Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

|1

Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

2| Prakata

PRAKATA

D

i hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan anugerahNya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam suatu upacara resmi wisuda lulusan Universitas Negeri Papua (UNIPA) sekaligus pengukuhan kami sebagai Guru Besar. Ungkapan syukur yang tak terhingga atas rahmat yang dapat terjadi dalam hidup kami sekeluarga sehingga kami memperoleh jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar di UNIPA. Orasi ilmiah ini merupakan hasil pemikiran yang panjang, yang dihimpun dari berbagai pengalaman, referensi dan diskusi pada berbagai forum ilmiah berkaitan dengan masalah-masalah pesisir, laut dan pulaupulau kecil. Dilahirkan di gugusan pulau kecil Sangihe (Tagulandang, Sulawesi Utara), dibesarkan dalam budaya pesisir dan laut, menempuh studi di bidang perikanan dan kelautan, peneliti dan terlibat dalam berbagai kegiatan konsultan di bidang perikanan dan kelautan, serta mengabdi selama 25 tahun sebagai akademisi di Papua, telah menginspirasi kami bahwa sektor kelautan dapat menjadi basis dalam pembangunan bangsa apabila dikelola dengan baik. Orasi ilmiah ini diuraikan secara sistematik. Diawali dengan menjelaskan alasan pemilihan judul orasi ilmiah, termasuk konsepsi dasar berkaitan dengan ekonomi biru dan tatakelola pesisir dan laut. Selanjutnya diuraikan tentang potensi sektor kelautan dan peranannya dalam mendukung perekonomian bangsa. Dikemukakan pula masalahmasalah fundamental terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan, dan wujud ekonomi biru serta bagaimana meminimalkan efek trade off dengan cara memaksimalkan pola hibrid tatakelola, dan arahan Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

|3 kebijakan yang secara khusus dapat digunakan sebagai pedoman dalam membangun sektor kelautan di Papua. Orasi ilmiah ini sebagai kontribusi kami selaku ilmuwan dalam kemajuan pembangunan bangsa, secara khusus pembangunan di Tanah Papua dalam mencapai masyarakat pesisir yang sejahtera melalui sektor kelautan. Harapan kami, orasi ilmiah ini dapat menggugah semua pemangku kepentingan agar menyadari betapa pentingnya peranan sektor kelautan dalam kegiatan pembangunan. Tatakelola yang baik berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dapat menjadi instrumen utama pembangunan. Paradigma ekonomi biru menjadi konsep yang meletakkan pembangunan ekonomi didekati dari perspektif pelestarian dan perlindungan sumberdaya kelautan dengan memaksimalkan produk turunan bernilai ekonomi. Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Rektor/Ketua Senat Universitas Negeri Papua, yang telah memberikan kesempatan dan kehormatan kepada kami untuk menyampaikan orasi ilmiah, berkenaan dengan pengukuhan kami sabagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Kelautan. Kepada para undangan yang berkenaan hadir dalam acara ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus.

Manokwari, 27 Agustus 2014 Prof. Dr. Ir. RONI BAWOLE, M.Si.


|3

RINGKASAN ORASI ILMIAH            





Yang terhormat Ketua Senat Universitas Negeri Papua (UNIPA) Yang terhormat Sekretaris & Para Anggota Senat UNIPA Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Barat Yang terhormat Forkompimda Kabubaten & Provinsi Papua Barat Yang terhormat Ketua dan Anggota MRP Papua Barat Yang terhormat Ketua & Anggota DPR Provinsi Papua Barat Yang terhormat Bupati Kabupaten Manokwari Yang terhormat Ketua & Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Yang terhormat Para Pembantu Rektor UNIPA Yang terhormat Direktur Program Pascasarjana, Para Dekan dan Pembantu Dekan di Lingkungan UNIPA Yang terhormat Para Dosen di Lingkungan UNIPA Yang terhormat Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan Instansi Otonom & Vertikal, Kepala BUMN & BUMD Yang kami hormati Para Tokoh Agama, Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Civitas Akademika UNIPA, wisudawan/wisudawati berserta keluarga yang berbahagia. Yang kami hormati para tamu undangan, teman sejawat, kawan seprofesi, handai taulan dan hadirin semuanya.

Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala anugerahNya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam suatu upacara resmi wisuda lulusan UNIPA sekaligus pengukuhan kami sebagai guru besar.


