MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 190/PMK.05/2016

NOMOR

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa

dalam

rangka

pelaksanaan

anggaran

belanj a

pegawm gaji d i lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang lebih tertib ,

efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung j awab , perlu

mengatur

pelaksanaan

ketentuan

pembayaran

mengenm

belanj a

tata

pegawm

cara

gaJI

di

lingkungan Kernen terian Pertahanan dan Ten tara Nasional Indonesia; b.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 2 0 04 tentang Perbendaharaan Negara,

Menteri

Keuangan

selaku

Bendahara

Negara berwenang untuk menetapkan

Umum

kebijakan

dan

pedoman pelaksanaan anggaran negara; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan

Pembayaran

Belanj a

tentang

Tata

Peg�wai

Cara

Gaji

Di

Pelaksanaan Lingkungan

Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia;

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 2 Mengingat

1.

Undang-Undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

2004

.Tahun

(Lembaran

Negara

tentang Republik.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 3 5 5) ; 2.

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.

Kementerian

Pertahanan

yang

selanjutnya

disebut

Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan . 2.

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

adalah

unit

organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Menteri Keuangan . 3.

Tentara Nasional Indonesia yang selanj utnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

4.

Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U O adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri dari UO Kemhan, UO Markas Besar TNI , UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.


- 3 5.

Satuan Kerj a yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang

ditetapkan

mengelola

oleh

keuangan

Menteri dalam

Pertahanan rangka

untuk

pelaksanaan

anggaran belanj a pada Kemhan dan TNI .

6.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (AS N) secara tetap oleh pej abat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan .

7.

Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/ pimpinan lembaga selaku ddan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

8.

Pengguna adalah

Anggaran Menteri

kewenangan

yang

selanj utnya

Pertahanan

penggunaan

yang

anggaran

disingkat

PA

mempunyai pada

Bagian

Anggaran Kemhan . 9.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pej abat yang memperoleh kuasa dari PA un tuk

melaksanakan

tanggung j awab

se bagian

penggunaan

kewenangan

dan

anggaran pada Bagian

Anggaran Kemhan . 10.

Pej abat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan / atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanj a negara.

1 1.

Pej abat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk melakukan penguj ian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.


-4 -

12. B endahara Pengeluaran adalah personel yang ditunj uk menenma,

untuk

menyimpan,

membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanj a negara dalam pelaksanaan APBN pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI .

13. Petugas Pengelola Administrasi Belanj a Pegawai yang selanj utnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi

tugas

dan

tanggung jawab untuk

mengelola

pelaksanaan belanja pegawai . 1 4 . Surat

Permintaan

Pembayaran

yang

selanjutnya

disingkat S PP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

15. Surat· Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat S PM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APB N berdasarkan S PM . 1 7 . Surat

Keterangan

Penghentian

Pembayaran

yang

selanj utnya disingkat SKPP adalah surat keterangan mengenai

penghentian

pembayaran

gaji/ penghasilan

tetap teratur setiap bulan lainnya untuk dan atas nama pegawai

yang

pindah

dibuat/ dikeluarkan

oleh

atau

diberhentikan

yang

berdasarkan

surat

PA/ KPA

keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 1 8 . Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital .

19. Belanj a Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang dan / atau barang yang harus dibayarkan kepada prajurit TNI

dan

PNS / calon

PNS

Kemhan,

sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka

mendukung

tugas

fungsi

unit

organ1sas1

pemerintah, kecuali pekerj aan yang berkaitan dengan


- 5 pembentukan modal dan / atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanj a barang.

20. Gaj i Prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan adalah gaj i pokok dan tunj angan yang melekat pada gaji yang diterima oleh prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang telah diangkat oleh pej abat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai peraturan perundang-undangan .

21. Gaj i Induk adalah gaj i prajurit TNidan PNS / calon PNS Kemhan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan hak yang dimiliki. 2 2 . Gaj i Susulan adalah gaji prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang belum dibayarkan dan belum dimintakan pembayarannya melalui gaji induk.

23. Kekurangan Gaj i adalah kekurangan pembayaran kepada prajurit

TNI

perubahan

dan

PNS / calon

PNS

pangkat/ golongan,

gaJ I

Kemhan berkala,

karena j abatan,

dan / atau perubahan lainnya yang belum dibayarkan . 24 . Gaj i Terusan adalah terusan penghasilan yang diberikan kepada

janda/ duda/ anak/ orang perundang - undangan

peraturan pensiun

tua

dari

praj urit TNI

dan

yang

berhak PNS

menurut menenma

Kemhan yang

meninggal dunia/ tewas / gugur. 2 5 . Meninggal Dunia adalah prajurit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena

sedang

menj alankan

tugas

atau

karena

hubungan dengan pelaksanaan dinas . 26 . Tewas adalah prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan yang

meninggal

berdasarkan

dunia

dalam

perin tah

dinas

melaksanakan

bukan

se bagai

tu gas akibat

tindakan langsung lawan . 2 7 . Gugur adalah prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan yang

meninggal

dunia

dalam

melaksanakan

tugas

pertempuran atau tugas operas1 di dalam atau di luar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan . 2 8 . Dokumen

Pendukung

Kepegawaian

adalah

surat

keputusan otorisasi di bidang kepegawaian, akte yang berhubungan

dengan

perkawinan,

kelahiran ,

serta


- 6 dokumen

lain

yang

digunakan

se bagai

dasar

pembayaraan gaji prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan .

29. Aplikasi Gaj i PNS Pusat yang selanjutnya disebut Aplikasi GPP adalah program aplikasi komputer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk

melakukan

pengelolaan

administrasi

Belanja

Pegawai PNS dan calon PNS Pusat. 3 0 . Aplikasi

Daftar

Pembayaran

Penghasilan

yang

selanjutnya disebut Aplikasi DPP adalah program aplikasi komputer yang

disediakan

Perbendaharaan

dan

oleh

digunakan

Direktorat Jenderal untuk

melakukan

pengelolaan administrasi Belanja Pegawai prajurit TNI pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI . 3 1 . ADK SPM adalah softcopy SPM yang dihasilkan oleh aplikasi S PM yang diajukan kepada KPPN . 3 2 . ADK Belanja Pegawai adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi daftar perhitungan pembayaran belanj a pegawai sesuai perubahan data pegawai . 3 3 . ADK Perubahan Data Pegawai adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi data terkait dengan perubah an data pegawai pada Satker. 34. ADK Pegawai Pindah adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi data pegawai yang dipindahkan ke Satker lain . 3 5 . ADK Pegawai Baru adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi D PP / Aplikasi GPP berisi data pegawai baru, baik karena pengangkatan maupun karena pindah dari Satker lain . 3 6 . ADK Rekap Rekening adalah softcopy yang dihasilkan oleh

Aplikasi

DPP / Aplikasi

GPP

berisi

data

rekap

pembayaran gaji dan nomor rekening pegawai .


- 7 BAB II RUANG LINGKUP

( 1)

Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembayaran Belanj a Pegawai gaj i pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI yang meliputi:

(2)

a.

Prajurit TNI ; dan

b.

PNS / calon PNS Kemhan .

Tata cara pembayaran Belanj a Pegawai gaj i sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi : a.

pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai gaji;

b.

komponen Belanj a Pegawai gaji; dan

c.

penyelesaian tagihan Belanj a Pegawai gaji,

pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI serta KPPN . (3)

Peraturan

Menteri

tunj angan - tunj angan

ini

tidak

yang

mengatur tidak

pembayaran

melekat

dengan

pembayaran gaj i .

BAB III PENGELOLA ADMINI STRASI BELANJA PEGAWAI Pasal 3 (1)

KPA bertanggung j awab atas pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai.

(2)

Pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi : a.

penguj ian, pembebanan pada mata anggaran yang disediakan, dan perintah pembayaran tagihan atas beban Belanj a Pegawai dalam rangka pelaksanaan APBN;

b.

pelaksanaan pembayaran Belanj a Pegawai;

c.

penyelenggaraan penatausahaan Belanj a Pegawai;

d.

pengelolaan basis data yang berhubungan dengan _ Belanj a Pegawai;


-8e.

pengendalian

pengelolaan

administrasi

Belanj a

Pegawai; f.

pelaporan pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai;

g.

melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian ketersediaan pagu anggaran Belanj a Pegawai dan melaksanakan usulan revisi DIPA sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

h.

penyelesaian utang negara yang timbul sebagai akibat

kesalahan

dan / atau

kelalaian

dalam

pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai; dan i.

tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Belanj a Pegawai . Pasal 4

Pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

Belanj a

Pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) dilakukan oleh : a.

PPK;

b.

PPSPM;

c.

Bendahara Pengeluaran; dan

d.

PPABP.

Pasal 5 PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a.

menyusun rencana penarikan dana Belanj a Pegawai berdasarkan DIPA;

b.

membuat dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Belanj a Pegawai sesuai kewenangannya;

c.

membuat dan menandatangani S PP dengan menguj i: 1.

kelengkapan dokumen tagihan;

2.

kebenaran perhitungan tagihan;

3.

kebenaran

data

pihak

yang

berhak

menenma

pembayaran atas beban APBN;


- 9 kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari

4.

penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; d.

melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA;

e.

meny1mpan dan menJ aga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

f.

melaksanakan berkaitan

tugas

dengan

dan

kewenangan

tindakan

yang

lainnya yang mengakibatkan

pengeluaran Belanj a Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . Pasal 6 PPSPM

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

huruf b

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a.

menguJ 1

kebenaran

SPP

Belanj a

Pegawai

beserta

dokumen pendukung; b.

menolak dan mengembalikan apabila

S PP

Belanj a

SPP

Pegawai

Belanj a tidak

Pegawai,

memenuhi

persyaratan untuk dibayarkan; c.

membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan ;

d.

menerbitkan SPM Belanj a Pegawai;

e.

menyimpan dan menj aga keutuhan seluruh dokumen hak tagih terkait Belanj a Pegawai;

f.

melaporkan

pelaksanaan

penguj ian

dan

perintah

pembayaran kepada KPA; dan g.

melaksanakan

tugas

dan

wewenang

lainnya

yang

berkaitan dengan pelaksanaan penguj ian dan perintah pembayaran Belanj a Pegawai. Pasal 7 (1)

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang· berasal dari pembayaran langsung Belanj a Pegawai melalui Bendahara Pengeluaran .


- 10 (2)

Pelaksanaan Pengeluaran adalah

tugas

kebendaharaan

sebagaimana

menenma,

dimaksud

Bendahara

pada

meny1mpan,

ayat

(1),

membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungj awabkan uang dalam pengelolaannya. Pasal 8 (1)

Untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , KPA

mengangkat/ menetapkan

PPABP

dengan

surat

keputusan / surat perintah . (2)

Tembusan surat keputusan / surat perintah dan spesimen tanda tangan PPABP disampaikan kepada PPSPM dan PPK.

(3)

Dalam

mengelola

administrasi

Belanj a

Pegawai

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , PPABP memiliki tug as dan wewenang se bagai beriku t: a.

melakukan pencatatan data kepegawaian elektronik

dan/ atau manual yang

secara

berhubungan

dengan Belanj a Pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; b.

melakukan penatausahaan tembusan semua surat keputusan

kepegawaian

pendukung

lainnya

TNI / PN S / calon

dan

dalam

PNS

semua

dosir

setiap

dokumen prajurit

Kemhan pada Satker yang

bersangkutan secara tertib dan teratur; c.

membuat

daftar

Gaj i

Induk,

Gaj i

Susulan,

Kekurangan Gaji, Gaj i Terusan, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi, dan pembuatan

daftar

permintaan

Belanj a

Pegawai

lainnya; d.

memproses pembuatan SKPP;

e.

memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunj angan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terj adi perubahan susunan keluarga;


- 11 f.

menyampaikan daftar permintaan Belanj a Pegawai, daftar perubahan data pegawai sementara, ADK Belanj a

Pegawai,

ADK

Rekap

Rekening,

dan

dokumen pendukungnya kepada PPK; g.

mencetak

Kartu

Perorangan

Pengawasan

melalui

Aplikasi

Belanj a

Pegawai

DPP / Aplikasi

GPP

setiap awal tahun dan/ atau apabila diperlukan; dan h.

melaksanakan tugas - tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai .

(4)

Kartu

pengawasan

Belanj a

Pegawai

perorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g disatukan dengan kartu pengawasan Belanj a Pegawai perorangan tahun sebelumnya. (5)

PPABP menyampaikan laporan secara berkala kepada KPA melalui PPK atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .

(6)

Penetapan PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak terikat tahun anggaran .

(7)

Dalam

hal

tidak terdapat

perubahan

pej abat yang

ditetapkan sebagai PPABP pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPABP tahun yang lalu masih tetap berlaku.

(8)

Dalam

hal

PPABP

dipindahtugaskan / pensiun/ diber

hentikan dari j abatannya/ berhalangan sementara, KPA menetapkan

PPABP

keputusan / surat

pengganti

perintah

dan

dengan

berlaku

sej ak

surat serah

terima j abatan .


-

12

-

BAB IV PENGELOLAAN ADMINI STRASI BELANJA PEGAWAI

Bagian Kesatu Aplikasi DPP dan Aplikasi GPP

Pasal 9 (1)

Pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai pada Satker, tingkat

wilayah/ komando

kementerian aplikasi

utama,

dilaksanakan

yang

disediakan

UO,

secara oleh

dan

tingkat

elektronik

melalui

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan . (2)

(3)

Aplikasi sebagaiJ:n.ana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas : a.

Aplikasi DPP untuk prajurit TNI ; dan

b.

Aplikasi GPP untuk PNS dan calon PNS Kemhan .

Penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) pada tingkat Satker menj adi tanggung j awab KPA . (4)

Penggunaan

aplikasi

pada

tingkat

wilayah / komando

utama, UO, dan kementerian menj adi tanggung j awab pej abat yang berwenang sesuai tataran kewenangan.

Bagian Kedua Perekaman dan Perubahan Elemen Data

Pasal 1 0 Dalam rangka pelaksanaan pencatatan data kepegawaian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

huruf

a

PPABP

melakukan

perekaman

dan / atau

perubahan elemen data pada Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berdasarkan

dokumen

keputusan

kepegawaian

dan/ atau

dokumen lainnya yang mengakibatkan perubahan / mutasi data kepegawaian .


-

13

-

Pasal 1 1 (1)

Perekaman elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan sebagai praj urit TNI meliputi perekaman : a.

Keputusan pengangkatan sebagai prajurit TNI ;

b.

Data

pegawai

sesuai

keputusan

pengangkatan

sebagai prajurit TNI ; c.

Keputusan/ surat perintah menduduki j abatan;

d.

Surat penetapan gaj i pokok (inpassing);

e.

Data keluarga berdasarkan : 1)

akta perkawinan;

2)

akta

kelahiran/

putusan

pengesahan /

pengangkatan anak dari pengadilan; dan / atau 3) f.

surat keterangan masih sekolah / kuliah / kursus .

Kode tunj angan sesuai lokasi pengangkatan untuk: 1.

Tunj angan

Pengabdian

Wilayah

Terpencil;

dan / atau 2. (2)

Tunj angan Khusus Provinsi Papua.

Perekaman

dan / atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pemberhentian sebagai prajurit TNI dilakukan dengan

merekam

keputusan

pemberhentian

sebagai

prajurit TNI . (3)

Perekaman

dan/ atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk

pengangkatan

dilakukan

dengan

kembali

merekam

sebagai

praj urit

pencabutan

TNI

keputusan

pemberhentian sebagai prajurit TNI . (4)

Perekaman

dan/ atau

perubahan

elemen

data

pada


kenaikan / penurunan

pangkat

prajurit

TNI

meliputi perekaman : a.

Keputusan kenaikan pangkat; atau

b.

Keputusan penurunan pangkat.


- 14 (5)

Perekaman

dan / atau

perubahan

elemen

data

pada


kenaikan

gaJ I

berkala

prajurit

TNI

dengan

merekam keputusan/ surat kenaikan gaj i berkala. (6)

Perekaman

dan / atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan dalam j abatan / pemberhentian dari j abatan bagi prajurit TNI meliputi perekaman: a.

Keputusan

pengangkatan

dalam

j abatan/

pemberhentian dari j abatan; dan b. (7)

Surat perintah .

Perekaman

dan / atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi D PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk mutasi pindah ke Satker lain bagi prajurit TNI dilaksanakan dengan: a.

merekam

keputusan

mutasi

pindah

dansurat

perintah mutasi; b.

mempro ses SKPP pegawai pindah; dan

c.

menonaktifkan data pegawai yang telah diterbitkan SKPP pegawai pindah .

(8)

Perekaman

dan/ atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 bagi praj urit TNI

yang

mutasi

pindah

dari

Satker

lain

dilaksanakan dengan : a.

memproses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis data pegawai pada Aplikasi DPP berdasarkan SKPP yang telah dibubuhi keterangan telah dinonaktifkan dari database KPPN dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/ Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manaj emen Satker; dan

b.

merekam perubahan kode tunj angan sesuai lokasi pindah setelah pro ses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis data pegawai untuk: 1.

Tunj angan

Pengabdian

Wilayah

Terpencil;

dan / atau


- 15 -

2. (9)

Tunj angan Khusus Provinsi Papua .

Perekaman

dan / atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 , bagi prajurit TNI yang melaksanakan tugas operasi pengamanan meliputi: a.

merekam operas1

surat

perintah

dan / atau

surat

melaksanakan

tugas

perintah

selesai

melaksanakan operasi dari pej abat yang berwenang; dan b.

merekam perubahan kode tunj angan sesuai lokasi penugasan ke dalam basis data pegawai antara lain untuk: 1.

Tunj angan Khusus Provinsi Papua; dan/ atau

2.

Tunj angan Operasi Pengamanan Pada Pulau Pulau

Kecil

Terluar

Dan/ Atau

Wilayah

Perbatasan . ( 1 0) Perekaman

dan/ atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk perubahan data keluarga bagi praj urit TNI dengan merekam : a.

data

anggota

keluarga

berdasarkan

akta

perkawinan, akta kelahiran/ putusan pengesahan / pengangkatan anak dari pengadilan, akta/ putusan cerai dari pengadilan, surat keterangan kematian (visum et repertum}, sesuai peruntukannya; dan b.

data surat keterangan anak masih sekolah/ kuliah / kursus setiap awal tahun untuk Prajurit TNI yang memiliki anak berusia lebih dari 2 1 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 2 5 (dua puluh lima) tahun .

( 1 1 ) Perekaman

dan / atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk data potongan / utang kepada Negara bagi prajurit TNI dengan merekam: a.

data potongan sewa rumah dinas berdasarkan surat izin penghunian rumah dinas;


- 16 b.

data

karena

utang

berdasarkan

kelebihan

rmc1an

pembayaran kelebihan

perhitungan

pembayaran yang dibuat oleh PPK; c.

data utang uang muka gaj i berdasarkan SKPP dan/ atau SPM / SP2 D uang muka gaji; dan / atau

d.

data utang lainnya yang dapat dipotong melalui gaj i berdasarkan dokumen penetapan utang.

