MODEL PENGEMBANGAN LINGKUNGAN BINAAN STUDI KASUS: DUKUH TANGGUNGREJO, DESA KARANGPATIHAN, PONOROGO Meiske Y. Suparman1, Lydiawati Soelaiman2, Yusi Yusianto3, Basuki Anondho4
Abstract: Research on Community Service (PpM) activities were carried out in Dukuh Tanggungrejo, Karangpatihan Village, Ponorogo, East Java, is trying to evaluate the effectiveness of those activities in achieving the goals that have been targeted. This study shows some of the weaknesses of the implementation of the PPM activities in achieving the goal that is expected to be used as input and learning materials in implementing PPM activities of the university. Keywords: Ppm, environment Abstrak: Penelitian atas kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PpM) yang dilakukan di Dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Ponorogo, Jawa Timur ini mencoba mengevaluasi keefektifan kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. Penelitian ini menunjukkan beberapa kelemahan implementasi kegiatan PpM tersebut dalam mencapai tujuannya sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pembelajaran dalam mengimplementasikan kegiatan PpM suatu perguruan tinggi. Kata Kunci: Ppm, lingkungan Pendahuluan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma perguruan tinggi). Berdasarkan hal tersebut, kompetensi dosen tentunya akan menentukan kualitas dari tridharma perguruan tinggi karena dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial dibutuhkan baik dalam praktik pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat (Dirjen DIKTI, 2013) Salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi, seperti telah disebutkan sebelumnya adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat (PpM). Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk pengembangan ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dengan upaya menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat tersebut. Pada umumnya, kegiatan yang bertujuan memecahkan masalah yang ada di suatu kelompok masyarakat membutuhkan lintas disiplin ilmu agar pelaksanaan kegiatan PpM dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. 1
Dosen tetap Fakultas psikologi Universitas Tarumanagara Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara 3 Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara 4 Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara 2
9
Bentuk kegiatan PpM yang mengacu pada konsep tersebut salah satunya adalah kegiatan Lingkungan Binaan. Dengan model lingkungan binaan ini, kegiatan dapat menjadi lebih terfokus baik dalam menetapkan masalah serta keterlibatan kelompok dosen dengan latar belakang ilmu yang berbeda untuk membantu solusi pemecahan masalah yang dibutuhkan. Hal ini akan memberikan salah satu jalan keluar untuk pengembangan kepakaran dosen di lembaga pendidikan tinggi dalam rangka pembuktian kompetensi program pendidikan yang diselenggarakannya. Atas dasar tersebut, Universitas Tarumanagara melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ventura Universitas Tarumanagara (LPKMV UNTAR), menyelenggarakan model lingkungan binaan di Dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan dasar pertimbangan area lingkungan ini masih sangat tertinggal secara sosioekonomi sehingga masih membutuhkan bantuan dalam pengembangan daerah tersebut. Paparan di atas menunjukan bahwa kegiatan sejenis membutuhkan suatu metodologi penerapan kegiatan dalam bentuk suatu model dalam usaha mencapai tujuan, yaitu pemecahan masalah di kelompok masyarakat sasaran. Makalah ini menggambarkan proses perancangan model dan penerapannya yang berbasis konsep kaji tindak (action research) sehingga memungkinkan terjadinya siklus perbaikan dalam pemecahan masalah secara berkelanjutan seperti tertulis pada buku panduan PpM Universitas Tarumanagara. Materi dan Metode Konsep Kesejahteraan Panduan Pelaksanaan PpM yang dikeluarkan oleh Dikti (2013), mengutip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, menyatakan bahwa PpM dapat diartikan sebagai “kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dengan demikian, melalui kegiatan PpM-nya masyarakat dapat melihat respons suatu perguruan tinggi dalam membantu memenuhi kebutuhan serta mengatasi tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, sebagaimana