Mereformasi Birokrasi di Daerah

VOLUME IX, MARET 2015

Majalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Hasil Pertemuan Para Wali Kota dengan Presiden Jokowi

Mereformasi Birokrasi di Daerah

Dulu Jayagiri, Kini Bekasi

D A F T A R

I S I

WAWANCARA

12

RIDWAN KAMIL

“Pegawai Kita Warisan Rezim KKN” 5

Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang gencar-gencarnya melakukan penataan dan penguatan lembaga pemerintahan atau birokrasi dan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Mereformasi Birokrasi Di Daerah Melalui pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan UU Pemda yang baru, reformasi birokrasi mulai dilakukan secara komprehensif. Bagaimana respons pemerintah kota?

10

JEJAK

Banyak kota telah membuat terobosan untuk mereformasi birokrasi. Pemberlakuan UndangUndang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah akan menyempurnakannya.


LAPORAN KHUSUS 19

“Kota Kuat, Indonesia Hebat” Presiden Indonesia Joko Widodo berkomitmen untuk mempercepat pembangunan perkotaan. Jika kota-kotanya kuat, maka Indonesia akan menjadi negara hebat. Inilah hasil pertemuan Joko Widodo dengan wali kota seluruh Indonesia.

24

15

Dan, Makassar pun Sudah Memulai

Di usianya yang ke-18, Kota Bekasi, di Jawa Barat, masih terus bergulat dengan dinamika pembangunan metropolitan.

17

PROFIL

Presiden pun Setujui “Mireng” Banyak hal disampaikan para wali kota saat berdialog dengan Presiden. Presiden pun langsung memberikan respons. Berikut catatannya.

◆

APEKSI Terima Professional Fellows dari AS

◆

Program Kerja APEKSI Diketok

◆

Wali Kota Cirebon Berpulang

37 39 41

Mari “Mangente” ke Ambon Tiga tahun memimpin Kota Ambon, Richard Laohenapessy telah membuat banyak perubahan dan kemajuan.

Volume IX MARET 2015

3

D A R I

R E D A K S I

Menyongsong Rakernas Ambon

VOLUME IX, MARET 2015

Majalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Hasil Pertemuan Para Wali Kota dengan Presiden Jokowi



Foto Cover : Foto bersama Preisiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri dengan wali kota seluruh Indonesia usai pertemuan di Istana Bogor, 20 Februari 2015

4


L

EBIH kurang sebulan lagi, persis 5-7 Mei 2015, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Kali ini, tuan rumah kegiatan yang akan dihadiri para wali kota dari seluruh Indonesia ini adalah Kota Ambon. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini juga dirangkai dengan Indonesia City Expo dan pawai budaya. Sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ingin membangun poros maritim dunia, tema besar Rakernas kali adalah “Optimalisasi Kemaritiman Nasional dalam rangka Mendorong Pembangunan Infrastruktur Kota dan Kota Pantai”. Sementara itu, kegiatan Indonesia City Expo akan diikuti pemerintah kota seluruh Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), dan perusahaan swasta. Produk-produk unggulan dan inovasi dari berbagai akan ditampilkan dalam pameran ini. Kesiapan Rakernas ini juga telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan antara para wali kota dengan Presiden di Istana Bogor, 20 Februari lalu. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ambon Richard Laohenapessy juga turut melaporkan kesiapannya sebagai tuan rumah. Pada pertemuan tersebut, APEKSI juga meminta Presiden untuk hadir membuka Rakernas. Ketika itu, jika tidak ada halangan, Presiden menyatakan akan menghadiri Rakernas APEKSI di Ambon. Tentu saja, bagi stakeholders pemerintah kota, memiliki makna yang cukup penting dan strategis. Sebab, belum lama berselang, seperti disinggung dimuka, dilaksanakan rapat koordinasi antara Presiden dengan wali kota seluruh Indonesia. Banyak hal penting dan strategis terkait dengan pembangunan perkotaan yang dibicarakan dan dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Hasil-hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui forum Rakernas ini —apalagi jika Presiden benar-benar bisa datang. Guna menyongsong penyelenggaraan Rakernas itu pula, pada edisi ini Majalah Kota Kita menurunkan dua laporan penting yang terkait dengan dinamika pembangunan perkotaan. Yang pertama, dalam Rubrik Laporan Khusus, kami menurunkan hasil dan jalannya pertemuan antara Presiden dan para wali kota dari seluruh Indonesia di Istana Bogor. Yang kedua, dalam Rubrik Laporan Utama, kami menurunkan topik tentang reformasi birokrasi dan penataan struktur pemerintah kota terkait dengan penerapan Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua laporan penting tersebut dapat dijadikan referensi para peserta Rakernas di Ambon nanti. Selain kedua laporan tersebut, masih banyak berita-berita penting dan menarik lainnya yang kami turunkan dalam edisi ini. Semua berkaitan dengan dinamika perkotaan dari seluruh Indonesia, termasuk berbagai kegiatan APEKSI guna mendukung pembangunan kota-kota di Indonesia agar lebih maksimal. Selamat membaca.


Aksi publik menuntut perbaikan pelayanan birokrasi

Melalui pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan UU Pemda yang baru, reformasi birokrasi mulai dilakukan secara komprehensif. Bagaimana respons pemerintah kota?


5

L A P O R A N

U T A M A

S

EJUMLAH wali kota akhirnya memilih menunda rencana pengisian jabatan, mutasi, ataupun promosi di lingkungan pemerintah kota yang dipimpinnya. Selain menunggu semua perangkat aturan lengkap dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya disebabkan oleh mulai bekerjanya Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dilantik Presiden Joko Widodo pada November 2014. Seperti diketahui, pembentukan KSAN merupakan amanat dari UU ASN. Komite ini menjadi salah satu instrumen reformasi birokrasi dan penataan pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN. Seperti diungkapkan salah satu komisioner KASN, Made Suwandi, di antara tujuan dibentuknya KASN adalah mewujudkan sistem merit dan membangun ASN yang profesional sehingga tercipta pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Kami punya wewenang untuk mengawasi proses pengisian jabatan untuk eselon I dan II. Jika ada penyimpangan atau pelanggaran, KASN akan memberikan rekomendasi sanksi kepada Presiden dan sifatnya mengikat,” ujar Suwandi. “Kepala daerah tidak lagi bisa semena-mena melakukan pergantian pejabat di bawahnya,” imbuh Suwandi. Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, Airin Rachmi Diany, adalah salah satu kepala daerah yang memilih menunda mutasi dan promosi atau pengisian jabatan di lingkungan pemerintahannya. Memilih bersikap hati-hati, Airin justru mendatangi KASN guna berkonsultasi. “Karena ada aturan baru, kita memang harus berhati-hati. Karena itulah kami berkonsultasi dengan KASN,” ujar Airin.

6


Airin Rachmi Diany

Reformasi Kelembagaan KEBERADAAN KASN seakan memang menjadi salah satu instrumen baru untuk mengoptimalkan dan menyempurnakan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak 2010. Kebetulan pula, momentum itu datangnya bersamaan dengan era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014. Sebelum itu, pada awal 2014, pemerintah telah menerbitkan UU tentang ASN. UU inilah yang kemudian menjadi dasar penataan birokrasi pemerintah, yang dalam hal ini adalah ASN atau PNS. Kemudian, pada awal Oktober 2014, pemerintah menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). UU Pemda yang baru ini pula yang menjadi dasar penataan daerah ke depan. Kebetulan, pemerintahan Joko Widodo yang harus menjalankan kedua UU tersebut, yang juga menjadi dasar baru bagi program reformasi birokrasi. Berdasarkan kedua UU tersebut, menurut Suwandi, program reformasi birokrasi akan semakin intensif dijalankan karena ketentuan-

ketentuannya cukup komprehensif dan mendasar. Dari UU tentang Pemda, misalnya, diamanatkan untuk dilakukan reformasi kelembagaan perangkat daerah. Ini, misalnya, meliputi pembentukan atau penataan dinas-dinas atau badan-badan di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan kelurahan. Secara khusus, ketentuan tentang perangkat daerah diatur dalam Bab VIII UU Pemda. Di lingkungan kabupaten/kota, perangkat daerah mencakup sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Dalam konteks ini, dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan, badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini, seperti diatur dalam Pasal 212 Ayat (3) UU Pemda, pembentukan dan susunan perangkat daerah harus didasarkan atau disesuaikan dengan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. “Berdasarkan ketentuan ter-

I Made Suwandi

sebut, daerah tidak bisa lagi suka-suka dalam membentuk perangkat daerah,” tandas Suwandi. Pemetaan perangkat daerah akan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), kementerian teknis terkait, lembaga nonkementerian, dan pemerintah daerah. Pemetaan didasarkan pada potensi, karakteristik, dan kebutuhan masingmasing daerah. Hasil pemetaan itulah yang harus dijadikan dasar bagi pemda dalam membentuk perangkat daerah. “Dengan demikian, nanti bisa jadi dinas-dinas atau badan-badan antara satu dengan lain daerah bisa berbedabeda. Jika ada yang ngotot dan tak sesuai dengan hasil pemetaan, pasti akan ditolak,” Suwandi menegaskan. Juga berbeda dengan sebelumnya, kepala daerah pun sekarang tidak bisa lagi sesuka hati mengganti atau menempatkan orang untuk mengisi jabatan-jabatan di perangkat daerah untuk eselon I dan II. Kini, proses, prosedur, dan persyaratan pengisiannya telah diatur dalam UU ASN. Bahkan, UU Pemda yang baru juga menegaskan kembali, jika ada kepala daerah yang

tidak melantik dengan berbagai alasan subyektifnya, padahal pejabat yang bersangkutan telah lulus seleksi, maka yang akan melantik adalah gubernur jika kasusnya pengisian jabatan di tingkat kabupaten/kota; dan Menteri Dalam Negeri yang akan melantik jika kasusnya pengisian jabatan di tingkat provinsi. “Bahkan, kalau semuanya tidak mau melantik, Presiden diberi kewenangan untuk melakukan pelantikan sendiri. Prinsipnya, pemerintahan tidak boleh mandek hanya karena ada kepala daerah yang tidak suka kepada bawahannya,” ujar Suwandi. Penataan atau reformasi kelembagaan perangkat daerah seperti ini, lanjutnya, bertujuan untuk membangun pemerintahan yang kuat, efektif, transparan, akuntabel, dan profesional. “Itulah tujuan sebenarnya,” tandasnya.

Reformasi Aparatur SELAIN kelembagaan, reformasi birokrasi kali ini juga menyentuh bidang aparaturnya. Momentumnya adalah penerapan UU ASN tersebut. UU ASN ini mengatur ASN atau PNS secara komprehensuf, mulai dari pengadaan/ pengangkatan, penjenjangan karier,

hingga pemberhentian dan masa pensiun. Melalui UU ini, pemerintah hendak membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan UU ini, apa dimaksud ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang dimaksud PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, ASN dari PPPK juga dapat dingkat menjadi PNS. Berdasarkan UU ini pula, pemerintah daerah tidak bisa lagi semenamena mengadakan atau mengangkat ASN. Pengadaannya harus didasarkan pada kebutuhan yang penetapan kebutuhannya harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang tepat dan akurat. Dan, perencanaan kebutuhan akan ASN harus ditetapkan untuk periode lima tahun sekaligus dengan rincian per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan yang formasinya harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Untuk pengadaannya pun, harus melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan dalam UU ASN. Yaitu, mulai dari tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang), pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, hingga pengangkatan menjadi PNS. Seluruh ASN dapat menduduki jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi (JPT). Jabatan administrasi terdiri dari administrator, pengawas, dan pelaksana. Sedangkan, jabatan fungsional terdiri dari fungsional ke-


7

L A P O R A N

U T A M A

Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau kesiagaan petugas pemadam kebakaran Kota Bogor, 16 Februari 2015 ahlian dan fungsional keterampilan. Adapun, JPT terdiri atas JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama. Secara kelembagaan, berdasarkan UU ASN, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Namun, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada Kementerian PAN-RB untuk urusan perumusan kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk urusan pendidikan dan pelatihan serta kajian, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk urusan pengelolaan pegawai ASN, dan KASN untuk perwujudan sistem merit. Untuk mewujudkan sistem merit itulah, dalam hal pengisian JPT KASN mulai terlibat secara langsung. Sebab, sesuai dengan UU ASN, KASN memang diberi wewenang untuk mengawasi proses pengisian JPT. Dalam konteks ini, setiap kepala daerah wajib memberitahukan rencana pengisian JPT di daerah masing-masing, mulai dari proses perencanaan, pembentukan panitia seleksi, tahap seleksi dan pengumumannya, hingga pelantikan. KASN punya kewenangan mengawasi,

8


mengevaluasi, dan memeriksa seluruh proses tersebut. Jika dalam proses ditemukan penyimpangan, maka KASN akan membatalkan keseluruhan prosesnya, dan pengisian JPT tersebut harus diulang dari awal lagi. Dengan mekanisme seperti itu, menurut Suwandi, proses pengisian di JPT akan berjalan transparan, obyektif, dan akuntabel. Sehingga, yang terpilih mengisi setiap JPT adalah orangorang yang tepat. “Selama ini, banyak kasus pengisian JPT berdasar bagi-bagi kekuasaan atau balas budi terhadap mereka yang berjasa dalam pemilihan kepala daerah. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu,” jelas Suwandi. Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dalam wawancara tertulis dengan Majalah Kota Kita, menjelaskan, reformasi birokrasi memang harus dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Sebab, menurutnya, birokrasi dan PNS yang ada saat ini merupakan “warisan” rezin KKN. Proses rekrutmen di masa itu disebutnya sarat dengan KKN. Budaya upeti untuk kenaikan pangkat dan jabatan juga marak. Karena itu yang muncul adalah “birokrasi priyayi” dan birokrat

yang “petentang-petenteng”. Karena itu, menurut Yuddy, tak lama setelah dilantik, Presiden Joko Widodo mencanangkan mencanangkan revolusi mental birokrasi, guna memaksimal program reformasi birokrasi yang dimulai sejak 2010. “Era birokrasi priyayi harus diakhiri. Sekarang eranya birokrasi melayani masyarakat, birokrasi yang mengabdi untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, seseorang, atau kelompoknya saja,” jelas Menteri Yuddy. Ditegaskan Yuddy, melalui pemberlakuan UU ASN, kompetensi dan profesionalitas ASN akan terus ditingkatkan. Sedangkan, melalui UU Pemda yang baru, perangkat birokrasi di daerah akan ditata dan diperkuat. Untuk itu, reformasi birokrasi ini sekaligus melibat LAN, BKN, dan yang terbaru KASN. Dalam lima tahun ke depan, demikian Yuddy menegaskan, ada tiga prioritas yang dijalan Kementerian PAN-RB, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengnan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; meningkatkan produktivitas rakyat

Vicky Lumentut

dan daya saing di pasar internasional sehingga Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; dan melakukan revolusi karakter bangsa. “Saat ini kami telah menyusun draf Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang finalisasinya akan diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019,” ujarnya.