Pasal 1 2 (1)

Perekaman

dan / atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk

pengangkatan

calon

PNS

Kemhan

dengan

merekam : a.

Keputusan pengangkatan calon PNS Kemhan;

b.

Data pegawai berdasarkan keputusan pengangkatan sebagai calon PNS Kemhan;

c.

Surat

perintah / surat

pernyataan

melaksanakan

tugas (SPMT) ; dan / atau d.

data keluarga berdasarkan : 1)

akta perkawinan;

2)

akta

kelahiran /

putusan

pengesahan /

pengangkatan anak dari pengadilan; dan / atau 3) e.

surat keterangan masih sekolah / kuliah / kursus

Kode tunj angan sesuai lokasi pengangkatan calon PNS Kemhan untuk: 1)

Tunj angan Pengabdian Di Wilayah Terpencil; dan/ atau

2) (2)

Tunj angan Khusus Provinsi Papua.

Perekaman

dan/ atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan calon PNS Kemhan menj adi PNS Kemhan dengan merekam keputusan pengangkatan PNS Kemhan . (3)

Perekaman

dan / atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pemberhentian sebagai PNS / calon PNS Kemhan


-

dengan

17

-

merekam

keputusan

pemberhentian

sebagai

PNS / calon PNS Kemhan . (4)

Perekaman

dan/ atau

perubahan

elemen

data

pada


pengangkatan

kembali

sebagai

PNS

Kemhan

dengan merekam pencabutan keputusan pemberhentian sebagai PNS Kemhan . (5)

Perekaman

dan/ atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk kenaikan/ penurunan pangkatbagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam :

(6)

a.

Keputusan kenaikan pangkat; atau

b.

Keputusan penurunan pangkat.

Perekaman

dan/ atau

perubahan

elemen

data

pada


kenaikan

gaj i

berkala

bagi

PNS / calon

PNS

Kemhan dengan merekam surat kenaikan gaj i berkala. (7)

Perekaman

dan / atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan dalam j abatan/ pemberhentian dari j abatan bagi PNS Kemhan dengan merekam : a.

Keputusan

pengangkatan

dalam

j abatan /

pemberhentian dari j abatan; dan b.

(8)

Surat perintah .

Perekaman

dan / atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk mutasi pindah ke Satker lain bagi PNS / calon PNS Kemhan dilaksanakan dengan : a.

merekam

keputusan

mutasi

pindah

dan

surat

perintah mutasi; b.

mempro ses SKPP pegawai pindah; dan

c.

menonaktifkan data pegawai yang telah diterbitkan SKPP pegawai pindah .

(9)

Perekaman

dan/ atau

perubahan

elemen

data

pada


pegawai

baru

karena

mutasi

pindah

bagi

PNS / calon PNS Kemhan dilaksanakan dengan :


- 18 memproses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis

a.

data pegawai pada Aplikasi GPP berdasarkan SKPP yang telah dibubuhi keterangan telah dinonaktifkan dari basis Kepala

data KPPN

Seksi

dan ditandatangani oleh

Pencairan

Dana/ Kepala

Seksi

Pencairan Dana dan Manaj emen Satker; dan b.

merekam perubahan kode tunj angan sesuai lokasi pindah setelah proses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis data pegawai untuk: 1 . Tunj angan

Pengabdian

Wilayah

Terpencil;

dan / atau 2 . Tunj angan Khusus Provinsi Papua. ( 10) Perekaman

dan/ atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melaksanakan tugas operasi dilaksanakan dengan: a. merekam surat perintah melaksanakan tugas operasi atau surat perintah sele sai melaksanakan operas1 dari pej abat yang berwenang; dan

b . merekam perubahan kode tunjangan sesuai lokasi penugasan ke dalam basis data pegawai antara lain untuk:

1.

Tunj angan Khusus Provinsi Papua; dan / atau

2.

Tunj angan Operasi Pengamanan Pada Pulau Pulau

Kecil

Terluar

Dan / Atau

Wilayah

Perbatasan . ( 1 1 ) Perekaman

dan / atau

perubahan

elemen

data

pada

Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk perubahan data keluarga bagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam : a.

data

anggota

keluarga

berdasarkan

akta

perkawinan, akta kelahiran / putusan penge sahan/ pengangkatan anak dari pengadilan, akta/ putusan cerai dari pengadilan, surat keterangan kematian (visum et repertum), sesuai peruntukannya; dan


- 19 b.

data

surat

keterangan

anak

masih

sekolah / kuliah / kursus setiap awal tahun untuk PNS / calon PNS Kemhan yang memiliki anak berusia lebih dari 2 1 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 2 5 (dua puluh lima) tahun . ( 1 2) Perekaman

dan/ atau

perubahan elemen

data

pada

Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk data utang kepada Negara bagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam: a.

data

utang

karena

berdasarkan

nncian

kelebihan perhitungan

pembayaran kelebihan

pembayaran yang dibuat oleh PPK; b.

data utang uang muka gaj i berdasarkan SKPP dan / atau SPM / SP2 D uang muka gaji;

c.

data utang sewa rumah dinas berdasarkan surat izin penghunian rumah dinas; dan / atau

d.

data utang lainnya yang dapat dipotong melalui gaj i berdasarkan dokumen penetapan utang.

Pasal 1 3 (1)

Perekaman dan/ atau perubahan elemen data Aplikasi DPP / Aplikasi

GPP

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 1 1 dan Pasal 1 2 menghasilkan daftar perubahan data pegawai sementara. (2)

Daftar perubahan data pegawai sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditandatangani oleh KPA/ PPK dan PPABP untuk digunakan sebagai dasar penghitungan dan

pembuatan

SPP

Belanj a

Pegawai

yang

akan

disampaikan kepada PPSPM . (3)

Daftar perubahan data pegawai sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dicetak kembali melalui Aplikasi DPP / Aplikasi GPP Satker menj adi daftar perubahan data pegawai

dan

ditandatangani

oleh

PPSPM

untuk

disampaikan kepada KPPN paling lambat bersamaan dengan pengaj uan SPM Belanj a Pegawai .


- 20 (4)

Penyampaian daftar perubahan data pegawai kepada KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disertai

dengan ADK Perubahan Data Pegawai . (5)

Daftar perubahan data pegawai beserta ADK Perubahan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk pemutakhiran (updating) data antara KPPN dengan Satker dalam rangka pembayaran Belanj a Pegawai dan menguj i kesesuaian dengan tagihan .

Bagian Ketiga Pengelolaan Basis Data Belanj a Pegawai

( 1)

Pasal 14 Satker

menyediakan

perangkat

komputer

untuk

pengelolaan basis data Belanj a Pegawai Satker. (2)

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, PPAB P melakukan backup basis data ke dalam media penyimpanan data eksternal yang khusus digunakan untuk Belanj a Pegawai Satker setiap bulan .

(3)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung j awab pengelolaan administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

3

ayat

(2)

huruf d,

pengawasan pelaksanaan

KPA melakukan

backup basis data Belanj a

Pegawai Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

Pasal 1 5

( 1)

KPPN menerima daftar perubahan data pegawai beserta ADK Perubahan Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

pemutakhiran

13

ayat

basis

(4)

data

dan

melakukan

Belanja

Pegawai

proses Satker

di KPPN . (2)

KPPN mengelola dan menyimpan basis data Belanj a Pegawai Satker sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam sebuah komputer khusus.


- 21 (3)

KPPN melakukan backup data setiap akhir hari kerj a ke media

penyimpanan

data

eksternal

khusus

untuk

Belanj a Pegawai Satker.

(4)

Kepala

KPPN

melakukan

pengawasan pelaksanaan . backup basis data Belanj a Pegawai Satker sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) . (5)

KPPN mengirimkan basis data Belanj a Pegawai Satker kepada kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pada hari kerj a ke-5

(kelima)

bulan

berkenaan .

BABV KOMPONEN BELANJA PEGAWAI

( 1)

Pasal 16 Gaj i prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang dibayarkan tiap bulan, dituangkan dalam suatu daftar pembayaran Gaji Induk.

(2)

Komponen pembayaran gaj i bagi prajurit TNI meliputi : a.

Gaj i Pokok;

b.

Tunj angan Isteri/ Suami;

c.

Tunj angan Anak;

d.

Tunj angan Pangan/ Beras ;

e.

Uang Lauk Pauk;

f.

Tunj angan Umum;

g.

Tunj angan Jabatan Struktural/ Fungsional;

h.

Tunj angan yang dipersamakan dengan tunj angan j abatan;

i.

Tunj angan Khusus Provinsi Papua;

J.

Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil;

k.

Tunj angan Khusus Korps Wanita (Kowan) ;

1.

Tunj angan Bintara Pembina Desa (Babinsa) ;

m.

Tunj angan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;

n.

Tunj angan

Kompensasi

Kerja/ Risiko

sesua1

ketentuan peraturan perundang-undangan;


- 22 o.

Tunj angan

Lainnya

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang - undangan; p.

Pembulatan;

q.

Tunj angan

Paj ak

Penghasilan

(PPh)

Pasal

21;

dan / atau r.

Potongan, terdiri atas :

1.

Iuran Waj ib Pegawai (IWP) sebesar 1 0% dari Gaj i Pokok ditambah Tunj angan Isteri/ Suami clan

Tunj angan

Anak

dalam

rangka

penyelenggaraan Dana Pensiun, Tabungan Hari Tua, dan Asuransi Kesehatan;

2.

Perhitungan Fihak Ketiga Beras Bulog dalam hal Tunj angan Pangan diberikan dalam bentuk beras (natura) ;

3.

Paj ak Penghasilan Pasal 2 1 ;

4.

Sewa rumah dinas ;

5.

Utang kepada negara, antara lain terdiri atas : a)

pengembalian uang muka gaji;

b)

pengembalian

kelebihan

pembayaran;

dan/ atau c)

tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi .

(3)

Komponen pembayaran gaji bagi PNS / calon PNS Kemhan meliputi: a.

Gaji Pokok;

b.

Tunj angan Isteri/ Suami;

c.

Tunj angan Anak;

d.

Tunj angan Pangan / Beras ;

e.

Tunj angan Umum;

f.

Tunj angan Jabatan Struktural/ Fungsional;

g.

Tunj angan yang dipersamakan dengan tunj angan j abatan;

h.

Tunj angan Khusus Provinsi Papua;

L

Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil;

J.

Tunj angan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;


- 23 k.

Tunj angan

Kompensasi

Kerj a/

Risiko

sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; 1.

Tunj angan

lainnya

sesua1

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; m.

Pembulatan;

n.

Tunj angan

Paj ak

Penghasilan

(PPh)

Pasal

21;

dan/ atau o.

Potongan, terdiri atas : 1.

Iuran Waj ib Pegawai (IWP) sebesar 1 0% dari Gaj i Pokok di tam bah Tunj angan Isteri/ Suami dan

Tunj angan

Anak

dalam

rangka

penyelenggaraan Dana Pensiun, Tabungan Hari Tua, dan Asuransi Kesehatan; 2.

Perhitungan Fihak Ketiga Beras Bulog dalam hal Tunj angan Pangan diberikan dalam bentuk beras (natura) ;

3.

Paj ak Penghasilan Pasal 2 1 ;

4.

Sewa rumah dinas ; dan

5.

Utang kepada negara antara lain terdiri atas : a)

pengembalian uang muka gaji;

b)

pengembalian

kelebihan

pembayaran;

dan / atau c)

tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi .

Pasal 1 7 ( 1)

Penghasilan pertama prajurit TNI diberikan terhitung mulai

bulan

pengangkatan / pelantikan

berdasarkan

keputusan / surat perintah . (2)

Penghasilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari komponen pembayaran gaj i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat (2) . Pasal 1 8

(1)

Gaj i

calon

PNS

Kemhan

diberikan

berdasarkan

keputusan pengangkatan calon PNS Kemhan .


- 24 (2)

-

Gaji calon PNS Kemhan diberikan terhitung sej ak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan

dengan

surat

perintah / surat

pernyataan

melaksanakan tugas (SPMT) yang ditetapkan oleh pej abat yang berwenang. (3)

surat perintah/ surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT)

sebagaimana dimaksud pada ayat

berlaku

surut

dari

tanggal

penetapan

(2)

tidak

keputusan

pengangkatan menj adi calon PNS Kemhan . (4)

Calon PNS Kemhan yang melaksanakan tugas mulai pada tanggal hari kerj a pertama bulan berkenaan, gaj lnya diberikan terhitung mulai bulan berkenaan .

(5)

Calon PNS Kemhan yang melaksanakan tugas mulai pada tanggal hari kerj a kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan,

gaj inya diberikan

terhitung mulai

bulan

berikutnya. Pasal 1 9 (1)

Tunj angan I steri/ Suami diberikan sebesar 1 0% (sepuluh persen) dari Gaj i Pokok.

(2)

Tunj angan

I steri/ Suami

diberikan

untuk

1

(satu)

isteri/ suami prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang sah . (3)

Tunj angan I steri/ Suami diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sej ak perkawinan prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang dibuktikan dengan surat keterangan untuk

mendapatkan

tunj angan

keluarga

dan

akta

perkawinan. (4)

Tunj angan

Isteri/ Suami

diberhentikan

pada

bulan

berikutnya setelah terj adi perceraian atau isteri/ suami meninggal dunia yang dibuktikan dengan a. akta perceraian dari pengadilan; atau b . surat keterangan kematian . (5)

Dalam hal suami dan isteri berstatus sebagai prajurit TNI / anggota Tunj angan

Polri/ PNS / calon

PNS

Kemhan,

maka

Isteri/ Suami hanya diberikan kepada salah

satu suami atau isteri.


- 25

-

Pasal 2 0 (1)

Tunj angan Anak d iberikan u ntuk masing - masing anak sebesar 2% (dua persen) dari Gaj i Pokok.

(2)

Tunj angan Anak diberikan kepada prajurit TNI dan PNS / calon

PNS

Kemhan

yang

mempunyai

anak

kandung/ anak tiri/ anak angkat. (3)

Anak

kandung/ anak

tiri/ anak

angkat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diberikan tunj angan anak dengan ketentuan : a)

belum pernah menikah / belum memiliki penghasilan sendiri; dan

b)

secara nyata menj adi tanggungan praj urit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan sampai dengan batas usia 2 1 tahun .

(4)

Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diperpanj ang sampai dengan usia anak 2 5 tahun, apabila

anak

tersebut

masih

sekolah / kuliah/ kursus

paling kurang 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah / kuliah / kursus. (5)

Tunj angan Anak diberikan kepada prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

(6)

Dalam hal prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan pada tanggal 1 Maret 1 99 4 telah memperoleh Tunj angan Anak untuk 3 (tiga) orang anak, kepadanya tetap diberikan Tunj angan Anak untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut.

(7)

Dalam hal setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jumlah anak yang memperoleh Tunj angan Anak ber kurang karena anak telah menikah / telah memiliki penghasilan sendiri / meninggal dunia/ berusia lebih dari 2 1 tahun / berusia lebih dari 25 tahun bagi anak yang sekolah/ kuliah / kursus

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (4) , Tunj angan Anak diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.


- 26 (8)

Tunj angan Anak diberikan pada bulan berikutnya sej ak kelahiran

anak/ pengangkatan

anak yang dibuktikan

dengan : a)

surat untuk mendapatkan tunj angan keluarga;

b)

akta kelahiran / putusan pengesahan/ pengangkatan anak dari pengadilan; dan / atau

c) (9 )

surat keterangan masih sekolah / kuliah / kursus .

Khusus tunj angan untuk anak tiri diberikan pada bulan berikutnya sej ak perkawinan prajurit TNI dan PNS / calon PNS

Kemhan yang dibuktikan

dengan

surat untuk

mendapatkan tunj angan keluarga dan akta perkawinan . ( 1 0) Tunj angan Anak bagi anak angkat diberikan untuk paling banyak 1 ( satu) orang anak dan hanya diberikan kepada prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang sudah

menikah

dengan

memperhatikan

ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) . ( 1 1 ) Tunj angan Anak diberhentikan pada bulan berikutnya dalam hal: a.

anak kandung/ tiri / angkat telah mencapai batas usia 2 1 tahun dan tidak terdapat surat keterangan masih

sekolah/

kuliah /

kursus

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ; b.

anak

kandung/ tiri / angkat

telah

menikah

yang

dibuktikan dengan akta perkawinan; c.

anak

kandung/ tiri/ angkat

telah

memiliki

penghasilan sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang bersangkutan; atau d.

anak kandung/ tiri/ angkat meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian .

( 1 2) Tunj angan Anak dapat terus diberikan kepada prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang mempunyai anak cacat dan tidak dapat mencari penghasilan sendiri meskipun telah berusia lebih dari 2 1 tahun dengan melampirkan surat keterangan yang dibuat oleh dokter rumah sakit TNI / satuan

kesehatan

TNI / rumah

sakit

umum

pemerintah/ puskesmas pada setiap awal tahun anggaran.


- 27 Pasal 2 1 (1)

Tunj angan Pangan / Beras diberikan dalam bentuk uang atau

beras

(natura)

kepada

prajurit

TNI

beserta

keluarganya yang berhak mendapatkan tunj angan .

(2)

Tunj angan Pangan/ Beras dalam bentuk beras (natura) diberikan sebanyak 1 8 kg (delapan belas kilogram) / j iwa/ bulan untuk prajurit TNI dan sebanyak 1 0 kg (sepuluh kilogram) /j iwa/ bulan untuk anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunj angan .

(3)

Tunj angan Pangan/ Beras dalam bentuk uang diberikan sebesar

setara

18

kg

(delapan

belas

kilogram)

beras /j iwa/ bulan untuk prajurit TNI dan sebesar setara 10

kg

(sepuluh

kilogram)

beras /j iwa/ bulan

untuk

anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunj angan .

Pasal 2 2 (1)

Tunj angan Pangan / Beras diberikan dalam bentuk uang atau beras (natura) kepada PNS / calon PNS Kemhan beserta

keluarganya

yang

berhak

mendapatkan

tunj angan . (2)

Tunj angan Pangan / Beras dalam bentuk beras (natura) diberikan sebanyak 1 0 kg (sepuluh kilogram) /j iwa/ bulan untuk PNS / calon PNS Kemhan dan anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunj angan .

(3)

Tunj angan Pangan / Beras dalam bentuk uang diberikan sebesar

setara

10

kg

(sepuluh

kilogram)

beras /j iwa/ bulan untuk PNS / calon PNS Kemhan dan anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunj angan .

Pasal 2 3 (1)

Dalam hal tunj angan pangan diberikan dalam bentuk beras (natura) , Satker menerbitkan Delivery Order (DO) Beras paling sedikit dalam rangkap 5 (lima) .

(2)

Delivery Order (DO) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan ke KPPN bersamaan dengan SPM Gaj i Induk.


