MITRA

Draft

MINYAK SAWIT INDONESIA BERKELANJUTAN (INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO) PERSYARATAN UNTUK KEBUN PLASMA/MITRA

TIM ISPO 1

KEMENTERIAN PERTANIAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT (PLASMA) INDONESIA BERKELANJUTAN ”PERSYARATAN”

No

Prinsip/Kriteria

1.

SISTEM PERIZINAN DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN

1.1.

Legalitas lahan dan pengelolaan kebun sawit sebagai petani mitra yang tergabung dalam kelompok tani.

Indikator

Panduan

1. Sertifikat tanah/Bukti Kepemilikan Tanah; 2. Tersedia dokumen Izin Lingkungan. 3. Dokumen penetapan petani plasma; 4. Dokumen pembentukan kelompok tani; 5. Dokumen konversi dari Perusahaan ke Petani; 6. Dokumen kesepakatan kerjasama antara perusahaan dengan petani/kelompok tani.

Dokumen disediakan oleh manajer plasma dan/atau kelompok tani yaitu: a. Sertifikat tanah/ Bukti kepemilikan tanah harus dimiliki. Sertifikat tanah adalah sertifikat tanah kebun kelapa sawit milik petani berasal dari tanah negara, tanah Adat/Ulayat, atau milik petani sendiri. b. Dokumen penetapan petani plasma oleh Bupati/walikota setempat disediakan oleh manajer plasma; c. Dokumen pembentukan dan kegiatan kelompok tani ini disediakan oleh kelompok tani, selain berisi penetapan berdirinya kelompok tani juga memberikan informasi mengenai lingkup kerjasama dari budidaya sampai dengan pemasaran hasil; d. Dokumen Konversi dokumen yang berisi

2

No

Prinsip/Kriteria

Indikator

Panduan akad kredit dari perusahaan kepada petani. e. Dokumen kesepakatan kerjasama antara kelompok tani yang tergabung dalam koperasi dengan perusahaan (inti) antaara lain berbentuk Smallholder Document Agreemen (SDA), Kontrak Kerjasama Tahunan (KKT) baik dalam pengolahan dan pemasaran hasil pengelolaan kebun petani (kerjasama antara koperasi dan perusahaan).

1.2.

Lokasi Perkebunan Lokasi kebun plasma dari aspek 1. Lokasi kebun plasma sesuai dengan a. Lokasi kebun plasma yang berasal dari teknis, tata ruang dan lingkungan penetapan tata ruang setempat; sesuai tanah negara merupakan satu paket sesuai untuk perkebunan kelapa dengan peruntukannya. dengan kebun inti umumnya telah sesuai sawit 2. Apabila lahan yang digunakan dengan tata ruang setempat karena dalam merupakan tanah adat/ulayat tersedia penetapan hak atas tanah melalui berita acara proses penyerahan/ rapat/pertemuan dengan instansi daerah pembebasan lahan dari masyarakat yang terkait, sedang plasma yang berasal adat kepada perusahaan; dari lahan petani / masyarakat adat/ ulayat 3. Keputusan Menteri Kehutanan bagi perlu diteliti kesesuaian dengan tata lahan yang memerlukan Pelepasan ruang; Kawasan Hutan. b. Kesepakatan bersama antara masyarakat 4. Akses dan lokasi kebun plasma adat/ulayat menyangkut kesepakatan memenuhi persyaratan untuk waktu penggunaan, kompensasi, mendukung transportasi sarana kewajiban dan hak masing masing pihak produksi maupun hasil TBS. dan lain sebagainya; 5. Tersedia peta lokasi (koordinat) dan c. Bagi lahan yang berasal dari Kawasan

3

No

Prinsip/Kriteria

Indikator peta tanah serta kelas kesesuaian lahan, peta topografi tersedia manajer plasma

1.3.

Panduan Hutan yaitu Hutan Produksi Konversi (HPK) diperlukan persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, ditangani oleh perusahaan inti. d. Peta lokasi diperlukan untuk mengetahui titik ordinat dari lokasi kebun, sedang peta topografi diperlukan untuk melihat areal yang dapat ditanami dan areal areal yang tidak boleh ditanami (lereng dengan kemiringan < > 40%, sepadan sungai, kawasan yang dilindungi dan lain sebagainya. e. Peta tanah diperlukan untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan serta penyebaran lahan gambut. .

