LE M BAGA
PENCEMBANCAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL National Construction Services Development Board KEPUTUSAN tEIM BAGA PENG 8ful BAT,IGAN JASA KONSTR{.J KS I hJ,qSIO NAL NOMOR : "?S IKPTS/LPJK-NiV/2014
eu/ lu^
TENTANG
PERUBAF{AN KEDUA LAruIPIRAN KEPUTUSAN LEIVIBAGA PENGEMBAhIGAN JASA KONSTRU KSI NASIONAL N OMO R 23IKPTS/LPJ K-N/II I 201 4 TENTANI G PE N ETAPAN KEWENANGAN MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN $ERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PEREI{CANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI UNT{-IK ASOSIASI PERUSAHAAN IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA (INKINDO) I
DENGAN RAHMAT TLIHA,N'/Af"IG MAHA KUA$A LEM BAGA PENGEM BANi GAN
JASA KONSTR UKSI NASIO NAL
bahwa Lampiran Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 71IKPTS/LPJK-N/|V/2014 telah diatur kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk Asosiasi Perusahaan
MENIMBANG
lkatan Nasional Konsultan lndonesia (INKINDO). b,
bahwa sehubungan permohonan perluasan kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi Konstruksi kepada INKINDO tingkat cabang provinsi dan Rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Tanggal 7 Mei 2014 telah memutuskan bahwa Asosiasi Perusahaan lkatan Nasional Konsultan lndonesia (lNKlNDo) telah memenuhi persyaratan diberikan perluasan sesuai perrnohonannya, dipaneiang perlu menetapkaniiya dalam Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.
MENGINGAT
1.
2
Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umunr
Nomor 154/KPTSitrAl2ol l tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional,
Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
258/KPTS/Ml2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi Untuk Menjadi Kelompok unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dr.la Puluh Tujuh Provinsi; J.
Surat Kepuiusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 338/KPTS/MinO11 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi Untuk Menjadi Kelompok unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat;
4
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRTiM/2010 ientang
Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, sefta Mekanisme Kerja Lembaga Fengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2A1PRTlMl201lA tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2231KPTSlMl2011
tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus
Lernbaga 2011-2015, Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Persyaratan Asosiasi Perusahaan Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Serlifikat Badan Usaha Jasa Konsiruksi; 7.
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 11 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi;
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 23/KPTS/LPJK-N/III/2014 TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI UNTUK ASOSIASI PERUSAHAAN IKATAN NASTONAL KONSULTAN INDONESIA (INKINDO)
PERTAMA
KEDUA
Memberikan kewenangan kepada INKINDO tingkat provinsi melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi untuk lingkup Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusah ini.
Lingkup Klasifikasi dan Kualifikasi INKINDO tingkat
,provinsi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputugan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 71lKPTS/LPJK-
NllVl2O14 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 23|KPTS/LPJKNllWzAM Tentang Penetapan Kewenangan Melakukan Verifikasi Dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi Untuk Asosiasi Perusahaan lkatan Nasional Konsultan lndonesia (INKINDO) dinyatakan tidak berlaku lagi. KETIGA
Wewenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi tanggung jawab Ketua Asosiasi Perusahaan INKINDO tingkat provinsi dengan membubuhkan tanda tangan dan logo asosiasi yang tertuang pada halaman belakang SBU dalam bentuk format kering.
*
KEEMPAT
KELIMA
:'*r.''
Dengan berlakunya Keputusan ini, Lingkup Klasifikasi dan Kualifikasi INKINDO tingkat provinsi sebagaimana pada Larnpiran Keputusan ini merupakan bigian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 23lKPTS/LPJKN/lll/2014 Tentang Penetapan Kewenangan Melakukan Verifikasi Dan Validasi Awal Permohonan Serlifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi Untuk Asosiasi Perusahaan lkatan Nasional Konsultan lndonesia (INKINDO).
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini.
Ditetapkandi : Jakarta Pada Tanggal '.'7 Mei 2014
Lampiran
1
l.,lomor
l(eputusan Pengurus LPJK Nasional '.:i0 /KPTS/LPJK-NA/i2014
Mei 2014
:;
Tanggal
TINGKUP KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI ASOSEASI PERUSA'I'IAAN
IKATANNA$IoNALKoNSULTANINDoNESIA(lNKlFJDo} TINGKAT PROV!N$t
1
$IFAT KLA$IFIKASI
KLASIFIKASI
NO
KLJALIFIKASI
USAHA Ferenca naan Arsitektur
L.
Perencanaan RekaYasa (Engine.ering)
3
Perencanaan Penataan Ruang
4
Pengawasan Arsitektur Umum
Menengah dan Kecil
Pengawasan RekaYasa (Engineering)
Caban
b.
Pengawasan Penataan Ruang
7
Konsultansi Spesialis
8
Jasa Konsultansi LainnYa
Provinsi PROVINSI
NO 1
Aceh
z
Riau
J
Kepulauan Riau
4
Sumatera Utara Banten
o
DKI Jakada
7
Jawa Barat
8
Jawa Tengah
I
D.l. Yogyakarta
10
Jawa Timur
ALAMAT Jl. Teuku Chik'Ditiro No. 202, Banda Aceh t
lL Setia Budi Kornplek Business Point Blok BB No' Medan - Sumatera Utara Komp. Ruko Kawasan Glodok Blok F/21
-
Serang
Jl. Perlani No. 7, Duren Tiga, Pancoran Jakada Selatan - 12760 fotp Ruko Blok E-5, Segitiga Mas Kosambi Jl. A. Yani No. 221-223 - Bandung 40113 Jl. PuriAnjasmoro Blok O - 1121, Semarang Jl. Godean KM. 5 Gg. Nogosaren Baru No. 32 Banvuraden, Gamping Sleman Yogyakarta Jl. Rungkut Asri Utara Vll/7 Surabaya
14
A[-AMAT
PROVIF,ISI
NO
--t
.tatan Xeiengkeng (Vorvo) Rt. 0B No.1 Samarinda Kalimantan Timur Jl. Gatot Subroto V Rt.32 No. 32 Banlarmastn
11
Kalimantan Timur
tt
Kalimantan Selatan
13
Kalimantan Te ngah
1/1 t-
SLiawes{Jtara
15
Sulawesi Tenggara
MapangtJaga Xll Kec. Talaw Jl. Syech Yusuf No. 9v Kenoarl
IO
Sulawesi Selatan
Jlfanakukang Mas Boulevard Blok Rubi lll47
17
Bali
BOX 1630 Makasar Jl. Drupadi Vl No. 3 - DenPasar
lo
Nusa Tenggara Timur Kuoanq
-
Po
-
Papua
Jl. Raya Abepura No. 2B Bucend ll, Jayapura
2A
Papr:a Barat
Papua Jl. Trikora No. 055 V/osi Sakato ManoKwarl
21
Jambi
22
Bengkulu
Jl. Jend. A. Thalib Rt. 26 Kel. Simp. lV Sipin Kec. Telanaipura Blok 16 No. P.4. Jambi Jt. kapuas Raya No. 45, Lingkar Barat - Bengkulu
z3
Maluku
Jl. Sedap Malam No. 9, Ambon
24
Sulawesi Tengah
Jl. Balai Kota Selatan No. 02 Palu
25
Nusa Tenggara Barat
Jl. Panjitilar Negara No. 89 A, Mataram
lo
Bangka Belitung
Jl. Pikas 7 No.23 Rt.06 Rw.02 Air Salemba Panqkalpinanq
19
LEMBAGA PENGEM
NGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
