MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 2 9 /KMK.Ol/2014 TENTANG NOMOR PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT KEMENTERIAN DAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN T AI-IUN 2014

PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT KEMENTERIAN DAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2014

MENTERI KEU ANG A N REPUBUK INDONESIA

-2 PETA STRATEGI KEMENTERIAN KEUANGAN VIS! Kami akan menjadi penggerak per�umbuhan ekonomi Indonesia yang inklt,Jsif di abad ke-21

� � -�

•Presiden •DPR •EiPK •Masyarakat

1 Kebijakan fiskal yang prudent untuk mendukung daya·saing ekonomi

• Wajib Pajak • Penggunajasa 3 Kepabeanan Kepatuhan pengguna ayanan publ'k Pemenuh an 12 1 v � • Pengusaha Ken a Cukai Jayanan yang tinggi an/Lemb � � � �� - -� -·------- 1<_ _ ------·-------------------- -----------------·----------------------- ------·--------

�

-

• � • > e "B � " c "

•

� " .

s�

E

Perencanaan 4 Formulasi l<ebijakan fiskal yang berkualitas

8 SDM yang kompetitif

Pengelolaan APBN 5 Pengelolaan neraca pemerintah pusat yang optimal

9 Organisasi yang kondusif

6 Penyaluran belanja dan transfer yang optimal

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

Penegakan Hukum 7 Penegakan hukum yang efektif

Pelaksanaan anggaran yang optimal

-3-

MENTERI KEUANGAN REPU BLIK INDONESIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KEUANGAN No

Uraian IKU

Target 2014

1

1a

Rasia befisit APBN terhadap PDB

2.

1b

Rasia utang terhadap PDB

3

1c

Rasia penerimaan negara terhadap PDB

4

2a

Indeks kepuasan pengguna layanan

5

2b

Waktu penyelesaian proses kepabeanan

3 hari

6

2c

Persentase realisasi penyampaian SPT melalui e-filing

100%

7

3a

Rata-rata persentase kepatuhan pengguna layanan

72,5%

8

4a

Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal

9

5a

Indeks opini BPK atas LKPP

10

5b

Rasia utilisasi aset terhadap total aset tetap

11

5c

Indeks Deviasi Realisasi Terhadap Perencanaan Saldo TSA bulanan

3

12

6a

Deviasi antara rencana dan realisasipenyerapananggaran K/L

20%

13

6b

Indeks pemerataan keuangan antar-daerah

0,76

14

7a

Persentase basil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

55%

15

Sa

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

88%

16

8b

Nilai peningkatan kompetensi SDM

20

17

9a

IndeksKesehatanOrganisasi

68

18

9b

Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan

19

lOa

Persentase integrasi TIK Kemenkeu

20

11a

Rata-rata indeksopini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999

21

11b Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Kementerian Keuangan

1,7% 21,8% * ) 17% 4

5% 4 (WTP) 26%

100% 90% 4 95%

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-4-

PETA STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL

� L-------�--�--�====�,==�---"

]� �

!S·Q.I

. � � "

Visi Menjadi Penggerak Utama Penyempurnaan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Vlsi Kementerian �euangan

Masyarakat Umum

Penyempurnaan

��

Menteri Keuangan Unit Eselon I Kemenkeu 3. KAP/ KJPP 4. K/l 5. Masyarakat Umum 1.

2.

Sistem lnformasi Manajemen yang Terintegrasi 4

£-Corporate Services 12

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL

24 unit

1.

la-N

Jumlah unit yang memenuhi kriteria Wilayah Bebas Korupsi- Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)

2.

lb-CP

Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

(skala 5) 4,02 (skala 5)

3.

2a-N

Indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal (Setjen)

4.

3a-N

Persentase ketersediaan kandidat pejabat eselon II untuk mengisi jabatan strategis

4

100%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5No. .

5.

4a-CP

Indeks kesehatan organisasi Kemenkeu

68 (skala 100)

6.

5a-CP

Persentase integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

7.

6a-CP

·rndeks opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemenkeu (LK BA 015)

90% 4 (skala 4)

8.

6b-N

Jumlah kebijakan implementasi anggaran berbasis kinerja

9.