Respons Daerah WALI Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengakui bahwa, berdasarkan aturan baru tersebut, sebagai wali kota dirinya tak bisa lagi serta merta melakukan penggantian pejabat. Karena, semua proses dan tahapan harus mengikuti aturan baru tersebut. “Harus open bidding, lelang jabatan terbuka, dan prosesnya bisa lebih lama,” ujarnya. Meskipun begitu, sebagai wali kota, Airin menyambut pemberlakuan UU ASN beserta turunannya guna mendorong dan mengitensifkan pelaksanaan birokrasi. Di Kota Tangerang Selatan sendiri, menurut Airin, tahapan-tahapan reformasi birokrasi sudah dilakukan dengan baik,

terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dengan pemberlakuan UU ASN kali ini, termasuk dengan keterlibatan KASN dalam pengisian JPT, diyakini Airin hasilnya akan lebih baik dari sebelumnya. “PNS juga harus bahagia karena iklimnya lebih kompetitif. Semua memiliki kesempatan yang sama, dan prosesnya obyektif,” ujar Airin. Namun begitu, berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi, rekrutmen atau pengisian JPT melalui mekanisme open bidding, menurutnya tak selalu menjadi jaminan hasilnya akan lebih baik. “Mungkin memang akan lebih baik hasilnya. Tapi, tidak ada jaminan hasil open bidding atau tes obyektif selalu menghasilkan pemimpin di perangkat daerah yang lebih baik,” tutur Airin. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Vicky Lumentut menegaskan, dengan berlakunya UU ASN dan UU Pemda yang baru, memang banyak hal baru dalam baru dalam tata kelola pemerintahan daerah, terutama penataan kelembagaan perangkat daerah dan aparaturnya. “Itu akan menjadi tan-

tangan tersendiri bagi kami,” ujar Wali Kota Manado ini. Vicky mengakui, karena ada ketentuan baru tersebut, banyak wali kota yang menunda rencana pengisian JBT atau bahkan memproses ulang tahapan-tahapannya. Sebab, open bidding untuk pengisian JBT kali ini memang harus mengikuti tahapantahapan yang telah ditentukan dalam UU ASN. “Jika dipaksanakan dan ternyata terjadi kesalahan, bisa-bisa nanti hasilnya dibatalkan KASN. Jika ini terjadi, kepala daerah akan kehilangan wibawanya,” jelas Vicky. APEKSI, menurutnya, sebagai asosiasinya para pemerintah kota seluruh Indonesia, akan banyak melakukan sosialisasi terkait masalah ini di lingkungan pemerintah kota. Tujuannya, agar proses penataan perangkat daerah beserta aparaturnya berjalan sesuai ketentuan baru yang berlaku. Hanya, ia memberi catatan, dalam praktiknya di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, yang mengetahui persis kondisi dan kebutuhan di lapangan adalah kepala daerah yang bersangkutan. “Sering kami, misalnya, ingin gerak cepat, tapi pimpinan perangkat daerahnya yang tidak siap. Sementara, kami sudah tidak bisa lagi melakukan penggatian sesuai dengan irama kami. Ini akan merepotkan,” Vicky menjelaskan. Masalah lain yang disinggung Vicky adalah beleid yang mengharuskan PNS mengundurkan diri jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau mengikuti pemilihan kepala daerah. “Ini justru blunder dan menghambat karier dan pengabdian PNS,” tandas Vicky. Karena itu, Vicky berharap hal-hal yang dianggap kurang cocok berkaitan dengan reformasi birokrasi dan penataan aparatur pemerintah tersebut oleh pemerintah pusat segera diperbaiki. “Agar semua berjalan obyektif dan fair. Sebab, kalau PNS tidak boleh menjadi kepala daerah, atau untuk itu harus tidak lagi menjadi PNS, itu unfair namanya,” jelas Vicky.


9

L A P O R A N

U T A M A

Dan, Makassar pun Sudah Memulai

Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto;

Banyak kota telah membuat terobosan untuk mereformasi birokrasi. Pemberlakuan UndangUndang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah akan menyempurnakannya. 10


Wali Kota Pontianak Sutarmidji

M

AKASSAR, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, diklaim sebagai kota pertama di Indonesia yang melakukan open bidding atau lelang jabatan terbuka secara menyeluruh dan massal, dan melibatkan tim independen yang terdiri dari banyak unsur. “Benar, Makassar adalah kota pertama yang melakukannya,” demikian Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjelaskan. Dia menceritakan, prosesnya sudah sejak tahun 2014. Dan hasilnya, mereka yang lolos baru dilantik pertengahan Februari 2015. Jabatan

yang dilelang pun mencakup seluruh perangkat daerah, mulai dari dinas, kecamatan, hingga lurah. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membentuk tim seleksi yang independen dan melibatkan 7 unsur, yaitu Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pemkot Makassar, perwakilan media massa, perwakilan kampus, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Ombudsment Indonesia, dan tokoh masyarakat. “Jadi, tim ini benar-benar independen,” tandas Ramdhan Pomanto. Selain itu, tim ini juga langsung di bawah arahan Kepala LAN. Proses seleksinya pun, menurutnya, juga melibatkan

“Mereka bekerja tidak berdasarkan pengalaman, melainkan hanya pengulangan. psikolog. “Sehingga, sampai kondisi kejiwaan peserta lelang jabatan ini bisa diketahui. Dengan demikian, akan diperoleh pejabat yang pas untuk menduduki posisinya,” Ramdhan Pomanto menjelaskan. Lelang jabatan ini, menurut Ramdhan, didasari kenyataan bahwa birokrasi di Kota Makassar masih terbilang lamban dalam merespons kebutuhan masyarakat. Bahkan, dengan skala nilai 1-10, Ramdhan hanya memberi skor 5 kepada aparat birokrasinya. Masih sangat jauh dari ukuran ideal. Hal tersebut terjadi, menurut Ramdhan, karena sesungguhnya sudah terlalu aparatur pemerintah tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. “Mereka bekerja tidak berdasarkan pengalaman, melainkan hanya pengulangan. Hanya rutinitas. Birokrasi bekerja tidak berbasis riset, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Semua serba instan dan rutin, tidak tahu filosofinya. Maka, melalui open bidding ini, semua dikembalikan dari dasar,” jelas Ramdhan, Ramdhan yakin, pengisian jabatan di lingkungan perangkat pemerintahan Kota Makassar yang dimulainya merupakan salah jawaban. Jawaban terhadap kebutuhan mesin birokrasi yang mampu merespons atau bergerak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. “Saya kira UU ASN tujuannya membenahi hal tersebut, mempercepat semuanya,” tuturnya. Reformasi birokrasi juga sudah mulai berjalan baik di lingkungan pemerintahan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Wali Kota Pontianak Sutarmidji menceritakan, sejak 2008 Pemkot Pontianak telah merintis per-

Pelantikan pejabat hasil lelang terbuka di Kota Makassar.

“Dari situ, daerah punya banyak keuntungan. Ekonomi masyarakat terus tumbuh, dan pendapatan pajak bagi daerah juga terus naik,” Sutarmidji.

baikan birokrasi, salah satunya di bidang perizinan. Pada 2008, misalnya, jumlah perizinan masih 99. Kemudian, setelah dilakukan penyederhanaan, pada 2011 tinggal 19 jenis perizinan dan pada 2014 berkurang lagi menjadi 14. Sebagai ilustrasi, jika sebelumnya untuk mengurus IMB harus terlebih dahulu mengantungi izin HO, setelah disederhanakan, proses pengurusan IMB dan HO sudah dilebur menjadi satu. Perbaikan proses dan pelayanan perizinan ini akhirnya mampu memangkas waktu yang dibutuhkan untuk pengurusannya. Pengurusan IMB, misalnya, berkurang dari 19 hari menjadi 14 hari. Bahkan, pengurusan

izin usaha kini bisa diselesaikan hanya dalam tempo satu hari kerja. “Dampaknya luar biasa positif,” ujar Sutarmidji. Selain tidak menurunkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perizinan, multiplier effect yang ditimbulkan cukup besar bagi perekonomian daerah. Sebab, dengan proses perizinan yang lebih mudah, dengan sendirinya mendorong masuknya investasi baru dan menggairah dunia usaha. “Dari situ, daerah punya banyak keuntungan. Ekonomi masyarakat terus tumbuh, dan pendapatan pajak bagi daerah juga terus naik,” jelas Sutarmidji. Sesungguhnya, lanjut Sutarmidji, Pemkot Pontianak juga ingin memperluas reformasi birokrasi hingga menyentuh kelembagaan perangkat daerah dan aparaturnya. Saat ini, misalnya, terdapat 26 satuan perangkat kerja daerah (SKPD) sesuai aturan lama, yang dirasakan Sutarmidji masih terlalu gemuk. Sutarmidji ingin melakukan perampingan sesuai kebutuhan, namun masih harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pemberlakuan UU ASN. “Kami masih menunggu aturan pelaksanaannya seperti apa. Tapi, yang jelas, sebenarnya orang daerah yang lebih tahu kondisi dan kebutuhannya seperti apa,” tandas Sutarmidji.


11

W A W A N C A R A

“Pegawai Kita Warisan Rezim KKN”

Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang gencar-gencarnya melakukan penataan dan penguatan lembaga pemerintahan atau birokrasi dan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). 12


B

Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi meninjau pelayanan birokrasi.

ERDEKATAN dengan waktu pelantikan Joko Widodo pada 20 Oktober 2014, pemerintah mengundangkan berlakunya UndangUndang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan setelah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua UU tersebut memperkuat program reformasi birokrasi yang sudah berjalan sejak 2010, terutama reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Untuk mengetahui programprogram prioritas reformasi birokrasi dalam lima tahun ke depan, Majalah Kota Kita melakukan wawancara ter-

tulis dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Berikut petikannya: Apa saja program-program prioritas reformasi birokrasi Kemenpan-RB di bawah pemerintahan Joko Widodo yang Anda canangkan? Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, diharapkan birokrasi Indonesia menjadi

birokrasi kelas dunia. Waktu kita tinggal sepuluh tahun lagi untuk menuju ke sana. Untuk itulah, maka Presiden mencanangkan sebuah gerakan yang kita kenal dengan Revolusi Mental Birokrasi. Hal ini sekaligus menandai selesainya era birokrasi priyayi. Bukan zamannya lagi birokrasi ‘petentangpetenteng’, birokrasi minta dilayani. Sekarang eranya birokrasi melayani masyarakat, birokrasi yang mengabdi untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, seseorang, atau kelompoknya saja. Dari Nawa Cita (9 Agenda Prioritas) pemerintahan Presiden JokowiJusuf Kalla, setidaknya ada tiga yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian PAN-RB, yakni membuat pemerintah selalu hadir dengnan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; dan melakukan revolusi karakter bangsa. Seperti apa road map reformasi birokrasi Kementrian PAN-RB dalam lima tahun mendatang? Jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2014 adalah 81 Kementerian/Lembaga (K/L), 33 Provinsi, dan 93 Kabupaten/ Kota. Kementerian PAN-RB selaku Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L. Sebagai penghargaan atas pelaksanan reformasi birokrasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran, maka K/L diberikan tunjangan kinerja. Selain itu, saat ini sedang dilakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 15 K/L. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing K/L dengan tujuan umum serta road map reformasi birokrasi. Evaluasi ini

Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi. rencananya akan dilakukan terhadap seluruh K/L/P dalam rangka menyusun indeks reformasi birokrasi. Saat ini telah tersusun draf Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang finalisasinya akan diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019. Dalam penilaian Kementrian PAN-RB, seperti apa kenyataan dan kondisi kinerja ASN/PNS selama ini? Jumlah pegawai negeri sipil kita saat ini 4,4 juta orang, di luar TNI dan Polri. Jumlah itu sudah berkurang dari tiga tahun lalu, yang mencapai 4,7 juta. Namun, sampai hari ini kita belum tahu, rasio PNS yang ideal itu berapa. Meski rasio secara nasional 1,9, namun rasio itu tidak menggambarkan rasio di masing-masing daerah. Sebab, pada umumnya PNS kita menumpuk di kota-kota besar. Bagaimana dengan daerah-daerah pinggiran, daerah perbatasan, daerah marginal, yang juga membutuhkan pelayanan birokrasi. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Kementrian PAN-RB untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas ASN/PNS? Dari segi kompetensi, PNS kita juga harus terus ditingkatkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Ta-

hun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai wajib mengikuti diklat sebanyak 5 persen dari jam kerjanya. Konsekuensinya, anggaran untuk diklat juga harus disiapkan. Berbeda dengan dulu, anggaran untuk diklat PNS sangat kecil, sementara anggaran untuk perjalanan dinas sangat besar. Selain itu, apalagi? Sejak tiga tahun lalu, kita melihat ada upaya nyata untuk memperbaiki sistem seleksi CPNS. Tahun ini, diterapkan sistem computer assisted test (CAT) secara nasional. Kita tahu, putri Presiden saja tidak lolos tes CPNS di Solo, karena nilainya tidak memenuhi passing grade yang telah ditetapkan. Sistem CAT ini harus kita pertahankan, dan terus-menerus ditingkatkan. Bahkan, Kementerian Luar Negeri sudah berjanji akan menerapkan sistem CAT untuk tes kompetensi bidang (TKB) tahun depan. Selain berbagai persoalan mengenai PNS seperti saya sebutkan tersebut, moratorium juga dengan pertimbangan bahwa keuangan negara kini sangat berat. Jadi, di satu sisi kita menghitung ulang kebutuhan pegawai dengan kriteria-kriteria yang terukur, sekaligus untuk mengurangi beban APBN. Jadi, moratorium jangan menjadi momok, karena tetap masih dimungkinkan penerimaan pegawai,


13

W A W A N C A R A

seperti guru dan tenaga kesehatan. Soal moratorium ini, bukan saja masalah jumlah yang menjadi pertimbangan utamanya, tetapi apakah dengan jumlah pegawai sebesar itu bisa memberikan pelayanan masyarakat dengan baik atau belum. Di sini, yang terpenting adalah pola pikir dan budaya kerja aparatur negara. Melalui revolusi mental, diharapkan pegawai bisa mengubah perilakunya. Adakah sinkronisasi programprogram Kementrian PAN-RB dengan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas ASN/PNS? Keberadaan UU ASN pada hakekatnya untuk menciptakan meritokrasi birokrasi guna mempersiapkan birokrasi menghadapi perubahan global. Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan KASN merupakan satu kesatuan dalam manajemen ASN, mulai dari perencanaan, seleksi, pengangkatan kesejahteraan pensiun, dll. KASN bertugas melakukan pengawasan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (eselon I dan II). Perubahan-perubahan struktur kelembagaan di lingkungan pemerintahan daerah seperti apa yang dipersiapkan Kementrian PAN-RB untuk mendukung program perbaikan dan peningkatan kualitas ASN/PNS di lingkungan pemerintah daerah? Prinsipnya efektivitas dan efisiensi. Aparatur pemda, fungsi utamanya adalah pelayanan publik agar semakin dekat dengan rakyat. Aparatur yang direkrut harus benarbenar yang dibutuhkan, seperti guru, tenaga kesehatan, serta pegawai yang dibutuhkan dalam prioritas pembangunan. Sebagai gambaran, ada sekolah dasar yang hanya memiliki 3 orang guru. Tenaga kesehatan juga sangat terbatas. Sementara di kota-kota besar, PNS menumpuk.

