Mengubah Tantangan Menjadi Kemajuan

2010

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan

2010

Annual Report

2010 Arus Kapal

Arus Barang

(unit / unit)

(tons / tonns)

Vessel Traffic

Cargo Flow

54.664 50.147 52.788 53.666 49.637

Mengubah Tantangan Menjadi Kemajuan

2006

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Mengubah Tantangan Menjadi Kemajuan Turning Challenges into Achievement

Arus Petikemas

Arus Penumpang

(teus / teus)

(orang /person)

Container Traffic

3.849

4.141

Passengers Flow

4.445

1.763

1.747

3.820

1.551

1.4001.428

3.220

2006

Jl. Pasoso No.1 Tanjung Priok Jakarta 14310 – Indonesia Telp. +6221 4367505, 4301080 Fax. +6221 43911704 Email: [email protected] http://www.inaport2.co.id

2007

116.167 117.720 108.290 107.180 100.865

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

DAFTAR ISI CONTENTS

1

40


2

Mengembangkan Kemitraan, Meraih Pertumbuhan Developing Partnerships, Accomplishing Growth

4

Mengoptimalkan Potensi, Meningkatkan Kinerja Optimizing Potentials, Improving Performance

6

Menjaga Tata Kelola, Membangun Kepercayaan Maintaining Good Governance, Building Trust

8

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

10

Peristiwa Penting Event Highlights

12

Profil Perusahaan Company In Brief

14

Visi dan Misi Vision and Mission

15

Informasi Pemegang Saham Shareholder Information

16

Bidang Usaha Business Lines

17

Wilayah Kerja The Company’s Operation Area

18

Profil Pelabuhan Port Branch Profiles

24

Informasi Anak Perusahaan & Afiliasi Subsidiary and Affiliation Information

28

Laporan Komisaris Utama President Commissioner’s Report

34

Laporan Direktur Utama President Director’s Report

68

Analisis Pembahasan

40

Manajemen atas Kinerja Perusahaan

121

Management Discussion and Analysis

42

Tinjauan Operasional Operational review

48

Tinjauan Keuangan Financial review

58 58

68

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report

70

Laporan Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Report

74

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

74 Human Capital

82 60

Sumber Daya Manusia Human Resources

90

93

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM) DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI BOARDS OF COMMISSIONERS and DIRECTORS

TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPENGURUSAN DAN KELUARGA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TRANSPARENCY OF FINANCIAL RELATIONS MANAGEMENT, AND FAMILY OF BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS FUNGSI KEPATUHAN COMPLIANCE FUNCTION

114

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

120

Pernyataan Dewan Komisaris & Direksi Statements from Board of Commissioners and Board of Directors

121

Laporan Keuangan Konsolidasi

199

Data Perusahaan

Consolidated Financial Statements

Corporate Data

200

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

202

Profil Direksi Board of Directors Profile

207

Profil Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit Secretary of Board of Commissioners and Audit Committee Profile

209

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern & Sekretaris Perusahaan Head Internal Supervision Unit & Corporate Secretary Profile

210

Struktur Organisasi Organization Structure

212

Pejabat Senior Senior Officer

213

Alamat Kantor Cabang & Anak Perusahaan Branch and Subsidiary Addresses


Tahun 2010 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan di tengah berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada, baik akibat faktor internal maupun eksternal. Upaya-upaya yang kami lakukan dalam mengubah berbagai tantangan tersebut menjadi peluang untuk mencapai kemajuan, merupakan awal dari perjalanan menuju percepatan pertumbuhan usaha pada masa mendatang. In the midst of limitations and shortcomings, due to both internal and external factors, the year 2010 proved to be a challenging year for the Company. Our various efforts to turn these challenges into opportunities for progress now serve as the starting ground for a long journey towards accelerated future business growth.

Mengembangkan Kemitraan, Meraih Pertumbuhan Developing Partnerships, Accomplishing Growth

Berangkat dari kepentingan bersama dan kemampuan yang saling melengkapi, kami mengembangkan kemitraan strategis dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kapasitas sehingga mampu terus membukukan pertumbuhan volume bisnis. Through mutual understanding with third parties, we develop strategic partnerships to increase capacity in order for us to better support progressive business volume.

2

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Laporan Tahunan 2010

5,1

juta TEUs

Arus Petikemas Container Throughput

19,75

%

Kenaikan Arus Petikemas Increase of Container

2010 Annual Report Indonesia Port Corporation II

3

Mengoptimalkan Potensi, Meningkatkan Kinerja Optimizing Potentials, Improving Performance

Untuk meningkatkan pendapatan Perseroan, kami berupaya mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada dari sisi fasilitas maupun layanan, melalui langkah-langkah efisiensi dan peningkatan standar operasional secara terus menerus. To increase revenue, we strive to optimize both the resources and potentials of our current facilities and services through continued efficiency measures and operational standards improvements.

4


Rp

1,26

Laba Bersih Net Income

triliun

32,92

%

Peningkatan Laba Bersih Increase of Net Income


5

Menjaga Tata Kelola yang Baik, Membangun Kepercayaan Maintaining Good Governance, Building Trust

Kami percaya bahwa penerapan praktik tata kelola secara konsisten dan bersungguhsungguh dalam tiap aspek aktivitas operasional kami merupakan cara terbaik untuk meraih kepercayaan stakeholder dan menumbuhkan bisnis secara berkelanjutan. We believe that we will best win the trust of stakeholders and foster sustainable businesses through consistent and serious implementation of strong governance practices in every aspect of our operations.

6


81,56

Poin

Skoring Hasil Self Assessment GCG Scoring Result of Self Assessment GCG

3,84

Poin

Peningkatan Skoring Assessment GCG Increase of Scoring Assessment GCG


7

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Neraca Konsolidasi

(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Data Saham)

Consolidated Balance Sheets

2010

2009

2008

2007

2006

2.140,86

2.066,55

2.091,50

1.749,55

1.227,42

Current Assets

581,11

587,55

600,60

338,21

368,59

Long Term Investment

3.963,90

3.863,17

3.259,10

3.219,51

2.998,59

Fixed Assets

1,62

1,39

1,31

1,29

1,35

Deferred Assets

-

-

-

-

0,36

Leased Assets

(in Millions of Rupiah, except Share Data)

Aset

Assets

Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset Pajak Tangguhan Aset Sewa Guna Usaha Aset Lain-lain

117,95

522,83

461,23

133,23

105,23

Other Assets

Jumlah Aset

7.735,81

7.041,49

6.413,74

5.441,79

4.701,81

Total Assets

Kewajiban Lancar

915,47

975,07

908,52

624,83

458,74

Kewajiban Jangka Panjang

534,48

548,99

510,83

415,22

384,02

Long Term Liabilities

Kewajiban Pajak Tangguhan

201,21

185,57

71,01

147,67

161,68

Deferred Tax Liabilities

1.651,15

1.709,63

1.490,36

1.187,72

1.004,44

Total Liabilities

Minority Interest

KEWAJIBAN dan ekuitas

Jumlah Kewajiban

LIABILITIES AND EQUITY Current Liabilities

47,07

41,22

38,65

34,84

32,40

Ekuitas

6.037,58

5.290,64

4.884,73

4.219,23

3.664,97

Equity

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

7.735,81

7.041,49

6.413,75

5.441,79

4.701,81

Total Liabilities and Equity

Hak Minoritas

Jumlah Aset

Ekuitas

Pendapatan Usaha

Laba Bersih

(miliar Rupiah / billion Rupiah)




Total Assets

Equity

Revenues

Net Profit

7.735 7.041

3.017

6.413

6.037

5.441 4.884

4.701 3.664

5.290 1.895

4.219

1.256

2.504 2.506

1.047

2.094

852

944

566

2006

8

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006


2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Laporan Laba Rugi Konsolidasi

2010

2009

2008

2007

2006

Pendapatan Usaha

3.017,10

2.506,4

2.504,4

2.094,6

1.895,7

Revenues

(3,8)

(7,7)

(16,0)

(53,0)

(151,5)

Revenue Reduction

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Laba (Rugi) Bersih per Saham)

Reduksi Pendapatan

Consolidated Statements of Income (in Millions of Rupiah, except Net Profit (Loss) per Share)

Pendapatan Usaha Bersih

3.013,31

2.498,6

2.457,4

2.041,6

1.744,1

Total Operating Revenue - Net

Beban Usaha

1.988,50

1.674,4

1.860,5

1.435,5

1.191,9

Operating Expenses

Laba Usaha

1.024,81

824,2

596,9

606,0

552,2

Operating Profit

449,38

299,1

262,8

463,8

182,3

Non Operating Income

1.474,18

1.333,7

1.312,9

1.069,9

734,5

Profit before Taxes

(203,95)

(378,4)

(255,4)

(209,4)

(157,5)

Income Tax

1.270,23

955,4

1.057,6

860,48

576,9

Profit before Minority Invest

(14,06)

(10,6)

(10,4)

(8,3)

(9,9)

Minority Interest

1.256,18

944,8

1.047,1

852,0

566,9

Net Profit

AA

AA

AA

AA

AA

Corporate Health Index

Pendapatan (Beban) Non Usaha Laba sebelum Pajak Beban Pajak Laba sebelum Hak Minoritas Hak Minoritas Laba Bersih

Tingkat Kesehatan

Rasio Keuangan Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember

2010

2009

2008

2007

2006

Financial Ratios For year ended on December 31 (in billion rupiah)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Likuiditas

liquidity

Rasio Lancar

233,85

211,94

230,21

285,13

267,56

Current Assets

Rasio Acid Test

231,91

210,46

228,79

283,28

265,35

Acid Test Ratio

Rasio Kas

140,74

154,06

181,11

213,66

162,01

Cash Ratio

Rasio Laba Kotor

34,01

32,89

23,83

29,93

29,13

Gross Profit Ratio

Rate Imbal Hasil Terhadap Ekuitas

20,86

20,08

30,98

29,77

20,24

Return On Equity

Rate Imbal Investasi

24,04

22,89

24,27

24,27

20,16

Return On Investment

Rentabilitas

Rentability

Solvabilitas

Solvability

Total Pinjaman Terhadap Total Aset

21,34

24,28

23,24

21,83

21,36

Total Debt to Total Asset

Total Pinjaman Terhadap Total Ekuitas

27,35

32,31

30,51

28,15

27,41

Total Debt to Total Equity

Total Pinjaman Terhadap Aset Tetap

34,56

44,25

45,73

39,89

33,49

Total Debt to Fix Asset


9

Peristiwa Penting Event Highlights

Januari I Januari

Februari I February

Maret I March

April I April

April I April

Mei I May

Juni I June

Januari I January

Maret I March

Mei I May

22 Januari Launching INAPORTNET System.

23 Maret Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kota Padang, Sumatera Barat.

26 Mei Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR-RI.

January 22 INAPORT System Launching.

Februari I February 27 Februari Kunjungan dari The Multi-donor Facility for Trade and Investment Climate (MDFTIC) World Bank Group. February 27 Visits from the Multi-donor Facility for Trade and Investment Climate (MDFTIC) World Bank Group

March 23 Official Visits from Commission A of DPRD Padang, West Sumatra.

April I April • 6 April Diskusi tentang Operasional Pelabuhan 24/7. • 9 April Penandatangan MoU PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan beberapa BUMN. • April 6 Discussion on 24/7 Port Operations • April 9 Signing the MoU between Indonesia Port Corporation II and some State Owned Enterprises (BUMN).

10


May 26 Hearing of the Commission V DPR-RI.

Juni I June 10 Juni Penandatanganan MOU antara PT Pelindo II (Persero) dengan Incheon Metropolitan City. June 10 Signing of MOU between Indonesia Port Corporation II and Incheon Metropolitan City.

Juli I July

November I November

Agustus I August

November I November

Desember I December

Juli I July

Oktober I October

Desember I December

29 Juli Peluncuran Etos Kerja (Mission Statement) Productivity for Everyone.

6 Oktober Rapat Dengar Pendapat dengan Komis VI DPR - RI.

1 Desember Kunjungan peserta Seminar Pelabuhan Indonesia – Jepang yang berasal dari Perusahaan Pelabuhan Jepang.

July 29 Launch of Productivity for Everyone Work Ethos (Mission Statement).

October 6 Hearing of Commission VI DPR-RI.

Agustus I August

November I November

31 Agustus • Pasar Murah BUMN Peduli. • Buka Puasa Bersama dengan Wartawan.

4 November Kesepakatan Peningkatan Pelayanan Untuk Menunjang Program 24/7 di Pelabuhan Tanjung Priok.

August 31 • SOE Care Thrift Market. • Break Fasting Event with Reporters.

4 November Service Improvement Agreement to support 24 / 7 Program at the Port of Tanjung Priok.

1 December Visits of Indonesia - Japan Seminar Participants from Japanese Sea Port Companies.


11

Profil Perusahaan Company Profile

Cikal bakal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak bisa dilepaskan dari keputusan pemerintah Republik Indonesia yang membentuk Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII untuk mengelola pelabuhan di seluruh Indonesia, pada tahun 1960. Keputusan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

The commencement of Indonesia Port Corporation II cannot be separated from a decision taken by the government of the Republic of Indonesia to establish state enterprise Pelabuhan Negara I, or Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I, to Pelabuhan VIII in 1960. The state-owned companies were established to manage port operation across the country. The company establishment was based on the government decision No. 1/1960 on the general port management conducted by the port management agency or Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

Dalam perkembangannya, pemerintah mulai memisahkan aspek operasional dan komersial yang ada dalam pengelolaan pelabuhan. Sejak tahun 1964, Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) yang terdiri dari PN Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan aspek komersialnya saja. Adapun aspek operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Administrator Pelabuhan (Adpel).

The government later started separating operational and commercial aspects within the port management. Since 1964, Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP), comprised of PN Pelabuhan I to Pelabuhan VIII, was only responsible for the commercial aspect management, while the port operational aspect was coordinated by a government agency called Port Administrator.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah kembali membuat peraturan baru dalam hal pengelolaan pelabuhan. Pada tahun 1983, BPP diubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Konsekuensinya, BPP hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan saja. Sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.

In later development, the government once again issued a new regulation on port management. The government transformed BPP into a public corporation called Perusahaan Umum (PERUM). As the consequence, BPP only managed general commercialized ports. The management of noncommercialized ports was conducted directly by a technical operation unit under the directorate general for sea transportation of the Transportation Ministry.

Melalui keputusan itu, pemerintah juga sekaligus menyederhanakan jumlah institusi yang mengurus pelabuhan umum yang diusahakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No 5 tanggal 5 Februari 1985, PERUM Pelabuhan dibagi menjadi empat wilayah operasi, termasuk salah satunya Perum Pelabuhan II. Keempat Perum itu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Through the decision, the government also simplified the number of institutions managing commercialized ports. The government regulation No. 15/1983 juncto the government regulation No.5, February 5, 1985, the PERUM Pelabuhan was divided into four operational areas which one of them was managed by Perum Pelabuhan II. The four PERUM were state enterprises under the supervision of the Republic of Indonesia’s Transportation Ministry.

