PROGRAM BAKOSURTANAL TAHUN 2003 DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN TERTINGGAL LAINNYA A. PENDAHULUAN Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sesuai Keputusan Presiden RI no : 103 tahun 2001 merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai tugas: melaksanakan tugas pemerintahan di bidang survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 1. Tugas BAKOSURTANAL Di dalam Keppres no: 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, menyebutkan bahwa: “BAKOSURTANAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang survei dan pemetaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 2. Fungsi BAKOSURTANAL Pasal 50 Keppres no: 103 tahun 2001, menyebutkan bahwa fungsi BAKOSURTANAL adalah: a). pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang survei dan pemetaan; b). pembinaan infrastruktur data spasial nasional; c). koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAKOSURTANAL; d). pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang survei dan pemetaan nasional; e). penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga. 3. Kewenangan BAKOSURTANAL Pasal 51 Keppres no: 103 tahun 2001, menyebutkan bahwa kewenangan BAKOSURTANAL adalah: a). penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; b). perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; c). penetapan sistem informasi di bidangnya; d). kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1). perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang survei dan pemetaan; 2). penetapan pedoman dan pemetaan dasar nasional. 4. Visi BAKOSURTANAL Visi BAKOSURTANAL adalah “Terwujudnya infrastruktur data spasial yang andal, sebagai landasan tersedianya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan”.
1
5. Misi BAKOSURTANAL Misi BAKOSURTANAL dalam kurun waktu 2001 s/d 2004 adalah: 1. Menyusun rencana makro dan merumuskan kebijakan nasional dalam bidang survei dan pemetaan, dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan survei dan pemetaan nasional. 2. Memenuhi kebutuhan peta dasar sampai dengan skala menengah untuk keperluan nasional maupun daerah, dan kebutuhan peta tematik dasar wilayah nasional untuk mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan serta sekaligus perencanaan pengembangan wilayah di daerah. 3. Membina Sistem Informasi Geografis baik untuk keperluan lingkup nasional maupun Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga bisa bersinergi, efisien dan efektif, dengan meningkatkan kemampuan daerah (pemberdayaan daerah) dalam penyelenggaraan survei dan pemetaan untuk mendukung otonomi daerah. 4. Bersama dengan seluruh komponen/kemampuan nasional di bidang survei dan pemetaan, membangun Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) yang meliputi unsur: kelembagaan, peraturan perundang-undangan, data utama spasial, sumber daya manusia, serta Penelitian dan Pengembangan di bidang survei dan pemetaan, dan meningkatkan pelayanan kebutuhan informasi spasial kepada masyarakat luas. 6. Kebijakan Kebijakan yang ditempuh BAKOSURTANAL dalam pemenuhan visi dan misi di atas adalah : 1. Pemetaan dasar nasional, Survei dasar sumber daya alam, Pembinaan infrastruktur data spasial diarahkan untuk peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia diarahkan adanya keterpaduan dan efektifitas sumber daya survei dan pemetaan nasional 3. Pembinaan sumber daya dan kelembagaan survei dan pemetaan diarahkan untuk peningkatan pengawasan aparatur negara, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kapasistas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan peneelitian dan pengembangan kemampuan sumber daya iptek surta 7. Program Program BAKOSURTANAL merupakan rangkaian kegiatan yang disusun berdasarkan Propenas tahun 2000-2004. Dengan demikian program BAKOSURTANAL yang disusun dalam Renstra ini juga dibatasi sampai dengan tahun 2004. Secara makro program BAKOSURTANAL diarahkan untuk mendukung keberhasilan 5 Prioritas Pembangunan