14


Di sini perlu dilakukan redistribusi pegawai. Daerah yang kekurangan pegawai dapat minta dari daerah yang kelebihan pegawai. Setiap PNS harus siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Meski tidak mudah, tapi ini harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, sistematis, dan dibutuhkan kerja sama semua pihak. Selama ini, redistribusi sudah dilaksanakan, tetapi hasilnya kurang memuaskan, karena dalam pelaksanaannya kurang terintegrasi. Bagaimana hubungan antara program-program perbaikan kualitas ASN dengan programprogram reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan KASN? ASN merupakan pelaku utama birokrasi. Birokrasi meliputi kelembagaan, tata laksana (business process), manajemen SDM aparatur, akuntabilitas dan pengawasan, dan ujungnya pelayanan publik yang baik. Untuk meningkatkan kualitas ASN, dimulai dari seleksi CPNS dengan sistem CAT, perbaikan sistem diklat, penandatanganan perjanjian kinerja (PK) setiap awal tahun, penerapan sistem reward and punishment secara tegas, pengawasan yang ketat, penerapan disiplin, peningkatan kesejahteraan, dan lainlain. Untuk melaksanakan diklat, sejak tahun ini LAN sudah mulai melakukan perbaikan metode diklat. Kalau dulu hampir seluruhnya dilakukan di kelas, kini yang di kelas hanya sepertiganya. Selebihnya, peserta diklatpim menyusun dan melaksanakan proyek perubahan di masing-masing instansi. Dan di akhir diklat, laporannya diuji. Kalau dulu semua peserta pasti lulus, kini banyak juga yang tidak lulus. Kini tak ada lagi joki-joki seperti yang selama ini sering membantu membuatkan makalah. Sementara itu, KASN dibentuk untuk memastikan setiap pengisian jabatan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi. Dalam hal ini melalui seleksi terbuka. Untuk memastikan semuanya berjalan

sesuai ketentuan, KASN mengawasi mulai dari pembentukan pansel sampai dengan penetapan pejabatnya. Kalau tidak sesuai ketentuan, KASN bisa merekomendasikan kepada Presiden untuk dibatalkan. Sudah ada sejumlah pejabat yang berwenang (Sekjen, Sesmen, Kepala LPNK, Sekda) yang dipanggil oleh KASN untuk klarifikasi atas promosi pejabat pimpinan tinggi di masing-masing instansi yang tidak melalui seleksi terbuka. Sesungguhnya, apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala utama dalam memperbaiki kualitas dan profesionalitas ASN/PNS selama ini? Persoalan ASN mulai dari persebaran yang tidak merata, rendahnya tingkat pendidikan, maraknya sistem KKN, politisasi birokrasi, hingga rendahnya gaji. Secara umum, persoalannya adalah menyangkut pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultur set) yang sudah terbentuk sejak lama. Harus kita akui, pegawai kita ini merupakan warisan dari “rezim KKN”. Dulu, banyak rekrutmen CPNS sarat dengan KKN. Untuk menjadi PNS harus bayar, dan menjadi stigma masyarakat yang sulit dihilangkan. Kalau mau naik pangkat, kalau mau menduduki jabatan tertentu, harus setor ke atasan juga masih sering terjadi. Politisasi birokrasi terutama di daerah, masih banyak terdengar. Sulit berharap banyak dari birokrasi yang belum sepenuhnya lepas dari cengkeraman KKN. Kenyataan seperti itu tidak bisa dibiarkan. Di sinilah pentingnya revolusi mental aparatur negara. Penataan dimulai dari pengajuan formasi yang persyaratannya sangat ketat. Belanja pegawai jangan lebih dari 50 persen dari APBD. Harus melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja. Kementerian PAN-RB melakukan verifikasi. Ada ukuran-ukuran yang baku, misalnya sekolah dasar perlu berapa guru, suatu rumah sakit tipe A, tipe B, atau C mestinya berapa pegawainya dan sebagainya.

Dulu Jayagiri, Kini Bekasi Di usianya yang ke-18, Kota Bekasi, di Jawa Barat, masih terus bergulat dengan dinamika pembangunan metropolitan. Ia harus bersinergi dengan kotakota sekitarnya sebagai penyangga ibu kota negara.

M

ENJELANG hari jadinya yang ke-18, 10 Maret 2015, banyak “meme”, kartun atau gambar-gambar lucu dan satire, tentang Kota Bekasi yang beredar luas di media sosial. Bahkan, sebuah operator seluler ternama di Indonesia, sempat membuat iklan yang dinilai melecehkan: “jalan-jalan ke Aussie ternyata lebih mudah ketimbang ke Bekasi”.

Iklan tersebut akhirnya dicabut, memang. Tapi, “meme-meme” tentang Bekasi tidak bisa begitu saja dihapus dari ingatan publik. Kritik publik melalui “meme” harus dibaca sebagai salah wujud kecintaan masyarakat terhadap Kota Bekasi dengan segala problematikanya sebagai kota metropolitan yang belum lama berkembang dengan beban berat sebagai salah satu penyangga ibu kota negara. Dinamikanya, setidaknya, bisa dilihat dari rangkaian perayaan hari jadi ke-18 yang jatuh pada 10 Maret 2015 tersebut. Ada pameran pembangunan serta berbagai kegiatan sosial yang diikuti ribuan warga Kota Bekasi. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Meskipun sebagai kota otonom usianya baru 18 tahun, sesungguhnya Bekasi memiliki sejarah yang panjang —dan nama kota ini pun melegenda


15

J E J A K

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama puisi Chairil Anwar, Antara Kerawang dan Bekasi. Berdasarkan catatan sejarah, pada mulanya kota ini menyandang nama Jayagiri atau Dayeuh Sundasembawa, yang pada sekitar tahun 358-669 menjadi Ibu Kota Kerajaan Tarumanagara. Kekuasaan Tarumanagara meliputi Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor, bahkan hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Dayeuh Sundasembawa disebut-sebut sebagai daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M), pendiri Kerajaan Sunda. Dialah yang menurunkan Raja-raja Sunda sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M), yang merupakan Raja Kerajaan Sunda atau yang kemudian disebut Kerajaan Pajajaran. Berdasarkan catatan sejarah tersebut, Bekasi tentu memiliki peran historis yang sangat besar bagi tumbuhkembangnya kota-kota di sekitarnya. Sejarah pun mencatat, sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanagara, atau abad ke-8 masa Kerajaan Galuh, dan berkuasanya Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi selalu menjadi pusat kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis. Salah satunya, kota ini menjadi penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta) dengan kota-kota lain.

16


Di zaman Hindia Belanda, misalnya, Bekasi menjadi kewedanaan (district), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Peran Kota Bekasi mulai berubah di zaman penjajahan. Di zaman Hindia Belanda, misalnya, Bekasi menjadi kewedanaan (district), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Tiongkok. Ketika penjajahan Jepang, nama-nama kota mulai diubah beserta wilayah kekuasaannya. Batavia menjadi Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi Jatinegara yang meliputi wilayah Cikarang, Kebayoran, dan Matraman. Paska proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Kewedanaan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia.

Perubahan terus terus terjadi seiring dinamika politik pemerintahan. Pada Februari 195l puluhan ribu warga Bekasi berunjuk rasa, menuntut dibentuknya Kabupaten Bekasi yang terpisah dari Kabupaten Jatinegara. Tuntutan itu dikabulkan, dan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1950 di Kabupaten Bekasi. Wilayahnya terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan, dan 95 desa. Sepuluh tahun kemudian, pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi. Kemudian, pada 1982, pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jalan A Yani Nomor 1 Bekasi. Alasannya, saat itu Kecamatan Bekasi mengalami perkembangan pesat dan layak untuk dimekarkan menjadi Kota Administratif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, dibentuklah Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara. Di Kota Administratif Bekasi ini terdapat 18 kelurahan dan 8 desa. Sebagai daerah yang bersisihan dengan ibu kota negara, Kota Administratif Bekasi terus mengalami perkembangan sangat cepat. Pertumbuhan penduduknya yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Akhirnya, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1996, statusnya ditingkatkan lagi menjadi kotamadya atau kota otonom, dan hingga kini sebutannya adalah Kota Bekasi. Kini, di usianya yang ke-18 tahun, Kota Bekasi masih harus terus bekerja keras mengembalikan peran penting dan strategisnya yang pernah dimainkannya di masa lalu. Dan, di bawah kepepimpinan Wali Kota Rahmat Effendi, pembangunan Kota Bekasi diarahkan untuk mewujudkan kehidupan kota dinamis, inovatif, dan kreatif dengan didukung ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai, agar mampu bersaing ataupun bersinergi dengan kota-kota lain di sekitarnya.

Mari “Mangente” ke Ambon Tiga tahun memimpin Kota Ambon, Richard Laohenapessy telah membuat banyak perubahan dan kemajuan. Menjelang akhir masa jabatannya, Richard terus membuat terobosan. Kali ini tahun “Mangente Ambon” dan Pelayanan Publik.

Wali Kota Ambon Richard Laohenapessy

P

ROFIL Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, tidak lagi menakutkan untuk dikunjungi. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak terdengar lagi ada berita tentang konflik sosial dan kekerasan antarwarga. Kota ini kini aman, tenang, dan nyaman. Suasana kondusif ini membuat kegiatan ekonomi terus membaik. Harus diakui, hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan Richard Laohenapessy yang menjadi wali kota sejak akhir 2011. Tahun-tahun awal kepemimpinan Richard bersama wakilnya,

Sam Latuconsina, memang berfokus pada pemulihan keamanan dan perbaikan sarana perkotaan. Dan, hasilnya sudah terlihat. Selain aman, tidak lagi terdengar adanya konflik dan kekerasan sosial, Kota Ambon kini mulai tertata dengan baik. Kebersihan kota terjaga dengan penerangan yang cukup baik di malam hari. Orang bisa kembali nyaman menikmati keindahan Kota Ambon. Itulah, memang, yang menjadi prioritas Richard ketika mengemban tugas sebagai wali kota. Richard adalah putra Ambon, yang memiliki pengalaman cukup untuk memimpin kota. Lelaki kelahiran Ambon 20 April 1955 ini

adalah sarjana hukum dari Universitas Pattimura Ambon (1985). Sebelum terjun ke dunia politik, mantan aktivis mahasiswa ini pernah berpraktik sebagai advocad cukup lama. Di selasela menjalani profesinya, Richard di sejumlah organisasi sayap Golkar, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan SOKSI. Pada periode 1992-1995, Richard dipercaya menjadi Ketua KNPI Maluku. Kemudian, sejak 2008, Ketua Harian DEPIDAR SOKSI XXIV Provinsi Maluku. Dari situ, Richard akhirnya bergabung dengan Partai Golkat. Di Golkar, kariernya dimulai dari menjadi Ketua Bagian Pemuda DPD II Partai Golkar Kota Ambon


17

P R O F I L

Suasana Kota Ambon

(1988-1992), Anggota Biro Pemuda DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku (1992-1997), Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku (1999-2004), Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Provinsi Maluku (2004-2009), kemudian sejak 2009 menjadi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. Sebagai politisi Golkar, cukup lama Richard duduk sebagai anggota DPRD Maluku, sejak 1992. Pada periode 1999-2004, ayah 5 orang anak ini dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku. Selanjutnya, Richard menjadi Ketua DPRD Provinsi Maluku 2004-2009. Sebelum memenangi pemilihan wali kota pada 2011, status Richard masih anggota DPRD Provinsi Maluku. Keberhasilan memulihkan Kota Ambon dalam tiga tahun pertama kepemimpinannya kian menyemangati Richard untuk terus membuat terobosan. Pada 2015 ini, misalnya, ada dua terobosan penting yang digulirkan Richard. Pertama, sejak Januari 2015 Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mencanangkan tahun “Mangente Ambon”. Yang kedua adalah pencanangan tahun “Pelayanan Publik”. “Mangente”, dalam bahasa Ambon, berarti berkunjung untuk mencari

18


Pemkot Ambon pun telah mempersiapkan berbagai kegiatan promosi, juga berbagai kegiatan guna menarik orang yang mau berkunjung ke Ambon. tahu. Dengan demikian, “Mangente Ambon” berarti “Berkunjung ke Ambon” atau “Visit to Ambon”, sebuah program wisata seperti banyak dilakukan daerah lain. Tapi, yang pasti, melalui program “Mangente Ambon” ini, Richard ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa Ambon memang benarbenar telah aman dan layak untuk dikunjungi. Untuk mendukung “Mangente Ambon” ini, Pemkot Ambon pun telah mempersiapkan berbagai kegiatan promosi, juga berbagai kegiatan guna menarik orang yang mau berkunjung ke Ambon. Untuk mempromosikan “Mangente Ambon”, misalnya, para pejabat Pemkot Ambon banyak yang

ditugasi melakukan roadshow ke berbagai kota lain. Salah satunya, pada akhir Februari 2015, sejumlah pejabat Pemkot Ambon melakukan roadshow ke Kota Semarang, Jawa Tengah. Di lain waktu pejabat lain lagi melakukan roadshow ke Bali, Surabaya, Bandung, atau kota-kota besar lainnya. Tujuannya untuk membujuk para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, mau mampir atau berkunjung ke Kota Ambon. Di Ambon sendiri juga disiapkan berbagai kegiatan menarik. Misalnya, digelar Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat nasional dan konser 20 tahun berkarya penyanyi asal Ambon, Glenn Fredly. Sejumlah festival juga digelar di sepanjang tahun 2015 ini. Misalnya, kegiatan tahunan Anzac Day, pesta budaya Timba Laor, peringatan hari pahlawan nasional Pattimura, Darwin Ambon Yacht Race (DAYR), dan perayaan HUT ke-440 Kota Ambon. Kemudian, pada Mei nanti, Kota Ambon bertindak sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Indonesia City Expo 2015. Dalam acara ini, hadir para wali kota dan pejabat pemerintah kota dari seluruh Indonesia. Rencananya, acara ini juga akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Sementara itu, guna terus meningkatkan perbaikan Kota Ambon, mulai Januari 2015 Wali Kota Richard mencanangkan program tahun pelayanan publik. Bahkan, pencanangannya dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi pada medio Januari lalu. Dengan pencanangan tahun pelayanan publik ini, Richard bertekad untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, Kota Ambon akan memiliki pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Dan, akhirnya, orang ramai akan senang untuk “mangente” ke Ambon.

“Kota Kuat, Indonesia Hebat”

Presiden Indonesia Joko Widodo berkomitmen untuk mempercepat pembangunan perkotaan. Jika kota-kotanya kuat, maka Indonesia akan menjadi negara hebat. Inilah hasil pertemuan Joko Widodo dengan wali kota seluruh Indonesia.

S

EJAK Kamis malam, 19 Februari 2015, banyak wali kota dari seluruh Indonesia yang sudah berada di Jakarta atau Bogor, Jawa Barat. Mereka bermalam di hotelhotel di Bogor atau di Jakarta karena esok paginya, Jumat 20 Februari, harus mengikuti rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor yang sedianya dimulai pukul 9.00. Presiden sedikit terlambat memasuki Istana Bogor karena lebih dulu melantik Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Merdeka Jakarta.

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak dilantik 20 Oktober 2014 memang menghadirkan suara baru antara pemerintah pusat pemerintah daerah. Komunikasi antara Presiden dengan para kepala daerah, misalnya, bisa lebih dilakukan dan bersifat langsung serta dialogis. Hal tersebut tergambar dari beberapa kali pertemuan antara Presiden dengan para gubernur dan bupati yang dilakukan sebelumnya, yang semuanya juga berlangsung di Istana Bogor. Seperti diketahui, pertemuan antara Presiden dengan kepala daerah


19

L A P O R A N

K H U S U S

Suasana dialogis pertemuan Presiden Joko Widodo dengan wali kota seluruh Indonesia di Istana Bogor, 20 Februari 2015 yang pertama adalah dengan 34 gubernur seluruh Indonesia yang berlangsung pada pada 4 November 2014. Setelah itu, giliran pertemuan antara Presiden dengan bupati dan wali kota. Namun, karena jumlah bupati/wali kota terlalu banyak, lebih dari 500 orang, Presiden meminta pertemuannya di pecah dalam beberapa gelombang. Presiden ingin tiap pertemuan hanya diikuti maksimal seratusan kepala daerah. Karena itu, akhirnya direncanakan bahwa dalam setiap pertemuan hanya diikuti seratusan bupati/wali kota yang dikelompokkan berdasarkan wilayahnya. Tujuannya, agar pertemuan berlangsung efektif dalam suasana dialogis antara Presiden dengan para kepala daerah. Namun, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Sarimun Hadisaputra, dalam rapat-rapat koordinasi dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Dalam Negeri, pihaknya mengajukan usul agar pertemuan an-

20


tara Presiden dengan para bupati dan wali kota dipisahkan saja. Alasannya, pertama, jumlah wali kota di Indonesia hanya 98 orang. Kedua, problem yang dihadapi pemerintahan kota dengan pemerintahan kabupaten biasanya memang berbeda-beda. “Usul kami diterima,” ujar Sarimun. Akhirnya, pertemuan antara Presiden dengan 413 bupati dilakukan empat tahap, yang semuanya telah berlangsung sepanjang bulan Januari 2015. Selanjutnya, giliran terakhir adalah pertemuan Presiden dengan 98 wali kota yang berlangsung pada 20 Februari 2015. “Meskipun mendapat giliran terakhir, tapi pertemuan ini akhirnya menjadi khusus forumnya wali kota. Praktis, yang dibicarakan hanya masalah pembangunan daerah perkotaan sehingga lebih fokus,” terang Sarimun.

