merugikan bagi dasar-dasar ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat;

REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN BffiO PENGAWASAN NARKOTIKA REPUBLIK INDIA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, BAHAN-BAHAN PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Biro Pengawasan Narkotika Republik India selanjutnya masing-mas1ng disebut scbagai "Pihak" dan secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak";

Mengakui bahwa peredaran gelap dan penyalahgtmaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kesehatan, keamanan, dan ke.sejahteraan manusia, dan mempunyai efek

merugikan bagi dasar-dasar ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat; Menyadari baltwa peredaran gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursor merupakan babaya nyata terhadap stabilitas dan keamanan bangsa dan rakyat kedua Negara; Menyadari bahwa hubungan yang saling menguntungkan dan pentingnya koordinasi dan kerja sama dalam memerangi perdagangan narkotika, bahan psikotropika dan prekursor; Berkcinginan untuk meningkatkan lebih lanjut dan memperkuat ketja sama yang lebih erat dalam memerangi ancaman tersebut di atas;

l

Dipandu

oleh

ketentuan-ketentuan

Konvensi-Konvensi

Pengawasan

Obat

Tnternasional; Menyadari pentingnya prinsip kedaulatan, kesetaraan dan integritas kewilayahan;

Bertindak dalam semangat kemitraan dan kerja sama; Berdasarkan perjanjian antara Indonesia dan India tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana; Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing ncgara;

Telah mcnyetujui sebagai berikut:

Pasall

Definisi

1.

Informasi mengacu pada infom1asi yang diperlukan dalam penyelidikan penegakan hukum peredaran gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursor.

2.

Kelompok Ke1ja Bilateral mengacu pada kelompok kerja yang dibentuk oleh delegasi Para Pihak, dan bertanggung jawab menyepakati kerja sama.

Pasal2 Tujuan

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama dalam memerangi perdagangan gelap narkotika, psikotropika dan prekursor (selanjutnya disebut "narkoba") seperti yang didefinisikan oleh Konvensi-Konvensi Internasional Pengawasan Obat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2

Pasal3 Bidang Kerja Sarna

Ruang lingkup utama kerja sama antara kedua Pihak dalam bidang penegakan hukum peredaran gelap narkoba adalah sebagai berikut: a.

Tukar- menukar informasi.

1)

Tukar- menukar informasi akan dilakukan melalui: i)

penunjukan petugas penghubung (LO);

ii) komunikasi langsung dari pihak atau pejabat yang ditunjuk;

iii) teknologi komunikasi, sepetii telepon, fax dan e-mail. 2)

Tukar - menukar informasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

i)

identitas dan nomor telepon tersangka;

ii) jaringan tersangka; iii) aset para tersangka sepe1ti yang dijelaskan dalam Konvensi PBB tentang peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, tahun 1988; iv) modus operandi yang digunakan oleh para pengedar; v) jenis narkoba dan bahan-bahan prekursor; vi) catatan kriminal para tesangka; vii) kegiatan perdagangan dan rute pergerakan tersangka untuk penangkapan cepat dan penyitaan asset; viii) lokasi para tersangka; ix) deteksi dan pengembangan intelijen laboratorium gelap termasuk prekursor dan bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkoba~

x)

perdagangan mcsin bekas untuk pembuatan obat;

xi) infonnasi

penting

lainnya

sesuai

dengan

perkembangan

penyelidikan.

b.

Mengambillangkah-langkah terkoordjnasi Mengan1billangkah-langkah terkoordinasi dalam penyelidikan memberantas sumber pasokan illegal, dengan:

3

1)

mempersiapkan rencana penyelidikan;

2)

mempersiapkan dan menentukan target penyelidikan bersama;

3)

mengatur arus informasi dan keamanan;

4)

perumusan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);

5)

evaluasi pelaksanaan tindakan bersama untuk pengembangan lebih lanjut kasus narkoba.

c.

Kolaborasi penindakan perdagangan illegal Kolaborasi penindakan perdagangan illegal dan juga kerja sama yang bermanfaat di wilayah regional dan internasional akan dilakukan dengan: 1)

Mengidentifikasi sindikat nasional, regional, dan internasional dan jaringan mereka dalam rangka mendukung dan membantu penyelidikan sindikat mereka;

2)

mengidentifikasi ahli kimia dalam produksi gelap dan gerakan mereka dan membangun sebuah daftar-pengawasan ahli kimia yang dicurigai;

3)

penyelidikan dengan pelacakan kembali prek'Ursor untuk menentukan sumber dan negara tujuan dan membahas di tingkat regional dan intemasional untuk menyelesaikan masalah;

4)

mengidentifikasi kebutuhan operasional tmtuk hasil yang sukses dalam memerangi sindikat.

d. Tukar - menukar pengalaman tentang metode pencarian dan penyitaan narkoba yang disembunyikan. e.