Nasional. Disamping itu pula, program BAKOSURTANAL akan memberikan kontribusi keberhasilan program pembangunan nasional baik langsung maupun tidak langsung terutama pembangunan di bidang: ekonomi, hukum, politik, pendidikan, sosial dan budaya, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Keterkaitan dan dukungan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh BAKOSURTANAL terhadap program pembangunan nasional, berikut ini adalah identifikasi bidang dan atau program yang tercantum di dalam GBHN dan Propenas yang terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang BAKOSURTANAL sebagai berikut:
2
a. Bidang Pembangunan Dalam GBHN Bidang Pembangunan dalam GBHN yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan BAKOSURTANAL, adalah: 1. Bidang Ekonomi 2. Bidang Politik 3. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup b. Bidang dan Program Pembangunan Dalam Propenas Bidang dan Program dalam Propenas tahun 200-2004 yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan BAKOSURTANAL antara lain: 1. Bidang Pembangunan Ekonomi a). Program Diseminasi Informasi Teknologi b). Program Pengembangan Kelautan 2. Bidang Pembangunan Politik a). Program Pengawasan Aparatur Negara b). Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan c). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia d). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Bidang Pembangunan Pendidikan a). Program Penelitian, Peningkatan Kapasistas, dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b). Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek 4. Bidang Pembangunan SDA dan LH Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi SDA & LH c. Program BAKOSURTANAL Program BAKOSURTANAL tahun 2001-2004 dikategorikan/dikelompokkan menjadi 4 (empat), masing-masing adalah: Pemetaan Dasar Nasional, Survei Dasar dan Sumber Daya Alam, Pembinaan Infrastruktur Data Spasial, dan Pembinaan Sumber Daya dan Kelembagaan Surta. 1. Program Pemetaan Dasar Nasional Program ini bertujuan untuk menghasilkan peta dasar nasional baik matra darat, laut maupun udara, dalam rangka menyediakan data dan informasi spasial untuk seluruh wilayah nasional Indonesia dalam berbagai skala. 2. Program Survei dan Pemetaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk menginventarisasi Sumber Daya Alam (SDA), menyusun neraca SDA, melaksanakan kajian wilayah dan menyusunnya dalam basis data SDA/tematik dan pemetaan tematik, serta penyediaan atlas sumber daya dan lingkungan. 3. Program Pembinaan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) Program ini bertujuan untuk menyediakan data dasar perpetaan dan menyelenggarakan pembangunan serta pembinaan IDSN. 4. Program Pembinaan Sumber Daya dan Kelembagaan Surta Program ini bertujuan untuk pembinaan perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik, pengembangan sumber daya manusia surta, penelitian dan pengembangan teknologi survei dan pemetaan, serta pembinaan pelayanan jasa dan informasi survei dan pemetaan.
3
B. PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2003 1. Inputs Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Survei hidrografi wilayah pantai Gorontalo, Kalsel, Kalbar sebesar Rp. 1.938.000.000 b. Pemetaan dasar LPI 1:250.000 Gorontalo, Kalsel, Muna, Jatim sebesar Rp. 585.000.000 c. Penyediaan dan pemeliharaan data utama kedirgantaraan sebesar Rp. 404.000.000 d. Inventarisasi tematik dasar SDA laut Selat Makasar, ALKI II sebesar Rp. 1.255.725.000 e. Valuasi ekonomi SDA laut Selat Makasar, ALKI II sebesar Rp. 1.103.500.000 f. Basisdata tematik SDA laut dan kajian kewilayahan ALKI II,KTI sebesar Rp. 1.157.100.000 Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Lingk. Hidup, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: b. Pemetaan dasar Rupa Bumi Indonesia Kalteng dan Kaltim 1:50.000 sebesar Rp. 9.900.000.000 c. Pemetaan dasar Rupa Bumi Indonesia Sulawesi (generalisasi) sebesar Rp. 250.000.000 d. Penyusunan NSDAD Gorontalo, NTT; Integrasi NSDA