensi yang sama karena mereka berada jauh dari penyediaan terpusat namun berbagi biaya secara merata. Oleh karena itu akan ada sebagian yang mendukung desentralisasi di wilayah kiri jika individu yang menentukan i = 1/4 lebih memilih desentralisasi, yaitu jika: = (1- α B − B )- C ≤
= = (1- α B − B) – 2C ………………………………… (2.5)
Dari ini mengikuti proposisi berikutnya. Proposisi 3 Desentralisasi adalah suara mayoritas keseimbangan jika dan hanya jika C ≤ α / 4. Hasil ini menunjukkan desentralisasi yang berlebihan di bawah suara mayoritas karena tingkat biaya kritis di bawah suara mayoritas adalah lebih tinggi daripada tingkat biaya kritis untuk optimal. Khususnya untuk biaya apapun C ∈ (α /
8, α / 4), suara mayoritas mengarah ke desentralisasi (C <α / 4) meskipun tidak optimal secara sosial (C> α / 8). Oleh karena itu di bawah suara mayoritas ada desentralisasi terlalu banyak: pemilih yang berada di ekstrem memiliki insentif untuk mendukung penyediaan desentralisasi untuk mendapatkan barang publik lebih dekat dengan apa yang mereka inginkan, namun proses demokrasi tidak menginternalisasi eksternalitas negatif yang dikenakan pada para pemilih yang berlokasi di pusat.
2.8. BUKTI TETANG DESENTRALISASI Desentralisasi, atau pemusatan pemerintahan daerah (local autonomy) dilakukan dengan niatan percepatan pembangunan terjadi dengan kebebasan daerah. Namun kondisi yang dinanti tak kunjung datang bahkan disinyalir tidak akan datang.Sebagai sistem alternatif, konsep desentralisasi selayaknya menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan nasional. Istilah lainnya, desentralisasi tidak lebih dari penerapan konsep negara federal yang dianut oleh beberapa Negara tetangga seperti Malaysia. Untuk memenuhi acuan pembangunan tentu saja memerlukan penguraian secara lebih rinci dan mendalam. Dalam catatan Piliang (2001:315) mengemukakan landasan filosofisnya adalah masing-masing negara digunakan sebagai saluran untuk menampung aspirasi kebangsaan yang berlandaskan persoalan-persoalan etnis, daerah dan keunikan lokal (kearifan daerah/lokal). Asumsi lebih lanjut, untuk memulai peralihan sistem bernegara menjadi sistem federasi tidak perlu melakukan pembubaran terlebih dahulu terhadap sistem yang telah berjalan (NKRI) di Indonesia, melainkan cukup diambil keputusan dalam referendum nasional atau melalui persidangan MPR/DPR mengingat sistem MPR/DPR yang kita kenal sekarang ini memiliki kewenangan dalam pembahasannya. Budiarjo (1989:142) mengutip dari C.F Strong dalam pembentukan Negara federal diperlukan dua syarat utama. Pertama, adanya kesadaran penuh terhadap pentingnya bersatu dalam perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk sebuah sistem federasi. Kedua, lahirnya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas, oleh karena apabila kesatuan-kesatuan politik itu menghendaki persatuan sepenuhnya, maka bukan federasi yang dibentuk melainkan negara kesatuan. Dengan demikian, konsep desentralisasi jika aplikasikan secara konkret maka tidak ada persoalan lebh lanjut. Permasalahan muncul karena konteks desentralisasi banyak yang terabaikan secara sengaja. Seyogyanya, pemerintah daerah (pemda) sebagai pelaku pembangunan yang bertanggung jawab penuh terhadap proses penguatan pembangunan Negara, sedang pemerintah nasional hanya melakukan pengarahan yang lebih bersifat administratif bukan by project. Yang terjadi di Indonesia kini adalah semua poyek pembangunan berpusat di pemerintahan pusat sehingga desentralisasi menjadi anti klimaks.
