MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEDECINS SANS FRONTIERES TENTANG KERJA SAMA PENINGKATAN KESEHATAN REMAJA
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMENKES", dan Medecins Sans Frontieres (Doctors Without Borders), selanjutnya disebut "MSF",
selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak".
MENGINGAT bahwa MSF adalah lembaga internasional non-pemerintah yang bersifat
non sektarian, non-politik dan nirlaba; yang berkedudukan di Rue de L'Arbre Benit 46, 1050 Brussels, Belgium dan bertujuan untuk memberikan bantuan kedaruratan bagi penduduk yang terkena dampak konflik, epidemi, bencana alam, dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan kesehatan, memberi bantuan berdasarkan kebutuhan
dan
sesuai etika medis dan
prinsip
netralitas dan
impartialitas
sebagaimana tercantum dalam Prinsip Kerja MSF, tanpa membeda-bedakan suku, agama, gender maupun pandangan politik.
BERKEINGINAN
untuk melaksanakan kerja sama antara Para Pihak untuk
meningkatkan promosi dan akses pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan serta prosedur
Pemerintah Indonesia yang berlaku tentang kerja sama teknis luar negeri.
TELAH MENCAPAI suatu kesepakatan sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN KERJA SAMA
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk menyediakan suatu kerangka hukum bagi Para Pihak dalam memperkuat pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja di Indonesia.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak sepakat melaksanakan program-program sebagai berikut: 1) Meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi remaja di lingkungan sekolah dengan
mendukung
kegiatan
UKS,
di
luar
lingkungan
sekolah
dengan
memperkuat kegiatan yang telah ada di masyarakat. 2) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga kesehatan dalam melaksanakan program kesehatan reproduksi bagi remaja. 3) Meningkatkan kualitas, pemanfaatan dan akses pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja di Puskesmas, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 4) Memperkuat sistem pelaporan program kesehatan usia remaja di Puskesmas.
Para Pihak akan menyepakati langkah-langkah yang wajar dan diperlukan untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi dan medis pasien.
PASAL 3 WILAYAH KERJA
1) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama pada wilayah kerja yang meliputi: a) Provinsi Banten. b) Provinsi DKI Jakarta. 2) Setiap perubahan wilayah kerja lainnya wajib dikonsultasikan dan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
PASAL 4 PIHAK PELAKSANA
Untuk pelaksanaan MSP ini: (1). KEMENKES menunjuk Direktorat Kesehatan Keluarga (selanjutnya disebut "Dit. KESGA") sebagai pihak pelaksana (2) . MSF menunjuk Perwakilan MSF di Indonesia (selanjutnya disebut MSF Indonesia) sebagai pihak pelaksana. (3). MSF dikoordinasikan oleh KEMENKES dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bawah MSP ini.
PASAL 5 ARAHAN PROGRAM
(1) Pelaksanaan program kerja sama sebagaimana yang disepakati dalam MSP ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Arahan Program yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MSP ini. (2) Arahan Program sebagaimana disebut dalam ayat (1) memuat hal-hal tentang rincian program, ruang lingkup program, rencana induk kegiatan, rencana kegiatan tahunan , pembiayaan
program,
lokasi
pelaksanaan
program, mekanisme
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup. (3) Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MSP ini wajib sejalan dengan kebijakan, hukum dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia termasuk RPJMN , dan Rencana Strategis KEMENKES. (4) Rincian program wajib dirumuskan dalam Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan.
PASAL 6 RENCANA KEGIATAN
(1). MSF wajib menyusun dan menyampaikan Rencana lnduk Kegiatan secara tertulis yang berisi keseluruhan program atau kegiatan selama tiga tahun kepada KEMENKES untuk mendapat persetujuan. (2). MSF dengan difasilitasi KEMENKES , wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang memuat seluruh kegiatan selama setahun. (3). Rencana Kegiatan Tahunan wajib mendapat persetujuan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah sebelum disahkan oleh KEMENKES. (4). Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.
PASAL 7 KEWAJIBAN
1. KEMENKES wajib: a. Mengkoordinasikan program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama MSF dengan unit kerja terkait di bawah KEMENKES dan pemerintah daerah di wilayah kerja sama.
b. Memfasilitasi MSF dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, ijin masuk dan ijin masuk kembali bagi tenaga ahli asing MSF dan anggota keluarganya. Penerbitan ijin harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia. c. Memfasilitasi MSF dalam pengurusan cukai dan pajak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah Indonesia terkait. 2. MSF wajib: a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini dalam batas kapasitas finansialnya. c. Menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. d. Mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program, bila hal tersebut tidak mengurangi kualitas kegiatan dan sesuai dengan standar yang berlaku. e. Menyediakan
bantuan
pelatihan
dan
bantuan
teknis
dalam
rangka
melaksanakan program dan meningkatkan kapasitas pelaksanaan program. f.
Membatasi jumlah tenaga ahli asing dalam struktur manajemen, sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang.
g. Memiliki kantor perwakilan di DKI Jakarta. h. Mewajibkan semua tenaga ahli asing MSF Indonesia mengikuti orientasi yang dilakukan oleh KEMENKES.
i.
Mewajibkan semua tenaga ahli asing MSF untuk memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing.
j.