Namun, status itu pun kembali direvisi. Pada tahun 1992, keempat PERUM itu diubah menjadi PT Pelabuhan Indonesia I sampai IV (Persero). Nama Perum Pelabuhan II pun otomatis menjadi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Keputusan itu berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, yang memuat bentuk Perusahaan Umum diubah menjadi Perusahaan Perseroan untuk memenuhi ketentuan UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

However, the status was also revised later. In 1992, the four PERUM were changed into Indonesia Port Corporation I to IV. The name of Perum Pelabuhan II was automatically changed to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The decision was based on a notary certificate from Imas Fatimah SH, No.3, dated December 1, 1992. The certificate stated that the company was changed from the public corporation (PERUM) to the limited Liability Company (Persero) to fulfill the requirement of Law No. 1/1995 on Limited Liability Companies.

12


Kemudian, perubahan tersebut juga ditetapkan melalui perubahan ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 14 Januari 1998, dan telah diaktanotariskan di hadapan notaris Imas Fatimah, SH, nomor 4 tanggal 14 Januari serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C217612-HT.01.01.TH.98 tanggal 6 Oktober 1998.

The change was further approved in the extraordinary shareholders meeting on January 14, 1998 and has been certified by notary Imas Fatimah SH with a certificate No. 4 dated January 14. The change has also approved by the Justice Ministry through a letter No. C2-17612-HT.01.01. TH.98 dated October 6, 1998.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 2 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH., tanggal 15 Agustus 2008. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-80894.AH.01.02.2008 tanggal 3 November 2008.

The Company’s statute has been changed for several times, with the latest change was made based of a general shareholders meeting’s decision which was further written in a notary certificate No. 2, dated on August 15, 2008, from notary Agus Sudiono Kuntjoro SH. The statute changes have been approved by The Justice and Human Rights Ministry through a letter No. AHU-80894.AH.01.02.2008, dated November 3, 2008.

Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Jakarta, memiliki wilayah operasi di 10 propinsi dan mengelola 12 pelabuhan yang diusahakan yaitu: Pelabuhan Teluk Bayur di Propinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Jambi di Propinsi Jambi, Pelabuhan Boom Baru Palembang di Propinsi Sumatera Selatan, Pelabuhan Bengkulu di Propinsi Bengkulu, Pelabuhan Panjang di Propinsi Lampung, Pelabuhan Tanjung Pandan dan Pelabuhan Pangkal Balam di Propinsi Bangka Belitung, Pelabuhan Banten di Propinsi Banten, Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa di Propinsi DKI Jakarta, Pelabuhan Cirebon di Propinsi Jawa Barat, serta Pelabuhan Pontianak di Propinsi Kalimantan Barat.

With the headquarter in Jakarta, the operational areas of the Company covers 10 provinces. The company manages 12 commercialized ports, which are: the Teluk Bayur Port in West Sumatera; the Jambi Port in Jambi; the Boom Baru Port Palembang in South Sumatera; the Bengkulu Port in Bengkulu; the Panjang Port in Lampung; the Tanjung Pandan and The Balam Ports in Bangka Belitung; the Banten Port in Banten, the Tanjung Priok and the Sunda Kelapa Ports in Jakarta; the Cirebon Port in West Java; and the Pontianak Port in West Kalimantan.

Perseroan juga memiliki tiga anak perusahaan, satu perusahaan afiliasi, dua sub unit bisnis dan satu kerja sama operasi (KSO). Ketiga anak perusahaan tersebut adalah PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP), PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI), dan PT EDI lndonesia. Perusahaan afiliasi yaitu PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT). Sedangkan kedua sub unit bisnis tersebut adalah Tanjung Priok Car Terminal (TPT) dan Pusat Pelatihan Kepelabuhanan (PPK). Adapun KSO adalah Terminal Petikemas Koja (TPK Koja).

The Company has three subsidiaries, one affiliate, two business units and one joint operation. The subsidiaries are: PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP); PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI); PT EDI Indonesia. The affiliate is PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT). The two sub business units are Tanjung Priok Car Terminal (TPT) and Port Training Centre (PPK). And the joint operation is Terminal Petikemas Koja (TPK Koja).

Dalam menjalankan operasi/kegiatan usaha, Perseroan mengadakan Kerja Sama Mitra Usaha/KSMU dengan beberapa mitra usaha dari pihak swasta seperti kerja sama Terminal Operator, kapal tunda, dan pengelolaan gudang-gudang pelabuhan. Selain aktif menjalankan kegiatan pengelolaan pelabuhan, Perseroan juga berusaha di bidang lain yang relevan seperti menyewakan tanah, bangunan dan fasilitas pendukung lain yang diperlukan dalam kegiatan kepelabuhanan.

In running its business, the Company also forms cooperation with several partners from private companies, such as cooperation in terminal operation; tug boat, and port warehouse management. Moreover, the Company operates in other relevant businesses such as renting out land, buildings, and other port service supporting facilities.


13

Visi, Misi dan Komitmen Vision, Mission and Commitments

Visi Vision

Misi Mission

Memberikan jasa kepelabuhanan secara handal dengan mutu pelayanan kelas dunia. To provide reliable and world-class quality port services.

Mewujudkan visi perusahaan melalui peningkatan realisasi komitmen perusahaan kepada mitra, pelanggan, kepentingan nasional, pemilik, masyarakat pelabuhan dan anggota perusahaan. To implement the company’s vision by increasing the realizations of the company’s commitments to partners, customers, national interests, shareholders, port society and the company’s members.

Komitmen

•

Commitments

•

•

•

14

Kepada mitra dan pelanggan jasa kepelabuhanan: Menyediakan dan mengoperasikan jasa pelayanan kepelabuhanan yang handal dengan mutu kelas dunia; Kepada kepentingan nasional: Meningkatkan kesehatan perusahaan secara profesional dan dapat mendorong pengembangan ekonomi nasional; Kepada masyarakat pelabuhan: Mendorong terbentuknya masyarakat pelabuhan yang kooperatif dan mempunyai rasa saling memiliki; Kepada anggota perusahaan: Mewujudkan sumber daya insani yang beriman, bermutu, optimis, bersikap melayani dan ramah, bangga kepada perusahaan dan budayanya, serta mampu memberikan kesejahteraan dan kepuasan kerja kepada karyawan.


•

•

•

•

To the partners and the port service customers: provide and operates reliable and world-class quality port services to the national interests: professionally increase the company’s welfare and support the national economic development. to the port community: promote the establishment of cooperative and communal port society. to the company’s members: to develop human resources who are faithful, qualified, optimistic, friendly and service oriented, proud of the company and its culture, and to implement welfare and work satisfaction for the employees.

Informasi Pemegang Saham Shareholder Information

Akte Perusahaan: Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Agus Sudiono Kuntjoro, SH., Notaris di Bekasi serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80894.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008.

Notarial Deed: Notarial deed No. 7 dated 1 December 1992 drawn up before Imas Fatimah SH, a notary based in Jakarta, later amended to Notarial deed No. 2 dated 15 August 2008 drawn up before Agus Sudiono Kuntjoro SH., a notary based in Bekasi. The deed has been validated by the Justice and Human Rights minister through a document No:AHU-80894.AH.01.02. dated 3 November, 2008

Modal Dasar: Rp 4 triliun terbagi atas 4 juta lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1 juta.

Authorized Capital: Rp 4 trillion divided into 4 million shares of Rp 1 million each.

Kepemilikan: 100% Pemerintah Republik Indonesia.

Owner: 100% owned by the Government of The Republic of Indonesia.

Bidang Usaha: Jasa Kepelabuhanan

Business Line: Port Services

Pemegang Saham Shareholder

Lembar Saham Share

Nilai Saham/ lembar Value of Stock/ Sheet

Kepemilikan Shareholding

Jumlah

100%

Rp 4.000.000.000.000

Total

Pemerintah Republik Indonesia Government of The Republic of

4.000.000

Rp 1.000.000

Indonesia


15

Bidang Usaha Business Lines

Bidang usaha Perseroan meliputi kegiatan usaha utama yaitu:

The main business activities of the Company include:

Pelayanan Kapal Merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan, meliputi pelayanan: • Jasa Labuh • Jasa Tambat • Jasa Pandu • Jasa Pelayanan Air • Jasa Tunda dan Kepil • Jasa Telepon

Ship Services The Company provides through ship operational services, from the time ships enter the port until their departure. The provided services are: • Anchorage Service • Berthing Service • Pilotage Service • Fresh Water Service • Towage and Mooring • Telephone Service Services Cargo Services The Cargo services cover cargo loading and unloading services at the ships till delivery of the cargoes to the owners. The provided services are: • Cargo Handling • Stacking Service • Wharf Service

Pelayanan Barang Merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang yang meliputi: • Jasa Bongkar Muat • Jasa Penumpukan • Pelayanan Dermaga

Pelayanan Rupa-rupa Pelayanan Rupa-rupa merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan, meliputi: • Jasa Persewaan • Penyediaan Listrik Alat-alat Pelabuhan • Pelayanan Jasa Lainnya • Penyediaan Air Bersih dan Telepon Umum

Other Services Other services cover services that support port activities: • Port Equipment • Electricity Service Rental Service • Other Services • Fresh Water and Public Telephone

Selain berbagai kegiatan usaha utama tersebut Perseroan juga mengembangkan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perseroan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, meliputi: Jasa Angkutan; Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan; Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhanan; Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (ship to ship transfer) termasuk jasa ikutan lainnya; Properti di luar kegiatan utama kepelabuhanan; Kawasan Industri; Fasilitas pariwisata dan perhotelan; Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhanan; Jasa komunikasi dan informasi; Jasa konstruksi kepelabuhanan; Jasa forwarding/ekspedisi; Jasa kesehatan; Perbekalan dan catering; Tempat tunggu kendaraan bermotor dan shuttle bus; Jasa penyelaman (salvage); Jasa Tally; Jasa pas pelabuhan; serta Jasa timbangan.

Aside from several major business activities mentioned above, the Company also develops other business activities that can support the Company’s goals and optimize the Company’s human resources. The business activities are: transportation service, equipment and facility rental and repair services, ship and port equipment maintenance service, ship to ship transfer service, and other derivative business: property outside the ports’ main activities; hotels and tourism facilities; the port consultant and surveyor services; information and communication services; port construction; forwarding/expedition; health services; catering; parking lot and shuttle bus; salvage service; tally service; port pass; and measurement service.

16


Wilayah Kerja

The Company’s Operation Area

Pontianak

Jambi

Palembang Pangkal Balam

Teluk Bayur

Tanjung Pandan

Bengkulu

Sunda Kelapa

Panjang

Tanjung Priok Cirebon Banten

Pelabuhan Utama / Main Port Pelabuhan Kelas I / 1st Class Port Pelabuhan Kelas II / 2nd Class Port


17

Profil Pelabuhan dan Unit Usaha Port Branch and Bussiness Unit Profiles

18

Pelabuhan Tanjung Priok Terletak di Jakarta Utara, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia. Pelabuhan ini menangani lebih dari 30% komoditi Non-Migas Indonesia, di samping itu 50% dari seluruh arus barang yang keluar/masuk Indonesia melewati pelabuhan ini. Karenanya Tanjung Priok merupakan barometer perekonomian Indonesia. Fasilitas intermoda yang lengkap di pelabuhan ini mampu menghubungkan Tanjung Priok dengan seluruh kota di Indonesia. Dengan Teknologi dan fasilitas modern, Tanjung Priok telah mampu melayani kapal-kapal generasi mutakhir yang secara langsung menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional.

The Tanjung Priok Port Located in North Jakarta, the Tanjung Priok Port is the busiest port in Indonesia. The port handles more than 30 percent of non-oil and gas commodities from Indonesia. In addition to this, 50 percent of the goods flow in and out of Indonesia pass this port. Therefore, the Tanjung Priok Port has been an indicator of Indonesia’s economy. The complete intermodal facilities enable to connect the Tanjung Priok Port to all cities in Indonesia. With modern technology and facilities, the Tanjung Priok port has been capable to serve new generation of ships sailing directly to the various international trade centre (direct call).

Fasilitas Dermaga : Luas Lapangan : Luas Kolam : Kedalaman Alur : Kedalaman Kolam : Luas Terminal Non Petikemas : Lapangan Petikemas : Lapangan Penumpukan : Gudang : JITC : Koja : Tanjung Priok :

Facilities Wharf : Yard Area : Basin Area : Channel Depth : Basin Depth : Non-Container Terminal Size : Container Yard : Stacking Yard : Warehouse : JITC : Koja : Tanjung Priok :

13.050 m 604 Ha 424 Ha -14 mLWS -5,5 sampai -14 mLWS 564.260 m2 152.33 Ha 56 Ha 10 Ha 83 Ha 25.33 Ha 44 Ha

13,050 m 604 Ha 424 Ha -14 mLWS -5.5 to -14 mLWS 564,260 m2 152.33 Ha 56 Ha 10 Ha 83 Ha 25,33 Ha 44 Ha

Pelabuhan Panjang Berada pada titik persilangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan yang sangat prospektif di masa mendatang. Luas areal lahan pelabuhan masih dapat dikembangkan untuk kerja sama pembangunan berbagai terminal guna melayani kebutuhan pengguna jasa kepelabuhanan. Dengan tersedianya terminal petikemas yang telah dilengkapi dengan dua container crane, lima transtainer, top loader dan super stacker serta didukung terminal khusus curah yang ada saat ini, Pelabuhan Panjang siap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa.

The Panjang Port Located on the crossing of Sumatera and Java islands, the Panjang Port is an exceptionally promising port in the future. The port’s area can still be developed for various terminals to serve growing demands of port service users. The port operates container terminal equipped with two container crane, five transtainers, top loader and super stacker. The port is also supported by a bulk terminal. Given all these facilities, the Panjang port is ready to provide better services for its users.

Fasilitas Panjang Dermaga : 1.589 m Kedalaman Alur : -9 sampai -14 mLWS Kedalaman Kolam : -5 sampai -14 mLWS Luas Lahan : 105 Ha Lapangan Petikemas : 75.000 m2 Lapangan Penumpukan : 6.000 m2 Gudang : 19.680 m2

Facilities Wharf Length : 1,589 m Channel Depth : -9 to -14 mLWS Basin Depth : -5 to -14 mLWS Area : 105 Ha Container Yard : 75,000 m2 Stacking Yard : 6,000 m2 Warehouse : 19,680 m2


Pelabuhan Palembang Pelabuhan Boom Baru, Palembang di Sungai Musi, adalah pelabuhan sungai terbesar di wilayah Sumatera dan sekaligus merupakan tumpuan urat nadi pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan. Pelabuhan Palembang memiliki pelabuhan kawasan yang sangat potensial di masa mendatang dan terbuka bagi kerja sama investasi yaitu Sungai Lais yang didukung areal yang cukup luas untuk kegiatan industri pengolahan. Untuk mengantisipasi peningkatan arus komoditi di masa mendatang, pelabuhan ini telah menghadirkan terminal petikemas yang didukung berbagai peralatan modern yang akan mampu menjamin pelayanan kapal dan barang.