6c-N

Rasio utilisasi aset Kemenkeu terhadap total aset tetap

10.

7a-N

Waktu rata-rata penyelesaian RPMK/RKMK

11.

7b-N

Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji materiil undang undang yang dimenangkan

85%

12.

8a-N

Persentase opini positif pemberitaan Kemenkeu pada media

80%

13.

8b-N

Jumlah kebijakan yang mendapat dukungan instansi terkait terhadap program Transformasi Kelembagaan

3 kebijakan

14.

9a-N

Indeks pelaksanaan tugas khusus

2 kebijakan 15% 7 hari

95 (skala 100)

15.

10a-CP Persentase Pejabat Setjen yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

16.

11a-CP Indeks kesehatan organisasi Setjen

89% 68 (skala 100)

17.

11b-CP

Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan Setjen

18.

12a-N

Indeks penyelesaian tahapan pembangunan sistem iriformasi layanan berbasis e-Govemment

19.

13a-CP

Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

100% 100 (skala 100) 95%


-6-

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Visi · Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan 1

1. Menteri Keuangan; 2. DPR; 3. K/l dan Non K/L.

Kebijakan penganggaran yang berkualitas

-------------�------------------------------

2 Pemenuhan layanan

----------------------

Kepatuhan

\

�-�-�-�-�-=-=-=-=--�-�-�-�-�-=-=-=-=--�-�-�-=c-=-=-=-�--�-=-�-- ----------------------------publik

'

4

5

6

Perencanaan

Sistem dan proses

Monitoring dan

APBN yang

penganggaran

evaluasi yang

berkualitas

yang optimal

efektif

r---------

7

Organisasi

9

SDMyang

sehat yang

TIK yang

kompetitif

terintegrasi

Pelaksanaan anggaran yang optimal


-7INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

.No.

1. 2.

1b-N

Jumlah penerimaan PNBP

3.

2a-CP


Rp 385,39T 4 (skala 5)

4.

3a-N

Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program

90%·

5.

4a-CP

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L

20%

6.

5a-N

Penerapan sistem PBK

100%

7.

5b-N

Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08)

(WTP)

4

8.

5c-N

Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu

100%

9.

6a-N

Penyempurn:;J_an sistern reward dan punishment

100%

10.

7a-CP


11.

8a-CP

Indeks Kesehatan Organisasi

8b-CP

Persentase Implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan

100%

9a-N

Implementasi penelaahan RKA-K/L online

50%

Pers·entase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

95%

12. 13.

14. 10a-CP

97% 68


-8PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .visi Menjadilembaga administrasi perpajakan terpercaya yang memperlakukan sernua wajib pajak secara adil dan memberikan pelayanan p_rima melalui teknologi 1 Penerimaan pajak negara yang optimal ---------------------------------------------- --- ----------- ------- --- ----------3 Kepatuhan wajib pajak yang tinggi

2 Pemenuhan layanan publik

�-e--..:.P ngawasa::"---�

£ 3 0

--------

t!; •.;:; ., �

�� ---

-

9 Organisasi sehat yang berkinerja ting i

� >

"c. 0 �

'i: :u

' c.

�

�

4L:F

Sistem informasi

11 SDM yang kompetitif

-- -- ----------

------------- --

�

---------- -------

No.

1.

.. .

1a-N

L_ ·

' < >···.•. . · ·· ·· . .. .·· -• uraiari:'-IKU;: · .. ' . '. .... �

:. ·. '

.. .. >'

'

.'

--- -

12 Pelaksanaan anggaran yang o timal

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ···. .

----

;. ; .. : .

.

•...

·• ':.,

. ..

Jumlah penerimaan pajak

.·. .,

,···

' '

· . · .Tal"get

. 2014·

Rp 1.110,19 T

2.

2a-CP


3,94 (skala 5) 100%

3.

2b-CP

Persentase penyampaian SPT melalui e-filing

4.

3a-N

Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak

70%

5.

4a-N

Persentase panggilan call center terjawab

81%

No.

6.

.. .

. . ..