4 |R i n g k a s a n o r a s i

Perkenankan kami menyampaikan pidato dengan judul: “Mewujudkan Ekonomi Biru Sektor Kelautan melalui Tatakelola Pesisir dan Laut”. Sektor kelautan sangat membutuhkan pengembangan dan pemahaman paradigma baru untuk membangun ekonomi bangsa yang tangguh, apalagi dalam dunia yang cepat berubah di era globalisasi ini. Kita dituntut tidak hanya bekerja dengan menekuni profesi dan membangun kualitas diri, tetapi kita harus bertindak lebih dari itu. Kita harus mampu menangkap nuansa baru dari perubahan sosial yang terjadi, sekaligus menciptakan peluang ekonomi kerakyatan dalam menghadapi arus globalisasi. Kita secara dinamis harus menguasai, bahkan harus menciptakan masa depan kita sendiri. Kita tidak boleh bersikap hanya Alasan pemilihan judul: (1) sekedar menunggu untuk mewujudkan ekonomi biru yang menjawab tantangan dan secara historis terkait dengan masalah saat ini. Kita harus pergerakan paradigma pembangunan mampu mengembangkan ideekonomi bangsa; (2) menyediakan ide baru yang segar, yang tatakelola pesisir dan laut, yang mewujudkan “mimpi” dan berhubungan dengan upaya “cita-cita” masyarakat manajemen dalam mencapai kinerja ekonomi biru sejahtera menjadi sebuah kenyataan. Memiliki visi yang jauh dan berfikir ke depan melampaui jaman dari posisi kita saat ini. Berhubungan dengan hal tersebut, ada dua hal mendasar yang menginspirasi kami dalam membangun sektor kelautan ke depan. Pertama, mewujudkan ekonomi biru yang secara historis terkait dengan pergerakan paradigma pembangunan ekonomi bangsa. Kedua, menyediakan tatakelola pesisir dan laut (coastal and ocean governance), yang berhubungan dengan upaya manajemen dalam mencapai kinerja ekonomi biru.


Ringkasan orasi| 5

Paradigma ekonomi biru, saat ini, muncul sebagai koreksi terhadap pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada paradigma ekonomi hijau (green economy) dan merah (red economy). Pembangunan ekonomi yang mengabaikan lingkungan (ekonomi merah) sudah mulai ditinggalkan, sedangkan penerapan ekonomi hijau mulai disadari bukanlah hal yang mudah karena implementasinya membutuhkan modal besar. Produk yang dihasilkan dari ekonomi hijau cenderung dijual mahal (produk sayuran organik, produk herbal) dan hampir tidak terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Investor harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menghasilkan green products and services, dan tambahan biaya ini dibebankan kepada konsumen. Paradigma ekonomi biru telah mengilhami ahli ekonomi untuk belajar pada sistem alam Pergerakan paradigma dalam menghasilkan produk pembangunan ekonomi dimulai dari (bahan dan energi). Artinya, ekonomi merah, ekonomi hijau dan alam menghasilkan produk ekonomi biru. Paradigma ekonomi (bahan dan jasa) secara efektif biru muncul sebagai terobosan tanpa limbah (zero waste). dalam wewujudkan pembangunan Pelaku usaha ditantang untuk tanpa limbah, bekerja menurut memanfaatkan produk turunan kaidah-kaidah alam dalam (hasil sampingan dari produk menghasilkan barang dan jasa bagi awal) menjadi nilai tambah kemakmuran bangsa. baru. Pengurangan biaya produksi dilakukan dengan mengalihkannya pada penciptaan produk turunan, sehingga bisnis menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan. Kendati ekonomi biru sebenarnya berlaku untuk seluruh sektor dan berbagai komoditi, penerapan paradigma ini di Indonesia lebih diarahkan pada pembangunan sektor kelautan. Prinsip berkelanjutan diadopsi sebagai landasan dalam upaya mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan kedalam sistem pembangunan ekonomi berkelanjutan.



Hadirin yang kami hormati, Aspek kedua dari orasi ilmiah ini adalah tatakelola pesisir dan laut. Tatakelola didefinisikan sebagai proses interaksi antara sektor publik dan privat (swasta) dalam memecahkan masalah sosial, sekaligus menciptakan peluang sosial masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pelaksanaan manajemen pesisir dan laut selama ini hanya terbatas pada beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari dampak pengelolaan masih diperhadapkan pada berbagai masalah seperti degradasi lingkungan, pencemaran perairan, penipisan sumberdaya ikan, kemiskinan dan rendahnya pelibatan stakeholders. Belajar dari pengalaman masa lalu, sudah saatnya kita Diperlukan perubahan berfikir dari mengubah cara berpikir bentuk manajemen konvensional manajemen yang selama ini -menuju sistem tatakelola, sistem yang dari “manajemen” yang hanya dikelola dan tatakelola interaktif. mengatasi masalah sesaat Berfikir dari menyelesaikan masalah dengan gaya “mobil pemadam sesaat menjadi berfikir sistem, kebakaran”, -- menjadi berpola dimana semua makluk hidup pikir “sistem tatakelola”. Sistem berdampingan secara sehat. tatakelola merombak cara berpikir parsial menjadi cara berpikir sistem, dengan melihat cara kerja kita seperti “jejaring” (web) yang hidup dimana kita membutuhkan satu sama lain (coexist). Dalam pemahaman tatakelola, perlu bagi kita untuk mengenal sistem tatakelola (ST), sistem yang dikelola (SD) dan sistem tatakelola interaktif (TI). ST terdiri dari peran, fungsi dan mekanisme lembaga (seperti organisasi, aturan-aturan hukum dan insentif ekonomi) yang mengarah pada pencapaian tujuan manajemen. SD dipandang sebagai bagian integral dari sistem alam dan sosial, yang terdiri dari ekosistem, sumberdaya dan pengguna sumberdaya. Aplikasi tatekelola pesisir perlu memperhatikan hubungan dan interaksi inter-intra ST dan SD melalui tatakelola interaktif (TI). Misalnya, faktor ekonomi pasti berhubungan dengan kondisi sumberdaya (faktor ekologis) atau sebaliknya. Daya tarik Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