2.8.1. Desentralisasi di Seluruh Dunia
Tingkat desentralisasi kegiatan pemerintah dapat diukur dalam beberapa cara yang berbeda. Oates (1972) membedakan tiga ukuran desentralisasi fiskal: (i) bagian dari pendapatan publik total yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat, (ii) bagian dari pemerintah pusat di semua pengeluaran publik (termasuk pendapatan redistribusi pembayaran), (iii) bagian dari pemerintah pusat dalam pemerintahan saat ini pengeluaran konsumsi. Langkah pertama berdasarkan pengumpulan pendapatan menimbulkan masalah pusat dapat mengumpulkan pendapatan bagi daerah. Ini meremehkan derajat desentralisasi sejauh daerah mendapatkan kembali sebagian besar pendapatandikumpulkan di tingkat pusat. Ukuran kedua, termasuk redistribusi pendapatan pembayaran, juga meremehkan derajat desentralisasi karena redistribusi pendapatan sebagian besar peran pemerintah pusat tanpa bagaimana desentralisasi negara ini. Argumen yang sama berlaku untuk pertahanan tidak termasuk pengeluaran yang merupakan barang publik lainnya yang seragam disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi ukuran yang lebih tepat adalah konsentrasi Pemerintah konsumsi arus total. Informasi tersebut sudah tersedia di dataset kaya di Brown University, di mana pengeluaran total pemerintah adalah jumlah konsolidasi dari semua pengeluaran di berbagai tingkat pemerintahan. Konsolidasi hal untuk mencegah penghitungan ganda antar-pemerintah dan hibah transfer. Negara-negara maju pertama umumnya lebih terdesentralisasi. Amerika Latin negara desentralisasi sebagian besar selama periode 1980 sampai 1995. Namun, konsumsi pemerintah di Amerika Latin tetap substansia lebih terpusat, dengan pengeluaran di tingkat pusat hampir 70 persen terhadap belanja pusat kurang dari 50 persen di negara maju. Afrika negara adalah penurunan kecil yang paling terpusat dan tampilan dalam sentralisasi (dengan hampir semua pengeluaran pemerintah yang terjadi di tingkat pusat). Di antara semua daerah, negara-negara maju menunjukkan penurunan yang paling substansial dalam sentralisasi. Melihat rata-rata tingkat dunia (yang melibatkan hingga 48 negara) juga mengungkapkan kecenderungan umumm ke arah desentralisasi yang lebih besar, dengan belanja pusat berbagi menurun dari 75 persen pada tahun 1975 menjadi 64 persen pada tahun 1995. Tabel 2.3 : Porsi belanja pemerintah pusat dalam total belanja Negara
1975
1985
1995
Pengembangan
0,57
0,49
0,46
Rusia
n.a
0,61
0,63
Amerika Latin
0,76
0,71
0,70
Asia
0,79
0,74
0,72
Afrika
0,88
0,86
0,82
Dunia
0,76
0,68
0.64
Sumber : Dataset VernonHenderson, 1975-1995, Universitas Brown
2.8.2. Desentralisasi oleh Fungsi Telah terlihat bahwa derajat desentralisasi berbeda cukup substansial antar negara. Hal ini juga instruktif untuk mengukur desentralisasi public pengeluaran berdasarkan fungsi untuk melihat apakah ini konsisten dengan saran normatif. Dari titik pandang normatif desentralisasi yang diinginkan bila perlu menyesuaikan pengeluaran untuk preferensi lokal mendominasi ekonomi kemungkinan skala dan lintas daerah spillovers. Statistik Keuangan Pemerintah IMF berisi data untuk melanggar turun kegiatan pemerintah oleh fungsi dan tingkat. Semua pengeluaran local mengacu pada pengeluaran dari governmentsrs negara, regional dan provinsi. Perumahan dan Masyarakat Fasilitas yang paling terdesentralisasi, dengan rata-rata 71 persen, diikuti oleh Pendidikan dan Kesehatan dengan rata-rata 64 persen masing-masing. Yang paling terdesentralisasi adalah pengeluaran untuk Jaminan Sosial dan Kesejahteraan dengan rata-rata 18 persen. Tabel 2.4 : Pengeluaran Local (%) dari Total Pengeluaran Pemerintah dalam Fungsi (19951999) Negara
Pendidik
Kesehatan
an
Kesejahteraan
Perumahan
Transportasi
Jumlah
Sosial
Australia
72
48
10
77
85
50
Kanada
94
96
31
74
90
60
Denmark
45
95
55
29
51
56
Prancis
37
2
9
82
42
19
Jerman
96
28
21
93
57
38
Irlandia
22
48
6
70
43
25
Noderlan
33
5
14
79
35
26
Norwagia
63
78
19
87
31
38
Rusia
83
90
10
96
68
39
Spanyol
71
63
6
93
62
36
U.K
68
0
20
40
61
26
U.S
95
43
31
32
75
49
Rata-rata
64
64
18
71
56
38