Sulawesi; Bimtek Kalsel, Kalteng; Spesifikasi Teknis sebesar Rp. 700.000.000 e. Pengembangan basisdata tematik dak kajian wilayah Sulawesi sebesar Rp. 490.086.000 f. Penyediaan dan pembaharuan data dan LH 1:25.000 Papua sebesar Rp. 585.244.000 Program Peningkatan Iptek Dunia Usaha dan Masyarakat Atlas Pariwisata Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 495.000.000 Program Pengembangan Iptek a. Densifikasi JKH di Kalbar sebesar Rp. 600.000.000 b. Densifikasi JKV di Kalsel sebesar Rp. 110.000.000 c. Pembinaan dan Pengembangan Sta. Tetap GPS sebesar Rp. 300.000.000 d. Pemodelan Geometrik Geodinamika Indonesia dan Asia Tenggara sebesar Rp. 250.000.000 e. Pembinaan dan Pengembangan Informasi Pasut sebesar Rp. 710.000.000 f. Pembinaan dan Pengembangan Geoid Nasional sebesar Rp. 125.000.000 Program Penelitian Iptek a. Penelitian geodinamika dan penyatuan datum tinggi Indonesia sebesar Rp. 375.000.000 b. Penelitian mitigasi bencana dan degradasi lingkungan DAS Kalbar dan Kalsel sebesar Rp. 400.000.000 c. Penelitian pengelolaan pulau-pulau kecil di Sultra sebesar Rp. 375.000.000 Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumberdaya Iptek a. Pelatihan pengkajian dan penegasan batas wilayah sebesar Rp. 56.578.000 b. Pelatihan SIG tingkat operator sebesar Rp. 70.966.000
4
c. Pelatihan desktop kartografi sebesar Rp. 61.206.000 d. Pelatihan pemetaan potensi SDA wilayah laut dan pesisir sebesar Rp. 99.666.000 Program Peningkatan Kerjasama Internasional Pengkajian, demarkasi, delimitasi, pemetaan batas wilayah darat dan laut wilayah NKRI dan batas dengan negara tetangga sebesar Rp. 1.800.000.000 2. Process Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi yang ditempuh sebagai berikut: a. Kelembagaan Kemampuan BAKOSURTANAL di bidang survei dan pemetaan perlu didayagunakan secara efektif dan efisien dengan mengkaji dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing unit kerjanya melalui analisis beban tugas dan tanggungjwabnya masingmasing. Koordinasi dan sinkronisasi yang menjadi beban nasional dilakukan terlebih dahulu penyediaan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Kerjasama dan kemitraan dengan instansi dan negara lain harus ditumbuhkembangkan. b. Peraturan Perundang-undangan Peraturan perundang-undangan seperti RUU Tignas, RPP UU Penataan Ruang, RPP UU Pemerintahan Daerah harus segera diselesaikan. NPPSS di bidang surta harus segera dilengkapi serta produk hukum BAKOSURTANAL perlu disosialisasikan. c. SDM Menciptakan iklim bekerja dan berusaha yang sehat, mengarahkan diklat agar menghasilkan SDM yang berkualitas, kompetitif dan inovatif, meningkatkan iklim kemitraan dan aktif bekerja sama dengan luar negeri. Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM di daerah, BAKOSURTANAL memfasilitasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang survei dan pemetaan dengan topik seperti: batas wilayah, sistim informasi geografi dan penginderaan jauh, pemetaan pesisir dan laut, dll. d. Infrastruktur Dengan keterbatasan dana APBN, penyediaan infrastruktur ditempuh dengan strategi yang efektif dan efisien seperti: penyusunan skala prioritas, peningkatan kemitraan nasional dan internasional serta penggalian sumber pembiayaan di luar APBN. Skala prioritas didasarkan atas pertimbangan : pencapaian tujuan program pembangunan nasional, program prioritas lembaga. Pemenuhan cakupan peta dasar sebagai salah satu komponen infrastruktur di atas, diprioritaskan di kawasan timur Indonesia. Penentuan prioritas ini sejalan dengan program pembangunan nasional dan juga pemenuhan data dasar perpetaan yang belum terselesaikan (Maluku, Papua, sebagian Kalimantan). Peta dasar merupakan media didalam penuangan informasi yang diperlukan di dalam pemetaan tematik. Dengan kata lain pemetaan tematik hanya akan bisa dilakukan jika peta dasar tersebut tersedia. e. Litbang Kualitas litbang BAKOSURTANAL diarahkan agar BAKOSURTANAL diakui sebagai lembaga utama penelitian dalam bidang survei dan pemetaan.