Presiden Banyak Mendengar

PERTEMUAN antara Presiden dengan para wali kota pada Jumat itu dibagi dalam dua sesi dan berlangsung hingga pukul 4.30, diselingi salat Jumat dan makan siang. Turut mendampingi Presiden yang lebih akrab disapa Jokowi ini adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Namun, tidak semua wali kota hadir. Dari 98, hanya 94 wali kota yang ikut. Sehari sebelumnya, Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan, tiga wali kota lainnya berhalangan tersebab ada yang sakit dan kesulitan memperoleh tiket pesawat. Dalam pertemuan tersebut, bertindak sebagai moderator adalah Ketua Umum APEKSI GS Vicky Lumentut, Wali Kota Manado. Rapat koordinasi

Ketua Umum APEKSI Vicky Lumentut menjadi moderator pertemuan Presiden dengan wali kota

ini diawali dengan laporan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan kemudian disusul pengantar atau arahan singkat dari Presiden. Selanjutnya, justru Presiden yang ingin banyak mendengar apa saja problematika dan dinamika pembangunan perkotaan yang ingin disampaikan para wali kota. Adalah sesuatu yang langka para kepala daerah bisa berkeluh kesah kepada Presiden dengan bebas dan secara langsung dalam jarak yang begitu dekat. Ketika menyampaikan laporan, Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa rangkaian rapat koordinasi tersebut sesuai dengan arahan Presiden. “Dengan gubernur dan bupati sudah. Sekarang khusus dengan wali kota,” ujar Tjahjo Kumolo. Selanjutnya dia menegaskan, dalam pertemuan ini para wali kota diminta menyampaikan semua unek-unek yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi atau usulan-usulan skala prioritas yang belum bisa dialokasikan atau diakomodasi

dalam APBNP 2015. Untuk itu, lanjtnya, Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan juga diikutkan agar usulanusulan para wali kota bisa diakomodadi pada tahun anggaran 2016. Di bagian lain Menteri Tjahjo Kumolo menambahkan, papat koordinasi ini juga merupakan tindak lanjut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dilaksanakan tahun lalu. Usai Menteri Dalam Negeri menutup laporannya, Presiden Jokowi memberi sarahan singkat sebelum dilanjutkan dengan dialog. Presiden juga menegaskan bahwa pertemuan itu dimaksudkan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembangunan lima tahun ke depan. “Harus sama visinya dari pusat, gubernur, sampai ke walikota dan bupati, sampai ke bawahnya lagi,” tegas Presiden Jokowi.

Karena itu, Presiden memandang pertemuan seperti ini penting dilakukan secara rutin atau berkala 3-4 bulan sekali. Tujuannya, agar masalahmasalah yang muncul di bawah bisa segera diketahui bersama dan kemudian lekas dirumuskan kebijakan serta penyelesaiannya yang bisa langsung dilaksanakan di lapangan. Kepada para wali kota, Presiden Jokowi juga mengingatkan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah pada tahun ini. Diakui Jokowi, target pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terbilang tinggi di tengah kondisi perekoniam global yang belum bagus. Tahun, angka pertumbuhan Indonesia 5,1 persen. Untuk tahun ini, banyak negara yang menurunkan target pertumbuhannya. Malaysia, misalnya, yang tahu lalu pertumbuhannya 5,8 persen, tahun ini hanya berani pasang target 5,1 persen. Jokowi menyebut, negara-negara lain seperti Singapura dan Tiongkok juga mengoreksi target pertumbuhannya. Indonesia justru menaikkan target pertumbuhan ekonomi, dari 5,1 persen menjadi 5,7 persen. “Dari sini kita menuju target tiga tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional 7 persen,” tandas Presiden. Untuk mendukung target pertumbuhan itulah, menurut Presiden, banyak agenda prioritas pembangunan yang perlu dibicarakan secara intens dengan para kepala daerah. Dalam pertemuan ini, lanjutnya, agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan yang yang dibahas mencakup kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi, serta kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, dan masih terjadinya kecenderungan ego sektoral. Usai memberikan arahan singkat tersebut, giliran Presiden yang meminta kepada para wali kota untuk berbicara. Presiden pun bertindak sebagai pendengar. Vicky Lumentut, Wali Kota Manado yang menjadi Ketua Umum


21

L A P O R A N

K H U S U S

Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Vicky Lumentut

APEKSI, bertindak sebagai moderator. Sebelum memberikan kesempatan kepada para wali kota, selaku Ketua Umum APEKSI, terlebih dulu Vicky memaparkan berbagai permasalahan umum yang dihadapi pemerintah kota selama ini beserta dinamika kota-kota di Indonesia. Dijelaskan Vicky, dalam beberapa tahun terakhir, kota-kota di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang demikian pesat dan kompleks. Namun, lanjutnya, tumbuhkembangnya kota-kota tersebut belum didukung oleh suprastruktur dan infrastruktur yang memadai. Karena itu, pertumbuhan dan perkembangan kota bisa sulit dikontrol dan tak terkendali. Padahal, kian banyak jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Sudah lebih dari 50 persennya dari total penduduk, dan masih akan terus bertambah. “Ini akan menjadi persoalan sendiri bagi pembangunan Indonesia ke depan,” ujar Vicky. Lebih lanjut, Vicky menjelaskan berbagai persoalan strategis perkotaan yang mendesak untuk segera dicarikan solusinya. Misalnya, masalah perizinan. Selama ini, lembaga yang melayani perizinan satu pintu masih berbentuk badan, yang kewenan-

22


gannya terbatas, hanya koordinatif, bukan eksekutif. Dengan demikian, masih sulit untuk diwujudkan adanya pelayanan satu pintu yang cepat dan efisien. Solusinya, harus dibentuk dinas tersendiri yang berarti harus mengubah peraturan perundang-undangannya. Hal lain yang dijelaskan Vicky adalah masalah pengadaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Dalam hal ini, masih banyak kendala di lapangan. Selain karena ada sejumlah aturan yang kurang sinkron, antarlembaga atau instansi yang terlibat pun masih belum terbangun kesepahaman. Masalah lain yang bersinggungan adalah proses dan perizinan pembangunan berbagai infrastruktur yang masih panjang dan berbelit. Karena, untuk itu banyak perizinan yang prosesnya masih ditentukan pusat. Masalah penanganan bencana, terutama tahap rekonstruksi, juga dipaparkan oleh Vicky sebagai salah satu persoalan. Sebab, seringkali kemampuan pemerintah kota memang terbatas sementara jalur birokrasi dengan pemerintah pusat relatif panjang. Hal yang mirip adalah masalah persampahan, yang juga diungkapkan Vicky.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penampungan sampah tidak boleh lagi ditempatkan pada lahan terbuka. Jika dilanggar, pemerintah daerah terancam pidana. Hal ini akan menimbulkan masalah karena pemerintah kota memiliki keterbatasan anggaran. Di samping itu, saat ini sangat sulit untuk memperoleh lahan untuk penampungan sampah di tengah perkotaan. Sebagai wali kota, dalam kesempatan itu Vicky sekaligus juga memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi Kota Manado. Misalnya, bantuan bencana banjir bandang dan tanah longsor pada 2014 dari pemerintah pusat yang hingga kini belum terealisasi. Bantuan itu berupa relokasi permukiman penduduk, pembangunan infrastruktur yang rusak, dan pengerukan sungai yang dangkal. Masalah lain, seperti kota-kota lainnya, Manado juga mengalami kesulitan dalam pembebasan lahan. Usai memaparkan masalahmasalah umum perkotaan, sebagai moderator Vicky memberi kesempatan kepada para wali kota untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi kepada Presiden. Karena merupakan kesempatan langka, tak ada satu pun wali kota yang tak ingin bicara. Namun, meskipun waktunya cukup panjang, dari pagi hingga sore, toh tak semua wali kota memperoleh kesempatan bicara. Hanya 41 dari 94 wali kota yang beruntung dapat berbicara langsung dengan Presiden. Para wali kota yang memperoleh kesempatan bicara tersebut menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi kotanya masing-masing. Namun, rata-rata memang berkaitan dengan masalah perizinan, pembangunan infrastruktur, pengembangan perekonomian daerah, dan semacamnya. Tentu, masing-masing kota memiliki kekhususan tersendiri dan skala prioritas yang berbeda. Presiden, menurut Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawi-

jaya, mendengar dan menyimak dengan saksama seluruh pembicaraan wali kota. Bahkan, sesekali Presiden memberikan respons secara langsung hingga terjadi dialog, dan tak jarang langsung memberikan solusi atau menjanjikannya. Apalagi jika masalah infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan poros maritim. “Suasanya begitu cair dan dialogis. Bahkan, Presiden mengenali kami hampir satu per satu. Beliau masih ingat dengan nama saya. Begitu juga dengan teman-teman wali kota yang lain,” tutur Gus Rai, panggilan Wali Kota Denpasar.

ke hotel-hotel. “Presiden berjanji untuk mengkaji aturan tersebut,” ujar Vicky. Salah satu pesan penting yang disampaikan Presiden, menurut Vicky, agar para wali kota merangsang kotanya untuk inovatif hingga mampu bersaing. Salah satu caranya, menggali potensi unggalan yang khas di kota masingmasing. Hal itu juga akan memancing investasi. “Jika kota kuat, Indonesia juga akan kuat, menjadi negara hebat,” demikian Vicky mengutip pesan Jokowi. Untuk itu, menurut Vicky, Presiden menjanjikan akan menam-

program-program pembangunan, dan mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Namun, menurutnya, yang lebih penting lagi adalah bagaimana tindak lanjutnya. “Ini, kan, baru pertemuan pertama. Nanti kita lihat bagaimana pertemuan-pertemuan berikutnya. Progresnya bagaimana,” jelas Gus Rai. Usai pertemuan dengan Presiden, akhir Februari lalu pengurus APEKSI menggelar rapat. Dalam rapat evaluasi program kerja 2014 dan pengesahan program kerja 2015 tersebut, juga dibahas hasil pertemuan dengan Presiden tersebut. Dalam rapat ini APEKSI

“Ini, kan, baru pertemuan pertama. Nanti kita lihat bagaimana pertemuanpertemuan berikutnya. Progresnya bagaimana,” Gus Rai

Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya

Tindak Lanjut MENURUT Vicky, selain di forum dialog, banyak masalah yang juga disampaikan kepada Presiden di meja makan ketika istirahat siang. Misalnya, dampak pelarangan bagi pejabat mengadakan kegiatan di hotel. Di banyak kota, beleid tersebut sudah mulai berdampak. Contohnya, banyak hotel di daerah yang berencana melakukan pengurangan tenaga kerja. Di saat yang sama, petani sudah mulai kesulitan memasok hasil-hasil pertanian mereka

bah dana alokasi khusus (DAK) bagi tiap-tiap kota pada tahun anggaran 2016. Masing-masing kota, katanya, akan diberi tambahan DAK antara Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar per tahun. “Untuk mendorong penguatan kota,” tandas Vicky. Menurut Gus Rai, pertemuan antara kepala daerah dengan Presiden seperti ini sangat penting untuk membangun komunikasi antara pusat dan daerah, menyamakan visi dan misi

memutuskan untuk menindaklanjuti beberapa hasil pertemuan dengan Presiden. Salah satunya, APEKSI akan berkirim surat kepada Presiden, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait guna meminta arahan teknis implementasi hasil-hasil pertemuan para wali kota dengan Presiden. “Kami memang harus proaktif, agar hasil-hasil pertemuan dengan Presiden bisa segera terlaksana,” tandas Vicky.


23

L A P O R A N

K H U S U S

Presiden pun Setujui “Mireng” Banyak hal disampaikan para wali kota saat berdialog dengan Presiden. Presiden pun langsung memberikan respons. Berikut catatannya.

Wali Kota Subulussalam Meurah Sakti

W

ALI Kota Subulussalam, M e u r a h Sakti, tak menyia-nyiakan kesempatan ketika bisa berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, 20 Februari 2015. Salah satu yang diadukan adalah nasib pembangunan pabrik minyak goreng (mireng) yang telah dirintis sejak dua tahun lalu, yang hingga kini tak jelas. Padahal, segala persyaratan dan prosedur telah terpenuhi. Keberadaan pabrik mireng tersebut, menurut Meurah Sakti, nantinya untuk pemenuhan kebutuhan warga Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Selatan, Abdya, Nagan Raya, dan Aceh

24


Kebetulan, pada November mendatang, Kota Padang menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Menteri Luar Negeri Negara-negara Maritim tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA).

Barat. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan mireng di Kota Subulussalam, harus didatangkan dari dari Medan, Sumatera Utara. Dan, mendengar penjelasan Meurah Sakti, Presiden pun langsung memberikan persetujuannya. Pemerintah pusat yang memberikan anggaran untuk pembangunan pabrik tersebut. Meurah Sakti pun tersenyum lega. Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, juga tak menyia-nyiakan kesempatan berbicara di hadapan Presiden. Kebetulan, pada November mendatang, Kota Padang menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Menteri Luar Negeri Negara-negara Maritim tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Kesempatan emas

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang

itu dimanfaatkan Mahyeldi untuk meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan pembangunan maritim di kawasan barat Sumatera, khususnya penyempurnaan pembangunan infrastruktur seperti pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Maritim Bungus dan pelabuhan lainnya di Kota Padang. Tidak hanya itu. Wali Kota Padang juga meminta kepada Presiden agar pemerintah pusat mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan Trans-Sumatera, baik itu tol maupun jalur kereta api yang menghubungkan seluruh provinsi di Sumatera. Bahkan, pada kesempatan itu, juga menggandeng Menteri PPN/Bappenas dan beberapa menteri lainnya guna menyerahkan dokumen Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang. “Respons dari pusat baik terhadap isu strategis pembangunan Kota Padang. Kami diminta konsistensi untuk mengaplikasikan program-program yang telah direncanakan,” kata Mahyeldi. Wali kota lain, yaitu Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, kepada Joko Widodo mengungkapkan masalah la-

“Untuk itu, sebagai konsistensi dan kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah banjir tadi, maka pemerintah telah mencanangkan berbagai program dengan memerlukan dana yang tidak sedikit,” kata Jaang

han perkotaan di wilayahnya yang kini banyak beralih fungsi pusat permukiman, industri, perdagangan, dan jasa. Akibatnya, kota ini kini menghadapi ancaman banjir yang sangat serius. “Untuk itu, sebagai konsistensi dan kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah banjir tadi, maka pemerintah telah mencanangkan berbagai program dengan memerlukan dana yang tidak sedikit,” kata Jaang. Karena itu, kepada Jokowi, Syaharie Jaang meminta dukungan pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Pemerintah Kota Samarinda kini tengah menyiapkan program normalisasi Sungai Karang Mumus dengan merelokasi penduduk bantaran sungai. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 256 miliar. Selain itu, akan dibangun pintu air dan waduk pompa di Muara Sungai Karang Asam Besar dan Sungai Karang Mumus guna mencegah banjir. Untuk itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp 275 miliar. Syaharie Jaang juga merasa lega karena Presiden Jokowi memberikan respons cukup baik.


