Menyegarkan Pemahaman mengenai Kapitalisme Indonesia* Noer Fauzi Rachman “… (M)anakala kapitalisme diusir keluar dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela.” Fernand Braudel (1979:231)
Tidak ada yang meragukan bahwa sistem produksi kapitalis adalah yang paling mampu dalam mengakumulasikan keuntungan melalui kemajuan dan sofistikasi teknologi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja per-unit kerja, dan efisiensi hubungan sosial dan pembagian kerja produksi dan sirkulasi barang dagangan. Ketiganya mengakibatkan penggantian pabrik-pabrik yang telah usang, sektor-sektor ekonomi yang tidak kompetitif, hingga ketrampilan para pekerja yang tidak lagi dapat dipakai. Dalam karya klasiknya Capitalism, Socialism and Democracy (1944) bab “Can Capitalism Survive”, Joseph A. Schumpeter menulis sbb: Kapitalisme, dengan demikian, hakekatnya adalah suatu bentuk atau metoda perubahan ekonomi, dan bukan hanya tidak pernah static tapi tidak pernah biasa static. Dan karakter evolusioner dari proses kapitalis bukan hanya dikarenakan fakta bahwa kehidupan ekonomi berlangsung dalam suatu lingkungan sosial dan alam yang berubah dan perubahan ini mengubah data dari perilaku ekonomi; Hal ini memang penting dan perubahan-perubahan ini (perang, revolusi dan sebagainya) sering membentuk perubahan industrial, akan tetapi kesemua itu bukanlah penggerak utamanya. Tidak pula dikarenakan karakter evolusionernya dikarenakan peningkatan yang rada-otomatis dalam hal jumlah pendidik dan modal, atau pada perilaku aneh dari sistem-sistem moneter, yang memang benar berpengaruh. Dorongan pokok yang menyusun dan menjaga mesin kapitalis bergerak adalah berasal dari barang-barang konsumsi yang baru, metoda-metoda produksi atau transportasi yang baru, pasar-pasar baru, bentuk-bentuk baru dari organisasi industrial yang perusahaan-perusahaan kapitalis bentuk. (Schumpeter 1976:82-83) 1 Sebagai sistem produksi yang khusus, kapitalis ini memberi tempat hidup dan insentif bagi semua yang efisien, dan menghukum mati atau membiarkan hal-hal yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengannya. Selanjutnya, di atas apa-apa yang telah dihancurleburkan itulah dibangun sesuatu yang baru, yang dapat lebih menjamin keberlangsungan akumulasi keuntungan. Schumpeter (1944/1976:81-86) menyebut hal ini sebagai the process of creative destruction (proses penghancuran yang kreatif).
*Disampaikan pada diskusi pra rapat kerja ELSAM, Selasa 1 November 2011. 1 Teks aslinya adalah sbb.: Capitalism, then, is by nature a form or method of economic change and not only never is but never can be stationary. And this evolutionary character of the capitalist process is not merely due to the fact that economic life goes on in a social and natural environment which changes and by its change alters the data of economic action; this fact is important and these changes (wars, revolutions and so on) often condition industrial change, but they are not its prime movers. Nor is this evolutionary character due to a quasiautomatic increase in population and capital or to the vagaries of monetary systems of which exactly the same thing holds true. The fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new consumers’ goods, the new methods of production or transportation, the new markets, the new forms of industrial organization that capitalist enterprise creates. (Schumpeter: 1944/1976: 82-82).