Tukar - menukar informasi dan pengalaman tentang metode produksi gelap narkoba, bahan prekursor dan bahan kimia lainnya.

f.

Tukar - menukar informasi tentang jaringan dan orang yang terlibat dalam atau diduga terlibat dalam atau ditangkap karena peredaran narkoba gelap dan pad a rute gel::lp transportasi baru.

g.

Ket:ja sama dan Penerapan instnunen teknis baru dalam kursus pelatihan dan pertukaran teknologi modem dalam mendeteksi narkoba dan prekursor. 4

h.

Memberikan informasi mengenai jenis narkoba dan prekursor baru.

1.

Untuk

membantu penyelidikan dan

membantu operast

transnasional

controlled delivery dengan:

J·

1)

mengidentifikasi target operasi;

2)

perumusan rencana operas1;

3)

membentuk Satuan Tugas di negara masing- masing;

4)

menentukan pendanaan operasi pada kasus per kasus basis;

5)

perumusan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);

6)

memberikan salinan resmi asli dari dokumen, catatan dan barang bukii;

7)

mengambil keterangan saksi;

8)

interogasi terhadap tersangka narkoba.

Bantuan dalam pencucian uang: Bantuan dalam penyelidikan pencucian uang dengan kejahatan narkoba sebagai kejahatan predikat akan dilakukan melalui: I)

identifikasi atau penelusuran aset properti yang berasal dari hasil kejahatan narkoba;

2)

melacak, menemukan kcmbali, pembekuan dan penyitaan harta atau aset yang berasal dari hasil kejahatan narkoba;

k.

Pengembangan Sumber Daya Manusia: Bantuan dalam pengembangan sumber daya manusia dalam melakukan operasi narkoba akan dilakukan melalui:

1)

pertukaran personil untuk tujuan belajar yang meliputi semua aspek permasalahan narkoba;

2)

pelaksanaan pelatihan bersama dalam pengawasan narkoba;

3)

melakukan lokakarya tentang perdagangan gelap narkoba dan topik khusus Iainnya yang disepukati oleh Para Pihak;

4)

melakukan pelatihan untuk personillaboratoriwn.

5

I.

Hal lain yang menjadi perhatian bersama di bidang narkoba dan prekursor.

Pasal4 Otoritas Pelaksana

Otoritas Pclaksana untuk Nota Kesepahaman ini adalah: •

Untuk Indonesia:

•

Untuk India

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Biro Pengawasan Narkotika, Kementerian Dalam Negeri, Republik India

PasaiS

Kerahasiaan Informasi dan Dokumen 1. Informasi dan dokumen yang diperoleh sesuai dengan Nota Kesepahaman ini akan dijaga kerahasiaannya dan digun*an sesuai dengan tujuan, ditentukan oleh pihak yang memberikan.

2. Informasi dan dokumen tidak dapat diteruskan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis sebelumnya dari pihak yang memberikan.

Pasal6 Pertemuan Kelompoli Kerja Bilateral 1.

Dalam rangka mengkaj i secara berkala situasi yang terkait dengan obat narkoba dan prekursor dan kemajuan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak setuju untuk menjadi tuan rw11ah alternatif pertemuan setiap tahunnya. Dalam pe1iemuan ini, upaya bersama yang sedang berlangsung harus ditinjau dan hal-hal baru untuk kerja sama harus diidentifikasi dan dikembangkan.

6

2.

Dalam keadaan darurat, pertemuan luar biasa dapat diselenggarakan.

3.

Kegiatan kelompok kerja akan didanai oleh negara pelaksana

Pasal 7 Norma·Norma Internasional dan Hukum Nasional Pelaks:maan Nota Kesepahaman ini tunduk pada norma-nonna intemasional dan hukum nasional tiap-tiap pihak dan tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban kedua pihak yang berasal dari konvensi internasional.