25

B E R I T A

K O T A

Medan Kota Swasembada Pangan BEKERJA sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0201/BS, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara (Sumut), berencana menjadikan Kota Medan sebagai kota swasembada pangan. Pencanangan swasembada pangan dilakukan pada awal Februari 2015 di Jalan Marelan 1 Pasar IV Barat, Kecamatan Medan Marelan, Medan. Pencanangan ini juga ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama antara Pemkot Medan dengan Kodim 0201/ BS yang dilakukan oleh Wali Kota Medan H T Dzulmi Eldin dan Dandim 0201/BS Letkol Kav Setiawan Arismunandar. Menurut Dzulmi Eldin, pencanangan ini dijadikan momentum untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus peningkatan kesejahteraan hidup bagi para kelompok tani di Kota Medan. “Tentu kita berharap program pencanangan swasembada pangan ini dapat menjadi momentum peningkatan produksi pertanian di Kota Medan pada masa yang akan datang, dan sekaligus juga dapat semakin mensejahterakan kelompok tani kita yang ada di Kota Medan,” ujar Dzulmi Eldin. Pencanangan program swasembada pangan, imbuh Dzulmi Eldin, merupakan kegiatan sebagai bagian dari sistem peringatan dini kepada seluruh masyarakat akan kecendrungan kebutuhan pangan tingkat daerah yang terus meningkat. Dzulmi Eldin menginginkan agar kegiatan swasembada pangan ini dapat membangkitkan kembali ketahanan pangan yang berbasiskan sumber daya lokal. Saat ini, luas lahan pertanian di Kota Medan mencapai 6.183 hektare yang terdiri dari lahan sawah 1.778 hektare dan lahan kering 4.395 hektare. Melalui program swasembada pangan, Pemkot Medan berencana meningkatkan tanaman padi sawah seluas 3.801 hektare pada 2015 ini. Dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, saat ini yang masih berpotensi bertanam padi sawah ada di Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Tuntungan, dan Medan Selayang. Sedangkan, jumlah kelompok tani di Kota Medan sebanyak 251 kelompok dengan jumlah penyuluh

26


pertanian lapangan sebanyak 40 orang. Penanaman padi dalam rangka pencapaian swasembada pangan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Medan dengan Kodim 0201/BS merupakan tindak lanjut dan kerja sama yang telah dicanangkan beberapa waktu lalu antara Kementrian Pertanian RI dengan TNI AD. “Kita menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, antara Kasad dan Menteri Pertanian, dan dilanjutkan antara Gubenur dengan Pangdam, dan sekarang kita lakukan antara Kodim dengan Kota Medan. Tentunya, apa yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo tentang swasembada pangan ini akan kita sambut baik,” kata Dzulmi Eldin. Namun, Dzulmi Eldin menyadari bahwa program ini hanya dapat tercapai dan berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari kelompok tani dan seluruh masyarakat. “Insya Allah, dalam tiga tahun ke depan program swasembada pangan ini dapat tercapai apabila mendapat dukungan dari kelompok tani dan seluruh masyarakat,” lanjutnya. Dijelaskan juga, Pemkot Medan akan terus melaksanakan program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan lahan-lahan yang tersedia, seperti lahan tidur dan lahan pekarangan dengan teknologi pembangunan pertanian perkotaan yang meliputi vertikultur hydrovonic dan penanaman dalam pot. Dandim 0201/BS Letkol Kav Setiawan Arismunandar, menambahkan, untuk mendukung program swasembada pangan ini, nantinya babinsa yang ada di setiap koramil akan bertugas untuk mendampingi para tim penyuluh dari Dinas Pertanian Kota Medan. “Para babinsa inilah nanti yang akan mendampingi para petani dari mulai pemilihan bibit, kemudian penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, panen dan sampai kepada tahap distribusi,” kata Setiawan. Lanjut Setiawan, apabila petani mengalami kendala maka dapat disampaikan kepada babinsa untuk selanjutnya dicari solusinya. Humas Kota Medan

Pasar Tradisional Cendrawasih Diresmikan GUNA meningkatkan dan mempermudah kegiatan ekonomi warganya, Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua, meresmikan pengoperasian pasar tradisional di Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat. Peresmian dilakukan Wali Kota Sorong Lamberth Jitmau pada medio Fabruari 2015. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Lamberth Jitmau, mengatakan, pasar yang dibangun dengan anggaran 2014 ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Puncak Cendrawasih. “Semua hasil kebun dapat dijual di sini, masyarakat tidak perlu mencari tempat untuk berjualan,” ujarnya. Wali Kota juga berpesan agar sarana yang sudah ada dirawat dan dijaga dengan baik demi kepentingan masyarakat.

Setidaknya, sejumlah program lain juga terus digulirkan Pemkot Sorong guna mendukung kegiatan usaha masyarakat. Salah satunya, pada akhir Februari 2015 Pemkot Sorong mendukunga digelarnya acara “Sorong Fair 2015”, yang merupakan kerja sama antara Pemkot Sorong dengan Pemerintah Kabupaten Sorong. Sorong Fair 2015 digelar di Alun-Alun Kabupaten Sorong. Menurut Ketua Panitia “Sorong Fair 2015” Madun P Narwawan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan dalam berbagai aspek serta upaya apa saja dalam mensejaterakan masyarakat. Ditambahkan, “Sorong Fair 2015” ini diharapkan bisa memancing tumbuhnya keterlibatan langsung dari setiap kabupaten dan kota se-Sorong Raya. Melalui kegiatan ini diharapkan juga ada ikon-ikon atau potensi seni budaya daerah yang mampu bersaing di ajang nasional maupun internasional. Mewakili Kota Sorong, Wakil Wali Kota Sorong Pahima Iskandar menghadiri pembukaan “Sorong Fair 2015’ ini. Dia didampingi Kepala Bagian Humas, Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Dinas Sosial. Pada kesempatan tersebut, Pahima Iskandar memberikan apresiasi pelaksanaan “Sorong Fair 2015” yang berlangsung meriah. Dia juga berharap, kegiatan semacam ini akan semakin mempererat hubungan tali persaudaraan di antara kabupan dan kota seSorong Raya. Humas Kota Sorong

Balikpapan Bermitra Asing PEMERINTAH Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sedang menjajaki kerja sama dengan US Embassy RLO Balikpapan Team di bidang pendidikan. Hal itu terungkap ketika Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menerima kunjungan US Embassy yang diwakili oleh Sean P McKeating, Darion K.Akins, serta Fatty Trianasari di Balai Kota Balikpapan pada pertengahan Februari 2015. Dalam kunjungan tersebut, mewakili delegasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), Sean P McKeating, mengungkapkan, kedatangan mereka untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat khu-

susnya di bidang pendidikan. Salah satu programnya adalah kerja sama dengan Institut Teknologi Kalimantan (ITK). “Sebelum ke sini, kami sudah bertemu Bapak Subchan dan melihat kondisi ITK, untuk mengetahui bagaimana progresnya,” ucapnya. Subchan adalah Wakil Rektor 1 ITK. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Rizal Effendi berharap, nantinya kerja sama dengan Amerika dapat diwujudkan secara konkret agar dapat mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur, khususnya di bidang pertambangan dan migas. “Kita berharap dukungan dari pemerintah Amerika Serikat terhadap ITK, sehingga anak-anak Kaltim dapat menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam di daerahnya sendiri,” jelasnya. Wakil Rektor 1 ITK Subchan, menambahkan, kunjungan delegasi Amerika Serikat tersebut untuk mengetahui kondisi ITK saat ini, mulai dari jumlah mahasiswa sampai dengan infrastrukturnya. Sehingga, nantinya pihak Amerikat Serikat dapat merumuskan langkah-langkah kerja sama dengan ITK. “Mereka berharap nantinya ada kerja sama antara ITK dengan AS, seperti pertukaran pelajar dan juga pertukaran dosen,” ujarnya. Pada hari berdekatan, 11 Februari 2015, Wali Kota Rizal Effendi juga menerima kunjungan Minister Counsellor of Australia Bradley Armstrong. Dalam kunjungannya, Bradley Armstrong memuji perkembangan Kota Balikpapan. Menurutnya, perkembangan Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir begitu pesat Pria yang mahir berbahasa Indonesia ini terakhir kali ke Balikpapan tahun 2005. Ketika kembali menginjakkan kaki ke kota minyak ini, ia mengaku kagum dengan kondisi Kota Balikpapan saat ini. “Saya salut melihat perkembangan Kota Balikpapan, sarana prasarana yang maju, dan bandaranya sangat bagus, dan saya juga mendengar Balikpapan menjadi kota terbersih se-Asia Tenggara,” pujinya. Tak lupa, Bradley juga memuji kondisi masyarakat Balikpapan yang multi etnis. Kondisi ini, menurutnya, mirip dengan Australia yang juga memiliki beragam etnis dari berbagai negara. “Australia sebenarnya sama seperti Balikpapan, Balikpapan seperti mini Indonesia, Australia seperti dunia dalam satu negara,” tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota berharap delegasi Austaralia dapat membantu mempromosikan daerahnya sehingga wisatawan Australia banyak yang berkunjung ke Kalimantan Timur, khususnya ke Balikpapan, mengingat potensi wisata di Bumi Borneo ini tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. “Kita berharap turis Australia semakin banyak berkunjung Ke Kalimantan Timur, karena selama ini kerjasama masih di bidang pertambangan” jelasnya. Dijelaskan juga, selain bidang sosial dan pariwisata, dalam pertemuan itu juga dibahas beberapa hal, di antaranya di bidang pendidikan, politik, dan ekonomi. Humas Kota Balikpapan


27

B E R I T A

K O T A

masyarakat Kota Tomohon untuk membentuk kelembagaan lumbung pangan di kelurahan-kelurahan yang di dalamnya diarahkan untuk membentuk serta menerapkan pola hidup yang mengarah pada pemanfaatan pangan lokal mulai dari tingkat rumah tangga. Dalam kegiatan ini diadakan penyerahan secara simbolis beras cadangan pangan Pemerintah Kota Tomohon kepada kelompok pengelola cadangan pangan tahun 2014 (kelompok Rawingkolo) yang di serahkan oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ruddie A Lengkong. Hadir dalam kegiatan ini Camat Tomohon Barat Syske Wongkar dan Camat Tomohon Utara Aneke Tuegeh.

Tomohon Revitalisasi Lumbung Pangan UNTUK mendorong penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, Sulawesi Utara, mulai menggulirkan program revitalisasi lumbung pangan. Untuk itu, melalui Badan Ketahanan Pangan, Pemkot Tomohon melaksanakan serangkaian Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelembagaan Lumbung Pangan Kota Tomohon pada akhir Februari 2015. Kepala Badan Ketahanan Pangan Nova Rompas, mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan kelembagaan lumbung pangan. Selain itu, juga untuk mendorong masyarakat memahami bahwa melalui kelembagaan lumbung pangan dapat dilaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari prapanen sekaligus mengembangkan usaha produktif secara mandiri. “Melalui kegiatan ini juga bisa membangun budaya masyarakat untuk mengembangkan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan, dan perdagangan bahan yang dikelola secara kelompok,” ujarnya. Dia menjelaskan, sosialisasi pengembangan lumbung pangan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam memahami kelembagaan lumbung pangan. Pelaksanaan kegiatannya dimulai mulai dari prapanen serta mengarah pada pengembangan produktivitas secara mandiri dalam rangka menyeimbangkan penyediaan lumbung pangan dan cadangan pangan di Kota Tomohon. Untuk itu, Pemkot Tomohon juga telah menetapkan empat sukses pertanian, yaitu swasembada berkelanjutan, diverifikasi, nilai tambah daya saing dan ekspor, dan peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, Wali KotaTomohon Jimmy F Eman, mengatakan, perlu disadari bersama bahwa masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri karena ini juga menyangkut harkat martbat dan kelanjutan eksistensi bangsa. Sedangkan, impor pangan merupakan jalan keluar terakhir apabila terjadi kelangkaan produksi dalam negeri. Di akhir sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh

28


Humas Kota Tomohon

“Hari Kelinci” di Samarinda MENGINGAT potensinya demikian besar, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, semakin gencar mensosialisasikan pencanangan Hari Kelinci. Melalui pencanangan Hari Kelinci, masyarakat diharapkan semakin giat mengusahakan budi daya kelinci yang terus dikembangkan sebagai daging konsumsi pengganti dan wisata kuliner. Di tahun 2015 ini Pemkot Samarinda mencanangkan Hari Kelinci atau Rabbit Day 2015. Peringatan Hari Kelinci yang perdana dilakukan di tengah-tengah keramaian bersamaan dengan aktifitas rutin mingguan di Komplek Stadion Madya Sempaja beberapa waktu lalu. Antusiasme warga luar biasa, baik mereka yang sedang berolah raga maupun yang berada di tenda-tenda kuliner Stadion Sempaja. Dalam peringatan tahun 2015, selain pameran dan kontes, juga dibagikan secara gratis berbagai menu makanan olahan daging kelinci. Ada sate kelinci, bakso kelinci dan nugget kelinci. “Mencintai kelinci, ujung-ujungnya bagaimana bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat. Pemkot mencanangkan Hari Kelinci ini, supaya gaungnya lebih kuat dan resolusinya lebih luas. Akan sia-sia kita berusaha maksimal dalam pembudidayaannya, kalau sosialisasinya kurang,” ujar Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail. Propes bisnis budi daya kelinci dinilai sangat menggiurkan. Apalagi, kelinci merupakan keluarga banyak (KB), dalam artian sekali melahirkan bisa sampai 9 ekor. “Makan kelinci ini, tidak ada ancaman atau larangan seperti kita memakan telur penyu, dan dijamin 1.000 persen halal. Mari kita ubah paradigma dulu, kelinci hanya hewan peliharaan. Jadi, sekarang, dimakan oke, dipelihara boleh, apalagi bulunya pun bernilai jual tinggi,” tutur Nusyirwan. Dikatakannya, semua bagian dari kelinci ini memberikan manfaat. Selain dagingnya yang sehat dan murah, limbahnya pun bisa digunakan, termasuk kencing kelinci sebagai pupuk dengan harga jualnya Rp 25.000 per liter. “Bulunya pun bisa dijadikan dompet, dan asesoris lainnya dengan nilai jual tinggi mencapai Rp 10 juta,” terangnya semangat. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan)