Sumber : IMFBuku Tahun Statistika Pemerintah Prancis; 2001 2.8.3. Penentu Desentralisasi Desentralisasi merupakan proses yang kompleks dan kami telah memberikan snapshot dari normatif besar literatur tentang bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikan tanggung jawab yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah dan keuntungan efisiensi kemungkinan desentralisasi. Namun isu positif tentang mengapa dan kapan desentralisasi terjadi juga layak perhatian. Literatur positif pada desentralisasi menunjukkan keteraturan empiris tertentu mengenai kekuatan yang mendukung desentralisasi. Oates (1972) menemukan dalam analisis crosssectional yang baik ukuran negara dan pendapatan per kapita bermain peran penting dalam menjelaskan desentralisasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa untuk ukuran yang berbeda dari desentralisasi, negara-negara besar dan kaya yang lebih terdesentralisasi. Untuk kontrol yang lebih baik untuk antar-daerah geografis dan budaya perbedaan, Oates dan Wallis (1988) menggunakan analisis panel 48 negara bagian AS. Mereka menemukan keragaman yang diukur dengan desentralisasi urbanisasi meningkat Batas penting dari pengujian empiris yang ada desentralisasi adalah bahwa mengabaikan kekuatan sentral dalam proses desentralisasi, yaitu ancaman pemisahan. Kemungkinan pemisahan telah menjadi kekuatan yang kuat untuk membatasi kemampuan pemerintah pusat untuk mengeksploitasi minoritas perifer pemilih untuk demi mayoritas penduduk. Idenya adalah bahwa pemerintah kesatuan lebih bersedia untuk menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab ketika ancaman pemisahan yang lebih kredibel. Ini telah menjadi fitur berulang di Eropa bahwa Keputusan untuk mendesentralisasikan tidak selalu dipandu oleh pertimbangan efisiensi, namun juga didorong oleh kekuatan distribusi dan politik. Ketika daerah yang kaya, yang hari mentransfer sejumlah besar pendapatan untuk daerah miskin, menuntut desentralisasi lebih itu adalah untuk membatasi kontribusi bersih mereka. Mereka sering melakukan itu karena mereka tidak percaya lagi pada efek asuransi mutual bahwa transfer tersebut mungkin mengubah arah dalam waktu dekat. Juga ukuran redistribusi daerah
telah menjadi begitu terlihat bahwa hal itu menciptakan masalah politik dapat diatasi. Persepsi adalah bahwa daerah yang kaya akan menjadi lebih baik dengan memisahkan diri dan, mencegah negara tersebut dari berantakan, konsesi dalam bentuk devolusi yang lebih besar tanggung jawab dan sumber daya untuk daerah telah berlangsung. Italia dan Belgia adalah dua ilustrasi yang baik dari jenis desentralisasi dipaksa oleh permintaan menekan dari daerah kaya yang masing-masing itu jelas bahwa dalam kasus-kasus, argumen efisiensi yang memungkinkan desentralisasi pilihan kebijakan yang lebih mencerminkan preferensi lokal bukanlah kekuatan utama. Richer daerah menuntut otonomi lebih karena ketimpangan pendapatan regional seperti bahwa asuransi mutual menjadi redistribusi murni. Selain itu, permintaan untuk otonomi lebih diperburuk, benar atau salah, oleh persepsi dalam daerah yang kaya bahwa transfer daerah yang sangat dipengaruhi oleh oportunistik perilaku daerah penerima. 2.8.4. Desentralisasi di Indonesia Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998. Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Melalui kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Kebijakan ini dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah : 1.
Belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan, yaitu antara lain dalam hal kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan suatu kawasan atau pelayanan tertentu,
pengaturan pembagian hasil sumberdaya alam dan pajak, dan lainnya. Selain itu juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota daerah yang mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak dalam pelaksanaan suatu aturan, misalnya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, serta kehutanan dan pertambangan. 2.
Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah yang disebabkan oleh
perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Persepsi yang belum sama antar para pelaku pembangunan baik di jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan lainnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai antara lain dengan lemahnya peran Gubernur dalam koordinasi antar kabupaten/kota di wilayahnya karena dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masing-masing daerah berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Ini kemudian dipersepsikan bahwa antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota tidak ada hubungan hirarkinya. Seringkali kebijakan, perencanaan, dan hasil-hasil pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan tidak dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur namun langsung kepada Pemerintah Pusat. Pada sisi lain hubungan hirarki secara langsung antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat akan memperluas rentang kendali manajemen pemerintahan
dan
pembangunan.
Berbagai
hal
tersebut
berpotensi
menimbulkan
ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemanfaatan sumber daya nasional. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, beberapa peraturan perundangan masih belum sejalan antara satu dengan lainnya. 3.
Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah yang disebabkan oleh
perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Persepsi yang belum sama antar para pelaku pembangunan baik di jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan lainnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai antara lain dengan lemahnya peran Gubernur dalam koordinasi antar kabupaten/kota di wilayahnya karena dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masing-masing daerah berdiri sendiri dan tidak
mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Ini kemudian dipersepsikan bahwa antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota tidak ada hubungan hirarkinya. Seringkali kebijakan, perencanaan, dan hasil-hasil pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan tidak dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur namun langsung kepada Pemerintah Pusat. Pada sisi lain hubungan hirarki secara langsung antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat akan memperluas rentang kendali manajemen pemerintahan
dan
pembangunan.
Berbagai
hal
tersebut
berpotensi
menimbulkan
ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemanfaatan sumber daya nasional. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, beberapa peraturan perundangan masih belum sejalan antara satu dengan lainnya. 4.
Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah. Kerjasama antar pemerintah
daerah masih rendah terutama dalam penyediaan pelayananan masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pada pengelolaan dan pemanfaatan bersama sungai, sumberdaya air, hutan, tambang dan mineral, serta sumber daya laut yang melintas di beberapa daerah yang berdekatan, dan dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan perikanan termasuk pengolahan pasca panen dan distribusi, dan lain-lain. Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah. Kerjasama antar pemerintah daerah masih rendah terutama dalam penyediaan pelayananan masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pada pengelolaan dan pemanfaatan bersama sungai, sumberdaya air, hutan, tambang dan mineral, serta sumber daya laut yang melintas di beberapa daerah yang berdekatan, dan dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan perikanan termasuk pengolahan pasca panen dan distribusi, dan lain-lain. 5.
Masih terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Hal ini ditunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya. Selain itu belum terbangunnya sistem dan regulasi yang memadai di dalam perekrutan dan
pola karir aparatur pemerintah daerah menyebabkan rendahnya sumberdaya manusia berkualitas menjadi aparatur pemerintah daerah. Hal lainnya yang menjadi masalah adalah masih kurangnya etika kepemimpinan di beberapa daerah. 6.
Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan terbatasnya
efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme. 7.
Pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai
dengan tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketertinggalan pembangunan suatu wilayah karena rentang kendali pemerintahan yang sangat luas dan kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sering menjadi alasan untuk pengusulan pembentukan
daerah
otonom
baru
sebagai
solusinya.
Namun
demikian,
dalam
pelaksanaannya proses pembentukan daerah otonom baru lebih banyak mempertimbangkan aspek politis, kemauan sebagian kecil elite daerah, dan belum mempertimbangkan aspekaspek lain selain yang disyaratkan melalui Peraturan Pemerintah yang ada. Selain itu, terbentuknya daerah otonom baru setiap tahunnya akan membebani anggaran negara karena meningkatnya belanja daerah untuk keperluan penyusunan kelembagaan dan anggaran rutinnya sehingga pembangunan di daerah otonom lama (induk) dan baru tidak mengalami percepatan pembangunan yang berarti. Pelayanan publik yang semestinya meningkat setelah adanya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah), tidak dirasakan oleh masyarakatnya, bahkan di beberapa daerah kondisinya tetap seperti semula. Dalam hal ini harus ada beberapa program yang akan ditempuh dalam revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah adalah: 1. Program penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Program ini ditujukan untuk: (1) meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah termasuk peraturan perundang-undangan daerah; (2) menyusun berbagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; (3) memperkuat visi desentralisasi dan otonomi daerah para
pelaku pembangunan agar tercapai persepsi yang sama terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayananan publik, dan pembangunan di daerah; dan (4) mendorong pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2. Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran pemerintah provinsi. 3. Program peingkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Program ini ditujukan untuk menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola. 4. Program peningkatan profesional aparat pemerintah daerah. Program ini ditujukan untuk memfasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, menyusun rencana pengelolaan serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional. 5.Program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah. Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik. 6.Program penataan daerah otonomi baru .Program ini ditujukan untuk menata dan melaksanakan kebijakan pembentukan daerah otonom baru sehingga pembentukan daerah otonom baru tidak memberikan beban bagi keuangan negara dalam kerangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah.
STUDI KASUS I PEMBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHA FEDERAL 20/03/2012 By : Aji Maftus http://admsci.ui.ac.id/files/250920061115211.