di banyak negara, tantangan atau persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi suatu negara adalah meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat pada UUD 1945, terutama pada pembukaan serta beberapa pasalnya seperti pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33 dan 34. Meskipun setiap orang sepakat bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan sangat penting namun pemahaman mengenai kesejahteraan belum tentu sama pada setiap orang. Bagi kebanyakan orang, kesejahteraan lebih banyak dipahami dalam bentuk kekayaan materi. Namun, saat ini, konsep kesejahteraan menjadi lebih berkembang. Black dan kawan-kawan (2012) mendefinisikan kesejahteraan sebagai “the state of well being” seseorang atau masyarakat. Kamus Oxford (2010) mendefinisikan kesejahteraan sebagai (1) kesehatan, kebahagiaan dan keamanan seseorang atau sekumpulan orang; (2) bantuan praktis atau finansial yang diberikan oleh pemerintah pada pihak yang memerlukannya; (3) uang yang diberikan oleh pemerintah secara regular pada pihakpihak yang dianggap membutuhkannya, seperti penganggur, orang miskin, orang sakit, dan lain-lain. 10
Pemerintah Republik Indonesia melalui UU RI No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam ilmu ekonomi, tingkat kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan tingkat kepuasan seorang individu atau masyarakat. Kepuasan individu dapat direpresentasikan dalam bentuk “utility function”, sedangkan kepuasan masyarakat dapat direpresentasikan dalam bentuk “social welfare function”. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara individu dan masyarakat dalam memahami istilah kesejahteraan. Kenaikan kesejahteraan individu belum tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan pemahamannya, kegiatan PpM diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Para ekonom biasanya mengistilahkan kesejahteraan sebagai “welfare”, namun akhir-akhir ini sering juga dihubungkan dengan istilah “well being”. Hingga sekarang, masih banyak ekonom yang menyamakan pengertian “welfare” dengan “well being”. Namun, bagi pihak yang membedakannya, istilah “welfare” dianggap lebih sempit daripada “well being” (World Bank: 2014). Harmadi (2014), merujuk pada buku Bruno Frey mengenai kebahagiaan, mengungkapkan bahwa istilah well being sering disamakan dengan istilah happiness dan life satisfaction. Sehubungan dengan perkembangan konsep tersebut, Badan Pusat Statistik (2014) mulai menerbitkan Indeks Kebahagiaan (happiness index) Indonesia Tahun 2013 pada publikasi Berita Resmi Statistik tanggal 2 Juni 2014 yang lalu. Indeks Kebahagiaan tersebut merupakan hasil Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang diukur untuk merepresentasikan tingkat kebahagiaan rumah tangga. Indeks tersebut terdiri dari 10 indikator, antara lain, (1) pekerjaan, (2) pendapatan rumah tangga, (3) kondisi rumah dan aset, (4) pendidikan, (5) kesehatan, (6) keharmonisan keluarga, (7) hubungan sosial, (8) ketersediaan waktu luang, (9) kondisi lingkungan, dan (10) kondisi kemanan. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka tujuan kegiatan PpM diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Hal tersebut perlu menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PpM. Kegiatan PpM Berdasarkan pengertian kegiatan PpM di atas, maka kegiatan PpM dapat diinterpretasikan sebagai kegiatan sivitas akademika suatu perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Selanjutnya, Dikti (2013) memberi pedoman mengenai pelaksanaan PpM yang cenderung diarahkan untuk mengembangkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pengembangan masyarakat (community development) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pihak pendukungnya secara sinergis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, kesehatan, hukum, lingkungan dan spiritual. Dari pengertian tersebut pengembangan masyarakat memuat nsure partisipasi masyarakat, perubahan dan peran pelaku perubahan, sinergi dengan pihak lain sebagai pendukungnya, program kesejahteraan dan proses pemberdayaan sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan program kesejahteraan (Nasdian (2014) dan Adi (2008)). Secara umum, Payne (Adi, 2008 dan Nasdian, 2014) menjelaskan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk membantu klien (masyarakat) dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan untuk mengurangi dampak masalah sosial dan 11