- 28 (3)

Delivery Order (DO) Beras yang telah disetujui oleh KPPN , didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

lembar

ke - 1 :

disampaikan

oleh

Satker

untuk

diteruskan kepada depot logistik untuk dipergunakan sebagai lampiran daftar penyimpulan penyalur beras dan surat permintaan pembayaran harga jatah beras kepada Bendahara Umum Negara; b.

lembar

ke-2 :

disampaikan

oleh

Satker

untuk

diteruskan kepada depot logistik sebagai pertinggal; c.

lembar ke-3 : untuk Satker sebagai pertinggal;

d.

lembar ke-4 : untuk depot logistik (dikirim oleh KPPN sebagai penguj i) ; dan

e. (4)

Lembar ke- 5 : untuk pertinggal KPPN .

Besaran

harga

beras untuk pembayaran Tunj angan

Pangan / Beras dalam bentuk uang atau dalam bentuk beras

(natura)

mengikuti

ketentuan

yang

mengatur

mengenai tunjangan pangan/ beras .

Pasal 2 4 Uang Lauk Pauk hanya diberikan kepada praj urit TNI tidak termasuk anggota keluarganya dan dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan .

Pasal 2 5 (1)

Tunjangan Umum diberikan setiap bulan kepada praj urit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang tidak menerima tunjangan

jabatan

struktural,

tunj angan

jabatan

fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan j abatan . (2)

Pemberian Tunjangan Umum tidak perlu ditetapkan dengan surat keputusan .

(3)

Tunjangan Umum untuk prajurit TNI baru diberikan terhitung sejak pengangkatan / pelantikan berdasarkan keputusan / surat perintah .

(4)

Tunj angan diberikan

Umum

untuk

terhitung mulai

PNS / calon bulan

PNS

berikutnya

Kemhan setelah

pegawai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan


- 29 tugas yang dibuktikan dengan

surat perintah / surat

pernyataan melaksanakan tugas

(SPMT)

dari kepala

Satker atau pej abat yang ditunjuk. (5)

Dalam hal berdasarkan surat perintah / surat pernyataan melaksanakan pada

ayat

tugas (4)

(SPMT)

sebagaimana

PNS / calon

PNS

dimaksud

Kemhan

mulai

melaksanakan tugas pad a tanggal hari kerj a pertama bulan berkenaan, maka Tunj angan Umum diberikan terhitung mulai bulan berkenaan . (6)

Surat perintah / surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 ayat (2) .

(7)

Pemberian Tunj angan Umum untuk prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan dihentikan bulan berikutnya dalam hal pegawai yang bersangkutan : a.

menenma

tunj angan

j abatan

struktural

atau

tunj angan j abatan fungsional; b.

menerima tunj angan yang dipersamakan dengan tunj angan j abatan;

c.

menj alani cuti besar atau cuti d i luar tangggungan negara;

d.

berhenti sebagai prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan; atau

e.

menj alani

hukuman

pidana

paling

singkat

1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap . (8)

Dalam hal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf

c

dij alani

mulai

hari

kerj a

pertama

bulan

berkenaan, maka Tunj angan Umum dihentikan terhitung mulai bulan berkenaan .

(9)

Prajurit

TNI

dan

PNS / calon

PNS

Kemhan

yang

dipekerj akan di luar instansi induknya dan gaj inya dibayarkan pada instansi induknya serta tidak menerima tunj angan j abatan di instansi tempat yang bersangkutan ditugaskan,

Tunj angan

Umum

dibayarkan

melalui

instansi induknya.


- 30 Pasal 26 (1)

Tunj angan Jabatan Struktural diberikan setiap bulan kepada prajurit TNI dan PNS Kemhan yang menduduki j abatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan

ditetapkan

dengan

surat

keputusan dari pej abat yang berwenang. (2)

Tunj angan Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah

pengangkatan

yang

dibuktikan

dengan

keputusan pengangkatan dan surat perintah . (3)

Dalam hal pengangkatan dilaksanakan pada tanggal hari kerj a

pertama

bulan

berkenaan,

maka

Tunj angan

Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan terhitung mulai bulan berkenaan . (4)

Pembayaran Tunj angan Jabatan Struktural bagi prajurit TNI dan PNS Kemhan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak prajurit TNI dan PNS Kemhan yang bersangkutan: a.

diberhentikan dari jabatan struktural;

b.

diberhentikan sebagai prajurit TNI / PNS Kemhan;

c.

menj alani cuti diluar tanggungan negara;

d.

menj alani cuti besar selama lebih dari 1 (satu) bulan;

e.

menerima tunj angan jabatan fungsional; atau

f.

menj alani hukuman pidana paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap .

(5)

Pembayaran Tunj angan Jabatan Struktural dihentikan mulai bulan ke-7 (ketujuh) bagi prajurit TNI dan PNS Kemhan yang mengikuti tugas belaj ar lebih dari 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat perintah .

(6)

Prajurit TNI yang menduduki j abatan struktural dan dij atuhi hukuman disiplin serta pemberhentian dari j abatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

a,

tunj angan

j abatan

strukturalnya

tetap

dihentikan meskipun Prajurit TNI yang bersangkutan mengajukan keberatan .


- 31 (7)

PNS Kemhan yang menduduki j abatan struktural dan dij atuhi hukuman disiplin serta pemberhentian dari j abatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

a,

tunj angan

j abatan

strukturalnya

tetap

dihentikan meskipun PNS Kemhan yang bersangkutan mengajukan upaya administratif. (8)

Praj urit TNI yang menduduki j abatan struktural dan diberhentikan

sebagai

prajurit

TNI

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, tunj angan j abatan strukturalnya tetap dihentikan meskipun prajurit TNI yang bersangkutan mengajukan keberatan .

(9)

PNS Kemhan yang menduduki j abatan struktural dan diberhentikan

sebagai

PNS

Kemhan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, tunj angan j abatan strukturalnya tetap dihentikan meskipun PNS Kemhan yang bersangkutan mengajukan upaya administratif. ( 1 0) Dalam hal prajurit TNI dan PNS Kemhan yang telah selesai

menj alani

cuti

di

luar

tanggungan

negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diangkat kembali dalam j abatan struktural, tunj angan j abatan strukturalnya diberikan kembali terhitung mulai bulan berikutnya sej ak prajurit TNI / PNS Kemhan bersangkutan diangkat kembali dengan surat keputusan dan aktif melaksanakan tugas dalam j abatan strukturalnya yang dibuktikan

dengan

melaksanakan

surat

tugas

perintah / surat

(SPMT)

dari

pernyataan

pej abat

yang

berwenang. ( 1 1 ) Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang telah selesai cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c karena persalinan atau cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, tunj angan j abatan strukturalnya diberikan kembali terhitung mulai bulan berikutnya sej ak prajurit TNI dan PNS Kemhan bersangkutan aktif melaksanakan tugas . ( 1 2) Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang menduduki j abatan struktural yang berdasarkan peraturan perundangan undangan dapat merangkap j abatan fungsional, hanya


- 32 dapat diberikan satu tunj angan j abatan yang lebih besar atau yang lebih menguntungkan bagi prajurit TNI dan PNS Kemhan yang bersangkutan .

Pasal 2 7 (1)

Tunj angan Jabatan Fungsional diberikan kepada prajurit TNI dan PNS Kemhan yang menduduki j abatan fungsional sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

dan

ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. (2)

Tunj angan Jabatan Fungsional diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah prajurit TNI dan PNS Kemhan yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan

dengan

surat

perintah/ surat

pernyataan

melaksanakan tugas (S PMT) dari pejabat yang berwenang.

(3)

Dalam hal pelaksanaan tugas dilaksanakan pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, Tunjangan Jabatan Fungsional diberikan terhitung mulai bulan berkenaan.

(4)

Pembayaran Tunj angan Jabatan Fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya apabila praj urit TNI yang bersangkutan: a.

diberhentikan dari jabatan fungsional;

b.

berhenti/ diberhentikan sebagai prajurit TNI;

c.

menjalani cuti diluar tanggungan negara;

d.


e.

diangkat dan menerima tunjangan jabatan struktural atau jabatan fungsional yang lain; atau

f.

menj alani hukuman pidana paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap .

(5)

Pembayaran Tunj angan Jabatan Fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya PNS Kemhan yang bersangkutan: a.

diberhentikan dari jabatan fungsional

b.

dibebaskan sementara dari j abatan fungsional;

c.

berhenti/ diberhentikan sebagai PNS Kemhan;

d.

menjalani cuti diluar tanggungan negara;


- 33 e.


f.

diangkat dalam dan menerima tunjangan jabatan struktural atau tunj angan jabatan fungsional lainnya; atau

g.

menj alani

hukuman

pidana

paling

singkat

1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap . (6)

Praj urit

TNI

dan

PNS

Kemhan

yang

telah

selesai

menj alani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf d dan diangkat

kembali

tunj angannya

dalam

diberikan

j abatan

terhitung

fungsional, mulai

bulan

berikutnya sej ak pengangkatan yang dibuktikan dengan keputusan

pengangkatan

dan

surat

perintah / surat

pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) dari pej abat yang berwenang. (7)

Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang telah selesai cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf d karena persalinan atau cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d

dan

ayat

(5)

huruf e ,

tunj angan j abatan

fungsionalnya diberikan kembali terhitung mulai bulan berikutnya

sej ak

prajurit

TNI

dan

PNS

Kemhan

bersangkutan aktif melaksanakan tugas . (8)

Praj urit TNI yang menduduki j abatan fungsional dan dij atuhi hukuman disiplin berat serta pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai prajurit TNI , tunj angan j abatan fungsionalnya tetap dihentikan meskipun pegawai yang bersangkutan mengaj ukan upaya keberatan .

(9)

PNS Kemhan yang menduduki j abatan fungsional dan dij atuhi hukuman disiplin berat serta pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau pemberhentian tidak dengan hormat

sebagai

PNS

Kemhan,

tunj angan

j abatan

fungsionalnya tetap dihentikan meskipun pegawai yang bersangkutan mengajukan upaya administratif.


34

-

-

Pasal 2 8 (1)

Prajurit

TNI

dan

PNS / calon

PNS

Kemhan

yang

bekerj a/ bertugas pada daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan Tunj angan Khusus Provinsi Papua setiap bulan yang besarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2)

Tunj angan Khusus Kemhan

Provinsi

Papua untuk calon PNS

diberikan sebesar 80% dari Tunjangan Khusus

Provinsi Papua yang diterima PNS Kemhan . (3)

Tunj angan Khusus Provinsi Papua diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sej ak prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan bekerj a/ bertugas di daerah Provinsi Papua dan

Provinsi

keputusan

Papua

Barat

yang

dibuktikan

dengan

dan/ atau surat perintah/ surat pernyataan

melaksanakan tugas (SPMT) . (4)

Dalam hal surat perintah/ surat pernyataan melaksanakan tugas

(SPMT)

memuat

sebagaimana dimaksud

tanggal

mulai

pada ayat

bekerj a/ bertugas

di

(3)

Provinsi

Papua dan Provinsi Papua Barat adalah hari kerj a pertama bulan berkenaan, maka Tunj angan Khusus Provinsi

Papua

diberikan

terhitung

mulai

bulan

berkenaan . (5)

Pembayaran dihentikan

Tunj angan terhitung

Khusus

mulai

bulan

Provinsi

Papua

berikutnya

sej ak

praj urit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan tidak lagi bekerja/ bertugas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dibuktikan dengan keputusan dan/ atau surat perintah/ surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) di tempat tugas yang baru. (6)

Permintaan

pembayaran Tunj angan

Khusus

Provinsi

Papua dilakukan oleh Satker induknya.

Pasal 2 9 (1)

Prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang bekerj a dan bertempat tinggal di wilayah terpencil diberikan Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil

diberikan

setiap

bulan

sesuai peraturan perundang-undangan .


- 35 -

(2)

Wilayah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah desa- desa yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri ditetapkan sebagai wilayah terpencil.

(3)

Pembayaran Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak surat perintah dan/ atau surat pernyataan bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil yang diterbitkan oleh pej abat yang berwenang (komandan/ kepala kesatuan) .

(4)

Pembayaran Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil dihentikan berdasarkan surat keputusan, surat perintah, surat ijin, surat, dan/ atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan

oleh

pejabat

yang

berwenang

yang

menyatakan bahwa prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan: a.

pindah tugas dan/ atau pindah ternpat tinggal keluar dari wilayah terpencil;

b.

berhenti

atau

diberhentikan

dari

dinas

atau

diberhentikan sebagai prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan atau meninggal dunia; c.

dij atuhi

hukuman

penjara

atau

kurungan

berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; d.

menj alani cuti di luar tanggungan negara;

e.

tugas belaj ar yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan; dan/ atau

f.

ditugaskan sementara seperti operasi dan penugasan lain yang sifatnya tidak menetap di wilayah terpencil.

(5)

Penghentian pembayaran Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai bulan berikutnya setelah surat perintah pindah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (komandan/ kepala kesatuan) .

Pasal 30 (1)

Tunj angan

Operasi

Pengamanan

Pulau-Pulau

Kecil

Terluar dan Wilayah Perbatasan diberikan setiap bulan untuk prajurit TNI dan PNS Kemhan yang ditugaskan


- 36 secara penuh dalam operasi pengamanan pada pulau pulau kecil terluar dan / atau wilayah perbatasan . (2)

Tata cara pembayaran Tunj angan Operasi Pengamanan Pulau- Pulau

Kecil

Terluar

se bagaimana dimaksud sesuai

dengan

dan

Wilayah

pada ayat ( 1 ) ,

Peraturan

Menteri

Perbatasan

dilaksanakan

Keuangan

yang

mengatur mengenai tata cara pembayaran tunj angan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan PNS Kemhan yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau pulau kecil terluar dan/ atau wilayah perbatasan . Pasal 3 1 (1)

Terhadap pembayaran gaji prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan dilakukan pembulatan sebagai salah satu unsur perhitungan

penghasilan

bruto

guna

memudahkan

penyelesaian administrasi pembayaran gaji prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan. (2)

Pembulatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dicantumkan sebagai tunjangan . (3)

Dalam

hal

terj adi

angka

pembulatan

turun,

harus

diperhitungkan sebagai "kelebihan pembayaran tunj angan" dalam permintaan kekurangan gaji.

(4)

Jumlah kelebihan pembayaran tunj angan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan sebagai potongan SPM dengan akun yang sama dengan akun pembulatan.

(5)

Perhitungan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung dengan menambahkan nilai sebagai tunj angan

pembulatan

sehingga jumlah

gaj i

bersih

menj adi ratusan rupiah .

Pasal 3 2 (1)

Tunj angan Paj ak Penghasilan (PPh) Pasal 2 1 diberikan kepada prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang terutang paj ak Penghasilan Pasal 2 1 tunj angan

setiap

bulan

yang

atas

menurut

gaj i dan ketentuan

peraturan perpaj akan harus ditanggung oleh pemerintah .


- 37 (2)

Tunj angan

Paj ak

Penghasilan

(PPh)

Pasal

21

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibayarkan sebesar nilai paj ak yang terutang atas gaji/ penghasilan Prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan setiap bulan. (3)

Dalam

rangka

penghitungan

Tunj angan

Paj ak

Penghasilan (PPh) Pasal 2 1 se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , PPABP melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dengan merekam data nomor pokok waj ib paj ak (NPWP) dan data keluarga seluruh prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan dalam Aplikasi DPP/ Aplikasi G PP dengan lengkap dan benar. (4)

Dalam hal prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan tidak memiliki nomor pokok waj ib paj ak (NPWP)

sehingga

dikenakan tarif Paj ak Penghasilan (PPh) Pasal 2 1 lebih tinggi sebesar 2 0% (dua puluh persen) , Tunj angan Paj ak Penghasilan (PPh) Pasal 2 1 hanya diberikan sebesar nilai paj ak yang seharusnya dengan tarif normal . (5)

Ketentuan

mengenai

Penghasilan (PPh) Penghasilan

tarif

dan

Pasal 2 1

(PPh)

Pasal

perhitungan

Paj ak

untuk Tunj angan Paj ak 21

mengikuti

ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan .

Pasal 33 ( 1)

Potongan sewa rumah dinas dilakukan kepada prajurit TNI dan PNS Kemhan yang menempati rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

(2)

Potongan sewa rumah dinas mulai berlaku pada bulan berikutnya sej ak surat izin penghunian ditetapkan .

(3)

Potongan sewa rumah dinas dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sej ak prajurit TNI dan PNS Kemhan yang bersangkutan tidak lagi menempati rumah negara yang dibuktikan dengan surat keputusan pencabutan izin penghunian .

(4)

Ketentuan penghunian

mengenai rumah

tarif negara

sewa

dan

mengikuti

mekanisme peraturan

perundang-undangan tersendiri .


- 38 Pasal 34 (1)

Pembayaran gaj i kepada prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang belum masuk dalam daftar gaj i induk dilakukan melalui Gaj i Susulan .

(2)

Tunj angan Susulan

Pangan / Beras

diberikan

dalam

dalam

pembayaran

bentuk

uang

atau

Gaj i beras

(natura) .

Pasal 3 5 (1)

Dalam hal terdapat perubahan salah satu atau lebih dalam komponen gaj i prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan

ayat

(3)

yang

mengakibatkan

belum

terj adinya

dapat

dibayarkan

kekurangan

dan

pembayaran

Belanj a Pegawai gaji, selisih kekurangan pembayaran tersebut diberikan sebagai kekurangan gaj i . (2)

Perubahan salah satu atau lebih dalam komponen gaJ I Praj urit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi perubahan : a.

besaran gaj i pokok dan / atau tunj angan;

b.

komponen tunj angan; dan/ atau

c.

bertambahnya

anggota

mendapatkan

tunj angan

keluarga

yang

( suami/ isteri

berhak dan / atau

anak) . (3)

Kekurangan gaj i sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat dalam daftar perhitungan pembayaran Belanj a Pegawai tersendiri .

(4)

Kekurangan gaj i sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan apabila SP2D Gaj i Induk/ Gaj i Susulan yang memuat

besaran

komponen

gaji

yang

baru

telah

diterbitkan . (5)

Dalam hal perubahan besaran salah satu atau lebih komponen gaj i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran tersebut disetor ke kas negara atau diperhitungkan dalam pembayaran gaj i bulan berikutnya.


- 39 Pasal 36 (1)

Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang dipindahkan karena dinas / tidak atas permintaan sendiri ke Satker lain yang berada di luar kota dari Satker asalnya, dapat diberikan uang muka gaj i .

(2)

Uang muka gaj i sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan sebesar: a.

2 (dua) kali gaj i pokok dan tunj angan keluarga terakhir tanpa potongan bagi prajurit TNI dan PNS Kemhan yang berkeluarga; atau

b.

1 (satu) kali gaj i pokok terakhir tanpa potongan bagi prajurit TNI dan PNS Kemhan yang tidak memiliki tanggungan keluarga.