The Palembang Port The Boom Baru Port in Musi River, Palembang, is the biggest river port in Sumatera as well as the backbone for the economic growth in the South Sumatera Province. The Palembang Port has big potential to be developed as regional port in the future, especially the Lais River area which is very welcome for investment in flow as it is supported with large area for processing industry. To anticipate increasing commodity flow in the future, the port has provided container terminal equipped with many modern equipments ensuring services for ships and goods.

Fasilitas Panjang Dermaga : Kedalaman Alur : Kedalaman Kolam : Luas Lahan : Lapangan Petikemas : Lapangan Penumpukan : Gudang :

Facilities Wharf Length : Channel Depth : Basin Depth :

1,126 m -5 mLWS -6 mLWS to -10 mLWS

Area Container Yard Stacking Yard Warehouse

722.5 Ha 47,000 m2 8,940 m2 8,410 m2

1.126 m -5 mLWS -7 mLWS sampai -10 mLWS 722,5 Ha 47.000 m2 8.940 m2 8.410 m2

Pelabuhan Teluk Bayur Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan samudera yang terbuka untuk kegiatan perdagangan internasional yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat. Pelabuhan ini di dukung beberapa kawasan yang merupakan sentra kegiatan ekonomi di Sumatera Barat meliputi Muara Padang dan Air Bangis. Saat ini pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu menangani berbagai jenis barang antara lain barang curah seperti batu bara, semen, klinker, CPO serta komoditas yang menggunakan petikemas seperti kayu manis, teh, moulding, furniture dan karet yang merupakan komoditas unggulan ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia dan Afrika. Fasilitas Dermaga Khusus CPO Panjang Dermaga : Kedalaman Alur : Kedalaman Kolam : Luas Lahan : Lapangan Petikemas : Lapangan Penumpukan : Gudang :

: : : :

The Teluk Bayur Port The Teluk Bayur Port is an international seaport located in Padang, West Sumatera. The port has several area, including Muara Padang and Air Bangis, which have been centre of economic activities in West Sumatera. The Teluk Bayur port currently has equipped with modern equipments that are able to handle various kind of goods, both bulky goods, such as coal, cement, clinker, and CPO, as well as containerized goods such as tea, cinnamon, moulding, furniture and rubber; all are important commodities exported to United States, Europe, Asia, Australia, and Africa.

Facilities Special Wharf for CPO 1.628 m Wharf Length : 1,628 m -12 mLWS Channel Depth : -12 mLWS -7,5 sampai Basin Depth : -7.5 to -12 mLWS -12 mLWS Area : 79.329 Ha 79,329 Ha Container Yard : 35,699 m2 35.699 m2 Stacking Yard : 176,771 m2 2 176.771 m Warehouse : 18,957.5 m2 18.957,5 m2


19


Pelabuhan Pontianak Pelabuhan Pontianak yang terletak di tepi sungai Kapuas, menjadi urat nadi perekonomian dan menghubungkan area seluas 146,8 ribu km2 di Propinsi Kalimantan Barat. Wilayah yang luasnya sebanding dengan Pulau Jawa ditambah Pulau Madura ini antara lain meliputi Pontianak, Sintete, Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas, Hulu, Telok Air, Ketapang dan Singkawang. Untuk mengantisipasi peningkatan kegiatan perekonomian di wilayah ini, telah dioperasikan Terminal Petikemas untuk Pelabuhan Pontianak yang telah dilengkapi dengan dua container crane serta berbagai peralatan modern yang mampu memberikan dukungan secara optimal bagi kegiatan bongkar muat di wilayah tersebut.

The Pontianak Port Located on the edge of the Kapuas river, the Pontianak Port has been the artery of West Kalimantan Province’s economy. The Port connects an area of 146,800 kilometer square or as big as Java Island plus Madura Island. Included in the area are Pontianak, Sintete, Sambas, Sanggau, Kapuas, Hulu, Telok Air, Ketapang, and Singkawang. To anticipate the increasing economic activities in the region, the Pontianak Port has operated a container terminal equipped with two container cranes and many other modern equipments giving optimum support for loading and unloading activities in the area.

Fasilitas Panjang Dermaga : Kedalaman Alur : Kedalaman Kolam : Luas Lahan : Lapangan Penumpukan : Gudang :

Facilities Wharf Length Channel Depth Basin Depth Area Stacking Yard Warehouse

1.477 m -4,7 mLWS -6 mLWS 20 Ha 87.003 m2 11.221 m2

Pelabuhan Cirebon Pelabuhan Cirebon merupakan pintu gerbang kegiatan usaha bagi hinterland yang luas, yaitu Propinsi Jawa Barat dan sebagian Propinsi Jawa Tengah. Terletak di lintasan jalur jalan raya dan rel kereta api ke seluruh kota di Pulau Jawa merupakan keuntungan utama pelabuhan ini. Untuk mendukung kegiatan jasa pelayanan kepelabuhanan, Pelabuhan Cirebon dilengkapi dengan fasilitas penumpukan petikemas, terminal batubara seluas 5 Ha, terminal aspal curah, dan tangki penampungan minyak kelapa sawit.

The Cirebon Port The Cirebon Port is a gate for business activity in a large hinterland covering West Java and part of Central Java. Its position on the track of highway and railway to all cities in Java Island is the main advantage of the Port. To support the port service activities, the Cirebon Port is equipped with container stacking facility, a 5 hectares of coal terminal, a bulk asphalt terminal and a palm oil tank.


Facilities Wharf Length : 1,214 m Channel Depth : -4 to -5.7 mLWS Bassin Depth : -2 to -7 mLWS

1.214 m -4 sampai -5,7 mLWS -2 sampai -7 mLWS 51 Ha 4.000 m2 14.120 m2 5.020 m2

Pelabuhan Jambi Pelabuhan Jambi terletak di Talang Duku, di hilir Sungai Batanghari, Propinsi Jambi. Hinterland Pelabuhan Jambi menghasilkan antara lain karet, kayu lapis, dan moulding, yang merupakan komoditi ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan Korea. Demi kelancaran bongkar muat, Pelabuhan Jambi dilengkapi dengan dermaga apung, untuk mengatasi beda

20

: 1,477 m : -4.7 mLWS : -6 mLWS : 20 Ha : 87,003 m2 : 11,221 m2


Area Container Yard Stacking Yard Warehouse

: 51 Ha : 4,000 m2 : 14,120 m2 : 5,020 m2

The Jambi Port The Jambi Port is located in Talang Duku, on the downstream of the Batanghari River, in Jambi Province. The port’s hinterland produces, among others, rubber, plywood, and moulding—all are the main commodities exporting to United States, Europe, Middle East, Japan, and Korea. To accelerate the loading and unloading activities, the Jambi Port is equipped with a floating

permukaan air pada saat musim hujan dan kemarau yang dapat mencapai 8 m. Pelabuhan lain dalam lingkungan Pelabuhan Jambi ialah Pelabuhan Kuala Tungkal yang berada di muara sungai Pengabuan dan Pelabuhan Muara sabak.

wharf to anticipate the fluctuation of water surface level, which can reach 8 meter, in rainy season and dry season. Two other ports included in the area of the Jambi Port are Kuala Tungkal Port located on the estuary of the Pengabuan river and the Sabak Muara Port.


Facilities Wharf Length : 477 m Channel Depth : -3 to -3.6 mLWS Basin Depth : -8 to -10 mLWS Area : 271 Ha Container Yard : 20,082 m2 Stacking Yard : 23,505 m2 Warehouse : 2,640 m2

477 m -3 sampai -3,6 mLWS -8 sampai -10 mLWS 271 Ha 20.082 m2 23.505 m2 2.640 m2

Pelabuhan Bengkulu Bengkulu yang dahulu disebut Bencoolen merupakan kota pelabuhan tua Bencoolen yang dijadikan kota pendudukan dan perdagangan oleh Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Pelabuhan Bangkulu (Pulau Baai) berada sekitar 20 km dari pusat kota Bengkulu dan memiliki hinterland yang cukup luas dengan potensi pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan agrobisnis, pertambangan dan industri. Untuk menampung kegiatan pelayanan barang curah kering, pelabuhan ini dilengkapi dengan 2 buah conveyor belt pemuatan batu bara untuk percepatan pelaksanaan bongkar muat hasil tambang tersebut.

The Bengkulu Port Bengkulu, which was called Bencoolen, is an old port city occupied by British who made it as a trade city in 18th and 19th century. The Bengkulu Port in Baai Island is located around 20 kilometer from the Bengkulu city centre. The port has wide hinterland with potential in mining, farming, and forestry—which can be used to develop agribusiness, mining, and other industries. To accommodate the dry bulk good services, the Port is equipped with two conveyor belt coal loading to accelerate the loading and unloading the mining commodity.


Facilities Wharf Length : 4,995 m Channel Depth : -10 mLWS Basin Depth : -2 to -12 mLWS Area : 1,200 Ha Stacking Yard : 7,872 m2 Warehouse : 4,200 m2

4.995 m -10 mLWS -2 sampai -12 mLWS 1.200 Ha 7.872 m2 4.200 m2

Pelabuhan Banten Pelabuhan Banten terletak di Propinsi Banten, selama lebih dari tiga abad menjadi tempat persinggahan dan transaksi perdagangan baik nasional maupun intemasional dengan komoditas utama rempah-rempah. Dewasa ini Pelabuhan Banten memiliki hinterland berupa daerah industri yang tumbuh pesat, seperti pengolahan logam, mesin, kimia, dan minyak kelapa sawit. Pelabuhan Banten dilengkapi dengan tiga terminal batu bara dan dermaga multipurpose yang dilengkapi peralatan bongkar muat petikemas antara lain 2 unit Rubber Tyred Gantry Crane dan 2 unit Multipurpose Gantry Crane.

The Banten Port Located in Banten Province, the Banten Port has been a stopover and transaction spot both for national and international trade for more than three centuries. Spices are the main commodity traded and transported through the port. Currently, the Banten Port has large hinterland which is a fast growing industrial region. Metal processing, machinery, chemical and palm oil are several of industries developed in the region. The Banten Port is equipped with three coal terminals and a multipurpose berth equipped with loading and unloading facilities such as two units of Rubber Tyred Gantry Crane and two units of Multi purpose Gantry Crane.


21



22

674 m -15 mLWS -7 sampai -15 mLWS 42,6 Ha 50.000 m2 12.708 m2 1.500 m2

Facilities Wharf Length : 674 m Channel Depth : -15 mLWS Basin Depth : -7 to -15 mLWS Area : 42.6 Ha Container Yard : 50,000 m2 Stacking Yard : 12,708 m2 Warehouse : 1,500 m2

Pelabuhan Sunda Kelapa Semula Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan yang terletak di Teluk Jakarta. Pelabuhan ini merupakan persinggahan pelayaran antarbangsa yang dibangun tahun 1527 semasa pemerintahan Portugis. Saat ini lokasi Pelabuhan Sunda Kelapa telah berkembang pesat menjadi pusat perkantoran, perdagangan, perindustrian, dan perhotelan. Sebagai pelabuhan tertua di wilayah DKI Jakarta yang masih mempertahankan ciri khas tradisionalnya, Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi suatu obyek wisata terkemuka. Pelabuhan ini terutama disinggahi kapalkapal antarpulau dan pelayaran rakyat dengan komoditas utama kayu, bahan kebutuhan pokok, barang kelontong, dan bahan bangunan.

The Sunda Kelapa Port The Sunda Kelapa Port was initially located at the Jakarta Bay. The port was an international shipping sojourn built in 1527 during the Portuguese’s government. Currently, the Sunda Kelapa port area has been developed rapidly as a center for offices, trade, industry and hotels. As the oldest port in Jakarta, the Sunda Kelapa port, which still maintains its traditional appearances, has been a major tourism area. The port is mainly passed by inter island and community ships transporting woods, staple goods, and building materials.


Facilities Wharf Length Channel Depth Basin Depth Area Stacking Yard Warehouse

3.110,5 m -4 mLWS -4 mLWS 50,8 Ha 27.019 m2 4.517 m2

: 3,110.5 m : -4 mLWS : -4 mLWS : 50.8 Ha : 27,019 m2 : 4,517 m2

Pelabuhan Pangkal Balam Pelabuhan Pangkal Balam terletak di Pulau Bangka, Propinsi Bangka Belitung. Awalnya berupa pelabuhan kecil yang hanya melayani kapal motor dan perahu layar, saat ini pelabuhan ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dermaga sepanjang 254 m, fasilitas penumpukan, terminal penumpang, dan lapangan parkir. Pelabuhan lain yang berada di dalam lingkup operasi Pelabuhan Pangkal Balam ialah Pelabuhan Muntok, berada di pantai barat sebelah utara Pulau Bangka. Pelabuhan lainnya adalah Pelabuhan Sungai Selan yang berada di pedalaman sebelah selatan Pulau Bangka yang telah memiliki fasilitas berupa dermaga kayu sepanjang 87 m, dan Pelabuhan Belinyu yang memiliki dermaga kayu sepanjang 50 m.

The Pangkal Balam Port The Pangkal Balam port is located at the Bangka Island, Bangka Belitung province. It was initially a small port serving only motor and sailing boats, but nowadays, the port has been equipped with many facilities, including a 254 meter length wharf, stacking facility, passenger terminal and parking yard. There are three other ports included within the operational area of the Pangkal Balam port. The port are the Muntok port, the Sungai Selan port, and the Belinyuyang port. The Muntok port is located on the west coast of the northern Bangka Island, while the Sungai Selan and the Belinyunyang are located on the southern of the Bangka Island. The Sungai Selan and the Belinyuyang ports have wooden wharves which length of 87 meters and 50 meters, respectively.

Fasilitas Panjang Dermaga : Kedalaman Alur : Kedalaman Kolam : Luas Lahan : Lapangan Penumpukan : Gudang : Terminal Petikemas :

Facilities Wharf Length : 605 m Channel Depth : -1 to -3 mLWS Basin Depth : -1 to -7 mLWS Area : 4.88 Ha Stacking Yard : 6,760 m2 Warehouse : 1,760 m2 Container Terminal : 2,300 m2


605 m -1 sampai -3 mLWS -1 sampai -7 mLWS 4,88 Ha 6.760 m2 1.760 m2 2.300 m2

Pelabuhan Tanjung Pandan Tertetak di Pulau Belitung, Propinsi Bangka Belitung, pelabuhan ini mempunyai hinterland meliputi 80.000 Ha proyek perkebunan kelapa sawit yang mulai berproduksi tahun 2002. Komoditi lain adalah kaolin, granit, dan pasir kuarsa. Seiring perkembangan arus barang dan penumpang yang terus meningkat, pelabuhan yang semula dermaga kayu ini telah direnovasi menjadi dermaga beton, membangun fasilitas ruang tunggu penumpang serta memperbaiki jalan di sekitar terminal penumpang.