Sengketa Lahan dan Kompensasi Manajer plasma harus memastikan bahwa lahan perkebunan plasma bebas dari status sengketa dengan masyarakat/petani disekitarnya. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun bila tidak terjadi

Bila telah terjadi sengketa lahan 1. Tersedia catatan penyelesaian sengketa lahan pada kebun plasma di kantor Manajer Plasma dan tersedia peta lokasi lahan yang disengketakan. 2. Tersedianya salinan perjanjian yang telah disepakati. 3. Rekaman progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan manajer plasma dan ketua kelompo

a. Dokumen penyelesaian dan perkembangan penyelesaian masalah tersedia di kantor Manajer Plasma; b. Sengketa lahan dengan masyarakat diselesaikan secara musyawarah penyelesaian sengketa dengan masyarakat di sekitar kebun tersedia di kantor Manajer Plasma; c. Penetapan besarnya kompensasi dan lamanya penggunaan lahan masyarakat untuk usaha perkebunan dilakukan secara

4

No

Prinsip/Kriteria

Indikator

kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum.

1.4.

musyawarah. d. Apabila penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan, maka lahan yang disengketakan harus diselesaikan melalui jalur hukum/pengadilan negeri. .

Organisasi Kelembagaan Petani / Kelompok tani Petani Perkebunan Kelapa Sawit tergabung dalam organisasi kelompok yang beranggotakan antara 20 – 50 petani.

1.5

Panduan

Kelompok tani harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki dokumen pembentukan dan susunan pengurus kelompok tani; 2. Memiliki Rencana Kegiatan operasional kelompok tani. 3. Laporan kegiatan kelompok tani yang terdokumentasi.

a. Kelembagaan petani / kelompok tani dibentuk untuk membantu petani dalam melaksanakan pengelolaan usaha taninya; b. Untuk melaksakan kegiatan tersebut dibentuk susunan pengurus kelompoktani yang dilengkapi uraian tugas untuk setiap pengurus untuk mendukung kelancaran kegiatan; c. Rencana kegiatan operasional mencakup kebutuhan sarana produksi, perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, Pengangkutan TBS ke PKS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta rencana peremajaan bila sudah diperlukan.

Tumpang tindih dengan Usaha Pertambangan

5

No

1.6.

Prinsip/Kriteria

Indikator

Manajer Plasma harus dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila pada lahan plasma juga merupakan lahan pertambangan yang telah memiliki izin Pemberian informasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan pemangku kepentingan lainnya terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan

Tersedia kesepakatan bersama antara pemegang hak atas tanah (Ketua Kelompok tani/Pengurus Koperasi/Manajer Plasma) dengan pengusaha pertambangan yang tersimpan di kelompok tani/koperasi/manajer plasma. 1. Daftar jenis informasi/data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan lainnya di kantor Manajer Plasma; 2. Rekaman permintaan informasi oleh pemangku kepentingan lainnya; 3. Rekaman tanggapan / pemberian informasi kepada instansi terkait;

Pengusaha Pertambangan mineral dan / atau batu bara yang mendapat Izin Lokasi Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan harus melakukan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pemegang atau pengelola plasma.

1. Tersedia SOP / Instruksi kerja cara pembukaan lahan untuk kebun plasma di kantor manajer plasma ; 2. Rekaman pembukaan lahan oleh perusahaan terdokumentasi di kantor Manajer Plasma

a. SOP/Petunjuk Teknis mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006. b. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan tanpa membakar, sesuai ketentuan sejak

2.

PENERAPAN PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA DAN PENGANGKUTAN KELAPA SAWIT.

2.1

Pembukaan lahan Pembukaan lahan memenuhi kaidah kaidah konservasi tanah dan air.