Ringkasan orasi| 7

menarik antar komponen penyusun tatakelola membentuk pola hibrid, yang merupakan kombinasi karakter unggul dari tiga sistem tatakelola. Dalam pola hibrid terjadi mekaniskme penyelesaian masalah (win-win solution) untuk menghasilkan proses manajemen pesisir dan laut secara berkelanjutan. Hadirin yang terhormat,

Efek tarik-menarik (trade-offs) antar sistem tatakelola, sistem yang dikelola dan tatakelola interaktif menghasilkan pola hibrid, yang menyediakan ruang kompromi bagi penyelesaian masalah secara komprehensif. Win-win solution menjadi ciri utama pendekatan sistem tatakelola.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah “bagaimana wujud ekonomi biru sektor kelautan? Harus diakui bahwa pembangunan saat ini selain menghasilkan kemajuan ekonomi di segala bidang, juga telah menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Kelompok masyarakat yang sudah mapan akan lebih mampu memanfaatkan kesempatan akibat posisinya yang menguntungkan, sehingga kelompok ini memperoleh hampir sebagian besar hasil pembangunan. Akibatnya, yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin bahkan dapat menjadi lebih miskin. Dalam tulisan ini, kami mengambil kondisi Papua Barat sebagai kasus. Indikator makro pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat pada Tahun 2012 sebesar 15,84 % yang merupakan laju pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Laju pertumbuhan ini justru tidak dipicu oleh sektor basis (pertanian secara umum) dimana kebanyakan penduduknya menggantungkan hidupnya, tetapi sebagai sumbangan besar dari sektor pertambangan dan Migas. Kondisi makro ekonomi ini tidak serta-merta memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya penduduk miskin (26,27 %), dengan persebaran 5,65 % di perkotaan dan 35 % di perdesaan yang sebagian besar adalah penduduk Orang Asli Papua. Kebanyakan dari Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut


mereka ini hidup terisolasi secara geografis (darat, sungai, laut, pulau) dengan akses yang terbatas terhadap pasar, pendidikan dan kesehatan. Mereka hidup terkategori miskin secara struktural, kendati mereka sangat kaya akan sumberdaya alamnya. Dari sisi indikator kesejahteraan yang terlihat dari Indeks Pembagunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat Tahun 2013, menunjukkan bahwa komponen pembentuk indeks pendidikan dan kesehatan sudah cukup baik berkisar 80 %, namun indeks Indikator makro ekonomi dan kemampuan daya beli pembangunan manusia yang cukup masyarakat masih rendah (58 baik bagi Provinsi Papua Barat tidak serta merta membuat masyarakat %). Kondisi ini memberikan sejahtera. Penduduk yang terkategori gambaran bahwa peningkatan miskin cukup tinggi yang tersebar di pembangunan ekonomi kampung-kampung. Mereka hidup membutuhkan perhatian terkategori miskin secara struktural, khusus. Program pemberdayaan kendati mereka sangat kaya akan ekonomi sangat penting karena sumberdaya alamnya. usaha yang dilakukan pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan dan keadilan, serta pendapatan rumahtangga. Pendekatan ekonomi biru dapat dilihat sebagai tindakan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan, dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut: Pertama, pemahaman sumberaya kelautan tidak hanya sebagai penyedia layanan barang dan jasa (goods and services) tetapi juga sebagai sistem penunjang kehidupan (life support system) bagi semua makluk hidup. Kedua, sumberdaya kelautan dapat dimanfaatkan untuk upaya pengentasan kemiskinan. Pada tingkat lokal, kegiatan ekonomi biru dilaksanakan dengan pengembangan individu (people center development) dan rumahtangga sebagai basis satuan kegiatan ekonomi kerakyatan. Ketiga, industri kelautan (huluhilir) yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku, teknologi proses