5
f.
Pembiayaan Strategi di bidang pembiayaan ditempuh dengan menitikberatkan aktifitas yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai pemerintah pusat serta menetapkan prioritas pembiayaan yang tersedia dan menggali sumber pembiayaan dari luar. Pemberdayaan pihak swasta di dalam penyediaan data spasial survei dan pemetaan perlu dijajaki dengan penyediaan NPPSS sebagai acuan pelaksanaannya.
3. Outputs Rencana program kegiatan pada tahun 2003 akan menghasilkan: Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Peta LPI 1:250.000 b. Peta LBI c. Peta tematik dasar SDA laut berbagai Tema, skala 1:250.000 dan 1:50.000 d. Valuasi ekonomi SDA laut Selat Makasar, ALKI II , berbagai tema pada skala 1:250.000 dan 1:50.000 e. Basisdata tematik SDA laut dan kajian kewilayahan ALKI II,KTI berbagai tema Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Lingk. Hidup, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Kalteng dan Kaltim 1:50.000 b. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Sulawesi (generalisasi) skala 1:250.000 c. Neraca SDAD Provinsi Gorontalo, NTT; Integrasi NSDA Sulawesi; Bimtek Kalsel, Kalteng; Spesifikasi Teknis d. Basisdata tematik dan kajian wilayah Sulawesi berbagai Tema Program Peningkatan Iptek Dunia Usaha dan Masyarakat Atlas Pariwisata Provinsi Gorontalo Program Pengembangan Iptek a. Titik kontrol geodesi di Kalbar b. Titik Kontrol Tinggi di Kalsel c. 6 Stasiun Tetap GPS di wilayah Indonesia d. Model Geometrik Geodinamika Indonesia dan Asia Tenggara e. Basis data Pasut Nasional f. Model Geoid Nasional Program Penelitian Iptek a. 1 laporan ilmiah b. 1 laporan ilmiah c. 1 laporan ilmiah Program Peningkatan Sumberdaya Iptek a. 20 orang b. 20 orang c. 10 orang d. 20 orang
Kapasitas
dan
Pengembangan
Kemampuan
Program Peningkatan Kerjasama Internasional CBRF, Peta Perbatasan Wilayah Negara dan Administrasi serta laporan pertemuan JTSC dan JBC
6
4. Outcomes Manfaat yang di peroleh dari program kegiatan tersebut : • Pengembangan wilayah dan perencanaan wilayah • Pengelolaan sumberdaya alam • Berkurangnya daerah konflik antar batas • Peningkatan sumberdaya manusia survei pemetaan • Potensi wilayah 5. Impacts Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan • Optimalisasi penggunaan informasi keruangan; meningkatnya keselamatan transportasi • Perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota lebih baik sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi kegiatan Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup • Meningkatnya: perekonomian daerah dlm peningkatan PAD; Perencanaan terpadu, terarah, proporsional sesuai daya dukung wilayahnya • Meningkatnya akses informasi SDA dan LH untuk perencanaan nasional dan daerah • Meningkatnya akses informasi SDA dan LH untuk perencanaan nasional dan daerah Program Peningkatan Iptek Dunia Usaha dan Masyarakat Meningkatnya dunia usaha dan investor, kunjungan wisata, iptek serta ekonomi berbasis SDA Program Pengembangan Iptek • Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan surtanas • Meningkatnya kemudahan akses, distribusi dan pertukaran data&inf. Spasial Program Penelitian Iptek Berkurangnya korban akibat bencana alam, efisiensi dan efektifitas penggunaan SDA dlm pembangunan nasional Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumberdaya Iptek Meningkatnya kualitas produk surtanas dalam pendataan wil. Nas & pengelolaan SDA & LH Program Peningkatan Kerjasama Internasional Terpenuhinya komitmen int'l, terjaminnya kepastian hukum taswil, berkurangnya konflik batas, membantu perumusan kebijakan penetapan taswil wilayah baru
7
