220
Hukum dan Pembangunan
MIKROFIS SEBAGAI SARANA DOKUMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SUATU PILIHAN ALTERNATIF Kuneng Mulyadi DaTam GBHN. meTalui Tap MPR No. lI/Tap11993. disyaralkan pembangunan sarana dan prasarana hukum sebagai pengalur kehidupan bermusyawarah. berbangsa dan bemegara. Agar upaya pembangunan hukum itu optimal. sarana dan prasarana hukum itu harus dilingkalkan. baik kuanlilas maupun kualilas. Oleh karenanya. perlu dikembangkan sislem jaringan dokumenlasi dan Un/uk mendukung upaya informasi hukum. lersebut. mikrofis merupakan perangkat alternatif demi pemanfaalan leknologi yang ada. Dengan demikian. kua/ilas penelilian dan p"engembangan ilmu hukum nasional dapat dilingkatkan. sehingga penalaan hukum nasional yang bersumber dari PancasiTa dan UUD 1945 dapat diwujudkan.
Pendahuluan Dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang tahap kedua, bangsa Indonesia telah bertekad untuk membangun guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berbagai program pembangunan dilaksanakan untuk melanjutkan program-program pembangunan yang Ialu. sejak Pelita I sampai Pelita V. Hasil-hasil pembangunan telah dirasakan dan berbag\li perubah
Mi/crojis Sebagai Dokumelltasi Perundallg-undangan
221
dirugikan adalah masyarakat. Oua hal tersebut menjadi masalah yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh kalangan hukum. Hukum, merupakan alat politik pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Oilapangan ekonomi, sering dibadapi permasalahan yang belum ada pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pemerintah telah begitu banyak mela\rukan manuver dibidang hukum. Teriihat dari · begitu banyaIcnya deregulasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk membuat berbagai terobosan demi mengurangi kendala yang dihadapi pemerintah. Oeregulasi tersebut (mulai - Red.) memperIihatkan hasil yang menggembirakan, terutama sehubungan dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat belakangan ini. Awal mulanya, minyak: dan gas bumi merupakan pemasok devisa terbesar bagi negara. Setelah beberapa pelita, nyatalah bahwa dominasi minyak: dan gas bumi telah tergeser oleh komoditi lain. Oi sinilah peranan peraturan perundang-undangan guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Oalam rangka mendukung kegiatan perekonomian, dukungan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang baik sangat dibutuhkan. Artinya, tersedia suatu sarana atau sistem yang memberikan kemudahan dalam mencari serta memperoleh kembali peraturan yang diperIukan. Sarana tersebut perIu diciptakan sedemikian rupa agar dapat memperlancar serta mendukung kegiatan ekonomi maupun kegiatan lain yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Antara kebutuhan ekonomi disatu pihak: dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan tersebut dipihak lain. Oengan sarana atau sistem temu kembali, diharapkan peraturan perundang-undangan dapat disebarluaskan. Oengan demikian, seseorang dapat dengan mudah menemukan kembali peraturan yang ia diperlukan. Selain itu juga tersedia dokumentasi peraturan perundang-undangan yang lengkap. Garis-Garis Besar Haluan Negara -- melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor H/MPRl1993 - mengamanatkan Pembangunan dibidang hukum. Pembangunan itu meliputi penataan Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Oasar 1945,
Nomor 3 Tahun XXIII
222
HtJIaun dan Pembaflgunan
penyusunan kerangka sistem Hukum Nasional serta-penginventarisasian dan penyesuaian uDSur-unsur Tatanah1tlikum-daIam rangka pemb8haruan bukum nasional, peningkatan penegakan hukum, pelnbimian