4b-N

. ·•

,'


. . .•. ),_�:·:•• .\,: i'. :I. i'··> );•;.�< ;i · · . .. . ·.· ·. < � . :;:.·:·.

c.···;\tc');:�;&•. .•... \ I . �,�;� ·'; 1{1:'.1··J:E,;· tC::;0\·:•.·•·J. 3.1 . - 9-

'·

, .,

�

:

Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP

..

.

'J.'a�get . .

.

.

2014.

· .· . ·

72

(skala 100) 7.

Sa-N

Tingkat efektivitas penyuluhan dan humas

72 (skala 100)

8.

6a-N

Persentase wajib pajak terdaftar

40,2%

9.

7a-N

Audit coverage ratio

100%

9.1

7b-N

Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak

85%

9.2

7c-N

Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit

72%

10.

8a-N

Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

50%

11.

8b-N

Persentase pencairan piutang pajak

25%

12.

9a-CP


68 (skala 100)

13.

9b-CP

Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan

100%

14.

lOa-N

Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategis DJP

100%

15.

11a-CP Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan

16. 12a-CP

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

17.

la-N

Jumlah penerimaan pajak

18.

2a-CP


81% 95% Rp 1.110,19 T 3,94 (skala 5)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -

10

-

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Visi

Menjadi administratOr kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia

• .2 � • n " • n

�

--

1

z

3

Peningkatan

Penerimaan negara di

Penegakan hukum yang

kelancaran arus

sektor kepabeanan dan

barang

cukai yang optimal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"

,. •

if

E

4 Kepuasan pengguna

•

'-----------------------------w

layanan yang tinggi

0

a

�

-----.

5 layanan yang tinggi

n

,

. �

�B

c • ·;;; a.

� on

:§

�

berkompetensi tinggi

efektifitas pengawasan

edukasi dan

prima

SDM yang

8

efektifitas

pelayanan

kepabeanan dan

komunikasi

10

-- --- ---- -------- ---·

Peningkatan

Peningkatan

Peningkatan

---

Pengawasan

7

6

•

--- ------ ----- --- --- ----------- ----------

Sosialisasi

Pelayanan

-------------------·

Kepatuhan pengguna

--------- -- ----- ----- ------ -------

� � e

-./"\.

efektif dalam rangka erlindungan masyarakat

cukai

11

Organisasi yang

Perwujudan TIK

adaptif

yang terintegrasi

1Z Pelaksanaan anggaran yang optimal


-11-

INDIKATOR KINERJA UTAMA ' . DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI•

_ . .. . . · .. --··•·_. · ·i··-···'"·'·""···· ··· ·• •·'')£.:.. "' •.,,rf:��?'�i - ·.·._ _·.·· · , .... .··W ; aktu penyelesaian proses kepabeanan -::5 .

No.

.

•.

..

·

.·

1.

1a-CP

2.

2a-N

.

/;�:(· · ;·.��·; .·

,

.

.

.

� •: ... ·'-''· ... •;._·,A��i� _ _.,_ . ·. ·

t�;��$�!;1/'Y:r:·.rc::

Jumlah penerimaan bea dan cukai

· .. .·

.

'

.

.

'

.. •.

.-·

3 hari Rp

170,20T 3.

3a-CP

Persentase Hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

60%

4.

4a-CP


3,9 (skala 5)

5.

5a-CP

Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan

75%

6.

5b-N

Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

78%

7.

6a-N

Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning

3 hari

8.

6b-N

Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

100%

9.

7a-N

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

78 (skala 100)

10.

8a-N

Persentase hit rate dari importasi jalur merah

10%

11.

8b-N

Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit

72%

12.

8c-N

Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai

4

13.

9a-CP


14.

10a-CP

Persentase Implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan

15.

10b-CP


(skala 5) 93% 100% 68 (skala 100)

16.

11a-N

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem Kepabeanan dan Cukai

70%

17.

12a-CP


95%

,;,

··'

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -

12

-

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARAAN NEGARA Visi Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat duliia 1 Pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia

•

BUMN/BUMD

•

Pemda

•

1(/L (satker)

3

2

Tingkat Kepuasan pengguna

• Unit Es.l Kemenkeu

Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal

li ru e ,

�

1.9 •._ � �

�"

< "

-� � !!