(3)

Pengembalian uang muka gaji kepada Negara dilakukan dengan cara: a.

diangsur setiap bulan paling lama 20 (dua puluh) bulan

sampai

lunas

untuk

uang

muka

gaJ I

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; b.

diangsur setiap bulan paling lama 8 (delapan) bulan sampai lunas untuk uang muka gaj i sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b .

(4)

Permintaan uang muka gaj i untuk praj urit TNI dan PNS Kemhan yang dipindahkan karena dinas / tidak atas permintaan sendiri ke Satker lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan melalui Satker asal atau Satker baru.

(5)

Kewaj iban pengembalian uang muka gaj i yang diajukan oleh Satker asal harus dicantumkan sebagai utang kepada negara dalam SKPP pegawai pindah .

(6)

Pengajuan

uang

muka

gaJ I

melalui

Satker

baru,

dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sej ak pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas di tempat baru . (7)

Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang dipindahkan lagi ke luar kota sebelum kepindahan diberikan

angsuran uang muka gaj i

sebelumnya diselesaikan ,

uang

muka

gaJ I

setelah

atas

dapat kembali mengembalikan

seluruh sisa uang muka gaj i sebelumnya.


- 40 Pasal 37 ( 1)

Kepada ahli wans prajurit TNI yang meninggal dunia diberikan Gaj i Terusan setiap bulan sebe sar penghasilan terakhir termasuk Uang Lauk Pauk dan Tunj angan Jabatan .

(2)

Uang

lauk

pauk

dalam

pembayaran

Gaj i

Terusan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan sesuai j umlah hari dalam bulan pembayaran . (3)

Kepada ahli waris PNS Kemhan yang meninggal dunia diberikan Gaj i Terusan setiap bulan se besar penghasilan terakhir yang seharusnya diterima termasuk Tunj angan Jabatan .

(4)

Penghasilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) merupakan gaj i yang seharusnya diterima pada bulan prajurit TNI dan PNS Kemhan meninggal dunia.

(5)

Dalam hal

selama masa peinbayaran

Gaj i Terusan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

dan ayat (3)

terdapat

perubahan

besaran

komponen

gaj i

karena

kebij akan pemerintah, komponen Gaj i Terusan yang diberikan Kemhan

kepada yang

ahli waris

meninggal

prajurit TNI

dunia

dan

mengikuti

PNS

besaran

komponen gaji yang berlaku sesuai kebij akan pemerintah terse but. (6)

Jangka waktu pemberian Gaj i Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) setiap bulan bagi prajurit TNI diatur sebagai berikut: a.

6 (enam) bulan berturut-turut untuk prajurit TNI yang meninggal dunia.

b.

1 2 (dua belas) bulan berturut-turut untuk prajurit TNI yang tewas / gugur.

c.

12 (dua belas) bulan berturut-turut untuk praj urit TNI yang meninggal dunia dan memiliki tanda j asa bintang angkatan, bintang sewindu, atau bintang gerilya

dan

bintang

lainnya

yang

lebih

tinggi

tingkatannya.


- 41 d.

18

(delapan

belas)

bulan

berturut-turut untuk

praj urit TNI yang gugur atau tewas atau meninggal dunia

dalam

ditetapkan

melaksanakan

dengan

tugas

Keputusan

negara

Presiden

dan

sebagai

Pahlawan Nasional. (7)

Jangka waktu pemberian Gaj i Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulan bagi PNS Kemhan diatur sebagai berikut: a.

4 (empat) bulan berturut-turut untuk PNS Kemhan yang meninggal dunia.

b.

6 (enam) bulan berturut-turut untuk PNS Kemhan yang tewas / gugur.

c.

1 2 (dua belas) bulan berturut-turut untuk PNS Kemhan yang meninggal dunia dan mempunyai bintang nararia.

d.

18 (delapan belas) bulan berturut-turut untuk PNS Kemhan yang gugur atau tewas atau meninggal dunia

dalam

ditetapkan

melaksanakan

dengan

tugas

Keputusan

negara

Presiden

dan

sebagai

Pahlawan Nasional. (8)

Terhadap Gaj i Terusan tidak dikenakan potongan iuran waj ib pegawai (IWP) untuk iuran pensiun dan tunj angan hari tua.

(9)

Pemberian Gaji Terusan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) diatur sebagai berikut: a.

Dalam hal prajurit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal

dunia

meninggalkan

isteri/ suami,

Gaj i Terusan diberikan kepada isteri/ suami yang dibuktikan

dengan

kartu

penunjukan

istri

(KPI) / kartu penunjukan suami (KPS) . b.

Dalam hal prajurit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal dunia tidak meninggalkan isteri/ suami, Gaj i Terusan diberikan kepada anak yang menj adi tanggungannya

yang

dibuktikan

dengan

akta

kelahiran / putusan pengesahan / pengangkatan anak dari pengadilan .


- 42 Dalam

hal

yang

tewas /

c.

prajurit

TNI

gugur

dan

PNS

belum

Kemhan

berkeluarga,

Gaj i Terusan diberikan kepada orang tua/ orang tua angkat yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan menurut ketentuan perundang-undangan berhak memperoleh pensiun / tunj angan . ( 1 0) Dalam hal prajurit TNI / PNS Kemhan meninggal dunia setelah

SPM

gaJ l

induk

disampaikan

ke

KPPN,

pembayaran gaj i induk tersebut merupakan pembayaran Gaj i Terusan bulan pertama. ( 1 1 ) Kelebihan pemotongan iuran pensiun dan tunj angan hari tua pada SPM Gaj i Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas Gaji Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) dicatat dalam SKPP pegawai berhenti . ( 1 2) SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 ) menj adi dasar bagi PT Asabri (Persero) untuk mengembalikan kelebihan pemotongan iuran pensiun dan tunj angan hari tua kepada penerima pensiun . ( 1 3) Pembayaran Gaj i Terusan dibuat dalam daftar yang terpisah dengan daftar Gaj i Induk. ( 1 4) Pembayaran Gaj i Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) dibayarkan sesuai haknya meskipun surat keputusan pensiun j anda/ duda/ anak/ orang tua belum diterima oleh ahli waris . ( 1 5) Pembayaran Gaj i Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) dihentikan setelah haknya selesai dibayarkan

meskipun

surat

keputusan

pens1un

j anda/ duda/ anak/ orang tua belum diterima oleh ahli wans . ( 1 6) Prajurit

TNI / PNS

Kemhan

yang

meninggal

dunia/ tewas / gugur dan tidak meninggalkan ahli wans yang

berhak

menenma

pensiun / tunj angan

tidak

diberikan Gaj i Terusan .

Pasal 3 8 (1)

Prajurit TNI

dan

PNS

Kemhan yang

hilang

dalam

melaksanakan tugas tetap diberikan gaj i penuh selama


- 43 1 2 (dua be l as) bu l an dal am masa pencarian berdasarkan surat perin tah mengenai pencarian orang hi l ang dari pej abat yang berwenang. (2)

Dalam hal setelah 12 (dua belas) bulan masa pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) prajurit TNI dan , PNS

Kemhan yang hi l ang tidak ditemukan,

kepada

prajurit TNI dan PNS Kemhan tersebut dinyatakan hilang dan meninggal dunia dengan penetapan status meninggal oleh

dunia/ tewas / gugur

Menteri

Pertahanan /

Panglima TNI . (3)

Kepada istri i suami/ anak/ orang tua dari prajurit TNI dan PNS Kemhan yang dinyatakan hilang dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diberikan Gaj i Terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 .

(4)

Dalam hal dikemudian hari ternyata prajurit TNI dan PNS Kemhan yang telah dinyatakan hilang dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan kembali

dalam

keadaan

hidup ,

maka

dilakukan

peninj auan kembali atas surat keputusan yang te l ah diterbitkan

dan

menghitung

kembali

hak-hak yang

seharusnya diterima.

Pasal 39 Bagi prajurit TNI dan PNS Kemhan yang berdasarkan keputusan diberhentikan

sementara (skorsing)

diberikan

penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Prajurit TNI dan PNS

Kemhan yang sedang dalam

pemeriksaan atau penahanan yang belum ada kekuatan hukum tetap , diberikan gaj i penuh kecuali tunj angan j abatan . b . Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang dij atuhi hukuman penj ara/ kurungan

paling

rendah

1

(satu)

bu l an,

diberikan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan (gaj i bruto ditambah uang lauk pauk) , tanpa tunj angan j abatan dan tunj angan umum .


- 44 BAB VI PENYELESAIAN TAGIHAN BELANJA PEGAWAI Bagian Kesatu Penyelesaian Tagihan Belanj a Pegawai pada Satuan Kerj a

Pasal 40 ( 1)

Anggaran

untuk

pelaksanaan

pembayaran

belanj a

pegawai dialokasikan dalam DIPA masing-masing Satker. (2)

Pembayaran Gaj i Induk dilaksanakan secara langsung ke rekening masing - masing Prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan .

(3)

PPABP

dapat

menyampaikan

informasi

pembayaran

belanj a pegawai gaj i kepada Prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang bersangkutan berupa rincian gaj i yang dicetak melalui Aplikasi DPP / Aplikasi GPP. (4)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan, pembayaran Gaj i Induk dapat

dilakukan

melalui

rekening

Bendahara

Pengeluaran setelah mendapat persetujuan Kepala KPPN mitra kerj a, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

tidak terdapat layanan perbankan pada wilayah kerj a Satker;

b.

keadaan kahar / darurat (bencana alam, kebakaran , banj ir, pemogokan umum, perang, pemberontakan , makar,

revolusi,

huru-hara,

terorisme ,

wabah / epidemik) ; c.

dalam

rangka

pembinaan

prajurit

TNI

dan

-PNS / calon PNS Kemhan; atau d. (5)

sebab lainnya yang dapat dipertanggungj awabkan .

Dalam hal pembayaran Gaj i Induk dilakukan melalui rekening B endahara Pengeluaran se bagaimana dimaksud pada ayat (4) , KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN atas pembayaran Gaj i Induk secara langsung

melalui

rekening

Bendahara

Pengeluaran

disertai dengan surat pernyataan tanggung j awab mutlak (SPTJM) sebagaimana format pada Lampiran huruf A


- 45 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6)

Atas permohonan yang diajukan oleh KPA, Kepala KPPN dapat menerbitkan surat persetujuan yang paling kurang memuat: a.

batas waktu pelaksanaan pembayaran gaj i induk secara

langsung

melalui

rekening

Bendahara

Pengeluaran; dan b.

pernyataan penggantian

bahwa

KPA

pembayaran

bertanggungj awab Belanj a

Pegawai

atas gaJ I

apabila terj adi kehilangan, pencurian, perampokan, ataupun sebab lain . (7)

Untuk pembayaran Belanj a Pegawai non gaj i induk dapat dilaksanakan secara langsung melalui rekening masing masing prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan atau melalui rekening Bendahara Pengeluaran .

Pasal 4 1 (1)

Pembayaran Belanj a Pegawai bagi prajurit TNI dibuat dalam daftar perhitungan pembayaran Belanj a Pegawai yang terpisah dengan pembayaran Belanj a Pegawai bagi PNS / calon PNS Kemhan.

(2)

Dalam rangka pembayaran Belanj a Pegawai, menyampaikan

daftar

perhitungan

B elanj a

PPABP Pegawai

sesuai peruntukan dan dokumen pendukung kepada PPK yang meliputi : a.

Untuk pembayaran Gaj i Induk: 1.

Daftar Gaj i Induk, rekap per halaman, rekap golongan, dan halaman luar daftar gaj i yang ditandatangani

oleh

PPABP,

Bendahara

Pengeluaran, dan KPA/ PPK; 2.

Daftar perubahan data pegawai sementara yang ditandatangani oleh KPA/ PPK dan PPABP;

3.

Daftar

perubahan

potongan

yang

ditandatangani oleh PPABP;


- 46 4.

-

Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh

Kepala

Satker / pej abat

sesuai

yang

berwenang

peruntukannya yang meliputi : a)

Untuk prajurit TNI 1)

Keputusan pengangkatan prajurit TNI ;

2)

Keputusan kenaikan pangkat;

3)

Keputusan/ surat

gaj i

kenaikan

berkala; 4)

Keputusan/ surat perintah mutasi;

5)

Keputusan / surat perintah menduduki j abatan;

6)

Surat keterangan untuk mendapatkan tunj angan keluarga;

7)

Surat/ akta nikah/ cerai/ kematian;

8)

Akta kelahiran / putusan pengesahan / pengangkatan anak dari pengadilan;

9)

Surat

keterangan

anak

masih

sekolah / kuliah/ kursus ; 1 0) Surat keterangan anak cacat; 1 1 ) SKPP; dan / atau 1 2) Keputusan

yang

mengakibatkan

penurunan gaji/ skorsing. b)

Untuk PNS / calon PNS Kemhan 1)

Keputusan pengangkatan PNS / calon PNS Kemhan;

2)


3)

Keputusan/ surat

kenaikan

gaJ I

berkala; 4)

Keputusan mutasi pegawai;

5)


6)

Surat

perintah / surat

pernyataan

melaksanakan tugas (SPMT) ;

7)

Surat keterangan untuk mendapatkan tunj angan keluarga;


- 47 8)

Surat/ akta nikah/ cerai/ kematian;

9)

Akta kelahiran/ putusan pengesahan/ pengangkatan anak dari pengadilan;

1 0) Surat

keterangan

anak

masih

sekolah / kuliah / kursus; 1 1 ) Surat keterangan anak cacat; 1 2) SKPP; dan / atau 1 3) Keputusan

mengakibatkan

yang

penurunan gaji/ skorsing.

b.

5.

ADK Perubahan Data Pegawai;

6.

ADK Belanj a Pegawai;

7.

ADK Rekap Rekening; dan

8.

Surat Setoran Paj ak Penghasilan (PPh) Pasal 2 1 .

Untuk pembayaran Gaj i Susulan : 1.

Gaj i Susulan yang dibayarkan sebelum gaJ 1 pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaj i Induk: a)

Daftar Gaj i Susulan, rekapitulasi daftar Gaj i Susulan, dan halaman luar daftar Gaj i Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/ PPK;

b)


c)

Daftar

perubahan

potongan

yang

ditandatangani oleh KPA/ PPK dan PPABP; d)

Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah disahkan oleh Kepala

Satker/ Pej abat

yang

berwenang

sesuai peruntukannya yang meliputi : 1)

Untuk praj urit TNI (a)

Keputusan pengangkatan prajurit TNI ;

(b)


(c)

Keputusan/ surat kenaikan

gaj i

berkala;


- 48 (d)

perintah

Keputusan/ surat mutasi pegawai;

(e)

Keputusan / surat

perintah

menduduki j abatan; (D

untuk

keterangan

Surat

mendapatkan

tunj angan

keluarga; (g)

Surat/

akta

nikah/

cerai/

kematian; (h)

putusan

kelahiran /

Akta

pengesahan/ pengangkatan anak dari pengadilan; (i)

Surat

keterangan

anak

masih

sekolah / kuliah / kursus ;

Ul

Surat keterangan anak cacat;

(k)

SKPP; dan / atau

(I)

Keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji/ skorsing.

2)

Untuk PNS / calon PNS Kemhan (a)

Keputusan pengangkatan

PNS /

calon PNS Kemhan; (b)


(c)

Keputusan/ surat kenaikan

gaJ I

berkala; (d)

Keputusan mutasi pegawai;

(e)

Keputusan/ surat

perintah

menduduki j abatan;

(D

Surat perintah / surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) ;

(g)

keterangan

Surat

untuk tunj angan

mendapatkan keluarga; (h)

Surat/ akta

nikah /

cerai/

kematian; (i)

Akta

kelahiran /

putusan

pengesahan/ pengangkatan anak dari pengadilan;


- 49 -

U)

Surat

keterangan

anak

masih

sekolah / kuliah/ kursus; (k)

Surat keterangan anak cacat;

(1)

SKPP; dan/ atau

(m) Keputusan yang mengakibatkan penurunan gaj i / skorsing. e)


f)


g)

ADK Pegawai Baru;

h)


i)

Surat

Setoran

Paj ak Penghasilan

(PPh)

Pasal 2 1 . 2.

Gaj i

Susulan yang dibayarkan

setelah

gaJ I

pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaj i Induk: a)

Daftar Gaj i Susulan, rekapitulasi daftar Gaj i Susulan dan halaman luar daftar Gaj i Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/ PPK;

b)


c)

Daftar

perubahan

potongan

yang

ditandatangani oleh KPA/ PPK dan PPABP; d)


e)


f)


g)

Surat

Setoran

Paj ak Penghasilan

(PPh)

Pasal 2 1 . c.

Untuk pembayaran Kekurangan Gaj i : 1.

Daftar

perubahan

data

pegawai

yang

ditandatangani oleh KPA/ PPK dan PPABP; 2.

Daftar Kekurangan Gaji, Kekurangan

Gaj i

dan

Kekurangan

Gaj i

yang

rekapitulasi daftar

halaman

luar

ditandatangani

daftar oleh

PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/ PPK;


- 50 3.

Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai

yang

telah

Satker/ pej abat

disahkan

yang

oleh

berwenang

Kepala sesuai

peruntukannya yang meliputi: a)

Untuk prajurit TNI 1)

Keputusan pengangkatan praj urit TNI ;

2)

Keputusan kenaikan Pangkat;

3)


4)

Keputusan / surat

kenaikan

gaji

berkala; 5)

Keputusan/ surat perintah mutasi;

6)

Surat

perintah / surat

pernyataan

melaksanakan tugas (SPMT) ; 7)

Surat/ akta nikah; dan/ atau

8)

Akta kelahiran / putusan pengesahan / pengangkatan anak dari pengadilan ;

b)

Untuk PNS / calon PNS Kemhan 1)

Keputusan pengangkatan PNS / calon PNS Kemhan;

2)


3)

Keputusan / surat perintah menduduki j abatan;

4)

Keputusan/ surat

kenaikan

gaJ I

berkala; 5)

Keputusan mutasi;

6)

Surat

perintah / surat

pernyataan

melaksanakan tugas (SPMT) ; 7)

Surat/ akta nikah; dan / atau

8)

Akta kelahiran / putusan pengesahan / pengangkatan anak dari pengadilan;

4.

AD K Perubahan Data Pegawai;

5.


6.


7.



- 51 d.

Untuk pembayaran Gaj i Terusan : 1.

Daftar Gaj i Terusan, rekapitulasi daftar Gaj i Terusan dan halaman luar daftar Gaj i Terusan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/ PPK; Daftar perubahan data pegawai sementara yang

2.

ditandatangani oleh KPA/ PPK dan PPABP; 3.

Salinan

dokumen

disahkan

oleh

pendukung

Kepala

yang

telah

Satker/ pej abat

yang

berwenang berupa surat keterangan kematian dari pej abat yang berwenang atau dari dokter yang berwenang

(visum et repertum) untuk

pembayaran pertama kali;

e.

4.


5.


