m.nasser Dosen Hukum Kesehatan
}
1. UU YANG LEMAH ATAU TIDAK LENGKAP 2. REGULASI ATRBUSI YANG LEMAH 3. ATTITUDE PELAKSANA/PELAKU
SAAT INI YG DIBUTUHKAN ADALAH DISKRIPSI JUJUR TERHADAP SETIAP ISUE HUKUM KAJIAN HUKUM INI BERMAKSUD UNTUK MELINDUNGI PROGRAM---àMELINDUNGI NKRI
Peserta BPJS Kesehatan : -124,5 juta orang, 86,4 juta PBI dari Pem } Rumah Sakit kerja sama BPJS 1.530 RS, } RS SWASTA ; 586 RS } ADA PERBEDAAN KARATERISTIK HUKUM DALAM PENGGUNAAN FASKES PEMERINTAHPEMDA & SWASTA } PERLU ADA PENDEKATAN YG BERBEDA SECARA ADMIN MAUPUN IMPLIKASI HUKUMNYA. }
BPJS BERWEWENANG MEMBUAT KESEPAKATAN DGN FASKES -----à TARIF YG DITETAPKAN PEMERINTAH : psl 11, ayat (d) } BPJS BERWEWENANG MEMBUAT DAN MENGHENTIKAN KONTRAK DGN FASKES (e) } HAL DIATAS DIATUR DALAM UNDANG2 NAMUN BELUM DIRINCI DALAM PERATPERUND DIBAWAHNYA }
Wewenang BPJS pd pasal 11 adalah wewenang ADMIN, padahal juga butuh wewenang Hukum. } Wewenang Hukum dibutuhkan untuk penguatan daya ikat, daya jangkau dan daya paksa BPJS terhadap FASKES } Kebutuhan ini terutama untuk mengatur RS SWASTA }
BELUM ADA ATURAN YG SPESIFIK MENGATUR RS SWASTA } OKI VARIASI YANKES OLEH FASKES SWASTA SANGAT MENYOLOK } INI MERUPAKAN CELAH YG MERUGIKAN BANYAK PIHAK TERMASUK BPJS DAN PESERTA KARENA MEMBUKA VARIAN SHG BERPOTENSI PENYIMPANGAN }
KONDISI, SYARAT DAN HASIL RUJUKAN SANGAT VARIATIF } BIAYA JUGA MENJADI SANGAT VARIATIF DAN MEMBUAT COST SHARING SANGAT SUBUR } PERBEDAAN MANAGEMENT UTK KASUS YG SAMA JUGA MENYEBABKAN BPJS HARUS OVER-COST } PROGRAM JKN : MENJADI LADANG SUBUR PEROLEHAN YG MENABRAK ETIKA PROFESI }
RELASI INI TIDAK SEKEDAR BUTUH MOU SAJA } TAPI PERLU KONSTRUKSI HUKUM YG KUAT DARI PEMERINTAH } UNTUK ITU BUTUH REGULASI YANG : 1. DAYA IKAT YG KUAT 2. MEMILIKI DAYA JANGKAU UTK SEMUA FASKES 3. MENGANDUNG DAYA PAKSA }
SEBAIKNYA MOU BPJS DENGAN FASKES SWASTA } MENGATUR PENYELESAIAN RINCI BILA ADA MORAL HAZARD } .PENYELESAIAN SENGKETA } TAAT PD PASAL 29 UU NO.36/2009 } MAMPU MEMBEDAKAN KEBIJAKAN FASKES DAN PERSONAL DOKTER } MENGANDUNG ASPEK PENGAWASAN
PERLU ADA ATURAN YG MENGATUR TENTANG PENGAWASAN PSL 36 PP NO. 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan } Dalam pasal 36 PP No.12/2013, kerjasama BPJS dengan Faskes diatur dengan Permenkes } Bila Permenkes diterbitkan harus mencakup soal Pengawasan Faskes : kualitas, intensitas, daya ikat dan daya paksa }
HARUS DIATUR KARENA MENYANGKUT BANYAK ASPEK, KERUGIAN NEGARA, HAM, KEWAJIBAN NEGARA MEMBERIKAN YANKES YG BAIK, DSB } SELAMA INI DIATUR SANGAT TERBATAS TERMASUK TATA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA (NON LITIGASI) } BILA DISELESAIKAN SECARA LITIGASI DI PN JUGA HARUS ADA ATURAN JELAS. }
Diskriminasi dalam BPJS adalah sebuah perlakuan atau cara bertindak atau melakukan suatu tindakan medik atau non medik pada peserta secara berbeda. } Perbedaan ini terjadi baik pada proses maupun pada alat dan metode, yang tidak terkait dengan faktor individual yang melekat pada diri peserta Jaminan }
TERJADI SECARA SENGAJA ATAU TIDAK DISENGAJA } KEDUA JENIS TERSEBUT MELAWAN ETIK PROFESI DAN JUGA DAPAT MELAWAN HUKUM } BILA TERJADI AKAN SANGAT MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN DAN MERAMPAS HAK PESERTA } INDIKATOR LEMAHNYA MANAGEMENT }
ADANYA KETIDAK PATUHAN FASKES ATAS ATURAN (TERMASUK MOU) } TIDAK ATURAN YANG MENGATUR ATAU MENCEGAH POTENSI TERJADINYA DISKRIMINASI } BILA DISKRIMINASI INITERJADI KARENA MENYANGKUT KESIAPAN YG DALAM PENYEMPURNAAN : BISA DITERIMA TETAPI BILA ADA MOTIF SENGAJA MAKA DAPAT MELANGGAR NORMA ETIK DAN NORMA HUKUM }
}
SEMENTARA DISELESAIKAN SECARA ELOK OLEH DJSN DAN BPJS
}
TIDAK DIBICARAKAN KARENA SEDANG DALAM GUGATAN HUKUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI
PERATURAN PERUNDANGAN ATRIBUSI PASAL 11 UU BPJS HARUS DIBUAT DENGAN CERMAT } PERLU MENGATUR RS SWASTA DENGAN ATURAN YG MEILIKI DAYA IKAT, DAYA JANGKAU DAN DAYA PAKSA PADA RS } PERLU MENGATUR AGAR TIDAK TERJADI DISPARITAS DALAM YANKES YG DAPAT DIMAKNAI SEBAGAI DISKRIMINASI YANKES } DISKRIMINASI YANKES MERUPAKAN PELANGGARAN NORMA ETIK & HUKUM } MONOPOLI DAN SANGSI PADA PEMBERI KERJA MERUPAKAN MASALAH HUKUM }
