FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA
MODUL KAPITA SELEKTA MARKOM (3 SKS)
POKOK BAHASAN :
SISTEM EKONOMI INDONESIA: KAPITALISME MEDIA Oleh : Feni Fasta, SE, M.Si
DESKRIPSI Indonesia, bersistem ekonomi campuran dengan nama Sistem Ekonomi Demokrasi Pancasila. Tapi kenyataan berkata lain, khususnya di ranah media massa. Media massa hari ini sudah mengalami metamorfosa menjadi sebuah usaha industri. Sebagai bagian dari keluarga besar dunia industri, media adalah institusi ekonomi yang berorientasi profit. Pemodal selalu saja akan menjadikan industri media sebagai pengumpul modal. Prinsip money more money akan diterapkan secara massif, termasuk pada industri media. Orientasi ekonomi yang begitu kuat dari industri media ini menjadikan media massa seringkali tidak lagi punya idealisme. Kalaupun ada, idealisme itu hanyalah kembangan parsial dari orientasi yang sesungguh yang ditekankan kaum pemodal, yakni keuntungan. TUJUAN INSTRUKSIONAL Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat: 1. Mengetahui sistem perekonomian di Indonesia. 2. Memahami tentang kapitalisme media massa.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Feni Fasta, SE, M.Si KAPITA SELEKTA MARKOM
SISTEM EKONOMI INDONESIA: KAPITALISME MEDIA
A. PEMBAGIAN SISTEM EKONOMI Dari sejarah perkembangan dikenal dua sistem ekonomi yang sangat berlawanan. Sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi perencanaan. Dalam proses asas perkembangannya muncul sistem ekonomi campuran yang intinya ingin mengatasi kelemahan dua sistem yang ada.
1. Sistem Ekonomi Pasar Asas pokok sistem ini adalah bekerjanya ‘the invisible hand’, tangantangan tidak terlihat, yang digerakkan oleh ‘cinta diri’ yang dikemukakan Adam Smith. Asas ini dibangun atas paham kebebasan. Inti system ini adalah: a. ’The invisible hand’ akan menggerakkan kegiatan ekonomi yaitu dengan adanya keinginan seseorang/sekelompok orang yang memberikan barang dan atau jasa untuk mendapatkan barang lainnya. b. Harga dalam pasar dapat goyah terutama karena hukum penawaran dan permintaan serrta keinginan pengusaha menggunakan modalnya sebaik mungkin. Oleh karenanya, harga pasar dapat sangat tinggi dan sangat rendah, tapi dalam jangka panjang akan mencapai keseimbangan. c. Dalam system bebas, pemerintah mempunyai 3 tugas penting, yaitu: a. melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara bebas lain. b. Melindungi tiap anggota masyarakat dari penindasan anggota masyarakat lain atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan. c. Mendirikan dan memelihara beberapa sarana umum yang tidak dapat dibuat oleh umum. Selebihnya, kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada swasta.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Feni Fasta, SE, M.Si KAPITA SELEKTA MARKOM
2. Sistem Ekonomi Perencanaan Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh nasib buruh yang sangat menyedihkan. Seperti A.Smith, marx juga berpendapat bahwa nasib mereka akibat ulah para kapitalis. Dengan berdasar pada hokum dialektisnya Hegel, ia juga beranggapan bahwa usaha mencapai masyarakat komunis (tidak memiliki kelas), kaum proleter akan memainkan peran penting. Mereka harus mengambil alih segala alat produksi.
Namun dalam mencapai tingkat komunisme, harus dilalui berbagai tahap. Dalam tahap awal, prinsip ekonominya, ”setiap orang memberi kepada kepada masyarakat menurut kemampuannya, setiap orang menerima sesuai karyanya.” Sedang dalam tahap komunisme penuh, prinsipnya menjadi,”setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, setiap orang menerima menurut kebutuhannya.” (distribusi menurut kebutuhannya). Dalam paham komunisme, negara hanyalah alat untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat komunisme itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi campur tangan itu muncul dalam bentuk sistem perencanaan yang intinya sebagai alat untuk melaksanakan prinsip ‘distribusi menurut kebutuhannya’. Pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan.
3. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ini muncul dan berkembang. Karena pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang ketat, ternyata akhirnya menimbulkan depresi ekonomi. Sistem perencanaan yang ketat juga ternyata tidak mampu menghilangkan kelaskelas dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut banyak negara menganut sistem ekonomi campuran ini, termasuk Indonesia.
B. SISTEM EKONOMI PANCASILA Seperti kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem adalah dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi dan adanya lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang merupakan ejawantah dari falsafah tersebut.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Feni Fasta, SE, M.Si KAPITA SELEKTA MARKOM
Lembaga-lembaga ekonomi menunjukkan adanya bandul jam (swings of pendulumn) yang bergeser ke kiri dan ke kanan. Ke kanan berarti liberalisasi, ke kiri berarti sentralisasi. Dalam sistem Indonesia, unsur-unsur liberal-kapitalistik (dari sistem pasar) dan sosialistik-komunis (dari sistem perencanaan) jelas terkandung dalam pengorganisasian sistem ekonomi Indonesia. Untuk melihat kadar masingmasing unsur isme tersebut dalam mewarnai perekonomian kita, dapat ditinjau dari dua pendekatan. Pertama,
pendekatan
faktual-struktural,
yakni
menelaah
peranan
pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua, pendekatan sejarah, yakni dengan menelusuri cara perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu. Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktual-struktural, dapat digunakan Persamaan Agregat Keynesian yang berumuskan Y=C+I+G+(X-M). Formula ini berarti bahwa produk dan pendapatan nasional dirinci menurut kegunaan atau sektor pelakunya. Persamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, dimana: Y
= pendapatan nasional
C
= konsumsi masyarakat
I
= investasi perusahaan-perusahaan
G
= konsumsi pemerintah
X
= eksport
M
= import Pengukuran kadar keteribatan pemerintah dengan pendekatan faktual-
struktural dapat pula dilakukan dengan mengamati peranan pemerintah secara sektoral. Maksudnya adalah keterlibatan pemerintah dalam mengatur sektorsektor produksi atau lapangan usaha dan berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam menentukan harga dan tata niaganya. Dalam hal ini, semua sektor dan
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Feni Fasta, SE, M.Si KAPITA SELEKTA MARKOM
segala kegiatan bisnis pemerintah turut terlibat sebagai pemain dalam percaturan ekonomi.
Pendekatan sejarah dapat dipelajari betapa bangsa atau masyarakat kita tidak pernah dapat menerima pengelolaan makro ekonomi yang terlalu berat ke perekonomian kapitalisme atau sosialisme. Percobaan-percobaan pengelolaan ekonomi makro ekonomi yang kapitalistik yang dilakukan berbagai kabinet sejak republik ini berdiri hingga sekitar tahun 1959. Runtuh karena tidak diterima (unaccepted). Demikian juga gagasan ekonomi ala Indonesia yang dicoba Bung Karno sekitar tahun 1959 hingga tahun 1965 pun tidak jalan.
Perekonomian baru relatif baik sejak pemerintahan orde baru, dimana perekonoian dikelola secara tarik-ulur antara kapitalisme dan sosialisme. Sedangkan pada era reformasi sekarang ini, sistem perekonomian kita cenderung kapitalis. Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi Kerakyatan sendiri secara umum dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang memadukan ideologikonstitusonal (Pancasila dan UUD 1945) bangsa Indonesia dengan Sistem Ekonomi Campuran –Sistem Ekonomi Pasar Terkelola) yang diwujudkan melalui kerangka demokrasi ekonomi serta dijabarkan dalam langkah-langkah ekonomi yang berpihak dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya masyarakat adil dan makmur.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila menurut Emil Salim adalah sebagai berikut: 1. peranan Negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba negara). Peranan swasa adalah penting, tapi juga tidak dominan agar dapat dicegah tumbuhnya free fight. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, usaha
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Feni Fasta, SE, M.Si KAPITA SELEKTA MARKOM