6.


7.


Untuk pembayaran uang muka gaj i : 1.

Daftar

perhitungan

rekapitulasi

daftar

uang uang

muka

muka

gaJ1,

gaJ l

dan

halaman luar daftar uang muka gaj l yang ditandatangani

oleh

PPAB P,

Bendahara

Pengeluaran, dan KPA/ PPK; 2.

Salinan disahkan

dokumen oleh

pendukung

Kepala

berwenang berupa

yang

telah

Satker/ Pej abat

surat keputusan

yang

mutasi

pindah, surat permintaan uang muka gaji dan surat

keterangan

untuk

mendapatkan

tunj angan keluarga;

(3)

3.

ADK Belanj a Pegawai; dan

4.

ADK Rekap Rekening.

Daftar

perhitungan

dimaksud

pada

belanj a

ayat

(1)

pegawai dibuat

se bagaimana se suai

format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


- 52 (4)

PPK melakukan penelitian terhadap daftar perhitungan Belanj a

Pegawai

beserta ADK Belanj a Pegawai

dan

dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dalam pembuatan SPP Belanj a Pegawai . (5)

PPK

membuat

dimaksud

S PP

pada

menggunakan

Belanj a

ayat

(4)

aplikasi

Pegawai

dalam

yang

sebagaimana

rangkap

telah

2

(dua)

disediakan

oleh

Direktorat Jenderal Perbendaharaan . (6)

PPK menyampaikan SPP Belanj a Pegawai kepada PPSPM dilengkapi dengan Daftar Perhitungan Belanj a Pegawai serta

seluruh

dokumen

pendukung

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) . (7)

Untuk

keperluan

Belanj a

pembayaran

Pegawai,

Aplikasi

dan

penatausahaan

D PP / Aplikasi

GPP

menghasilkan kartu pengawasan yang terdiri atas daftar perubahan data pegawai sementara, daftar perubahan data

pegawai,

perorangan,

kartu

surat

pengawasan

keterangan

Belanj a

untuk

Pegawai

mendapatkan

tunj angan keluarga, rincian pembayaran penghasilan dan

ULP

calon

PNS

Lampiran

prajurit

TNI ,

Kemhan huruf

dan

rincian

sebagaimana

C

yang

gaj i

PNS /

tercantum

dalam

merupakan

terpisahkan dari Peraturan Menteri

bagian

tidak

ini .

Pasal 42 (1)

PPSPM menenma SPP Belanj a Pegawai dan dokumen pendukung secara lengkap dari PPK dalam rangkap 2 (dua) .

(2)

PPSPM waj ib melakukan penelitian dan penguJ ian atas kebenaran material dan formal SPP Belanj a Pegawai dan dokumen pendukung.

(3)

Penelitian dan penguj ian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , antara lain : a.

kelengkapan dokumen pendukung SPP;

b.

kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;


- 53 c.

kebenaran pengisian format SPP;

d.

kesesuaian kode bagan akun standar (BAS) pada SPP dengan DIPA/ petunjuk operasional kegiatan / rencana kerj a anggaran Satker;

e.

ketersediaan pagu sesuai bagan akun standar (BAS) pada

SPP

dengan

DIPA,

petunjuk

operasional

kegiatan, dan rencana kerj a anggaran Satker; f.

kebenaran formal dokumen / surat keputusan yang menj adi

persyaratan/ kelengkapan

pembayaran

Belanj a Pegawai; g.

pihak

ke benaran

yang

berhak

menerima

pembayaran pada S PP sehubungan dengan surat keputusan; h.

kebenaran perhitungan tagihan serta kewaj iban di bidang perpaj akan dari pihak yang mempunyai hak tagih;

L

kepastian telah terpenuhinya kewaj iban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan

J.

kesesuaian

angka

dan

penjumlahan

antara

perhitungan

dalam

daftar

perhitungan

Belanj a

Pegawai dengan dokumen pendukung SPP Belanj a Pegawai. (4)

Dalam hal hasil pemeriksaan dan penguj ian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan ketentuan, ditindaklanjuti dengan : a.

mencetak dan menandatangani daftar perubahan data pegawai;

b.

membuat ADK Perubahan Data Pegawai dan ADK Belanj a Pegawai;

c.

mencetak

dan

menandatangani

SPM

Belanj a

Pegawai dalam rangkap 2 (dua) ; d.

membuat ADK SPM

dan memasukkan personal

identification number (PIN) PPSPM ke dalam ADK SPM; dan


- 54

-

menandatangani dan melampirkan Surat Setoran

e.

Paj ak

Penghasilan

(PPh)

Pasal

21

yang

telah

ditandatangani oleh bendahara pengeluaran sebagai kelengkapan SPM belanj a pegawai gaj i . (5)

Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan , PPSPM mengembalikan SPP Belanj a Pegawai beserta dokumen pendukungnya kepada PPK untuk diperbaiki .

(6)

Pengembalian SPP Belanj a Pegawai beserta dokumen pendukung dengan

oleh

PPSPM

penyesuaian

ditindaklanjuti

basis

data

oleh

pada

PPABP Aplikasi

DPP / Aplikasi GPP. (7)

Pembuatan SPM Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat

(4)

harus

berdasarkan

transfer

data

rekapitulasi yang berasal dari Aplikasi D PP / Aplikasi GPP. (8)

S PM

Belanj a

ditandatangani

Pegawai oleh

yang

PPSPM

telah

dicetak

disampaikan

ke

dan KPPN

dengan dilampiri : a.

Daftar nominatif penerima;

b.

Surat Setoran Paj ak (PPh) Penghasilan Pasal 2 1 ;

c.


d.


e.

ADK SPM Belanj a Pegawai; dan/ atau

f.

ADK Pegawai Baru, dalam hal terdapat penambahan pegawai, baik pengangkatan pegawai maupun yang dipindahkan dari Satker lain .

(9)

SPM Belanj a Pegawai beserta lampirannya disampaikan ke KPPN dalam rangkap 2 (dua) dan disimpan oleh PPSPM dalam rangkap 1 (satu) .

( 10) Penyimpanan SPM belanj a pegawai disatukan dengan dokumen S PP, daftar perhitungan pembayaran Belanj a Pegawai, dan dokumen

pendukung.

Pasal 4 3 (1)

SPM Gaj i Induk diajukan oleh Satker dan diterima KPPN paling lambat tanggal 1 5 (lima belas) sebelum bulan pembayaran .


- 55 Dalam hal tanggal 1 5 (lima belas) sebagaimana dimaksud

(2)

pada ayat ( 1 ) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPM Gaj i Induk kepada KPPN

dilakukan

paling

lambat

hari

kerj a

terakhir

sebelum tanggal 1 5 (lima belas) .

Bagian Kedua Prosedur Pencairan Dana Belanj a Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pasal 44 Tata

cara

penerbitan

SP2D

Belanj a

Pegawai

Satker

di

lingkungan Kemhan dan TNI oleh KPPN dilaksanakan se suai peraturan perundang - undangan yang mengatur penerbitan SP2D di KPPN .

Bagian Ketiga Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

Pasal 45 (1)

KPA menerbitkan dan menandatangani SKPP dalam hal terdapat prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang berdasarkan

keputusan / surat perintah

pej abat yang

berwenang: a.

dipindahkan ke Satker lainnya yang mengakibatkan atau

tidak

mengakibatkan

perubahan

KPPN

pembayar; atau b.

diberhentikan sebagai prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan dengan hak pensiun atau tanpa hak pens1un .

(2)

SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada KPPN dalam rangkap 3 (tiga) dan dilampiri dengan surat permintaan penonaktifan site bank supplier kepada Kepala KPPN .


- 56 (3)

S KPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pada huruf a dapat diterbitkan secara kolektif.

(4)

S KPP karena prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan pindah antar Satker atau diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

dibuat

se suai

format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

Pasal 46 (1)

Terhadap SKPP yang diterima dari Satker, KPPN meneliti kesesuaian data dalam SKPP dengan basis data di KPPN .

(2)

Dalam hal hasil penelitian kesesuaian data dalam SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak menunjukkan perbedaan, dilakukan penonaktifan : a.

data pegawai yang bersangkutan dari basis data KPPN;

b . site bank supplier berdasarkan penonaktifan

site

bank

surat permintaan sebagaimana

supplier

dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) . (3)

Kepala Seksi Pencairan Dana/ Kepala Seksi Pencairan Dana

dan

Manaj emen

Satker

pada

KPPN

menandatangani S KPP dan memberi keterangan pada S KPP bahwa data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari basis data KPPN . (4)

Dalam hal hasil penelitian kesesuaian data dalam SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

menunjukkan

perbedaan, KPPN mengembalikan SKPP kepada Satker penerbit. (5)

KPPN menyampaikan lembar pertama dan lembar kedua S KPP yang telah ditandatangani Pencairan

Dana/ Kepala

Seksi

oleh

Kepala

Pencairan

Dana

Seksi dan


- 57 Manaj emen Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Satker Penerbit SKPP.

Pasal 47 (1)

Terhadap SKPP pegawai pindah yang diterima dari KPPN, Satker penerbit SKPP: a.

mengirimkan lembar pertama SKPP kepada Satker yang baru dengan dilampiri dosir kepegawaian dan ADK Pegawai Pindah yang dihasi l kan dari Aplikasi DPP / Aplikasi GPP; dan

b. (2)

menyimpan lembar kedua untuk pertinggal .

Terhadap SKPP pegawai yang diberhentikan sebagai praj urit TNI dan PNS Kemhan yang diterima dari KPPN, Satker penerbit SKPP: a.

mengirimkan lembar pertama SKPP untuk Kantor Cabang PT. Asabri (Persero) terkait; dan

b.

menyimpan lembar kedua untuk pertinggal . Pasal 4 8

Pembayaran gaj i pegawai pada Satker yang baru dan / atau pembayaran pensiun o l eh PT. Asabri (Persero) tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada keterangan penonaktifan basis data pegawai dari KPPN pada SKPP.

Bagian Kelima Ral at Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

Pasal 49 (1)

SKPP yang telah diterbitkan dapat diralat atau dibatalkan dal am hal terdapat: a.

ral at atau pembatalan keputusan / surat perintah pej abat

yang

berwenang

yang

menj adi

dasar

dan / atau

utang

penerbitan SKPP; b.

perubahan

rincian

penghasilan

pegawai; atau


- 58 c.

(2)

sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan .

Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengakibatkan

timbulnya

kekurangan

bayar

kepada

pegawai, kekurangan tersebut dapat dibayarkan setelah basis data pegawai pada Satker dan KPPN diaktifkan kembali .

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5 0 Peraturan

Menteri

m1

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan .


- 59 Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan nya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 3 Desember 2 0 1 6 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 4 Desember 2 0 1 6

DIREKTUR JEND ERAL PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd . WIDODO EKATJAHJANA

B ERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2 0 1 6 NOMOR 1 89 3

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. T . U . Kementerian ·


- 60 -

LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR

190/PMI<. 05/2016

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMBAYARAN GAJI

INDUK MELALUI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang . bertandatangan di bawah ini : Nama NIP/ NRP

.

. . . . . �

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pangkat/ Gol Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran / Kepal a Satuan Kerj a . . . . . . . . . . . . . .

.

Sehubungan dengan pengajuan SPM Gaji Induk melalui rekening Bendahara Pengeluaran, dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa: 1.

Kami bertanggung j awab atas ketepatan pembayaran gaj i tersebut kepada yang berhak.

2.

Kami bertanggung j awab atas penggantian pembayaran Belanj a Pegawai gaj i apabila terj adi kehilangan, pencurian, perampokan atau sebab lain . D emikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. . . . Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satuan Kerj a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.


- 61 -

B . DAFTAR FORMAT PERHITUNGAN BELANJA PEGAWAI 1 . FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI 2 . FORMAT DAFTAR GAJI INDUK PNS / CALON PNS KEMHAN 3 . FORMAT

REKAPITULASI

PEMBAYARAN

PENGHASILAN

DAN

ULP

PER

HALAMAN PRAJURIT TNI 4. FORMAT REKAPITULASI GAJI PER HALAMAN PNS / CALON PNS KEMHAN 5 . FORMAT

REKAPITULASI

PEMBAYARAN

PENGHASILAN

DAN

ULP

PER

PEMBAYARAN

PENGHASILAN

DAN

ULP

PER

GOLONGAN PRAJURIT TNI 6 . FORMAT

REKAPITULASI

PANGKAT PRAJURIT TNI 7 . FORMAT REKAPITULASI GAJI PER GOLONGAN PNS / CALON PNS KEMHAN 8.

FORMAT HALAMAN LUAR DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI

9.

FORMAT HALAMAN LUAR DAFTAR GAJI PNS / CALON PNS KEMHAN

1 0 . FORMAT DAFTAR SUSULAN PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI 1 1 . FORMAT DAFTAR GAJI SUSULAN PNS / CALON PNS KEMHAN 1 2 . FORMAT DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI 1 3 . FORMAT DAFTAR KEKURANGAN GAJI PNS / CALON PNS KEMHAN 1 4 . FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN GAJI TERUSAN DAN ULP PRAJURIT TNI 1 5 . FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS / CALON PNS KEMHAN 1 6 . FORMAT SURAT PERMINTAAN UANG MUKA GAJI 1 7 . FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN UANG MUKA PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI 1 8 . FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN UANG MUKA GAJI PNS KEMHAN


- 62 -

FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI

1.

DAFTA R PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN UL P P RAJURI T TN I

K.EM:ENTERIAN PER.TAHA.NAN .

········

PEMBAYARAN : GAJI

················ ············

..... .............

..........

....................................................

KU KOTAMA

BENTUK

PAKU/NA

POK DPP

JURU BAYAR

STATUS

KESA TUAN/SA TKER

HALAMAN P EN G H A S I LA N

NAMA

NRP

NO.

JAB/ESLN

TGL L.A.Hm. - TMT JAB

URUT

GAJI POKOK

STS KAWIN T. ISTRI/SUAMI

PANGKAT - JABATAN

TMT KGB

T. ANAK

NPWP

MKG

G. BRUTO

2

3

I

T . STRUKTURAL

T. PGN/BERAS

T . FUNGSIONAL

T. KOWAN

T . UMUM

4

-

- ----

5

T. PAPUA

P O T ONGAN T . l..A �A

T. SANDIIKOM PEN

T. PENCIL

TPP

T . P . TERLU�R

T . PJKPENGHASILAN

T. BABIN'SA

T. TERAMPIL

PEl'vlBUIATAN

6

7

JUMLAH PENGHASILAN

8

KOTOR

P . BERAS

SF:VV A RUMAH

JUMLAH

PENGa!BAUAN

P . PENSIUN

UT ANG

TOR

P. BPJS

PPh P s . 2 1

P O T . l..A INA NY

JUMLAH POTONGAN

LAUK PAUK -------------------

TANDA TANGAN

JUMLAH

P. THT

9

BERSIH GAJI

DIBAYARKAN

IO

ll

13

12

14

15

+

------- +

JUlVllAH I.BvlBAR

.

. ... .

.. . . . ... . . . ..

--- +

------ +

----- +

------- +

. ... . . . . .. . .... .

. .... .... . . .. .. . . ... . .. . . . ..

... . . .

KE :

.. . . . . . .. . . .

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···· · · · ·

. . . . . . . . . .. .

. . . . . .

PPABP

· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · -

L.ElVIBAR Q\J1 MElvlUA T : .... PEGA.. WAI + ...... ISTRI/SUAMI +

_

. . .. . . ANAK "'"

...... nw A

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . .

· · · · ··

�


- 63 -

FORMAT DAFTAR GAJI INDUK PNS / CALON PNS KEMHAN

2.

DAFTAR GAn PEGAW Al

........ ............... ............... .......... ....... ..................

......

PEMBAYARAN . .......... . . . . . . . . . .

.

..

..

········

TANGGAL LAHIR

URUT

NIP

LEMBAR KE :

TUN. UMUM

STS KAWIN GAn POKOK

JMLANAK/ TUNJ. KELUARGA TUN. K. PAPUA JIWA

STATUS PEGA W Al

TW. TERPENCU.

A. ISTRJ/SUAMI B. ANAK

GOLONGAN

l

. . . . . . . . . . . . . . . ...

P EN GH A S I LA N

NAMA NO.

· ·· · ·· · ·· · · · · · ·

. .....

3

2

P O T O N GA N

T. STRUKTURAL

TUNJANGAN

TUNJANGAN

T. FUNGSIONAL

PANGAN/BERAS

PAJAK

T. DIPERSAMAKAN

J1.JMIAH PENGHASILAN

PENGHASILAN

J1.IMIAH

POTONGAN

!URAN

PAJAK

BERAS

WAnB

PENGHASILAN UTANG

SEWA RUMAH

PEGAWAI

KOTOR

TANDA TANGA.N

JUMLAH

BERSIH

POTONGAN

YANG

ATAU

DIBAYARKAN

NOMOR RE<ENTh/G

15

16

POT. LAIN

PEMBULATAN

4

s

6

7

8

9

10

12

11

13

14

+

------

+

---------

+

J1.JMIAH LEM BAR KE :

......... . . . . . . . . . .. .....

. . . . . . . .. . . . . . .

... ....

. .................

--- +

+

---- +

+

.. .

.

...... ......... .

· · · · · · · · · · · ·· ·

· · · · · ·· · · ·

. . . .. . . . . . . . .. . . . . ..

PPABP

NRP/NIP . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. UMBARINI MEMUAT : .... PEGAWAI + ..... ISTRJ/SUA.MI + ....... ANAK - .. ... JIWA

� www.jdih.kemenkeu.go.id

- 64 -

FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PERHALAMAN PRAJURIT TNI

3. .

.

. . ..

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHAS ILAN DAN ULP PRAJURIT TN!

PEMBAYARAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

KU KOTAMA

. ...

.

...

: GAJI

...................................................................................

BENT UK

PAKU/NA

POK DPP

JURU BAYAR

STATUS

KESATUAN/SA TKER

HA LAMAN P EN G H A S I L A N

NAMA

NRP

NO. URUT

JAB/ESLN

GAn POKOK

STS KAWIN T. ISTRl/SUAMI

TGL LAH!R - TMT JAB PANGKAT - JABATAN

TMT KGB

T. ANAK

NPWP

MKG

G. BRUTO

2

3

1

4

T. PGN/BERAS

T . PAPUA

T . LAINNYA

T . FUNGSIONAL

T . KOWAN

T. PENCIL

TPP

T . UMUM

T. SANDI/KOMPEN T.P. TERLUAR

T. PJK PENGHASILAN

T . BABINSA

PEMBULATAN

T. STRUKTURAL

5

6

T. TERAMPIL

7

JUMLAH

P O T O N GA N JUMLAH PENGHASILAN

8

KOT OR

P . BERAS

SEWA Rillvl AH PENGEMBAL!AN

P . PENSIUN

UTANG

TGR

P . BPJS

PPh P s . :? l

P O T . LAINNYA

JUMLAH POTONGAN

��_!'.��-

----

TANDA TANGAN ---

JU!v!LAH

P. THT

9

BERSIH GAn

DIBAYARKAN 10

11

12

13

14

15

------- +

---------- +

--------- +

JU!vlLAH LEMEAR

... . . .