Di sini Garis-Garis Iresar lfaluan N~ Iriellgisyaralkan diarahkafinya pembangunan sarana dan prasarana hukum melal'ui dukungan perangkat yang marnpu menjarnin kelancaran dan kelangsungan peranan hukurnsebagal pengatur kehidupan bermusyawarah, berbaogsa dllQ berneiara. Selain itu, hukum dibarapkan agar dapat tetap menjalankan fUngsirlya seliagai pengayom masyarakat serta llJeningkatkan daya dukimgnya secata optimal demi pembangunan hukum nasional . Sarana dan prasarana hukum terus ditingkatkan, baik jumJah maupun kwalitasnya, agar dapat mendukung upaya pembangurlan hukum secara optimal. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan sarana dan prasarana, Badan peradilan, yang mendukung Kekuasaan Kehakiman dalam menyelenggarakan Peradilan yang berkwalitas. Sistem J aringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan IImu Pengetahuan dan Teknologi. Sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan hukum terus dikembangkan agar mampu menunjang upaya peningkatan kwalitas penelitian IImu Hukum, dan pengembangan hukum nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dalam rangka mengemban amanat Garis-Garis Besar haluan Negara Republik Indonesia tersebut, perlu dicari sarana dan prasarana yang memanfaatkan teknologi ilmu pengetahuan. Mikrofis sebagai suatu piliban a1ternatif dibarapkan dapat mendukung pembangunan hukilm nasiQ/lal yang baru. Walaupun masih dirasakan agak mahal harganYil, namun jika dilibat dari manfaatnya, penggunaan mikrofis sangatlah menguntungkan. PembualllQ mikrofis sebagai sarana dokumentasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu usaha untuk melestarikan dokumen penting yang akan sangat berguna bagi yang memerlukannya di kemudian hari. Mikrofis berbentuk film - bisa negatif maupun positip. Satu lembar fis mastermikrojis berisi 60 halaman. Dan setiap halaman peraturan ini difoto dan diperkecil sampai 24 kali, sehingga menjadi berbentuk mikro. Setiap
Juni 1993
Mjkrojis Sebagaj Dokwnentasj Perundang-undangan
223
lembar mikrofis yang berukuran 10 cm x 15 em memuat materi yang eukup banyak. Karena itu, sangat tepat jika mikrofis dipakai sebagai alat pendokumentasi berbagai peraturan yang seeara kuantitas jumlahnya eukup banyak dalam suatu ruangan yang relatif keeil. Penggunaan mikrofis sebagai sarana pendokumentasian peraturan perundang-undangan sekarang ini adalah suatu pilihan yang praktis. Artinya, Iiludah untuk pengoperasian dan mudah untuk menemukan data yang terslmpan kembali. . Dalart1 era globalisasi yang melanda dunia sekarang ini kita dipaeu untuk selalu mengikuti perkembangan yang serba cepat. Oleb karena itu, penggul'1aan mikiofis sem penciptaan sarana indeks yang baik akan dapat mendukung pelayanan yang semakin dituntut serba eepat sebagai alat temu kembali peraturan perundang-undangan. Keuntungan yang diperoleb dari adanya mikrofis sebagai sarana pendokumentasian peraturan perundang-undangan adalah ia hanya memerlukan ruangan yang keeil atau hanya mernakan tempat sangat terbatas. Artinya, hanya dengan ruangan yang sempit dapat menghimpun sedemkian banyak peraturan. Kita tidak perlu lagi membuka buku-buku himpunan peraturan karena semua data telah ada dalam mikrofis dan dapat dibaea melalui indeks yang telah disusun sedemikian rupa. Keuntungan lain yang didapat dari mikrofis peraturan perundang-ul)dljIlgan adalah amannya data dari gangguan rayap. Ini karena mikrofis berwujud film yang tidak akan diganggu rayap. Jajuga relatif lebih b,ef\jmur panjang. Tidak seperti kertas yang akan hancur cimakan usia. Namun perlu diketahui babwlI mikrofts tidak dapat dipakai sebagai alat bukti didepan pen~adil;m karena alat bukti harus berupa bahan asli. Buk;m c(JPY dokumen, se/lin~ga terhindar dari manil'ulasi d
Nomor ] Tahun XXIII
IIukum daJl Pimbangunan
224
perundang-undangan. melt karena -itu, malca dapat di1catakan babwa dokumentasi peraturan perundang"undangan semakin: lama semakin menja
engunaan Mikrofis Mikrofis hanya dapat dibaca dengan Inenggunakah alat baca (reader) atau alat baca yang disamping bisa dipakai untuk membaGa jllga blsa uiltuk mencetak (reader printer). Sehingga bila memerIukan teiS tersebvt, kita dapat langsung mencetak atau mengkopinya. Mengenai alat baca ini dapat diperoleh bebuapa merek dan kwalitas yang bermacam-macam dan sangat tergantung pada pribadi masing-masing untuk memilihnya. Dari artikel ini dapat diambil kesimpu\an bahwa dokumentasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat penginventarisasian peraturan perundang-undangan untuk mendukung pembangunan hukum adalah sangat penting. lni adalah salah satu sarana untuk mencapai ketertiban dibidang hukum sena untuk menghindari tumpang-tindihnya suatu pefaturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan olelt Pemerintah untuk mencapai bobot hukum yang berkwalitas sebagaimana yang diamanatkan GBHN, 1993.
****
Juni 1993