Hal yang paling penting dari karakteristik sistem politik Amerika adalah pembagian kewenangan antara pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian. Pemerintahan United States yang pertama, berdasarkan Article of Confederation merupakan gabungan dari negaranegara Amerika. Akan tetapi, muncul ketidakpuasan dari beberapa kalangan terhadap Artikel Konfederasi. Hasilnya adalah munculnya system federal pada tahun 1787 yang dibuat di Philadelphia, dimana terdapat dua kedaulatan yakni pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Sistem ini digunakan untuk melindungi negara-negara Amerika yang telah ada sebelumnya dan bermaksud untuk mempertahankan kedaulatan mereka, dan membangun sebuah pemerintahan pusat yang efektif. Ditinjau dari perkembangan sejarahnya, terdapat 3 era yang menjelaskan perkembangan federalisme ini, dimana masing-masing era memiliki penerjemahan berbeda antara hubungan pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Bentuk awalnya merupakan persatuan (Union) dimana masih belum menemukan titik jelas hubungan keduanya. Mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan antara pemerintah nasional (federal) dan pemerintah negara bagian dalam penerjemahan wewenang satu sama lain. Contohnya kasus sengketa Maryland State dengan pemerintah nasional menyangkut didirikannya Second Bank of The United States dengan diberlakukannya pajak oleh Maryland terhadap bank nasional (federal). Isu lain juga yang mengancam eksistensi Union adalah isu perbudakan dan Civil War (perang sipil). Perkembangan berikutnya adalah dual federalism dan laissez faire Capitalism. Dual federalism adalah doktrin yang berdasar pada ide bahwa diperlukan pemisahan yang tepat antara kekuasaan nasional (federal) dan kekuasaan negara. Doktrin konstitusi menjelaskan bahwa ada area-area tertentu yang menjadi kewenangan masing-masing. Posisi konstitusi ini mengizinkan doktrin laissez faire bahwa bisnis yang besar dan secara luas berada diluar control pemerintah. Juga mengizinkan negara dalam kebijakan publiknya untuk melakukan diskriminasi terhadap kulit hitam. Bentuk federalisme ini muncul pada tahun 1930 lalu.
Didalam area perdagangan, perpajakan, pengeluaran, hak-hak sipil, kebebasan sipil, dan lainnya, pemerintahan federal saat ini memiliki peranan penting, salah satunya adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari meningkatnya kompleksitas masyarakat Amerika dan saling ketergantungan antara masyarakat, negara dan pemerintahan lokal bekerja bersamasama untuk mengatasi masalah negara, situasi yang demikian disebut sebagai federalisme kooperatif. Adanya bantuan dari Washington kepada negara bagian dan pemerintah lokal telah menjadi instrument utama dari pengaruh nasional (pemerintah federasi). Negara bagian dan pemerintah daerah telah menerima jutaan bantuan federasi, dalam menerima bantuan tersebut, mereka juga telah menerima pembatasan penggunaan kekuasaan federasi dan prioritas kebijakan nasional yang mendasari pemberian bantuan.
ANALISIS Menurut saya, mengapa pada awal pembentukan federalisme ini banyak sekali menghadapi tantangan dikarenakan kebanyakan orang mengembalikan hal ini kepada dasar terbentuknya negara mereka yakni Liberal, equal dan pursuit of happiness. Pahaman inilah yang mungkin menjadi factor utama mengapa pertentangan tersebut tidak ada habisnya. Negara menginginkan kedaulatan sepenuhnya tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dengan dibentuknya negara sebagai sebuah federasi dimana terbagi menjadi dua kedaulatan yakni pemerintah federasi dan pemerintah negara bagian, memang benar ketakutannya adalah adanya indikasi pemerintahan nasional (federasi) yang terlalu kuat sehingga melemahkan posisi bagi negara-negara bagian dan membatasi ruang gerak mereka. Hal ini terlihat dari perdebatan antara para anti federalis dan pro federal. Ketika anti federal mengatakan bahwa hanya pemerintahan di negara sendirilah yang bisa yang bisa melindungi dan mengetahui betul kondisi di negaranya. Ketakutan akan dominasi dan intervensi yang terlalu besar oleh negara federasi ke dalam urusan negara bagian. Sedangkan para pro federalis mengatakan bahwa pemerintahan federal tidak memiliki kepentingan untuk melemahkan negara bagian. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak kebijakan-kebijakan yang overlap atau saling tumpang tindih dan saling mengklaim kewenangan antara pemerintahan federasi dan pemerintahan negara bagian. Salah satu contoh ketidakpuasan ini terjadi dengan dideklarasikannya doktrin “null and void” sebagai salah satu cara melawan pemerintah federasi. Federasi di Amerika saat ini, dalam prosesnya membawa banyak kebaikan yang bermanfaat bagi para negara bagian. Adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara pemerintah negara bagian
dan federasi membuat perjalanan perpolitikan Amerika Serikat menjadi stabil. Negara bagian juga dengan leluasa melaksanakan kebijakan-kebijakan didalam negerinya sendiri sedangkan urusan diluar pemerintahan nasional ditangani oleh pemerintah federasi. Kekhawatiran bahwa pemerintah federasi yang mendominasi memang terjadi akan tetapi negara bagian tetap diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur negaranya berdasar pada pernyataan bahwa negara sendirilah yang mengetahui seluk beluk dan permasalahn rakyatnya. Mereka bebas berkreasi untuk memajukan negaranya dan kemudian tercipta suatu kesatuan (United) yang kuat. Melihat kemajuan dari negara-negara bagian Amerika Serikat saat ini, saya pikir federalisme memang solusi yang tepat untuk satu kesatuan negara yang menganut paham Liberal ini meskipun masih banyak pertentangan yang berlangsung antara berbagai bidang apakah harus ditangani oleh pemerintah federal atau pemerintah negara bagian salah satu contohnya adalah bidang pendidikan.