The Tanjung Pandan Port Located on the Belitung Island, Bangka Belitung province, the Tanjung Pandan port has a 80,000 hectares of hinterland covering palm oil plantations which have started the production since 2002. Other commodities developed in the hinterland are kaolin, granite, and silica sand. Due to increasing flow of goods and passengers, the port has replaced its wooden wharf with concrete wharf, built waiting room for the passengers, and repaired road around the terminal.

Fasilitas Panjang Dermaga : Kedalaman Alur : Kedalaman Kolam : Luas Lahan : Lapangan Penumpukan :

Facilities Wharf Length Channel Depth Basin Depth Area Stacking Yard

507,75 m -3 mLWS -3 mLWS 5,84 Ha 6.000 m2

: 507.75 m : -3 mLWS : -3 mLWS : 5.84 Ha : 6,000 m2

Tanjung Priok Car Terminal (TPT) Mulai beroperasi sejak 28 November 2007. Terminal ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan terminal bongkar muat kendaraan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Luas lahan yang dimiliki saat ini adalah 7,38 Ha, dengan fasilitas berupa lapangan penumpukan seluas 7,3 Ha, automatic car wash 3 unit dengan kapasitas 15 unit/ jam, panjang dermaga 308 m, dan saat ini berkapasitas 350.000 kendaraan per tahun. Komposisi kepemilikan Tanjung Priok Car Terminal adalah sepenuhnya milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Tanjung Priok Car Terminal (TPT) The Tanjung Prion Car Terminal (TPI) started its operation since November 28, 2007. The terminal was built to fulfill vehicle loading and unloading terminal demand which continually to increase over the years. The company owns 7.38 hectares area with facilities include 7.3 hectares container yard; three units of automatic car wash with capacity of 15 units per hour, 308 meter length berth, and current capacity of 350,000 vehicles per year. The Tanjung Priok Car Terminal is fully owned by Indonesia Port Corporation II.

Pusat Pelatihan Kepelabuhanan (PPK) Merupakan wahana pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia bidang kepelabuhanan. Didirikan tahun 1976 bagi tenaga kerja bongkar muat (dockworkers) dengan nama Indonesia Port Workers Training Centre (Pusat Latihan Tenaga Kerja Kepelabuhanan indonesia), dan terakhir berubah nama menjadi Pusat Pelatihan Kepelabuhanan.

Port Training Centre (PPK) The Port Training Center functions as training and education centre for human resources working in port service sector. The centre was established in 1976 for dockworkers with the name Indonesia Port Worker Training Center. The unit’s name was later on changed into The Port Training Center.

Seiring perkembangan, misi lembaga ini meluas hingga mencakup usaha pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang pelabuhan kepada mitra usaha dan jasa konsultasi mengenai permasalahan pengembangan sumber daya manusia kepelabuhanan melalui kerja sama penyelenggaraan pelatihan.

The unit’s mission is later on expanded by providing port education and training for the company’s business partners and consultancy services for port human resources development through cooperation in training organization.

PPK merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang kepelabuhanan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat ISO 9002. Dilengkapi berbagai fasilitas pembelajaran serta didukung oleh tenaga-tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu kepelabuhanan, PPK siap mendidik dan melatih calon-calon praktisi andal bagi komunitas yang terkait dengan pelabuhan.

The Port Training Center is the first port training and education center obtaining ISO 9002 certificate in Indonesia. Equiped with various education facilities and experts from various educational backgrounds, the center is ready to train and teach port practitioners so that they can be reliable human resources for the port community.


23

Informasi Anak Perusahaan dan Afiliasi Subsidiary and Affiliation Information

Perseroan memiliki tiga anak perusahaan, satu perusahaan afiliasi, dua sub unit bisnis, dan satu kerja sama operasi. Semua perusahaan tersebut mampu menghasilkan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan kepada Perseroan.

The Company has three subsidiaries, one affiliation, two sub business units, and one operational cooperation. All companies are able to contribute significant portion of revenue to the parent company.

PT EDI Indonesia Perusahaan ini bergerak di bidang jasa telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan electronic data interchange, distribusi peralatan komunikasi, pemasangan instalasi dan peralatan komunikasi.

PT EDI Indonesia PT EDI Indonesia operates in telecommunication services, information technologies, electronic data interchange network, communication device distribution, and communication network and equipment installation.

Berdiri pada bulan Juli 1995, kepemilikan saham di PT EDI Indonesia terdiri dari 51 % Perseroan dan 49% saham PT Sisindosat Lintas Buana (anak perusahaan PT Indosat). Dalam perkembangannya terjadi pengalihan seluruh saham PT Sisindosat Lintas Buana kepada PT Sisindokom Lintas Buana.

Established in July 1995, PT EDI Indonesia was owned 51% by the Company and 49% by PT Sisindosat Lintas Buana, a subsidiary of PT Indosat. All shares owned by PT Sisindo Lintas Buana was later transferred to PT Sisindokom Lintas Buana.

Meningkatnya kebutuhan akan jasa elektronik di berbagai bidang dijawab oleh PT EDI dengan memperkuat dan mengembangkan berbagai produk dan jasa. Antara lain mengembangkan produk dan jasa untuk komunitas bea dan cukai, komunitas pelabuhan juga komunitas ritel dan perbankan. PT EDI juga melakukan perluasan cakupan layanan dengan membangun jaringan di kota-kota strategis, interkoneksi dengan jaringan-jaringan lain, meningkatkan tingkat keamanan jaringan dan penyediaan solusi menyeluruh kepada pelanggan.

PT EDI Indonesia answers the increasing demand for electronic services in various sectors by enhancing and developing many products and services including products and services for custom communities, port communities, as well as retail and bank communities. PT EDI Indonesia also expands its coverage services by building network in strategic cities, creating interconnection with other networks, improve network safety, and providing comprehensive solution for the customers.

PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) PT Multi Terminal Indonesia adalah anak perusahaan Perseroan yang bergerak dalam tiga segmen usaha yaitu Multi Purpose Terminal, Container Terminal dan Freight Forwarding. Perusahaan ini merupakan hasil spin off dari Divisi Usaha Terminal (DUT) di bawah Perseroan Cabang Tanjung Priok. PT MTI didirikan pada 15 Februari 2002 yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi bisnis dan memperkuat competitive advantage sebagai service provider. Komposisi kepemilikan saham terdiri dari 99% saham Perseroan dan 1% sahamnya dimiliki Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar).

PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) PT Multi Terminal Indonesia operates in three segments: Multi Purpose Terminal, Container Terminal, and Freight Forwarding. The company is a result of a spin-off from the terminal business division (DUT) under the Tanjung Priok branch of the Company. PT MTI was established on February 15, 2002, with a purpose to optimize business potential and enhance the company’s competitive advantages as a service provider. The Company holds 99 percent shares in PT MTI, while the Maritime Employees Cooperative (Kopegmar) holds the remaining 1%.

PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP) Meski secara resmi masuk sebagai anak perusahaan Perseroan pada bulan Mei 1999, sejarah PT RSP bisa dibilang sejalan beriringan dengan perusahaan induknya. Cikal bakal PT RSP adalah Port Health Center (PHC) yang didirikan pada 21 Agustus 1971. Pada 21 Maret 1972, PHC kemudian bergabung dengan Rumah Sakit Pelayaran dan berubah nama menjadi Rumah Sakit Pelabuhan pada 20 Mei 1978.

PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP) Although PT RSP has been officially a subsidiary of the Company in May, 1999, its history went along with the parent company’s history. PT RSP’s embryo was Port Health Center (PHC) established on August 21, 1971. On March 21, 1972, PHC merged with Pelayaran Hospital with the name was furthered changed into Rumah Sakit Pelabuhan (Port Hospital) on May 20, 1978.

24


Perubahan status dari Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan menjadi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) membuat status Rumah Sakit Pelabuhan pun ikut berubah. Tahun 1999 secara resmi menjadi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas sekaligus menjadi anak perusahaan Perseroan. Komposisi kepemilikan Saham di PT RSP terbagi atas 99,52% milik Perseroan dan 0,48% milik Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar).

The status change from public corporation (Perum) Pelabuhan to limited liability company Indonesia Port Corporation II made the status of Rumah Sakit Pelabuhan also changed. In 1999, the hospital officialy became a Limited Liability Company (Persero) as well as a subsidiary of Indonesia Port Corporation II. As much as 99.52% shares in PT RSP is owned by Indonesia Port Corporation II, while the remaining 0.48% of the shares is owned by Maritime Employees Cooperative (Kopegmar).

PT RSP membawahi empat rumah sakit yaitu RSP Jakarta, RSP Cirebon, RSP Boom Baru Palembang dan RS Port Medical Center, Jakarta.

PT RSP supervises four hospitals: RSP Jakarta, RSP Cirebon, RSP Boom Baru Palembang, and RS Port Medical Center, Jakarta.

PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) PT JICT merupakan perusahaan afiliasi Perseroan yang didirikan pada 1999. Komposisi kepemilikan sahamnya mayoritas dikuasai Hutchison Port Holding Group (HPH Group) dengan menguasai 51% saham. Sisanya dimiliki Perseroan dengan 48,9% dan Koperasi Pegawai Maritim 0,1%. Bisnis utama PT JICT adalah melaksanakan kegiatan pelayanan bongkar muat petikemas baik ekspor maupun impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) PT JICT, which was established in 1999, is an affiliation of Indonesia Port Corporation II. Hutchinson Ports Holding Group (HPH Group) holds a majority 51% shares in the company, while the Company holds 48.9% shares. The remaining 0.1% shares is owned by the Maritime Employees Cooperative (Kopegmar). PT JICT’s main business is providing container loading and unloading service both for export and import at the Tanjung Priok port.

Pada awal berdirinya, PT JICT mampu menangani 1,8 juta TEUs dan meningkat hingga 2,4 juta TEUs pada akhir 2007. Dengan lingkup operasional dan kapasitas yang ada, PT JICT merupakan terminal petikemas terbesar dan tersibuk di Indonesia. Dengan penambahan dermaga sepanjang 552 m dan lapangan penumpukan seluas 3,5 Ha, kini PT JICT mampu melayani arus petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok hingga 3 juta TEUs per tahun.

In its early establishment, PT JICT could handle 1.8 million TEUs (twenty-foot equivalent units) containers. The capacity further increased to 2.4 million TEUs in late 2007. Based on the operational coverage and the existing capacity, PT JICT is the biggest and the busiest container terminal in Indonesia. With the additional berth length of 552 meters and container yard of 3.5 hectares, PT JICT can service containers passed through the Tanjung Priok port up to 3 million TEUs per year.

KSO Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) TPK Koja merupakan kerja sama operasi antara Perseroan dengan PT Ocean Terminal Petikemas yang kemudian dialihkan ke Hutchison Ports Indonesia. Dalam KSO yang mulai beroperasi sejak 1998 ini, Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki 52,12% kepemilikan saham.

The joint operation Koja Container Terminal(TPK Koja) TPK Koja is a joint operation between Indonesia Port Corporation II and PT Ocean Terminal Petikemas. Whichis thentransferred to HutchisonPorts Indonesia. The Company owns 52.12% shares in the joint operation which started the operation in 1998.

Dengan areal yang tersedia, TPK Koja mampu menampung petikemas untuk impor hingga 7.500 TEUs dan untuk ekspor hingga 6.700 TEUs. Pada tahun 2003 dilakukan pemanjangan dermaga sejauh 200 m sekaligus penyediaan peralatan bongkar muat petikemas demi meningkatkan pelayanan.

With the existing area, TPK Koja can accommodate up to 7,500 TEUs containers for import and up to 6,700 TEUs containers for export. In 2003, the terminal’s berth was extended by 200 meters. More loading and unloading equipments were also added to increase the services.


25


Didukung oleh membaiknya kondisi eksternal, kami melihat upaya Direksi yang konsisten dalam melaksanakan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, termasuk perbaikan dalam hal efisiensi dan produktivitas. “Supported by better external factors, the Company also saw the BOD’s consistent efforts in implementing our established strategy, including efficiency and productivity improvements. “

Pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan yang terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Di tahun 2010, perekonomian dunia secara umum menunjukkan percepatan pemulihan setelah krisis di penghujung tahun 2008. Perbaikan ekonomi dunia ini menunjang pertumbuhan ekonomi domestik, sebagaimana tercermin dalam pertumbuhan PDB nasional sebesar 6,7% di tahun 2010, lebih tinggi dibandingkan dengan 4,4% di tahun 2009. Sementara itu, Rupiah tercatat mengalami apresiasi terhadap Dolar AS dan ditutup di level Rp 8.911 pada akhir tahun 2010.

Recovering from the crisis in late 2008, the global economy in 2010 experienced rapid recovery. This economic improvement supported domestic economic growth, as reflected in the national GDP growth of 6.7% in 2010, which was higher compared with 4.4% in 2009. Meanwhile, Rupiah appreciation against the U.S. Dollar and closed at Rp. 8,911 by the end of 2010.

Seiring dengan perbaikan ekonomi dunia, aktivitas ekspor-impor dari dan menuju Indonesia juga mengalami peningkatan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan mengelola 12 pelabuhan di Indonesia, Perseroan sangat merasakan dampak positif dari pemulihan ekonomi dunia, seperti yang antara lain tercermin

The world economic improvement stimulated Indonesian export and import activities. As a company appointed for the management of 12 Indonesian seaports, the Company did benefit from world economic recovery as reflected in, among many indicators, the increasing seaport container traffic throughout Indonesia. For instance, our most utilized seaport

26


Lambock V. Nahattands Komisaris Utama President Commissioner


27


dari meningkatnya arus keluar-masuk petikemas di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Di pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, yang menangani sebagian besar dari arus keluarmasuk barang di Indonesia, pertumbuhan petikemas domestik pada tahun 2010 mencapai 30%, sedangkan untuk petikemas internasional pertumbuhan mencapai 22,3%. Kinerja dari pelabuhan lainnya juga sangat menggembirakan. Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi Didukung oleh membaiknya kondisi eksternal, kami melihat upaya Direksi yang konsisten dalam melaksanakan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Perbaikan dalam hal efisiensi dan produktivitas merupakan hal yang terus menjadi perhatian manajemen. Kami mencatat perbaikan yang berarti di kedua bidang ini sehingga memungkinkan beban usaha hanya tumbuh sebesar 18,77% di tahun 2010, lebih kecil dibandingkan anggaran. Pertumbuhan beban usaha yang terjaga ini memungkinkan laba bersih tumbuh sebesar 32,92% menjadi Rp 1.256,18 miliar di tahun 2010. Pencapaian ini merupakan 25,72% di atas target RKAP 2010. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan kepada jajaran Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan Perseroan atas kerja kerasnya sehingga mencatat kinerja yang baik di tahun 2010.