Menjaga citra baik Indonesia di mata masyarakat lnternasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang merusak nama baik Indonesia
k. Berkoordinasi dengan KEMENKES atas segala bentuk publikasi tentang Indonesia yang diprakarsai oleh MSF baik di dalam maupun di luar negeri
I.
Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur keuangan MSF untuk biaya orientasi, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh KEMENKES bersamasama dengan instansi terkait. m. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMENKES dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. n. Menyampaikan laporan perkembangan per tiga bulan/ triwulan dan laporan tahunan kepada KEMENKES melalui melalui Direktorat Kesehatan Keluarga, Ditjen Kesehatan Masyarakat dan ditembuskan ke Biro KSLN dan pemerintah setempat serta laporan tambahan bila diperlukan. o. Mencantumkan logo KEMENKES dan MSF secara proporsional pada setiap pengumuman program, laporan tahunan dan seluruh jenis publikasi lainnya.
PASAL 8 BATASAN AKTIVITAS MSF INDONESIA DAN STAFNY A
(1 ). MSF menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini wajib: 1. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republk Indonesia. 2. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi etika medis universal dan prinsip kemanusiaan serta Standar Pelayanan Kedokteran. 3. Sejalan dengan kepentingan Nasional Indonesia. 4. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun. 5. Menghormati
kebiasaan,
tradisi,
budaya,
adat
istiadat,
agama,
dan
kepercayaan masyarakat lokal. 6. Tidak melakukan/terlibat dalam kegiatan kriminal apapun . 7. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun. 8. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun. 9. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama. 10. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya. 11 . Tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain yang disetujui oleh MSP ini. 12. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik. 13. Tidak melakukan kegiatan lain selain yang disetujui oleh MSP ini.
(2). Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan izin MSF dan stafnya serta tindakan-tindakan lain yang dipersyaratkan oleh hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.
PASAL 9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERI PENDUKUNG
(1 ). Semua perlengkapan dan materi pendukung program yang diadakan/dibeli oleh MSF dalam rangka pelaksanaan program wajib hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program. (2). Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan penghapusan atas perlengkapan dan materi pendukung, maka MSF wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan KEMENKES. (3). Setelah
berakhirnya
program,
penyelesaian
perlengkapan
dan
materiat
pendukung wajib dikonsultasikan dan disetujui bersama-sama oleh Para Pihak. (4). Apabila perlengkapan dan materi pendukung kecuali yand didonasikan resmi ditandatangani kedua belah pihak, akan tetap menjadi milik MSF dan MSF bebas menentukan kemana akan dialihkan dan digunakan selama dan setelah program berakhir. (5). Apabila perlengkapan dan materi pendukung seperti yang disebutkan dalam ayat 1 sampai 3 akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain baik sebelum atau setelah masa kegiatan program berakhir, maka serah terima perlengkapan dan material pendukung dimaksud, dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
PASAL10 PEMBIAYAAN
Untuk melaksanakan program di bawah MSP ini, MSF akan menyediakan dana sebesar tiga juta lima ribu Euro selama masa berlaku MSP dengan ketentuan maksimum 30% untuk operasional dan sedikit-dikitnya 70% untuk pelaksanaan program.
PASAL11 TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING
(1) Tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2) Rekonsiliasi hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan ditandatangani Para Pihak. (3) Rekonsiliasi hibah dalam bentuk barang dan jasa dinyatakan dalam bentuk Serita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak. (4) Rencana Kerja Tahunan dan perubahannya menjadi dasar dalam penyusunan Serita Acara Serah Terima. (5) KEMENKES berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan c.q Direktorat Pinjaman dan Hibah serta Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, guna penyelesaian lebih lanjut administrasi pengelolaan hibah oleh MSF.
PASAL12 DOMISILI
(1). Dit. KESGA, Ditjen Kesehatan Masyarakat berdomisili di Jalan, H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan, 12950. (2). MSF Indonesia berdomisili di jalan Patra Kuningan X no. 8, Patra Kuningan, Jakarta Selatan 12950. (3). Dalam hal terjadi perubahan domisili, masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
PASAL13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan/perbedaan terhadap penafsiran dan/atau pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi di antara Para Pihak.
PASAL14 PERUBAHAN
(1 ). MSP ini dapat diubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. (2) . Perubahan yang dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL15 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
(1 ). MSP ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan tetap berlaku untuk jangka waktu tiga tahun. (2). MSP ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. (3). Para Pihak, dapat menyetujui untuk memperpanjang MSP sesuai dengan persyaratan yang sama sebagaimana diatur dalam MSP ini atau untuk menegosiasikan kembali isinya, satu bulan sebelum tanggal pengakhiran.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini. DIBUAT rangkap dua di Jakarta pada tanggal
1
bulan
Apri·/ tahun 2017, masing-
masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
dr. Eni Gustina, MPH DIREKTUR KESEHATAN KELUARGA
UNTUK MEDECINS SANS FRONTIERES (DOCTORS WITHOUT BORDERS)
Parthesarathv
R~
iendran
HEAD OF MIS~ ON
Annex I: Piagam MSF
Medecins Sans Frontieres/Dokter Lintas Batas adalah asosiasi internasional nonpemerintah. Asosiasi ini sebagian besar terdiri dari dokter, pekerja sektor kesehatan. dan juga terbuka untuk profesi-profesi lain yang dapat membantu MSF dalam mencapai tujuannya. Semua anggota setuju untuk menghormati prinsip-prinsip sebagai berikut: Medecins Sans Frontieres/Dokter Lintas Batas memberikan bantuan kepada masyarakat yang menderita, para korban bencana alam maupun bencana yang disebabkan manusia, serta korban konflik bersenjata.