Pasal8 Perubahan d an Tambahan Para pihak dapat meniojau kembali, menambah, atau mengubah setiap bagian dari Nota Kesepahaman ini dengan persetujuan tertulis dan perubahan serta penambahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh para pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisallkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal9 Penyclesaian P ertikaian

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran Nota Kcsepahaman ini akan diselesaikan secru·a bersahabat melalui konsultasi dan/atau negosiasi.

PasallO Mulai Berlaku, Masa Berlalm da n Pcngakhiran

1.

Nota Kesepahrunan ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.

7

2.

Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui, dengan pemberitahuan tertulis, untuk periode yang sama. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini setiap saat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis paling lam bat 6 (enam) bulan sebelum tanggal habisnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini diberi wewenang oleh pemerintah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini. Ditandatangani di Jakarta pada tanggal sebelas bulan Oktobcr tahun dua ribu tiga belas, dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Hindi dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada Nota Kesepahaman ini, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

KEPALA BADAN

BIRO PENGAWASAN NARKOTIKA

NARKOTIK.A NASIONAL

REPUBLJK OF INDIA

REPUBLIK INDONESIA

Signed

Signed

ANANG I$(ANDAR

GURJlT &\JNGH

KEPALA

DUTA BESA:R INDIA UNTUK REPUBLIK INDONESIA

8

APPENDIX-I CASES OF ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTICS AND SMUGGLING Reference Sender (Organization/agency) 1. Name ofthe Seizing agency

2. Type of narcotics/contrabaml seized 3. Quantity 4. Chemical Analysis

5. Place of seizure

6. Date of Seizure 7. Packing, Labeling & Trade Marks

8. Particulars of conveyance used

9. Name and National ity of the custodian/ Owner of the conveyance 10. Name of the Company, Airline, Ship 11. Mode of concealment 12. Route 13. Place ofproduction/processing 14. Place where narcotics/contraband obtained

15. Origin/source 16. Destination 17. Any equipment/accessories seized 18. Any other information

PROFORMA FOR REPORTING ON PERSON(S) lNVOLVED IN NARCOTICS TRAFFICKING/SMUGGLING

(ln cases implicating more than one person, please use separate form for each)

1.

Name and aliases used

2.

Father's name

3.

Sex

4.

Age

5.

Date and Place of Birth

6.

Nationality Passport No.

7.

Place/Date of issue

8.

Occupation

9.

Address

10.

Extent of involvement

11.

Previous involvement

12.

Associates

13.

Arrested/Detained

14.

Place of arrest

15.

Judicial or administrative measures taken

16.

Attached photocopy of the first page of Passport

SUMMARY OF THE CASE

(Please indicate details of the case necessary for furtherance of investigation)

,

-

-

,

~

7

~ ~~~qf, lff: ~ ;r~B~ =~ H11~;ft ct ~ ~ ~ ~Cf)\ql'i ~

~g)~~t
~l'IT JI 0 1{1\Tq

P14?1°1 'q~'