individu dengan cara meningkatkan kemampuan dan kepercayaan dirinya melalui transfer daya lingkungannya. Dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat disadari terdapat perbedaan kondisi antara “kondisi yang ada sekarang” dan “kondisi yang diharapkan”. Dalam upaya mencapai “kondisi yang diharapkan” tersebut seringkali diperlukan intervensi sosial. Lippit, Watson dan Westley (Adi, 2008) memperkenalkan tahapan intervensi, antara lain, (1) mengidentifikasi kebutuhan atas perubahan; (2) pemantapan relasi perubahan; (3) klarifikasi atau diagnosis masalah pada sistem masyarakat; (4) pengkajian berbagai macam alternatif untuk melakukan perubahan; (5) transformasi dari perencanaan program (program planning) ke program nyata (action program); (6) proses institusionalisasi atau melembagakan perubahan; (7) terminasi atau akhir relasi perubahan. Salah satu bentuk kegiatan PpM yang dapat mengakomodasi prinsip tersebut adalah penerapan Lingkungan Binaan. Lingkungan Binaan merupakan salah satu bentuk program pengembangan lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat menjadi lebih baik. Kegiatan pada lingkungan binaan sebaiknya memadukan antara konsep pengabdian dengan kebutuhan aktual masyarakat melalui proses pengkajian. Metode ini merupakan pengembangan dari Participation Action Research (PAR) yaitu sebuah metode pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui penguatan dan penyadaran diri masyarakat dalam melakukan tindakan yang efektif menuju perbaikan kondisi kehidupan mereka (Supriatna, 2006). Metode ini memungkinkan masyarakat sasaran diberdayakan atas dasar kebutuhan dan potensi yang dimiliki, bukan atas dasar pemberi program. Dengan demikian, solusi atas permasalahan dapat dipecahkan dengan lebih komprehensif. Penyusunan Model Berdasarkan materi dan teori di atas disusunlah metodologi dan model kegiatan PpM Lingkungan Binaan yang dalam bentuk diagram kerangka berpikir dapat dilihat sebagai berikut: Bagan 1:Diagram alir model perancangan ppm Lingkungan Binaan
Kegiatan utama ppm Proses siklus Loop penajaman Siklus kaji tindak
12
-
-
-
-
-
Setiap kegiatan PpM pada umumnya diawali dengan adanya informasi awal yang datang baik secara langsung seperti informasi dari dosen yang melihat perlunya kegiatan PpM pada khalayak sasaran tertentu maupun informasi tidak langsung seperti informasi yang disampaikan oleh media massa. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dilakukan survei pendahuluan oleh 1 atau 2 dosen untuk mencari informasi tentang kondisi lingkungan wilayah masyarakat yang menjadi sasaran. Tim juga perlu melakukan pendekatan dengan perangkat pemerintah daerah setempat sehingga dapat diperoleh informasi demografi wilayah dan masalah setempat dari perspektif pemerintah daerah. Kunjungan ke lapangan menjadi faktor penting untuk klarifikasi dan konfirmasi informasi dari perangkat pemerintah daerah. Hasil survei merupakan dasar untuk mengetahui potensi yang perlu dibangunkembangkan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Dari hasil identifikasi permasalahan, dilakukan pembahasan dengan beberapa staf pengajar dengan perkiraan bidang ilmu yang kompeten terhadap pemecahan masalah yang ada. Pembahasan dilakukan dengan konsep brainstorming dengan harapan timbul ide-ide tentang cara-cara pemecahan masalah. Hasil diskusi disusun dalam suatu proposal umum tentang kegiatan PpM di daerah tersebut. Berdasarkan proposal umum ini, setiap program studi ditawarkan untuk melaksanakan kegiatan PpM secara parsial sesuai dengan bidang ilmunya dengan tetap mengacu pada proposal umum tersebut di atas. Untuk menyusun proposal-proposal tersebut, dapat dilakukan survei lanjutan yang dilaksanakan oleh para dosen sesuai dengan bidang ilmu untuk mempertajam usulan pemecahan masalah setiap kegiatan. Setelah pelaksanaan kegiatan PpM, kegiatan diakhiri dengan evaluasi yang dapat dijadikan masukan rekomendasi. Rekomendasi ini sendiri merupakan masukan untuk melakukan identifikasi kegiatan lainnya sehingga keberlanjutan program PpM dapat dilakukan secara bergulir. Konsep ini adalah konsep dasar research action (kaji tindak).
