Mentaati Peraturan Perundang-undangan
A.Pengertian Peraturan Perundang-undangan Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukanatau tidak boleh dilakukan. Sedangkan Peraturan perundangundangan
adalah
peraturan
tertulis
yang
dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan di sekolah berfungsi untuk mengatur warga sekolah. Demikian pula dengan undang-undang atau peraturan negara. Tujuan undang-undang dan peraturan
negara adalah untuk mengatur dan menertibkan
perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. Contohnya Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan Daerah. Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan pemerintahan daerah.
Macam-macam peraturan perundang-undangan
1. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat Peraturan
perundang-undangan
tingkat
pusat
dibuat
oleh pemerintah tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat banyak sekali bentuknya. Sesuai dengan tingkat dan kedudukannya, peraturan perundang-undangan tingkat pusat adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian semua peraturan perundangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 ini merupakan Konstitusi yang pertama terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertama pada tanggal 19 Agustus 1999. Kedua pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketiga pada tanggal 10 November 2001. Keempat tanggal 10 Agustus 2002.
b. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) Rencana penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasioanl antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden jika ada kegentingan yang memaksa.untuk melakukan pengeluaran pemerintah pengganti undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan itu harus dicabut.
c. Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undangundang.
d. Peraturan Presiden (PerPres) Peraturan Presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah Peraturan
perundang-undangan
tingkat
daerah
dibuat
oleh pemerintah daerah, yaitu dewan perwakilan rakyat daerah bersama kepaladaerah. Peraturan tingkat daerah hanya berlaku untuk daerah tertentu saja. Peraturan tingkat daerah meliputi : a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubenur b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Alasan pentingnya peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara adalah suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pentingnya perundang-undangan
nasional bagi
warga Negara
adalahsebagai berikut : 1. Memberikan kepastian hukum bagi warga Negara 2. Melindungi dan menganyomi hak-hak warga Negara 3. Memberikan rasa keadilan bagi warga Negara 4. Menciptakan ketertiban dan ketentraman
Isilah titik-titik di bawah ini! 1. Batasan mengenai hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan disebut …. 2. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dapat dilihat di dalam …. 3. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh …. 4. Bencana tanah longsor, kecelakaan lalu lintas terjadi kebanyakan disebabkan karena …. 5. Peraturan Daerah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari…. 6. Peraturan perundang-undangan adalah …. 7. Tujuan peraturan perundang-undangan dibuat adalah …. 8. Tiga contoh peraturan perundang-undangan beserta penjelasannya antara lain …. 9. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai …. 10. Pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sekarang ini, maka yang perlu kamu lakukan adalah ….
Pembahasan 1. Peraturan 2. UUD 1945 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 4. Melanggar Peraturan 5. DPRD 6. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan dan harus dipatuhi oleh semua pihak. 7. Peraturan
perundang-undangan
berguna
untuk
menciptakan
kehidupan bernegara yang tertib dan aman 8. Peraturan Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang. 9. Undang-undang tertinggi 10. Mentaatinya
