perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Di dalam persidangan perkara pidana saling berhadapan antara penuntut umum yang mewakili Negara untuk melakukan penuntutan, berhadapan dengan terdakwa sebagai pihak yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Hakim berada diantara kedua belah pihak, di depan persidangan memberikan penilaian terhadap hal-hal yang dikemukakan para pihak. Tugas hakim di depan persidangan untuk memberikan penilaian terhadap kebenaran kedua pihak tersebut diatas, pada dasarnya secara ringkas terkandung sebagai penyedia upaya penguji kebenaran terhadap pembuktian masing-masing pihak, dapat diartikan pula tugas hakim terkait dengan proses pembuktian. Hakim dalam memeriksa fakta peristiwa yang telah dilakukan oleh terdakwa, berpedoman pada surat dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum. Atas dasar uraian di atas dapat dikemukakan kualitas surat dakwaan sebagai akta otentik tergantung dari Berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Dalam praktek sering terjadi pihak Kepolisian kurang seksama dalam mencermati laporan dari masyarakat atas peristiwa yang dilaporkan. Pemeriksaan di depan persidangan, pada dasarnya menjadi tugas dan kewenangan hakim. Tugas dan kewenangan hakim, dikatakan sebagai jabatan yang bersifat amanah. Setiap pekerjaan yang bersifat amanah mengandung unsur pertanggungjawaban. Pertanggjawaban hakim selain terhadap seluruh masyarakat pencari keadilan, tak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diketahui dari yang tertera dalam korp putusan pengadilan yang berbunyi ’’DEMI KEADILAN YANG BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA’’. Disisi lain hakim memiliki kebebasan yudisial, kebebasan yudisial adalah kebebasan hakim untuk melaksanakan tugasnya commit to userrekomendasi pihak manapun juga. yang harus bebas dari tekanan, maupun
1
2 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Meskipun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh serta rekomendasi pihak manapun juga, tetapi dalam melaksanakan tugas pekerjaanya, pengadilan sebagai lembaga yang berperan dalam penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dalam kaitannya dengan instansi penegak hukum yang terjadi dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah merupakan satu sistem yang terdiri dari subsistem penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan persidangan sampai penjatuhan putusan oleh hakim. Pada sistem peradilan pidana mencakup pula pelaksanaan prinsip pengawasan dan saling koordinasi diantara penegak hukum. Dapat dikatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana didepan persidangan sangat tergantung dengan berita acara pemeriksaan kepolisian, berita acara pemeriksaan kepolisian menjadi dasar penyusunan surat dakwaan bagi penuntut umum. Dengan demikian keseksamaan, ketelitian, dan kecermatan kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan mutlak diperlukan. Penyelidikan serta penyidikan yang dilaksanakan secara sempurna akhirnya menjadikan kemudahaan bagi penuntut umum dalam merumuskan dakwaannya. Kondisi yang demikianlah yang menjadikan landasan pemikiran bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun Kitab Undang-Undang hukum acara pidana untuk merumuskan adanya lembaga prapenuntutan. Prapenuntutan
merupakan
wewenang
penuntut
umum
untuk
mengembalikan berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk disempurnakan. Dalam prapenuntutan inilah penuntut umum mempunyai wewenang
untuk
memberikan
petunjuk
kepada
penyidik
dari
kesempurnaan berita acara pemeriksaan yang telah disusunnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari prinsip saling koordinasi antar penegak hukum, namun tetap berpegang pada prinsip differensiasi fungsional (pemisahaan kekuasaan) antar penegak hukum. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul commit to user KONTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN :“TINJAUAN MENGENAI
3 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
DALAM
MENGKUALIFIKASIKAN
DIDAKWAKAN
TERBUKTI
PERISTIWA
TETAPI
HUKUM
YANG
BUKAN
MERUPAKAN
KEJAHATAN DALAM PERKARA PENGGELAPAN
(STUDI KASUS
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMANGULUN NOMOR : 556/PID/B/2012/PN.SIM)”.
B. Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah konstruksi hukum pembuktian hakim dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan dalam perkara penggelapan di Pengadilan Negeri Simangulun ?
C. Tujuan Penelitian Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakanya penelitian ini adalah : 1. Tujuan Obyektif Untuk mengetahui konstruksi hukum pembuktian hakim dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan dalam perkara penggelapan di Pengadilan Negeri Simangulun. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun skripsi, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada fakuultas hukum Universitas Sebelascommit Maret Surakarta. to user
4 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah. c. Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.
D. Manfaat Penelitian Dapat kita ketahui bahwa bobot dari suatu penelitian juga di tentukan dari
manfaatnya.
Dalam penulisan
skripsi
ini penulis
mengharapkan manfaat dan kegunaan yang akan di peroleh sebagai berikut: 1.
Manfaat Teoritis a.
Untuk menambah
pengetahuan tentang konstruksi hukum
pembuktian hakim dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan dalam perkara penggelapan di Pengadilan Negeri Simangulun. b.
Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum acara pidana di Indonesia.
2.
Manfaat Praktis a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yag terkait dan sebagai bahan informasi
dalam
kaitannya
dengan
perimbangan
yang
menyangkut masalah ini.
E. Metode Penelitian Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan commit to user dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi
5 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
2 yaitu penelitian doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 60). Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menghasilkan data dan analisis data yang sahih yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). Dengan penelitian hukum ini penulis berharap mampu memberikan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini.
2.
Sifat Penelitian Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu dan melaksanakan aturan hukum.
3.
Pendekatan Penelitian Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki dalam suatu penelitian hukum terdapat bebrapa pendekatan yang dapat digunakan commit to usermenjawab isu hukum yang sedang untuk mendapatkan informasi guna
6 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
diteliti, adapun
pendekatan yang dimaksud yaitu pendekatan
perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133-134). 4.
Jenis dan Sumber Penelitian Pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai ototritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokemn resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan(Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181) Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut : a.
Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu: 1) UUD Negara RIcommit 1945 to user
7 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
2) Putusan Pengadilan Negeri Simangulun Nomor: NOMOR : 556/PID/B/2012/PN.SIM 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, pemahaman mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur, dokumen resmi, atau karya ilmiah dan jurnal hukum para ahli. 5.
Tehnik Pengumpulan Bahan hukum Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research). Teknik Pengumpulan Data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan,
dokumen
serta
tulisan-tulisan
yang
berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. 6.
Tehnik analisis Bahan Hukum Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis tersebut ditartik suatu kesimpulan. Dalam pemaparannya mengemukakan bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).
F. Sistematika Skripsi Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat lebih commit to user memberikan gambaran yang lebih luas dan jelas, komprehensif, dan
8 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
menyeluruh mengenai bahasan yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengkonstruksikan suatu putusan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang konstruksi hukum, tinjauan umum tentang
pembuktian , tinjauan umum tentang putusan
hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan. Sedangkan dalam kerangka pemikiran, penulis akan menampilkan bagan untuk mempermudah pemahaman. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: Apakah konstruksi hukum pembuktian hakim dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan di Pengadilan Negeri Simangulun. BAB IV: PENUTUP Bab ini akan menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah, dan diakhiri
dengan
saran-saran
keseluruhan penelitian. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN commit to user
yang
didasarkan
atas
hasil