Tabel 1: Tabulasi Kerangka Berpikir
No Model 1. Informasi dan Identifikasi awal
2
Proposal Umum
3
Survey Bidang Ilmu
Metode Informasi umum Survey wawancara o Perangkat pemerintah o Masyarakat setempat Literatur Dokumen Brainstorming Literatur Literatur Survey Wawancara
Luaran Kondisi wilayah sasaran Demografi (tambahan) Identifikasi permasalahan
Proposal
Proposal Bidang Ilmu
13
4
Pelaksanaan PpM
5
Rekomendasi
Dokumen Sesuai proposal o Penyuluhan o Pelatihan o Pengembangan sistem maupun fisik o Jasa kepakaran Diskusi FGD
Laporan kegiatan, dokumentasi dan evaluasi. Makalah ilmiah
Usulan siklus lanjutan
Hasil dan Pembahasan Studi Kasus Dukuh Tanggungrejo Informasi dan Identifikasi Awal Informasi awal pemilihan desa ini berawal pada tahun 2009, berdasarkan prakarsa Rektor Universitas Tarumanagara setelah melihat berita di media elektronik mengenai berita tentang “Desa Idiot”. Atas informasi tersebut, rektor meminta LPKMV untuk melakukan tinjauan lapangan awal agar dapat ditetapkan apakah desa tersebut dapat dijadikan khalayak sasaran sebagai program desa binaan. Selanjutnya jika memang layak maka perlu melakukan analisis situasi guna melihat kemungkinan kegiatan yang dapat dilakukan Universitas Tarumanagara agar dapat membantu desa tertinggal tersebut. Survei awal dilakukan pada bulan November 2009 dengan tujuan mencari tahu kondisi lapangan dan membuka jaringan dengan berbagai pihak. Berdasarkan keterangan dari narasumber diketahui secara umum dapat dikatakan bahwa desa yang terkenal dengan “Desa Idiot” tersebut memang benar adanya, nama sebenarnya adalah Desa Karangpatihan, dan merupakan desa yang sangat tandus dan didera kemiskinan. Selanjutnya kegiatan tim survei adalah membuka jaringan serta mencari informasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah setempat yaitu: a. Kepala Staf Kodim, Mayor Misnan untuk mencari informasi, sekaligus sebagai permintaan ijin untuk melakukan kegiatan di kabupaten Ponorogo. Menurut beliau, hal ini juga sudah beliau sampaikan kepada Bupati Ponorogo. Berkaitan dengan ijin kegiatan, pada prinsipnya PEMDA dan Aparat setempat dapat mengijinkannya dan siap untuk membantu. b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo Bapak H.M Bedianto untuk mencari informasi mengenai bantuan dan program yang sudah dan sedang direncanakan pada daerah yang akan dijadikan khalayak sasaran. c. Kepala Desa Karangpatihan, Bapak Daud Cahyono untuk melihat kondisi nyata di lapangan dan mendokumentasikannya. Berdasarkan hasil survey diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:
Latar Belakang Daerah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terletak pada ketinggian 109 m dari permukaan air laut dan berjarak kurang lebih 22 km dari Kota Kabupaten Ponorogo. Lokasinya berbatasan dengan: 14
-
Sebelah Utara Desa Jonggol Kecamatan Jambon Sebelah Timur Desa Sumberejo Kecamatan Balong Sebelah Selatan Desa Ngendut Kecamatan Balong Sebelah Barat Hutan Kecamatan Pacitan
Kondisi daerahnya termasuk daerah tandus karena kurangnya pengairan terstruktur untuk keperluan kehidupan. Kondisi ini menyebabkan sistem pertanian/ perkebunannya sangat tergantung pada datangnya musim hujan.