Bantuan diberikan tanpa
memandang ras, agama, kredo atau keyakinan politik. Medecins Sans Frontieres/Dokter Lintas Batas menjalankan
kenetralan
dan
ketidakberpihakan atas nama etika kedokteran universal dan hak terhadap bantuan kemanusiaan
serta menerapkan kebebasan penuh dan tanpa batas dalam
menjalankan fungsi-fungsinya. Anggota berjanji untuk menghormati kode etik profesional mereka dan untuk mempertahankan kemandirian penuh dari semua kekuatan politik, ekonomi, atau agama. Sebagai relawan, anggota memahami risiko dan bahaya dari misi yang mereka jalankan dan tidak membuat klaim untuk diri sendiri atau wakilnya untuk kompensasi dalam bentuk apapun selain yang mampu diberikan oleh asosiasi.
ARAHAN PROGRAM
A. LATAR BELAKANG
Medecins Sans Frontieres (MSF)/Doctors Without Borders adalah sebuah
organisasi non-pemerintah internasional yang non-sektarian, non-politik dan nonprofit; yang didirikan pada tahun 1971. Sejak didirikannya, organisasi ini telah mengembangkan kegiatan operasional dan keahlian dalam memberikan bantuan kesehatan esensial di tingkat primer, sekunder dan tersier bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pengalaman MSF di bidang kesehatan reproduksi, dimulai dari sejak awal didirikannya organisasi ini. Mandat MSF untuk memberikan bantuan termasuk bagi perempuan di usia subur yang termasuk kelompok rentan , sebagai salah satu hal yang paling penting untuk ditangani, baik dalam kondisi darurat maupun non-darurat. Pada prinsipnya, kesehatan reproduksi terintegrasi dalam hampir setiap projek MSF dari tahun ke tahun, tidak hanya mencakup kesehatan ibu dan anak, tetapi juga semakin fokus pada kesehatan remaja.
Visi: Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia, MSF akan berkontribusi
untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi
remaja. Misi: Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia, MSF akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan akses untuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan !Sustainable Development Goal No 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
B. PROGRAM
I. Fokus Program :
Fokus utama dari kerja sama antara Kementerian Kesehatan RI dan MSF adalah untuk melaksanakan kegiatan program Kesehatan Reproduksi Remaja berbasis masyarakat dan fasilitas kesehatan primer, memastikan akses ke perawatan kesehatan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan rujukan yang sejalan dengan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu : (i) Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan
Kesehatan lbu, Anak dan Remaja berkualitas; (ii) Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan (iii) Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem lnformasi di kabupaten prioritas.
II. Ruang lingkup program : Para Pihak sepakat melaksanakan program-program sebagai berikut: 1) Meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi remaja di lingkungan sekolah dengan mendukung kegiatan UKS; di luar lingkungan sekolah dengan memperkuat kegiatan yang telah ada di masyarakat. •
Dukungan untuk penjaringan kesehatan bagi remaja di sekolah dan luar sekolah.
•
Pendidikan kesehatan bagi remaja diluar sekolah.
•
Pelatihan, pendampingan, dan supervisi suportif bagi konselor sebaya.
•
Promosi kesehatan layanan kesehatan remaja yang tersedia.
•
Pemetaan kelompok masyarakat, kegiatan kesehatan masyarakat, dan mekanisme. mobilisasi masyarakat dan memperkuat forum yang ada.
2) Meningkatkan
kapasitas
dan
kapabilitas
tenaga
kesehatan
dalam
melaksanakan program kesehatan reproduksi bagi remaja. •
Dukungan pada pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) untuk mencapai standar Kementerian Kesehatan.
•
Dukungan bagi Puskesmas untuk mencapai layanan PONED yang berkualitas.
•
Pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk memberi layanan kesehatan reproduksi remaja yang berkualitas.
•
Supervisi suportif yang rutin dan berkala dalam koordinasi dengan Dinas Kesehatan guna meningkatkan layanan sesuai Standar Nasional PKPR.
3) Meningkatkan
kualitas, pemanfaatan
dan akses
pelayanan
kesehatan
reproduksi bagi remaja di Puskesmas, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. •
Dukungan bagi layanan kesehatan reproduksi di tingkat Puskesmas.
•
Pelatihan dan simulasi untuk memperkuat kapasitas tanggap bencana dan keterampilan petugas kesehatan (Paket Pelayanan Awai Minimum) serta mendorong partisipasi aktif dari remaja.
4) Memperkuat sistem pelaporan program kesehatan usia remaja di Puskesmas.
I/
•
Digitalisasi sistem pengumpulan data di kedua Puskesmas.
•
Evaluasi berkelanjutan dan berkala.
•
Dokumentasi dan diseminasi praktek-praktek terbaik.
MSF akan mendukung struktur dan layanan kesehatan yang sudah ada selama 3 (tiga) tahun (2017-2019) sesuai dengan masa berlaku MSP. Apabila diperlukan untuk menjamin sustainabilitas atau keberlanjutan program, MSF bersedia mendukung untuk kerja sama berikutnya sesuai dengan perundangan yang berlaku, untuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi remaja, serta memanfaatkan struktur dan mekanisme yang ada di masyarakat dengan tujuan memfasilitasi akses layanan kesehatan remaja, secara aktif mengembangkan kemitraan fungsional dengan komunitas, lembaga, organisasi setempat dan memfasilitasi keterhubungan antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat. Tujuan dari dukungan adalah untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas terkait kesehatan reproduksi remaja kabupaten prioritas.
C. MANAJEMEN 1. Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun)
a. MSF Indonesia bersama mitra kerja sama (selanjutnya disebut "Direktorat Kesehatan Keluarga") menyiapkan Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program yang memuat: 1) Pendahuluan. 2) Tujuan. 3) Sasaran. 4) Hasil yang diharapkan. 5) Kegiatan. 6) lndikator Kinerja. 7) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli. 8) Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat. 9) Pembiayaan. 10) Penutup. b. Rencana lnduk Kegiatan ditandatangani oleh
MSF Indonesia dan
Direktorat Kesehatan Keluarga. c. Rencana lnduk Kegiatan dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan , dan disampaikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah di wilayah kerja dan ditembuskan kepada KEMENKES c.q Biro KSLN.
2. Rencana Kegiatan Tahunan a. MSF Indonesia menyiapkan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program di masing-masing wilayah kerja, yang memuat: 1)
Pendahuluan.
2)
Tujuan.
3)
Sasaran.
4)
Hasil yang diharapkan.
5)
Kegiatan.
6)
lndikator Kinerja.
7)
Tenaga Kerja/Tenaga Ahli.
8)
Peran serta Pihak Ketiga .
9)
Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat.
10)
Pembiayaan.
11) Jadwal Pelaksanaan Program. 12)
Penutup.
b. Rencana Kegiatan Tahunan dikonsultasikan oleh MSF Indonesia kepada Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Dit. Kesga. c. Rencana Kegiatan Tahunan ditandatangani oleh MSF Indonesia dan Pemerintah Provinsi, serta diketahui oleh Dit. Kesga. Rencana Kegiatan Tahunan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan KEMENKES c.q Biro KSLN . d. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi MSF Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah kerja.
3. Pembiayaan Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini bersumber dari anggaran MSF yang diperkirakan sebesar € 3.005.000 (tiga juta lima ribu Euro) yang merupakan pendanaan dengan mekanisme pendanaan swadaya MSF yang dananya digunakan untuk program ini.
Dana ini dapat bertambah atau
berkurang sesuai dengan perkembangan program selama 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2017
€ 1.005.000 (satu juta lima ribu Euro) untuk Banten dan Kepulauan Seribu.
Tahun 2018
€ 1.000.000 Euro (satu juta Euro) untuk Banten.
Tahun 2019
€ 1.000.000 Euro (satu juta Euro) untuk Banten.
4. Lokasi
Lokasi pelaksanaan program MSF Indonesia meliputi: (1 ). Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang yang meliputi Kecamatan Labuan dan Kecamatan Carita) (2). Provinsi DKI Jakarta (Kabupaten Kepulauan Seribu)
D. PELAKSANAAN I.
Tingkat Pusat
1. Kemenkes melalui Direktorat Kesehatan Keluarga memfasilitasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerja sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Kemenkes melalui Direktorat Kesehatan Keluarga menyebarluaskan informasi mengenai program kerja sama kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja. 3. Kemenkes melalui Direktorat Kesehatan Keluarga bersama dengan instansi terkait tingkat pusat memfasilitasi pengurusan penempatan dan perpanjangan izin kerja tenaga ahli asing MSF di tingkat pusat. 4. Kemenkes melalui Direktorat Kesehatan Keluarga memfasilitasi dan membina Pemerintah Daerah di wilayah kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan. 5. Kemenkes mengkoordinasikan Tim Koordinasi Pusat yang terdiri dari inter kementerian untuk mengefektifkan pelaksanaan MSP. 6. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kerja sama. 7. Direktorat Kesehatan Keluarga dengan memperhatikan masukan dari Tim Koordinasi Pusat menyampaikan laporan kegiatan tahunan MSF melalui Biro Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) kepada instansi/lembaga terkait.
II. Tingkat Provinsi 1. Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi bertanggungjawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerja sama dengan MSF Indonesia di daerahnya. 2. Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi memfasilitasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
di wilayah
kerja
MSF
Indonesia
da!am
mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan. 3. Fasilitasi,
koordinasi
masyarakat.
dan
kolaborasi
antara
MSF dan
organisasi
Ill. Peran serta Pihak Ketiga
1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, MSF dapat melibatkan kelompokkelompok masyarakat, Perguruan Tinggi , Lembaga Swadaya Masyarakat, dan yayasan yang berbadan hukum dan secara sah terdaftar di Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. MSF memberitahukan kepada Pemerintah Daerah tentang peran serta pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. MSF, Direktorat Kesehatan Keluarga dan Pemerintah Daerah menyepakati program/kegiatan dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau dan dievaluasi. 2. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan MSF paling sedikit satu kali selama periode MSP atau sesuai kebutuhan dan kesepakatan yang akan ditentukan selanjutnya pada lokasi program/kegiatan yang telah disepakati atas beban biaya MSF. 3. Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama pada lokasi program/kegiatan, sesuai kebutuhan atas beban biaya APBN, dan dapat berkoordinasi dengan MSF. 4. Apabila diperlukan, setelah melakukan konsultasi dan mendapat persetujuan dari Direktorat Kesehatan Keluarga, MSF dapat mengundang perorangan atau lembaga independen untuk melakukan pemantauan, dan dilaporkan ke Direktorat Kesehatan Keluarga 5. Tim
Koordinasi
Pusat
yang
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, memberikan rekomendasi kepada MSF. &.- Hasil evaluasi akhir dan Rapat Tim Koordinasi Pusat dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam memperpanjang MSP.
F. PELAPORAN DAN PUBLIKASI
I.
PELAPORAN
1. MSF menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan dan Tahunan kepada Direktorat Kesehatan Keluarga dengan tembusan ke Pemerintah Daerah dan Biro KSLN . 2. Laporan triwulan memuat ringkasan kegiatan. 3. Materi Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, memuat: a. Pendahuluan.
b. Tujuan. c. Sasaran. d. Keluaran/hasil yang dicapai. e. Lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat. f.
Kegiatan yang telah dilaksanakan.
g. Tenaga kerja/tenaga ahli yang digunakan. h. Peran serta pihak ketiga. i.
Pembiayaan.
j.
Permasalahan dan upaya pemecahannya.
k. Penutup. 4. Apabila diperlukan, Direktorat Kesehatan Keluarga dapat meminta laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada MSF.
II.
PUBLIKASI
1. MSF melakukan koordinasi dengan Direktorat Kesehatan Keluarga mengenai publikasi di bawah ruang lingkup kerja sama sebagaimana diatur dalam MSP. 2. Publikasi hasil program dilakukan bersama-sama antara MSF Indonesia dengan Direktorat Kesehatan Keluarga serta Pemerintah Daerah.
G. PENUTUP
Arahan Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan MSF.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND MEDECINS SANS FRONTIERES ON COOPERATION FOR IMPROVEMENT OF ADOLESCENT HEALTH
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MoH", and Medecins Sans Frontieres (Doctors Without Borders), hereinafter referred to as "MSF", hereinafter jointly referred to as "The Parties".
NOTING that MSF is a non-sectarian, non political and non-profit international non-
governmental organization ; that is based in Rue de L'Arbre Benit 46, 1050 Brussels, Belgium and whose aim is to deliver emergency aid to people affected by armed
conflicts, epidemics, natural disasters and exclusion from healthcare, offering assistance to people based on need, irrespective of race, religion, gender or political affiliation and whose actions are guided by medical ethics and the principles of neutrality and impartiality as stated out in the MSF Charter. DESIRING to implement the cooperation between the Parties to enhance the
promotion and access to reproductive health services and adolescent health care including preparedness for emergency/disaster. PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the
Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation. HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION
The objective of this Memorandum of Understanding (MOU) is to provide a legal framework for The Parties in strengthening the implementation of the adolescent reproductive healthcare program in Indonesia.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to implement programs as the following: 1) Enhance awareness of adolescent on reproductive health in schools by supporting the activities of School Health Unit (UKS); and outside the schools by strengthening the existing support mechanisms. 2) Enhance the capacity and capability of health professionals in implementing reproductive health programs for adolescent. 3) Enhance the quality, utilization and access to reproductive health services for adolescent at a community health center (Puskesmas) including preparedness for emergency/disaster. 4) Strengthen the reporting system linked to adolescent health at community health center. The Parties will agree on reasonable and necessary measures to protect and preserve the confidentiality of patients' personal and medical data.
ARTICLE 3 WORKING AREAS
1)
The Parties agree to implement the cooperation in the areas of: (a) Banten Province (b) DKI Jakarta Province
2)
Any other change of the geographical working areas shall be consulted and agreed in writing by The Parties.
ARTICLE 4 EXECUTING AGENCY
For the implementation of this MOU: (1 ). The MoH appoints the Directorate of Family Health (hereinafter referred to as "KESGA") as the executing agency. (2). The MSF appoints the MSF representative in Indonesia (hereinafter referred to as MSF Indonesia) as the executing agency. (3).
MSF in coordination with the MOH may cooperate with the third parties in implementing the activities under this MOU.
ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION
(1 ). The implementation of the cooperation program agreed by the Parties of this MoU will be further set forth in the Program Direction, and which shall constitute an integral part of this MOU as an annex. (2). The Program Direction as mentioned in article 5 point 1 ( shall contain the program details, scope of program, master program, annual action plan program funding, the locations of program implementation, implementation mechanism, monitoring and evaluation, reporting and publication, as well as conclusions. (3). All programs that will be implemented under this MoU shall be in line with the policies, laws and regulations of the Government of the Republic of Indonesia including the National Medium Term Development Plan (RPJMN) and the strategic plan of MOH. (4). The details of programs shall be formulated in the Master Plan and the Annual Action Plan. ARTICLE 6 PLAN OF OPERATION
(1 ). MSF shall prepare and submit to MOH the Master Plan in writing, containing the overall three-years program or activities, for their approval. (2). MSF, facilitated by MOH, shall consult and coordinate with local government in preparing an Annual Action Plan containing the overall annual plan of activities. (3). The Annual Action Plan needs to be approved in writing by the local government before being approved by the MOH. (4). The Master Plan and Annual Action Plan shall be agreed in writing by the Parties.
ARTICLE 7 OBLIGATIONS
1. The MOH shall: a. Coordinate programs and activities that will be implemented together with MSF and the relevant units under MOH and local governments in the cooperation area. b. Facilitate MSF in arranging visa, working permits, stay permits, entry and reentry permits for MSF's foreign staff, as well as their immediate relatives. The
issuance of permits shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. c. Facilitate MSF in arranging customs and tax in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations. d. Monitor and evaluate the implementation of the program activities described in this MOU in cooperation with related Indonesian government institutions.
2. MSF shall: a. Comply with all applicable laws and regulations in Indonesia. b. Implement the program that has been mutually agreed under this MoU within limits of its financial capacities. c. Provide necessary funding, equipment and facilities for the implementation of the program, and provide foreign experts that are not available in Indonesia , within the framework of transfer of knowledge and technology to local staff and communities in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. d. Prioritize the use of local products for all equipment and materials
in the
implementation of the program activities; to the extend that it does not reduce the quality of activities and in accordance with the applicable standards. e. Provide training and technical assistance in the implementation of the program and support capacity building of the program implementers. f.
Limit the number of foreign experts in the management structure to a maximum of 3 (three) persons.
g. Have a representative office in OKI Jakarta. h. Require all foreign expert staff of MSF to follow an orientation conducted by the MOH. i.
Require all foreign expert staff of MSF to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure.
j.
Maintain lndonesian's good image in the International forum and refrain from publishing any negative information that may damage the
reputation of
Indonesia. k. Coordinate with the MOH regarding any national or international publication in Indonesia initiated by MSF. I.
Be responsible for all reasonable expenses previously agreed upon in writing in line with MSF's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by MOH together with related institutions.
m. Consult and coordinate with the MOH and local government as well as related institutions to ensure the smooth execution of the program. n. Submit progress reports quarterly and annually to MOH through the Directorate of Family Health, Directorate General of Public Health and its copy being delivered to Bureau for International Cooperation and the relevant local government as well as other additional reports as needed. o. Appropriately place the MOH's logo and MSF's logo proportionally on every program board, annual report and all types of other publication.
ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF MSF AND ITS PERSONNEL
(1 ). MSF guarantees that its activities and staff assigned in their official status under this MOU, shall: 1. Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as with the policies of the Government of the Republic of Indonesia. 2. Observe, respect and comply with the principles of universal medical ethics and humanitarian principle as well as the standard of medical care. 3. Be in line with Indonesian national interest. 4. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements. 5. Respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community. 6. Refrain from involving in any criminal activities. 7. Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities. 8. Refrain from engaging in any political and commercial activities. 9. Refrain from conducting any religious and or belief propagation that potentially sabotages the religious stability in Indonesia. 10. Refrain from conducting fund raising activities from individuals or local organizations in Indonesia to support its programs and activities. 11 . Not use the facilities of Government Institutions and Local Government for activities other than approved under this MoU. 12. Refrain from doing activities that interfere with diplomatic relations. 13. Refrain from doing activities other than approved under this MOU. (2) . Any violation of the above provision may result in the revocation of permits for MSF and its staff and in other measures as required by the prevailing laws and
regulations of the Republic of Indonesia as well as Indonesian Government Policies.
ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT AND SUPPORT MATERIALS
(1 ). All equipment and materials provided/purchased by MSF to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program. (2). If there is a change of purpose and or disposal of the equipment and materials before completion of the program, then it shall be discussed with and approved by MOH. (3). After the completion of the program, disposal of the equipment and materials should be discussed and agreed by The Parties. (4).All property, unless subject to a formal donation agreement signed by both Parties, will remain the property of MSF and MSF will be free to choose how such property will be assigned and used during and after the Project. (5). If equipment and materials as mentioned in article 9 point 1 to 3, will be transferred to another party either before or after completion of the activities, the said handing over of the materials and equipment shall be documented in a Handover Minutes conforming to the regulation and laws of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 10 FUNDING
To implement the program under this MoU, MSF will provide three millions five thousand Euros during the period of validity of MOU with a maximum of 30% for operations and at least 70% for the implementation of the program.
ARTICLE 11 THE MANAGEMENT SYSTEM OF DIRECT GRANT BY INGO
(1). The procedure for the management of direct grants in the form of money, goods, services or securities is in line with the conditions set forth in the Decree of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia .
(2) . Reconciliation of grants in the form of money, goods, services or securities will be conducted at least once in three months and signed by The Parties. (3). Reconciliation of grants in the form of goods and services will be expressed in the form of a Handover Report and signed by the Parties. (4). The Annual Action Plan and its' changes provide the basis for the preparation of the Handover Report. (5). The Ministry of Health in consultation with the Directorate General of Finance and Risk Management of the Ministry of Finance c.q the Directorate of Loans and Grants and the Directorate of Evaluation, Accounting and Settlement, to perform the further settlement of the administration of the grants management by MSF.
ARTICLE 12 DOMICILE
(1). Directorate of Family Health, DG of Public Health, MOH domicile in JI. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 4-9, South Jakarta 12950. (2) MSF Indonesia domicile in Patra Kuningan X no. 8, Patra Kuningan, Jakarta Selatan 12950. (3) If any changes in domiciles, shall be informed in writing by the Parties
ARTICLE 13 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute concerning the interpretation and/or application of this MOU shall be settled amicably through consultation or negotiation between The Parties.
ARTICLE 14 AMENDMENT
(1 ). This MOU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. (2). Such amendment or revision shall come into force on the date as may be determined by the Parties and shall constitute an integral part of this MoU.
ARTICLE 15 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
(1 ). This MOU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of three years.
(2). Each party may terminate this MOU at any time by sending a written notification to the other Party at least 6 (six) months prior to the intended date of termination . (3). The Parties may agree to either extend the MOU under the same terms as set forth in this MoU or to renegotiate its contents, one month before the termination date.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MOU.
MADE in duplicate at Jakarta on
Apri(
f- 14
in the year 2017 in Indonesian and
English, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF HEALTH
FOR MEDECINS SANS FRONTIERES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
(DOCTORS WITHOUT BORDERS)
dr. Eni Gustina. MPH DIRECTOR OF FAMILY HEALTH
Annex 1. The MSF Charter
Medecins Sans Frontieres is a private international association. The association is made up mainly of doctors and health sector workers and is also open to all other professions which might help in achieving its aims. Alf of its members agree to honour the following principles:
Medecins Sans Frontieres provides assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made disasters and to victims of armed conflict. They do so irrespective of race, religion, creed or political convictions.
Medecins Sans Frontieres observes neutrality and impartiality in the name of universal medical ethics and the right to humanitarian assistance and claims full and unhindered freedom in the exercise of its functions.
Members undertake to respect their professional code of ethics and to maintain complete independence from all political, economic, or religious powers.
As volunteers, members understand the risks and dangers of the missions they carry out and make no claim for themselves or their assigns for any form of compensation other than that which the association might be able to afford them.
PROGRAM DIRECTION A.
BACKGROUND Medecins Sans Frontieres (MSF)/Doctors Without Borders is an international non-governmental organization that is non-sectarian, non-political and non-profit; was created in 1971. Since then the organization has developed operations and expertise in a number of complex situations in the fields of primary, secondary and tertiary care, providing essential medical assistance to target populations. The experience of the organization in the domain of Reproductive Health (RH), using international terminology, dates from the early stages of its creation . The mandate of MSF to provide assistance to populations had included the vulnerability of women in childbearing age as one of the most critical issues to be addressed, both in emergency and non-emergency settings. In essence, RH has been integrated into almost every MSF field missions through the years with not only the traditional view of maternal and child health but also with a growing focuses on adolescent health.
Vision: In cooperation with the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, MSF will contribute to enhance access to health services for adolescent. Mision: In cooperation with the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, MSF will contribute to improve access for adolescent reproductive health care in line with Sustainable Development Goal no. 3, Good health and Wellbeing.
B. PROGRAM I.
Program Focus: The main focus of the cooperation between the Ministry of Health RI and MSF is to carry out community and primary health facility based activities in Adolescent Reproductive Health programs, ensuring access to health care through enhancement of community based set up and referral which in line with implementation of National Health Strategic Plan 2015-2019 namely (i) accelerate the fulfillment of access to quality Health Care for adolescent, (ii) improve Health Promotion and Community Empowerment; and (iii) strengthen
r
management, research and development Information System in the selected district. II. Program Scope: 1. Enhance awareness of adolescent on reproductive health in school by supporting the activities of school health unit (UKS); and outside schools by strengthening the existing support mechanisms. • Support Health Screening for adolescent in and outside the school. • Health Education for adolescent outside the school. • Health Promotion on the content of the existing adolescent service. • Mapping existing community groups, community health activities and community mobilization mechanism, and strengthening existing forum. 2. Enhance capacity and capability of health professionals in implementing reproductive health programs for adolescents. • Support implementation of Youth Friendly Health care Service • Support both Puskesmas to reach and maintain quality BEmONC. • Training for health care providers to deliver quality adolescent reproductive health. • Regular and timely supportive supervision in coordination with the Health Office to increase the capacity of National Standard for Youth Friendly Health care Service. 3. Enhance the quality, utilization and access to reproductive health services for adolescents at community health center (Puskesmas) including preparedness for emergency/disaster. • Support reproductive health service at Puskesmas level. • Training and simulation to strengthening emergency response capacities and skills of health care provider (MISP/Minimum Initial Service Package) and encourage active participation of adolescent. 4. Strengthen the reporting system linked to adolescent health at community health center. • Digitizing data collection system in both Puskesmas.
• Continuous and timely evaluation. • Documentation and dissemination of best practices. MSF will support existing structures and services for 3 years (2017 to 2019) according to the MoU period. If it is required to extend the agreement to ensure the sustainability of the program, MSF can support the next phase of the agreement in accordance with the regulations, to provide adolescent reproductive health care, utilize existing community structures and mechanisms with the idea to facilitate access to adolescent health, actively develop functional
partnerships
with
local
community
based
institutions
or
organizations, and look to facilitate relational and functional links between health facilities and communities. The objective of the support is to reduce adolescent reproductive health related morbidity and mortality in selected area.
C. MANAGEMENT
I.
Activity Master Plan (Three-Year Action Plan)
1. MSF Indonesia with Partner (hereinafter referred to as "Directorate of Family Health") will prepare an Activity Master Plan (Three-Year Action Plan) as a reference for the implementation of the program includes: a. Introduction b. Objective c. Target d. Expected results e. Activity f.
Labor I Expert
g. Location and Target Group I Beneficiaries h. Financing; and i.
Closing
2. The Activity Master Plan is signed by MSF Indonesia and Directorate of Family Health. 3. The Activity Master Plan is a reference in the preparation of the Annual Action Plan, and is submitted to the respective local governments in the working area and its copy being delivered to Bureau of International Cooperation.
II. Annual Action Plan 1. MSF Indonesia prepares Annual Action Plan as a reference in the implementation of programs in each area of work, which includes: 1)
Introduction
2)
Objective
3)
Target
4)
Expected results
5)
Activity
6)
Indicator
7)
Labor I Expert
8)
The role of the Third Party
9)
Location and Target Group I Beneficiaries;
10)
Financing
11)
Schedule of Programs; and
12)
Closing
2. Annual Action Plan is consulted by MSF Indonesia to the Local Government, facilitated by the Directorate of Family Health. 3. Annual Action Plan is signed by MSF Indonesia and the Provincial Government, and recognized by the Directorate of Family Health. 4. Annual Action Plan is a reference for MSF Indonesia and Local Government in the implementation of activities in each work area.
Ill. Financing The financing of the cooperative program is sourced from the budget of MSF estimated at 3,005,000 Euros (three millions five thousands Euros) for program implementation. The source of funds 100 percent from private individual donors and can be increased in accordance with the program development for 3 (three) years, with details as below: Year 2017 : 1,005,000 Euro (1 million Euro) for Banten and Kepulauan Seribu Year 2018 : 1,000,000 Euro (1 million Euro) for Banten Year 2019 : 1,000,000 Euro (1 million Euro) for Banten
IV. Location
The location of MSF's program is in (1 ). Province of Banten (Pandeglang regency, Labuan district and Carita district). (2). Province of OKI Jakarta (Kepulauan Seribu)
D. IMPLEMENTATION I. Central Level 1. MOH through Directorate of Family Health to facilitate in optimizing the implementation of the program of cooperation, both at the central and local levels. 2. MOH through Directorate of Family Health to disseminate information about the program of cooperation to the Provincial Government and District I City in the working area. 3. MOH through the Directorate of Family Health along with the relevant agencies to facilitate management of placement and extension of work permit of MSF's foreign experts at central level. 4. MOH through the Directorate of Family Health to facilitate and foster the Local Government in the working area in order to optimize the implementation of the annual activity. 5. MOH to coordinate the Central Coordination Team consisting of interministry for effective implementation of MOU. 6. Central Coordination Team conducts monitoring and evaluation of activities of the cooperation. 7. Directorate of Family Health with input from Central Coordination Team to submit MSF annual activity report through the Bureau of International Cooperation (KSLN) to related institutions I agencies.
II. Provincial Level
1. Governor through the Provincial Health Office is responsible for optimizing the implementation of the program of cooperation with MSF Indonesia in the area.
2. Governor through the Provincial Health Office facilitates District/City Government in the area of MSF Indonesia in optimizing the implementation of annual activities. 3. Facilitate, coordinate, and collaboration between MSF and community organizations.
Ill. The Role of the Third Party
1. In the context of the implementation of activities, MSF can involve community groups, universities, non-governmental organizations, and foundations that are legally incorporated and registered in the Central or Local Government. 2. MSF to notify the local government on the role of third parties in the implementation of cooperation activities.
E.
MONITORING AND EVALUATION
1.
MSF, Directorate of Family Health, and Local Government agreed on the programs/activities and locations that will be selected to be monitored and evaluated.
2.
Central Coordination Team monitors and evaluates the implementation of development programs I activities of MSF at least once during the period of the MOU or as needed and other arrangement that may be discussed on the location of the program I activity that has been agreed upon at the expense of MSF.
3.
Central Coordination Team can perform monitoring and evaluation of programs of cooperation at locations I activities, according to the needs at the expense of the state budget, and can coordinate with MSF.
4.
If necessary, prior to consultation and approval from Directorate of Family Health, MSF may invite individuals or independent institution for monitoring, and to report to the Directorate of Family Health.
5.
Central Coordination Team who conducts monitoring and evaluation of progress of implementation of the programs I activities, to provide recommendations to MSF.
6.
The result of the final evaluation and meeting of Central Coordination Team is used as a basis in extending the MOU.
F.
REPORTING AND PUBLICATION I.
Reporting
1. MSF to prepare and submit Quarterly and Annual Report to the Directorate of Family Health, with a copy to the local government and Bureau of International Cooperation. 2. The Quarterly Report includes a summary of activities. 3. The Quarterly Report and Annual Report, containing: a. Introduction b. Objective c. Target d. Outputs I results achieved e. Location and Beneficiaries Groups f. Activities that have been implemented g. Labor I experts that have been used h. The role of the Third Parties i. Financing
j. Problems and solutions k. Closing 4. If necessary, Directorate of Family Health can request incidental reports as needed to MSF.
II. Publication 1. MSF to coordinate with the Directorate of Family Health related to the publications under the scope of cooperation which is set in the MOU. 2. MSF together with the Directorate of Family Health and Local Government can form a joint publication of the results of the implementation of the cooperation program .
G. CLOSING
This Program Direction is an integral part of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and MSF.