1
Melalui proses sirkulasi barang dagangan, kebutuhan manusia pun pada gilirannya dibentuk agar dapat mengkonsumsi apa-apa yang diproduksi. Sebagai suatu sistem produksi yang khusus, ia mendominasi cara pertukaran komoditas melalui pasar. Lebih dari itu cara ekonomi dikelola oleh badan-badan pemerintahan hingga ke pemikiran cara bagaimana cara ekonomi pasar itu diagung-agungkan. Margaret Tacher, seorang kampiun penganjur “kapitalisme usaha-bebas (free-enterprise capitalism)” termasyhur, pemimpin Partai Konservatif Inggeris 1975-1990 yang memenangi tiga kali pemilu untuk posisi perdana menteri Inggris, menulis secara terang benderang posisinya bahwa there is no alternative 2, yang kemudian istilah ini – dan singkatannya TINA – dipopulerkan oleh kalangan gerakan sosial “anti-globalisasi”. Jadi, kita tidak bisa tidak, harus membicarakan logika dasar kapitalisme, dan cara bekerjanya. Fernand Braudel, Sejarawan Perancis pemimpin dari Aliran Annales (Annales School) dalam ilmu sejarah, menulis kalimat yang dikutipkan di atas itu dalam salah satu karya klasiknya Civilization and Capitalism 15th – 18th Century Volume II: the Wheels of Commerce: “manakala kapitalisme diusir keluar dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela.” Ia melanjutkan, “Suka atau tidak, … terdapat suatu bentuk kegiatan ekonomi yang tak bisa dihindari memanggil ingatan kita pada kata ini dan tidak bisa tidak” (Braudel 1979:231). Saya percaya para pemimpin dan penggerak gerakan sosial Indonesia, termasuk para aktivis hak asasi manusia, perlu memiliki pemahaman yang memadai bagaimana percepatan dan perluasan kapitalisme Indonesia berlangsung sekarang ini. Maka dari itu, adalah perbuatan yang sulit dibenarkan bila membicarakan perubahan agraria dan apa yang sekarang disebut Reforma Agraria 3, tanpa didasari oleh pemahaman tentang cara bagaimana kapitalisme berkembang, dan berkembang secara berbeda-beda atau tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. 4 Pemahaman mengenai kapitalisme dan cara kerjanya ini sungguh diperlukan, seiring sejalan dengan keperluan untuk melakukan tindakan bersama rakyat pedesaan untuk memperbaiki nasibnya. Tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai kapitalisme dan cara kerjanya, organisasi-organisasi yang mengagendakan hak-hak asasi rakyat pedesaan dan Reforma Agraria, akan bergerak-gerak sedemikian rupa sehingga gerak-gerik mereka bagaikan “jauh panggang dari api”. Karena begitu jauhnya “panggangan” dari “api” maka proses memasak tidak terjadi, masakan tidak ada yang bisa disajikan. Apa yang mau dituju sama sekali tidak dapat dicapai. Pokok-pokok Pendekatan untuk Memahami Perkembangan Kapitalisme Indonesia Para pelajar sejarah perubahan agraria Indonesia, lebih-lebih mereka yang mempelajari sejarah agraria negera-negara kolonial dan paska-kolonial di Asia, Amerika Latin hingga Afrika, akan banyak menemukan contohcontoh dimana pemberlakukan hukum agraria baru, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang mengatur usahausaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, merupakan suatu cara agar perusahaan-perusahaan kapitalis dari negara-negara penjajah di Eropa dapat memperoleh akses eksklusif atas tanah dan kekayaan alam, yang kemudian mereka definisikan sebagai modal perusahaan-perusahaan itu. Badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan itu telah memagarinya, dan mengeluarkan penduduk bumi putera dari wilayah itu. Hubungan dan cara mereka menikmati hasil dari tanah dan alam telah diputus melalui pemberlakuan hukum, 2
Saya menganjurkan pembaca menelaah pembelaan dan tanggapan balik dari Margaret Tacher atas kritik-kritik dari kaum yang anti terharap free-enterprise capitalism, dalam bab “Capitalism and its Critics”, dalam bukunya Margaret Tacher (2002) Statecraft, Strategies for a Changing World. New York, HarperCollins Publisher, halaman 412-466. 3 Tanpa prakarsa dari Gunawan Wiradi, tidak mungkin istilah reforma agraria yang berasal dari Bahasa Spanyol ini menjadi popular di kalangan pegiat gerakan sosial, yang pada gilirannya sampai juga ke para peneliti dan dosen perguruan tinggi, dan para pejabat dan pegawai pemerintah. Lihat: Wiradi, Gunawan (2000, 2010). 4 Sebagai upaya mengingatkan pentingnya kedudukan kapitalisme untuk memahami perubahan agraria, dan pemahaman relasional atas kemiskinan agraris yang kronis di pedesaan, Dadang Juliantara dalam Jurnal Suara Pembaruan Agraria No. 3 Tahun 1997, pernah menulis, “Agraria adalah Akibat, Kapitalisme adalah Sebab!”