.

...........

. .. . .. ... . . . .

KE :

.

.......... . ..

-····-···········-··· ··············-···-

.

. ...

.

--- +

------- +

--- +

------ +

... ..

.........

.

. ..

. .. ..

.

. . . . . . .. .

PPABP

··········

NRP/NIP

····

· ·

•

. . . . . . . . . . .. .

· · - · ·

.......• ....•

. . ..

.........

· · · · · · ··

. . .. . .

�/


- 65 -

4. ···············- ··-··········

. . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . .. ..

.... .

.

FORMAT REKAPITULASI GAJI PER HALAMAN PNS / CALON PNS KEMHAN

..

DAFTAR GA TI PEGA WAI

. . . . . ... . . .

. . .. . . . . .

. . . .

. . ..

. . . . . .. . . . . . . . . PEMBA YA RAN . ............... . . . . . .

· · ·· · · · · ··

TANGGAL LAHIR

URUT

NIP STATUS PEGA WAI

2

. . ..

·· · · · · ·· · ·

..

. .. . .

· · · · · · · · · · ·- ·

. ..

. . . . . . .. . HALAMAN :

TUN. UMUM

STS KAWIN GATI POKOK

JML ANAK/ TUNJ. KELUARGA TUN. K. PAPUA TW . TERPENCIL

A. ISTRl/SUAM!

TIWA

TUNJANGAN

TUNJANGAN

T. FUNGSIONAL

PANGAN/BERAS

PAJAK

JUMLAH PENGHASILAN

PENGHASILAN

5

4

-------

+

-------

+

----------

+

6

7

8

POTONGAN

!URAN

PAJAK

SEWA RUMAH

BERAS

WAnB

PENGHASILAN

UTANG

KOT OR

PEMBULATAN

B. ANAK

3

T. STRUKTURAL

T . DIPERSAMAKAN

JUMLAH

P O T O N GA N

P EN G H A S I L A N

GO LONGAN

l

.. .

. . . .. . . . . . .

. . . . . . . . . .. .

NAMA NO.

..

9

POTONGAN

13

!2

ll

BERSIH YANG D!BAYARKAN

POT. LAIN

PEGAWAI

to

JUMLAH

14

15

HALAMAN :

-----

+

-------

+

----

+

--------

+

TOTA L

· · ·· · ·

· ·· · · · · · · · ·

· ·· ··

· ·

· · · · · ·· · · · ·

· · ·· · ·· · · · · · · · · ·

PPABP

. . .. .

. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..

NRP/NIP . . . . . . . . . . .

· · · · · · · · · · · · · · ·· ·

ti>/


- 66 -

5.

FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PER GOLONGAN PRAJURIT TNI

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP P RAJURIT TN I

KEMENTERIAN PERTA HANAN

PEMBAYARAN : GAJI

..........

····················· ······ ·········

...................................................................................

BENT UK

KU KOTAMA PAKU/NA

POK DPP

JURU BAYAR

STATUS HALA M A N

KESA TUAN/SA TKER P E N GHA S I LA N

NAMA

NRP

NO. URUT

TGL LAHIR - TMT JAB PANGKAT - JABATAN

JML PEG JML ISTRl

NPWP

JML JrwA

2

3

l

GAJI POKOK

T. STRUKTURAL

T. PGNIBERAS

T. PAPUA

T . lA INNYA

T. ISTRl/SUAMI

T. FUNGSIONAL

T. KOWAN

T. PENCIL

TPP

T. UMUM

T . SANDI/KOM PEN" T.P. TERLUAR

JML ANAK T. ANAK

4

T. TERA M P IL

T. BABINSA

G. BRUTO

5

7

6

JUMLAH

P O T O N G A N JUMLAH PENGHASIJ...A. N

T. PJK PENGHASILAN

KOT OR

PEMBULATAN

8

P . BERA S

SEWA RUMAH

PENGEMBALIAN

P . PENSIUN

UTANG

TGR

P. BPJS

PPh Ps 2 1

POT. LA INNYA

JUMLAH

BERS IH GAJI

POT ON GAN

LA UK PAUK ----------------------JUMLAH

DIBAYARKAN

P . THT 9

lO

13

12

ll

14

PATl/PAMEN

------------ +

PAMA

--------- +

BINTARA ---------- +

TAMTAMA ------------- +

TOTAL

---- +

------ +

MENGETAHUI/MENYETUJUI PEJABAT PEMBUA T KOMITMEN

.

. ,. . .

. .

.

. . . .. . ..

NRP/NIP

. . ..

. .. .

..

. . . . . . . .. .

.. . . . . . . •

· · · · • ·· ·

. . ..

BEND. PENGELUARAN

. . .. . . . . . . . . . . . . .. . .

NRP/NIP . . ..

..

. .

.

. . . . . . .. . .

. . .. . .

. . . . . . ..

. . . . . . ...• . . . . . . . . . .

.. . .. .

. . . . . .. . .. . .

PPABP

. . .

. . . . . . . .. . . . . ..

..

. .. .

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . .

.

...

. . .. .

l'i/ www.jdih.kemenkeu.go.id

- 67 -

6.

FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PER PANGKAT PRAJU RIT TNI DAFTAR PEMBAYARAN P EN GHAS ILAN DAN ULP PRAJURIT 'IN I P EMB AYA RAN : GAJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K.Ervl ENT ER.l A N PERTAHANAN ··········· · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····----

KU KOTAMA

BENT UK

PAKU/NA

POK DPP

n.JRU BA YA R

STATUS

HA LA M A N

KESA TUAN/SA TKER

NO. URUT

NAMA


NRP

JML PEG JM L lSTRI

TGL LA.HIR - TMT JAB

.JlvtL.

PANGKA T - JABATAN

1 l

NP W P

2

JENDERA L / LAKSAMANA

LETNAN JENDERA L / LAKS. M A DYA/

MA YO R JENDERA L / LAKS. M A DYA/ M A RS . MUDA

4

BRIGADIR JEND ERAL/LAKS. PERTAl'vlA MARS. PER.TA M A

5

KOLONEL

6

LETNAN KOLONEL

7

MAYOR

8

KAPTEN

9

LETNAN SATU

T. STRUKTURA L

T. PGN/BERAS

T. PAPUA

T. LA INNYA

T. ISTRI/SUA M I

T. FUNGS IONAL

T. KOWAN

T. PENCIL

TPP

T. ANAK

T.

T.P. TER.LUAR

T. PIK PENGHASILAN

T. TERAMP1L

P E?v1 BULATAN

4

Ulvt: U?vt: 5

T. SANDUKOlVIPEN

T. BAB£N'SA

6

7

Jlftvf LA H PENGl-IA SIIAN

8

KOTOR

9

P . BERAS

S EW A RUMA H

PEN'GElVt BA LIAN

P. PENSlUN

UTANG

TGR

P . BPJS

PPh Ps

POT. LA J:NNYA

P.

rrrr 10

21 11

JUM LA H POTONGA.. N

12

BERSIH GA.JI LA.UK PAUK JUM LA H

13

DIBAYARKAN

14

I

M A RS . M A DYA

3

GAJI POKOK

G. BRUTO

3

M A RSEK.AL

2

ANAK

JM L JfW A

JUM: LA H

P OT ONGAN

---------------- +

I

I

I

I

1------------------- 1

I1------------------- 1I

I1------------------- 1I

Ii------------------ 1I

I1------------------- 1I

I,--------------- 1I

I1-------------------- 1I I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-------------- +

10

LEINAN DUA

11

P Elvl BANTU LETNAN SA TU

i----------------- 1 I

I

-------------------- +

12

P Elvl BANrU LETNAN DUA

I

I

------------------ +

�/ www.jdih.kemenkeu.go.id

- 68 -

13

SER.SAN MAYOR

I

I

---------------- +

I 14

SERSAN KEPALA

I

I

I

--------------- +

I

I 15

SER.SAN SA TU

I

I

--------------- +

I SER.SAN DUA

16

I

I

I

--------------- +

I KOPRAL KEPALA

17

I

I

----------

-----

I KOPRA L SATU

18

I

+

I

I

I

----------------- +

I

I

KOPRAL DUA

19

I

I

------------------- +

I

I PRAJURIT KEPALA

20

I

I

----------------- +

I

PRAJURlT SA TU

21

I

I

I

-----.------------ +

I 22

PRAJURlT DUA

I

I

I

---------------- +

I TOTAL

I

I

I

----------------- +

I

I

M ENGETAHUI/M ENYETUJUI PEJABA T PBv!BUA T KOMITMEN

. .. . .. . . . . . . . . . . NRP!Nll'

-

-

-- - --

. . ..

. . . . ...

-- - - - - - - ·

- - ---

. . . . . .. . .

BEND. PENGELUARAN

.

. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .

NRP!Nll'

-

_ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ ., _ _ _

.

. . . . . . .. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

PPABP

. .

.. . . . . .. .

NRPINIP

. . . . . . . . ..

. . . . . . . . . ...

- - -- - - · - -- · --

.

, _ __ _ _

�/


- 69 -

7.

FORMAT REKAPITULASI GAJI PER GOLONGAN PNS / CALON PNS KEMHAN

DAFTAR REKAPITULASI GAn PEGAWAI

································· · · ······· ··························· ·······················

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PEMBAYARAN : . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . .

. . . . .. . . . . ..

.

TANGGAL LAHIR

URUT

NIP STATUS PEGA W A I

2

.

. . .. .

. . . . . . .. . HALAMAN :

P EN GH A S I L A N TUN. UMUM

STS KAWIN GAJI POKOK

JML ANAK/ TUNJ. KELUARGA TUN. K PAPUA nwA

TW. TERPENOL

A . ISTRJ/SUAMI

3

T. STRUKTURAL

TUNJANGAN

TUNJANGAN

T. FUNGSIONAL

PANGAN/BERAS

PAJAK

T. DIPERSAMAKAN

JUMLAH

POTONGAN JUMLAH PENGHAS!lAN

PENGHASILAN

POTONGAN

!URAN

PAJAK

SEWA RUMAH

BERAS

WAJIB

PENGHAS!lAN

UTANG

KOT OR

PEGAWAI

JUMLAH POTONGAN

BERSIH YANG DIBAYARKAN

POT. LAIN

PEMBULATAN

B. ANAK

GO LONGAN

l

..

. . . . .. .

NAMA NO.

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

4

7

6

5

8

9

10

11

12

13

14

15

GOLONGAN IV

----------- +

GOLONGAN III

---------------- +

GOLONGAN II

------------- +

GOLONGAN I

----------- +

TOTAL

----- +

-------

+

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .

MENGETAHUl/MENYETUnn PEJABA T PE!vlBUAT KOMITMEN

. . .. . . .

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

NRP/NIP . . .. . .. . .. . .. .. . . .

BEND. PENGELUARAN

.

. .. . .. . . . . . . . . . .

. .. . .. . . . . .

. . . .

NRP/NIP . . .. . .. . . . . . . .. . .. . ..

PPABP

.

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NRP/NIP

.

.. . .. . .

. . . • . . .. . .

\(->/


- 70 -

8.

FORMAT HALAMAN LUAR DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI D A F TA R P E!v! BA YARAN PENGHA SILAN D A N ULP PRAJURIT TNI

PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NO. DAFT AR GAJI

TE!v!PA T PENERBIT AN SP2D

.

DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KPPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

PE!v!BA YARAN RUANGAN DISEDIAKAN UNTUK CA T A TAN-CAT AT AN PPABP BER.SANGK.UT AN

PENGHAS ILAN l . GAJI POKOK

JUM LAH PEGA W A I DAN KELUARGA Rp.

2. TUNJANGAN ISTRl/SUA M I

Rp .

3 . TUNJANGAN ANAK

Rp .

NO.

GOL

Ill

l.

4. TUNJANGAN LAUK PAUK

Rp .

2.

IV

5 . TUNJANGAN UMUM

Rp .

3.

II

6. TUNJANGAN LA INNYA

Rp .

4.

Rp.

7. TUNJANGAN SANDI

Rp.

8. TUNJANGAN BERA S

Rp .

9. TUNJANGAN STRUKTURAL

Rp .

1 0. TUNJANGAN FUNGSIONAL

Rp .

1 1 . TUNJANGAN PAPUA

Rp .

1 2. TUNJANGAN KOW AN

Rp.

1 3 . TUNJANGAN BABINSA

Rp.

14. TUNJANGAN W ILA YA H TERPENCIL

Rp.

1 5 . TUNJANGAN KET ERAMPILAN KHUSUS

Rp.

1 6. TUNJANGAN P. TERLUAR/PERBATA SAN

Rp .

1 7. TUNJANGAN PAJAK PENGHA S ILA N

Rp.

1 8 . P E!v! BULATAN

Rp.

POTO NGAN

JUM LA H KOTOR

JUMLAH PEGA WAI

ISTRl/SUA M I

ANAK

JUMLAH

JUM LAH

DIBUA T UNTUK LE!v!BAR A S LVKEDUA

PPABP

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Rp.

l . PFK BERA S

Rp .

MENGETA HUI I MENYETUJUI

2. IURAN PENSIUN

Rp.

PEJABA T PE!v1BUA T KOMITMEN

BEND.. PENGELUARAN

3. IURAN BPJS

Rp .

4. IURA N THT

Rp.

5. SEW A RUMAH

Rp.

NRP/NIP

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

6. PENGE!v!BALIAN

Rp.

7. HUTANGKELEBIHAN

Rp .

8 . LA IN-LA IN

Rp.

9. PAJAK P ENGHA SILAN

Rp .

l 0. TUNTUT AN GANTI RUGI

. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. .

Rp. JUM LA H POTONGAN JUMLAH BER.SIH

_ R � p_.___________

='=R='p'=.===

DAFT A R GAJI YANG DIBUA T TELAH BERDA S ARKAN PERHITUNGAN YANG SEBENARNYA , AP ABILA TERDAPA T KELEBIHAN PE!v1BAYA RAN MENJADI T ANGGUNG JAW AB KAM I.

�/


- 71 -

9.

FORMAT HALAMAN LUAR DAFTAR GAJI PNS / CALON PNS KEMHAN

D A F T A R

NO. DAFTA R GAIT

PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEMP AT PENERBIT AN SP2D

DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KPPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

PEMBAYARAN RUANGAN DIS EDIAKAN UNTUK. CAT A TAN-CAT A TAN PPABP BERSANGKUT AN

PENGHAS ILAN

JUM LAH PEGA W A I DAN KELUARGA

l . GAIT POKOK

Rp .

2. TUNJANGAN ISTRI/SUAMI

Rp .

3 . TUNJANGAN ANAK

Rp .

Rp .

III

3.

II

TUNJANGAN JA B A TAN FUNGSIONA L

Rp .

4.

TUNJANGAN FUNGSIONAL LA IN

Rp . Rp .

6. TAMBAHA N TUNJANGAN UMUM

Rp .

7. TUNJANGAN P A P UA

Rp .

8 . TUNJANGAN W I LA YA H TERPENCIL

Rp .

9. TUNJANGAN P . TERLUA R/ P ERBATA S A N

Rp.

1 0. TUNJANGAN B ERA S

1 1 . TUNJANGAN P A J A K PENGHA S ILAN

2. SIM PANAN W A ITB 1 0% SEW A RUMAH

ANAK

JUMLAH

I JUM LA H

DIBUA T UNTUK. LEMBAR A S LI/KEDUA

PPABP

Rp .

Rp . JUMLAH KOTOR

PFK B ERA S

ISTRI/ S UA M I

Rp .

PEMBULA TAN

POTO NGAN

JUMLAH PEGA W A I

Rp. JUMLA H BRUTO

3.

IV

2.

5 . TUNJANGAN UMUM

l.

GOL

l.

Rp .

4. TUNJANGAN JABATAN STRUK.TURA L

12.

NO.

NRP/NIP

Rp .

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. .

MENGET AHUI I MENYETUJUI Rp.

PEJABA T PEM BUA T KOMITMEN

BEND. PENGELUARAN

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp . Rp .

4. UTANG KELEBIHAN

Rp .

5 . POTONGAN LA IN

Rp .

6. PAJA K PENGHA S ILAN

Rp .

JUMLAH POTONGAN

.___________ � _ R p_

JUMLAH BER.SIR

p=.============= R "" =

DAFTAR GA IT YANG DIBUA T TELAH BERDA S ARKAN PERHITUNGAN YANG SEBENARNYA, AP ABILA TERDAPA T KELEBIHAN PEMBA YA RAN M ENJADI TANGGUNG JAW AB KA M I .


- 72 -

1 0 . FORMAT DAFTAR SUSULAN PEMBAYARAN PENGHASI LAN DAN ULP PRAJURIT TNI

DAFTAR P EMBAYARAN P EN GHASILAN D AN UL P P RAJURIT 1NI

KEMENTERlAN PERTAHANAN

PEMBAYARAN : GAJI

· · · · - - · -· · · · · · · · · · · - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

...................................... ........................................

....

KU KOTAMA

BENTUK

PAKU/NA

POK DPP

JURUBAYAR

STATUS HALAMAN

KESATUAN/SA TKER. P EN GHA S I LA N

NAMA

NRP

NO. URUT

JAB/ESLN

GAJI P OKOK

STS KAWIN T. ISTRl/SUAMI

TGL LAHIR - TMT JAB PANGKAT - JABATAN

TMT KGB

T . ANAK

NPWP

MKG

G. BRUTO

2

3

I

T. STRUKTURAL

T . PGN/BERAS

T. PAPUA

T . FUNGSIONAL

T. KOWAN

T. PENCIL

TPP

T . UMUM

T.

SAN D I/KO M P EN T . P . TERLUAR

T. BAB!NSA

5

4

6

T. TERAMPIL

7

JUMLAH

P O T O N GA N T. IAWNYA

JUM LA H PENGHASILAN

T. PJK PENGHASILAN

KOT OR

PEMBULATAN

8

P. BERAS

SEWA RUMAH PENGEMBALIAN

P. PENSIUN

UTANG

TGR

P. BPJS

PPh P s . 2 1

POT. IAWNYA

JUMLAH

BERSIH GAJI

POTONGAN

LA UK PAUK

DIBAYARKAN

P. THT ·

9

TANDA TANGAN

JUMLAH

IO

n

II

I3

I4

15

----- +

( . ....... x )

BULAN

---------- +

·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·······

------ +

JUMLAH LEMBAR KE

:

--- +

------ +

+

------ +

· · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········· ·········

· · · · · · ···-· · · · - - · - - · · - - · · · · · · · · · -----

· · · · ·· · · · · · · · ·

... , .

. . . . . . . . . . . . . . . . ..

.

PPABP

.

. . . . ..

.. . ..

NRP/NIP I.ThlBAR

™1 MEMUA T

: .... PEGAWAI + ...... ISTRI/SUAMI +

..... . . .