cfi

Gilt cf; lJ'lf

~ 4 1°1<1\Ni cf; ~ ~4::it 0 1 ~

~~~ i"!l{chl~Cffi

GfTi

~ ~ JI 0 1{1\Tq

cfi

~

~ em- ~ ~ 0WPT-\31WT t% 'G"~-fcf)f{' {f~ fli~Ch ~

cnm 11'IT ~ 1

~ Gfffi cm flli$1~ ~ fct ~q ~ ChT ~q anqr{ ~ ¥fc:ml < ~ ~~ ~ ~ Ch~l 0 1 cf> ~ t% ~~ ~ ~' Cfm <m" trn\if • , BIG lfJi4?, Bi{
~ Gfffi

B cfi c6

~ ~ Fct ~ ~~ tR: >rcqrcfi ~ ~ ~ ~
~

cm

c6 ~ t%

c:m:fl~Ch ~ ~;

~ ~ ~ ~ ~' lff: >fcqrcfi ~ ~ ~ ~ (fll~1l c6 Gfcrq ~ 'fiT ~ ~ 0 (Fi~'l ~ey (iQ~JI cor ~ N ~;

ct

~

CffUffi

~

ctr

m~

cfi ~

1\Jl
m~~mctt~~~i

Page 1 of tl

em .3Wf ~ -o~ i3fR

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ qln:qf
~ ~ 31jf1{ 0 1 ~; ~ ~~if ~ Clctlil1 ~

~ •~

~~ ~

cnr

Gffi ~PI~tfi

~ .JijB <0 1 ~;

~~ ~ ~ ~I tR: J;i~ ~~ ~ ~ \3cn(ql~l cfj

M ~ ~ em *f~ ~ ~ ~ \3WT~1.fcf> ~ ~;

~ . ~ cnr4-~

cnr

~~ ~

cwt-~ ~ ~ (1Ji$TIC11jtll{

ey;rr q&rr ~ ~-~ "IDU ~ tr'4t ~ ~ tl~lfl~l ~ ~ \Jl'llcil~~ ~ I

1l71T

~ (iti$TIC11 ~. ~ .Ji~{l~~ -q~fM ~ Pl4?1°1 ~ "IDU ~ rrft~~~~~~,tR:~~~~~
m

~~ B$4PI ~ ~

\3fctq ;r~lffi ~ ~ ~q ~

CWB cnr

~

11&1' f1~4l~l ~ ~ &1?r f191jfi l{ ~: Page 2 ofll

m

~ ~ ~ ~ ~ ~

i) ~~cnl~; ii) q~ !IT ~ am ~ ~ ~ "t{&f mm iii) ~ snwP1c&t ~ ~Ciftch11, ~ ~ ~-~ 1

iv) fi~~l{:q~ q~:q1'1 ~ ~ ~ ~Jlch1'1 -;:f.(l v) fi~~lfq~ ~; vi) ~ ~ ~ lff: >r~ ~ cTi \3fct~ ~ ~~ 1988

vii)

~

am

if

Glld=4ld;

cTi ~. (l~ \3iWJf€td fi~~lfY~ ~fcffil{i c6t qf1B'"Yfffilli; anqf\

~ Cfll41'1°llct1;

viii) ~~1m~~~ Frrfi Hilll1l ~ w:m; ix) fi~~~fY~ ~fcffil{j cTi ~ ftCflri; x) fi~~lfq~ ~~ anqf\ c6t ~ ~ ~ l1rT ~ fi:q( 0 l ~ ~ ~ ~ frl
m~ ~ 4RB'"Yfffi4f 95T ~ mw6;

xi) fi~~~fY~ c6t ~; xii) ~~~ ~ cTi fc!PlGf 0 1 if wWr ~ ~ ~ ~ wWT~mrrri3TI ~

Ff1lfi

Gfft ~ "[{PT WTRT \3TR

xiii) .,~~ ~ ~ \3({ll~'1 ~ ~ ~ -q~TMft 'PT xiv) ~if ~ cTi ~ \3=P1 G~(tl93 ~ 1

Page 3 of ll

~ ~
anqf\;

~ ~ ~ -:Wt~

-rom em

•

~

em \30tq1111:-

i)

Vftq if; ~ lfl"111Q ~ ~;

~

m cr;

~ ~ ~ fllipqtl

ii) ~ ~ ~ ~ cwrr ~ f1-mful ~; iii) ~ ~ ~ if; ~

iv) v)

Cfif ~~;

1111Cf5)4i<:1 51Cf>lllk11Cf> ~ ~ GRT1T ~ ~ ml; .,.~~ ~ if; fcfcm:T if; 0A lWTffi if; ~.-tr if ~ ~ if; lliT~ll1 Cfif t~i1;

71")

-:Wt~

~ ~

cznqr{

if; G1f1 ~ fl t?Cf> 14tll :-

B -3fct~ anm- if; G1f1 if; m~-~

~ ~ \3FfH~~ll

t(R

l:f\

~tiQ~J~~~:

i)

~' ~ ~ \301~<\~l! fuJ);if)21 ~ ~ ~cqCf51 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f1Qil!C11 ~ ~ "1T ~;

ii)

~ ~'* em ~ ~ wfrl~mrrr\3lf if; ~ if; ~ -:Wt~ amR if~ t elm~~ c€t tilft-id Cf>"f1T ~ ~&~I~G

tm

~ ~13Tf if;

GfiT if

f:lJI{I~ ~ ~;

«m

iii) ~ i v)

q)

em

n11ll1 ~ ~~n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~rr ~ ~ ~ CR"1T ~ ~'* if; tp:ITcy;=f if; ~ ~ q-{ ~ ~ \3i~d~ll m lR ~ ~; rBR>cF;21 Cfif twAl. if ~ qft an1ff cf; ~ QCf>lllkJ:i \3lfcf~<:fCf)Clf'* em- ~~ct ~;