2
penggunaan kekerasan, pemagaran wilayah secara fisik, hingga penggunaan simbol-simbol baru yang menunjukkan status kepemilikan yang bukan lagi dipangku oleh mereka. Bila saja sekelompok rakyat melakukan protes dan perlawanan untuk menguasai dan menikmati kembali tanah dan wilayah yang telah diambil alih pemerintah dan perusahaan-perusahaan itu, akibatnya sangat nyata, yakni mereka dapat dikriminalisasi, dikenai sanksi oleh birokrasi hukum, atau tindakan kekerasan lainnya yang dapat saja dibenarkan secara hukum. Pemagaran dan pemutusan hubungan itu pada intinya adalah penghentian secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alam tertentu. Tanah dan kekayaan alam itu kemudian masuk ke dalam modal perusahaanperusahaan kapitalistik. Jadi, perubahan dari alam menjadi sumber daya alam ini berakibat sangat pahit bagi rakyat bumi putera yang harus tersingkir dari tanah asalnya dan sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja/buruh upahan. Proses demikian dipahami oleh Adam Smith – pemikir ekonomi terkenal yang menteorikan mengenai “tangan-tangan tak kelihatan (invisible hands)” yang bekerja dalam mengatur bagaimana pasar bekerja -- dalam karya terkenalnya The Weath of Nations bahwa “akumulasi kekayaan alam harus terjadi dulu sebelum pembagian kerja” (1776, I.3:277). Belajar dari kenyataan dan keniscayaan ini, Karl Marx mengembangkan teori “the so-called primitive accumulation”, yang mendudukkan proses perampasan tanah ini sebagai satu sisi dari mata uang, dan kemudian memasangkannya dengan sisi lainnya, yaitu penciptaan tenaga kerja bebas (Marx, Das Capital, 1867). 5 Ini adalah proses paksa menciptakan orang-orang yang tidak lagi bekerja terikat pada tanah dan alam. Orangorang ini mengandalkan hanya pada tenaga yang melekat pada dirinya saja, lalu menjadi para pekerja bebas. Sebagian mereka pergi dari tanah mereka di desa-desa ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Kantungkantung kemiskinan di kota-kota tidak lain dan tidak bukan juga dilahirkan oleh proses yang ini (Lihat Davis 2006). 6 Penyebab perubahan agraria terbesar sekarang ini adalah korporasi raksasa yang terus-menerus mengambil barang milik rakyat dengan sokongan langsung dari lembaga-lembaga negara. Dalam konteks melancarkan bekerjanya pasar kapitalisme di jaman globalisasi sekarang ini 7, negara Indonesia secara terusmenerus dibentuk oleh perusahaan-perusahaan transnasional, badan-badan pembangunan internasional, dan negara-negara kapitalis maju agar menjadi negara neoliberal. 5
Uraian menarik mengenai konsep “original accumulation” dari Adam Smith dan “primitive accumulation” dari Karl Marx, dan relevansinya untuk memahami perkembangan kapitalisme dewasa ini, dapat ditemukan dalam Perelman (2000) dan De Angelis (2007).
6
Michael Perelman lah yang pertama kali bertanya mengapa Marx tidak lebih lugas mengemukakan sifat keberlangsungan akumulasi primitif. Ia menganggap bahwa cara Marx merumuskan akumulasi primitif sebagai kenyataan masa lampau sungguh dapat dimengerti, karena ”Marx mengabdikan keterangannya mengenai akumulasi primitif sebagai kritik yang meyakinkan terhadap kapitalisme, yakni sekali kapitalisme memegang kendali, kaum kapitalis belajar bahwa tekanan-tekanan pasar sungguh lebih efektif dalam mengeksploitasi tenaga kerja ketimbang tindakan brutal akumulasi primitif (Perelman 2000:30). Perelman juga yang memecahkan misteri ”primitif” dalam ”akumulasi primitif”. Seperti yang secara tegas tercantum dalam tulisan Marx, kata primitif dari istilahnya Adam Smith previous accumulation. Dalam karyanya, Perelman menunjukkan kalimat lengkap dimana Marx mengambil dari Adam Smith, yakni ”the accumulation of stock must, in the nature of things, be previous to the division of labour”. Marx yang menulis dalam bahasa Jerman menerjemahkan kata ’previous’ dari karya Adam Smith menjadi ”ursprunglich”, dimana penerjemah bahasa Inggris Marx kemudian menerjemahkannya mejadi ”primitive” (Perelman 2000:25). 7 Mengikuti David Harvey (1990), penulis membedakan globalisasi sebagai proses saling berhubungannya berbagai bagian dunia yang utamanya ditandai oleh “semakin mengkerutnya ruang dan waktu” (time-space compressions) akibat perkembangan kekuatan produktif (modal, teknologi, komunikasi, dll); dan neoliberalisme sebagai suatu proyek ideologi dan politik yang menomor satukan prinsip-prinsip kebebasan, kepemilikan pribadi yang mutlak, pasar bebas, dan akumulasi modal skala dunia. Untuk uraian mengenai pengaruh neoliberalisme ini bisa dilihat pada karya-karya Fauzi (2001); Wibowo dan Wahono (2003), Setiawan (2003), Khudori (2004), Ya’kub (2004), dan Herry-Priyono (2006).