STUDI KASUS II Pemikiran Amien Rais Terhadap Federalisme di Indonesia Pemikiran Amien Rais, tentang kemungkinan pada masa yang akan datang negara Indonesia menjadi negara federasi muncul setelah melihat adanya ancaman disintegrasi yang terjadi akibat dari sistem pemerintahan negara kesatuan yang sentralistis. Selanjutnya dikatakan bahwa dialog negara federasi sebagai alternatif negara kesatuan menunjukkan bahwa sesungguhnya nasionalisme suatu bangsa tidak harus terpecah hanya kerena negara berganti wajah. Untuk menghentikan sentralisasi yang berlebihan, Amien Rais mengajukan sistem federal karena didasarkan pertimbangan bahwa banyak negara demokrasi justru maju adil dan makmur karena sistem federal seperti Malaysia, Kanada, Jerman, Australia bahkan Amerika. Menurut Amien Rais, untuk mewujudkan negara federal pemerintahan baru harus mempunyai kemauan politik (political will) dalam mewujudkan hal tersebut. Namun demikian, wacana federasi ini masih belum luas serta membutuhkan waktu yang cukup untuk mewujudkannya. Adanya negara federasi sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah fundamental, yaitu ketimpangan dalam bidang sosial, ekonomi, politik serta budaya. Untuk itu wacana negara federasi diperlukan dalam kerangka pemulihan Hak Asasi Manusia (HAM) serta membangun perimbangan antara pusat dan daerah. Pembagian hasil (revenue sharing) antara pusat dan daerah sangat timpang. Kekayaan alam daerah sangat sedikit dirasakan oleh daerah penghasil. Dengan Kolusi Korupsi dan Nepotismenya, daerah Jawa mendapatkan bagian yang terlalu besar dari hasil tersebut’’. Mengenai pembagian kekuasaan, Amien Rais menghendaki kedaulatan diberikan pada tingkat provinsi. Adapun dalam negara federal nantinya tetap ada perimbangan keuangan antara negara bagian dan negara federal namun untuk secara detailnya harus dirumuskan dengan musyawarah bersama antara pemerintah federal dengan negara negara bagian. Amien Rais mengajukan tiga fundamentals yang harus ditegakkan untuk membagun negara federal. Yaitu keadilan (al-‘adalah), (as-syuro) dalam arti negara harus dibangun dan dikembangkan dengan mekanisme musyawarah, dan yang ketiga adalah penegakkan prinsip persamaan (almusaawah ) sebagaimana Islam dan agamaagama samawi tidak pernah membedabedakan manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin (sex), warna kulit (race), status sosial (class) suku bangsa dan lain-lain. Begitu pula dengan prinsip otonomi harus memiliki ketiga aspek itu.