Kota Samarinda Syamsul Bahri menegaskan, pengembangan kelinci ini wajib. “Suka tidak suka, ini harus dilakukan untuk upaya ketahanan pangan. Kebutuhan daging sapi terus meningkat, harganya melambung tinggi. Apalagi, kalau musim pengantinan. Kelinci inilah alternatifnya dan mudah dikembangkan. Tinggal bagaimana warga, mau mengkonsumsi atau tidak. Yang jelas beda, antara kelinci pedaging dengan hias,” katanya. Di Samarinda sendiri sudah terbentuk kelompok budidaya kelinci di Lok Bahu dan Palaran, termasuk rumah makan kuliner kelinci. Tidak terkecuali depot kelinci Al Koetai di Balai Kota yang baru-baru ini diresmikan Wali Kota Syaharie Jaang. Camat Samarinda Utara Syamsu Alam menambahkan, di wilayahnya juga terdapat budi daya kelinci. “Kita di Samarinda Utara juga bertekad untuk menumbuhkan budi daya kelinci dan gemar makan kelinci. Saat ini sifatnya baru perorangan yang berternak kelinci, harapan kita bisa dibuat kelompok dan mendapat pembinaan intensif lagi,” harap Syamsu. Kini, di Kota Samarinda budi daya kelinci telah menjadi lahan usaha baru yang menantang karena belum banyak orang menggarapnya dan ladang pendapatan bagi warga yang baru pula, apakah untuk pedagingnya maupun kulinernya. Pihak pemkot juga akan terus melakukan pengembangan untuk pembudidayaan kelinci secara berkelompok dan telah menyiapkan SDM-SDM peternak melalui pelatihan hingga studi banding. Bahkan, sudah disiapkan pusat pembibitan kelinci. Hasilnya bisa mencapai 1.000 ekor dan kemudian dibagikan ke peternak. Humas Kota Samarinda

SPAM akan dibangun di Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang yang masuk dalam zona satu. Ketiga wilayah ini dilintasi Kali Pesanggrahan. Sementara itu, yang masuk zona dua adalah Serpong, Serpong Utara dan Setu. Sedangkan, zona tiga meliputi Kecamatan Pondok Aren. Menurut Teddy, semua perencanaan sudah selesai dibuat. “Tinggal bangun. Anggaran nantinya bisa dari pemerintah pusat, setelah kita mengajukannya. Karena, APBD tidak dapat meng-cover anggaran sebesar itu,” Teddy menambahkan. Untuk itu, Pemekot Tangsel akan segera membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai syarat agar pemerintah pusat bisa mengalokasikan dana untuk pembangunan SPAM tersebut. Selanjutnya, UPT inilah yang nanti bakal mengurusi operasional SPAM tersebut. Saat ini, Pemkot Tangsel memang belum memiliki UPT. Masih diperlukan payung hukum untuk pembentukan UPT dimaksud. Kepala Bidang Pemukiman pada DTKBP Kota Tangsel Carsono, mengatakan, dari hasil studi kelayakan, Kali Pesanggrahan sangat memadai untuk dijadikan sumber air baku. Nantinya, pemkot bakal membangun instalasi pengolahan air siap minum. “Kami targetkan tahun ini sudah dimulai pembangunannya. Anggaran kita bisa gunakan sumber dana hibah dari provinsi, pemerintah pusat, serta pinjaman perbankan,” terangnya. Dijelaskan, rencana pengelolaan sumber air dari Kali Pesanggrahan menjadi air minum mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan RI. Air yang mengalir di sungai tersebut dinilai layak konsumsi jika pengolahan air dilakukan secara benar. Humas Kota Tangsel

Tangsel Siap Bangun Pengolahan Air Minum

Kupang Lanching “Youth Report Center”

GUNA mengurangi penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan, Banten, sudah bersiap untuk membangun sistem pengolahan air minum (SPAM) bersih. Bahkan, studi kelayakan atau feasibility study (FS) dan detailed engineering design (DED) untuk pembangunan SPAM sudah rampung. Jika sudah berproduksi, air minum bersih akan didistribusikan kepada warga Tangsel. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel Teddy Meiyadi. “Ini untuk mengubah pola masyarakat yang masih menggunakan air tanah untuk mencukupi kebutuhan air bersihnya. Masyarakat, nantinya bisa mendapat air bersih yang disediakan SPAM,” ujarnya usai rapat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Serpong, awal Februari 2015. Nantinya, saat beroperasi, sumber air yang diolah di SPAM diambil dari aliran sungai yang melintas di Kota Tangerang Selatan. Dijelaskan Teddy, untuk tahap awal,

UNTUK mendorong inisiasi dan partisipasi kaum muda dalam pembangunan kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), meluncurkan program “Youth Report Center” (YRC). Program ini buah kerja sama dengan Transparancy International Indonesia (TII). Launching YRC dilakukan oleh Wali Kota Kupang Jonas Salean, di Kupang, pertengahan Februari 2015. Ikut hadir pada launching yang berlangsung di Aula Sasando Balai Kota Kupang adalah Deputi Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) Dedy Haryadi dan pengurus LSM Bengkel Appek NTT Largus Ogot. Wali Kota didamping Sekda Kota Kupang Bernadus Benu dan pimpinan SKPD terkait. Pada kesempatan tersebut juga diserahan dokumen laporan pengaduan dan hasil penilaian kepuasan masyarakat dari pengelola YRC kepada Wali Kota Kupang. YRC merupakan program Youth Department TII yang bertujuan untuk membangun inistiatif dan keterlibatan anak muda dalam mengawal dan melakukan audit sosial terhadap pelayanan publik yang ada di daerah mereka. Program ini berjalan di empat daerah, yakni Aceh, Garut, Lombok, dan


29

B E R I T A

K O T A

Kota Kupang. Untuk di Kota Kupang, YRC bekerja sama dengan LSM Bengkel Appek NTT. Koordinator Program Bengkel Appek Largus Ogot, menyampaikan, YRC dibentuk melibatkan anak-anak muda di Kota Kupang dengan tujuan bagaimana pelayanan publik didorong sehingga setidaknya juga membantu pemerintah. Posko YRC di Kota Kupang di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Oetete dan Lasiana. Hingga berita ini diturunkan, YRC telah menerima hampir 45 keluhan terkait pelayanan publik yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Laporan yang diterima sudah sebagian ditindaklanjuti. Selain itu, juga didiskusikan tentang berbagai informasi yang diperoleh dari masyarakat. Dia menyampaikan apresiasi kepada pemkot yang telah memberikan dukungan untuk anak muda di Kota Kupang. Dalam sambutannya, Wali Kota Jonas Salean, mengungkapkan, pelayanan publik di Kota Kupang mencakup semua sektor, baik kesehatan, pendidikan, kependudukan, maupun air bersih. Berbagai pelayanan publik tersebut dikatakan sudah menerapkan standar-standar pelayanan prima. Namun begitu, wali kota mengakui masih ada beberapa pelayanan yang belum maksimal. “Upaya perbaikan terus dilakukan,” katanya. Wali kota juga menjelaskan, untuk pelayanan publik, Pemkot Kupang telah mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI yang merupakan suatu kehormatan dan pengakuan terhadap kemajuan pelayanan publik di kota ini. Disampaikan juga, untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemkot Kupang mendapat bantuan dari Uni Eropa melalui kerja sama membangun suatu sistem pengaduan yang disebut Unit Pengaduan Kasih (UPK). Melalui UPK, setiap laporan yang masuk ditentukan target penyelesaiannya dan diberikan kepada instansi teknis dan dimonitor serta dilaporkan ke Uni Eropa. Disamping UPK, juga disediakan sms centre, di mana pengaduan masyakarat bisa langsung ditujukan kepada wali kota dan wakil wali kota. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki sistem yang ada, karena setiap laporan dianalisa dan kemudian ditentukan kebijakan dalam penyelesaiannya. Pada kesempatan itu juga, wali kota mengapresiasi Bengkel Appek atas upaya membantu pemkot terkait perbaikan pelayanan publik ini. Kepada para pemuda kota, wali kota minta untuk beri contoh yang baik dan tetap rendah hati dalam melayani masyarakat. Humas Kota Kupang

Tarakan Akan Bangun Museum PD II PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tarakan, Kalimantan Timur, tahun ini berencana membangun museum mini sejarah Perang Dunia (PD) II dan perminyakan. Museum akan dibangun dilahan bekas gedung olah raga (GOR) di Jalan Kesuma

30


Bangsa, Kelurahan Lingkas Ujung, Kota Tarakan. Menurut rencana, seperti diungkapkan Wali Kota Sofian Raga yang dikutip Tarakan News akhir Februari 2015, di museum ini akan ada beberapa ruangan, seperti Ruangan Pameran dan Pemutaran Film yang berkapasitas 60 hingga 100 orang. Ruangan pemutaran film ini dibuat agar pengunjung yang datang ke museum dapat menonton peristiwa Perang Dunia II yang saat itu salah satunya berpusat di Kota Tarakan. Di samping itu, di ruang tersebut pengunjung juga akan disuguhi film sejarah pengeboran dan pengolahan minyak dan gas di Pulau Tarakan yang terjadi masa penjajahan. Dengan demikian, sebelum berkeliling museum, pengunjung terlebih dahulu bisa menonton film dokumentar peristiwa perang dunia II dan sejarah perminyakan. Diceritakan Wali Kota Sofian Raga, latar belakang Pemkot Tarakan membangun museum mini ini karena Kota Tarakan mempunyai sejarah masa lalu yang perlu dilestarikan dan dikelola dan bisa dijadikan daya tarik wisata sejarah. Misalnya, kota ini memiliki peninggalan sejarah PD II, serta ada 144 sumur minyak dan gas (migas) yang pernah dieksplorasi pemerintah Hindia Belanda. Karena itu, di museum mini ini akan disimpan semua peninggalan sejarah PD II yang dimiliki Kota Tarakan. Bahkan, akan dipasang bendera negara yang pernah terlibat dalam PD II di Tarakan, termasuk perusahaan yang pernah mengeksplorasi migas di Paguntaka. “Dulu saat PD II ada beberapa negara terlibat dalam peperangan di sini, termasuk sekutu – sekutunya, mulai dari Belanda, Jepang, Amerika, dan Australia. Bahkan, Jepang pertama kali masuk ke Indonesia melalui ke Pulau Tarakan ini,” jelasnya. Selain menjadi ajang perang, pada zaman penjajahan Tarakan juga menjadi pusat perminyakan. Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 30 perusahaan migas yang pernah mengelola migas di Tarakan, termasuk PT Medco dan PT Pertamina EP yang masih ada hingga saat ini. Melalui pembangunan museum mini ini diharapkan akan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat umum. Selain untuk memberikan pendidikan (edukasi) kepada masyarakat Tarakan, juga dapat mendatangkan wisatawan dari luar Kota Tarakan, termasuk turis dari luar negeri, seperti Jepang, Belanda, Amerika, dan Australia. “Tentunya dengan pembangunan museum mini akan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat Tarakan. Sebab, nanti kami akan menempatkan beberapa petugas di museum mini untuk dapat menjelaskan peninggalan sejarah yang ada di museum kepada pengunjung,” katanya. Menurut wali kota, biaya pembangunan museum mini ini tidak akan terlalu mahal. Sebab, sesuai rencana, musem akan dibangun dengan sederhana. Dan, imbuhnya, yang terpenting adalah isi dan pesan yang disampaikan melalui museum mini ini. Humas Kota Tarakan

mi dan mempelajari keberhasilan masing-masing, sehingga bisa mengadopsi dan mengaplikasikan di daerah masingmasing. “Dan, yang terpenting kita tetap harus jadi pelayanpelayan yang prima bagi masyarakat,” imbuh Dzulmi Eldin. Terkait dengan tata kelola jabatan RT/RW atau yang biasa lebih dikenal dengan Kepling, Dzulmi Eldin menjelaskan bahwa Kepling yang ada di Kota Medan diangkat berdasarkan SK camat. Masa jabatanya 2 tahun dan dapat diperpanjang sekali. Kepling di Kota Medang memang dipilih langsung oleh masyarakat. Namun, kemudian dipertimbangkan oleh camat untuk pengangkatannya. Humas Kota Medan

Kartu Anak Sejahtera dari Probolinggo Wako Tegal Kunker ke Medan AKHIR Januari 2015, Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Medan, Sumatera Utara. Saat kunker, Siti Mashita membawa rombongan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tegal. Rombongan Siti Mashita diterima Wali Kota Medan H T Dzulmi Eldin di Balai Kota, 26 Januari. Mendampingi Dzulmi, Sekretaris Daerah Syaiful Bahri dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Medan. Kunker Wali Kota ke Kota Medan guna melakukan studi banding dan saling memberikan masukan terkait programprogram pemerintah kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan pengurusan KTP yang cepat dan gratis serta pelayanan perizinan lainnya. “Kami kemari karena mendengar informasi bahwa Pemkot Medan banyak berhasil dalam menjalankan program pemerintahannya. Dan, ternyata antara kami dan Pemkot Medan memiliki banyak kesamaan dalam hal pelayanan masyarakat, yang mana saya dan Wali Kota Medan samasama ingin proaktif dan menjadi pelayan masyarakat,” ujar Mashita. Selain masalah perizinan, Wali Kota Tegal juga ingin tata kelola RT/RW atau yang biasa dikenal sebagai kepala lingkungan di Kota Medan. Dia menjelaskan, di Kota Tegal jabatan RT/RW belum sepenuhnya menjadi profesi. Mereka yang menjadi Ketua RT/RW adalah orang-orang yang dipilih oleh masyarakat setempat dan dapat menjabat selama puluhan tahun. Meski begitu, Pemkot Tegal tetap memberikan biaya oprasional. Kota Tegal terdiri atas 4 kecamatan yang dihuni sekitar 250.000 jiwa dengan luas mencapai 39 kilometer persegi. Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengaku sangat senang memperoleh kunjungan Wali Kota Tegal. “Kita dapat saling mempelajari dan memahami keberhasilan yang dicapai oleh masing-masing daerah,” ujarnya. Ditambahkan, melalui kunjungan seperti ini antar-pemkot dapat saling memaha-

PEMERINTAH Kota Probolinggo terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satunya, di tahun 2015 ini, dengan menerbitkan Kartu Anak Sejahtera (KAS). Program ini bertujuan selain untuk mensejahterakan masyarakat juga untuk mendukung Kota Probolinggo Layak Anak. Di Kota Probolinggo, KAS merupakan program yang dicetuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan Sipil Tri Rahayu, program bahwa KAS memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas kepada anak berupa potongan harga/diskon pembelian barang/jasa yang diberikan oleh mitra kerja. “Pada program KAS ini, kami memiliki lima bidang mitra, yaitu pendidikan, busana, olah raga dan wisata, boga atau kuliner, dan kesehatan,” ujar Tri saat melakukan talkshow on the street dalam gelaran Gadispentermas, akhir Januari 2015, di Probolinggo, Jawa Timur. Dijelaskan, para mitra yang tergabung dalam program KAS ini akan memberikan potongan harga yang berkisar antara 5% sampai dengan 10% tiap pembelian barang tertentu dan dengan syarat serta ketentuan berlaku. Warga Kota Probolinggo yang ingin menikmati fasilitas yang diberikan oleh KAS ini, menurut Tri, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, harus warga Kota Probolinggo, mengisi formulir permohonan KAS, usia 0-18 tahun, menyertakan fotokopi akta kelahiran anak sebanyak satu lembar, fotokopi KTP orang tua sebanyak satu lembar, fotokopi kartu keluarga, dan pas photo anak berukuran 3x4 sebanyak dua lembar. Pembuatan kartu KAS ini tidak dipungut biaya, namun untuk awal tahun 2015 ini, diutamakan bagi anak SD, SMP, dan SMA yang akan dikoordinasi langsung oleh masing-masing sekolah. Pada tahap selanjutnya, baru akan dibuka bagi masyarakat yang memiliki anak belum bersekolah atau sudah bersekolah Paud dan Taman Kanan-kanak. Menurut Tri, mitra yang tergabung dalam program KAS ini tersebar di wilayah Kota Probolinggo. Humas Kota Probolinggo