SDM 7 SOM yang profesional dan berintegritas

6 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

5 Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel

4

Organisasi

Anggaran

TIK

Organisasi sehat yang

10 Pengelolaan

Sistem perbendaharaan yang andal dan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARA AN NEGARA ' -

No.

1.

l a-CP

2.

l b-CP

3.

4.

le-N 2a -CP

..

;

; ,.,,.. Uraian�IK.U ... .

'

•{.···

·."'}?(" •r.•••··;,c . ,..

•,

''

'

:,

. ··.• i·.·.·•·:· ., .·. . · . . ;

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L Indeks deviasi realisasi terhadap perencanaan Saldo TSA bulanan Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik Indeks kepuasan pengguna layanan

.

.· .

.Target 2014

20% 3 (Baik) 3,89 (WTP=84; WDP=lO) 4,05 (skala 5)


.

· No. · I .

5.

3a-N

6.

4a-N

7.

4b-N

8.

4c-N

.

.

.

.

·. .

.. .

·· r . : .{)t;·��- 13 -

;J;n.

-·

. . .. .. . . ... . . ·•. ·:;.·:;•·:•:.• . . Indeks kepatuhan pengguna layanan

··

·

.

.;;. � � 2 t · f · ' f l .... .�::��:,;· ,.,�·l·.i>•.;.. • ":".;;;

.

·�

9S%

Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan hasil restrukturisasi penerusan pinjaman

90%

Persentase penyaluran dana di bidang investasi, subsidi, dan pembiayaan secara optimal (termasuk KUR)

90%

Sa-N

Persentase ketepatan pola penarikan dana DIPA K/1

90%

10.

Sb-N

Persentase satker B1U yang kinerjanya baik

90%

Se-N

Indeks penyelesaian UU PP APBN secara tepat waktu

12.

6a-N

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas 1KPP yang telah ditindaklanjuti

13.

6b-N

Persentase pejabat yang telah memenuhi stan dar kompetensi jabatan

14.

7a-CP

Indeks kesehatan organisasi

•

100% 3 (skala 4) 100% 9S % 68 (skala 100)

15.

8a-CP

16.

8b-CP Tingkat penyelesaian roll-out Aplikasi SPAN

17.

9a-N

Tingkat penyelesaian roll-out Aplikasi SAKTI

18.

9b-N

Persentase transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara elektronik

80%

19.

9c-N


9S%

20.

10a-CP Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/1


100% 100% 100%

20%

. ..· .

.

. . ..

(skala 4)

9.

11.

.

4

Persentase akurasi petencanaan kas berdasarkan CPIN

Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

'- · '

..·

.


-14-

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Visi Mengelola kekayaan negara secara profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar ke"makmuran (akyat

ru .2 " ru � � m ru v; �

" � a � ru �

ru

" .2 E jj ru il" -� � u ru �

� � ru e � ·B ru " � E � ru 2l � c

1 Pengelolaan kekayaan negara • KL • BUMN

3 Kepatuhan pengguna layanan

2

• Penyerah Plutang Pemohon Lelangdan Pembeli lelang

Pengelolaan

Perumusan 4 Perumusan kebijakan yang berkualitas

5 Penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel

6 Pengurusan piutang negara dan pelaksanaan Lelang yang optimal

Evaluasi 7 Pengawasan dan

:;;···-····- ······--······t··· ························ ·······--······················· ····· -····· ··············--············ �

e ru

�c ·Bru

m � M� c ru

.Ea..

il

SDM 8 SDM yang kompetitif

Organisasi 9 Organisasi sehat yang berkinerja

/"-----L---� TIK 10 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

Anggaran

11 Pelaksanaan anggaran yang optimal


-

15

-

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I No, , .

. .

.

. .

1.

1a-CP

2.

1b-N

3. 4.

1b-N 2a-CP

. •· . �· .· · ' -�A · ·\; ·t·;< ( \.r;)z�;:c:: 8". ; ��i��?��·�)�i�,��!�)��1it(.:1�/�·;;·:;.·..· -:;· · · 1;<,; lZUJ:�

"

·

.

. .

··· •:\'} .. '·•

..,........ ..•.