m

~ '1~~ ~

c5f

m
~->TGRI

Page 4 ofll

c5f

~if;~~ if \3fj~ CfJT

~)

'1~~ ~ ~ ~ ~
~)

~ ~ ~q ~ ~ ~ 131jcqq q;r ~-~I '1~~ ~ ~ ~q aw:rR if ~~ <.IT ~~~I("(IG WT ~ ~~ <.IT f11{lffll{ Cllf4ct<{i ~ ~ ~c'lcbl ~ ~~q qf
w

~~

t9)

~

~->I""GR l ~ruuy Yl~~ffitft cfj ~ ~ =ctcn~4)-=Ac6) \3Ycn{ 0 TI cfj \31j~4lJI

if

cpf

if m

ff~
~ '*~ >TI~fTlc6'1 ~

cnr ~->rGR

1

~ .,~~ ~ ~ ~ ~
m

Gift if

~

~~

Gfi\Rfl ~ ~ tl~lllctl ~ ~~fr:r f.14~ct ~c;11J~ Slili(T!Tff

if

~

m #

fli!?l~ctl q){'1T:-

i) i i) iii) iv)

~ili(TI'1 ~ ~ ~&<1 Y~ill'1'11; ~ill (1 '1 ~ 9?1" (!?l Gh9: 9?"\1T; ~~~iT~~ cnl4cii~l ~ cnRT; ~--q-~ ~ili(TI'1 ~ ~ fc«u-~ f1~ ~;

v)

Yl'iqj)'Qct ~'hl~h-Y
vi)

Gtcti~Gfi, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~YifUict \3l~ ~ ~ ~~

cnr 3ij~li'PI

~ ~?ft'h< 0 1;

Cf){ql'11;

vii) viii)

~

~)

m ~ CfiT ~~ GRR (11'tr (TII\3sRJI) ~ ~ if fl~l~ctl:-

cnr Gf<Wf

~~ 'l~msiTU

~ ~ ~ ~q

~;

cnr

~

GAR (tRt

1

(TIIJ;sRJI) ~ ~ .,~~ qzy.TI

~ Pi"~ ~ tR ~ ~ ~ m~~=

wur

~ -eFrT

Page 5 of ll

-3lltRTm

-« ~ \Wmm

~ ~

if ffi!?l~ctl ~

i)

'l~Tm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ >W
\31~ \Jli~~IG

1f4T qftfl;qffi1

ii)

~ WTRT \31~ fif~d ~; 'l~Tffi ~ ~ \Wl"Um cf? ~ ~ ~ ~ 1f4T nf=qf{n-.fi~~ffii~ \31~ \Jli~GIG Cf>T ~ WTRT, CSI{ItiGJfi, ~ 9WIT \31~ ~ ~;

i)

,~1M ~ cfj ~ *f~ ~

fi$1~C11 ~

9)1"

m

it

lWfcT "ffm~ cfj ~

if

~ ~:-

ii)

,~1M ~ ~ flfifql cF? tr'41 ~-3TI ~ fi~Rld ~ w:r~ ~ Cf>lf4chl Cf>T ~-~;

iii)

.,~~ ~

i v)

.,~1M trGT~ Cf>T ~q a:rr:n\ ~ I3F1 fcl~ ~ fiiliR!d ~ ~ q{ ~ ~ ~T;

v)

wWl"~mrrr 911f?fch1 cf? ~ ~ fiil1RIC1 Cf>01T 1

ct W«f1 cf? fWz •

~q 'l~lM ~ ~ mw~~~\3A~I

o)

rn

~ruur fi:gl~d ~; q{

cnrt~mrrr

~ H~l~~ cfj ~

\3i~G 't Cf>l4qi(1Cf> ~

~ H~?l 0 1 ~ ~

com ~ \31~

101 ?II (1 ~, m«f I0 T"TTI {I \lilc=TT TrTIJ

G" ~~fffi 'il{chlfeCffl ~JI 0 1{1~ Page 6 ofll

G!li

it

~di\JlT\91

3ljii§G ~

~ ~ GH11CtzRi ~ J~q4lllC11

z. ~

w"lsflt11 ~ c6 ~ ~ ~ \3lR ~«11~iifi c€t Jnq41q ~ ~ ~ ~ ~ am f:l\<\fCIC1 fctiQ: 1fiJ: ~~-m cfi .Jij)ql(fl'i if wWr ~~~

~. ~ ~ GfC11~vfi c€1" ~

M

mm q~ u~ ~ fcn
~ ~

•

cfi ~GmT q~ am

.Ji~G ~ ~ Cf514Blj\(? ~ ~.

\3fctq

;;~lffi ~ ~ ~ ~ n~1<11t

u ~ ~ u ~ cfi

~ ~ ~- fP1$ltC11 ~ cf; Chl ll~~ll'i if ~ w® ~ ~-tftr.T qr "fllfi~ cfi ~ q~ ~ ~ ~ ~ GITtT-Gfrtt ~ ~ ~ ctiilci!l4l 1

m

~~

it,

~

em ~~

u

m

w• wnm ~ wfta1r ~ ~ ~ ~~li1J1 c6 ~ ~

~ ~Cf)fu(1

fcn
~,

Page 7 ofll

~l9 ~h"Hft{)~ ~ ~ ~

fcltWr

~ f!Ysfldl ~ Cf)f Cf?llli~ll'i \3=1\>{i
~ct~~~~>r+nfcm~m1 ~jif§~C

tr~Tr~ ~ \3TI~Tr~ q&m

i3TIW

fl$11~ &m ~ ~ ~ HYsfldl ~ ~

M '4t

~

ctr