C. PENUTUP Dari kajian yang diuraikan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa programprogram yang dilaksanakan oleh BAKOSURTANAL sesuai dengan arah pembangunan nasional. Penyediaan data dasar perpetaan di kawasan timur Indonesia disamping pemenuhan cakupan peta dasar yang belum selesai dilaksanakan, juga menunjang di dalam membantu penyelesaian batas wilayah dan daerah konflik lainnya. Disamping itu juga dengan peta dasar sebagai media penuangan unsur-unsur tematik yang diperlukan dapat membantu dalam mengetahui potensi sumber daya alam daerah yang bermanfaat untuk perencanaan daerah dan nasional yang terpadu, menyeluruh serta mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
8
PROGRAM BAKOSURTANAL TAHUN 2003 2.1
PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN TERTINGGAL LAINNYA Program
Input
Proses
Output
1. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
- Dana sebesar Rp. 5.339.825.000
2. Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Lingk. Hidup
- Dana sebesar Rp. 11.929.330.000
• Peta dasar Rupabumi 1:50.000 • Data Neraca Sumberdaya Alam Darat • Basis data tematik & Kajian wilayah • Data dasar Papua
3. Peningkatan Iptek Dunia Usaha dan Masyarakat
- Dana sebesar Rp. 495.000.000
Atlas Pariwisata Prov. Gorontalo
• Kelembagaan • Peraturan Perundang-undangan • SDM • Infrastruktur • Litbang • Pembiayaan
• • • • •
Buku Laporan survei hidrografi Peta dasar LPI 1:250.000 Data utama Kedirgantaraan Valuasi ekonomi SDA laut Basis data tematik SDA laut & Kajian wilayah ALKI II
Outcome
Impacts
• Pengembangan wilayah dan perencanaan wilayah • Pengelolaan Sumberdaya alam • Berkurangnya daerah konflik antar batas • Peningkatan SDM surta • Potensi wilayah
• Optimalisasi penggunaan informasi keruangan; meningkatnya keselamatan transportasi • Perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota lebih baik sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi kegiatan • Meningkatnya: perekonomian daerah dlm peningkatan PAD; Perencanaan terpadu, terarah, proporsional sesuai daya dukung wilayahnya • Meningkatnya akses informasi SDA dan LH untuk perencanaan nasional dan daerah • Meningkatnya akses informasi SDA dan LH untuk perencanaan nasional dan daerah Meningkatnya dunia usaha dan investor, kunjungan wisata, iptek serta ekonomi berbasis SDA
9
4. Pengembangan Iptek
- Dana sebesar Rp. 2.095.000.000
• Data jaringan kontrol horizontal dan vertikal • Pemeliharaan Stasiun tetap GPS • Model Geometrik Geodinamika Indonesia & Asia Tenggara • informasi Pasut • Data Geoid Nasional
• Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan surtanas • Meningkatnya kemudahan akses, distribusi dan pertukaran data& informasi Spasial
5. Penelitian Iptek
- Dana sebesar Rp. 1.150.000.000
Berkurangnya korban akibat bencana alam, efisiensi dan efektifitas penggunaan SDA dlm pembangunan nasional
6. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumberdaya Iptek
- Dana sebesar Rp. 288.416.000
7. Peningkatan Kerjasama Internasional
- Dana sebesar Rp. 1.800.000.000
• Hasil penelitian geodinamika & datum tinggi Indonesia • Hasil penelitian mitigasi bencana & degradasi lingkungan DAS • Hasil penelitian pengelolaan pulau-pulau kecil • Peningkatan SDM hasil pelatihan batas wilayah • Peningkatan SDM hasil pelatihan SIG • Peningkatan SDM hasil pelatihan desktop kartografi • Peningkatan SDM hasil pelatihan pemetaan potensi SDA wilayah laut dan pesisir Data batas wilayah darat dan laut wilayah NKRI dan antar negara tetangga
Meningkatnya kualitas produk surtanas dalam pendataan wilayah Nasional & pengelolaan SDA & LH
Terpenuhinya komitmen internasional, terjaminnya kepastian hukum taswil, berkurangnya konflik batas, membantu perumusan kebijakan penetapan taswil wilayah baru
10