1. Lambock V. Nahattands

Komisaris Utama I President Commissioner

2. Si Putu Ardana

Komisaris I Commissioner

3. Pontas Tambunan


4. Jimmy Abu Bakar Nikijuluw


5. M. Djali Yusuf


Namun disisi lain kami menyadari bahwa perolehan pendapatan usaha bersih masih belum optimal, yaitu 4,22% di bawah target.

3

of Tanjung Priok recorded a growth of 30% for its domestic containers and 22.3% for its international containers. Besides this, the performances of our other seaports are very encouraging as well. Performance Assessment of Board of Directors Supported substantially by the favorable external factors, the BOD’s consistent efforts toward the implementation of the Company’s established strategies were readily apparent. The Management also constantly focused on efficiency and productivity improvements. Significant accomplishments were hence evident in two areas as operating expenses grew by only 18.77% in 2010, smaller than projected. These suppressed operating expenses thus allowed net profit to grow by 32.92% to USD 1,256.18 billion in 2010. This achievement was 25.72% above the 2010 RKAP projection. Therefore, the Board of Directors, Management and all employees deserved our highest appreciation for their excellent work that made this good performance in 2010 possible. Meanwhile, we still realized that net operating revenue was still 4.22% below projection.

28


2

1

4

5

Sepanjang tahun 2010, manajemen telah melakukan berbagai program kerja baik menyangkut pemasaran dan produksi, penelitian dan pengembangan, organisasi dan sumber daya manusia, serta keuangan dan akuntansi. Keseluruhan program yang dilaksanakan pada dasarnya bermuara pada peningkatan produktivitas untuk menunjang perbaikan efisiensi serta perbaikan layanan guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Perseroan aktif mengembangkan fasilitas dan peralatan pelabuhan di beberapa cabang pelabuhan, seperti Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Jambi dan Bengkulu. Perseroan juga aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusianya demi mendukung pertumbuhan Perseroan di masa datang.

Throughout 2010, management undertook various work programs involving marketing and production, research and development, organizational and human resources, and finance and accounting. All of these implemented programs were basically aimed at increasing productivity in support of higher efficiency as well as service improvements to increase customer satisfaction. The Company was keenly active in seaport equipment and facility improvements at major sites like Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Jambi and Bengkulu seaports. The Company was also actively improving its human resource quality to support its future growth.


29


Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Pada tahun 2010 terjadi perubahan pada susunan Dewan Komisaris, dengan diangkatnya M. Djali Yusuf sebagai Komisaris, menggantikan posisi A. Fuad Rahmani. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada A. Fuad Rahmani atas jasa dan kontribusinya selama menjabat sebagai Komisaris, dan sekaligus selamat datang kepada M. Djali Yusuf ke jajaran Dewan Komisaris Perseroan. Kami berharap dengan masuknya anggota Dewan Komisaris yang baru, kami dapat terus mendukung kinerja Perseroan di masa datang dalam rangka mewujudkan visinya yaitu memberikan jasa kepelabuhanan secara handal dengan mutu pelayanan kelas dunia.

Composition changes to the Board of Commissioners In 2010, the composition of the Board of Commissioners changed with the appointment of M. Djali Yusuf as Commissioner in place of A. Fuad Rahmani. On this special occasion I would like to thank A. Fuad Rahmani for dedicated service and unreserved contributions during his tenure as Commissioner, and also welcome M. Djali Yusuf to the Board of Commissioners of the Company. We hope that our new member will energize the Company’s performance in the future in line with its vision to provide world class and reliable seaport services.

Tata Kelola Perusahaan Selama tahun 2010 kami juga melihat komitmen Direksi dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Dibantu oleh komitekomite yang ada di bawah Dewan Komisaris kami melakukan berbagai review, monitoring dan memberikan masukanmasukan atas berbagai aspek terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik kepada Direksi. Hasilnya sungguh menggembirakan sebagaimana tercermin dalam, peningkatan hasil assessment GCG yang dilaksanakan oleh BPKP yang meningkat dari skor 77,72 di tahun 2009 menjadi skor 81,55 di tahun 2010.

Corporate Governance During 2010, we also bore witness to the BOD’s commitment in implementing Good Corporate Governance. Aided by all supporting committees, the BOC conducted a variety of

Ke depan, penerapan GCG akan terus diintensifkan melalui pengembangan budaya kerja yang mendukung serta mengedepankan dan menjunjung tinggi etika bisnis.

Going forward, GCG will further be intensified through the development of supportive work culture that promotes and upholds high quality business ethics.

30

reviews and monitoring activities while providing necessary advice to Board of Directors on various aspects related to implementation of good corporate governance. The results were quite encouraging as reflected in a better GCG assessment conducted by the BPKP, showing an increased score of 81.55 in 2010 compared to 77.72 in 2009.


Prospek Usaha Di tahun 2011 Direksi berkomitmen untuk terus melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan di tahun 2010. Dewan Komisaris telah mengkaji prospek usaha yang disusun oleh Direksi dan menilai strategi yang dirumuskan akan mendukung dicapainya kinerja yang lebih baik di tahun 2011. Didukung oleh perekonomian domestik yang diproyeksikan akan tetap kondusif, kami berharap kinerja keuangan Perseroan akan tetap solid di tahun 2011.

Business Prospects In 2011, the Board of Directors shall continue extending its work programs. We have reviewed the business outlook prepared by the Board of Directors and considered that the strategies are supportive of the achievement of higher accomplishments in 2011. Given the likely favorable domestic economy, we expect that the Company’s financial performance will remain solid in 2011.

Mengakhiri sambutan singkat ini, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi demi kemajuan Perseroan. Dukungan dari pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya juga telah sangat berarti dalam mencapai kinerja yang baik di tahun 2010, untuk mana kami mengucapkan terima kasih yang tulus. Dengan dukungan yang sama dan komitmen untuk bekerja lebih giat, kami yakin kinerja yang lebih baik akan terwujud di masa mendatang.

To conclude these brief remarks, we once again convey our highest appreciation to the Board of Directors, Management and all employees for their hard work and dedication for the Company’s advancement. We also would like to express our sincere thanks for the considerable support from shareholders and other stakeholders in the achievement of the good performance of 2010. With equal support and commitment to more intense work, we believe that a better performance will materialize in the future.

Lambock V. Nahattands Komisaris Utama President Commissioner


31


Adanya peningkatan permintaan pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Perseroan merupakan tantangan terbesar dan sekaligus peluang bagi Perusahaan di tahun 2010. “The increasing demand for services at our branches was both our biggest challenge and greatest opportunity in 2010.”

Pemegang saham yang terhormat,

Dear Shareholders,

Dengan mengucap syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kami berbesar hati dapat menyampaikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya laporan kinerja dan kegiatan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010.

In our gratefulness to God the Almighty, we are heartened to present to shareholders and other stakeholders the performance and activity reports of the Company for the year ended December 31, 2010.

Perkembangan kondisi perekonomian global maupun domestik sepanjang tahun 2010 secara umum memperlihatkan pola pemulihan yang semakin cepat setelah krisis keuangan dan ekonomi yang dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat di penghujung tahun 2008. Percepatan pemulihan perekonomian tersebut antara lain telah berdampak positif terhadap pertumbuhan pasar permintaan pelayanan jasa kepelabuhanan. Ini terlihat, misalnya, di pelabuhan Tanjung Priok, yang dalam periode 10 tahun terakhir mencatat pertumbuhan arus trafik petikemas rata-rata 2,1% per tahun. Di tahun 2010, arus keluar-masuk petikemas di pelabuhan tersebut meningkat pesat sebesar 28% untuk petikemas domestik dan 23% untuk petikemas internasional, dibandingkan tahun 2009.

Through out 2010, the global and domestic economies generally showed an increasingly rapid recovery after the financial and economic crisis triggered by the subprime mortgage crisis in the United States in late 2008. The accelerated economic recovery engendered positive impacts on the growth of market demand for seaport services. For example, the port of Tanjung Priok had previously had an average annual container traffic growth of 2.1% in the last ten years. In 2010, compared to the previous year, its container traffic astonishingly increased by 28% for domestic containers and 23% for international containers.

32


R. J. Lino Direktur Utama President Director


33


Kinerja Keuangan Seiring meningkatnya volume kegiatan baik untuk lalu-lintas kapal maupun barang, Perseroan berhasil membukukan peningkatan kinerja keuangan pada tahun 2010. Pendapatan usaha bersih naik 20,60% dibandingkan pencapaian tahun 2009, menjadi sebesar Rp 3.013,31 miliar. Kenaikan pendapatan tersebut sejalan dengan peningkatan trafik kapal dan volume kegiatan, yang ditunjang antara lain oleh penataan kemitraan kegiatan bongkar-muat di cabang pelabuhan Tanjung Priok dengan beberapa mitra Perusahaan Bongkar Muat (PBM) terseleksi yang kini menggunakan pola bagi-hasil, dan keberhasilan penerapan sistem single billing per 1 Oktober 2010.

1. R. J. Lino

2. Ferialdy Noerlan

Direktur Operasi & Teknik I Operations & Engineering Director

3. Dian M. Noer

Di sisi lain, Perseroan berhasil menekan laju kenaikan beban usaha yang hanya meningkat 18,77% dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar Rp 1.988,50 miliar di tahun 2010. Membaiknya marjin usaha pada gilirannya berdampak pada perolehan laba bersih, yang tumbuh sebesar 32,96% dari Rp 944,76 miliar di tahun 2009 menjadi sebesar Rp 1.256,18 miliar di tahun 2010. Selain profitabilitas, kinerja keuangan Perseroan di tahun 2010 dalam aspek likuiditas maupun solvabilitas secara umum juga menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya.

Direktur Utama I President Director

Direktur Keuangan I Finance Director

4. Mulyono

Direktur Personalia & Umum I Personnel & General Affairs Director

5. Saptono R. Irianto

Direktur Komersial & Pengembangan Usaha

I Commercial & Business Development Director

3

4

2

5

1

Financial Performance Supported by recent volume activity increases in both vessel and goods traffics, the Company managed to strengthen its financial performance in 2010. Net operating revenue rose by 20.60% to Rp 3,013.31 billion compared to 2009. The increase in revenue was propelled by upsurges in vessel traffic and volume of business activities both made possible through several partnership restructurings with selected stevedoring partners at the port of Tanjung Priok employing a profit sharing method, and by the successful implementation of a single billing system effective as per October 1, 2010. Similarly, the Company managed to control operating expenses which recorded only an 18.77% increase from the previous year, to Rp 1988.50 billion in 2010. The improved operating margin thus bettered net profit, rising by 32.96% from Rp 944.76 billion in 2009 to Rp 1256.18 billion in 2010. In addition to profitability, the Company’s liquidity and solvency in 2010 generally improved compared with that of the previous year.

34


Perkembangan Perusahaan Memasuki tahun 2010, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Perseroan adalah adanya peningkatan permintaan pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola, dan terutama di cabang pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu gerbang perekonomian nasional yang mengalami lonjakan arus keluar-masuk petikemas seperti disebutkan sebelumnya.

Corporate Advancements Entering 2010, the biggest challenge faced by the Company was the increased demand for services at seaports managed by the Company, particularly at the Port of Tanjung Priok, which is the national economy’s gateway, which experienced a surge in container traffic as mentioned earlier.

Menjawab tantangan tersebut, Manajemen pada tahun 2010 melanjutkan langkah-langkah peningkatan produktivitas secara berkesinambungan di semua cabang pelabuhan,

The Management responded to these challenges of 2010 with sustainable productivity improvements at all seaports through a series of improvement programs in tangible


35


melalui serangkaian program atau upaya perbaikan di bidang fasilitas fisik (hardware), prosedur dan tata cara kerja (software), maupun kompetensi Sumber Daya Manusia (brainware).

facilities (hardware), work process and procedures (software), and Human Resources competences (brainware).

Pada tahun 2010, Perseroan melakukan program pengembangan fasilitas fisik terkait dengan penataan fasilitas pelabuhan maupun pengadaan peralatan bongkarmuat di pelabuhan guna meningkatkan efisiensi pelayanan kapal dan barang. Peningkatan efisiensi pelayanan tersebut pada gilirannya diharapkan akan mendorong terciptanya sistem logistik nasional yang lebih efisien dan rasional dan dapat menjamin kepastian usaha bagi pengguna jasa kepelabuhanan.

In 2010, the Company undertook physical development programs for seaport facility restructurings and stevedoring equipment procurements in order to improve efficiency in vessel and goods service. This enhanced service efficiency will in turn encourage a more rational and more efficient national logistics system that ensures business certainty for seaport service users.

Program-program kerja yang terkait dengan perbaikan proses dan tata cara kerja antara lain adalah: pengembangan kapabilitas pelayanan 24-jam per hari, 7-hari per minggu, di semua cabang pelabuhan; percepatan perputaran barang di pelabuhan dengan memperpendek masa penumpukan, dan khususnya di pelabuhan Tanjung Priok melalui penerapan tarif penumpukan yang progresif; pengaturan penumpukan petikemas kosong di lini I dan akan dilanjutkan di lini II di pelabuhan Tanjung Priok untuk menyiasati keterbatasan lahan di lapangan penumpukan petikemas; serta penataan kembali pola-pola kerja sama dengan mitra PBM dan para pengguna lahan lainnya di lingkungan pelabuhan. Semua upaya tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan, yang pada gilirannya akan tercermin pada peningkatan volume kegiatan dan kinerja operasional pelabuhan.

Work programs related to the improvement of work processes and procedures include: capability improvement of non-stop services at all seaports available 24 hours a day and 7 days a week; accelerated goods turnover at the seaports with shortened cargodoring time particularly at the port of Tanjung Priok through the application of progressive cargodoring fees; empty container stacking arrangement in lines I and soon in line II at the port of Tanjung Priok for best optimization of available area used for container stacking, and through partnership restructuring with existing stevedoring partner companies and other area users at seaport zones. All efforts were essentially aimed at encouraging both increased capacity and service quality, which in turn will increase business activity volumes and improve seaport operational performances.

Salah satu aspek penting dalam perbaikan proses dan tata cara kerja adalah pengembangan dan implementasi sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) berbasis Oracle, menggantikan sistem sebelumnya yang berbasis COBOL. Pemakaian sistem yang lebih mutakhir tersebut diharapkan mampu mendukung proses sentralisasi pelaporan keuangan maupun non-keuangan, akurasi data, dan ketepatan waktu pelaporan. Selain itu, sistem tersebut juga dapat dikembangkan secara lebih fleksibel untuk mendukung berbagai transaksi jasa kepelabuhanan serta pelaporan internal, sehingga pelaksanaan tugas Manajemen dalam fungsi perencanaan dan pengendalian kegiatan usaha akan lebih efektif.