Rasia utilisasi aset terhadap total aset tetap

Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN Jumlah penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

.

.. ..�

26% Rp 1,00 T Rp 3 15,29 M 4,04 (skala 5)

5.

3a-N

Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L

6.

4a-N

Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan

7.

5a-CP

Indeks opini BPK atas BA 999.03

8.

5b-N

Deviasi nilai aset tetap antara LKPP dengan LBMN

3%

9.

5c-N

Bidang tanah BMN yang direkomendasikan untuk disertipikatkan

2.800

10.

6a-N

Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan

98% (20 peraturan)

100%

4 (WTP)

bidang Rp 402 M

11.

6b-N

Jumlah pokok lelang

Rp 7,44 T

12.

7a-N

Indeks kinerja BUMN

90%

13.

8a-CP

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

93%

14.

9a-CP

Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan

15.

9b-CP


100% 68 (skala 100)

16.

lOa-N

Persentase implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN)

50%

17.

1la-CP


95%

.·

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -

16

-

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Visi Menjadi penge/ola hubungan fiskal pusat dan daerah berkelas dunia yang adII dan transpara . n

1 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

•Presiden •DPR •Masyarakat

•Pemda

3 APBDyang Sehat

z

Pemenuhan layanan Publik

Perencanaan dan Perumusan 4

SDM B

SDM yang Kompetitif

Organisasi 9 Organisasi yang Kondusif

TIK

10 Sistem Aplikasi

Anggaran

f

. · · .

.

•

·


•

-17-

:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

:

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN ·

No;

·

·

. ··.· ·.·

·.· ·,

,

·

·

' ··· ·

·.

···

:

·

......,

.; �g��i��ft.��F1:i�1��r·· ,:,:,;·:,:'} '· ..: .·

. .. . >;. . .;.·.j'i<

in•< . ·

.

.

.

i

.

,

,

•

.

•

·

.

1.

la-CP

Ind'eks pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

2.

lb -N

Rasia ketimpangan fiskal pusat dan daerah

3.

2a-CP


,

·i>

•·'i·

. .

.·•.

•

'

'

.

0,76 : (Fk-"b 1) 0,82

.

;

4,08 (skala S) •

4.

3a-N

Persentase Defisit APBD yang terkendali

s.

3b -N

Persentase SILPA yang terkendali

6.

4a -N

Persentase penyelesaian perumusan kebijakan HKPD yang transparan, akuntabel dan tepat waktu

7.

Sa-N

Persentase ketepatan jumlah penyaluran transfer ke daerah

99%

8.

Sb- N

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

94%

9.

Se-N

Persentase ketepatan waktu pemberian persetujuan atas pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman

100%

10.

Sd-CP

Indeks Opini BPK atas BA 999.0S

4 (WTP)

11.

6a-N

Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang bersertifikat

9S%

12.

6b-N

Persentase sebaran daerah peserta KKD/KKDK

62%

13.

7a-N

Persentase Perkembangan pembangunan SIKD yang terintegrasi

100%

14.

7b-N

Persentase pengembangan pemeringkatan daerah

100%

lS.

8a-CP

Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

8S%

16.

9a-CP


17.

lOa-N

Persentase pengembangan aplikasi internal

18.

lla-CP


0,30% 17% 100%

.

,

:

.

.

68 (skala 100) 100% 9S%


-18PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERALPENGELOLAAN UTANG

VISII

Menjadi unit yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN dan investasi publik secara efisien sekaligus mengelola risiko dan menjaga kesinambungan fiskal

L..,� E� 0 "

2

-c.
08:_

Pengelolaan utang dan hibah

K/L.

3. Donor;

------===�� "' {-:�\\-��!

0: �

4.

PENGElOtAAN DAN PENGEMBANGAN

ll> C1l

g :E;

E ;

ni

Ji

$ a. .!:

yang akuntabel dan kredibel

5

Pasar SBN yang likuid, dalam,

Biaya dan risiko

dan stabll

3

6

Pengelofaan utang

portofolio utang yang terkendali

7

SDM yang kompetitif SDM

yang taat prosedur

4

Pinjaman yang efektif dan eflsien

8

Organisasi sehat yang berkinerja tinggi ORGANISASI

9

Slstem informasi manajemen yang terintegrasi Tl

10

Pelaksanaan anggaran yang optimal ANGGARAN

:


-19INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG No. ,,-

.:

.