3
Harvey (2003, 2005) mengemukakan istilah accumulation by dispossession (akumulasi dengan cara perampasan) yang dibedakan dengan accumulation by exploitation, yakni akumulasi modal secara meluas melalui eksploitasi tenaga kerja dalam proses produksi dan sirkulasi barang dagangan. 8 Dalam proses akumulasi dengan cara perampasan ia menekankan pentingnya ”produksi ruang, organisasi pembagian kerja yang secara keseluruhannya baru dalam wilayah yang baru pula, pembukaan berbagai macam cara perolehan sumber daya baru yang jauh lebih murah, pembukaan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari dinamika ruang-ruang akumulasi modal, dan penetrasi terhadap formasi sosial yang ada oleh hubungan-hubungan sosial kapitalis dan tatanan kelembagaannya (contohnya aturan kontrak dan kepemilikan pribadi) membuka jalan bagi penyerapan surplus modal maupun tenaga kerja (Harvey 2003:116). Re-organisasi dan rekonstruksi geografis sebagai akibat dari pembukaan ruang baru bagi kapitalisme ini sering menjadi ancaman bagi keberlanjutan hidup nilai-nilai dan segala unsur kebudayaan yang memelihara keberadaan nilai-nilai yang telah menancap dalam dan terikat secara sosial pada tempat-tempat itu. Dalam karyanya The New Imperialism, Harvey menampilkan beragam contoh kontemporer dari apa yang disebutnya sebagai ’ The cutting edge of accumulation by dispossession’: Aset-aset yang dipegang oleh negara atau dikelola secara bersama oleh penduduk dilepaskan melalui pelepasan hak secara paksa atau sukarela ke pasar, ketika modal-modal yang berkelebihan itu sanggup berinvestasi, memperbaharui dan berspekulasi dengan menggunakan aset-aset tersebut. Menurutnya, ”apa yang dilakukan melalui accumulation by disposession sesungguhnya adalah melepaskan serangkaian aset (termasuk tenaga kerja) dengan biaya yang sangat rendah (dan dalam banyak hal sungguh tanpa biaya). Modal yang telah terakumulasi secara berlebihan dapat dipakai untuk merampas rangkaian aset tersebut dan segera memasukkannya ke dalam suatu usaha baru pelipatgandaan keuntungan” (Harvey 2003: 149). 9
8
Accumulation by dispossession merupakan reformulasi Harvey atas ”akumulasi primitif” setelah ia mengolah teori underconsumption dari Rosa Luxemberg dalam karyanya The Accumulation of Capital (1968). Menurutnya, banyak teori-teori Marxist mengenai akumulasi ”mengabaikan proses akumulasi yang terbentuk melalui berbagai macam tindakan perampasan, penipuan, dan kekerasan yang diperlakukan atas berbagai hal di ”keadaan awal” yang dianggap tidak lagi relevan atau – di sini ia kemudian merujuk pada Rosa Luxemberg – yang diperlakukan terhadap yang berada ”di luar dari” kapitalisme yang berlaku bagaikan suatu sistem tertutup. Selanjutnya, ”mengevaluasi kembali peran yang menetap dan terus berkelanjutan dari praktek-praktek buas dari ”akumulasi primitif” atau ”akumulasi awal-mula” dalam sebuah geografi sejarah akumulasi modal, sungguh merupakan tugas yang mendesak sebagaimana akhir-akhir ini disampaikan oleh para komentator”. Harvey merujuk pada Parelman (2000), de Angelis (2000) dan perdebatan besar-besaran dalam The Commoner. Harvey memutuskan untuk meluaskan dan menamakannya accumulation by disposession (akumulasi dengan cara perampasan kepemilikan), karena ia merasa ”adalah janggal untuk menyebut suatu proses yang berkelanjutan dari ”akumulasi primitif” atau ”akumulasi awal-mula” (Harvey 2003:144). Dalam karyanya Comment in Commentaries (Harvey 2006), yang ditulisnya sebagai tanggapan atas sejumlah komentar serta kritik dari kaum Marxist lain atas New Imperialism (Ashman dan Calinicos 2006; Brenner 2006; Brenner 2006; Castree 2006; Fine 2006; Suteliffe 2006; Wood 2006), ia berkeras bahwa ”praktek-praktek kanibalistik dan kebuasaan yang terjadi terus di negara-negara kapitalis maju dengan kedok privatisasi, reformasi pasar, pengetatan anggaran kesejahteraan dan neoliberalisasi lebih cocok bila ditampilkan sebagai ”accumulation by disposession”. Accumulation by disposession secara kualititaf dan teoritis berbeda dengan apa yang terjadi di masa awal kapitalisme (Harvey 2006:158). 9