One of the most important aspects in work process and procedure improvement will be the development and implementation of Oracle-based Information and Communication Technology (ICT) to replace the existing COBOL-based system. The use of this more sophisticated system is expected to support the process of centralization of financial and non-financial reporting, improve data accuracy, and better reporting timeliness. In addition, the system is deemed flexible for further developments supportive of a variety of port service transactions and internal reporting that will eventually facilitate more effective planning and controlling of management functions.

Dalam pada itu, peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia dan organisasi dilakukan secara berkelanjutan melalui program-program pendidikan dan pelatihan karyawan di dalam negeri maupun di luar negeri, penerapan pola pengembangan karir berbasis kompetensi dan prestasi, dan penciptaan budaya kerja yang fokus pada kepentingan pengguna jasa pelabuhan dan masyarakat. Perseroan melaksanakan rekrutmen pegawai secara transparan sesuai kompetensi yang dibutuhkan, dan terus mengembangkan

In the meantime, Human Resources and organizational developments will continuously be carried out through local and overseas education and training programs, application of competency-based and performance-based career development, and by inspiring a work culture that emphasizes the interests of seaport service users and society. The Company conducts transparent recruitment, compliant with competency requirements, and continues to develop a talent pool employee database. In the end, these

36


basis data talent pool pegawai. Pada akhirnya nanti, upayaupaya ini diharapkan akan berujung pada terwujudnya Perseroan sebagai suatu organisasi yang berkinerja tinggi.

efforts are expected to support the Company in realizing its aim to be a high-achieving organization.

Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang Upaya-upaya perbaikan secara seimbang dan berkelanjutan tersebut merupakan bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang Perusahaan, yang bertumpu pada suatu strategi investasi yang progresif dan terarah. Strategi ini akan diterapkan secara fokus dan konsisten baik melalui investasi dengan pendanaan internal untuk pengadaan berbagai fasilitas pelabuhan, maupun melalui sinergi dengan mitra usaha yang didorong untuk melakukan investasi di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Perseroan, sehingga dapat mengurangi risiko dan beban investasi sendiri namun tetap mencapai tujuan peningkatan produktivitas, kapasitas produksi dan volume kegiatan. Pada tahun 2010, realisasi investasi Perseroan tercatat mencapai Rp 1.155,63 miliar, atau 65,55% lebih besar dari realisasi investasi di tahun sebelumnya.

Long-Term Growth Strategy These balanced and persistent improvement efforts are integral parts of the Company’s long-term growth strategy that hinges on a progressive and purposeful investment strategy. This focused strategy will consistently be applied either through the Company’s independent investment in procurement of various seaport facilities or through synergy with business partners encouraged to invest in seaports managed by the Company, thereby reducing both the risks and expenses of overall investments while still achieving increased productivity, production capacity and business volume. In 2010, the Company’s investments reached Rp 1,155.63 billion, 65.55% greater than that realized in the previous year.

Strategi investasi yang progresif dan terarah juga dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan Perseroan ke depan dalam mengakomodasi ekspektasi pertumbuhan permintaan pelayanan, sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai penyedia jasa kepelabuhanan khususnya operator terminal. Dengan strategi ini pula, Perseroan akan menciptakan cadangan atau kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) di semua cabang-cabang pelabuhan, sehingga menjadi entry barrier yang efektif bagi pemain-pemain baru sebagai pesaing potensial untuk memasuki bisnis kepelabuhanan.

This progressive and focused investment strategy is also intended to sustain the Company’s future growth to accommodate the expected growth in demand for services, while meeting the mandate of Act No. 17 of 2008 on shipping to carry out the roles and functions as a seaport service provider, particularly as a terminal operator. The Company will also use this strategy to encourage a reserve or excess production capacity (excess capacity) at all seaports that serve as effective barrier to entry for emerging competition from new players in the seaport industry.

Selain itu, dalam mengantisipasi dinamika lingkungan usaha yang berubah dengan cepat, Manajemen juga memandang perlu untuk mempersiapkan organisasi atau struktur bisnis yang memungkinkan fleksibilitas dan sekaligus fokus lebih besar pada segmen-segmen usaha potensial yang dapat menjadi aset bernilai tambah bagi Perseroan di masa mendatang. Salah satu upaya ke arah tersebut adalah program kajian dan persiapan pembentukan anak-anak perusahaan, yang nantinya akan bergerak di berbagai bidang seperti pelayanan terminal petikemas, car terminal, marine service, perawatan fasilitas dan peralatan pelabuhan, properti, dan logistik termasuk e-logistics.

Furthermore, in anticipation of the rapidly changing business environment, the management recognizes the need to prepare an organizational structure that allows flexibility and bettered focus on potential business segments with potential to be valuable Company assets in the future. One of many efforts in that direction is a calculated preparation program for the establishment of subsidiaries that will engage in various business activities such as container terminal services, car terminals, marine services, seaport facility and equipment maintenance, property, and logistics, including e-logistics.

Tata Kelola Perusahaan Direksi juga terus mendorong peningkatan kualitas penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) di lingkungan Perseroan, yang dievaluasi secara berkala melalui audit independen oleh tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun melalui proses GCG self-assessment. Pelaksanaan praktik GCG di lingkungan Perseroan untuk periode tahun 2009 telah

Corporate Governance We also continue to promote quality improvement of good Corporate Governance (GCG) throughout the Company, which is evaluated regularly through independent audits by an appointed team from Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) and through a GCG self-assessment process. The implementation of GCG within the Company during 2009 was audited by the BPKP team, wherein the Company


37


diaudit oleh tim BPKP, dengan hasil penilaian atau skor 77,72. Seluruh rekomendasi untuk perbaikan yang menyertai penilaian tersebut telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya pada tahun 2010. Sementara itu, Perseroan juga telah melaksanakan GCG self-assessment untuk menilai efektivitas dan kualitas praktik GCG di lingkungan Perseroan untuk periode tahun 2010, yang menghasilkan nilai atau skor 81,56.

scored 77.72. All recommendations for improvement that were based on these assessments were properly followed up in 2010. Meanwhile, the Company also conducted a GCG self-assessment to measure the effectiveness and quality of GCG practices within the Company during 2010, scoring 81.56.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan di tahun 2010, Perseroan juga mampu meningkatkan alokasi dana yang diperuntukkan bagi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai wujud tanggung jawab sosial Perseroan terhadap komunitas dan masyarakat sekitar. Pada tahun 2010, Perseroan merealisasikan dana pinjaman sebesar Rp 24,01 miliar, atau 6,9% lebih besar dari realisasi di tahun 2009, untuk disalurkan ke mitra-mitra binaan di berbagai sektor usaha skala kecil yang berlokasi di sejumlah daerah. Selain itu, Perseroan juga memberikan dana hibah sebesar Rp 4,8 miliar, atau lebih besar 7,2% dari realisasi tahun 2009, untuk program-program dukungan pelatihan dan pemasaran bagi para mitra binaan tersebut.

Corporate Social Responsibility In line with the improved financial performance in 2010, the Company also managed to reserve a larger fund earmarked for Community Partnership and Development as a manifestation of the Company’s social responsibility towards surrounding communities. In 2010, the Company realized loan funds amounting to Rp 24.01 billion, 6.9% greater than 2009, to be distributed to its partners in various small-scale enterprises in many sectors. In addition, the Company also disbursed a donation of Rp 4.8 billion, 7.2% greater than was given in 2009, for various supportive training and marketing programs for its CSR partners.

Prospek Usaha di Tahun 2011 Dari pemantauan periodik atas kegiatan bisnis di cabangcabang pelabuhan serta berbagai indikator perkembangan perekonomian yang ada sejauh ini, peningkatan volume kegiatan pelayanan kapal dan barang diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2011 dan tahun-tahun mendatang. Kondisi ini tentunya merupakan peluang bagi Perseroan untuk terus melakukan peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan aset lebih lanjut. Untuk itu, Perseroan telah merancang beberapa program kerja utama, baik yang merupakan bagian atau kelanjutan dari program sebelumnya, maupun yang akan mulai direalisasikan pada tahun 2011, sebagai berikut: - Sinergi dengan para mitra PBM di pelabuhan Tanjung Priok dalam hal kerja sama pengoperasian peralatan bongkar-muat guna meningkatkan kapasitas pelayanan. - Pengadaan peralatan bongkar-muat dengan dana internal guna meningkatkan kapasitas dan efisiensi pelayanan di cabang-cabang pelabuhan lainnya sebagai connecting port. - Pengembangan proyek Terminal Petikemas Internasional Kalibaru di Tanjung Priok. - Pengembangan terminal petikemas di pelabuhan Pontianak, Teluk Bayur, Jambi, Palembang dan Pangkal Balam. - Pengembangan terminal curah kering di pelabuhan Teluk Bayur, Bengkulu, Jambi dan Palembang. - Pengembangan terminal curah cair di pelabuhan Teluk Bayur dan Panjang. - Pengembangan lahan di Bojonegara melalui pola kerja sama dengan mitra swasta.

Business Prospects in 2011 Through periodic monitoring of business activities at all seaports and much consideration on various indicators of the current economic recovery, an increase in the volume of vessel and goods service activities is expected to continue in 2011 and more in years to come. This is certainly perceived as an opportunity for the Company to continue to increase profitability and further asset growth. Hence, the Company has designed some key work programs, both in advancing its previous programsand in designing entirely new programs planned for commencement in 2011, as follows:

38

-

-

- -

- - -


Synergies with stevedoring partner companies at the port of Tanjung Priok for further operations of stevedoring equipment in order to increase service capacity. Procurement of stevedoring equipment by allocating internal funds to improve service efficiency at all other seaports and to increase their capacities as connecting ports. Development of Kalibaru International Container Terminal at Tanjung Priok. Development of container terminals at the Ports of Pontianak, Teluk Bayur, Jambi, Palembang and Pangkal Balam. Development of dry bulk terminals at the Ports of Teluk Bayur, Bengkulu, Jambi and Palembang. Development of liquid bulk terminals at the Ports of Teluk Bayur and Panjang. Terminal area development in Bojonegara through partnerships with private companies.

-

Pengembangan terminal petikemas di Batam sebagai regional hub port di Indonesia bagian barat. - Pengembangan pelabuhan Sunda Kelapa sebagai sebuah Heritage Port. - Pengembangan terminal petikemas di Sorong, Propinsi Papua, sebagai regional hub port untuk menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia Timur. Program ini merupakan dukungan bagi program Pemerintah RI sebagaimana tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025.

-

Development of container terminals in Batam as a regional hub port in the western part of Indonesia. Development of the port of Sunda Kelapa as a Heritage Port. Development of container terminals in Sorong, Papua, as the region’s hub port to support economic development in Eastern Indonesia. This is a supportive program by the Government of Indonesia as stated in the Master Plan for Indonesian Economic Development and Expansion during 2011-2025.

Akhir kata, saya mewakili Direksi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kami kepada seluruh jajaran staf dan karyawan Perseroan yang telah bekerja keras dengan penuh semangat dan dedikasi tinggi sehingga memungkinkan pencapaian kinerja yang baik bagi Perseroan di tahun 2010. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pemegang saham, mitra kerja, mitra usaha, para pengguna jasa serta pemangku kepentingan lainnya, atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan pada Perseroan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya-upaya kita semua untuk meraih kinerja dan prestasi lebih baik lagi di tahuntahun mendatang.

Finally, on behalf of the Board of Directors, I would like to express gratitude and appreciation to our employees who worked hard with passion and dedication to make possible the good performance of the Company in 2010. We also wish to express sincere thanks to the shareholders, associates, business partners, service users and other stakeholders, for the trust and continued support given to the Company. May God Almighty bless all our efforts to achieve better performance and achievements in the years to come.

- -

R. J. Lino Direktur Utama President Director


39

40


Analisis Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Management Discussion and Analysis


41


Kenaikan trafik kapal dan terutama arus barang di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Perseroan telah berdampak pada peningkatan produksi jasa pelayanan kapal dan pelayanan barang di tahun 2010. “Increased vessel traffic, particularly flow of goods at the parts managed by the Company have resulted in increased production services of vessels and goods services in 2010.”

171

Jumlah berat kapal pada tahun 2010.

Juta GT

Total vessel tonnage in 2010.

Perseroan menyediakan jasa kepelabuhanan yang meliputi pelayanan jasa kapal, jasa barang, pengusahaan alat, jasa terminal, jasa terminal petikemas, pengusahaan TBAL, jasa rupa-rupa usaha, dan pengusahaan Kerja Sama Mitra Usaha. Berikut ini adalah pembahasan mengenai aktivitas operasional dan produksi jasa di segmen-segmen usaha tersebut pada tahun 2010.

The Company provides seaport services that include vessel service, goods services, equipment concessions, terminal services, container terminal services, TBAL, miscellaneous business services, and business partnerships. The following are reviews on operational activities and service production in the above business segments during 2010.

1. Pelayanan Jasa Kapal Trafik kapal pada tahun 2010 yang melalui Dermaga Umum, Rede Transport, Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS), Pelabuhan Khusus dan Loading Point tercatat mencapai 50.147 unit, atau 171.669.854 gross ton, meningkat masing-masing 1,03% dan 8,12%, dibandingkan kunjungan kapal di tahun 2009. Demikian juga produksi pelayanan jasa kapal pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 mengalami peningkatan yang masing-masing meliputi penyediaan jasa labuh sebesar 7,68%, jasa tambatan sebesar 9,06%, jasa pandu

1. Vessel Services In 2010, vessel traffic at Public Pier, Rede Transport, Dock For Self Interest (DUKS), Special Port, and Loading Point totaled 50,147 units, which added up to 171,669,854 gross tons, showing increases of respectively 1.03% and 8.12 %, compared to vessel visits in 2009. Similarly, compared to the previous year, vessel service in 2010 accordingly increased, consisting of the services for moored vessels up by 7.68%, mooring services up by 9.06%, guide services up by 5.51%, tug services up by 3.67%, and water supply

42


sebesar 5,51%, jasa tunda 3,67% dan penyediaan air untuk melayani kapal-kapal yang singgah di pelabuhanpelabuhan yang dikelola Perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 10,88% seiring dengan kenaikan trafik kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Perseroan.

Pendapatan usaha dari pelayanan jasa kapal pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 542,51 miliar, meningkat 4,22% dari pendapatan tahun 2009 sebesar Rp 520,27 miliar.

2. Pelayanan Jasa Barang Trafik barang pada tahun 2010 yang melalui Dermaga Umum, Rede Transport, Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS), Pelabuhan Khusus dan Loading Point tercatat mencapai 117.720.203 ton atau mengalami kenaikan sebesar 9,83% dibanding tahun 2009, demikian juga untuk petikemas mengalami kenaikan, dalam satuan box sebesar 3.820.259 box atau 18.64%, dalam satuan TEUs sebesar 5.109.009 TEUs atau 19.75%. Produksi pelayanan jasa barang meliputi pelayanan jasa barang di dermaga umum, dermaga untuk kepentingan sendiri, dermaga pelabuhan khusus, gudang penumpukan, dan di lapangan penumpukan.

service to vessels docking at Company branches managed increased by 10.88% due to the heavier vessel traffic.

Operating revenues from service vessels in 2010 amounted to Rp 542.51 billion, an increase of 4.22% from 2009’s Rp 520.27 billion.

2. Goods Shipment Services In 2010, traffic of goods at the Public Pier, Rede Transport, Independent Docks (DUKS), Special Ports, and Loading Points totaled 117,720,203 tons, up by 9.83% compared to 2009, while increases were also experienced by container volumes, at 3,820,259 units up by 18.64%, and 5,109,009 TEUs, up by 19.75%. Service usage includes goods services at the Public Pier, Independent Docks, Special Ports, stacking warehouses, and stacking outdoor areas.


43


Dalam satuan ton, produksi jasa barang di dermaga umum, dermaga untuk keperluan sendiri dan dermaga pelabuhan khusus secara keseluruhan tercatat sebanyak 72.998.924 ton pada tahun 2010. Dibandingkan dengan produksi di tahun 2009, kenaikan terlihat pada pelayanan jasa barang di dermaga untuk kepentingan sendiri sebesar 16,73% menjadi 18.644.703 ton, yang terjadi di pelabuhan Pontianak, Pangkal Balam dan Tanjung Pandan, serta di dermaga pelabuhan khusus Sunda Kelapa sebesar 26,15% menjadi 1.114.650 ton, sejalan dengan meningkatnya arus komoditi CPO di pelabuhan tersebut.

In tonnage, the shipment of goods at public piers, independent docks, and special ports was recorded at 72,998,924 tons in 2010. Compared with 2009, the increase is particularly seen in goods at independent docks at 16.73%, reflecting a 18,644,703 ton increase, which took place at the Ports of Pontianak, Pangkal Balam and Tanjung Pandan, and at the special port of Sunda Kelapa by 26.15%, a 1,114,650 ton increase, mostly generated by increasing CPO traffic at the port.

Realisasi arus penumpang pada tahun 2010 sebesar 1.428.654 Orang atau 7,60% diatas anggaran dari rencana sebesar 1.327.726 Orang, bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2009 pencapaiannya naik 2.04% dari 1.400.100 Orang.

Passenger traffic in 2010 amounted to 1,428,654 passengers or 7.60% above the projected figure of 1,327,726 passengers, and when compared with that in 2009, it increased by 2.04% from 1.400.100 Passengers.

Pendapatan usaha dari pelayanan jasa barang pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp 170,05 miliar, meningkat sebesar 10,62% dari sebesar Rp 153,73 miliar di tahun 2009.

Operating revenues from goods traffic in 2010 amounted to Rp 170.05 billion, an increase of 10.62% from Rp 153.73 billion in 2009.

44


3. Pelayanan Pengusahaan Alat Pada tahun 2010, produksi pelayanan pengusahaan alat di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Perseroan tercatat sebesar 4.950 dalam satuan Jam dan 1.182.300 dalam satuan Ton. Pencapaian produksi tersebut merupakan penurunan masing-masing sebesar 12,52% dan 28,06%, dibandingkan produksi pengusahaan alat pada tahun 2009, yang terutama disebabkan oleh penurunan pada produksi alat kran darat di pelabuhan Tanjung Priok.

3. Equipment Concession Service In 2010, the equipment concession service at Company seaports included 4,950 service hours, handling a tonnage of 1.1823 million. This reflects a decrease of respectively 12.52% and 28.06%, compared to 2009, and was primarily due to a decline in land crane usage at the Port of Tanjung Priok.

Pendapatan usaha dari pelayanan pengusahaan alat pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 25,94 miliar, lebih rendah 17,08% dari pendapatan sebesar Rp 31,28 miliar pada tahun 2009.

4. Pelayanan Jasa Terminal Dibandingkan tahun sebelumnya, produksi pelayanan terminal pada tahun 2010 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, yang terutama mencerminkan meningkatnya aktivitas arus keluar-masuk barang di pelabuhan Tanjung Priok. Jasa-jasa terminal yang memperlihatkan peningkatan signifikan pada tahun 2010 diantaranya adalah jasa stevedoring, cargodoring, overbrengen, receiving/delivery, dan supervisi petikemas.

Operating revenue from the equipment concession service in 2010 amounted to Rp 25.94 billion, declining by 17.08% from 2009’s revenue of Rp 31.28 billion.

4. Terminal Services Compared to previous years, the terminal service in 2010 showed a significant increase, indicating increased goods traffic at the port of Tanjung Priok. Among terminal services that showed significant improvement in 2010 were stevedoring, cargodoring, overbrengen, receiving/ delivery, and container care services.


45


Pendapatan usaha dari pelayanan terminal pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 930,09 miliar, yang merupakan peningkatan signifikan sebesar 101,77%, dari pencapaian tahun 2009 sebesar Rp 460,97 miliar.

Operating revenues from terminal services in 2010 amounted to Rp 930.09 billion, a significant 101.77% increase from that of 2009, which was Rp 460.97 billion.

5. Pelayanan Jasa Terminal Petikemas Produksi pelayanan jasa terminal petikemas pada tahun 2010 secara keseluruhan tidak banyak berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi operasi kapal dan operasi lapangan memperlihatkan penurunan sebesar masing-masing 6,37% dan 6,05%, sementara produksi layanan penumpukan dan stripping/stuffing memperlihatkan peningkatan.

5. Container Terminal Service Container terminal services in 2010 did not differ much from the previous year. Vessel operations and field operations experienced a slight decrease of respectively 6.37% and 6.05%, while stacking and stripping/stuffing services did show some improvement.

Pendapatan usaha dari pelayanan jasa terminal petikemas tercatat sebesar Rp 256,41 miliar pada tahun 2010, dibandingkan Rp 250,25 miliar pada tahun 2009.

Operating revenues from container terminal service amounted to Rp 256.41 billion in 2010, compared to Rp 250.25 billion in 2009.

6. Pelayanan Pengusahaan Tanah Bangunan Air dan Listrik (TBAL) Jasa-jasa pelayanan pengusahaan TBAL terdiri dari persewaan tanah dan perairan, persewaan bangunan, serta pengusahaan air bersih dan listrik. Dibandingkan tahun 2009, peningkatan terjadi pada produksi persewaan bangunan yang naik sebesar 77,55% akibat adanya kontrak baru persewaan bangunan di pelabuhan Cirebon serta penambahan pada perpanjangan kontrak di pelabuhan Panjang, Pontianak, Tanjung Priok dan Sunda Kelapa. Produksi pengusahaan air bersih juga terlihat meningkat sebesar 174,81% akibat adanya peningkatan debit air bersih dari PAM di pelabuhan Sunda Kelapa, Banten dan Palembang.

6. Land Building Water Electricity (TBAL) Services TBAL Service is mainly composed of land and mooring area leasing, building rentals, as well as clean water and electricity utilizations. Compared to amounts in 2009, an increase of 77.55% occurred in building rental, as a result of new building rental contracts at the Port of Cirebon and some addendums in contract extensions for the Ports of Panjang, Pontianak, Tanjung Priok and Sunda Kelapa. Clean water utilization also increased by 174.81% and was made possible by the increased water supply debit from PAM at the Ports of Sunda Kelapa, Jakarta and Palembang.

Pendapatan usaha dari pelayanan pengusahaan TBAL pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 201,92 miliar, naik sebesar 14,91% dari pencapaian tahun 2009 sebesar Rp 175,72 miliar.

Operating revenues from the TBAL concession service in 2010 reached Rp 201.92 billion, up by 14.91% from 2009, which was Rp 175.72 billion.

7. Pelayanan Rupa-Rupa Usaha Jasa rupa-rupa usaha antara lain adalah pas pelabuhan, retribusi, kontribusi Terminal Operator (TO), pelayanan Rumah Sakit Pelabuhan, dan lain-lain. Pada tahun 2010, produksi rupa-rupa usaha menunjukkan penurunan pada kontribusi TO dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh perubahan pola pengelolaan TO di pelabuhan Tanjung Priok.

7. Miscellaneous Business Services Miscellaneous business services include seaport passes, levies, Terminal Operator (TO) contributions, Harbor Hospital services, and others. In 2010, TO contribution experienced a decline compared to previous years, caused by major changes in the TO management model at the Port of Tanjung Priok.

46

Pendapatan usaha dari pelayanan rupa-rupa usaha tercatat sebesar Rp 463,31 miliar pada tahun 2010, menurun cukup signifikan dari pencapaian tahun 2009 sebesar Rp 514,18 miliar.


Operating revenue from miscellaneous business service was recorded at Rp 463.31 billion in 2010, considerably lower than that achieved in 2009, which was Rp 514.18 billion.

8. Pengusahaan Kerja Sama Mitra Usaha Jasa pengusahaan Kerja Sama Mitra usaha (KSMU) saat ini berupa Kerja Sama Operasi (KSO) dalam pengelolaan Terminal Petikemas (TPK) Koja. Produksi KSO TPK Koja pada tahun 2010 terealisasi sebanyak 753.984 TEUs, naik 21,84% dari produksi tahun 2009 sebanyak 618.827 TEUs, yang disebabkan oleh meningkatnya arus petikemas baik ekspor maupun impor.

8. Partnership Concessions Business Partnership Concession Services (KSMU) is a joint venture operation (KSO) with Koja Terminal Container Management (TPK). KSO TPK Koja results in 2010 included the handling of 753,984 TEUs, up by 21.84% from 2009’s 618,827 TEUs, and were driven by the increased export and import container traffic.

Pendapatan usaha dari pengusahaan KSMU tercatat sebesar Rp 378,14 miliar pada tahun 2010, yaitu naik sebesar 5,56% dari Rp 358,21 miliar di tahun 2009.

Operating revenue from the partnership concession amounted to Rp 378.14 billion in 2010, which increased by 5.56% from the Rp 358.21 billion in 2009.


47


Perusahaan berhasil memanfaatkan momentum kenaikan volume perdagangan global, regional dan antar-pulau di tahun 2010 untuk membukukan peningkatan pendapatan usaha dari jasa-jasa kepelabuhanan. “The Company successfully captured the momentum of the increasing global, regional, and inter-island trade volumes in 2010 to record improved revenues from seaport services.”

3,01

Jumlah Pendapatan Usaha Bersih pada tahun 2010

Triliun Rupiah

Tinjauan Umum Perseroan merupakan salah satu dari empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola jasa kepelabuhanan di Indonesia. Perseroan mengelola 12 pelabuhan yang berlokasi di 10 propinsi di Indonesia, termasuk Tanjung Priok, pelabuhan utama dan terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan pengelola jasa kepelabuhanan, aktivitas usaha Perseroan bergantung pada arus lalu-lintas barang (termasuk penumpang) yang diangkut oleh kapal laut yang keluar dan masuk di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola. Pada gilirannya, arus lalu-lintas barang tersebut sedikit banyak merupakan cerminan dari aktivitas perekonomian domestik dan global, terutama aspek perdagangan internasional, regional, dan antar-pulau, di Indonesia.

48

Total Net Operating Revenues in 2010

Overview The Company is one of the four State-Owned Enterprises (SOEs) assigned to manage seaport services in Indonesia. The Company manages 12 seaports in 10 provinces in Indonesia, including Tanjung Priok, Indonesia’s largest and main seaport. As such, the Company’s business activities very much depend on goods (as well as passenger) traffic accommodated by vessels departing and coming to these seaports. In fact, the traffic of goods reflects domestic and global economic activities, especially the aspects of international, regional, and inter-island trades in Indonesia.


Pada tahun 2010, sekalipun perekonomian di banyak negara masih mengalami perlambatan dan bahkan stagnan, kondisi perekonomian global terlihat semakin memasuki pola pemulihan setelah krisis di penghujung tahun 2008. Indonesia termasuk satu dari sedikit negara di dunia yang berhasil memperlihatkan kinerja perekonomian yang sangat positif, dengan mencatat pertumbuhan PDB sebesar 6,7% pada tahun 2010. Perkembangan tersebut juga berdampak antara lain pada meningkatnya arus keluar-masuk petikemas di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Di pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, yang menangani sebagian besar dari arus keluar-masuk barang di Indonesia, pertumbuhan petikemas domestik pada tahun 2010 mencapai 28%, sedangkan untuk petikemas internasional pertumbuhannya mencapai 23%.

In 2010, despite some slow and even stagnant economies in many regions, the global economy was seen to enter a recovery phase after the crisis in late 2008. Indonesia is one of the few countries in the world to have successfully demonstrated very positive economic performance, with GDP growth of 6.7% in 2010. This increase subsequently engendered, among other results, increased container traffic at most Indonesian seaports. For example, at our busiest Port of Tanjung Priok, domestic containers traffic in 2010 grew 28%, while handling of international containers grew 23% in 2010.

Kinerja Keuangan Perseroan Berikut ini adalah pembahasan mengenai kinerja aspek keuangan Perseroan, mencakup hasil-hasil operasional dan posisi keuangan, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Angka-angka yang berpadanan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 maupun target anggaran tahun 2010 (RKAP 2010) disajikan untuk tujuan analisa dan atau perbandingan.

Company Financial Performance The following review of our corporate financial performance includes operational achievements and the financial position for the year ended December 31, 2010. The corresponding figures for the year ended December 31, 2009 and budgets for 2010 (RKAP 2010) are presented for analytical and or comparative purposes.