Panduan

Jenis informasi yang bersifat rahasia antara lain seperti keuangan atau informasi yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial;

6

No

Prinsip/Kriteria

Indikator

Panduan tahun 2004, tidak diperkenankan. Tersimpan di kantor Manager Plasma; c. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan kajian lingkungan. d. Pada lahan dengan kemiringan di atas 40% tidak dilakukan pembukaan lahan. Menurut PPKS Medan kemiringan 40% adalah tan α = 0,4  α = sekitar 22,8 . e. Pembuatan sistem drainase, terasering, penanaman tanaman penutup tanah (cover crops) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/ degradasi tanah.

2.2

Perlindungan Terhadap Sumber Air Petani/Kelompok Tani wajib memelihara sumber / mata air apabila di lokasi kebun terdapat sumber / mata air termasuk sempadan sungai.

2.3

1. SOP/Instruksi Kerja perlindungan 1. Tidak membuka lahan di sekitar mata air sumber air sesuai ketentuan yang berlaku dan 2. Tidak menanam di sekitar sumber air melakukan pelestarian lingkungan; atau pinggiran sungai sesuai ketentuan 2. Setelah pengalihan pengelolaan, petani / yang berlaku terkecuali dengan jarak kelompok tani tetap memelihara sumber air yang telah ditetapkan dalam peraturan . dan kelestarian lingkungan sumber mata 3. Rekaman jarak tanam dan perlindungan air. dan pemeliharaan sumber/mata air 3. Petani / kelompok tani harus menghindari terdokumentasi. terjadinya erosi pada sempadan sungai.

Perbenihan Untuk mendukung produktivitas

1. Rekaman asal benih yang digunakan

Prosedur atau instruksi kerja/SOP

7

No

Prinsip/Kriteria tanaman dari kebun plasma benih yang digunakan harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.

2.4

Panduan

tersimpan di kantor Manajer plasma 2. Rekaman pelaksanaan perbenihan dan pembibitan kelapa sawit sesuai dengan SOP disimpan di kantor Manajer Plasma.

pelaksanaan proses perbenihan harus dapat menjamin : a. Benih/bahan tanam yang digunakan merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan tekni

1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman yang terdokumentasi dan mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang berlaku; 2. Rekaman pelaksanaan penanaman kelapa sawqit disimpan disimpan di kantor Manajer Plasma.

SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : a. Rencana dan realisasi penanaman. b. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik c. Adanya tanaman penutup tanah. d. Pembuatan terasering untuk lahan miring.

1. Tersedia SOP /instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut di kantor Manajer Plasma dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. 2. Rekaman pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi di kantor Manajer Plasma;

SOP atau instruksi kerja penanaman pada lahan gambut sesuai dengan Permentan No 14/2009 mencakup : a. Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari total areal; Lapisan tanah mineral dibawah

Penanaman pada tanah mineral Perusahaan mitra dalam melakukan penanaman harus sesuai baku teknis dalam mendukung produktivitas tanaman

2.5

Indikator

Penanaman pada lahan gambut Penanaman kelapa sawit pada kebun plasma di lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan

8

No

Prinsip/Kriteria

Indikator

Panduan gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik). b. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik. c. Adanya tanaman penutup tanah. d. Pengaturan tinggi air tanah antara 50 – 60 cm dengan pembuatan tata air kebun (saluran cacing) untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut.

2.6

Pemeliharaan tanaman Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman

1. Tersedia SOP mengenai pemupukan dan instruksi kerja pemeliharaan tanaman di kantor manajer plasma / kelompok tani. 2. Rekaman pelaksanaan pemeliharaan tanaman disimpan.

Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan: a. Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan; b. Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase); c. Pemeliharaan piringan; d. Pemeliharaan tanaman penutup tanah (cover crop) pada TBM. e. Sanitasi kebun dan penyiangan gulma; f. Rekomendasi dan realisasi pemupukan; g. Laporan kegiatan pemeliharaan tanaman.

9

No 2.7

Prinsip/Kriteria

Indikator

Panduan

1. Tersedia instruksi kerja atau SOP untuk Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu / Integrated Pest Management (PHT/IPM) di kelompok tani/manajer plasma 2. Tersedia instruksi kerja atau SOP penggunaan pestisida. 3. Rekaman pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT terdokumentasi; 4. Rekaman jenis dan penggunaan pestisida serta agens pengendali OPT lainnya (parasitoid, predator, agens hayat, feromon, dll.) terdokumentasi.