Penduduk: 1. Jumlah Penduduk sebanyak 5395 jiwa yang terdiri dari: a) Laki-laki: 2544 jiwa b) Perempuan: 2851 jiwa 2. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1752 KK yang terdiri dari: a) Jumlah Kepala Keluarga cukup: 555 KK atau 1573 jiwa b) Jumlah KK Miskin (Kuning): 856 KK atau 2668 jiwa c) Jumlah KK sangat miskin (Merah): 298 KK atau 1043 jiwa d) KK sangat miskin dan terbelakang mental: 43 KK atau 111 jiwa
Topografi : Luas wilayah Desa Karangpatihan: 1336,6 Ha Terdiri dari 34 RT 8 RW 4 Dukuh (Kamituwan) - Perumahan dan pekarangan : 109 Ha - Sawah setengah teknis : 7 Ha - Sawah tadah hujan : 164 Ha - Ladang/ tegalan kering : 365 Ha - Tanah tandus (kritis) : 171,5 Ha - Hutan kering : 401 Ha - Kuburan dan lain-lain : 119 Ha Sarana dan Prasarana - Jalan Desa : 29 Km - Perpipaan air bersih : 1 unit - Gedung PIDRA : 1 unit - Sekolah Dasar Negeri : 4 unit - Balai Desa : 1 unit - Masjid dan Mushola : 14 unit Berdasarkan hasil survey tersebut, maka identifikasi awal permasalahan yang ditemui pada desa tersebut adalah sebagai berikut: a) Mayoritas kualitas sumber daya manusia relatif rendah. b) Sebagian besar (62,32%) masyarakat bekerja sebagai buruh tani. c) Kondisi lahan pertanian tandus hanya bisa digunakan bercocok tanam 1 (satu) kali setahun karena tadah hujan. d) Penghasilan masyarakat pada umumnya rendah, karena secara sosial termarginalkan. e) Infrastruktur kurang memadai seperti: Pengadaan air bersih untuk konsumsi rumah tangga Pengadaan air untuk menunjang pertanian dan peternakan 15
Sarana kesehatan masyarakat (Puskesdes) Sarana transportasi (jalan) f) Sebanyak 49 orang dikatagorikan mengalami retardasi mental parah. g) Tempat tinggal (rumah) masih banyak yang belum memenuhi persyaratan rumah layak huni. h) Belum banyak bantuan dari pihak luar karena kurangnya informasi terhadap keadaan daerah setempat. Gambar 1: Keadaan Masyarakat Karangpatihan Ponorogo
1. Proposal usulan kegiatan awal Berdasarkan hasil identifikasi dan diskusi dalam bentuk permasalahan seperti diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya dirancang proposal usulan kegiatan PpM berdasarkan kompetensi keilmuan yang sebagai berikut: a) Program intervensi sosial melalui komunikasi dengan masyarakat setempat: ilmu komunikasi b) Mapping sosial dan kesehatan masyarakat: ilmu sosial, ilmu kedokteran dan psikologi. c) Penyediaan air bersih: teknik sipil dan teknik mesin. d) Perancangan dan pelaksanaan bangunan fasilitas umum: teknik arsitektur, teknik sipil dan ilmu ekonomi. e) Perancangan sign system: ilmu disain komunikasi visual 2. Survei Bidang Ilmu Berdasarkan program kegiatan yang diusulkan secara umum, selanjutnya secara parsial setiap bidang ilmu melakukan kegiatan survei agar diperoleh informasi dan data yang dibutuhkan secara lebih mendetail. Beberapa kegiatan survei yang dilakukan antara lain: a) Survei potensi daerah b) Survei kondisi perekonomian masyarakat setempat c) Survei sumber daya air d) Survei kesehatan masyarakat Dari hasil survei bidang ilmu, disimpulkan beberapa permasalahan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut: a) Melakukan kegiatan perbaikan saluran dengan menggunakan pipa besi galvanis untuk mencegah terulangnya kerusakan pipa pralon (PVC) yang sering terbakar akibat kebakaran hutan sehingga masyarakat kesulitan air bersih. b) Melakukan klasifikasi dugaan retardasi mental sebagai dasar untuk merancang dan memberikan jenis bantuan psikologi yang tepat. 16
c) Pendirian pos/ bangunan pelayanan kesehatan sebagai tempat pengobatan masyarakat. d) Pengembangan sistem pengendalian ternak dan penyediaan ternak untuk efek berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat. e) Pembangunan fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) sebagai fasilitas masyarakat untuk hidup dengan tata cara yang lebih sehat dan sadar lingkungan. f) Pembangunan rumah baca yang juga dipergunakan sebagai Pos Terpadu. 3. Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Binaan Pelaksanaan atas program tersebut menghasilkan luaran yang masing-masing dirinci di bawah ini: a) Program intervensi sosial dilaksanakan diawali dengan diselenggarakan acara Mauludan yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa fakultas ilmu komunikasi yang bertujuan untuk membuka silahturami dengan masyarakat setempat. Program bantuan kepada desa setempat disebarluaskan melalui beberapa jaringan yang dimiliki. Hasil tambahan dari publikasi tersebut dapat dilihat dari terwujudnya perbaikan sarana jalan oleh pemda, peternakan ayam bantuan kodim dan penerangan jalan oleh perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang lampu. b) Mapping sosial dilaksanakan baik melalui wawancara maupun tes psikologi, kedua cara dilakukan dengan kemas yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Hasil mapping sosial, psikologi dan kesehatan ditemukan bahwa kesadaran masyarakat sangat kurang tentang kesehatan. Hasil tes psikologi terhadap anakanak menunjukan adanya gejala retardasi berulang di usia anak. Observasi kesehatan penduduk menunjukan rata-rata penderita retardasi mental disebabkan terjadinya kekurang gizi akut akibat kemiskinan. Pengembangan program dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan PAUD untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya cara hidup sehat dan bagaimana merawat anak usia dini. Gambar 2: Pelatihan PAUD dan Cara Hidup Sehat
c) Kegiatan penyediaan sumber air bersih untuk konsumsi dilakukan melalui penyediaan sumur dalam pertama (kedalaman 92 m) lengkap dengan pompa deepwellnya. Sumber air ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 17
Gambar 3: Penyediaan Sumber air oleh UNTAR
d) Pembangunan fasilitas umum seperti bangunan pos pelayanan kesehatan dan rumah baca melibatkan masyarakat dalam suatu kegiatan gotong royong yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi mereka. Gambar 4: Pembangunan Fasilitas Umum
e) Penyediaan ternak kambing dan pembudidayaan lele untuk dikelolah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gambar 5: Penyediaan Ternak Kambing
f) Pengadaan rumah baca dengan sumbangan buku dan manajemen perpustakaan untuk mendorong minat baca serta meningkatkan pengetahuan masyarakat di desa tersebut. Gambar 6: Penyediaan Rumah Baca
18
Simpulan atau Implikasi Pelaksanaan kegiatan PpM di Dukuh Tanggungrejo sampai dengan tahun 2013, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: a) Terjadi peningkatan kesejateraan dengan tersedianya sumber air bersih baik bagi air untuk rumah tangga maupun untuk pertanian dan peternakan. Hal ini dimungkinkan dengan tersedianya 2 buah sumur bor dalam. b) Tingkat pengetahuan tentang kesehatan maupun pendidikan bagi anak meningkat dengan bertambahnya minat warga untuk memperoleh pelatihan PAUD lanjutan. c) Terwujudnya Poliklinik desa berhasil memecahkan masalah kebutuhan tempat tujuan pertama pemeriksaan kesehatan dan tempat melahirkan yang layak tanpa mengubah persepsi budaya tentang tempat kesehatan. d) Rumah baca meningkatkan keinginan menambah pengetahuan dengan bertambahnya permintaan untuk sumbangan buku-buku. e) Kegiatan PpM UNTAR sejak 2009 menumbuhkan minat institusi lain untuk ikut turut serta dalam mengembangkan desa. Hal ini terbukti dengan adanya sumbangan perbaikan jalan oleh pemerintah, penerangan jalan dari suatu perusahaan dan peternakan Lele dalam program Desa Lele oleh lembaga perbankan. Daftar Pustaka Adi, Isbandi Rukminto. (2008). Intervesi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers Badan Pusat Statistik. (2014). “Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2013”. Berita Resmi Statistik. No. 45/06/Th. XVII. 2 Juni 2014. Black, J., N. Hashimzade, and G. Myles. (2012). Dictionary of Economics. Oxford: Oxford University Press Dirjen Dikti. (2013). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi. Edisi IX. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harmadi, Sonny H.B. (2014). “Memaknai Kebahagiaan”. Kompas. Sabtu. 21 Juni. Hal7. Nasdian, Fredian Tonny. (2014). Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Oxford. (2010). Advanced Learner’s Dictionary. 8th edition. Oxford: Oxford University Press. Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial World Bank. (2014). East Asia Pacific AT Work: Employment, Enterprise, and Well Being (Overview). Washington D.C: World Bank.
19