·

L

. 1a-N

2.

2a-N

3.

·

.··;.(

· · .. . .

·

'.·):�fk�··· ·�

j

·

1·�··l':.'i:' ·:<:-t: .·'·· . •. ,.,

);; !)if;; {;!.ii

•.;,�; .•

·•··.···,··· ... ·.·... · . . •·i.:r::;:•:•.•·.•.,:•..• j 1'':_; ' · . .Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan · ;'f>:. ·.··-·· · -�i �'ys ·r·;,. ••·· ·

!

'.

pembiayaan

2b-CP

Rata-rata indeks opini BPK atas LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah Indeks kepuasan pengguna layanan

'

.

'

•;·...,

;.

.

:

·

.

'

.

::

; : .; : :

.

100% 4 (WTP) 4 (skala S)

4.

2c-N

Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang

100%

5.

3a-N

Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN (Tum Over Ratio)

100%

6.

3b-N

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

7.

3c-N

Persentase pertumbuhan jumlah nominal kepemilikan SBN tradable oleh investor domestik

8.

4a-N

Tingkat efektivitas dan efisiensi pinjaman

70%

9.

Sa-N

Persentase pencapaian target effective cost

100%

10.

Sb-N

Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang

100%

11.

Se-N

Tingkat efektivitas pengendalian risiko default badan usaha yang dijamin

100%

12.

6a-N

Tingkat penerapan pengendalian intern

9S%

13.

7a-CP


96%

14.

8a-CP


68 (skala 100)

1S.

8b-N

Tingkat kematangan implementasi manajemen risiko

7S (skala 100)

16.

8c-CP


100%

17.

9a-CP

Persentase pencapaian target proses bisnis DJPU yang didukung TIK

100%

18.

lOa-CP


9S%

7S% 7%


-20PETA STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL Visi Menjadi unit audit internal yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan J<epercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara 2 Penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko yang efektif

1 Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif

Tingkat kepuasan pengguna hasil layanan yang tinggi --···-·-·-··-------·------·-·----

··----·-·----·---

--------------·--·-·-------------··-··---------------·--·---·-··--·-----

5 lmplementasi pengawasan yang berkualitas

4 lnovasi proses bisnis pengawasan yang efektif

7 SOMyang

Drganisasi sehat yang berkinerja tinggi

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

--

- - - - ----·-·-··--·-

6 Komunikasi pengawasan yang efektif

10 Pelaksanaan anggaran yang optimal


- 21-

No.

.. ···...

.. .,.

•

.·. •. ·.•.··

' .

"

. ·· .

·•····.

.

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL ·

..

•·

<

'_.:!.�;:•·•

'·

. i ·.; ;:,· ••.• i··' '

c�·;· ••••••

"' ?.{.: ·•·,,.•

],;.��; •.'ii){ ·��·

ft.J�i'f! >

... ..·

<

1

1<

•.

- :�a�g�t

2014 ·

1.

la-CP

Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999

2.

lb-N

Persentase policy recommendation basil pengawasan yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan

90%

60%

4 (WTP)

3.

le-N

Persentase informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK/penegak bukum

4.

2a-N

Tingkat penerapan pengendalian intern

5.

2b-N

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko

75 (skala 100)

6.

3a-N

Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi

75 (skala 100)

7.

3b-N


8.

4a-N

Jumlab pedoman baru

9.

4b-N

Persentase penerapan IT audit

10.

Sa-N

Nilai rata-rata basil reviu penerapan SAINS

1 1.

Sb-N

Persentase investigasi yang terbukti

12.

6a-N

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pengawasan

13.

7a-CP

Persentase pejabat yang telab memenubi standar kompetensi jabatan

14.

Sa-N

Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)

15.

8b-CP

Indeks kesebatan organisasi

16.

9a-N

Persentase pelaksanaan pengawasan yang menggunakan CCH TeamMate secara tepat waktu

45%


95%

17.