31

B E R I T A

K O T A

Rp 411 Juta untuk UMKM Magelang PEMERINTAH Kota (Pemkot) Magelang, Jawa Tengah, terus mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kali ini, Pemkot Magelang akan mengucurkan dana dari APBD 2015 sebesar Rp 411,405 juta untuk pembinaan dengan beberapa program kegiatan pelatihan bagi UMKM. “Dari dana tersebut akan kita bagi menjadi beberapa kegiatan, diantaranya berbagai pelatihan dan pembinaan yang diharapkan bisa mengasah keterampilan pelaku UMKM di Kota Magelang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Magelang, Sri Rejeki Tentami Arsih, akhir Januari 2015. Perinciannya, sepanjang tahun 2015 ini, pihaknya menyiapkan 17 program kegiatan, seperti pelatihan desain kaus, workshop industri kecil menengah (IKM), pelatihan desain kemasan produk, pelatihan pembuatan souvenir batik, pelatihan kerajinan batik kayu, pelatihan manajemen pemasaran, dan sebagainya. Pelatihan-pelatihan tersebut akan diikuti oleh pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB). Dengan mengikuti pelatihan, diharapkan pelaku UMKM di Kota Magelang bisa lebih maju dan mampu bersaing. Diakui, selama ini masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan pada pemasaran produk. “Pelatihan itu penting sekali. Jadi, nanti UMKM akan dilatih untuk menghitung harga jual produk setelah lebih dulu menghitung habisnya bahan dan tranportasi dan sebagainya. Masih banyak juga pembukuan UMKM yang belum jelas, kadang uang pribadi dijadikan satu sama modal. Ini yang harus di benahi,” ujarnya. Guna mendukung program ini, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag juga akan bekerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) dalam pembekalan UMKM yang baru dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang dalam mengurus sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) serta pelabelan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Magelang. Program seperti ini, menurutnya, telah berjalan tahuntahun sebelumnya. Pada 2014, misalnya, Pemkot Magelang telah membina 2.400 pelaku IKM formal maupun nonformal, perdagangan formal, dan kelembagaan koperasi. Secara rinci, disebutkannya IKM terus mengalami peningkatan di tahun 2014 mencapai 1.359. Meskipun tak mengelak, ada IKM yang mati suri maupun stagnan. Kemudian, di tahun yang sama, jumlah UMKM binaan mencapai 1.366 pada sektor industri manufaktur. “Tahun ini kami akan mendata UMKM lagi. Kemudian, dari data tahun lalu maupun yang baru, akan kami petakan,

32


yang belum stagnan didorong supaya berkembang, yang sudah berkembang didorong biar maju, yang sudah maju didorong terus supaya lebih maju lagi, dan sebagainya. Tujuannya untuk membuat UMKM akan lebih maju,” tegasnya. Humas Kota Magelang

Keterbukaan Balikpapan Terbaik seKaltim PEMERINTAH Kota (Pemkot) Balikpapan meraih panji keberhasilan pembangunan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur ke-58 Tahun 2015. Panji Keberhasilan ini adalah sebuah bentuk apresiasi yang membanggakan bagi kabupaten/kota di Kaltim karena dianggap memiliki poin tertinggi dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan informasi publik dari Pemerintah Provinsi Kaltim. “Penghargaan ini adalah prestasi yang sangat membanggakan, karena baru diraih pada tahun 2015,” ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakot Balikpapan Sutadi, usai menerima panji keberhasilan saat Upacara Peringatan HUT Provinsi Kaltim ke-58 di Halaman Kantor Walikota Balikpapan, pertengahan Januari 2015. Prestasi yang membanggakan ini ternyata bukan didapatkkan dengan cara yang mudah. Ada sejumlah proses sehingga panji keberhasilan ini diraih oleh Kota Balikpapan. Salah satunya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unsur pelaksana pelayanan informasi. “PPID kita sudah terbentuk sejak 28 Maret 2013 lalu,” imbuh Sutadi yang juga menjabat sebagai Ketua PPID Utama Kota Balikpapan. Sebagai wujud pelayanan informasi yang prima, lanjut Sutadi, pemerintah kota telah membentuk 68 PPID pembantu yang tersebar diseluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mulai dari level dinas hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Pembentukan PPID pembantu ini

sebagai bentuk perpanjang tanganan PPID utama dalam melaksanakan pelayanan informasi di SKPD terkait. “Sehingga, jika warga membutuhkan informasi di Dinas Pendidikan, misalnya, bisa langsung menghubungi PPID pembantu di Dinas Pendidikan tanpa perlu ke PPID utama,” lanjutnya. Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Pemkot Balikpapan sejak 2 tahun terakhir ini kini telah disempurnakan dengan disusunnya standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID utama. SOP ini berisi alur pelayanan informasi publik dan alur penyelesaian keberatan dan sengketa informasi publik. “Pada tahun 2014, KIP juga menjadi salah satu poin penilaian dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan publik,” ujarnya. Selain menerima panji keberhasilan di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Pemkot Balikpapan juga meraih 15 panji keberhasilan pembangunan di bidang lain yang diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisal HP saat upacara HUT Provinsi Kaltim di Stadion Madya Sempaja Samarinda. Panji-panji keberhasilan pembangunan tersebut meliputi Bidang Hukum dan HAM, Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Keterbukaan Informasi publik, Bidang Perekonomian , Bidang Pariwisata, Bidang Perhubungan Wahana Tata Nugraha, Bidang Pendidikan, Bidang Pembangunan Perpustakaan dan Minat Baca, Bidang Kependudukan, Bidang Kepemudaan, Bidang Pemerintahan Kelurahan, Bidang Penggerak PKK Berprestasi, Bidang Penataan Ruang dan Bidang Kebudayaan. Humas

peningkatan jumlah UMKM akan lebih banyak menyerap lapangan kerja dan muaranya mampu mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. “Kami ingin mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Bengkulu. Saat ini, sekitar 400 ribu warga merupakan warga miskin dan pengangguran. Kami ingin belajar dari Kota Yogyakarta yang telah berhasil memberdayakan UMKM sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian warganya” kata Helmi Hasan. Ditambahkan, saat ini Pemkot Bengkulu sedang mengadakan program “Samisake” atau Satu Miliar Satu Kelurahan. Diharapkan, melalui program ini perkembangan UMKM di Kota Bengkulu akan meningkat. Program “Samisake” digelontorkan melalui lembaga keuangan mikro (LKM). Helmi juga menyampaikan kendala utama pengembangan UMKM di Kota Bengkulu. Salah satunya, tidak adanya standar kualitas dan harga yang berlaku sehingga sangat menyulitkan penjualan produknya. Adapun, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyambut baik kunjungan dari Wali Kota Bengkulu, dan berjanji akan membantu melalui pertukaran (sharing) kegiatan-kegiatan UMKM bersama instansi terkait sebagai bagian dari upaya pengembangan perekonomian di wilayah. Pada kesempatan ini, Wali Kota Yogyakarta juga menerima cindera mata berupa batu mulia yang saat ini sedang menjadi tren, yakni batu red rafflessia, sebuah jenis batu asli dari Kota Bengkulu. “Kami berikan cinderamata batu red raflessia ini sebagai bagian dari upaya memperkenalkan batu khas Bengkulu ke daerah lain,” kata Helmi Hasan. Humas Kota Yogyakarta

Pemkot Balikpapan

Wako Bengkulu Kunker ke Yogya UNTUK percepatan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Yogyakarta, akhir Februari 2015. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menerima kunjungan ini di ruang kerjanya. Helmi Hasan menuturkan, sebagai komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran, jumlah UMKM akan terus ditingkatkan dan dikembangkan. Diharapkan, dengan


33

B E R I T A

K O T A

Pertama, Yogyakarta Jadi Laboratorium Inovasi Daerah LEMBAGA Administrasi Negara (LAN) memercayakan Kota Yogyakarta untuk menjadi laboratorium inovasi daerah yang pertama di Indonesia. Kepercayaan LAN itu diberikan karena Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai siap dan memiliki komitmen untuk menjadi laboratorium inovasi. Penunjukan ini disampaikan Kepala Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo Wahyu Utomo dalam pertemuan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), camat, dan lurah se-Kota Yogyakarta, di Ruang Utama Atas Balaikota Yogyakarta, akhir Februari 2015. Dalam sambutannya, Tri Widodo berterima kasih kepada Pemkot Yogyakarta yang mau menjadi laboratorium inovasi daerah yang pertama di Indonesia. Menurutnya, tidak semua daerah mau menjadi laboratorium inovasi. Tri Widodo mengatakan, beberapa daerah menolak tawaran itu, karena menganggap inovasi itu sebagai sesuatu yang merepotkan, tidak lazim, dan sering menabrak aturan. “Banyak mindset yang belum tepat tentang apa yang itu inovasi. Tetapi, Kota Yogyakarta dengan sigap, tepat, dan smart dan justru ingin menjadi kota pertama di Indonesia yang menjadi laboratorium inovasi dari LAN,” ujar Tri Widodo. Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan Pemkot Yogyakarta itu, menurut Tri, haruslah diapresiasi dan diamankan dengan sebaik-baiknya. Dijelaskan, dalam lima tahun terakhir ini telah banyak upaya dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi, menurut Tri Widodo, ada 8 area perubahan, namun dalam inovasi tidak ada area perubahan. Jadi, apa pun yang dilakukan oleh jajaran SKPD, sepanjang untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan, maka itu merupakan sebuah inovasi. Dalam kesempatan itu, Tri Widodo mengajak jajaran SKPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta mencoba menjadikan inovasi sebagai sebuah kebutuhan serta budaya dalam birokrasi. Ia tidak ingin inovasi dianggap sebagai sebuah kewajiban belaka, tetapi sebagai sesuatu yang muncul dari dalam diri segenap jajaran SKPD. Tri Widodo juga mengajak

34


jajaran SKPD Kota Yogyakarta untuk berani berubah, keluar dari zona nyaman. “Karena zona nyaman itu memberikan perangkap,” tandasnya. Ditambahkan Tri, Kota Yogyakarta pernah menjadi trend setter inovasi dalam bidang pengenaan busana batik setiap hari Selasa dan Kamis, serta membenahi proses perizinan dan unit pelayanan satu atap. Meskipun, di awal bergulirnya ide ini banyak mendapatkan tantangan dan hambatan, namun akhirnya banyak kota dan daerah lain mengikutinya. Karena itu, Tri mengingatkan jajaran SKPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta untuk tidak takut berinovasi dengan berpedoman pada kuncinya, yakni kreatif, berpikir berbeda, berbuat berbeda, dan melakukan pembaharuan. Atas penunjukan Kota Yogyakarta sebagai laboratorium inovasi daerah, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengajak semua jajarannya untuk melakukan terobosan yang berkaitan dengan inovasi. Ia berjanji akan memberikan penghargaan yang besar kepada SKPD yang berhasil melakukan inovasi daerah. Namun, wali kota juga berpesan, sebelum melakukan inovasi daerah, harus membereskan terlebih dahulu hal yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM). “Karena produk dari pemerintah daerah itu adalah pelayanan. Jangan sampai melakukan inovasi, tetapi SPM-nya tidak beres. Jadi, SPM-nya beres dulu barulah inovasi. Jangan dibalik,” tegas Wali Kota. Pencanangan Kota Yogyakarta sebagai laboratorium inovasi daerah ini diikuti dengan dengan workshop selama dua hari. Selain Tri Widodo, juga ditampilkan nara sumber lain, seperti Kepala pusat Inovasi Tata Pemerintahan Deputi Inovasi Administrasi Dr Basseng. Pencanangan juga ditandai dengan penandatangan naskah kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan LAN. Kerja sama ini meliputi Pengembangan Good Governance Pemerintah Kota Yogyakarta. Humas Kota Yogyakarta

Bantuan Bibit Lada Petani Lhokseumawe GUNA meningkatkan produktivitas komoditi lada di Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe,

Aceh, memberikan bantuan bibit lada dan peralatan tanam kepada petani lada setempat. Secara simbolis, penyerahan bantuan dilakukan Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe M Rizal saat acara penanaman perdana lada di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, pertengahan Februari 2015. Kegiatan ini difasilitasi oleh Forum Komunitas Hijau (FKH) Lhokseumawe. Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala DKPP Kota Lhokseumawe M Rizal, mengatakan, upaya peningkatan produktivitas komoditi lada dan perluasan areal tanaman lada merupakan bentuk dukungan serta komitmen pemerintah kepada para petani lada. “Kami berharap produktivitas dan produksi lada di Kota Lhokseumawe mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari para petani,” ujar wali kota. Dijelaskan, upaya ini juga dimaksudkan untuk menjadikan Kota Lhokseumawe sebagai pusat pengembangan sekaligus ikon lada Aceh di masa mendatang. Selain itu, program ini sekaligus juga untuk memberdayakan petani dari pelaku utama hingga menjadi pelaku usaha. Ditegaskan, pada akhirnya upaya ini untuk mewujudkan kembalinya kejayaan komoditi lada di Provinsi Aceh pada umumnya. Ketua FKH Kota Lhokseumawe Muliadi, dalam laporannya mengatakan, sampai saat ini bibit lada yang telah berhasil disertifikasi sebanyak 34.000 batang. Rinciannya, di Lhokseumawe sebanyak 20.000 batang, Bireuen (8.000), Aceh Besar (6.000), dan Aceh Utara (2.000). Sedangkan, tanaman lada yang telah berproduksi sampai 2015 sebanyak 20.000 batang, baik yang terdapat di Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, maupun Aceh Besar. Disebutkan juga, ada beberapa kendala dalam pengembangan dan budi daya lada, antara lain kebutuhan air dan sanitasi, mesin pembenihan, mesin pengolah instan hasil produksi petani, dan pelatihan bagi petani. Humas Kota Lhokseumawe

Binjai Gelar Pameran Batu Mulia DEMAM batu akik atau batu mulia telah ke seantero Indonesia. Termasuk di Kota Binjai, Sumatera Utara. Bahkan, di kota ini, akhir Februari 2015, digelar pameran batu mulia, Batu Mulia Expo 2015, di Binjai Super Mall (BSM), Jalan Soekarno- Hatta, yang dibuka Wali Kota Binjai HM Idaham. Dalam kesempatan tersebut, Idaham menjelaskan, mutu atau kualitas batu asal Indonesia tidak kalah dari batu yang berasal dari negara-negara lain. Menurutnya, batu mulia Indonesia punya karateristik tersendiri dan karena itu berbeda dengan batu-batu lainnya. Idaham pun menceritakan pengalamannya ketika be-

pergian ke Manila, Philipina dan saat tugas belajar ke Boston, Amerika Serikat. Kebetulan, Idaham memang penyuka batu akik dan selalu memakainya. “Batu yang saya pakai dianggap batu mahal, padahal hanya batu lokal di Indonesia,” ujarnya.