Secara khusus di jaman neoliberal sekarang ini bentuk-bentuk baru accumulation by dispossession berlangsung melalui proses privatisasi badan-badan usaha milik negara dan publik, komodifikasi tanah dan sumber daya alam lain, finansialisasi yang dilakukan berbagai macam badan keuangan internasional dan nasional, pengelolaan dan proses manipulasi atas (?) krisis-krisis finansial, ekonomi, politik, sosial, bahkan bencana alam, dan redistribusi asset milik negara (Harvey 2005: 157-158).
4
Gerakan Tandingan atas Gerakan Pasar Harus dipahami bahwa ekonomi pasar kapitalistik bekerja sama sekali berbeda dengan ekonomi pasar sederhana dimana terjadi tukar-menukar barang melalui tindakan belanja dan membeli yang diperantarai oleh uang. Perbedaan itu dijelaskan dengan sangat baik oleh Karl Polanyi dalam bab 5 “Evolusi Sistem Pasar” dalam karya klasiknya The Great Transformation (1944/1957). Dalam kalimat yang lugas, untuk memahami bagaimana sistem ekonomi pasar kapitalis bekerja, ia membalikkan prinsip resiprositas dari ekonomi pasar sederhana. Dalam ekonomi pasar kapitalis, “bukanlah ekonomi yang melekat ke dalam hubungan-hubungan sosial, melainkan hubungan-hubungan sosial lah yang melekat ke dalam sistem ekonomi kapitalis itu” (Polanyi 1944/1957:57). Pasar kapitalis memiliki kekuatannya sendiri yang dipercayai bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi, sebagaimana ditunjukkan oleh Polanyi, badan-badan negara lah yang sesungguhnya membuat pasar kapitalis demikian itu bisa bekerja. Pasar kapitalis membuat segala hal dikomodifikasi menjadi barang dagangan. Namun, khusus untuk tanah (atau lebih luas alam) pasar kapitalis tidak akan pernah berhasil mengkomodifikasi sepenuhnya. Karl Polanyi percaya bahwa tanah (atau lebih luasnya: alam) sesungguhnya bukanlah komoditi atau barang dagangan, dan tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai komoditi (barang dagangan). Tanah melekat sepenuhnya dengan relasi-relasi sosial. Jadi mereka yang memperlakukan tanah (alam) sepenuhnya sebagai komoditi, sesungguhnya bertentangan dengan hakekat tanah (alam) itu sendiri. Tanah (alam) dapat dibayangkan sebagai komoditi. Polanyi mengistilahkannya: fictitious commodity (barang dagangan yang dibayangkan). Menurut Polanyi memperlakukan tanah (alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. Tanah (dan juga tenaga kerja) tak lain dan tak bukan merupakan syarat hidup dari masyarakat. Memasukkan tanah (dan juga tenaga kerja) dalam mekanisme pasar adalah merendahkan hakekat masyarakat, dan dengan demikian menyerahkan begitu saja pengaturan kehidupan masyarakat pada mekanisme pasar. Hal ini dengan sendirinya, akan menimbulkan gejolak perlawanan, demikian Polanyi menyebutkan. Polanyi pun menulis bahwa kelembagaan pasar demikian “tak dapat hidup lama tanpa melenyapkan hakekat alamiah dan kemanusiaan dari masyarakat; Ia akan secara fisik merusak manusia dan mengubah lingkungannya menjadi demikian tak terkendalikan. Tak terelakkan lagi, masyarakat melakukan upaya perlindungan diri” (Polanyi 1944:3). Dalam bagian