~~~ "ll~Tt~ <:IT tr~Tt~ 9?{ ~ ~ ~ ~~~ . ~~Ttq;:r <:IT "ll~Ttq;:r q~TCnffi &m "li~tlffuf ~ Cf5T ~~ ~ \tTK ~ BJi$1l{"ll ~ CfiT ~~irrrl ~jal~ ~ ~

Cf)f

f.1qC:I{I

~ f!Ysfld I ~ ctr Clll"&IT ~ ~ M l:Kf~ <:IT ~~~~ qu11~t &m ~$1A~af ~ ~ ~ ~~

fclclK

Cf)f

f.1 qcol {I

emiT

~jal~ ~0

>r~ ~~ "f111l1 ~ f!YI~

~. ~ BJi$1l{"ll ~ 5 (~) crsiT R!Rsld \31T~ &m ~

ijq)

~ ~

tl ~ ~ ~ Page 8 ofll

c6

~ ~

WIT

~

141'Qd ~ \1fT ~ ~I ~

if

"B ~ '41 ~ ~ w~~(il ~ (~) ~ ~ ~ ~ ctf

ca M

'41 ~' ~

tiGrf?
~ ~ if, ~ ~ ti<'hl<1 a:m ~ \3l~ ~ ~ BG$1tdl ~ q{ ~ ~I

"{<\q

"B

6

-B ~ ~

G1 ~ ~ ct 6l~~Gl( ~ ~ ~ ~ ClTfusT 9TI ~~' ~ ~ ~ ~ if, G1-G1 ~ ~ if ~t541fG(i, fMt -qro tfl1R ~ -B Qli 1fU1Ch 1 GTO if M Fcl fi 4lffi \3l~ anwrr if \3RR ct 1WWt if, ~ 1:fTO \l1CfllaY

if

crt

~~I

~~ffi '11
G!li,

~P1T

ct ~

~ ~4?1°1 ~' ~ ti?ll~ll, ~ JI 0 1{1\Fll

Signed

ct ~

Signed

~(~d

ffiQ

~J101(l "'4 ifmm~ (1\li~d

Page 9 ofll

APPENDIX-I CASES OF ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTICS AND SMUGGLING

Reference Sender (Organization/agency) 1. Name of the Seizing agency 2. Type of narcotics/contraband seized 3. Quantity 4. Chemical Analysis 5. Place of seizure 6. Date of Seizure 7. Packing, Labeling & Trade Marks 8. Particulars of conveyance used 9. Name and Nationality of the custodian/ Owner of the conveyance lO.Name of the Company, Airline, Ship ll.Mode of concealment 12.Route 13 .Place of production/processing 14.Place where narcotics/contraband obtained 15. Origin/source 16.Destination 17.Any equipment/accessories seized 18.Any other information

Page 10 ofll

PROFORMA FOR REPORTING ON PERSON(S) INVOLVED IN NARCOTICS TRAFFICKING/SMUGGLING

(In cases implicating more than one person, please use separate fonn for each)

1.

Name and aliases used

2.

Father's name

3.

Sex

4.

Age

5.

Date and Place of Birth

6.

Nationality Passport No.

7.

Place/Date of issue

8.

Occupation

9.

Address

10.

Extent of involvement

11.

Previous involvement

12.

Associates

13.

Arrested/Detained

14.

Place of arrest

15.

Judicial or administrative measures taken

16.