SOP / instruksi kerja untuk pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa : a. Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT), yaitu melalui teknik budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana. b. Dilakukan pengamatan dengan sistem peringatan dini (Early Warning Sistem / EWS) terhadap serangan OPT antara lain dengan melakukan sensus/perhitungan populasi hama., oleh manajer plasma c. Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian d. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan; e. Tersedia sarana pengendalian sesuai SOP atau instruksi kerja. f. Tersedia tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih, pada kebun plasma . g. Tersedia gudang penyimpanan alat dan bahan pengendalian OPT ;

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Manajer plasma/Kelompok tani harus melakukan pengamatan pengendalian OPT (hama, penyakit tanaman dan gulma) dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu / Integrated Pest Management (PHT/IPM) sesuai dengan ketentuan teknis dengan memperhatikan aspek lingkungan.

10

No 2.8

Prinsip/Kriteria

1. Tersedia SOP atau instruksi kerja terdokumentasi untuk pelaksanaan pemanenan.di kelompok tani; 2. Rekaman pelaksanaan pemanenan disimpan.

SOP dan instruksi kerja pelaksanaan pemanenan harus mencakup : a. Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. b. Penetapan kriteria matang panen dan putaran panen sesuai panduan.

1. Tersedia instruksi kerja/ SOP yang terdokumentasi untuk pengangkutan TBS di kelompok tani 2. Rekaman pengangkutan TBS disimpan

Instruksi kerja / SOP pengangkutan buah berisikan ketentuan sbb: a. Ketersediaan alat transportasi serta sarana pendukungnya. b. Buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan dan ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan.

1. Kelompok tani menjual TBS ke perusahaan inti. 2. Rekaman harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS dan harga pembelian TBS kelompok tani oleh perusahaan.

a. Sesuai dengan kerjasama antara Petani plasma dan Perusahaan Inti, maka seluruh produksi TBS Kebun Plasma harus dijual kepada perusahaan inti. b. Penjualan seluruh TBS kepada perusahaan inti dalam menjamin pelaksanaan

Pengangkutan Buah. Kelompok tani memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari kerusakan.

2.10.

Panduan

Pemanenan Kelompok tani dan manajer plasma memastikan bahwa panen dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang benar.

2.9.

Indikator

Penyerahan dan Penetapan Harga TBS Sesuai dengan kerjasama antara Perusahaan Perkebunan dan Petani Plasma, maka seluruh produksi TBS Petani Plasma dijual ke perusahaan dengan.

11

No

Prinsip/Kriteria

Indikator

Note : Dengan berpedoman kepada harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS

3.

Panduan pengembalian hutang petani. c. Penetapan harga pembelian TBS dilakukan minimal setiap bulan sekali dengan berpedoman kepada harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS.

PENUNDAAN IZIN LOKASI DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN SESUAI INPRES NO 10 TAHUN 2011 (Penjelasan oleh Manajer Plasma)

4..

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN.

4.1

Kewajiban Izin lingkungan Sebelum membangun kebun plasma perusahaan harus melaksanakan kewajibannya untuk memperoleh izin lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.termasuk kebun plasma.

4.2.

1. Tersedia dokumen izin lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Rekaman pelaaksanaan pengelolaan lingkungan.

Dokumen dapat berupa AMDAL atau UKL/UPL dalam satu dokumen atau masing masing dokumen tersendiri apabila lokasi antara kebun inti dan kebun plasma tidak berada dalam satu lokasi (terpisah) tersedia di kantor manajer plasma.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

12

No

4.3

5.

Prinsip/Kriteria

Indikator

Kelompok tani kelapa sawit harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kebun dan sekitarnya.

1. Tersedia Petunjuk Teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kantor manajer plasma / kelompok tani; 2. Tersedianya SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran. 3. Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian/penanggulangan kebakaran di kantor manajer plasma 4. Tersedianya organisasi dan sistem tanggap darurat; 5. Rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pelaporannya harus disimpan.