Ringkasan orasi| 9

dan pasar, dilakukan secara terintegrasi dalam konteks pembangunan yang lebih berkeadilan (sosial, ekonomi dan lingkungan). Penerapan konsep ekonomi biru pada beberapa komoditas hasil laut, antara lain ikan segar menghasilkan produk turunan (ikan kaleng, beku, tepung ikan, minyak ikan, makanan ternak, kulit samak, gelatin, dan kerajinan). Limbah Langkah kongkrit penyelesaian produk udang menghasilkan masalah dilakukan melalui ekonomi beberapa produk turunan seperti kerakyatan, dimana pengembangan khitin dan khitosan. Semantara individu dan rumahtangga sebagai khitin menghasilkan berbagai basis satuan pemberdayaan ekonomi produk seperti bahan untuk biru. Dengan demikian distribusi fotografi, kertas, farmasi, pendapatan terjadi secara berkeadilan kosmetik, pengolahan dan pengawetan kayu, dll. Kegiatan lain berupa budidaya rumput laut, pakan ikan, perikanan tangkap dan pemanfaatan jasa ekosistem. Hadirin yang kami banggakan, Tibalah kita pada klimaks dari orasi ini, yaitu bagaimana mewujudkan ekonomi biru melalui tatakelola pesisir dan laut? Ada empat cara yang dapat kita lakukan, yaitu; 1. Memaksimalkan pola hibrid tatakelola Kata kunci dari implementasi pola hibrid tatakelola adalah pelibatan stakeholders, penegakkan dan kepatuhan aturan (Gambar 3, Hal 30). Aplikasi pola hibrid dalam ekonomi biru dilakukan dengan cara memperluas dan meningkatkan kapasitas stakeholders untuk proses pengambilan keputusan dalam berusaha, sehingga sistem tatakelola (ST, SD, TI) mendorong stakeholders untuk menyatukan tujuan pengelolaan bisnisnya. Sebagai contoh, ketika suatu daerah sudah menetapkan leading sector, komoditi, produk dan jasa unggulan, maka sudah



semestinya semua stakeholders (pemerintah, pebisnis, akademisi) menyatukan kekuatan untuk mewujudkan kegiatan ekonomi biru. Sekarang ini lagi marak penciptaan inovasi produk unggulan melalui pendekatan triple heliks, yang merupakan kerjasama threeparties dalam model “ABG”, antara Academician (A, akademisi), Businessman (B, pebisnis) dan Government (G, pemerintah) dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan dalam menyiapkan regulasi dan aturan, pebisnis menanam modal investasi sekaligus menjalankan usahanya, dan akademisi berperan dalam menciptakan inovasi IPTEK dari produk turunan yang dihasilkan. Saat ini, masyarakat Ada dua kata kunci dari pola hybrid pengguna kawasan dan tatakelola yang harus dilakukan, sumberdaya sering tidak yaitu pelibatan stakeholders dan mengetahui posisi dimana mereka penegakkan/kepatuhan aturan. berdiri dalam sebuah sistem yang Dibutuhkan kerjasama dari berbagai holistik. Terkesan mereka masingpihak dalam mewujukan ekonomi masing bergerak dalam area biru, dan pemerintah tetap sebagai mereka sendiri, mengejar institusi utama. kepentingan dengan cara mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan. Ego sektoral pun (vertikal dan horizontal) terjadi dimana-mana tanpa menyadari bahwa apa yang dilakukan memberikan kontribusi besar pada kerusakan ekosistem di planet bumi ini. Dalam hal ini diperlukan panduan dan instrumen manajemen (regulasi, Perda atau perdasus, kepatuhan) dalam implementasi kebijakan ekonomi biru. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekarang ini perlu dikaji ulang. Pendekatan demplot budidaya dilakukan tidak hanya meningkatkan keterampilan masyarakat nelayan, tetapi juga penciptaan tataniaga pemasaran dan pengelolaan usaha. Kita tidak dapat mengharapkan masyarakat terpencil dengan aksesibilitas terbatas (transportasi, pasar) untuk menjual sendiri produknya. Saat ini, kegagalan kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan lebih disebabkan oleh aspek pemasaran. Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