10a-CP

2 (skala 3)

4,04 (skala 5) 6 pedoman 100% 81,1 (skala 100) 90% 75 (skala 100) 100% 3 (skala 5) 68 (skala 100)


-

22

-

PETA STRATEGI BADAN KEBIJAKAN FISKAL Visi: Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

1 Kebijakan yang Berkualitas 3 lnformasi

Kerjasama Keuangan lnternasional ang Optimal

Pemantauan Perkembangan

6 SDM yang Kompetitif

7 Organisasi sehat yang berkinerja tinggi

8 Sistem lnformasi Manajemen yang

9 Pelaksanaan Anggaran yang Optimal


- 23 -

No: i

. ..

..

' '

·

.

. . . .

.

.·

.

·

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEBIJAKAN FISKAL .

,. }. \,." '': .

,

',

. . L. •''

< ' ;,·

�glf:i

.'·

.

.

. -�.:�.;� ;�; f?j� ;� · .

;;

..

<

. ....... .••.... .•.·., ,.,

,;·•:"' :"' �; ·. ·

·...

>,

1.

1a-N

· ::> · Persentase rekomendasi kebijakan yang i:iitetapkan/ diterima Menteri Keuangan

2.

1b-CP

Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal

3.

2a-N

Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

4.

3a-N

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

80 (skala 100)

5.

3b-N

Jumlah publikasi hasil kajian

73 Kajian

6.

4a-N

Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu

90%

7.

5a-N

Persentase rekomendasi kebijakan yang menggunakan alat analisis ekonomi

81%

8.

6a-CP


98%

9.

7a-CP


8a-N

Indeks tingkat pemanfaatan database internal BKF

10.

.

..

.·.

·

.··

.

·.·

.

·

· . ·

82% 5%

25%

68 (skala 100) 3,3 (skala 5)

11.

9a-CP


95%

·

,

.


-

24

-

PETA STRATEGI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN visi Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola Keuangan Negara terbaik Menteri Keuangan • Pimpinan Unit Eselon 1 Kemenkeu • Kementerian/lembaga • Pemerintah Daerah • lembaga legislatif(Pusatdan Daerah)

1 SDM Keuangan Negara berkompetensi tinggi

•

2 lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan

• Mahasiswa STAN • !nstansi Pengguna SDM

� • u

e

• > .., u � • ;;; 0.

�

E E • �

•

Peserta Diklat

•

Masyarakat

3 Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang erkualitas Ting ·

8 SDM yang Kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat

Pendidikan dan Pelatihan Terkemuka 5

4

9 Organisasi yang efisien, efektif dan memillki budaya yang tepat

6 Evaluasi hasil

10 Teknologi lnformasi dan Komunikasi Tepat Guna

7 Evaluasi kebijakan yang komprehensif

11 Pengelolaan keuangan dan aset yang optimal dan akuntabel


-25-

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

No.

Uraian IKU

Target 2014

.,

1.

la-CP

Nilai peningkatan kompetensi SDM

2.

2a-N

Persentase lulusan diklat dari Kemenkeu dengan predikat minimal baik

90%

3.

3a-N

Persentase penyelesaian pelembagaan STAN

100%

4.

3b-N

Persentase penyelesaian standar kompetensi untuk kebutuhan pengembangan talent Kemenkeu

100%

S.

4a-N

Persentase program diklat yang mendapatkan nilai validasi minimal B

9S%

6.

4b-N

Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan

7.

Sa-N

Indeks kepuasan peserta diklat atas pengajar

4 (skala S)

8.

Sb-N

Indeks kepuasan peserta diklat atas bahan ajar

4 (skala S)

9.

Se-N

Indeks kepuasan peserta diklat atas metodologi pembelajaran.

4 (skala S)

.

·.

20

3,30%

10. 6a-N

Tingkat validitas materi evaluasi belajar

9S%

11. 7a-N

Persentase program diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi

90%

12. 8a-N


97%

13. 9a-N


68 (skala 100)

14.

lOa-N

Level of service availability

9S%

lS .

lla-N


9S%

16.

llb-N

Indeks kepuasan peserta diklat atas sarana dan prasarana

4 (skala S)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents