BAB II LANDASAN TEORI. suatu KAP diharuskan untuk mentaati peraturan dan standar yang berlaku serta harus

BAB II LANDASAN TEORI

2.1

Konsep Pengendalian Mutu Sistem pengendalian mutu merupakan suatu konsep yang mensyaratkan bahwa suatu KAP diharuskan untuk mentaati peraturan dan standar yang berlaku serta harus menggunakan kemahiran profesinya secara sungguh-sungguh dalam memberikan jasanya sehingga KAP tersebut dapat memenuhi tanggung jawab profesinya Menurut Deflise (1987:74), menerangkan bahwa pengertian konsep pengendalian mutu adalah: “Audit Quality Control embraces the concept of professional competence and the meeting or exceeding of professional standar (both technical and ethical) in expressing an opinion on audit financial statement, being associated with unaudited financial statement and providing other types of accounting service.”

Menurut Arens dan Loebbecke (2000:12), bahwa konsep pengendalian mutu bagi suatu kantor akuntan dapat dijelaskan seperti berikut: “Quality Control is the procedures used by CPA firm that help it meet those standards consistenly on every engagement.”

Menurut Sukrisno Agoes (1996:11) menerangkan bahwa konsep pengendalian mutu adalah : “Sistem pengendalian mutu terdiri dari struktur organisasi, kebijakan yang digariskan dan prosedur yang ditetapkan yang akan memberikan keyakinan 12   

yang layak bagi KAP bahwa suatu mutu pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar auditing. Sistem pengendalian mutu tersebut harus dirancang secara menyeluruh dan cocok dengan struktur organisasi, kebijakan dan prosedur sesuai dengan sifat pekerjaan KAP yang bersangkutan.” Dengan demikian tujuan dari konsep ini adalah untuk meyakinkan para pengguna jasa bahwa dalam memberikan jasanya, akuntan publik telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Untuk melaksanakan konsep tersebut maka KAP harus mempunyai sistem pengendalian mutu yang baik yang meliputi struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu karena ketiga hal tersebut akan memenuhi mutu pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh KAP secara perorangan maupun secara keseluruhan sebagai bagian dari suatu tim

2.1.1

Tujuan Pengendalian Mutu Dalam Auditing Hand Book dikemukakan oleh Australian Sociality of CPA ‘s and Institute of Chartered accountants in Australia (2000), bahwa tujuan ditetapkannya pengendalian mutu pada kantor akuntan publik adalah sebagai berikut: “A basic objective of an accounting practice is to ensure that the professional service it provides conform with professional standard”. Bedasarkan definisi diatas maka tujuan ditetapkan pengendalian mutu pada kantor akuntan publik adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kantor akuntan publik mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan 13 

 

memberikan keyakinan bahwa standar dan peraturan yang telah ditaati dan dilaksanakan secara profesional dan konsisten.

2.1.2

Standar Pengendalian Mutu Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik didalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh dewan standar profesional akuntan publik, aturan etika akuntan publik yang diterbitkan oleh kompartemen akuntan publik, dan perikatan jasa profesional yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sehingga setiap KAP bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah diterbitkan oleh dewan dan kompartemen akuntan publik. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut , maka KAP wajib untuk mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya bahwa KAP dan stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh aturan etika kompartemen akuntan publik dan bahwa staf kantor akuntan publik tersebut memang kompeten, professional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care). Oleh karena itu kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar dan aturan relevan yang berlaku dalam pelaksanaan penugasannya

sehingga dapat

digunakan oleh staf anggota kantor akuntan publik untuk membantu dalam memenuhi standar pemeriksaan yang diterima umum.

14   

Mengenai sistem pengendalian mutu yang dikutip dari Baron’s How to prepare for the certified publc accountant examination (2000:43) yaitu : “A system must be established which provides the firms with reasonable assurance of furnishing professional service with conform to professional standar. A quality control system. Encompasses the firm’s organizational structure, polies, procedures, and contain inherent lamination caused by variation in individual performance and under standing”. Hal diatas menyimpulkan bahwa suatu sistem pengendalian mutu hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai bukan suatu jaminan dilaksanakannya Generally Accepted Accounting Standard (GAAS). Hal tersebut disebabkan bervariasinya kinerja dan pemahaman yang dimiliki setiap individu dalam kantor akuntan publik tersebut

2.1.3

Elemen-elemen Pengendalian Mutu Dalam merancang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP harus mempertimbangkan keberadaan sembilan elemen pengendalian mutu seperti yang tertera dalam Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) no 01, SPAP (2001:17000.1) kesembilan elemen tersebut adalah : 1) Independensi 2) Penugasan personel 3) Konsultasi 4) Supervisi 5) Pengangkatan pemeriksa 6) Pengembangan profesional 15 

 

7) Promosi 8) Penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien 9) Inspeksi Dalam kesembilan elemen tersebut memiliki hal saling keterkaitan antara satu dengan lainnya sebagai contohnya : 1) Elemen pengangkatan pemeriksa mempengaruhi elemen pengembangan profesional. Dalam hal ini, tata cara penerimaan pemeriksa akan mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan latihan. 2) Elemen pengembangan profesional mempengaruhi elemen promosi. Dalam hal ini pengembangan profesional antara lain dilaksanakan melalui pelatihan atau pendidikan yang telah dijalani oleh pemeriksa akan mempengaruhi promosi pemeriksa. 3) Elemen pengangkatan pemeriksa mempengaruhi elemen supervisi karena pada umumnya pemeriksa yang baru diangkat atau pemeriksa yang belum berpengalaman memerlukan supervisi yang lebih intensif dibandingkan dengan pemeriksa yang sudah berpengalaman.

2.1.3.1 Indenpendensi Maksud dari elemen ini adalah bahwa semua pemeriksa pada semua jenjang kedudukan harus dapat mempertahankan independensinya sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap lapis organisasi semua staf professional mempertahankan sikapnya sebagaimana diatur dalam kode etik akuntan Indonesia yang secara rinci tertuang dalam Pernyataan Etika Pofesi no 01 yaitu Integritas, Objektifitas, 16   

dan Indenpendensi yang memuat contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik sehingga KAP harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mempertahankan indenpendensi pemeriksaannya. Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat empat kebijakan dan prosedur indenpendensi sebagai berikut yaitu : 1. Wajibkan semua personel pada setiap tingkat organisasi mematuhi ketentuan independensi sebagaimana diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia. a. Tugasi satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang yang memadai untuk memberikan panduan dan untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan mengenai masalah indenpendensi. (i)

Identifikasi kondisi yang didalamnya dokumentasi atas penyelesaian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indenpendensi perlu dilakukan.

(ii)

Wajibkan untuk mengadakan konsultasi dengan sumber atau pihak yang berwenang apabila memang diperlukan.

2. Komunikasikan kebijakan dan prosedur mengenai indenpendensi kepada personel pada semua tingkat organisasi. a. Informasikan kebijakan dan prosedur indenpendensi KAP pada personel dan beritau mereka bahwa mereka diharapkan memahami kebijakan dan prosedur tersebut. b. Tekankan sikap mental independen dalam program pelatihan, dan dalam supervisi dan review perikatan.

17   

c. Beritahu personel secara rutin mengenai entitas yang harus diberlakukan kebijakan indenpendensi. (i)

Siapkan dan pertahankan untuk keperluan indenpendensi, suatu daftar klien KAP dan entitas lain (perusahaan afiliasi, perusahaan induk, perusahaan asosiasi klien) yang harus diberlakukan kebijakan indenpendensi.

(ii)

Sediakan daftar tersebut bagi personel (termasuk personel baru KAP) yang membutuhkannya untuk menentukan independensi mereka.

(iii)

Terapkan prosedur untuk memberitau personel mengenai perubahan daftar tersebut.

d. Selenggarakan perpustakaan atau sediakan fasilitas lain yang menyimpan literature professional, literature terbitan badan pengatur atau literatur terbitan KAP yang berhubungan dengan masalah indenpendensi. 3. Pada waktu berperan sebagai auditor utama, konfirmasikan indenpendensi KAP lain yang mengadakan perikatan untuk melaksanakan bagian dari suatu kontrak perikatan. a.

Informasikan kepada personel mengenai bentuk dan isi representasi tentang indenpendensi yang harus diperoleh dari KAP yang mengadakan perikatan untuk melaksanakan bagian dari perikatan tertentu.

b. Beritahu personel mengenai frekwensi pemerolehan representasi dari KAP afiliasi atau asosiasi untuk perikatan berulang. 4. Lakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur mengenai indenpendensi.

18   

a. Dapatkan representasi tertulis dari personel secara periodik, umumnya sekali dalam setahun yang menyatakan bahwa : (i)

Mereka memahami kebijakan dan prosedur indenpendensi KAP.

(ii)

Untuk periode tertentu, mereka tidak memiliki

dan melakukan

investasi yang tidak diizinkan menurut ketentuan independensi. Sebagai prosedur alternatif atau tambahan untuk menentukan bahwa tidak ada kepemilikan investasi yang tidak diizinkan, KAP dapat memperoleh dari personelnya, daftar transaksi investasi, dan jenis efek (jumlah atau nilai saham tak perlu dicantumkan). (iii)

Mereka tidak melakukan hubungan dan transaksi yang tidak diizinkan berdasarkan kebijakan KAP.

b. Bebankan tanggung jawab pada satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang yang memadai, untuk menyelesaikan berbagai pengecualian dari ketentuan indenpendensi. c. Bebankan tanggung jawab pada satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang yang memadai untuk memperoleh representasi dan me-review kelengkapan arsip kepatuhan terhadap ketentuan indenpendensi. d. Lakukan review secara periodik, bila ada piutang KAP terhadap klien untuk memastikan apakah jumlah yang belum dilunasi bersifat seperti pinjaman dan oleh karenanya dapat mengurangi indenpendensi KAP.

19   

2.1.3.2 Penugasan Personel Dalam melakukan penugasan terhadap pemeriksa maka KAP harus memiliki keyakinan bahwa pemeriksa yang ditugaskan adalah mereka yang telah menjalani pelatihan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan yang memadai sesuai dengan penugasannya sehingga secara keseluruhan , tim pemeriksa yang ditugaskan cukup kompeten serta memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam hal penugasan. Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat tiga kebijakan dan prosedur penugasan personel sebagai berikut yaitu : 1. Jelaskan pendekatan yang digunakan oleh KAP dalam penugasan personel, termasuk perencanaan kebutuhan untuk KAP secara keseluruhan dan untuk masing-masing kantor cabangnya dan ukuran yang diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan, keahlian, pengembangan, dan pemanfaatan personel dalam pelaksanaan perikatan. a. Rencanakan kebutuhan personel KAP secara keseluruhan dan untuk masingmasing kantor. b. Identifikasi kebutuhan personel untuk perikatan tertentu secara rutin. c. Siapkan anggaran jumlah waktu pelaksanaan (time budget) perikatan untuk penentuan kebutuhan personel dan penjadwalan pekerjaan lapangan. d. Pertimbangkan faktor-faktor berikut ini untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan, keahlian, pengembangan, dan pemanfaatan personel dalam pelaksanaan perikatan : (i)

Ukuran dan kompleksitas perikatan

(ii)

Ketersediaan personel 20 

 

(iii)

Keahlian khusus yang dibutuhkan

(iv)

Waktu pelaksanaan pekerjaan

(v)

Rotasi personel secara berkelanjutan dan periodik

(vi)

Kesempatan untuk pelatihan selama perikatan (on the job training)

2. Tunjuk satu atau lebih personel yang tepat untuk bertanggung jawab dalam penugasan personel. a. Pertimbangkan hal-hal berikut ini dalam proses penugasan personel : (i)

Kebutuhan personel dan pengaturan waktu pelaksanaan perikatan tertentu.

(ii)

Evaluasi kualifikasi personel yaitu mengenai pengalaman, posisi, latar belakang dan keahlian khusus personel.

(iii)

Supervisi terencana dan keterlibatan personel supervisor.

(iv)

Proyeksi ketersediaan waktu individu yang ditugasi.

(v)

Situasi yang memungkinkan terjadinya masalah indenpendensi dan benturan kepentingan, seperti penugasan personel ke klien tertentu yang merupakan mantan atasannya atau atasan orang yang memiliki hubungan keluarga tertentu dengannya

b. Pertimbangkan, dalam penugasan personel, aspek berkelanjutan kerja dan notasi sehingga memungkinkan perikatan dilaksanakan seefisien mungkin dan memungkinkan personel lain dengan pengalaman dan latar belakang yang berbeda, memberikan perspektif baru dalam pelaksanaan perikatan

21   

3. Selenggarakan pengesahan penjadwalan waktu pelaksanaan dan kebutuhan personel untuk perikatan, oleh personal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perikatan tersebut. a. Ajukan kepada personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perikatan tersebut, jika dianggap perlu, untuk me-riview dan mengesahkan nama dan kualifikasipersonel yang ditugasi dalam pelaksanaan b. Pertimbangkan pengalaman dan pelatihan staf pelaksana perikatan dalam kaitannya dengan kompleksitas atau persyaratan lain perikatan, dan lingkup supervisi yang akan diberikan

2.1.3.3 Konsultasi Maksud dari elemen ini adalah jika pada KAP menghadapi masalah yang meragukan maka pemeriksa tersebut dapat meminta bantuan pada orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang tepat, kompeten dan mempunyai pertimbangan yang matang. Karena itu KAP harus memiliki kebijakan, prosedur, dan fasilitas konsultasi yang baik sehingga para pemeriksa yang menghadapi suatu masalah dapat dengan mudah berkonsultasi Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat tiga kebijakan dan prosedur penugasan personel sebagai berikut yaitu : 1. Identifikasi masalah dan situasi khusus yang mengharuskan personel untuk berkonsultasi dan mendorong personel untuk berkonsultasi dengan atau menggunakan sumber atau pihak yang berwenang mengenai masalah yang kompleks dan tidak biasa.

22   

a. Informasikan kebijakan dan prosedur konsultasi KAP kepada personel b. Tentukan bidang atau situasi khusus yang karena jenis atau kompleksitasnya mengharuskan personel untuk berkonsultasi.: (i)

Penerapan standar teknis yang baru diterbitkan

(ii)

Industri dengan akuntansi, audit, dan standar pelaporan khusus

(iii)

Problem praktik yang muncul

(iv)

Berbagai alternatif pilihan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia apabila perubahan akuntansi akan dilakukan.

(v)

Kewajiban pelaporan kepada badan pengatur

c. Selenggarakan atau sediakan akses ke perpustakaan referensi dan sumbersumber yang berwenang lainnya. (i)

Tetapkan tanggung jawab untuk penyelenggaraan perpustakaan referensi pada setiap kantor praktik

(ii)

Sediakan materi panduan teknis dan terbitan teknis, termasuk yang berhubungan dengan industri khusus dan bidang khusus lainnya

(iii)

Selenggarakan konsultasi dengan KAP lain dan orang di luar KAP untuk melengkapi sumber yang tersedia di KAP

(iv)

Ajukan masalah yang dihadapi kepada Bidang atau Dewan yang ada dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia yang berfungsi untuk menangani masalah teknis

d. Bentuk fungsi riset untuk membantu personel dalam hal masalah praktik 2. Tunjuk satu atau lebih individu sebagai spesialis yang bertindak sebagai pihak yang berwenang

dan tetapkan wewenang mereka dalam konsultasi. Buat

23   

prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara personel pelaksana perikatan dengan para spesialis a. Tunjuk satu atau lebih individu sebagai spesialis untuk memenuhi kewajiban pelaporan klien kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan badan pengatur lainnya. b. Tunjuk satu atau lebih personel sebagai spesialis untuk industri tertentu c. Beritahu personel mengenai derajat wewenang untuk menyesuaikan dengan pendapat spesialis dan prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut d. Wajibkan dokumentasi pertimbangan keputusan dalam penyelesaian perbedaan pendapat 3. Tentukan lingkup dokumentasi yang harus dilakukan terhadap hasil konsultasi mengenai masalah atau situasi khusus yang mengharuskan adanya konsultasi. Tentukan dokumentasi yang diperlukan untuk konsultasi lain. a. Jelaskan lingkup dokumentasi yang perlu disiapkan dan tanggung jawab penyiapannya kepada personel b. Tunjukan kondisi yang mengharuskan dilakukannya dokumentasi konsultasi c. Buat arsip berdasarkan subjek yang memuat hasil konsultasi untuk referensi dan riset pada masa mendatang

2.1.3.4 Supervisi Maksud dari elemen ini, bahwa selama pemeriksaan maka harus dilakukan supervisi terhadap semua jenjang organisasi. Supervisi ini dimaksudkan agar KAP

24   

memperoleh keyakinan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang ditentukan. Luas supervisi tergantung dari berbagai faktor antara lain kerumitan masalah yang dihadapi, kualifikasi pemeriksa, serta tidak tersedianya tenaga yang dapat memberikan konsultasi sehingga agar dapat dilaksanakan dengan baik maka setiap KAP harus memiliki kebijakan prosedur supervisi yang jelas Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat tiga kebijakan dan prosedur penugasan personel sebagai berikut yaitu : 1. Sediakan prosedur untuk perencanaan perikatan a. Bebankan tanggung jawab fungsi perencanaan suatu perikatan kepada satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang yang memadai. Ikutsertakan personel yang semestinya ditugasi ke perikatan tertentu dalam proses perencanaan b. Kembangkan informasi tentang latar belakang atau informasi review yang dikumpulkan dari perikatan sebelumnya dan lakukan pemuktahiran sesuai dengan kondisi yang telah berubah c. Jelaskan hal-hal yang harus dicakup dalam proses perencanaan penugasan seperti yang tercantum dibawah ini : (i)

Pengembangan usulan program pekerjaan yang diusulkan

(ii)

Penentuan kebutuhan personel dan kebutuhan pengetahuan khusus

(iii)

Pengembangan estimasi jumlah waktu untuk menyelesaikan perikatan

(iv)

Pertimbangan kondisi ekonomi kini yang mempengaruhi klien atau industrinya dan kemungkinan pengaruhnya terhadap pelaksanaan perikatan

25   

2. Sediakan prosedur utnuk mempertahankan standar mutu KAP untuk pekerjaan yang dilaksanakan. a. Lakukan supervisi memadai pada semua tingkat organisasi dengan mempertimbangkan pelatihan, kemampuan, dan pengalaman personel yang ditugasi b. Kembangkan pedoman mengenai bentuk dan isi kertas kerja c. Manfaatkan lembar isian, daftar pengecekan, dan kuisioner standar, sejauh sesuai dengan kondisi, untuk membantu pelaksanaan perikatan d. Sediakan prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pertimbangan (judgment) profesional diantara anggota tim pelaksana perikatan. 3. Sediakan prosedur untuk me-riview kertas kerja dan laporan perikatan. a. Kembangkan pedoman review kertas kerja dan dokumentasi proses review (i)

Wajibkan pe-review memiliki kompetensi dan tanggung jawab memadai

(ii)

Tentukan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan lengkap dan sesuai dengan SPAP dan kebijakan KAP

(iii)

Jelaskan dokumentasi yang membuktikan review atas kertas kerja dan temuan pe-review. Dokumentasi dapat mencakup pembubuhan paraf pada kertas kerja, pengisisan kuisioner pe-review, dan penggunaan lembar isian atau daftar pengecekan standar.

b. Kembangkan pedoman review laporan yang akan diterbitkan untuk perikatan tertentu. Pertimbangan yang sebagaimana disebutkan pada butir [a], dapat

26   

diterapkan pada review ini dan sebagai tambahan maka hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan untuk pedoman tersebut : (i)

Tentukan bahwa bukti pekerjaan yang telah dilaksanakan dan simpulan yang tercantum dalam kertas kerja, mendukung laporan yang diterbitkan

(ii)

Tentukan bahwa laporan yang diterbitkan sesuai dengan SPAP dan kebijakan KAP

(iii)

Sediakan untuk kepentingan review atas laporan, oleh individu yang semestinya, yang tidak memiliki tanggung jawab lain untuk perikatan

2.1.3.5 Pemerkerjakan (HIRING) Dalam hal ini, kebijakan dan prosedur dari pemekerjakan pemeriksa harus ditetapkan agar KAP memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pemeriksa yang diangkat memiliki kriteria yang sesuai sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten. Kualitas dari pemekerjakan pemeriksa tersebut tergantung pada integritas, kompetensi, dan motivasi pemeriksa itu sendiri sehingga kebijakan dan prosedur pemekerjakan pemeriksa merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat tiga kebijakan dan prosedur pemekerjakan pemeriksa sebagai berikut yaitu : 1. Selenggarakan

program

yang

dirancang

untuk

memperoleh

personel

berkemampuan dengan cara perencanaan kebutuhan personel, penetapan tujuan pemerkerjakan, dan penetapan kualifikasi personel yang terlibat dalam fungsi pemerkerjakan.

27   

a. Rencanakan kebutuhan personel KAP pada semua tingkat organisasi dan tetapkan tujuan pemekerjakan dalam bentuk kuantitatif berdasarkan pada jumlah klien saat ini, perkiraan pertumbuhan, turnover personel, promosi personel, dan personel yang pensiun b. Rancang suatu program untuk mencapai tujuan pemekerjakan yang memungkinkan : (i)

Identifikasi sumber-sumber potensial untuk pemekerjakan personel

(ii)

Metode hubungan dengan orang-orang

yang potensial dapat

dikerjakan (iii)

Metode identifikasi khusus orang-orang yang potensial dapat diperkerjakan

(iv)

Metode untuk menarik orang-orang yang potensial dapat diperkerjakan dan metode untuk memberikan informasi KAP kepada mereka.

(v)

Metode evaluasi dan pemilihan orang-orang yang potensial dapat dipekerjakan untuk dilanjutkan dengan pemberian tawaran kerja.

c. Beritahu personel yang terlibat dalam pemekerjakan mengenai kebutuhan personel dan tujuan pemekerjakan KAP d. Tugasi orang yang berwenang tentang tanggung jawab untuk keputusan mengenai kepegawaian e. Lakukan pemantauan efektifitas program pemekerjakan. (i)

Lakukan evaluasi program pemekerjakan secara periodik untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur dalam memperoleh personel berkemampuan telah dijalankan

28   

(ii)

Lakukan review atas hasil pemekerjakan secara periodik untuk menentukan apakah sasaran dan kebutuhan personel telah tercapai

2. Tetapkan kualifikasi dan pedoman untuk mengevaluasi orang-orang yang potensial dapat dipekerjakan untuk semua tingkat professional a. Identifikasi atribut calon personel KAP, seperti intelegensi, integritas, kejujuran, motivasi, dan bakat untuk profesi akuntan publik b. Identifikasi prestasi dan pengalaman yang diinginkan dari personel yang belum memiliki pengalaman kerja dan personel yang telah memiliki pengalaman kerja, misalnya : (i)

Latar belakang akademik

(ii)

Prestasi pribadi

(iii)

Pengalaman kerja

(iv)

Minat pribadi

c. Buat pedoman yang harus diikuti saat mempekerjakan individu pada situasi khusus, seperti : (i)

Mempekerjakan famili personel atau famili klien.

(ii)

Mempekerjakan kembali personel yang telah mengundurkan diri

(iii)

Mempekerjakan karyawan klien

d. Daptkan informasi mengenai latar belakang dan dokumentasi kualifikasi pelamar kerja dengan alat yang tepat, seperti : (i)

Resume

(ii)

Formulir lamaran kerja

(iii)

Wawancara

29   

(iv)

Transkrip perguruan tinggi

(v)

Referensi pribadi

(vi)

Referensi pekerjaan sebelumnya

e. Lakukan evaluasi kualifikasi personel baru, termasuk personel yang berasal dari proses perekrutan yang tidak umum (misalnya, mereka yang bergabung dengan KAP langsung pada tingkat supervisor atau melalui merger atau akuisisi), untuk menentukan apakah mereka memenuhi persyaratan dan standar KAP 3. Informasikan kepada pelamar kerja dan personel baru , mengenai kebijakan dan prosedur KAP yang berhubungan dengan mereka. a. Gunakan brosur atau alat lain untuk menginformasikan kepada pelamar kerja dan personel baru b. Siapkan panduan yang menjelaskan kebijakan dan prosedur untuk disebarkan kepada personel dan lakukan pemuktahiran terhadap panduan tersebut c. Laksanakan program orientasi untuk personel baru

2.1.3.6 Pengembangan Profesional Dalam hal ini, KAP harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengembangan profesional para pemeriksanya. Kebijakan dan prosedur tersebut akan dapat membantu KAP untuk memperoleh keyakinan bahwa para pemeriksanya memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam suatu penugasan Pengembangan professional dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, pendidikan profesional yang berkesinambungan dalam bidang akuntansi, auditing, dan

30   

perpajakan, dan pengetahuan mengenai industri tertentu. Dengan adanya pengembangan professional maka hal ini memungkinkan KAP untuk menyediakan tenaga pemeriksa yang memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan serta memungkinkan pemeriksa untuk dapat mengembangkan karirnya tersebut Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat empat kebijakan dan prosedur pengembangan profesional sebagai berikut yaitu : 1. Tetapkan pedoman dan persyaratan untuk program pengembangan profesional KAP dan komunikasikan hal tersebut kepada personel. a. Tetapkan tanggung jawab fungsi pengembangan profesional kepada satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang memadai b. Pastikan bahwa program yang dikembangkan oleh KAP di-review oleh orang yang berkemampuan memadai. Program tersebut harus memuat pernyataan mengenai tujuan program, dan prasyarat pendidikan dan/atau pengalaman untuk mengikuti program tersebut c. Selenggarakan program orientasi mengenai KAP dan profesi akuntan publik untuk karyawan baru (i)

Siapkan

publikasi

dan

program

yang

dirancang

untuk

menginformasikan kepada personel baru mengenai tanggung jawab dan peluang profesional mereka (ii)

Tetapkan tanggung jawab pelaksanaan pertemuan orientasi untuk menjelaskan tanggung jawab profesional dan kebijakan KAP

(iii)

Beri kesempatan bagi personel baru dengan pengalaman terbatas untuk mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Ikatan

31   

Akuntan Indonesia atau lembaga lain yang relevan dengan profesi akuntan publik d. Buatlah persyaratan pendidikan profesional berkelanjutan bagi personel pada setiap tingkat profesional KAP (i)

Pertimbangkan persyaratan wajib dari Ikatan Akuntan Indonesia atau pedoman sukarela lain dalam penetapan program pendidikan profesional berkelanjutan KAP.

(ii)

Berikan dorongan partisipasi personel dalam program pendidikan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pihak luar termasuk yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan kursus tertulis lain

(iii)

Berikan dorongan partisipasi personel untuk secara aktif menjadi anggota organisasi professional, seperti dengan membayar seluruh atau sebagian dari iuran dan biaya keanggotaan

(iv)

Berikan dorongan bagi personel untuk secara aktif menjadi anggota dewan profesional, menjadi penulis artikel dan berpartisipasi dalam aktifitas profesional lainnya.

e. Lakukan pemantauan program pendidikan profesional berkelanjutan

dan

selenggarakan catatan semestinya mengenai program untuk KAP secara keseluruhan atau untuk maing-masing personel (i)

Lakukan review secara periodik catatan partisipasi personel untuk menentukan kepatuhan terhadap persyaratan KAP

32   

(ii)

Lakukan review secara periodik laporan evaluasi dan catatan lain dari program pendidikan profesional berkelanjutan untuk mengevaluasi apakah program telah disajikan dengan efektif dan mencapai tujuan KAP. Kemudian pertimbangkan kebutuhan program baru dan untuk revisi atau penghapusan program yang tidak efektif

2. Sediakan informasi bagi personel mengenai perkembangan terkini dalam standar professional dan materi kebijakan mengenai kebijakan dan prosedur teknis KAP., dan berikan dorongan bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas pengembangan diri. a. Sediakan bagi personel literatur profesional mengenai perkembangan terkini dalam standar profesional (i)

Distribusikan kepada personel, materi umum profesi, seperti standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik

(ii)

Distribusikan terbitan mengenai topik khusus seperti peraturan bapepam, direktorat jendral pajak, dan badan pengatur lainnya, kepada personel yang bertanggung jawab dalam bidang yang bersangkutan

(iii)

Distribusikan kepada personel, materi panduan mengenai kebijakan dan prosedur KAP untuk masalah teknis. Materi harus dimuktahirkan sesuai dengan perkembangan baru dan perubahan kondisi

b. Untuk program pelatihan yang dilaksanakan oleh KAP, kembangkan atau dapatkan materi kursus, dan pilih serta latihlah para instruktur

33   

(i)

Nyatakan tujuan program, dan prasyarat pendidikan dan atau pengalaman untuk mengikuti program tersebut

(ii)

Sediakan infrastruktur program yang memenuhi kualifikasi, baik dalam hal penguasaan materi program maupun metode pengajaran

(iii)

Beri kesempatan bagi peserta untuk mengevaluasi materi program dan kinerja para instruktur dalam pelatihan

(iv)

Beri kesempatan bagi instruktur untuk mengevaluasi materi program dan peserta program pelatihan

(v)

Muktahirkan program sehingga selaras dengan perkembangan baru , perubahan kondisi, dan laporan evaluasi

3. Sediakan sejauh diperlukan, program untuk memenuhi kebutuhan KAP akan personel dengan keahlian pada bidang dan industri khusus. a. Laksanakan program KAP untuk mengembangkan dan mempertahankan keahlian dalam bidang dan industri khusus, seperti industri yang diatur oleh paraturan tertentu, auditing berbantuan komputer, dan metode sampling statistik b. Doronglah partisipasi personel pada program pendidikan eksternal, pertemuan dan konferensi untuk mendapatkan keahlian teknis atau industri khusus. c. Doronglah keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi yang berhubungan dengan bidang dan industri khusus. d. Sediakan literatur teknis mengenai bidang dan industri khusus

34   

4. Sediakan pelatihan di tempat (on-the job training) selama pelaksanaan perikatan. a. Tekankan pentingnya pelatihan ditempat kerja sebagai bagian signifikan pengembangan pribadi (i)

Bicarakan dengan asisten mengenai hubungan pekerjaan mereka dengan perikatan secara keseluruhan

(ii)

Libatkan asisten dalam pelaksanaan perikatan sesuai dengan porsi uutuk seorang asisten.

b. Tekankan pentingnya keahlian manajemen personel dan masukan topik ini dalam program pelatihan KAP c. Doronglah personel untuk melatih dan mengembangkan bawahan mereka d. Pantau perikatan untuk menentukan bahwa personel : (i)

Memenuhi persyaratan pengalaman yang ditetapakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(ii)

Memperoleh pengalaman dari perikatan berbagai bidang dan industri

(iii)

Bekerja di bawah personel tingkat supervisor yang berbeda

2.1.3.7 Promosi (Advancement) Tata cara promosi pemeriksa memiliki pengaruh terhadap mutu pekerjaan suatu KAP. Pemeriksa yang dipilih untuk dipromosikan kepada tingkat jenjang yang lebih tinggi dianggap memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Jika ternyata tata cara promosi tidak mendeteksi bahwa pemeriksa yang diangkat ternyata tidak memiliki kualifikasi yang memadai maka hal ini

35   

akan menyebabkan menurunnya kualitas pekerjaan KAP tersebut. Dengan demikian KAP memerlukan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas tentang promosi pemeriksanya. Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat tiga kebijakan dan prosedur promosi sebagai berikut yaitu : 1. Tetapkan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh berbagai tingkat tanggung jawab dalam KAP. a. Siapkan panduan yang menjelaskan tanggung jawab dan kinerja yang diharapkan, serta kualifikasi untuk promosi pada setiap tingkat organisasi termasuk : (i)

Nama jabatan dan tanggung jawab untuk jabatan tersebut

(ii)

Jumlah pengalaman kerja (yang dapat dinyatakan dalam suatu jangka waktu) yang umumnya disyaratkan untuk promosi ke tingkat organisasi yang lebih tinggi.

b. Identifikasi kriteria yang akan dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja personel dan keahlian yang diharapkan, seperti hal-hal berikut ini: (i)

Pengetahuan teknis

(ii)

Kemampuan analitik dan judgmental

(iii)

Kemahiran komunikasi

(iv)

Kemahiran memimpin dan melatih

(v)

Hubungan dengan klien

(vi)

Sikap

mental

pribadi

dan

pertimbangan, dan motivasi)

36   

profesional

(karakter,

intelegensi,

(vii)

Kepemilikan sertifikat akuntan publik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk promosi ke posisi supervisor

c. Gunakan buku panduan personel atau alat lain untuk mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur promosi kepada personel 2. Lakukan evaluasi kinerja personel, dan secara periodik beritahu personel mengenai kemajuan mereka. Selenggarakan arsip personel yang memuat dokumentasi mengenai proses evaluasi a. Kumpulkan dan lakukan evaluasi informasi mengenai kinerja personel (i)

Identifikasi tanggung jawab dan persyaratan evaluasi pada setiap tingkat organisasi dengan penentuan siapa yang akan mengevaluasi dan kapan evaluasi akan dilakukan

(ii)

Beritahu personel mengenai tujuan evaluasi personel

(iii)

Gunakan lembar isian, yang mungkin berbentuk standar, untuk mengevaluasi kinerja personel.

(iv)

Lakukan review terhadap evaluasi dengan personel yang dievaluasi

(v)

Wajibkan bahwa evaluasi tersebut di-review oleh atasan pemberi evaluasi

(vi)

Lakukan review terhadap evaluasi untuk menentukan bahwa personel bekerja untuk dan dievaluasi oleh orang yang berbeda

(vii)

Pastikan bahwa evaluasi diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

b. Secara periodik, berikan penyuluhan kepada personel mengenai kemajuan dan peluang karir mereka.

37   

(i)

Lakukan review secara periodik dengan personel, evaluasi terhadap kinerja mereka termasuk penilaian kemajuan mereka dalam KAP. Pertimbangan harus mencakup hal-hal berikut : a) Kinerja b) Tujuan KAP dan personel pada masa mendatang c) Minat penugasan d) Peluang karir

(ii)

Lakukan evaluasi para partner secara periodik dengan cara penyuluhan, evaluasi oleh teman sekerja, atau penilaian pribadi, mengenai apakah mereka tetap memiliki kualifikasi untuk memenuhi tanggung jawab mereka

3. Bebankan tanggung jawab untuk penetapan keputusan promosi. a. Bebankan tanggung jawab kepada personel tertentu dengan wewenang memadai untuk mengambil keputusan promosi dan keputusan pemberhentian, yang melakukan wawancara evaluasi dengan personel yang dipertimbangkan untuk promosi, dan yang mendokumentasi hasil wawancara, dan menyimpan catatan tersebut b. Lakukan evaluasi data yang diperoleh dengan mempertimbangkan aspek mutu pekerjaan yang dilaksanakan dalam penerapan keputusan promosi c. Pelajari pengalaman promosi KAP secara periodik untuk memastikan apakah personel yang memenuhi kriteria tertentu mendapat penugasan dengan derajat tanggung jawab yang semakin meningkat.

38   

2.1.3.8 Penerimaan dan Keberlanjutan Klien kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang berupa hasil evaluasi terhadap resiko pemeriksaan dalam setiap penerimaan klien baru maupun klien lama. Dengan adanya kebijakan dan prosedur penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien maka KAP diharapkan dapat menghindari terlibatnya nama KAP dengan klien yang memiliki etiket tidak baik Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat dua kebijakan dan prosedur penerimaan dan berkelanjutan klien, sebagai berikut yaitu : 1. Tentukan prosedur evaluasi calon klien dan persetujuan mereka menjadi klien. a. Pertimbangkan prosedur evaluasi berikut ini sebelum menerima klien : (i)

Dapatkan dan lakukan review terhadap informasi keuangan yang tersedia mengenai calon klien, seperti laporan tahunan, laporan keuangan interim, laporan lain kepada badan pengatur, dan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan

(ii)

Dapatkan informasi dari pihak ketiga mengenai calon klien, termasuk informasi mengenai manajemen dan pemiliknya, yang mungkin berpengaruh terhadap proses evaluasi calon klien. Pemerolehan informasi tersebut mungkin dari bankir, penasihat hukum, bankir investasi, penjamin emisi calon klien, dan pihak lain yang mungkin memiliki informasi tersebut. Laporan kredit juga dapat memperkuat dalam hal ini.

39   

(iii)

lakukan komunikasi dengan auditor terdahulu sebagaimana diatur oleh SPAP. Pengajuan pertanyaan tersebut harus mencakup pertanyaan mengenai fakta yang mungkin berpengaruh terhadap integritas manajemen, mengenai ketidaksepakatan dengan manajemen dalam penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau hal signifikan yang sejenis, dan juga pemahaman auditor terdahulu mengenai alasan penggantian auditor.

(iv)

Pertimbangkan keadaan yang mungkin menjadikan KAP menganggap perikatan tersebut sebagai perikatan yang memerlukan keahlian khusus atau memiliki resiko yang tidak wajar.

(v)

Lakukan evaluasi indenpendensi dan kemampuan KAP untuk menyediakan jasa bagi calon klien. Dalam evaluasi kemampuan KAP, pertimbangkan kebutuhan akan keahlian teknis, pengetahuan industri, dan personel

(vi)

Tentukan bahwa penerimaan klien tidak akan menyalahi ketentuan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia atau ketentuan lain dari badan pengatur

b. Tunjuk satu atau lebih personel dengan tingkat manajemen yang semestinya, untuk mengevaluasi informasi yang diperoleh mengenai calon klien dan untuk membuat keputusan penerimaan (i)

Pertimbangkan jenis perikatan yang tidak akan diterima KAP atau yang hanya akan diterima dengan syarat tertentu

40   

(ii)

Informasikan kebijakan dan prosedur KAP mengenai penerimaan klien terhadap personel yang tepat

(iii)

Tetapkan tanggung jawab kepada personel tertentu dengan tingkat wewenang memadai atas pengelolaan dan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur KAP mengenai penerimaan klien

2. Lakukan evaluasi klien, pada akhir periode tertentu atau pada saat terjadinya peristiwa khusus, untuk menentukan apakah hubungan dengannya perlu dilanjutkan. a. Tentukan kondisi yang mengharuskan evaluasi klien untuk menentukan apakah hubungan dengannya perlu dilanjutkan. Kondisi ini dapat mencakup : (i)

Berakhirnya jangka waktu tertentu

(ii)

Perubahan signifikan sejak evaluasi terakhir, termasuk perubahan besar pada satu atau lebih hal berikut ini : a) Manajemen b) Komisaris c) Kepemilikan d) Penasihat hukum e) Kondisi keuangan f) Status perkara pengadilan g) Jenis usaha klien h) Lingkup perikatan

41   

(iii)

Keberadaan kondisi yang akan menyebabkan KAP menolak klien apabila kondisi tersebut telah ada pada saat penerimaan klien untuk pertama kalinya

b. Tunjuk satu atau lebih personel dengan tingkat manajemen yang tepat, untuk mengevaluasi informasi yang diperoleh dan untuk membuat keputusan keberlanjutan klien. (i)

Pertimbangkan jenis perikatan yang tidak akan dilanjutkan KAP atau yang hanya akan dilanjutkan dengan syarat tertentu

(ii)

Dokumentasikan simpulan mengenai keberlanjutan klien

c. Informasikan kebijakan dan prosedur KAP mengenai keberlanjutan klien kepada personal yang semestinya d. Tetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur KAP mengenai keberlanjutan klien

2.1.3.9 Inspeksi Maksud dari elemen pengendalian mutu yang terakhir ini bahwa KAP harus memiliki kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengujian pelaksanaan sistem pengendalian mutu sehingga KAP dapat mengetahui apakah sistem tersebut telah memadai dan dilaksanakan dengan baik. Menurut dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:17000.2) terdapat dua kebijakan dan prosedur inspeksi, sebagai berikut yaitu 1. Tetapkan batas lingkup dan isi program inspeksi KAP.

42   

a. Tetapkan prosedur inspeksi yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (i)

Tentukan tujuan, siapkan petunjuk, dan lakukan review program pelaksanaan inspeksi

(ii)

Sediakan panduan mengenai lingkup pekerjaan inspeksi pada unit, fungsi, atau depertemen praktik, dan kriteria pemilihan perikatan yang akan di-review

(iii)

Tetapkan frekwensi dan saat pelaksanaan inspeksi

(iv)

Tetapkan prosedur untuk menyelesaikan ketidaksepakatan yang mungkin timbul antara pe-review dan personel pelaksanaan atau manajemen perikatan yang bersangkutan

b. Tetapkan kualifikasi staf pelaksana inspeksi dan metode pemilihannya. (i)

Temukan kriteria pemilihan pe-review, termasuk tingkat tanggung jawab dalam KAP dan persyaratan mengenai pengetahuan khusus

(ii)

Tetapkan tanggung jawab pemilihan personel inspeksi

c. Laksanakan inspeksi terhadap unit, fungsi, atau departmen praktik (i)

Lakukan review dan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.

(ii)

Lakukan review atas perikatan tertentu tentang kesesuaiannya dengan SPAP termasuk dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan dengan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP

43   

2. Sajikan pelaporan temuan inspeksi dan tindakan pemantauan yang dilaksanakan atau direncanakan, kepada tingkat manajemen yang semestinya. a. Lakukan pembahasan temuan review imspeksi terhadap perikatan yang direview dengan staf pelaksana perikatan. b. Lakukan pembahasan temuan inpeksi mengenai unit, fungsi, depertemen praktik yang di-review dengan personel manajemen yang bersangkutan c. Laporkan temuan dan rekomendasi inspeksi, bersama dengan tindakan perbaikan yang diambil atau direncanakan, kepada manajemen KAP d. Pastikan bahwa tindakan perbaikan yang direncanakan telah dilaksanakan

2.2

Perencanaan Audit Dalam audit, tahap perencanaan merupakan langkah awal dari setiap kegiatan yaitu dengan mengetahui apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan suatu kegiatan. Ikatan Akuntan Indonesia (2001:311.1-2) merekomendasikan bahwa dalam perencanaan audit maka auditor harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang penting antara lain: 1. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut 2. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut 3. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan.

44   

4. Tingkat resiko pengendalian yang direncanakan 5. Pertimbangan awal tentang tingkat meterialitas untuk tujuan audit 6. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian (adjustment) 7. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit seperti resiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 8. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan (sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian)

Perencanaan pemeriksaan merupakan suatu keharusan apabila kita menghendaki pemeriksaan yang efektif dan efisien. Menurut Arens and Loebbecke (2000:218), terdapat tiga alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan yang baik yaitu : 1. To enable the auditor to obtain sufficient competent evidence for the circumstances 2. To help keep audit costs reasonable 3. To avoid misunderstanding with clien

2.2.1

Elemen-elemen Perencanaan Audit Dalam menentukan ruang lingkup dari perencanaan pemeriksanaan maka tergantung dari besarnya dan kompleksitasnya permasalahan objek yang diperiksa serta

45   

pengetahuan mengenai jenis usaha objek yang diperiksa. Adapun elemen-elemen perencanaan audit menurut Arens and Loebbecke (2000:219) adalah : 1. Preplan 2. Obtain background information and client legal obligation 3. Perform preliminary analytical procedure 4. Set materiality and asses acceptable audit risk and inherent risk 5. Understand internal control structure and asses control risk 6. Develop overall audit plan and audit program

2.2.3

Perencanaan Awal Beberapa hal penting yang terdapat dalam perencanaan awal ini adalah menyangkut informasi mengenai alasan klien untuk diaudit, menerima atau menolak klien baru maupun klien lama, mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit, menentukan staf untuk penugasan, dan memperoleh surat penugasan. Perencanaan awal terdiri dari hal-hal berikut : 1. Mengevaluasi integritas manajemen, Bahwa auditor akan menerima suatu perikatan audit apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa manajemen klien dapat dipercaya. Dan ketika Manajemen kurang memiliki integritas maka terdapat kemungkinan bahwa : a) Kekeliruan (error) material dan ketidakberesan (irregularities) akan terjadi dalam proses akuntansi dimana laporan keuangan dibuat

46   

b) Hal tersebut akan meningkatkan resiko bahwa pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) akan diberikan ketika laporan keuangan mengandung salah saji yang material c) Apabila klien Lama, maka pengalaman auditor di masa lalu

dengan

manajeman klien harus dapat dijadikan pertimbangan dalam setiap kekeliruan material, ketidakberesan, atau tindakan melanggar hukum yang ditemukan dalam audit terdahulu. Dan dapat mengajukan pertanyaan tentang adanya kontijensi, kelengkapan semua catatan rapat dewan direksi, dan kepatuhan terhadap syarat-syarat peraturan d) Apabila klien baru, maka auditor dapat memperoleh informasi mengenai integritas manajeman dengan berkomunikasi pada auditor terdahulu dengan mengajukan pertanyaan seperti 1) informasi yang menunjukan integritas manajeman 2) perselisihan dengan manajemen tentang prinsip akuntansi, prosedur audit, dan hal signifikan sejenis lainnya. 3) komunikasi kepada komite audit atau pihak lain yg punya otoritas, tanggung jawab dgn komite audit berkenaan dengan kecurangan, tindakan melanggar hukum oleh klien, hal yang berkaitan dgn pengendalian interen, dan kualitas prinsip akuntansi. Dan mengajukan pertanyaan pada pihak ketiga lain-nya seperti pengacara, bankir, dan pihak2 lain didalam komunitas keuangan dan bisnis yang memiliki hubungan bisnis dengan calon klien

47   

2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko tak biasa Bahwa apabila terdapat hal-hal yang berkenaan dengan langkah dalam menerima suatu perikatan, maka harus dilakukan langkah berikut : a) mengidentifikasi laporan keuangan yang telah diaudit, bahwa auditor harus mempertimbangkan status calon klien apakah sebagai perusahaan swasta atau perusahaan publik, apakah terdapat pewaris atau pihak ketiga, serta harus mempertimbangkan apakah suatu rangkaian laporan yang diaudit akan memenuhi kebutuhan semua pemakai atau diperlukan laporan khusus b) Menilai stabilitas keuangan dan hukum calon klien, dalam hal ini auditor perlu mempertimbangkan untuk menerima perusahaan yang operasi atau produk utamanya merupakan subjek penyelidikan oleh otoritas yang berwenang atau subjek dari tuntutan hukum yang material yang hasil-nya akan mempengaruhi kelangsungan usaha. Hal ini bearti auditor perlu mempertimbangkan perusahaan yang telah dikenal mengalami ketidakstabilan keuangan seperti ketidakmampuan untuk memenuhi pembayaran hutang atau ketidakmampuan untuk meningkatkan modal yang diperlukan. c) Mengidentifikasi pembatasan lingkup, dalam hal ini auditor harus mempertimbangkan apakah manajemen telah melanggar batasan-batasan dalam melaksanakan prosedur audit karna jika manajemen mencegah kunjungan ke lokasi-lokasi tertentu yang dianggap material oleh auditor atau membatasi hubungan dengan konsumen atau pemasok tertentu maka auditor harus mempertimbangkan apakah tindakan-tindakan tersebut menyebabkan diterbitkan-nya pendapat wajar tanpa pengecualian atau auditor akan

48   

ditugaskan setelah akhir tahun, atau pertimbangan waktu lain yang menyebabkan auditor tak dapat mengaplikasikan prosedur audit yang dianggap

perlu

dalam

pelaksanaan

audit.

Auditor

juga

harus

mempertimbangkan implikasi dari menerima suatu perikatan jika kertas kerja auditor terdahulu tidak tersedia di-review karna ketidakmampuan untuk mereview kertas kerja auditor

terdahulu akan menyulitkan

auditor

dalam

memahami hal-hal yang mendukung saldo audit awal yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan auditor berkenaan dengan sifat pendapat auditor d) Mengevaluasi sistem pelaporan keuangan entitas dan kemampuan untuk audit, dalam hal ini maka kondisi-kondisi seperti tidak adanya catatan akuntansi yang penting atau kalaupun ada kondisinya cukup buruk, tidak adanya jejak audit yang cukup atau manajemen menghindari tanggung jawabnya untuk memelihara elemen pengendalian interen yang memadai. Dengan hal tersebut, maka auditor harus mempertimbangkan implikasi apakah

bukti penguat

tersedia dalam bentuk dokumen, atau bukti penting hanya tersedia dalam bentuk elektronik 3. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit Bahwa auditor harus menentukan apakah mereka memiliki

kompetensi

profesional untuk dapat menyelesaikan suatu perikatan sesuai standar audit yang telah ditetapkan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Auditor antara lain : a) Jasa yang diinginkan, pada umum-nya klien yang memerlukan suatu audit juga memerlukan jasa tambahan. Klien mungkin menginginkan kantor KAP

49   

mempersiapkan surat pemberitahuan pajak, baik untuk organisasi maupun untuk pemilik utama perusahaan atau manajer. Dalam audit berbasis resiko, maka resiko salah saji dalam laporan keuangan dihubungkan dengan resiko bisnis klien dan setelah auditor memperoleh pemahaman mengenai bagaimana klien mengatur resiko bisnis maka ia dapat membuat rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan kinerja bisnis sehingga auditor harus memiliki keahlian yang tinggi dalam sistem informasi dari pengendalian interen. b) Mengidentifikasi tim audit,bahwa dalam membuat perikatan maka sifat dan luasnya pengawasan yang tersedia juga harus diperhatikan. Secara umum, semakin mampu dan berpengalaman staf yang ditugaskan dalam suatu perikatan tertentu maka semakin kecil diperlukan-nya pengawasan secara langsung. Pada umumnya suatu tim audit terdiri dari : (i) Seorang partner, yang memiliki baik tanggung jawab keseluruhan maupun tanggung jawab akhir untuk suatu perikatan (ii) Satu atau lebih manajer, yang biasanya memiliki keahlian signifikan dalam industri dan yang mengordinasikan serta mengawasi pelaksanaan program audit (iii)Satu atau lebih senior yang mungkin memiliki tanggung jawab untuk merencanakan audit, melakukan bagian dari program audit, dan mengawasi serta me-riview pekerjaan asisten staf (iv) Asisten Staf, yang melakukan berbagai prosedur audit yang diperlukan c) Mempertimbangkan kebutuhan untuk konsultasi dan menggunakan spesialis, bahwa seorang auditor harus mempertimbangkan apakah akan menggunakan

50   

jasa konsultan dan spesialis untuk membantu tim audit dalam melaksanakan audit. Dimana auditor dapat menggunakan pekerjaan spesialis untuk memperoleh bahan bukti yang kompeten dari : (i) Penaksir, untuk menyediakan bukti tentang penilaian aktiva seperti benda seni (ii) Insinyur, untuk menentukan kuantitas cadangan mineral yang ada (iii)Aktuaris, untuk menentukan jumlah yang digunakan dalam akuntansi program pensiun (iv) Pengacara, untuk menilai kemungkinan hasil dari perkara hukum yang tertunda (v) Konsultan lingkungan, untuk menentukan dampak hukum dan peraturan lingkungan 4. Mengevaluasi independensi, dalam hal ini auditor harus mematuhi persyaratan komisi berkenaan dengan independensi dengan klien sehingga sebelum menerima perikatan KAP, maka harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi yang akan mempengaruhi independensi dengan klien. Prosedur yang dapat digunakan adalah mengedarkan nama calon klien kepada semua staf profesional untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan keuangan atau bisnis. Dan jika disimpulkan bahwa persyaratan independensi tak dapat dipenuhi maka perikatan harus ditolak atau calon klien harus diberitahu bahwa KAP akan menolak akan pencatatan laporan keuangan

51   

5. Keputusan untuk menerima dan menolak audit, bahwa alasan umum untuk menerima atau menolak klien audit termasuk hal-hal yang dibahas sebelum-nya seperti perhatian tentang integritas manajemen, resiko khusus seperti pembatasan lingkup, kemampuan audit atau ketidaksepakatan dengan auditor terdahulu., masalah yang berhubungan dengan memperoleh keahlian yang diperlukan untuk audit atau masalah independensi. Kondisi yang dapat menyebabkan KAP menarik diri dari suatu audit yaitu : a) Kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan buku yang tampak selama audit b) Klien menolak untuk membenarkan salah saji material dalam laporan keuangan. c) Klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit 6. Mempersiapkan surat perikatan, merupakan langkah akhir dari tahap penerimaan, dan merupakan praktek profesional yang baik untuk mentaati syarat dari setiap perikatan dalam surat perikatan, dan mencakup : a) Identifikasi jelas mengenai entitas dan laporan keuangan untuk diaudit b) Tujuan audit c) Referensi terhadap standar-standar yang berlaku d) Penjelasan mengenai sifat dan lingkup audit serta tanggung jawab auditor e) Suatu pernyataan bahwa suatu audit yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan tepat mungkin tidak akan dapat mendeteksi semua ketidakberesan yang material

52   

f) Sebagai pengingat kepada manajemen bahwa ia bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dan menyelenggarakan struktur pengendalian interen yang memadai g) Suatu indikasi bahwa manajemen akan diminta untuk menyediakan beberapa representasi tertulis kepada auditor h) Suatu deskripsi dari jasa yang akan diberikan oleh auditor seperti mempersiapkan atau me-review surat pemberitahuan pajak i) Dasar dimana biaya akan dihitung dan pengaturan pembayaran j) Suatu permintaan bagi klien untuk mentaati syarat-syarat perikatan dengan menandatangani dan mengembalikan salinan surat perikatan kepada auditor

2.2.4

Perolehan Informasi Latar Belakang Klien Dan Kewajiban Hukum Klien Dalam hal ini, auditor harus memiliki pemahaman terhadap lingkungan kegiatan bisnis dari klien yang akan diaudit, dan tentunya akan berguna dalam menentukan surat penugasan atau perlu tidaknya prosedur-prosedur audit khusus. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperoleh informasi bisnis klien serta kewajiban hukum klien ditunjukan sebagai berikut: 1. Auditor perlu mewaspadai

terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan

istimewa seperti manajemen senior, sehingga transaksi-transaksi dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dapat diidentifikasi selama pelaksanaan audit

53   

2. Auditor harus mengenali tujuan dan sasaran strategis dari manajemen (dan dewan direksi) untuk membantu mengembangkan harapan kinerja keuangan dan mengevaluasi kelayakan bukti yang diperoleh dalam audit 3. Auditor harus memahami sumberdaya-sumberdaya dari organisasi serta pentingnya sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan seperti hal menentukan kinerja yang dilaporkan berkenaan dengan bagaimana laporan keuangan dibandingkan dengan pengetahuan auditor yang mendasari aktifitas bisnis dan hal mengembangkan suatu ekspektasi atas laporan keuangan 4. Auditor harus memperoleh pemahaman mengenai keseluruhan pasar bagi produk serta menilai pangsa pasar (market share) dengan membandingkan penjualan klien terhadap estimasi total penjualan industri bagi produk dan jasa klien serta produk dan jasa pesaing 5. Auditor perlu memahami pelanggan klien

dan kondisi persaingan

untuk

pelanggan tersebut karna jika klien merupakan produsen yang mendistribusikan produknya pada agen atau peritel maka penting juga untuk memahami kemampuan organisasi untuk menarik konsumen utama bagi produk 6. Auditor harus memahami struktur biaya (cost structure) entitas termasuk apakah operasi merupakan padat biaya tetap (fixed cost) atau apakah biaya operasi terutama terdiri dari biaya variabel (variable cost) yang bervariasi sesuai dengan volume aktifitas dengan tujuan untuk mengetahui proses yang digunakan oleh klien untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mengetahui periode waktu dimulai-nya penggunaan kas untuk membeli persediaan,

54   

7. Auditor harus memahami kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan kas dari operasi yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan dan ekspansi modal dalam hal membuat suatu keputusan investasi dan pembiayaan entitas 8. Auditor harus waspada terhadap prinsip akuntansi khusus dan prosedur audit yang diaplikasikan pada industri tertentu atau jenis aktivitas bisnis tertentu dalam memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri dari klien

2.2.5

Melaksanakan Prosedur Analitis Pendahuluan Prosedur

analitis

merupakan

penggambaran

dari

keseluruhan

kegiatan

pemeriksaan, dimana tercakup di dalamnya akan hal-hal penting dalam pemeriksaan seperti memahami bidang usaha klien, penetapan kemampuan satuan usaha dalam menjaga kelangsungan hidupnya, indikasi terdapat suatu kekeliruan dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian yang terinci. Dan prosedur yang digunakan meliputi 1. Membandingkan data klien dengan data industri 2. Membandingkan data klien dengan data yang serupa pada periode sebelumnya 3. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien 4. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor 5. Membandingkan data klien dengan hasil perkiraan data non-keuangan Dalam merancang dan menetapkan prosedur analitis digunakan pendekatan tujuh langkah yaitu 1. Menentukan tujuan 2. Prosedur analitis yang tepat 3. Menggunakan data yang tepat 55   

4. Menerapkan keputusan 5. Melaksanakan pengujian 6. Menganalisis hasil 7. Menarik kesimpulan

Hal-hal penting dalam suatu pemeriksaan mencakup : 1. Memahami bidang usaha klien Bahwa auditor harus mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman tentang klien pada tahun sebelumnya sebagai landasan perencanaan audit pada tahun berjalan. Dengan melakukan prosedur analitis maka informasi tahun sebelumnya yang tidak diaudit, sehingga dapat dilihat perubahannya 2. Penetapan kemampuan satuan usaha untuk menjaga kelangsungan hidup Digunakan sebagai petunjuk adanya masalah keuangan yang kritis di perusahaan klien, maka adanya kemungkinan tersebut harus dipertimbangkan oleh auditor di dalam penetapan resiko-resiko yang berhubungan dengan audit 3. Mengurangi pengujian audit yang terperinci Apabila dalam hal ini, bahwa prosedur analitis tidak mengungkapkan fluktuasi yang tidak biasa, maka implikasinya adalah kemungkinan adanya kekeliruan atau ketidakberesan telah diminimalisir

2.2.6

Menentukan Materialitas dan Resiko Audit yang Dapat Diterima Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 312.4) mengungkapkan bahwa perencanaan audit harus mempertimbangkan resiko dan materialitas didalam:

56   

a) merencanakan audit dan merancang prosedur audit b) mengevaluasi apakah laporan keuangan keseluruhan disajikan secara wajar , dalam semua hal yang material, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus mempertimbangkan resiko audit dan materialitas untuk hal yang disebutkan pada butir a) untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup dan sebagai dasar yang memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk butir (b) Besarnya salah saji dalam informasi akuntansi dapat membuat pertimbangan pengambilan keputusan terpengaruh. Tanggung jawab auditor adalah menetapkan apakah suatu laporan keuangan terdapat salah saji yang material. Apabila auditor berpendapat adanya salah saji yang material maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada klien sehingga koreksi dapat dilakukan. Dan jika klien menolak untuk mengoreksi laporan keuangan tersebut maka auditor dapat memberikan pendapat dengan pengecualian. Terdapat lima langkah dalam menetapkan materialitas, dimana dua langkah pertama adalah untuk merencanakan luas pengujian, sedangkan tiga langkah pertama untuk mengevaluasi hasil atau melaksanakan pengujian audit, terdiri dari : 1. menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas 2. mengalokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas dalam segmen 3. mengestimasikan total salah saji dalam segmen 4. mengestimasikan salah saji gabungan 5. membandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal materialitas

57   

2.2.7

Materialitas Konsep Materialitas adalah besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntansi diluar keadaan di sekitarnya sehingga memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang tergantung informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat berikut: 1. Tingkat Laporan Keuangan yaitu pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan. Terdapat dua pedoman yaitu : a) Pedoman Kuantitatif berikut : (i) 5% hingga 10% dari laba bersih sebelum pajak (10% untuk laba yang lebih kecil, 5% untuk laba yang lebih besar) (ii) ½ % hingga 1% dari total aktiva (iii)1% dari ekuitas (iv) ½% hingga 1% dari pendapatan kotor (v) Suatu persentase variabel berdasarkan mana yang lebih besar antara total aktiva atau total pendapatan b) Pedoman Kualitatif, berhubungan dengan penyebab dari salah saji karena salah saji yang secara kuantitatif tidak material mungkin secara kualitatif akan material. Hal ini dapat terjadi ketika salah saji diakibatkan oleh suatu ketidakberesan atau tindakan melanggar hukum oleh klien. Penemuan atas terjadi-nya hal-hal tersebut dapat mengakibatkan auditor menyimpulkan bahwa terdapat resiko yang signifikan akan salah saji material yang serupa.

58   

2. Tingkat saldo akun, bahwa suatu salah saji minimum yang dapat muncul dalam suatu saldo akun hingga dianggap mengandung salah saji material. Namun dalam membuat pertimbangan-nya maka auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas pada tingkat saldo akun dan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang mungkin tidak material secara individual. 3. Mengalokasikan materialitas laporan keuangan pada akun-akun, dimana pengalokasian ini dapat dilakukan baik pada akun-akun neraca maupun akun laporan laba-rugi, maka auditor membuat alokasi berdasarkan akun-akun neraca. Dalam membuat alokasi maka auditor harus mempertimbangkan a) kemungkinan salah saji dalam akun b) biaya yang mungkin untuk menguji akun.

2.2.8

Resiko Audit Resiko Audit merupakan suatu resiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Dan dalam menghubungkan akan komponen-komponen resiko audit, maka Auditor dapat mengekspresikan setiap komponen dalam istilah kuantitatif seperti persentase atau dalam istilah nonkuantitatif seperti sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau maksimum Model Resiko Audit yaitu AR = IR x CR x DR dimana simbol tersebut mewakili resiko audit, resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Contoh untuk mengilustrasikan penggunaan dari model tersebut maka auditor telah membuat penilaian

59   

resiko berikut untuk suatu asersi seperti asersi kelengkapan untuk persediaan AR=5% IR=75% CR=50% maka resiko deteksi ditentukan dengan DR = AR/ IR x CR = 0,05 / 0,75 x 0,50 = 13% sehingga resiko deteksi

sebesar 13% bearti auditor

perlu

merencanakan pengujian subtantif dengan suatu cara yang akan menghasilkan resiko yang dapat diterima bahwa terdapat kemungkinan kegagalan sekitar sebesar 13% dalam mendeteksi salah saji material dan resiko tersebut dapat diterima jika Auditor memiliki keyakinan dari sumber lain untuk mendukung penilaian resiko bawaan dan resiko pengendalian Namun, beberapa Auditor yang menggunakan ekspresi nonkuantitatif dalam mengukur resiko menggunakan suatu matriks komponen resiko, dimana matriks ini menunjukan bahwa hal tersebut konsisten dengan model resiko audit yaitu bahwa tingkat resiko deteksi yang dapat diterima berhubungan secara terbalik dengan penilaian resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko prosedur analitis Penilaian komponen pada resiko audit yang terdiri dari : 1. Resiko Bawaan (Inherent Risk) adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan mengasumsikan tidak terdapat pengendalian.

Resiko ini

memerlukan pertimbangan mengenai hal-hal yang mungkin memiliki dampak yang mendalam terhadap suatu asersi, banyaknya akun, dan hal-hal yang berkaitan dengan asersi spesifik untuk suatu akun spesifik a) Hal yang mungkin memiliki dampak mendalam adalah : (i)

Profitabilitas dari entitas secara relatif terhadap industri

(ii) Sensitifitas dari hasil operasi terhadap faktor-faktor ekonomi (iii) Masalah going concern seperti kurangnya modal kerja 60   

(iv) Sifat, sebab, dan jumlah dari salah saji yang diketahui dan kemungkinan salah saji yang terdeteksi dalam audit terdahulu (v) Perputaran manajemen, reputasi manajemen, dan keahlian akuntansi (vi) Dampak dari pengembangan teknologi pada operasi dan daya saing perusahaan b) Hal yang mungkin hanya berkaitan dengan akun-akun spesifik termasuk : (i)

Akun-akun atau transaksi yang sulit untuk diaudit

(ii) Masalah akuntansi yang sulit atau diperdebatkan (iii) Kerentanan terhadap penyalahgunaan (iv) Kompleksitas penghitungan (v) Luas-nya pertimbangan yang berkaitan dengan asersi (vi) Sifat, sebab, dan jumlah dari salah saji yang diketahui dan salah saji yang terdeteksi dalam audit sebelumnya (vii) Sensitifitas dan penilaian faktor-faktor ekonomi c) Prosedur yang dilakukan untuk mendukung penilaian resiko bawaan biasanya serupa dengan memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri. Secara normal auditor mampu mengevaluasi faktor resiko bawaan dengan memahami siklus bisnis klien termasuk: (i)

Manajemen, tujuan manajemen, dan sumberdaya perusahaan

(ii) Produk, jasa, pasar, pelanggan, dan persaingan entitas (iii) Proses inti dan siklus operasi (iv) Hasil dari proses inti (v) Keputusan pembiayaan dan investasi

61   

2. Resiko Pengendalian (Control Risk) adalah resiko salah saji material yang terjadi dalam suatu asersi yang tidak akan dapat dicegah atau dideteksi tepat waktu oleh pengendalian interen entitas. Dimana resiko tersebut merupakan suatu fungsi dari efektifitas pengendalian intern klien dan pengendalian interen yang efektif atas suatu asersi akan mengurangi resiko pengendalian, sementara pengendalian interen yang tak efektif meningkatkan resiko pengendalian. Resiko ini tak dapat ditetapkan nol karena pengendalian interen tidak dapat menyediakan keyakinan yang lengkap bahwa semua salah saji yang material akan dicegah atau dideteksi 3. Resiko Deteksi, merupakan suatu resiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu asersi. Resiko ini dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi dari resiko prosedur analitis dan resiko pengujian terinci yang merupakan fungsi dari efektifitas prosedur audit dan penerapannya.

2.2.9

Memahami Struktur Pengendalian Interen dan Penetapan Resiko Pengendalian Dalam mencapai tujuan perusahaan, maka perusahaan tentunya harus memiliki struktur pengendalian interen, dimana sistem tersebut terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberi keyakinan kepada pihak manajemen bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai, sehingga prosedur dan kebijakan ini sering disebut pengendalian interen Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam tujuan pengkajian dan penilaian struktur pengendalian interen oleh auditor (SPAP:319.2) menyebutkan bahwa: “Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian interen harus diperoleh untuk

62   

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat ini dan lingkup pengujian yang akan ditentukan” Semakin baik struktur pengendalian interen maka semakin sempit pemeriksaan yang akan dilakukan atau semakin sedikit contoh yang diambil dan sebaliknya semakin lemah struktur pengendalian interen maka makin banyak contoh yang harus diambil. Akuntan harus memperhatikan bagan-bagan dari struktur pengendalian yang lemah sehingga auditor dapat memilih dan menetapkan prosedur dan teknik yang tepat untuk dapat melaksanakan pemeriksaan dengan baik Kepentingan auditor atas pengendalian interen yang baik berkaitan dengan kepentingan manajemen perusahaan klien terhadap hal tersebut yaitu tersedianya data yang andal yang biasa digunakan dalam pemeriksaan, dimana hal ini dijadikan dasar untuk menetapkan luasnya ruang lingkup pengujian yang harus dilakukan serta prosedur pemeriksaan yang akan digunakan.

2.2.10 Pengendalian Interen Pengendalian Interen (Internal Control) merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam keandalan laporan keuangan , kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi

63   

Lima Komponen Pengendalian Internal meliputi : 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) untuk menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orangorangnya, serta fondasi dari semua komponen pengendalian interen lainnya 2. Penilaian Resiko (Risk Assesment) merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas yang membentuk dasar mengenai bagaimana resiko harus dikelola. 3. Aktifitas Pengendalian (Control Activities) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah

manajemen telah dilaksanakan,

seperti kebijakan dan prosedur harus disosialisasikan pada pegawai sehingga dapat berjalan dengan baik 4. Informasi dan Komunikasi (Information dan Communication) merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya, seperti informasi komunikasi dua arah (dalam memberi perintah dan menerima kritik) 5. Pemantauan (Monitoring) merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian interen pada suatu waktu, seperti pemantauan mengenai apakah kualitas kinerja telah sesuai atau belum sesuai dengan standar.

2.2.11 Mengembangkan Rencana dan Program Audit Menyeluruh Untuk mentaati Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dalam memahami prosedur-prosedur klien, untuk melaporkan serta memberikan pendapat yang tepat maka

64   

auditor harus melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan, dan meneliti keaslian bukti-bukti dalam memperoleh bukti yang kompeten. Untuk mempermudah pelaksanaan maka auditor harus menyusun program yang direncanakan secara logis untuk prosedur-prosedur audit dalam setiap pemeriksaan, dimana program audit yang baik sangat penting untuk keberhasilan suatu pemeriksaan sehingga auditor dapat melakukan pemeriksaannya secara terarah Program audit merupakan suatu alat pengendalian dimana pemeriksa dapat menyesuaikan pemeriksaannya dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (2001:311.3) menyatakan bahwa : “Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah mengenai asisten mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Program audit harus menggariskan dengan rinci prosedur audit prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Bentuk program audit dan tingkat kerinciannya sangat bervariasi. Dalam mengembangkan program audit, auditor harus diarahkan oleh hasil pertimbangan dan prosedur perencanaan auditnya. Selama berlangsungnya audit, maka perubahan kondisi dapat menyebabkan diperlukannya perubahan prosedur audit yang telah direncanakan tersebut”

65   

Program audit mencakup suatu daftar semua prosedur audit yang harus dikerjakan untuk mendapatkan bahan bukti kompeten yang mencukupi termasuk didalamnya rincian dari masing-masing prosedur yang menyangkut ukuran sampel, pos atau unsure yang dipilih serta pada saat pengujian

2.3

Efektifitas Efektifitas diukur dengan memperhatikan tujuan yang dapat tercapai. Adapun pengertian efektifitas adalah “effectiveness is the relationship between a responbility center ‘s output and objective , the more effective the unit is” (Anthony,2005:11). Inti dari efektifitas pada dasarnya adalah mengerjakan sesuatu dengan benar atau “do the right thing” (Sawyer,2006:66). Dari beberapa literatur yang ada, tidak ada satupun yang secara eksplisit menjabarkan tentang efektifitas perencanaan audit. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan efektifitas perencanaan audit maka penulis menganalogikannya terhadap pengertian efektifitas diatas sehingga efektifitas perencanaan audit diartikan apabila suatu perencanaan audit itu dilakukan dengan baik yaitu dengan memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh teori dan sesuai dengan tahap-tahap perencanaan audit yang dikemukakan oleh Arens and Loebbecke, maka perencanaan audit telah dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian untuk menilai keefektifan suatu perencanaan audit tersebut dapat dilihat dari kepatuhan suatu kantor akuntan publik dalam melaksanakan tahaptahap perencanaan audit yang dikemukakan oleh Arens and Loebbecke. Apabila suatu kantor akuntan publik melaksanakan perencanaan audit dalam setiap penugasannya 66 

 

sesuai dengan tahap-tahap tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit itu telah dilakukan dengan efektif.

2.4

Proses Audit Proses audit merupakan suatu metode penyelenggaraan audit yang jelas untuk membantu auditor dalam memperoleh bahan bukti pendukung yang kompeten. Menurut Arens and Loebbecke, terdapat empat tahap dalam proses audit dimana keempat tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.1 Tahapan Proses Audit

TAHAP I  Merencanakan dan merancang  pendekatan audit 

TAHAP II  Melakukan pengujian pengendalian dan pengujian transaksi 

TAHAP III  Melaksanakan prosedur analisis dan pengujian terinci atas saldo 

TAHAP IV  Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit 

Sumber : Arens and Loebbecke, yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2003:132

67   

2.4.1

Merencanakan dan Merancang Pendekatan Audit Dalam setiap audit, ada bermacam-macam cara yang dapat ditempuh seorang auditor dalam mengumpulkan bahan bukti untuk mencapai tujuan audit secara keseluruhan. Terdapat dua perhitungan yang mempengaruhi pendekatan yang akan dipilih, yaitu bahan bukti kompeten yang cukup harus dikumpulkan untuk memenuhi tanggung jawab professional dari auditor dan biaya pengumpulan bahan bukti harus dibuat seminimum mungkin Perhatian terhadap bahan bukti kompeten yang cukup serta pengendalian biaya membutuhkan perencanaan penugasan. Rencana itu harus menghasilkan suatu pendekatan audit yang efektif dengan biaya yang masuk awal. Perencanaan audit yang efektif tersebut dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian seperti yang telah dijelaskan pada sub-sub sebelumnya

2.4.2

Pengujian Pengendalian dan Pengujian Transaksi Apabila auditor telah menetapkan resiko pengendalian yang lebih rendah berdasarkan

identifikasi

pengendalian,

maka

auditor

dapat

memperkecil

luas

penilaiannya sampai suatu titik dimana ketepatan informasi laporan keuangan yang berkaitan

langsung

dengan

pengendalian

itu

diperiksa

keabsahannya

melalui

pengumpulan bahan bukti. Namun untuk membenarkan tingkat resiko lebih rendah yang ditetapkan ini maka auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Prosedurprosedur yang termasuk dalam jenis pengujian ini biasanya disebut sebagai pengujian pengendalian

68   

Pada umumnya, pengujian atas pengendalian mencakup pemeriksaan dokumendokumen yang mendukung transaksi. Sejumlah besar bukti yang dikumpulkan yang mendukung jumlah-jumlah dalam laporan keuangan mencakup pula dokumentasi transaksi. Apabila dokumentasi transaksi diperiksa untuk salah satu atau kedua tujuan ini maka pengujian tersebut merupakan pengujian transaksi.