ANAK = . . .. . .

. .. .

. . . ...

. . . . . . . . . . . . . .. . . . ...

IlW A

�/


- 73 -

1 1 . FORMAT DAFTAR GAJI SUSULAN PNS / CALON PNS KEMHAN DAFTAR GAfl PEGA WA l .......

· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. . ..

PEMBAYARAN : . .

. ................ LEMBAR KE :

····· · ·······················

P E N GH A S ! LA N

NAMA NO.

TANGGALLAHIR

URUT

NIP STATUS PEGA W A l

STS KAWIN GAfl POKOK

TUN. UMUM

T. STRUKTURAL

TUNJANGAN

TUNJANGAN

JMLANAK/ TUNJ. KELUARGA

TUN. K PAPUA

T. FUNClSIONAL

PANGAN/BERAS

PAJAK

TW. TERPENCU.

T . DIPERSAMAKAN

flWA

A. ISTRJ/SUAMI

2

4

3

JUMLAH PENGHASIJ.AN

PENGHASIJ.AN

JUMLAH

POTONGAN

!URAN

PAJAK

SEWA RUMAH

BERAS

WAnB

PENGHASIJ.AN

UTANG

PEGAWAI

KOTOR

TANDA TANGAN

JUMLAH

BERS!H

POTONGAN

YANG

ATAU

DIBAYARKAN

NOMORREKENING

POT. LAIN

PEMBULATAN

B. ANAK

GOLONGAN I

P O T O N GA N

5

6

7

8

9

II

10

12

13

14

-------- +

(....... . x )

BULAN

.......... .......................... . . . . .........

-------

+

---------

+

JUMLAH I..EMBAR KE :

.......

..

..

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .

--- +

------- +

--- +

------ +

.. . . . . . . . .

. . . . . . ....

. . . . . .. . . . . .

. . . . ..

. . . .. . .

..

.. .

PPABP

. . . . . .. . . . . . . . . .

.. . . . . . . .

. .

.. . .

. . . ..

. . . . . ...

NRPINIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . l..EMB ARINI MEMUAT : .... PEGA WAI + ..... ISTRJ/SUAMI +

..... ..

ANAK - .. ... flW A


- 74 -

1 2 . FORMAT DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI

KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHAS ILAN DAN UL P P RAJURI T TNI

······· ················· ········· ··················

PEMBAYARAN : GAJI

................................... ................................................

ICU KOTAMA

BENTUK

PAKU/NA

POK DPP

JURU BAYAR

STATUS

KESA TUAN/SA TKER

HAlAMAN P ENGHA S I L A N

NAMA NO. URUT

l

NRP

JABIESLN

GAll POKOK

STS KAWIN T. ISTRl/SUA MI

TGL lAHIR - TMT JAB PANGKAT - JABATAN

TMT KGB

T. ANAK

NPWP

MKG

G. BRUTO

2

3

P O T ONGAN

T. STRUKTURAL

T. PGN/BERAS

T . PAPUA

T. lA INNYA

T. FUNGSIONAL

T. KOWAN

T. PENCIL

TPP

T . UMUM

T.

T.P. TERLUAR

T. PIK PENGHASILA

T . TERAMPIL

PEMBUlATAN

SANDLKOMPEN

T. BABINSA

4

5

6

7

JUMlAH PENGHASILAN

8

KOTOR

JUMlAH

P . BERAS

SEWA RUMAH

P . PENSIUN

UT ANG

TGR

P. BPJS

PPh P s . 2 1

P O T . lA INNYA

PENGEMBAUAN

JUMlAH

BERSIH GAn

POTONGAN

lAUK PAUK

P . THT

9

TANDA TANGAN

JUMlAH DIBAYARKAN

10

11

12

13

14

15

BARU --------- +

LAMA -----

------ +

SELISIH ----------- +

BULAN ... ............... ...........

( ...... x)

S.D . ....... ...... ................... . . .

JUMlAH LEMBAR KE

----- +

------ +

----- +

-------- +

:

. . ..

..

. .. . .. . . .

. .. . .. . ,

..

. . . . . . ..

. ..

.

· · · · · ·· · ·

PPABP

. . . . . .. NIP LEMBAR 1NI MEMUA T : .... PEGA WAl + . .... ISTRl/SUAMI + ........ ANAK

- ...... nw A

. . . . . . . . . . . . .. . .

. . . . . . . . . . • .. • .. • . . • . . .


- 75 -

1 3 . FORMAT DAFTAR KEKURANGAN GAJI PNS / CALON PNS KEMHAN

DAFTAR GAfl PEGAWAI ....................

·············· ·············· ················· · · · · · · · ·······················

· ·· · · · · · · · · · · · ·

· · ·· · ·· · ·

· ·· · · · · ·· · ·

.. . . . . . . . . . . . . . ..

· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · ·

. .. . . . . . . . . . . . . .

PEMBA YARAN :

LEMBAR KE :

NAMA

P EN GH A S ! L A N

NO.

TANGGA L LA HIR

URUT

NIP

STS KAWIN GA fl POKOK

JMLANAK/ TUNJ. KELUARGA TIJN.

STATUS PEGAWAI

flWA

A. ISTRI/SUAMI

K. PAPUA

TW. TERPENC!L

B. ANAK

GOLONGAN

l

TUN. UMUM

3

2

T. STRUKTURAL T. FUNGS!ONAL

I

TUNJANGAN

TIJNJANGAN

PANGAN/BERAS

PAJAK

T. DIPERSAMAKAN

JUMLAH

P O T O N GA N JUMLAH PENGHAS!IAN

PENGHAS!l.AN

POTONGAN

!URAN

PAJAK

BERAS

WAnB

PENGHASIIAN UTANG

KOT OR

S"EWA RUMAH

PEGAWA!

TANDA TANGAN

JUMLAH

BERSIH

POTONGAN

YANG

ATAU

DIBAYARKAN

NOMOR REKENING

POT. LAIN

PEMBULATAN 5

4

6

7

8

9

10

12

11

13

14

BARU

----------- +

LAMA

------------ +

SELISIH

--------------- +

BUIAN

. . . . . . .... . . . ... .. . . . . .

. ..

( ...... x )

S.D. ............ . . .......... .......... ------ +

-------- +

----- +

----------- + ·

JU:MLAH l.Bv!BAR KE :

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

..

.. . .. . . . . . .

.. . .. . .

PPABP

. .

.. .

NRP!NIP LEMBAR !NI MEMUAT : .... PEGAWAI + ...... ISTRI/SUAMI + ... .

.

.

.. . . . .

.

. . . . . . . • . . . . . .. . . . • ...

. . ANAK - ...... flW A

�


- 76 -

1 4 . FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN GAJI TERUSAN DAN ULP PRAJURIT TNI

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURJT TNI

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PEMBAYARAN : GAJI

······················ · · · · · · · · · · · · ···············

......................................................

............................

KU KOTAMA

BENTUK

PAKU/NA

POK DPP

JURU BAYAR

STATUS HAlAMAN

KESATUAN/SATKER PENGHA S ILAN

NAMA NO. URlIT

1

JAB/ESLN

NRP TGL lAHIR - TMT JAB

GAil POKOK

STS KAWIN T . ISTRI/SUAMI

PANGKAT - JABATAN

TMT KGB

T . ANAK

NPWP

MKG

G. BRlITO

2

3

4

T. STRUKTURAL

T. PGN/BERAS

T. FUNGSIONAL

T. KOWAN

T. UMUM

T.

SANDUKOMPEN

T . BABmSA

5

6

T . PAPUA

T . lAINNYA

JUMlAH PENGHAS!lAN

T . PENCil.

TPP

T.P. TERLUAR

T. PJK PENGHAS!lAN

T. TERAMPIL

PEMBUlATAN

7

JUMlAH

P O T ONGAN

8

KOT OR

P. BERAS

SEWA RUMAH PENGEMBALIAN

P . PENSIUN

lITANG

TGR

P. BPJS

PPh P s . :!. 1

P O T . lA INNYA

JUMLAH

BERSIH GAn

POTONGAN

lAUK PAUK JUM

P . THT

9

LA H

TANDA TANGAN

DIBAYARKAN 10

11

12

13

14

15

-------- +

---------- +

------ +

JUMlAH LEMBAR

KE : --- +

--------- +

---- +

------- +

···················· · · · · · · · · · · · ······-·· ·············

····· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. ..

. .. . . . . ..

•

. . ..

····

· · ··

. . . ..

· · · ·· · ·

. . . . .

. . ...

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

PPABP

. . .. . .. . .. . . .

····

NRP/NIP . . LEMBAR !NI MEMUAT : .... PEGA WAI + ...... ISTRI/SUAMI +

.

.

. ..

. . . . . . ANAK - ...... nw A

�/


- 77 -

1 5 . FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS / CALON PNS KEMHAN DAFTA R GAJI PEGA W A I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . .. . . .

. .. . ..

.. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .

PEMBA YARAN : GAJI TERUSAN . ...... . . . . .. . . . . .. . .. . . NAMA NO.

TANGGAL LAHIR

URUT

NIP STATUS PEGAWAI

STS KAWIN GAJI POKOK JMLANAK/ TUNJ. KELUARGA A. ISTRl/SUAMI

JIWA

2

I

TUN TUN UMUM .

T. STRUKTURAL

. K. PAPUA

T. FUNGSIONAL

TW. TERPENCIL

T. DIPERSAMAKAN

4

3

I

UM

POTONGAN

P EN GH A S I LA N TUNJANGAN

TUNJANGAN

PANGAN/BERAS

PAJAK

JUMLAH PENGHASILAN

PENGHASILAN

POTONGAN

JURAN

PAJAK

BERAS

WAJIB

PENGHASILAN UTANG

KOT OR

SEWA R

I.El'v!BAR KE

JUJ1,1LAH AH

JUMLAH

BERSIH

POTONGAN

YANG

TANDA TANGAN

DIBAYARKAN

POT. LAIN

PEGAWAI

:

PEMBULATAN

B. ANAK

GOLONGAN

.

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

6

7

8

9

IO

12

II

13

14

---------- +

----------- +

------------ +

JUMLAH LEMBAR KE :

. . . . . .. . . . . . . . . . . .

...........

----- +

------- +

+

----------- +

. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . -----

· · · · · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PPABP

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

NRP!NIP . . . . . .. .

. . .. . . .

. ...

. . .. • ..

LEMBAR !NI MEMUAT : .... PEGA W Al + ...... ISTRL'SUAMI + ....... ANAK - ...... lIW A


- 78 -

1 6 . FORMAT SURAT PERMINTAAN UANG MUKA GAJI

SURAT PERMINTAAN UANG MUKA GAJI KARENA PINDAH Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NRP/NIP Jabatan Golongan Mengajukan uang muka gaj i sebanyak . . . . .

(

.

.

.

.

.

.

.

.

kepada

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pej abat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pembuat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Komitmen

.

.

.

.

.

.

.

.

bulan sebes ar Rp .

.

.

Satuan

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kerj a

.

.

.

.

.

. .

.

)

.. ... .......

1

..............................

)

.

berhubung dipindahkan dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . berdasarkan Nomor : . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

..............

tanggal . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

dengan keterangan bahwa : a.

Kawin/Tidak Kawin 2) dan mempunyai . . . . . . . orang yang menj adi tanggungan sepenuhnya

b.

Pindah ketempat kedudukannya yang baru dengan keluarganya.

c.

Sisa Uang Muka Gaj i sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . akan disetor/diperhitungkan dengan

d.

uang muka gaj i berikutnya. Telah sampai di tempat kedudukan yang baru pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mengetahui I menyetujui

.

.

.

.

.

. . .

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kuasa Pengguna Anggaran

Pegawai yang dipindahkan

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . .

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

Keterangan : I ) Jumlah Gaj i Pokok ditambah Tunj angan Keluarga 2) Pilih s alah satu


- 79 -

1 7 . FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN UANG MUKA PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI

KEMENrERlAN PERTAHANAN

.

.

.

. . . . . . . ... . .. . . .. .. . .

.

PEMBAYARAN : GAJI

· · ··········

:.............

.....................................................................

KU KOTAMA

BENTUK

PAK.U/NA

POK DPP

JURU BAYAR

STATUS HAlAMAN

KESA TUAN/SATKER

NO. URUT

I

JAB/ESLN

NRP TGL lA H!R - TMT JAB

GAn POKOK

STS KAW!N T . !STRI/SUAMI

PANGKAT - JABATAN

TMT KGB

T . ANAK

NPWP

MKG

G. BRUTO

2

3

4

T. STRUKTURAL

T. PCN/BERAS

T. PAPUA

T . lA!NNYA

T. FUNGSIONAL

T . KOWAN

T . PENCIL

TPP

T. UMUM

T.

T.P. TERLUAR

T . PJK PENGHASilAN

T . TERAMP!L

PEMBUlATAN

SANDlfKO M P EN

T . BABIN"SA

5

6

7

JUMlAH

P O T ON GA N

P EN GH A S ! L A N

NAMA

JUMlAH PENGHASilAN

8

KOT OR

P. BERAS

SEWA RUMAH PENGEMBAL!AN

P . PENSIUN

UTANG

TGR

P. BPJS

PPh Ps.21

POT. lA!NNYA

JUMlAH

BERSIH GAn

POT ON GAN

lAUKPAUK -----------------------JUMlAH D!BAYARKAN

P. THT

9

TANDA TANGAN

12

II

10

13

14

15

-------- +

Uang Muka/Pcrsckot Qiji

( ......... x ) -------- +

------ +

JUMLAH LEMBAR

KE ' --- +

-------- +

----- +

------ +

· · · · · · · · · · · · · ·-····· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ,

. . .. . . .

.. . .. . .. . . . . .. . . . . .

PPABP

. ... . .. . .

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l..EM B AR INI MEiv!UAT : ... PEGA.WAI + ...... ISTRI/SUAMI + ........ ANAK - ...... ITWA


- 80 -

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN DANG MUKA GAJI PNS KEMHAN

18.

DAFTAR GAn PEGA WA! . . . .

P ElViBA YA RAN NAMA NO.

URtrr

TAN� L LAHIR.

NIP

STATUS PEG'l.. W AI GOLONGA.N

I

L.8'v1BA R KE

S T S K.AWrn' GA.n POKOK JML A NAK/ ITVV A

I

TUNJ. K.EI...UARGA A. ISTRI/SUAMI

,TUN'.

B. ANAK

TUN. UMUM

K..

PAPUA

TW. TERPENCll..

T. STRUKTURAL

TUNJANGAN

Tt.Jl'.lJANGAN

T. FUNGSIONAL

PANGAN/BERAS

PAJAK

T. DIPERSAMAKAN P EM: BUI.A TAN

JUMI.AH

P O T O N GA N


PEN"GE-lASII.AN

JUMIAH PENGHASll..A N

POTONGA.N

IURAN

PAJAK

BERAS

WAJJB

PENGHASI1AN

KOT OR

PEGAWAI

10

11

I

SEWA RUMAH UTANG

JUMI.AH

BERS!H

POTONGA.N

YANG DIBAYARK.AN

POT. LAIN

12

13

l�

I

TANDA TANGAN ATAU NQMOR R.EI<.ENil'-JG

Uang: Mukoi/Pl!r.; eko t Giji ( . . . . . . . . :<: )

.TUM: LA H I.EM:BAR K E ;

------- +

PPABP

NRP/NIP


- 81 -

C.

DAFTAR FORMAT KARTU PENGAWASAN

1.

FORMAT DAFTAR PERUBAHAN SEMENTARA

2.

FORMAT DAFTAR PERUBAHAN DATA PEGAWAI

3.

FO RMAT KARTU PENGAWASAN BELANJA PEGAWAI PERORANGAN

4.

FORMAT

SURAT

KETERANGAN

UNTUK

MENDAPATKAN

TUNJANGAN KELUARGA 5.

FORMAT RINCIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI

6.

FORMAT RINCIAN GAJI PNS / CALON PNS KEMHAN


- 82 -

1.

FORMAT DAFTAR PERUBAHAN SEMENTARA

DAFfAR PERUBAHAN DATA PEGAWAI SEMENTARA SATKER ANAK SATKER.

:

NO. GAJI

:

NRP/NIP

NAM A PEGA W A I

NOM OR

TANGGAL

URA IAN

TANGGAL PERUBAHAN REKAM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . KPA/PPK

. .. . ...... ..................... .. .. ...

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .

PPABP

··············································

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i www.jdih.kemenkeu.go.id

- 83 -

2.

FORMAT DAFTAR PERUBAHAN DATA PEGAWAI

DAFTAR PERUBAHAN DATA PEGAWAI SATKER

r11 1 m1t 1m.11 1u11 111 1 1.11 1

ANAK SATKER

1 0 0 1 6 9 1 2 3 0 1 0 $ � - 'i

NO. GAJI JENIS GAJI BULAN

NO:

NAMA PEGA W Al

NRP/NIP

DOKUMEN P ENDUK.UNG URAIAN DARI

TANGGAL

NOMOR

TMT

Perubahan data p e g awai terse but di atas telah diuj i ke b e narannya dan se su ai dengan dokumen p e n dukung yang sah . S e l anjutnya dokumen pendukung terse but disimp an sebagai p e rtinggal p ada PP-S PM . B e rdasarkan perubahan data p e g awai tersebut, pembayaran gaj i menj adi sebe sar : Gaj i Ko tor

Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poton gan

Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bersih

Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . .

Pej abat Pe nanda Tangan SPM

NRP/ NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l'/


- 84 -

3.

FORMAT KARTU PENGAWASAN BELANJA PEGAWAI PERORANGAN

KARTU PEN GAWASAN BELANJA PEGAWAI PERORANGAN A. DATA PEGAWAI NAMA LENGKAP SESUAI SK

SATUAN KERJA

NRP/NIP

AIAMAT

TEMPA TIT ANGGAL LAHIR

STATUS KEPEGA W AIAN STA TVS PERKA W INAN

PANGKA T/GOL RUANG

T ANGGAL PERKA W INAN

JABATAN

ANAK YANG DIBA YA R

A GAMA

ALAMA T RUM A H

PENDIDIKA N

B. MUTASI KEPEGAWAIAN NO. A GENDA

DARI

DOKIBvIEN PENDUKUNG TANGGAL

NOMOR

URA IAN

MULAI TGL

JUMLAH

¥>.,,


- 85 -

4.

FORMAT SURAT KETERANGAN UNTUK MENDAPATKAN TUNJANGAN KELUARGA SURAT KETERANGAN

UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama Lengkap

2.

Tempat dan Tgl. Lahir

3.

Jenis Kelamin

4.

Agam a

5.

: . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Status Kepegawaian

6.

Jab . Struktural/Fungsional

7.

Pangkat/Golongan

8.

Instansi Kem./Lembaga

9.