Attached photocopy of the first page of Passport

SUMMARY OF THE CASE

(Please indicate details of the case necessary for furtherance of investigation) Page 11 of 11

REPUBLIK INDONESIA

MEI\10RANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE NARCOTICS CONTROL BUREAU OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COMBATING ILLICIT TRAFFICIKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND ITS PRECURSORS

The National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the Narcotics Control Bureau of The Republic of India hereinafter refened to individually as "the Party " and collectively referred to as "the Parties ";

Recognizing that illicit trafficking and abuse of illicit drugs pose a serious threat to the health, security and welfare of human beings, and adversely affect the economic, social, cultural) and political foundations of the society; Realizing that illicit trafficking in narcotic drugs) psychotropic substances and its precursors pose a real danger to the stability and security of the Nations and the peoples of the two countri es ~ Being conscious of the mutual benefit and the importance of coordination and cooperation in combating illicit trafficking in narcotic dmgs) psychotropic substances and its precursors;

1

Desiring to enhance further and strengthen closer cooperation in combating the above mentioned menaces; Guided by the provisions of the International Drug Control Conventions; Recognizing the importance of the principle of sovereignty, equality and territorial integrity; Acting in the spirit of partnership and cooperation; Pursuant to the treaty between Indonesia and India on Mutual Legal Assistance in criminal matters; Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries; Have agreed as follows: Article 1

Definitions 1.

Information refers to any information necessary in a law enforcement investigation in narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors.

2.

Bilateral Working Group refers to the working group established by the delegations of the Parties, and is responsible for agreed upon cooperation.

Article 2 Objective

This Memorandum of Understanding is to facilitate and enhance the cooperation in combating illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors (hereinafter referred to as"drugs") as defmed by the United Nations h1tcmational Drug Control Conventions.

2

Article 3 Areas of Cooperation

The main areas of cooperation between the Parties in the field of law enforcement of illicit drugs are as follows:

a.

Information Exchange. 1)

Information exchange will be conducted by : i)

appointment of liaison officers (LO);

ii) direct communication of the parties or designated officers~ iii) communication technology, such as telephone, fax and e-mail.

2)

Information Exchange will cover the following:

i)

suspect identity and telephone numbers;

ii) suspect networks; iii) suspects asset as described in the UN Convention against illicit traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988; iv) modus operandi used by traffickers; v)

type of drugs and its precmsors;

vi) crime record of suspects; vii) suspect trafficking activities and routes movements for rapid arrest and seizure of assets; viii) suspects' location; ix) detection and development of intelligence ofclandestine laboratories including precursor and chemicals used in the manufacture of drugs; x)

trade in second-hand machinery for the manufacture of drugs;

xi) other important infonnation according to the development of the investigation. b.

Taking coordinated measures: Taking coordinated measures for investigation to eliminate illegal supply sources by:

3

1)

preparing plans for investigation;

2)

preparing and determining joint investigation targets;

3)

managing the flow of information and security;

4)

formulation and application of Standard Operating Procedure (SOP);

5)

evaluation of the implementation of joint measures for further development of drug cases.

c.

Collaborating on suppression of illegal trafficking Collaborating on suppression of illegal trafficking as well as fruitful cooperation in regional and international area will be conducted by:

l)

identifying national, regional, and international syndicates and their networks in order to support and assist with their investigations;

2)

identifying chemists for clandestine manufacture and their movements and establishing a watch-list of suspected chemists;

3)

back tracking investigation of precursors to determine source and destination countries and discuss at regional and international level for solving the problems;

4)

identifying operational needs for successful results in combating the syndicates.

d. Exchange of experiences on the methods of search and seizure of concealed dmgs. e.

Exchange of information and experiences on methods of illegal manufacture of drugs and its precursors and other chemicals.

f.

Exchange of information on networks and persons involved in or suspected to be involved in or arrested for illicit drug trafficking and on new routes of illicit transportation.

g.

Cooperation and Application of new technical instruments in training courses and exchange of modem technologies in detecting illicit dmgs and its precursors. 4

h.

Providing infonnation on new types of drugs and its precursors.

1.

To assist in investigation and to assist in transnational controlled delivery operation by: 1)

identifying the target for operation;

2)

formulation of the operation plan;

3)

establishing Task Force for respective cow1tries;

4)

determining the funding of the operation on case by case bases;

5)

formulating and application of Standard Operating Procedure (SOP);

6)

providing original certified copies of documents, record and items of evidence;

J.