R i n g k a s a n o r a s i | 11

Secara lembaga, kegiatan teknik budidaya atau penangkapan ikan dapat saja diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pembinaan usaha lebih lanjut untuk pemasaran (tataniaga hasil) ditangani oleh Disperindag, Koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk kegiatan perdagangan dan pembinaan usaha. Replikasi kegiatan ekonomi yang sukses dapat diterapkan pada lahan perairan lain yang produktif, yang diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk menyiapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat bagi kegiatan ekonomi poduktif. Dengan demikian, terdapat sinergis antar lembaga dan sektor dalam menangani masalah ekonomi kerakyatan, dan penyelesaian ekonomi kerakyatan menjadi terpadu. Dalam menjalankan ekonomi biru dibutuhkan kepemimpinan yang tangguh, yang dapat menggerakkan semua kekuatan stakeholders. Kita tentunya tidak membutuhkan pemimpin yang “superman” dalam menghasilkan ekonomi kerakyatan yang tangguh. Kita juga tidak membutuhkan seorang pemimpin yang serta-merta mengadakan perubahan secara instan, tetapi kita membutuhkan pemimpin yang menyatukan semua kekuatan (daya) melalui kemitraan yang setara dalam menjalankan ekonomi biru. 2. Diversifikasi produk turunan Kapasitas masyarakat dalam meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya ikan melalui diversifikasi produk ikan dan produk turunannya perlu digalakkan. Diperlukan kemitraan antara pengusaha, nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah dari berbagai limbah yang dihasilkan dari kegiatan penanganan dan pengolahan produk sektor kelautan. Peningkatan nilai tambah dari produk turunan didorong pula oleh penelitian tentang teknologi proses dan pasar. 3. Menata sumberdaya kelautan secara terpadu Saat ini, banyak dokumen-dokumen perencanaan seperti Renstra dan tata ruang wilayah belum terintegrasi antara daratan dan lautan. Sering ditemukan dokumen tata ruang wilayah terpisah dengan dokumen Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut


tata ruang pesisir dan laut, begitu pula dengan Renstra daerahnya. Dokumen tersebut apabila ditumpang-susun (overlay) tidak bersesuaian dan menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Kedepan skema penataan ruang wilayah didasarkan atas fungsi utama pada integrasi ruang daratan dan laut, terutama melalui kawasan perhatian investasi (KPI) dan satuan wilayah pengembangan (SWP). Papua Barat memiliki dua KPI, yang termasuk dalam Koridor Pengembangan konsep tata ruang Manokwari-Sorong dan Koridor wilayah perlu mempertimbangkan Bintuni, serta 6 SWP. Dalam hubungan dan integrasi fungsi ruang skema tersebut, integrasi wilayah laut terhadap darat, atau kawasan laut dengan kawasan sebaliknya darat terhadap laut. daratan harus diindikasikan Tumpang tindih pemanfaatan lahan menurut struktur dan pola ruang menimbulkan konflik pemanfaatan. yang jelas, terutama bagi Perlu upaya wewujudkan kabupaten yang secara langsung keterpaduan pada berbagai dokumen bersentuhan dengan laut perencanaa (Renstra, RTRW, (seperti Teluk Wondama, Rencana Induk Investas, dll). Manokawari, Tambrauw, Kota Sorong, Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Kaimana, Bintuni dan Fakfak). Dalam konsep tersebut, kawasan andalan sektor kelautan secara keruangan tetap menempati ruang pesisir. Fungsi kawasan andalan akan berpusat di daratan yang wilayahnya meliputi wilayah darat dan laut. Oleh karenanya dalam pengembangan konsep tata ruang wilayah perlu dipertimbangkan tentang hubungan dan integrasi fungsi ruang wilayah laut terhadap darat, atau sebaliknya darat terhadap laut. 4. Merumuskan indikator kinerja pembangunan Pencapaian pembangunan dari aspek ekonomi dan sosial, faktanya, telah menyebabkan kelangkaan sumberdaya alam (aspek ekologis). Artinya, ada nilai sumberdaya baik secara langsung (direct value) maupun tidak langsung (intrinsic value) yang dikorbankan dari Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

R i n g k a s a n o r a s i | 13

sumberdaya alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Kedepan, indikator kinerja pembangunan tidak hanya menghitung pertumbuhan ekonomi dan sosial, tetapi harus menyertakan besaran dampak lingkungan yang terjadi. Dalam PDRB hijau, dampak negatif (deplesi dan degradasi) menjadi faktor pengurang pendapatan ekonomi daerah, dalam PDRB biru dilakukan penyempurnaan karena product waste dari suatu kegiatan ekonomi akan bernilai positif. Dalam PDRB Biru perlu mengukur indeks kerentanan dan resiliensi ekologis. Indeks ini bermanfaat untuk melihat daya adaptasi dan waktu pemulihan lingkungan sebagai akibat Paradigma pembangunan ekonomi pembangunan.

Hadirin yang terhormat

biru menciptakan ruang pasar yang luas dari berbagai produk turunan. Inovasi yang dihasilkan dari penciptaan produk turunan melahirkan produk baru yang memiliki daya saing dan kompetisi yang tinggi.

Mengakhiri orasi ilmiah ini, beberapa hal dapat disimpulkan bahwa ekonomi biru sebagai paradigma pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan ruang pasar yang luas dari berbagai produk turunan (hasil sampingan) dari proses produksi produk awalnya. Inovasi yang dihasilkan dari penciptaan produk turunan melahirkan produk baru yang memiliki daya saing dan kompetisi yang tinggi. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ekonomi biru bertujuan untuk mengefisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dengan menghasilkan lebih banyak produk turunan dan produk lain terkait. Bahkan pendapatan dari produk-produk turunan (lain) memberikan hasil jauh lebih besar dari produk awal. Dibutuhkan inovasi berupa aplikasi IPTEK dalam mengembangkan berbagai produk turunan dengan nilai ekonomi tinggi.



Pembangunan sektor kelautan dan lingkungannya yang tatanannya telah mengalami kemunduran, bersifat parsial, dan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek telah menimbulkan kerusakan lingkungan laut dan mengabaikan Tatakelola pesisir dan laut yang asas-asas pembangunan baik (good governance) diletakkan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam menciptakan iklim usaha diperlukan perombakan paradigma ekonomi biru, yang melahirkan pengelolaan, dari manajemen praktek-praktek yang baik (best konvensional ke sistem tatakelola, practice) dari kegiatan ekonomi yang mampu menjembatani antar kelautan. Pelaku ekonomi, dengan kepentingan pengguna kawasan, demikian, memiliki pula kepekaan yaitu dengan menerapkan terhadap berbagai isu dan masalah tatakelola laut pola hibrid. lingkungan serta terhindar dari apa Masih banyak pekerjaan yang disebut dengan “moral rumah yang harus diselesaikan hazard agar sektor kelautan dapat berperan lebih besar guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Diperlukan dukungan yang kuat, baik dari lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR), pengusaha dan akademisi untuk mewujudkan ekonomi biru melalui tatakelola laut dan pesisir. Dengan demikian kita, tentunya, tidak lagi menganggap bahwa laut sebagai “keranjang sampah” dari berbagai kegiatan di darat. Kita akan melihat laut yang penuh pesona dan geliatnya akan memberikan kemaslahatan bagi kemakmuran bangsa.


| 15

UCAPAN TERIMA KASIH

K

ami dan keluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga kami mencapai jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Kelautan. Tanpa bantuan Bapak/Ibu/sahabat semua, kami tidak mencapai jabatan yang terhormat ini. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhammad Nuh, atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam jabatan Guru Besar Ilmu Kelautan. Kepercyaan ini secara formal ditetapkan dengan SK Kemendikbud No. 39783/A4.3/KP/2014 Tanggal 1 April 2014. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor/Ketua Senat UNIPA, Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd, M.Ed, M.Phil, beserta seluruh Anggota Senat yang telah memproses dan memberikan rekomendasi pengusulan Guru Besar Ilmu Kelautan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Fontje Kaligis, M.Sc. dan Prof. Dr. Ir. Grevo Gerung, M.Sc. sebagai tim reviewer karya ilmiah. Kepada Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA., Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc. dan Dr.Ir. Ahmad Fahrudin, MS. sebagai komisi pembimbing dan penyelesaian disertasi di Institut Pertanian Bogor. Bimbingan, perhatian dan kebaikan serta dorongan mereka telah mengilhami kami dalam pencapaian pendidikan yang lebih tinggi. Kepada Bapak Ir. Frans Wospakrik, M.Sc (alm) selaku Dekan Faperta Uncen beserta staf yang telah mengupayakan kami untuk menjadi tenaga pengajar. Masih teringat selalu, almarhum menanyakan kabar dan kondisi tempat kami tinggal saat itu. Kepada Ir. Robert Lalenoh (alm) yang memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan studi S2. Kebaikan dan jasa yang mereka berikan buat kami, sungguh tidak dapat dilupakan. Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

16 | Ucapan terima kasih Penghargaan yang tinggi kami sampaikan pula kepada Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai, baik sebagai atasan maupun sebagai kolega dalam kegiatan penelitian dan konsultan, telah menginspirasi kami untuk mengikuti jejak beliau sebagai Guru Besar. Banyak hal yang luar biasa (tidak dapat disebutkan satu per satu) yang kami dapatkan ketika kami tergabung dalam suatu pekerjaan sebagai tim kerja. Kepada yang kami hormati, Ir. Yan Piet Karafir, M.Ec. sebagai atasan dan kolega dalam berbagai kegiatan kerjasama, dan telah memberikan dorongan dalam studi lanjut S3. Penghargaan yang sama kami sampaikan pula kepada Ir. Amrih Lestari Killian, MM dan Dr. Ir.Melyn N. Lekitoo, MS. yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam menata manajemen pendidikan baik sebagai Ketua Juruan Ilmu Kelautan dan Pembantu Dekan II di FPPK UNIPA. Terima kasih disampaikan kepada Ir. Alexander Yaku, M.Sc dan Dr. Ir. Sri Hartini yang telah memfasilitasi kami untuk memperoleh penelitian strategis nasional dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Kemendikbud. Luaran penelitian telah dipublikasikan dan telah menghantar kami untuk meraih Guru Besar. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Dekan Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPPK) UNIPA, Dr. Ir. Irba U. Warsono MP., Para Pembantu Dekan, dan seluruh Anggota Senat serta staf administrasi FPPK yang telah membantu proses pengusulan Guru Besar. Kepada Ketua Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan serta rekanrekan dosen yang telah memberikan dukungan moril disampaikan banyak terima kasih. Seluruh staf BAUK terutama Kepala Biro (Ir. Joicelyn Marthin) dan Staf Kepegawaian UNIPA, kami sampaikan terima kasih yang mendalam. Tak lupa sahabat-sahabat kami, Ir. Victor E. Ferre, M.Sc. dan Ir. Max J. Tokede, M.S, Ir. Yosias Gandi, M.Sc, Ir. Ridwan Sala, M.Si, Randolph Hutauruk, S.Pi, M.Si, Thomas F. Pattiasina, S.Pi, M.Sc, Devi Manuhua, S.Hut, M.Sc. dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, telah menjadi tim kerja dalam berbagai kegiatan penelitian. Ir. Frensly D. Hukom, M.Si dan Ir. Daniel Pelasula (Staf P3O LIPI) yang telah Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

Ucapan terima kasih | 17

membantu dalam kegiatan penelitian disertasi. Setyanto, Agnes Manuputti, Adi Maturbongs, Alosius Numberi, Martunas Tahoba, Maria Moai dan Fanny Mawirampakel dalam pengumpulan data penelitian disertasi. Dr. Fitryanti Pakiding dan staf dalam proyek kerjasama UNIPAWWF Amerika dalam mendukung akomodasi/logistik dan data penelitian. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang mendukung dana dalam penelitian disertasi. Kepada teman-teman dari WWF Papua dan staf, terutama Herman Orisu, Benny Noor, Veronika Manohas, Benyamin Mambay, Koordinator TNC, CI, WWF (Pieter Wamea) disampaikan terima kasih. Begitu pula teman-teman dari Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (Seha, Astrid Manangkoda, Manarep Siregar, Bapak Tanga) atas kerjasama selama ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah mengajar dan membimbing, yaitu guru-guru dan dosen-dosen, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mulai kami menempuh studi di SD YPK Haasi Tagulandang, SMP Negeri Tagulandang, SMA Negeri III Manado dan Fakultas Perikanan Unsrat Manado sampai pada Program Pascasarjana IPB Bogor. Ucapan terima kasih yang istimewa bagi Orang Tua terkasih, Papa Alfius Bawole (alm) dan Mama Roslin Mantauw, yang telah mengasuh, mendidik dan membiayai sekolah/kuliah, dan menghantar kami hingga berumahtangga. Mereka telah bersusah payah dalam bekerja demi mendorong anak-anaknya dapat meraih kehidupan yang berbeda dari yang mereka geluti saat itu. Sayangnya, papa yang terkasih tidak dapat melihat anaknya telah mencapai jabatan akademik tertinggi, sebagaimana beliau impikan. Bagi adik Dony, Harles dan Hosiana berserta istri/suami, mertua, ipar dan keponakan yang memberikan doa dan kasih sayang kepada kami sekeluarga disampaikan terima kasih atas semangat dan kebersamaan kekeluargaan yang terjalin selama ini. Bagi istri tercinta Ir. Mudjirahayu. M.Si. dan anak terkasih Christover Alfarani Bawole, terima kasih atas doa, pengertian, dan perhatian yang diberikan selama ini. Perhatian yang diberikan menjadi Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

18 | Ucapan terima kasih motivasi kami dalam menggapai cita-cita. Tak lupa juga untuk seluruh majelis dan anggota jemaat GKI Petrus Amban, Warga Rayon IX yang mendoakan keberhasilan kami selama menyelesaikkan studi program doktor. Bagi teman-teman yang kami belum disebutkan satu persatu, itu bukanlah sebuah kesengajaan tetapi lebih disebabkan terlalu banyak pihak yang harus disebutkan dan keterbatasan waktu. Allah dalam Yesus Kristus melimpahi rahmat, perlindungan dan damai sejahtera serta kasih sayangNya bagi kita semua.


| 19

PUSTAKA Alongi DM, Edyvane K, do Ceu Guterres MO, Pranowo WS, Wirasantosa S, Wasson R. 2011. Biophysical Profile of the Arafura and Timor Seas. Report prepared for the Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) Program. Bawole R, Yulianda F, Bengen DG, Fahrudin A. 2011. Keberlanjutan penatakelolaan zona pemanfaatan tradisional dalam kawasan konservasi laut Taman Nasional Teluk Cenderawasih Papua Barat. JMHT 17(2): 71–78. ________. 2012a. Penatakelolaan Zona Pemanfaatan Tradisional dalam Kawasan Konservasi Laut (Kasus Taman Nasional Teluk Cenderawasih – Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat). [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana IPB Bogor. _________. 2012b. Analysis and mapping of stakeholders in traditional use zone within marine protected area. JMHT 2: 110–117. _________, Yulianda F. Bengen DG, Fahrudin A. 2012c. Manajemen kolaboratif zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional Teluk Cenderawasih.Jurnal pesisir dan pulau pulau kecil, (1): 73 – 86. _________, Rumere V, Mudjirahayu, Pattiasina TF. 2013. Performance of Coral Reef Management within Marine Protected Areas: Integrating Ecological, Socioeconomic, Technological, and Institutional Dimensions. JMHT, 1: 63-73. BPS (Badan Pusat Statistik). 2013. Papua Barat dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Brown K, Tompkins E, Adger WN. 2001. Trade-off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision-Making. Norwich: Overseas Development Group University of East Anglia. Charles AT. 2001. Sustainable Fishery System. London: Blackwell Science, Ltd. Oxford University Press. Chuenpagdee R, Jentoft S. 2009. Governability assessment for fisheries and coastal systems: A reality check. Hum Ecol 37:109–120. Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

20 |Pustaka _____________, Kooiman J, Pullin RSV. 2008. Assessing governability in capture fisheries, aquaculture and coastal zones. The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies vol. 7, 1 – 2. Dahuri R. (….). Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. Orasi Ilmiah. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor. Earle SA. 2010. The World is Blue: How our fate and the ocean’s are one. National Geographic Society, USA. Ekstrom JA, Young OR, Gaines SD, Gordon M, McCay BJ. 2009. A tool to navigate overlaps in fragmented ocean governance. Marine Policy 3:532–535. Firmanzah. 2012. Sektor Kelautan Sebagai Mainstream Pembangunan Nasional. Paparan disampaikan dalam Workshop “Pandangan Politis Terhadap Bidang Kelautan sebagai Mainstream Pembangunan Nasional” di Hotel Bidakara pada tanggal 8 Juni 2012. Jakarta. Fox JJ. 2009. Legal and Illegal Indonesian Fishing in Australian Waters. In http://www.newasiabooks.org/review‐form Cribb, Robert & Ford, Michele (eds) Indonesia Beyond the Waters Edge: Managing an Archipelagic State, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. Garcia SM, Charles AT. 2008. Fishery systems and linkages: Implications for science and governance. Ocean & Coastal Management 51:505– 527. Grimble R, Chan MK, Aglionby J, Quan J. 1995. Trees and trade-offs: a stakeholder approach to natural resource management. IIED Sustainable Agriculture Gatekeeper Series No. SA52. London: International Institute for Environment and Development. Jentoft S, Van Son TJ, Bjørkan M. 2007. Marine protected areas: a governance system analysis. Hum Ecol 35:611–622. Jentoft S. 2007. Limits of governability: Institutional implications for fisheries and coastal governance. Marine Policy 33:1-11. KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). 2012a. Statistik Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta. Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

Pustaka | 21

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). 2012b. Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Kepmen KP (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan) Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011. Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. KIM WC, Mauborgne R. 2005.Blue Ocean Strategy.Harvard Business School Publication. Kooiman J, Bavinck M, Chuenpagdee R, Mahon R, Pullin R. 2008. Interactive Governance and Governability: An Introduction. The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies 7:1-8. Kusumastanto T. (….). Analisis Ekonomi Kelautan dan Arah Kebijakan Pengembangan Jasa Kelautan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB). Kusumastanto T.(…..). Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Laut Dalam Abad XXI. lnstitut Pertanian Bogor dan Direktur Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB). Mahon R, McConney P, Rathindra NR. 2008. Governing fisheries as complex adaptive systems. Marine Policy 32:104–112. Nurhayati S, 2013. Blue and Economy Policy and Their Impact To Indonesian Community Welfare. 2013. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12; 37 – 42. Pauli, G. 2010. Blue Economy-10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Paradigm-Pubs. New Mexico. Satria A. 2012. Ekonomi Biru. Kompas.com nasional.kompas.com/read/2012/12/Ekonomi Biru (diakses 23 Juni 2014). Sutardjo SC. 2012. Ekonomi Biru Tidak Bertentangan dengan Ekonomi Hijau; Antara, edisi Senin, 25 Juni 2012. UNEP, FAO, IMO, UNDP, IUCN, WorldFish Center, GRIDArendal, 2012, Green Economy in a Blue World. Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

22 |Pustaka Wagey GA, Nurhakim S, Nikijuluw VPH, Badrudin, Pitcher TJ. 2009. A study of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing in the Arafura Sea, Indonesia. Report to FAO, Rome.


| 23


Mewujudkan ekonomi biru sektor kelautan melalui tatakelola pesisir dan laut

Recommend Documents