Masa Ke1j a Golongan

1 0. Digaji menurut

: . . . . thn . . . bin, masa ke1j a tambahan . . . . thn . . . bin, masa kerj a seluruhnya . . . . thn . . . bl : PP No . . . . tahun . . . . . . Gaj i Pokok Rp . . . . . . . . . . . . . . . . ., mulai bulan . . . . . . . . . tahun . . . . . . . . .

1 1 . Alamat/Tempat Tinggal Menerangkan dengan sesungguhnya a.

Disamping j abatan utama tersebut, bekerj a pula sebagai : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dengan mendapat penghasilan sebesar

Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sebulan

b.

Mempunyai pensiun/pensiun j anda

Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sebulan

c.

Mempunyai susunan keluarga sbb :

Nama Istri I Suami I Anak Tanggungan

No.

Tanggal Kelahiran Perkawinan

Pekerjaan/ Sekolah

Keterangan (AK, AT, AA)

Jumlah anak seluruhnya: . . . . . (yang menj adi tanggungan, termasuk yang tidak masuk dalam daftar gaj i)

d.

Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila keterangan ini temyata tidak benar (palsu) saya bersedia dituntut pengadilan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua penghasilan yang telah saya terima yang seharusnya bukan menj adi hak saya. Mengetahui,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kepala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yang Menerangkan,

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NRP/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catatan :

AK : Anak Kandung AT : Anak Tiri AA : Anak Angkat

*)

:

caret vang tidak perlu


- 86 -

FORMAT RINCIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN

5.

ULP PRAJURIT TNI

Nomor :

DA FTA R P E N G H A S I LA N

Pemb ayaran : Bulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

I

Prajmiti : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . ) Gaji Pokok

Penghas ilan

Pot. Beras

T. Is tri/Suami

!WP

T. Anak

Pot. PPh.

T. Utnum

Sewa Rmh

T. Beras

Pengembalian

T. Bulat

Utang

T. Strnktur

TGR

T. Fungs i

Pot. Lain

Potongan

T. Papua T . Te1p encil

Jml. Pot

T . Po lwan T. Polmas

Jml. Bers ih

T. Lainnya

Lauk Pauk

T. Sandi T. Khusus

Jml. Bers ih

T. PPh

Jml. Ko tor


- 87 -

FORMAT RINCIAN GAJI PNS / CALON PNS KEMHAN

6.

S LI P G AJ I

No mo r :

Pemb ayaran : Bu lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

Peg awai : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . ) Gaji Pokok

Pengbas ilan

Pot. Beras

T. Is tri/Su ami

IW P

T. A n ak

Po t. PPh .

T. Umum

Sewa Rmh

T. Beras

Pengemb alian

T. Bu lat

Utang

T. Strnktur

TGR

T. Fungs i T. Pap u a T. Terpencil T. Lainnya T. PPh

Potong an

Po t . Lain

Intl. Pot

Jrnl. Bers ih

Jrnl. Ko tor


- 88 -

D.

FORMAT S KPP

1.

FORMAT S KPP PINDAH PRAJURIT TNI

2.

FORMAT S KPP PINDAH PNS / CALON PNS KEMHAN

3.

FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PRAJURIT TNI

4.

FORMAT LAMPIRAN SKPP PI NDAH KOLEKTIF PRAJURIT TNI

5.

FORMAT S KPP PINDAH KOLEKTIF PNS / CALO N PNS KEMHAN

6.

FORMAT LAMPI RAN SKPP PINDAH KOLEKTIF PNS / CALON PNS KEM HAN

7.

FORMAT SKPP PENSIUN PRAJURIT TNI

8.

FORMAT SKPP PENSIUN PNS KEMHAN


- 89 -

1.

FORMAT SKPP PINDAH PRAJURIT TNI HALAMAN 1

SURAT KETERANGAN Nomor : PENGHENTIAN (Nama S atker) PEMBAYARAN Lampiran : (PINDAH) Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala . . . . . . . . . . . . . . . . . menerangkan bahwa: IDENTITAS PEGAWAI N ama Pegawai NRP Tempat Lahir Tanggal Lahir Golongan / Pangkat Jabatan S atker BERDASAR SURAT KEPUTUSAN S K D ari Tanggal S K Nomor S K D ipindahkan sebagai Jabatan S atker SAMPAI DENGAN BULAN DENGAN RINCIAN : PENGHASILAN Gaj i Pokok Tuni angan Istri I Suami Tuni angan Anak Tunj angan Umum Tunj angan Beras Tunj angan Struk/ Fung. Tunj angan Kowan Tuni angan Babinsa Tunj angan Lauk Pauk Tunj angan Papua Tuni angan Pencil Tuni angan P. Terluar Tunj angan Terampil Tunj angan Lainnya Pembulatan Tuni angan Paj ak Penghasilan JUMLAH KOTOR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TELAH DIBAYARKAN GAJI

POTO NGAN Potongan Beras Iuran Waj ib Pegawai PPh Pasal 2 1 Sewa Rumah Dinas Utang Kepada Negara TGR Potongan Lain

JUMLAH POTONGAN JUMLAH BERSIH

PEMBAYARAN LAINNYA U ang M akan Terakhir . . . . . . . . . . Gai i 1 3 Terakhir Tahun . . . . . . . . Dibayarkan Uang Muka Gaj i Rp . . . . . . . . . Nomor S P2D . . . . . . . . Tanggal S P2D . . . . . . . . .


- 90 -

. FORMAT S KPP PINDAH PRAJURIT TNI HALAMAN 2

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA Uraian Potongan

Jumlah

Potongan

Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN M ENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA DARI PEGAWAI TERSEBUT Nama

Hubungan

Tanggal Lahir

Keluarga

Tertanggung

y

D I SAMPAIKAN KEPADA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

1 . KPA . . . . . . . (Satker Baru) 2 . S atuan Kerj a asal sebagai pertinggal 3 . KPPN . . . . . . . . s ebagai pertinggal

Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala . . . . . . . .

Nama NRP/ NIP

Data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD / PDMS KPPN . . . . . . .

Nama NIP


- 91 -

2.

FORMAT SKPP PINDAH PNS / CALON PNS KEMHAN HALAMAN 1

SURAT KETERANGAN

Nomor :

PENGHENTIAN

(Nama Satker)

PEMBAYARAN

( PINDAH )

Lampiran :

Kuasa Pengguna Ane:e:aran / Kepala . . . . . . . . . . . . . . . . . menerangkan bahwa: I DENTITAS PEGAWAI

N ama Pegawai NIP Tempat Lahir Tane:e:al Lahir Golongan I Pangkat Jabatan Satker B ERDASAR SURAT KEPUTUSAN

SK Dari Tanggal SK Nomor SK Dipindahkan sebagai Jabatan Satker SAMPAI DENGAN BULAN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


DENGAN RINCIAN : PENGHASILAN

Gaji Pokok Tuni angan Istri I Suami Tuni angan Anak Tunj angan Umum Tuni angan Beras Tunj angan Struktural Tuni angan Fungsional Tuni angan Lainnya Pembulatan Tunj angan Paj ak

POTO NGAN

Potongan Beras Iuran Waj ib Pegawai PPh Pasal 2 1 Sewa Rumah Dinas Utang Kepada Negara TGR Potongan Lain JUMLAH POTONGAN JUMLAH BERSIH

JUMLAH KOTOR PEM BAYARAN LAINNYA

U ang Makan Terakhir . . . . . . . . . . . . Gaii 13 Terakhir Tahun . . . . . . . . . Dibayarkan Uang Muka Gaj i Rp . . . . . . . . . Nomor SP2D . . . . . . . . Tane:e:al SP2D . . . . . . . . .


- 92 -

FORMAT S KPP PINDAH PNS / CALON PNS KEMHAN HALAMAN 2


Jumlah

Potongan

Akun Pene rimaan


DISAMPAIKAN KEPADA

1 . KPA . . . . . . . (Satker Baru)

2 . S atuan Kerj a asal sebagai

Hubungan Keluarga

Tanggal Lahir

Tertanggung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala . . . . . . . .

pertinggal 3 . KPPN . . . . . . . . sebagai pertinggal Nama NRP/ NIP


Nama NIP


- 93 -

FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PRAJURIT TNI

3.

SURAT KETERANGAN

Nomor :

PENGH ENTIAN

(N ama S atker)

PEMBAYARAN KOLEKTIF

Lampiran :

(PINDAH l

Kuasa Pe rnnrn na Ane:e:aran / Kepala . . . . . . . . . . . . . . . . . menerane:kan bahwa:

IDENTITAS PEGAWAI

Nama Pegawai NRP Tempat Lahir Tanggal Lahir Golongan I Pangkat Jabatan S atker

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dkk ( . . . . orang) Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir .... ................ .

B ERDASAR SURAT KEPUTUSAN

SK D ari Tane:e:al SK Nomor SK

............ .... .. ..................... ..................... .

. .

Dipin dahkan ke

............ ...... ....

Satker

.

SAM PAI D ENGAN BULAN

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TELAH DIBAYARKAN GAJ I

D ENGAN RINCIAN : PENGHASILAN

POTO NGAN

Terlampir

Terlampir

PEMBAYARAN LAINNYA

Gaj i 1 3 Terakhir Tahun . . . . . . . . . Dibayarkan Uang Muka Gaj i Rp Nomor SP2D . . . . . . . . Tanggal SP2D . . . . . . . . . · · · · · · · · ·

D ISAM PAIKAN KEPADA

1 . KPA . . . . . . . (S atker Baru)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala ........

2 . S atuan Kerj a asal sebagai pertinggal 3 . KPPN . . . . . . . . sebagai pertinggal Nama NRP/ NIP

D ata pegawai sebagaimana terlampir telah dinonaktifkan dari database KPPN . Kepala Seksi PD / PDMS KPPN . . . . .

Nama NIP


- 94 -

FORMAT LAMPI RAN SKPP PINDAH KOLEKTIF PRAJURIT TNI

4.

Larnpiran

SKPP

Kolel.."tif

Nomor:

Tanggal: DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN UL P PRAJURIT TN I

KEMENTERlAN PERTAHANAN

PEMBAYARA N : GAJI

·-·······-·-···· ····-·· ·········- ······-·-···-···

................................................

..........

.............

.......

BENTUK

KU KOTAMA PAKU/NA

POK DPP

JUR.U BAYAR

STATUS HA LAMAN

KESA TUAN/SA TKER P EN G H A S I L A N

NAMA NO.

NRP

URUT

TGL LAHIR - TMT JAB

l

JAB/ESLN

GAJI POKOK

STS KAWil-f T. ISTRI/SUAMI

PANGKAT - JABATAN

TMT KGB

T . ANAK

NPWP

MKG

G. BRUTO

2

3

T . PGN/BERAS

T . PAPUA

T . LAINNYA

T. FUNGSIONAL

T . KOWAN

T. PENCIL

TPP

T.P. TERLUAR

T. PJK PENGHASII.AN

T. TERAMPIL

PElVIBUIATAN

T. UMUM

T.

SANDltKOMPEN

T. BABfl'.JSA

5

4

POT ONGAN

T. STRUKTURAL

6

7

JUMLAH PENGHASILAN

8

KOTOR

JUMLAH

P . BERAS

SF:WA RUMAH PENGElVIBALIAN

P . PENSIUN

UTANG

TGR

P. BPJS

PPh P s . 2 1

POT. LAfi'.JNYA

JUMLAH

BERSIH GAJI ·

POT ON GAN

LA UK. PAUK JUMLAH

P. THT

9

KETERANGAN (Pe.1BA YARAN UANGMUKA GAJI. SISA HUTANG. DLL)

DIBAYARKAN 10

11

12

13

14

15

------- +

-- +

------- +

------- +

+

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

· · - · - · ·-

·············

KUASA PENGGUNA ANGCiA.RAN/KEPALA

. . .. . . . . .. .

NRPINIP

.

· · · · · · ·· · ·

. . .. .. . . . . . .

· · · · · · · ···

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

�/


- 95 -

FORMAT S KPP PINDAH KOLEKTIF PNS / CALON PNS KEMHAN

5.

SURAT KETERANGAN

Nomor :

PENGHENTIAN

(N ama Satker)

PEMBAYARAN KOLEKTIF

Lampiran :

Kuasa Pene:e:una Ane:e:aran / Kepala . . . . . . . . . . . . . . . . . menerangkan bahwa: I DENTITAS PEGAWAI

N ama Pegawai NRP Tempat Lahir Tanggal Lahir Golongan / Pangkat Jabatan S atker B ERDASAR SURAT KEPUTUSAN

SK Dari Tane:e:al SK Nomor SK Dipindahkan sebagai Jabatan S atker

'

SAMPAI DENGAN BULAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TELAH DIBAYARKAN GAJ I DENGAN RINCIAN : PENGHASILAN

POTO NGAN

Terlampir

Terlampir

PEMBAYARAN LAINNYA

U ang Makan Bulan . . . . . . Gaji 1 3 Terakhir Tahun . . . . . Dibayarkan Uang Muka Gaj i Rp . . . . . . . . . Nomor SP2D . . . . . . . . Tanggal SP2D . . . . . . . . . DISAM PAIKAN KEPADA

1.

KPA . . . . . . . (Satker Baru)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .. . . . . 20 . . . . . . . . . . Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala ........

2 . Satuan Kerj a asal sebagai pertinggal 3 . KPPN . . . . . . . . se bagai pertinggal Nama NRP/ NIP .

Data pegawai sebagaimana terlampir telah dinonaktifkan dari database KPPN . Kepala Seksi PD / PDMS KPPN . . . . .

Nama NIP


- 96 -

6.

FORMAT LAMPI RAN S KPP PINDAH KOLEKTIF PNS / CALON PNS KEMHAN Lampiran SK.PP Kolektif Nomor. Tanggal:

DAFl'AR GAJI PEGAWAI SAMPAI DENGAN B ULAN

•....

LEMBAR KE :

NO.

URUT

TANGGAL LAHIR

NIP

STATUS PEGA WAI

GOLONGAN I

2

TUN. UMUM

STS KAWIN GAfl POKOK

JM L ANAK/ TUNJ. KELUARGA TUN. flWA

B. ANAK

3

4

------

K. PAPUA

TW. TERPENCIL

A. ISTRI/SUAM!

5

T. STRUKTURAL

TUNJANGAN

TUNJANGAN

T. FUNGSIONAL

PANGAN/BERAS

PAJAK

PEMBULATAN

6

7

JUMLAH PENGHASI!.AN

PENGHASI!.AN

T. DIPERSAMAKAN

JUMLAH

P O T O N GA N

P EN GH A S ! LA N

NAMA

8

POTONGAN BERAS

KOTOR

9

SEWA RUMAH

!URAN

PAJAK

WAnB

PENGHASI!.AN UTANG

POTONGAN

POT. LAIN

PEGAWAI

10

JUMLAH

12

II

13

BERSIH YANG DIBAYARKAN

14

15

KEfERANGAN (PEMBAYARAN UANGMUKA GAfl, SISA HUTANG. DLL)

l6

+

------- +

----------- +

----- +

------- +

. . .. . . . . . . . KUASA PENGGUNA ANGGARANiKEPALA .....

. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . ..

NRP!NIP . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..


- 97 -

7.

FORMAT SKPP PENSIUN PRAJURIT TNI HALAMAN 1

SURAT KETERANGAN

Nomor :

PENGHENTIAN

(Nama Satker)

PEMBAYARAN

( PENSIUN )

Lampiran :

Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala . . . . . . . . . . . . . . . . . menerangkan bahwa: IDENTITAS PEGAWAI

N ama Pegawai NRP Tempat Lahir Tanggal Lahir Golongan / Pangkat Jabatan S atker B ERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN

SK Dari Tanggal SK Nomor SK Diberhentikan sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal SAMPAI DENGAN BULAN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Gaj i Pokok Tunj angan Istri I Suami Tunj angan Anak Tunj angan Umum Tun i angan Beras Tunj angan Struk/ Fung. Tunj angan Polwan Tunj angan Lauk Pauk Tunj angan Lainnya Pembulatan Tunj angan Paj ak Penghasilan

POTO NGAN

PFK Iuran Wajib Pegawai PFK Bulog PPh Pasal 2 1 Sewa Rumah Dinas Utang Kepada Negara TGR Potongan Lainnya JUMLAH POTONGAN JUMLAH BERSIH

JUMLAH KOTOR PEMBAYARAN LAINNYA

U ang Makan Terakhir . . . . . . Gaj i 1 3 Terakhir Tahun . . . . . .


- 98 -

FORMAT SKPP PENSIUN PRAJURIT TNI HALAMAN 2


Jumlah

Potongan

Akun Penerimaan


Hubungan

Tanggal Lahir

Keluarga

DISAMPAIKAN KEPADA

1 . PT ASABRI (Persero) Cabang . . . . . .

Tertanggung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala

2 . Satuan Kerj a asal sebagai pertinggal

3 . KPPN se bagai pertinggal

Nama NRP/ NIP


Nama NIP


- 99 -

8.

FORMAT SKPP PENSIUN PNS KEMHAN HALAMAN 1

SURAT KETERANGAN

Nomor :

PENGHENTIAN

(Nama Satker)

PEMBAYARAN

Lampiran :

IPENSIUN)

Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala . . . . . . . . . . . . . . . . . menerangkan bahwa: I DENTITAS PEGAWAI

Nama Pegawai NIP Tempat Lahir Tanggal Lahir Golongan I Pangkat Jabatan S atker

•'

B ERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN

SK Dari Tanggal SK Nomor SK Diberhentikan sebagai PNS Terhitung Mulai Tanggal SAMPAI D ENGAN BULAN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Gaji Pokok Turri angan Istri I Suami Tunj angan Anak Tunj angan Umum Tuniangan Beras Tunjangan Struktural Tunj angan Fungsional Tunjangan Lainnya Pembulatan Tunj angan PPh Pasal 2 1

POTO NGAN

PFK Iuran Wajib Pegawai PFK Bulog PPh Pasal 2 1 Sewa Rumah Dinas Utang Kepada Negara TGR Potongan Lainnya JUMLAH POTONGAN JUMLAH BERSIH

JUMLAH KOTOR

PEMBAYARAN LAINNYA

U ang M akan Terakhir .. . . . . . Gaji 13 Terakhir Tahun . . . . . .


- 1 00 -

FO RMAT S KPP PEN SIUN PNS KEM HAN HALAMAN

2

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA Potongan

Jumlah

Uraian Potongan

Akun

ANGGOTA KELUARGA YANG M ENJADI TANGGUNGAN DALAM DAFTAR GAJI Hubungan Keluarga

Nama

D I SAMPAIKAN KEPADA

1 . PT ASABRI (Persero) Cabang . . . . . .

Tanggal Lahir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . .

.

Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala

2 . S atuan Kerj a asal sebagai pertinggal 3 . KPPN sebagai pertinggal

Nama NRP/ NIP

Data pegawai telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD / PD M S KPPN . . . . . . .

Nama NIP

M ENTERI KEUANGAN REPUBLI K I N D O NESIA, ttd . S RI M U LYANI I N D RAWATI

T . U . Kernen terian


MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

Recommend Documents