Federalisme untuk Indonesia masih relevan namun sudah “kebablasan” yaitu otonomi yang melibihi federalisme. Karena desentralisasi saat ini memberikan otonomi sampai ketingkat kabupaten/kota bukan pada provinsi. Jadi merupakan suatu hal yang kuno membicarakan federal jika ditempatkan dalam konteks saat ini di Indonesia, karena jika berbicara federal berarti yang mendapatkan otonomi hanya sampai propinsi. Saat ini sudah tidak relevan membicarakan bentuk negara federal, karena sudah tidak ada gunanya, ini didasarkan karena di dalam undang – undang dasar sudah dikunci tepatnya dalam pasal 37 ayat 5 yang menyatakan bahwa ”Tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Untuk mewujudkan penerapan otonomi daerah yang baik diperlukan adalah penegakkan hukum atau the rule of law atau dalam bahasa yang juga umum itu adalah etablishment of in abholding of the rule of law. Jadi dalam hal gagalnya imlementasi undang – undang itu karena pelanggaran the rule of law. Jadi kalau berbicara secara normatif bahwa undang-undang seperti apapun baiknya kalau the man behind the undang-undang itu masih “sontoloyo” tentu tidak sampai kemana-mana. Jadi sambil membangun moralitas penyelenggara negara memang harus ada keharusan yang tidak bisa dihindarkan yaitu tegaknya
the rule of lawagar tidak tercipta
kesenjangan antara formulasi dan implementasi. ANALISIS Gagasan federalisme Amien Rais baru sampai pada tataran gagasan dan belum sampai pada wilayah konsep yang utuh. Gagasan negara federal Amien Rais muncul setelah melihat adanya ancaman disintegrasi yang terjadi akibat dari sistem pemerintahan negara kesatuan yang sentralistis. Menurut Amien Rais, dalam membangun negara federal, setidaknya ada tiga unsur yang harus menjadi bangunannya yakni; keadilan (al-‘adalah), persamaan (almusawah), dan musyawarah (as-syuro). Mengenai pembagian kekuasaan, Amien Rais menginginkan bentuk yang tidak lebih luas daripada otonomi saat ini yaitu kedaulatan hanya diberikan pada propinsi-propinsi untuk menjadi bagian negara federal, namun untuk mewujudkan negara federal, pemerintahan baru harus mempunyai kemauan politik (political will) dalam mewujudkan hal tersebut. Adapun untuk pembagian keuangan, menurut Amien Rais dalam negara federal masih tetap ada perimbangan keuangan antara negara bagian dengan pemerintah federal, namun mengenai komposisinya/detailnya, harus melalui proses musyawarah antara pemerintah negara federal dengan negaranegara bagian.
KEY KONSEP ·
Federasi (Federation) adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan
·
Federalisme (Federalism) adalah sistem pemerintahan yang menyatukan negara-negara bagian dan setiap negara bagian memiliki otonomi khusus untuk menjalankan pemerintahannya sebagai negara.
·
Sistem Pemerintahan Federal (Federal System of Government) adalah suatu sistem politik federal yang mendasar, ada dua atau lebih tingkatan pemerintahan yang ada di dalam suatu wilayah tertentu dan yang memerintah melalui lembaga-lembaga yang sama dengan kekuasaan yang bertumpang tindih atau kekuasaan bersama sebagaimana yang ditetapkan oleh konstitusinya.
·
Output Sektor Publik (Public Sector Output)
·
Operasi Ekonomi Besar-besaran (Economies of Large-Scale Operation) mengasumsikan bahwa pasar merupakan pasar persaingan sempurna. Implikasinya ialah terdapat banyak pembeli di dalam pasar, dan tidak satupun diantara mereka memiliki kapasitas untuk mempengaruhi harga baarang dan jasa secara signifikan.
·
Produksi Output yang Efisien (Efficient Production Output)
·
Kompetisi Antar Pemerintah (Cometition Among Government). Kompetisi antar pemerintah perlu mempertimbangkan sistem pemerintahan yang berbeda yang dapat menyediakan barang publikdan layanan yang lebih baik dan berpotensi serta dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang heterogen.
·
Titik Tiebout (Tiebout Point) adalah menunjukkan bagaimana persaingan di antara pemerintah daerah bisa memiliki efek yang sama.
·
Redistribusi Pendapatan (Redistribution of Income) adalah praktek yang dirancang untuk tingkat pendapatan di masyarakat melalui pengalihan pendapatan dari orang kaya kepada individu-individu miskin, baik secara langsung maupun tidak langsung.
·
Sentralisasi (Sentralization) adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.
·
Kartelisasi (Kartelization) adalah persenyawaan antara pelaku kejahatan untuk melindungi diri dari kejaran hukum dan peraturan.
·
Desentralisasi (Decentralization) adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya.
·
Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization) adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi.
·
Titik Keberangkatan (Point of Depature) adalah bahwa keputusan terpusat menghasilkan "satu ukuran cocok untuk semua" hasil yang tidak mencerminkan heterogenitas selera.
·
Analisis Cross-Sectional (Cross-Sectional Analysis) adalah mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach). Artinya, tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan.
·
Kasus Sengketa Maryland State (Maryland State Dispute Case)
·
Perdagangan Bebas Komisi (Free Trade Commision) didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.
