MEWUJUDKAN PENGELOLAAN DAS TERPADU UNTUK MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM: TINJAUAN DARI SISI KELEMBAGAAN Oleh: Sulistya Ekawati,
INDONESIA DAN PERUBAHAN IKLIM
P E N D A H U L U A N
Indonesia negara kepulauan rentan terhadap dampak Perubahan Iklim
TREN PENINGKATAN BENCANA
Pendahuluan
Tren Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Meninggal dan Hilang Selama 10 Tahun Terakhir BENCANA BANJIR DAN LONGSOR • Tahun 2003 ada 266 kejadian dan tahun 2013 meningkat menjadi 822 kejadian • Tahun 2003-2013 sebanyak 6.288 kejadian atau 572 per tahunnya.
FAKTOR ALAM : PERUBAHAN IKLIM
FAKTOR MANUSIA
TREND PENINGKATAN BENCANA adaptasi dan mitigasi PENGELOLAAN DAS TERPADU
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAS TERPADU DI INDONESIA SEJARANG PENGELOLAAN DAS DI INDONESIA • Jaman Belanda : praktek pengelolaan hutan satuannya DAS • 1961 PPN di Gunung Mas, Bogor • 1981 pengelolaan DAS terpadu di DAS Citanduy Prinsip prinsip one river, one plan and one management Implementasi one river, multi plan and multi management Ada 16 institusi yang terkait dalam pengelolaan DAS yang tugas pokok dan fungsinya saling bersinggungan. Bentuk kelembagaan pengelolaan DAS bermacam-macam : Forum, Sekretariat Bersama dsb
Sumber : Pulzl, 2008
KONSEP KOORDINASI Faktor koordinasi •
Komunikasi
•
Tindakan bersama
•
Pembagian kerja
•
Disiplin
Ciri koordinasi
• • • • •
Berkelanjutan Pengaturan oleh kelompok bukan individu Kesatuan tindakan Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama Tanggungjawab koordinasi terletak pada pimpinan
Azas koordinasi: scalar principle (hierarki)
Sumber : Pulzl, 2008
KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN DAS •
Kelemahan pembangunan sektoral spesialisasi efisiensi, tapi bersifat reductionist
•
Koordinasi sebagai masalah utama pengelolaan DAS terpadu
•
Pengelolaan DAS di Indonesia : koordinasi negatif (bilateral)
Sumber : Pulzl, 2008
Sumber : Pulzl, 2008
PENGATURAN KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN DAS • Keppres no 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai • Kepres No.123 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air • PP 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS mengatur tentang Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.
PEMBIAYAAN PENGELOLAAN DAS • Banyak contoh mekanisme imbal jasa lingkungan di Indonesia (hulu Barugae, Kabupaten Maros; Telaga Remis, Kabupaten Kuningan; kompensasi PT INALUM untuk konservasi Danau Toba; DAS Segara, NTB; Sumberjaya, Lampung Barat, dsb. • Sebagian responden belum bersedia membayar jasa lingkungan • Implementasi imbal jasa lingkungan perlu aturan pendukung dari UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Finalisasi RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
BAGAIMANA MEMBANGUN KELEMBAGAAN DAS DI INDONESIA ? •
Peningkatan bencana apakah menjadi kebutuhan untuk membangun kelembagaan DAS ?
•
Hambatan membangun kelembagaan DAS: sulitnya merumuskan tujuan sosial, belum terwakilinya keanggotaan DAS dan belum disepakatinya aturan main yang jelas dsb
•
Alternatif bentuk kelembagaan pengelolaan DAS, yaitu : 1) Badan Koordinasi, 2) Badan Otorita, 3) Badan Usaha (dalam bentuk BUMN atau BUMD), 4) Forum DAS dan bentuk kelembagaan lainnya
•
Tindakan kolektif lebih berhasil pada skala yang lebih kecil, tetapi permasalah hidrologi akan lebih baik hasilnya bila menggunakan pendekatan pada level skala yang lebih besar (Kerr, 2007)
•
Pengelolaan sumberdaya alam berbasis lokal dalam skala kecil jauh lebih berhasil (Easterly, 2006)
BAGAIMANA MEMBANGUN KELEMBAGAAN DAS DI INDONESIA ? • Selama ini pendekatan macro watershed, pendekatan micro watershed-nya kurang begitu diperhatikan • Harus ada pendekatan bersarang (nested) /berjenjang (hierarkhi) dalam kelembagaan pengelolaan DAS, dari tingkat sub DAS sampai ke tingkat DAS • Koordinasi (coordination ) adalah suatu istilah yang mengandung pengertian kerjasama (cooperation) • Cooperation ada unsur kesukarelaan (voluntary attitude), • Coordination bersifat kewajiban (compulsory)
CO MANAGEMENT
CRITICAL COLLABORATIVE
COMPLIMENTARY COORDINATIVE
CONSULTATITIVE
Sumber : Fernandez, 2000
BAGAIMANA MEMBANGUN KELEMBAGAAN DAS DI INDONESIA ? Penggabungan pendekatan polycentric dan monocentric monocentric • •
One river,one plan, multi management Terlalu kompleks perlu arahan pusat • • •
polycentric • •
Banyak pihak yang terlibat Keterkaitan hulu - hilir
Masing-masing mempunyai kedudukan setara Ada role sharing Kontrol pusat : perencanaan dan monev; kebijakan imbal jasa lingkungan