Dengan pameran seperti ini, Wali Kota Binjai pun berharap pengrajin batu mampu berinovasi. Performance batu yang diolah sebagai cincin, kalung, dan lainnya harus mampu bersaing dan punya ciri khas, sehingga digemari penggemar pemakaian batu. Batu-batu di Indonesia, termasuk dari Kabupaten Langkat yang dikenal dengan nama batu janggus dari daerah Pulau Susu, mempunyai corak yang indah dan memiliki kekuatan sangat tinggi. Kemudian ada batu sawit seberang yang dikenal dengan SS, juga menarik pecandu batu. “Momen ini harus bisa dimanfaatkan, sehingga Binjai kini dikenal sebagai daerah yang banyak mengolah kerajinan batu,” tandas Idaham. Pengurus Asosiasi penggemar Batu Binjai dan Kabupaten Langkat (Ampibi- LKT) Irwansyah, mengakui, maraknya kerajinan batu belakangan ini memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab, usaha menggosok dan mengolah batu sudah menjadi ladang pencaharian bagi masyarakat. Pengurus Indonesia Game Stone (IGS) Yoga, menjelaskan, Batu Mulia Expo 2015 ini untuk pertama dilaksanakan di Kota Binjai. Setelah Binjai, menurut Yoga, pameran serupa dilaksanakan di Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Deli Serdang dan dilanjutkan ke Nias. Pada pembukaan pemeran, panitia penyelenggara menyerahkan sebentuk cincin dengan batu dari Raja Ampat, Papua, kepada Idaham. Usai meresmikan, Wali Kota Binjai juga mengunjungi stan pameran yang memamerkan berbagai batu cincin berbagai jenis serta bongkahan batu yang belum diolah menjadi cincin. Ada 75 stan pameran yang diisi pengusaha batu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Aceh, bahkan dari Jakarta. Humas Kota Binjai


35

A G E N D A

APEKSI Launching City Expo SETELAH menetapkan Kota Ambon, Maluku, sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemimpin Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), APEKSI melakukan launching Indonesia City Expo (ICE) 2015 pada akhir Januari 2015, di Kota Ambon. ICE 2015 akan digelar pada 5-10 Mei 2015, bersamaan dengan Rakernas APEKSI. Launching dilakukan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy bersama Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra dan Direktur PT Antheus Indonesia Santo Wijaya (tengah) saat melakukan launching Indonesia City Expo 2015. Rangkaian

Rakernas APEKSI dan ICE 2015 ini akan dihadiri wali kota seluruh Indonesia dan seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah kota. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra, mengungkapkan, ditetapkannya Kota Ambon sebagai tuan rumah merupakan sebuah peluang yang sangat berharga khususnya bagi

masyarakat yang ada di kota ini. “Karena ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan, termasuk juga ada berbagai pameran produksi andalan yang akan di bawa, baik sektor pertanian, seni budaya, dan lainnya dari berbagai kota di Indonesia. Peluang ini mesti dapat dimanfaatkan secara baik dalam mempromosikan potensi budaya yang ada di AMbon,”ujarnya.

Budhi Setiawan dari Sekretariat RAN API, Direktur Penataan Ruang Wilayah Perkotaan Direktorat Jenderal Pengembangan Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Wilayah, dan Deputi Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Bappenas Rapat yang berlangsung sehari ini dibagi dalam dua sesi, yaitu diskusi panel dan diskusi internal Kelompok Kerja. Sesi pertama membahas empat topik, yaitu RAN API dan Indikator Kinerjanya; Indikator Tata Ruang dan Infrastruktur Perkotaan dalam RAN API; RAN API dan Sinerginya den-

gan Kebijakan Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional; dan Standar Pelayanan Perkotaan dalam Adaptasi Perubahan Iklim. Setelah itu, dalam diskusi internal, dibahas sejumlah topik, di antaranya indentifikasi isu-isu penting terkait pembangunan ketahanan iklim perkotaan terkini; indentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi serta kebutuhan akan dukungan yang diperlukan; dan identifikasi peluang kolaborasi dengan jejaring internal dan eksternal. Di bagian akhir, rapat merumuskan finalisasi Rencana Kerja Pokja Perubahan Iklim APEKSI 2015.

Rapat Kelompok Kerja Perubahan Iklim KELOMPOK Kerja Perubahan Iklim Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyelenggarakan rapat di Jakarta, Jumat, 20 Maret 2015. Rapat digelat untuk membahas dan menyusun masukan indikator Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) Sub-bidang Perkotaan. Rapat ini diikuti anggota Kelompok Kerja Perubahan Iklim dari berbagai kota di Indonesia, di antaranya dari Kota Probolinggo, Surabaya, Sleman, Cimahi, Tarakan, Cirebon, Palembang, Semarang, Sukabumi, Pekalongan, dan DKI Jakarta. Rapat dibuka oleh Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra. Yang menjadi nara sumber dalam rapat ini adalah

36


APEKSI Terima Professional Fellows dari AS

Pertemuan peserta Program Professional Fellows dari Amerika Serikat ketika berdiskusi dengan staf APEKSI di kantor APEKSI Jakarta


37

A G E N D A

A

SOSIASI Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menerima kunjungan peserta Program Professional Fellows dari Amerika Serikat (AS), Senin, 2 Maret 2015. Peserta, antara lain, Manisha Paudel dari Kota Dubuque , Iowa; Marie Peoples, dari Kota Coconino, Arizona; dan John Baker dari Kota Talahassee, Floria. Ini kedua kalinya APEKSI menerima kunjungan Program Professional Fellows dari AS. Kunjungan pertama dilakukan pada 2014. Para peserta program ini diterima Direktur Eksekutif Sarimun Hadisaputra, Direktur Pengembangan Program dan Advokasi Sri Indah Wibinastiti, dan staf APEKSI. Dalam acara ini disampaikan penjelasan mengenai APEKSI, antara lain tentang program kerja, kegiatan-kegiatan asosiasi, dan lain-lainnya. Dalam kesempatan itu juga dilakukan diskusi dan sal-

38


Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra menerima peserta Program Professional Fellows dari Amerika Serikat

Dalam acara ini disampaikan penjelasan mengenai APEKSI, antara lain tentang program kerja, kegiatan-kegiatan asosiasi, dan lain-lainnya. ing bertukar informasi tentang tata pemerintahan kota di kedua negara. Setelah kegiatan di APEKSI, peserta berkunjung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mereka diterima Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo beserta para staf. Di luar itu, para peserta mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah

(TMII) dengan didampingi staf dari APEKSI dan Kemitraan untuk mengenal lebih jauh budaya Indonesia. Pada hari Selasa, 3 Maret, peserta berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diterima oleh Direktur PKEKD Gunawan. beserta staf. Dari sana peserta berkunjung ke Kantor Kemitraan dan diterima oleh Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru beserta staf. Rabu, 4 Maret, didampingi oleh staf APEKSI, peserta berkunjung ke Kedutaan Besar Amerika Serikat dan mendapatkan penjelasan mengenai program-program kerja sama anatara AS dengan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Setelah itu, peserta meneruskan perjalanannya ke Kota Jambi dan Kota Yogyakarta. Di kedua kota tersebut, ada beberapa pejabatnya yang pernah menjadi peserta Professional Fellows dari Indonesia yang berkunjung ke kota-kota di Amerika Serikat.

Program Kerja APEKSI Diketok

Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra

J

UMAT, 27 Februari 2015, Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar rapat di Jakarta. Rapat dengan evaluasi progam kerja 2014 dan pengesahan program kerja 2015 ini dihadiri Ketua Umum APEKSI Vicky Lumentut dan sejumlah wali kota yang menjadi pengurus APEKSI serta pengurus Komwil APEKSI. Di antara wali kota yang hadir adalah Wali Kota Binjai HM Idaham, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wakil Wali Kota Bengkulu Patriana Sosia Linda, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Secara keseluruhan, forum rapat menerima realisasi dan pelaksanaan program kerja APEKSI untuk periode 2014. Selanjutnya, forum rapat juga memutuskan untuk mengesahkan program kerja 2015 yang telah disusun pengurus APEKSI. Program kerja 2015 yang telah disahkan ini juga akan dibawa ke forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dilaksanakan di Ambon pada Mei 2015. Rapat dimulai dengan pengantar dari Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra. Dalam pengantarnya Sarimun mengungkapkan, dalam mengevaluasi dan membahas

Di antara isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan perkotaan di Indonesia ke depan adalah, misalnya, sembilan agenda prioritas pembangunan (nawa cita) pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Volume IX MARET 2015

39

I N F O

A P E K S I

Foto bersama usai rapat pengurus APEKSI di Jakarta program kerja asosiasi, peserta rapat diajak untuk menyikapi isu-isu strategis dan tantangan perkotaan ke depan. Di antara isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan perkotaan di Indonesia ke depan adalah, misalnya, sembilan agenda prioritas pembangunan (nawa cita) pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, juga ada isu tentang pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan konektivitas perkotaan serta kerentanan wilayah perkotaan. Pemerintahan kota, menurut Sarimun, juga masih dihadapkan pada banyaknya undang-undang atau regulasi yang tumpang tindih. “Itulah di antara isu-isu strategis pengelolaan kota,” ujar Sarimun. Selanjutnya, imbuh Sarimun, pemerintah kota juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak ringan. Di antara tantangan perkotaan Indonesia yang sudah di depan mata adalah dimulai era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015, masih adanya kesenjangan antarwilayah terutama perkembangan ekonomi dan

40


infrastruktur, masih banyaknya undang-undang yang belum dilengkapi peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait, belum adanya standar pelayanan perkotaan yang baku, dan masalah-masalah pengembangan kota berkelanjutan. “Jadi, tantang yang dihadapi kota cukup berat dna kompleks,” tandas Sarimun. Selanjutnya, Sarimun memaparkan beberapa program kerja APEKSI yang telah dilaksanakan sepanjang periode 2014 dan disambung dengan paparan program kerja untuk periode 2015. Sesi selanjutnya, Ketua Umum APEKSI Vicky Lumentut yang juga Wali Kota Manado memberikan arahan kepada peserta rapat. Banyak hal disinggung oleh Vicky. Di antaranya adalah hasil pertemuan antara para wali kota seluruh Indonesia dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, sepekan sebelumnya. (Hasil-hasil pertemuan tersebut dilaporkan di Rubrik Laporan Khusus edisi ini). Berkaitan dengan hal tersebut, forum rapat memutuskan agar APEKSI menindaklanjuti beberapa hasil perte-

muan dengan Presiden, salah satunya dengan cara menulis surat yang disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara. Selain itu, APEKSI juga berencana menulis surat untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian terkait dengan isu-isu yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan antara Presiden dengan para wali kota. “Agar hasil-hasil pertemuan tersebut segera bisa ditindaklanjuti,” ujar Vicky Lumentut. Sesi berikutnya, para peserta rapat diberi kesempatan untuk memberikan catatan dan masukan terkait dengan program kerja APEKSI, baik yang untuk 2014 maupun 2015. Vicky akhirnya mengetuk palu tanda peserta menerima laporan kegiatan pelaksanaan program kerja 2014 dan menyetujui program kerja tahun 2015 untuk disahkan. “Dengan demikian, resmi sudah APEKSI punya landasan legal untuk menjalankan semua program kerja yang telah disusun,” tandas Vicky sembari menutup rapat.

Wali Kota Cirebon Berpulang

Diantar ribuan pelayat, Wali Kota Corebon, Ano Sutrisno, berpulang untuk selamanya. Sumbangsihnya dalam membangun Kota Cirebon akan menjadi amal baiknya.


41

O B I T U A R I

J

UMAT, 20 Februari 2015, semestinya Ano Sutrisno bisa mengikuti kegiatan yang sangat penting: pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para wali kota dari seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Namun Tuhan berkehendak lain. Bersamaan dengan pertemuan para wali kota dengan Presiden, jenazah Ano dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kemlaten, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sebelum dikebumikan, jenazah dishalatkan di Masjid Raya At-Taqwa usai shalat Jumat.

jutnya, tugas Wali Kota sehari-hari dilaksanakan oleh wakilnya. Kabar duka wafatnya Ano Sutrisno sudah diterima sejumlah wali kota dan pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sehari sebelumnya, Kamis, 19 Februari, sekitar pukul 15.00 WIB, yang sedang mempersiapkan peremuan dengan Presiden esok harinya. Ano tutup usia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam, Tangerang sejak Oktober 2014. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Sebelum menjadi wali kota, Ano yang lahir di Garut, 21 Februari 1955, dikenal sebagai birokrat. Ia menem-

Suasana pemakaman Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno

Upacara pemakaman dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Wawan Ridwan. Ribuan warga Cirebon, yang mencintai pemimpinnya, turut mengantarkan Ano Sutrisno ke peristirahatan terakhir. Warga Cirebon sangat kehilangan sosok pemimpinnya. Pada pemakaman tersebut juga hadir Wakil Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, Sultan Sepuh XIV Kasultanan Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat, serta jajaran Pemkot Cirebon. Selan-

42


puh Sarjana (S1) di Universitas Parahyangan Bandung (1989) dan Pascasarjana (S2) di Universitas Ganesha Jakarta (1998). Namun, sejak 1981, Ano tercatat sudah bekerja di lingkungan Pemkot Cirebon. Sebagai pegawai negeri sipil, Ano memiliki karier yang cukup bagus. Pada 1988, di Pemkot Cirebon dia diangkat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Humas hingga 1991. Selanjutnya, dari 1991-1993 menjadi Kabag Umum & Protokol. Periode 4 tahun berikutnya dipercaya sebagai Kabag

Penyusunan Program. Kemudian, dari 997-1999 Ano ditunjuk menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Sebelum terpilih sebagai wali kota periode 2013-2018, jabatan terakhir Ano adalah Sekretaris Daerah Pemkot Cirebon. Saat itu, Ano juga menjadi Ketua Program Peningkatan Kualitas Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) Kota Cirebon. Salah satu prestasinya adalah Kota Cirebon termasuk terbaik se-Jawa Barat dalam pelaksanaan PPK IPM. Kesungguhan dalam menjalankan tugas itulah yang membuat Ano dikenal dan dekat dengan masyarakat Kota Cirebon sehingga terpilih sebagai wali kota. Saat memimpin pemakaman, Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengungkapkan, kepergian almarhum Ano ini merupakan kehilangan yang sangat besar bagi Jawa Barat, terutama Kota Cirebon. Menurut Deddy, selain merupakan sosok pemimpin yang paham seluk beluk birokrasi, Ano juga merupakan pemimpin yang dicintai masyarakatnya. “Beliau sangat dicintai masyarakatnya, karena pembangunan dan berbagai program tidak akan optimal tanpa adanya keikutsertaan masyarakat yang membantu. Saya berharap nanti akan ada pemimpin dari Cirebon ini yang memang sepadan dengan kemampuan dan kecintaan rakyat Cirebon kepada pemimpinnya seperti beliau,” kata Deddy. Ano begitu dicintai masyarakat, menurut Dedy, bukan tanpa alasan. Sebab, Ano memulai kariernya sebagai sebagai aparat pemerintah Kota Cirebon selama 20 tahun, dan beberapa tahun di Pemprov Jabar. “Beliau ini memulai kariernya dari aparat pemerintah. Itu 20 tahun lebih di Kota Cirebon. Jadi, ketika menjadi pejabat publik sebagai Wali Kota Cirebon, tentu sudah sangat paham tentang pemerintahan daerah itu sendiri,” imbuh Deddy. Selamat jalan, wali kota tercinta, semoga memperoleh tempat yang layak di sisi Tuhan.

Berita Duka

Kami Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) beserta staf dan seluruh Wali Kota se-Indonesia mengucapkan Innalillahi Wainna Ilaihi Raajiunn dan berbela sungkawa atas wafatnya:

Wali Kota Cirebon

Ano Sutrisno

pada tanggal 19 Februari 2015

Semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan memperoleh tempat layak di sisi-Nya. Amin. Jakarta, 19 Februari 2015 Ketua Umum APEKSI Vicky Lumentut

Undangan Rakernas

Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra

APEKSI 2015

Bersama ini kami mohon kehadiran W Indonesia guna m engikuti acara Rapa ali Kota Seluruh (Rakernas) Asosiasi t Kerja Nasional Pe (APEKSI) dan City Ex merintah Kota Seluruh Indonesia po 2015 yang dilaks anakan pada: Tanggal : 06-10 Mei 2015 Tempat : Kota Ambon Mengingat pentingn Wali Kota se-Indo ya acara tersebut, kepada seluruh nesia dimohon ke hadirannya tepat waktu. Demikian undang an ini kami sa perhatian dan kerja mpa samanya kami sam ikan, atas terima kasih. paikan banyak TTD Ketua Umum APEK SI Direktur Eksekutif APEKSI Vicky Lumentut Sarimun Hadisaputra

Mereformasi Birokrasi di Daerah

Recommend Documents