·
Federalisme Kooperatif (Cooperative Federalism)
·
Doktrin Laissez Faire (The Doctrine of Laissez Faire) bahwa suatu perekonomian perusahaan swasta (private-enterprise economy) akan mencapai tingkat efesiensi yang lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka dan akan mencapai pertumpuhan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan dengan perekonomian yang terencana secara terpusat (centrally planned economy).
SOAL DAN PERTANYAAN !!! I. Pilihan Ganda ! 1. Kompetisi antar pemerintah akan memungkunkan terjadinya persaingan antar…
A.Pemerintah B. Masyarakat C. Industri D. Pihak Lain 2. Perusahaan di sektor swasta menjadi besar untuk mengambil keuntungan dari skala… A.Sosial B.Budaya C.Ekonomi D.Polotik 3. Pada tahun 1930 pemerintah federal mengkoordinasikan pelayanan jalan raya bukan dengan memproduksi jalan raya, tetapi dengan menyediakan struktur rute koordinasi dan sistem penomoran yang konsisten,Negara mana yang mempunyai gagasan tersebut… A.Israel B.Itali C. Belgia D.Amerika Serikat 4. Barang public merupakan salah satu motivasi pemerintah federal dalam menentukan ukuran yang lebih… A.Efisen B. Tidak Berfunsi C.Menyusahkan D. B dan C benar 5. Menunjukkan bagaimana persaingan di antara pemerintah daerah bisa memiliki efek yang sama,Pernyataan dari siapakah ini… A. Charles Tiebout B.Sri Mulyani C.Adam Smith D.Milton Friedman 6. Paling signifikan dari pengeluaran untuk pemerintah negara bagian dan lokal adalah? A.Budaya B.Pendidikan C.Politik D.Sosial 7. Pada tahun berapa jumlah unit pemerintahan di Amerika Serikat turun hampir setengahnya… A.1986 - 1967 B.1945 - 1976 C. 1942 – 1972 D.1972 -1983 8. Titik keberangkatan adalah bahwa keputusan terpusat menghasilkan… A. “satu ukuran cocok untuk semua” B. “satu ukuran tidak cocok untuk semua” C. “satu ukuran cocok tapi tidak untuk semua” D. Jawaban A,B dan C Salah 9. Perilaku apakah dalam pemerintahan sering terjadi di bawah pembenaran menegakkan beberapa jenis standar pada program pemerintah… A. Cartelizing B.Output C. Input D.Desentralisasi 10. Yang dipandang sebagai persaingan di sektor swasta sering dianggap sebagai… A. Duplikasi B.Imitasi C.Alokasi D.Subtitusi II. True and False !
1. Oates (1972) membedakan tiga ukuran desentralisasi fiskal: (i) bagian dari pendapatan publik total yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah , (ii) bagian dari pemerintah pusat di semua pengeluaran publik (iii) bagian dari pemerintah pusat dalam pemerintahan saat ini pengeluaran konsumsi. (T/F) 2. Salah satu dampak/tujuan dari kompetisi antar pemerintah merupakan menghasilkan tingkat output (T/F) 3. Menurut Oates Desentralisasi merupakan proses yang kompleks dan kami telah memberikan snapshot dari normatif besar literatur tentang bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikan tanggung jawab yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah dan keuntungan efisiensi kemungkinan desentralisasi (T/F) 4. Contoh dari manfaat spillover adalah bandara regional, yang bisa menguntungkan untuk kota-kota disekitarnya (T/F) 5. doktrin yang berdasar pada ide bahwa diperlukan pemisahan yang tepat antara kekuasaan nasional (federal) dan kekuasaan negara merupakan dual federalism
III. ESSAY ! 1.Apakah konflik yang ditimbulkan oleh pemerintah mempengaruhi kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan alasan apa yang dapat memicu terjadinya konflik tersebut ? 2.Dampak dan perubahan pemerintah seperti apakah yang mungkin terjadi jika terjadi konflik antar pemerintah ? 3.Mengapa di pasar persaingan public, sistem harga bisa memberikan simyal pasar tentang efisiensi tentang produk perusahaan ? 4.Jika Negara mengumpulkan pajak pendidikan yang lebih dibandingkan dengan daerah dan jika memegang Negara lebih banyak kekuatan dan control dalam menegakkan program pendidikan standar, akibat apa yang dapat terjadi terhadap masyarakat ? 5.Bagaimana anda mengenai pendapat Charles Tiebout pemerintah ?
terhadap kompetisi antar