lain bukunya, ia menulis “selama berabad dinamika masyarakat modern diatur oleh suatu gerakan ganda (double movement): pasar yang terus ekspansi meluaskan diri, tapi gerakan (pasar) ini bertemu dengan suatu gerakan tandingan (countermovement) menghadang ekspansi ini agar jalan ke arah yang berbeda. Apa yang diutamakan oleh gerakan tandingan ini adalah untuk melindungi masyarakat, yang pada akhirnya (gerakan tandingan itu) itu tak cocok dengan prinsip pengaturan diri-sendiri dari pasar, dan dengan demikian tidak cocok pula dengan sistem pasar itu sendiri” (Polanyi 1944:130). Perampasan tanah dan kekayaan alam yang dialami penduduk pedesaan Indonesia sejak dahulu, dan protes-protes agraris atas politik agraria yang melancaran perampasan itu, perlu dipahami dengan kerangka ini (Fauzi 1999). Protes-protes itu adalah perlawanan balik yang sesaat atau bisa juga berkepanjangan dari sekelompok rakyat untuk bertahan, melindungi diri dan bahkan melawan proses komodifikasi yang dilancarkan oleh pasar kapitalis itu. 10 Demikianlah. Memahami masalah agraria dari perspektif demikian akan membantu pembaca untuk di satu pihak mampu mendudukkan gerakan-gerakan protes agraria yang bertumbuh, hidup, hingga yang kemudian mati, sebagai cara masyarakat melindungi diri dari gempuran pasar kapitalis. Masalah utama dari perspektif Karl Polanyi ini adalah anggapan bahwa dalam menghadapi gerakan pasar, masyarakat itu sebagai satu kesatuan yang bersatu, tidak terdiferensiasi berdasarkan kelas, ras, jender, dan budaya. Dalam hal ini kita perlu kembali 10
Pelajari karya-karya tulis dalam Hart et al (1989), juga Li (1999). Untuk suatu review mengenai sumbangan The Journal of Peasant Studies dalam studi-studi petani dan perubahan agraria, lihat: Bernstein dan Byres (2001). Untuk review karya-karya studi agraria terbaru lihat Borras (2009), Akram-Lodhi and Kay (2009, 2010a, 2010b).
5
mempelajari sumbangan karya-karya studi agraria yang terdahulu maupun yang baru, dalam rangka mengerti di antaranya mengenai (a) berbagai proses pembentukan kelas-kelas sosial agraris, dan berbagai alat analitik baru yang sanggup melihat ras, jender, dan budaya termasuk identitas sebagai pembentuk pengelompokan masyarakat; (b) basis-basis sosial, bentuk-bentuk baru dan kondisi-kondisi yang memungkinan gerakan-gerakan politik pedesaan; dan (c) interaksi antara negara dan masyarakat dalam proses-proses kebijakan reforma agraria. Semoga dengan pemahaman demikian itu, mengakhiri pidato ini, saya mampu mengundang pembaca dan pendengar sekalian untuk mulai menggairahkan kajian-kajian agraria dan menyegarkan pemahaman kita mengenai percepatan dan perluasan kapitalisme yang terjadi di beragam tempat di seantero nusantara. Selanjutnya, diperlukan usaha lebih besar lagi agar studi-studi agraria pun dapat memberikan jalan untuk memperbaharui cara kerja pimpinan gerakan sosial dan pembuat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya melindungi rakyat dari kerusakan yang telah dan terus akan ditimbulkan oleh pasar kapitalistik itu. Bogor, 31 Oktober 2011