2.4.3

Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian Terinci atas Saldo Prosedur analitis digunakan untuk menetapkan kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan, seperti dalam membandingkan saldo tahun berjalan setiap akun dengan saldo sebelumnya dan menetapkan apakah perubahan yang terjadi masuk akal jika dibandingkan dengan perusahaan klien. Pengujian terinci atas saldo merupakan prosedur khusus untuk menguji kekeliruan moneter dalam saldo-saldo laporan keuangan, seperti komunikasi tertulis langsung dengan pelanggan mengenai piutang usaha, pengamatan persediaan yang sebenarnya, dan pemeriksaan rekening koran rekan pemasok atas utang usaha. Pengujian saldo akhir ini penting sekali dalam melaksanakan audit karena kebanyakan bahan bukti yang diperoleh dari sumber yang independen dari klien sehingga dianggap memiliki mutu yang tinggi

2.4.4 Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Audit Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur, maka tentunya perlu untuk menggabungkan seluruh informasi yang didapat untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Hal ini merupakan proses yang sangat subjektif dan sangat tergantung pada profesionalisme auditor.

69   

Dalam praktiknya, auditor secara berkesinambungan untuk menggabungkan informasi yang didapat selama pelaksanaan audit. Dimana penggabungan tersebut merupakan penyatuan dari penggabungan-penggabungan sebelumnya pada saat penyelesaian penugasan. Dan jika audit telah diselesaikan, maka kantor akuntan publik harus memberikan laporan audit yang menyertai laporan keuangan klien yang diterbitkan dan laporan itu harus memenuhi persyaratan teknis yang jelas yang dipengaruhi oleh ruang lingkup audit serta sifat temuan auditor

2.5

Kantor Akuntan Publik Suatu kantor akuntan yang cukup besar dapat dibagi-bagi menurut jenis jasa yang diberikan. Jadi kita dapat melihat kantor akuntan yang dibagi menjadi bagian pemeriksaan (audit), bagian konsultasi (management service), bagian sistem (system analysis), bagian penelitian dan pelatihan. Pembagian ini dimaksudkan untuk memungkinkan pegawai yang profesional untuk mengembangkan keahlian mereka ke jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan profesi mereka sehingga memungkinkan pemberian jasa yang lebih baik bagi pelanggan. Dari segi perencanaan dan pengembangan kantor, pembagian menurut jasa yang diberikan sangat diperlukan karna sifat bagian-bagian tersebut yang mungkin berbeda. Contohnya seperti bagian pemeriksaan dan bagian konsultasi yang pertama mempunyai langganan yang sifatnya berulang kembali sedangkan konsultasi sering menghadapi kenyataan bahwa dengan selesainya suatu penugasan maka jasa yang semacam ini tidak akan diminta lagi oleh pelanggan yang sama.

70   

Setiap bagian dapat dibagi kembali menjadi beberapa kelompok tergantung dari besar kecilnya kantor akuntan tersebut. Kelompok ini dapat dibuat berdasarkan spesialisasi tertentu seperti kelompok yang melakukan pemeriksaan atas bank-bank, hotel, industri, obat-obatan, dan lain-lain. Setiap kelompok dapat terdiri atas langganan dari berbagai jenis perusahaan yang berlainan. Jika kantor akuntan sudah cukup besar dalam arti jumlah partner dan staf setiap kelompok dapat diperlukan sehingga suatu pusat keuntungan , partner yang menggapai kelompok tersebut dapat diberi kompensasi yang sesuai dengan keuntungan yang diperoleh oleh kelompoknya maka hal ini akan menimbulkan unsur persaingan antara kelompok-kelompok yang ada. Secara vertikal bagian-bagian kantor tersebut dapat terdiri dari beberapa jenjang suatu kelompok dalam bagian pemeriksaan misalnya dapat dipimpin oleh satu atau dua akuntan yang menjadi partner dalam kantor tersebut. Partner ini akan dibantu oleh beberapa pembantu (staff) yang mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan dan pembantu-pembantu pelaksana tergantung dari kebijakan kantor yang bersangkutan, pembantu pengawasan, dan pembantu pelaksana dapat dibagi lagi kedalam jenjang-jenjang yang lebih terperinci Berdasarkan keputusan menteri keuangan No 423/KMK-06/2002 pasal 6 yaitu : 1) Bidang jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik meliputi atestasi termasuk audit umum dan review atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam standar profesional akuntan publik dan audit atas kinerja serta audit khusus 2) Akuntan publik dan kantor akuntan publik dapat memberikan jasa dalam bidang non atestasi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 71   

3) Jasa dalam bidang non atestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mencakup kegiatan seperti jasa konsultasi, jasa komplikasi, jasa perpajakan, dan jasa-jasa yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. 4) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik yang paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Sesuai dengan pasal 3 keputusan Menteri Keuangan RI no 432/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik, untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), maka akuntan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jendral Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dengan memenuhi persyaratan berikut : 1) Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan ijin akuntan publik 2) Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP atau bukti lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3) Memiliki nomor register Negara untuk akuntan 4) Anggota IAI dan IAI kompartemen akuntan publik yang dibuktikan dengan kartu anggota atau surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan 5) Lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh IAI 6) Memiliki kerja di bidang audit umum atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya 1000 jam dalam 5 tahun terakhir serta sekurang-kurangnya 500 jam diantaranya memimpin dan mensupervisi audit umum, yang disahkan oleh pemimpin kantor akuntan publik tempat bekerja atau pejabat setingkat eselon I instansi pemerintah

72   

yang berwenang di bidang audit umum dan pengalaman audit umum sekurangkurangnya 3000 jam dengan reputasi baik 7) Melengkapi formulir USAP atau sebagaimana terlampir dalam keputusan mentri keuangan Persyaratan lulus ujian sertifikasi akuntan publik (USAP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi akuntan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan memahami persyaratan sebagai berikut 1) Diberhentikan dengan hormat dari pegawai negri sipil pada saat pengajuan permohonan ijin praktik akuntan publik dan berusia minimal 50 tahun 2) Mempunyai masa kerja minimal 20 tahun dengan reputasi baik 3) Memperoleh surat rekomendasi bebas USAP yang ditetapkan oleh kepala BPKP 4) Memperoleh kredit minimal, ditetapkan oleh komite yang dibentuk oleh BPKP 5) Permohonan izin diterima selambat-lambatnya tanggal 31 Desember

Permohonan surat izin untuk mendirikan kantor akuntan publik : 1) Kopi surat izin akuntan publik 2) Pendidikan formal bidang akuntansi serendah-rendahnya berijasah Diploma 3 3) Kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP 4) Rancangan SPM KAP yang memenuhi sekurang-kurangnya mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu 5) Tanda bukti domisili pemimpin KAP 6) Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah kantor yang menunjukan kantor terisolasi dari kegiatan lain

73   

7) Formulir KAP-1 terlampir dalam keputusan Menteri Keuangan telah dilengkapi 8) Fotokopi ijasah tenaga profesional pemeriksa dan non pemeriksa yang telah dilegalisir 9) Surat perjanjian antar akuntan publik dan KAP pendiri dalam hal usaha kerjasama. 10) Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara KAP dengan KAP asing dalam hal melakukan kerjasama dengan KAP asing 11) Rencana program pendidikan dan pelatihan 12) Sistem pengendalian mutu KAP

2.6

Sumber-Sumber Penelitian Lainnya Dalam melakukan penelitian maka penulis juga memiliki sumber-sumber dari beberapa penelitian, antara lain : 1) Accounting Horizons, Vol 2 No 2 Juni 1988, “Peer Review: Proposed Regulation and Current Compliance,” oleh Godwin T. White, Jean C. Wyer and Ernest C. Jhonson. Survei yang dilakukan terhadap beberapa kantor akuntan publik memberikan bukti bahwa untuk meningkatkan kualitas audit yang diberikan, setiap kantor akuntan publik harus melakukan quality review atas peer review proses dengan signifikan memberikan peningkatan terhadap pengendalian mutu dari kantor akuntan publik dan meningkatkan konsistensi dan mutu praktek yang dilakukan sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini penulis mencoba membuktikan apakah penerapan quality control (sistem pengendalian mutu) KAP memiliki

74   

hubungan dengan efektifitas perencanaan audit. Sedangkan

penelitian diatas

merupakan sebuah penelitian analisis mengenai quality review 2) Accounting Horizons, Vol 12 no 4 December 1998, yaitu suatu studi empiris yang dilakukan oleh C. William Thomas, Charles E. Davis, dan Samuel. L. Seaman yang berjudul “quality review, continuing professional education, experience and substandard performance: an empirical study.”

Berdasarkan analisis yang

dilakukan, hasil dari penelitian menunjukan adanya hubungan yang erat antara pengendalian mutu, tingkat pendidikan profesional, tingkat pengalaman kerja terhadap kinerja kantor akuntan publik pada prakteknya. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah pelaksanaan quality review memiliki hubungan dengan pengendalian mutu, tingkat pendidikan profesional, tingkat pengalaman kerja terhadap kinerja kantor akuntan publik dalam prakteknya , sedangkan penulis mencoba membuktikan apakah penerapan “quality control” (sistem penegndalian mutu) KAP memiliki hubungan dengan efektifitas perencanaan audit. 3) Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Anshari pada tahun 2000 dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu KAP terhadap Kinerja Auditor.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Mutu KAP terhadap kinerja Auditor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu peneliti tersebut mencoba membuktikan apakah penerapan sistem pengendalian mutu KAP mempengaruhi kinerja auditor, sedangkan penulis mencoba membuktikan apakah penerapan sitem pengendalian mutu KAP memiliki hubungan dengan efektifitas perencanaan audit, karena jika

75   

perencanaan audit efektif maka hasil audit akan baik dan hal tersebut akan menunjukan kinerja auditor yang baik.

76