Panduan a. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik oleh inti b. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran bersama-sama dengan inti

Pelestarian Biodiversity / keanekaragaman hayati dan kawasan lindung Kelompok tani harus menjaga 1. Petani / kelompok tani mengetahui dan melestarikan spesies yang dilindungi di daerah keanekaragaman hayati tersebut. dan keberadaan kawasan termasuk spesies langka atau lindung yang tidak boleh dibuka untuk hampir punah dan kawasan perkebunan kelapa sawit. lindung yang ada di perkebunan atau yang dapat dipengaruhi dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit rakyat tersebut TANGGUNG JAWAB

a. Informasi spesies langka yang dilindungi dan kawasan lindung dapat diperoleh dari manajer plasma dan BKSDA. b. Apabila ditemui hewan langka di lahan petani, maka petani harus melaporkan kepada manager plasma dan atau ke BKSDA terdekat;

13

No

Prinsip/Kriteria

Indikator

Panduan

1. Tersedia SOP/instruksi kerja kesehatan dan keselamatan kerja yang disepakati bersama 2. Tersedianya pelatihan oleh perusahaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja 3. Rekaman penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

a. Manajer Plasma menyelenggarakan pelatihan dan kampanye mengenai keselamatan dan kesehatan petani. b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan. c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi petani dengan resiko kecelakaan kerja tinggi. d. Penyediaan sarana keselamatan bekerja seperti helm, masker, sepatu dan lain-lain; e. Rekaman terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja.

TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) PETANI 5.1.

Penerapan keselamatan dan kesehatan petani Kelompok tani dalam melakukan pengelolaan usaha perkebunan harus menerapkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan bimbingan Manajer Plasma.

5.2.

Pembentukan koperasi Kelompok tani bersama sama dengan kelompok tani lainnya membentuk koperasi / koperasi unit desa (KUD) sebagai wadah pemberdayaan ekonomi untuk mendukung kegiatan usahatani.;

6

Tersedia bukti bahwa kelompok `tani yang Koperasi / Koperasi Unit Desa (KUD) yang bersangkutan menjadi anggota koperasi beranggotakan kelompok tani merupakan unit desa (KUD); media kerjasama antara kelompok tani dengan perusahaan antara lain dalam pembagian SHU, pengadaan sarana produksi, rapat-rapat antara perusahaan dengan kelompok tani dan lain sebagainya.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

14

No

Prinsip/Kriteria

Indikator

Panduan

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (akan dilakukan kaji ulang di beberapa Proyek PIR) 7.

PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN Kelompok tani dengan bimbingan manajer plasma terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi minyak sawit berkelanjutan.

Tersedia rekaman hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan.

Kelompok tani dapat melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan melalui : a. Perbaikan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi internal dan / atau saran saran dari Manajer Plasma dan / atau berbagai instansi yang terkait lainnya b. Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen. c. Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar. d. Perbaikan sebagai konsekuensi dari peningkatan sasaran / target yang ditetapkan; e. Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidak sesuaian, ketidak sesuaian potencial, keluhan pelanggan, trend / kecenderungan proses, análisis data, saran masukan baik dari internal maupun dari luar termasuk dari pemerintah dll.

15

No

Prinsip/Kriteria

Indikator

Panduan Note : Point a, b, c, d dan e dibantu oleh/dengan melibatkan perusahaan inti