Daftar Pustaka Akram-Lodhi, A. Haroon and Cristobal Kay (Eds). 2009. Peasants and. Globalization, Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question. London: Routledge. Akram-Lodhi, A.H. and Cristobal Kay. 2010a. “Surveying the Agrarian Question (part 1). Unearthing Foundation, Exploring diversity.” Journal of Peasant Studies 37(1):177-202. _____. 2010b, Surveying the Agrarian Question (part 2). Current Debates and Beyond.’ Journal of Peasant Studies 37(2):255-84 Borras Jr., Saturnino (Ed). 2009. Critical Perspectives in Rural. Development Studies. London: Routledge. Brenner, Robert. 2006. "What Is and What Is Not, Imperialism?" Historical Materialism 14:79-105. Brass, Tom. 2005. “The Journal of Peasant Studies: The Third Decade”, Journal of Peasant Studies 32(1):153-180. Bernstein, Henry and Byres, Terry J. 2001. “From Peasant Studies to Agrarian Change.” Journal of Agrarian Change 1(1):1-56. Braudel , Fernand. 1979. Civilization and Capitalism 15th–18th Century. Vol. 2. The Wheels of Commerce. New York: Harper & Row. Juliantara, Dadang. 1997. “Agraria adalah Akibat, Kapitalisme adalah Sebab!”, Jurnal Suara Pembaruan Agraria No. 3/1997. Castree, N. 2006. "David Harvey's Symptomatic Silence." Historical materialism 14:35-57. Davis, Mike. 2006. Planet of Slums. New York: Verso. De Angelis, Massimo. 2007. The Beginning of History. Value Struggles and Global Capital. London: Pluto Press. Fauzi, Noer, 1997b, “Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Paska Kolonial”, dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia p.67-122, Jakarta: LP-FEUI dan KPA. _____. 1999, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan Insist Press dan Pustaka Pelajar. _____. 2001. Bersaksi untuk Pembaruan Agraria. Yogyakarta: Karsa bekerjasama dengan Insist Press. Fine, Ben. 2006. "Debating the 'New' Imperialism." Historical Materialism 14:133-156. Harvey, David 1990. The Condition of Postmodernity: An Inqiury into the Origins of Cultural Change. Oxford, Oxford University Press. _____. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press. _____. 2004. "The 'New' Imperialism: Accumulation by Disposession." in Socialist Register 2004, edited by L. Panitch and C. Leys. New York: Monthly Review Press.
6
_____. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press. _____. 2006a. "Comment on Commentaries." Historical Materialism 14:157-166. _____. 2006b. Space of Global Capitalism: Toward a Theory of Uneven Geographical Development. London: Verso. Herry-Priyono, B. 2006. “Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan”, naskah refleksi yang disampaikan dalam acara Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2006. Khudori. 2004. Neoliberalisme Menumpas Petani, Yogyakarta: Resist Book. Marx, Karl. 1976/1898. Capital, Vol. One, trans. Ben Fowkes. Harmondsworth, Penguin Books Perelman, Michael. 2000. The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation. Durham: Duke University Press. Polanyi, Karl. 1967 (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press. _____. 2001 (1944) The Great Transformation: The Po 11litical and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press. Setiawan, Bonnie, 2003, Globalisasi Pertanian, Jakarta: The Institute for Global Justice. Schumpeter, Joseph A. 1944. Capitalism, Socialism and Democracy. Allen & Unwin. Sutcliffe, Bob. 2006. "Imperialisme Old and New: A Comment on David Harvey's The New Imperialism and Ellen Meiksins Wood's Empire of Capital." Historical Materialism 14:59-78. Tacher, Margaret. 2002. Statecraft. Strategies for a Changing World. New York, HarperCollins Publisher. Ya’kub, Ahmad, 2004, “Agenda Neoliberal Menyusup Melalui Kebijakan Agraria di Indonesia”, dalam Jurnal Analisis Sosial 9(1):47-64, Bandung: Yayasan Akatiga. Wibowo. I. And Francis Wahono (Eds.), 2003, Neoliberalisme, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Wood, Ellen Meiksins. 2002. The Origin of Capitalism. A Longer View. London, Verso. _____. 2006. "Logics of Power: A Converation with David Harvey." Historical Materialism 14:9-34.
11
7