7)

taking statement of witnesses;

8)

interrogation of drug suspects.

Assistance in money laundering: Assistance in money laundering investigation with drug crimes as predicate crimes will be conducted by: 1)

identifying or tracing property of assets derived from the commission of drug crimes;

2)

tracing, recovery, freezing forfeiture and confiscation of property or assets derived from the commission of drug crimes;

k.

Human resources development: Assistance in the development of human resources in counter-drugs operations will be done by: 1)

exchange of personnel for study purposes covering all aspects of the drug problem;

2)

conducting joint training for drug enforcement;

3)

conducting workshop on illicit trafficking of drugs and other special topics as agreed by the Parties;

4)

conducting training for laboratory personnel.

5

- - - - - -

I.

Other areas of common concern in the field of illicit drugs and its precursors.

Article 4 Executing Authorities

The Executing Authorities for this Memorandum of Understanding will be: •

For Indonesia :The National Narcotics Board of the Republic oflndonesia

•

For India

: The Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs of the Republic oflndia

Article 5 Secrecy of information and Documents

l. The infonnation and documents obtained in accordance with this Memorandum of Understanding shall be kept confidential and be used in compliance with the purposes, determined by the providing party.

2. The information and documents shall not be transmitted to a third party without prior written authorization from the providing party.

Article 6 BilateraJ Working Group Meetings

l.

In order to review periodically the situation dealing with illicit drugs and its precursors and progress made in implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties agree to host alternatively the meeting annually. In these meetings, on going joint efforts shall be reviewed and new areas for cooperation shall be identified and developed.

6

2.

In case of necessity, extraordinary meetings may be convened.

3.

The activities of the working group will be funded by the conducting country.

Article 7 International Norms and National Legislations

The implementation of this Memorandum of Understanding is subject to international norms and national legislations of each Party and shall not affect the rights and undertakings of the P~ies, derived from international conventions.

Article 8 Amendment and Addendum

The Parties may review, add or amend any part of this Memorandum of Understanding by mutual consent in writing and such review, amendment, and addendum shall come into force on such date as detetmined by the Pru1ies and shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding.

Article 9 Settlement of Dispute

Any difference or dispute arising out of the interpretation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and I or negotiations.

Article 10 Entry into force, Duration and Termination

1.

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.

7

2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for the period of 5 (five) years and may be renewed, by written notification, for the same period. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time, by giving written notification to the latter 6 (six) months prior to its termination.

In witness ·whereof, the w1dersigued being duly authorized by their respective goverments, have signed this memorandum of understanding. Done at Jakarta 0~1 this eleventh day of October in the year two thousand and thirteen, in two originals, each in Indonesian, Hindi and English languages, all texts being equally authenthic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE NATIONAL

FOR THE NARCOTICS

NARCOTICS BOARD

CONTROL BUREAU

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

OF THE REPUBLIC OF INDIA

Signed

Signed

ANANG ISlANDAR

GURJIT ~INGH

HEAD

Al\'IBASSADOR OF INDIA TO THE REPUBLIC OF INDONESIA

8

APPENDIX-I

CASES OF ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTICS AND SMUGGLING

Reference Sender (Organization/agency) I. Nnme ofthe Seizing agency 2. Type of narcotics/contraband seized 3. Quantity 4. Chemical Analysis

5. Place of seizure

6. Date of Seizure

7. Packing, Labeling & Trade Marks 8. Particulars of conveyance used 9. Name and Nationality of the custodian/ Owner of the conveyance

I0. Name of the Company, Airline, Ship II. Mode of concealment

12. Route

13. Place of production/processing 14. Place where narcotics/contraband obtained 15. Origin/source 16. Destination 17. Any equipment/accessories seized 18. Any other information

PROFORMA FOR REPORTING ON PERSON(S) INVOLVED IN

NARCOTICS TRAFFICKING/SMUGGLING

(In cases implicating more than one person, please use separate formfor each) 1. ,

Name and aliases used

2.

Father's name

3.

Sex

4.

Age

5.

Date and Place of Birth

6.

Nationality Passport No.

7.

Place/Date of issue

8.

Occupation

9.

Address

10.

Extent of involvement

11.

Previous involvement

12.

Associates

13.

Arrested/Detained

14.

Place of arrest

15.

Judicial or administrative measures taken

16.

Attached photocopy of the fi rst page of Passport

SUMMARY OF THE CASE

(Please indicate details of the case necess:1ry for furtherance of investigation)