Komisi ISPO Januari 2013

16

PENJELASAN 1. Perkembangan Pola PIR Pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan pola PIR dimulai sejak tahun 1977/1978 berdasarkan Keputusan Presiden RI No 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA II) dengan dimulainya pembangunan perkebunan rakyat dengan pola Nucleus Estate and Smallholder (NES / PIRBUN). Sebagai inti dalam pola NES ini adalah Perkebunan Besar Negara. Dalam perkembangan kemudian pemerintah memfasilitasi adanya proyek perkebunan pola PIR yang didanai dengan dana perbankan nasional (PIR Swadana). Melihat dampak positip dari pembangunan perkebunan dengan pola PIR tersebut, sesuai dengan Keppres No 1 Tahun 1996, dilaksanakan pengembangan PIR pola PIR-TRANS Selanjutnya kerjasama antara perbangkan dan pemerintah daerah dalam mengembangakan pola PIR dengan pendanaan dari fasilitas kredit KKPA. (PIR-KKPA). Namun karenapengembangannya oleh pemerintah daerah banyak yang tidak dilaporkan ke pusat. Komoditi yang dikembangkan pada awalnya terutama adalah karet dan kelapa sawit, namun selanjutnya lebih banyak tanaman kelapa sawit yang dikembangkan Pada saat ini berdasarkan data di Direktorat Jenderal Perkebunan luas areal seluruh PIR untuk perkebunan kelapa sawit mencapai sekitar 920.578 ha terdiri dari Pola NES/PIR-BUN seluas 160.816 ha, PIR-TRANS adalah 386.537 ha dan PIRKKPA tercatat 373.225 ha..Karena PIR KKPA ini difasilitasi oleh pemerintah daerah belum seluruh areal yang terealisasi pembangunannya dilaporkan ke pusat. Petani Plasma / Kemitraan adalah petani yang terikat kerjasama dengan perusahaan inti pada berbagai bidang baik di bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil serta pengembalian kredit petani. Petani kemitraan dalam hal pengelolaan kebun dibedakan 2 (dua) jenis yaitu petani kemitraan satu atap yaitu petani kemitraan setelah konversi (penyerahan kebun dan hutang petani dari perusahaan inti kepada petani) seluruh pengelolaan kebun dilakukan oleh kebun inti dan petani kemitraan lainnya adalah petani plasma setelah konversi pemeliharaan kebun dilakukan sendiri oleh petani/kelompok tani dengan bimbingan dari manajer plasma, sedangkan pengolahan dan pemasaran hasil tetap dilakukan oleh inti.

17

2. Penjelasan Singkatan Didalam Prinsip dan Kriteria ISPO untuk petani kemitraan dijumpai singkatan pengertian dan singkatan yang perlu penjelasan yaitu a. Petani Plasma adalah petani yang melakukan kerjasama dengan perusahaan perkebunan yang difasilitasi oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil. b. Berdasarkan pengololaannya terdapat 2 (dua) jenis kebun plasma yaitu kebun plasma setelah konversi dikelola sendiri oleh petani/kelompok tan dan kebun plasma setelah konversi tetap dikelola oleh kebun inti (satu atap). c. Pada saat ini ada 3 (tiga) kebun plasma yaitu kebun plasma yang berasal dari Proyek PIR/NES (PIRBUN), proyek PIR – TRANS dan Proyek PIR KKPA. d. KKPA : Kredit Koperasi Primer untuk Anggota yaitu kredit yang diberikan oleh perbankan kepada koperasi primer. e. Kerjasama antara petani den perusahaan dilakukan pada tingkat Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani. f. RUTWP/RUTWK Rencana Umum Tataruang Wilayah Propinsi/Kabupaten yaitu rencana umum penggunaan lahan untuk berbagai bidang antara lain untuk budidaya, industri, pemukiman dan lain sebagainya baik di tingkat g. HPK Hutan Produksi Konversi adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/dilepas untuk penggunaan diluar kehutanan antara lain untuk usaha perkebunan setelah mendapat persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. h. SOP Standart Operational and Procedure adalah merupakan langkah langkah yang diperlukan untuk suatu kegiatan i. TBM : Tanaman Belum Menghasilkan. j. TM : Tanaman Menghasilkan k. TT/TR :Tanaman Tua/Tanaman Rusak l. PKS Pabrik Kelapa Sawit adalah unit pengolahan TBS menjadi minyak sawit (CPO) m. AMDAL Analisa Mengenai Dampak Lingkungan n. UKL/UPL Usaha Kelola Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan o. OPT Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah p. PHT/IPM Pengendalian Hama Terpadu / Integrated Pest Management adalah adalah cara pengendalian hama, penyakit dan gulma dengan memadukan berbagai cara yaitu secara budidaya, mekanis, biologis dan kimia (penggunaan pestisida). q. SMK3 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah

18

19