49


Pendapatan Usaha Pada tahun 2010, pendapatan usaha bersih tercatat mencapai Rp 3.013,31 miliar, atau terealisasi 4,22% di bawah target RKAP 2010 yang sebesar Rp 3.146,0 miliar. Namun, pendapatan usaha bersih tersebut masih lebih tinggi 20,60%, atau Rp 514,69 miliar, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009. Pembahasan mengenai komponen-komponen pendapatan usaha yang memperlihatkan pergerakan naik atau turun pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: - Pendapatan pelayanan terminal sebesar Rp 930,09 miliar, yaitu 12,97% di bawah target RKAP 2010, namun merupakan peningkatan signifikan sebesar Rp 469,12 miliar, atau 101,77% di atas pencapaian tahun 2009 sebesar Rp 460,96 miliar, karena mulai dioperasikannya pelayanan Terminal Operator (TO) di cabang Pelabuhan Tanjung Priok. - Pendapatan pelayanan jasa barang sebesar Rp 170,05 miliar, termasuk pelayanan jasa barang di pelabuhan khusus, yaitu 3,43% di atas target RKAP 2010 dan merupakan kenaikan sebesar Rp 16,32 miliar, atau 1,11%, dari pencapaian tahun 2009 sebesar Rp 153,73 miliar. - Pendapatan pengusahaan TBAL sebesar Rp 201,92 miliar, yaitu 19,79% di atas target RKAP 2010 dan merupakan kenaikan sebesar Rp 26,20 miliar, atau 14,91%, dari pencapaian tahun 2009 sebesar Rp 175,72 miliar, terutama akibat pendapatan dari pengusahaan tanah di cabang pelabuhan Tanjung Priok, Panjang dan Palembang terealisasi di atas target anggaran. - Pendapatan Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) sebesar Rp 378,14 miliar, yaitu 5,67% di atas target RKAP 2010 dan merupakan kenaikan sebesar Rp 19,93 miliar, atau 5,56% dari pencapaian tahun 2009 sebesar Rp 358,21 miliar, terutama karena adanya kenaikan pada kontribusi Kerja Sama Operasi (KSO) Terminal Petikemas (TPK) Koja. - Pendapatan pelayanan jasa kapal sebesar Rp 542,51 miliar, yaitu 0,99% di atas target RKAP 2010, dan merupakan kenaikan sebesar Rp 21,94 miliar, atau 1,04%, dari pencapaian tahun 2009 sebesar Rp 520,57 miliar. Kenaikan tersebut terutama mencerminkan peningkatan pergerakan kapal di pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2010. - Pendapatan pelayanan terminal petikemas sebesar Rp 256,41 miliar, yaitu 10,29% di bawah target RKAP 2010, namun merupakan kenaikan sebesar Rp 6,15 miliar, atau 2,46%, dari pencapaian tahun 2009 sebesar Rp 250,25 miliar, terutama karena penurunan pada jasa operasi kapal dan lapangan petikemas di Unit Terminal Petikemas (UPTK) cabang Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Palembang.

50

Operating Revenues In 2010, net revenues from operations totaled Rp 3,013.31 billion, 4.22% lower than its 2010 RKAP projection of Rp 3,146.0 billion. However, net operating income was 20.60% higher than 2009, amounting Rp 514.69 billion. The following review details individual revenue component during 2010: - Terminal Service Revenue reached Rp 930.09 billion, 12.97% below 2010 RKAP projection, yet indicated a significant increase of 101.77% to Rp 469.12 billion, up from 2009’s Rp 460.96 billion, driven by the commencing of Terminal Operator (TO) Services at the Port of Tanjung Priok. - Goods Service Revenues including those of special seaports reached Rp 170.05 billion, 3.43% above 2010 RKAP projection and a 1.11% increase to Rp 16.32 billion, up from Rp 153.73 billion in 2009. - TBAL Concession Revenues were Rp 201.92 billion, 19.79% above 2010 RKAP projection and represent a 14.91% increase to Rp 26.20 billion, up from Rp 175.72 billion in 2009. This wasprimarily due to above-projection revenues from area concessions at the Ports of Tanjung Priok, Panjang, and Palembang. - Partnership Concession Revenues (KSMU) reached Rp 378.14 billion, 5.67% above 2010 RKAP projection and represent a 5.56% increase to Rp 19.93 billion, from Rp 358.21 billion in 2009. This was primarily due to the increased contributions from Koja Container Terminal Operations (TPK). - Vessel Service Revenues reached Rp 542.51 billion, 0.99% above 2010 RKAP projection 2010, and represent a 1.04% increase to Rp 21.94 billion, up from Rp 520.57 billion in 2009. This increase reflects a more dynamic vessel movement at the Port of Tanjung Priok during 2010. - Container Terminal Service Revenues reached Rp 256.41 billion, 10.29% below 2010 RKAP projection, but represents a 2.46% increase to Rp 6.15 billion, up from Rp 250.25 billion in 2009. The slight underperformance here was mainly due to declines [or less than expected increases] in the operation services of the vessel and container area at Container Terminal Unit (UPTK) of the Ports of Panjang and Palembang.


Sementara itu, komponen pendapatan usaha yang tercatat menurun pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 adalah: - Pendapatan fasilitas rupa-rupa usaha sebesar Rp 463,31 miliar, yaitu 14,78% di bawah target RKAP 2010 dan menurun cukup signifikan sebesar Rp 50,87 miliar dari pencapaian tahun 2009 sebesar Rp 514,18 miliar. Penurunan ini terutama diakibatkan oleh perubahan pola pengelolaan Terminal Operator (TO) di pelabuhan Tanjung Priok di tahun 2010. - Pendapatan pengusahaan alat sebesar Rp 25,94 miliar, yaitu 15,09% di bawah target RKAP 2010 dan menurun sebesar Rp 5,34 miliar, atau 17,08%, dari pencapaian tahun 2009 sebesar Rp 31,28 miliar, terutama akibat turunnya produksi alat crane darat di pelabuhan Tanjung Priok.

Meanwhile, revenue components recorded lower in 2010 compared to 2009 were: - Miscellaneous Business Facility Revenues reached Rp 463.31 billion, 14.78% below 2010 RKAP projection and decreased significantly to Rp 50.87 billion compared to Rp 514.18 billion in 2009. The decrease was primarily caused by changes in Terminal Operator (TO) management at the Port of Tanjung Priok in 2010. - Equipment Concession Revenues reached Rp 25.94 billion, 15.09% below 2010 RKAP projection and decreased by Rp 5.34 billion, 17.08% from 2009 amounting to Rp 31.28 billion, mainly due to the decline in land crane usage at the Port of Tanjung Priok.

Beban Usaha Beban usaha pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp 1.988,51 miliar, yang merupakan kenaikan sebesar Rp 314,19 miliar, atau 18,77%, dari beban usaha di tahun 2009 sebesar Rp 1.674,31 miliar, namun merupakan realisasi 3,84% di bawah anggaran RKAP 2010 sebesar Rp 2.067,91 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2009, kenaikan beban usaha di tahun 2010 terutama mencerminkan kenaikan pada komponen beban pegawai, beban Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU), beban bahan, beban penyusutan, beban pemeliharaan, asuransi dan administrasi kantor, sebagai berikut: - Beban pegawai sebesar Rp 529,99 miliar, yaitu 1,98% di bawah anggaran RKAP 2010 namun meningkat sebesar Rp 72,97 miliar, atau 15,97%, dari beban pegawai di tahun 2009 sebesar Rp 457,03 miliar, sejalan dengan kenaikan gaji pegawai pada tahun 2010. - Beban KSMU sebesar Rp 585,53 miliar, yaitu 8,41% di bawah anggaran RKAP 2010 namun meningkat cukup signifikan sebesar Rp 162,18 miliar, atau 38,31%, dari beban KSMU tahun 2009 sebesar Rp 423,35 miliar, terutama diakibatkan oleh perubahan pola pengelolaan Terminal Operator (TO) di pelabuhan Tanjung Priok di tahun 2010. - Beban bahan sebesar Rp 255,99 miliar, yaitu 3,84% di bawah anggaran RKAP 2010 namun merupakan kenaikan sebesar Rp 33,85 miliar, atau 15,24%, dari beban bahan di tahun 2009 sebesar Rp 222,14 miliar. - Beban penyusutan sebesar Rp 180,58 miliar, yaitu 13,34% di atas anggaran RKAP 2010 dan merupakan kenaikan sebesar Rp 24,55 miliar, atau 15,73%, dari beban penyusutan di tahun 2009 sebesar Rp 156,03 miliar, sejalan dengan tambahan realisasi investasi yang telah diakui sebagai aset tetap Perseroan di tahun 2010.

Operating Expenses Operating expenses in 2010 amounted to Rp 1,988.51 billion, showing an 18.77% increase of Rp 314.19 billion, up from 2009’s figure which was Rp 1,674.31 billion, but stood 3.84% below 2010 RKAP projection of Rp 2,067.91 billion. Compared with 2009, increases in operating expenses in 2010 were primarily driven by the increases in employee expenses, partnership concession (KSMU) expenses, materials expenses, depreciation costs, maintenance costs, insurance and office administrations, as follows: - Employee expenses amounted to Rp 529.99 billion, 1.98% below 2010 RKAP projection and increased Rp 72.97 billion, up 15.97% from 2009’s figure of Rp 457.03 billion.This increase was in line with employee salary adjustments in 2010. - KSMU expenses amounted to Rp 585.53 billion, 8.41% below 2010 RKAP projection but increased quite significantly by Rp 162.18 billion, a 38.31% increase from 2009’s figure of Rp 423.35 billion. This increase was primarily driven by changes in Terminal Operator management at the Port of Tanjung Priok in 2010. - Materials Expenses amounted to Rp 255.99 billion, 3.84% below 2010 RKAP projection but represented an increase of Rp 33.85 billion, a 15.24% increase from 2009’s figure of Rp 222.14 billion. - Depreciation Expenses amounted to Rp 180.58 billion, 13.34% above 2010 RKAP projection and represents an increase of Rp 24.55 billion, a 15.73% increase from 2009’s figure of Rp 156.03 billion. This was due to recognition of some investments as Company fixed assets in 2010.


51


Sementara itu, komponen substansial lainnya dari beban usaha yaitu beban umum tercatat relatif stabil, yaitu sebesar Rp 276,17 miliar di tahun 2010, dibandingkan Rp 277,72 miliar di tahun 2009.

Meanwhile, general expenses, another substantial component of operating expenses, were relatively stable, amounting to Rp 276.17 billion in 2010, compared to Rp 277.72 billion in 2009.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain Pendapatan lain-lain – netto tercatat sebesar Rp 449,38 miliar pada tahun 2010, yaitu 45,07% di atas target RKAP 2010, namun merupakan penurunan sebesar Rp 60,05 miliar, atau 11,79%, dibandingkan pendapatan lain-lain – netto pada tahun 2009 sebesar Rp 509,43 miliar.

Other Income (Expenses) Other income - net amounted to Rp 449.38 billion in 2010, 45.07% above 2010 RKAP projection, but represented a decline of Rp 60.05 billion, a 11.79% decrease from 2009’ figure of Rp 509.43 billion.

Pada tahun 2010, komponen yang substansial dari pendapatan dan beban lain-lain adalah pendapatan royalti sebesar Rp 199,61 miliar dan bagian laba Perseroan asosiasi sebesar Rp 193,64 miliar. Pendapatan royalti merupakan royalti yang diterima dari PT Jakarta International Container Terminal (JICT), anak perusahaan, sebesar 10% dari pendapatan kotor JICT, serta royalti atas kelebihan throughput KSO Koja, sedangkan bagian laba Perseroan asosiasi merupakan pendapatan atas investasi pada JICT. Pada tahun 2009, pendapatan royalti dan bagian laba Perseroan asosiasi tercatat masing-masing sebesar Rp 178,80 miliar dan Rp 210,43 miliar. Selain itu, Perseroan juga membukukan rugi (bersih) selisih kurs sebesar Rp 50,95 miliar pada tahun 2010, dibandingkan rugi (bersih) selisih kurs di tahun 2009 sebesar Rp 220,33 miliar.

In 2010, a substantial component of other income (expense) was a royalty receipt of Rp 199.61 billion and income from associate companies amounting to Rp 193.64 billion. The royalty here refers to a royalty payment from PT Jakarta International Container Terminal (JICT), a subsidiary, which represented 10% of JICT 2010 gross revenues, as well as royalties for excess throughput of KSO Koja, while the revenues of associate companies were the Company’s earnings on its investment in JICT. In 2009, royalty and income from associated companies amounted to Rp 178.80 billion and Rp 210.43 billion respectively. Lastly, the Company recorded a net foreign exchange loss of Rp 50.95 billion in 2010, compared a Rp 220.33 billion [loss/gain] in 2009.

Laba Bersih Laba bersih tahun 2010 tercatat sebesar Rp 1.256,18 miliar. Pencapaian ini merupakan realisasi 25,72% di atas target RKAP 2010, dan peningkatan sebesar Rp 311,42 miliar, atau 32,92%, dari laba bersih pada tahun 2009 sebesar Rp 994,76 miliar.

Net Profit Net income in 2010 reached Rp 1,256.18 billion. This achievement was 25.72% above 2010 RKAP projection, and also an increase of Rp 311.42 billion, a 32.92% increase from 2009’s figure of Rp 994.76 billion.

Jumlah Aset Jumlah aset Perseroan tercatat sebesar Rp 7.735,81 miliar pada akhir tahun 2010, meningkat sebesar Rp 694,32 miliar, atau 9,86%, dari jumlah aset tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7.041,48 miliar. Dibandingkan posisi pada akhir tahun 2009, beberapa akun dalam kelompok aset lancar maupun aset tidak lancar yang memperlihatkan pergerakan signifikan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: - Kas dan setara kas tercatat turun sebesar Rp 214,15 miliar, atau 14,26%, menjadi sebesar Rp 1.288,03 miliar, terutama mencerminkan kenaikan pengeluaran untuk investasi, yaitu sebesar Rp 468,07 miliar pada tahun 2010, dibandingkan Rp 325,75 miliar pada tahun 2009. - Piutang usaha – bersih tercatat naik sebesar Rp 87,74 miliar, atau 92,23%, menjadi sebesar Rp 181,84 miliar, terutama disebabkan kenaikan piutang usaha secara signifikan di pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Cirebon dan Car Terminal seiring dengan meningkatnya arus keluar-masuk kapal dan bongkar-muat barang di lokasi-lokasi tersebut.

Total Assets The Company’s total assets stood at Rp 7,735.81 billion at the end of 2010, an increase of Rp 694.32 billion, a 9.86% of total assets increase from the previous year, which amounted to Rp 7,041.48 billion. Compared to the ending position of 2009, the following are certain accounts in current assets and non-current assets that showed considerable shifts in 2010: - Cash and cash equivalents, declining by Rp 214.15 billion, 14.26% to Rp 1,288.03 billion, reflecting mostly the increase in investment expenditures that amounted to Rp 468.07 billion in 2010, compared to Rp 325.75 billion in 2009. - Accounts receivable – net, increasing by Rp 87.74 billion, 92.23% to Rp 181.84 billion, mainly due to a significant increase in accounts receivable at the Ports of Tanjung Priok and Cirebon and at Car Terminals, driven by the increasing vessel traffic and consequent stevedoring activities at those premises.

52


- Piutang lain-lain – bersih tercatat naik signifikan sebesar Rp 108,16 miliar, dari Rp 8,93 miliar di akhir tahun 2009 menjadi Rp 117,09 miliar di akhir tahun 2010, yang terutama mencerminkan bertambahnya uang muka proyek dalam rangka pengadaan aset tetap bukan tanah. - Aset tetap bukan tanah tercatat naik sebesar Rp 550,22 miliar, atau 21,35%, menjadi sebesar Rp 3.569,86 miliar, seiring dengan investasi Perseroan pada alat-alat produksi. - Aset tetap dalam konstruksi tercatat naik sebesar Rp 174,63 miliar, atau 32,3%, menjadi sebesar Rp 715,22 miliar

-

Kewajiban Jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp 1.651,15 miliar, turun sebesar Rp 58,48 miliar, atau 3,42% di bawah jumlah kewajiban sebesar Rp 1.709,63 miliar pada akhir tahun 2009.

Liabilities Total liabilities as per December 31, 2010 amounted to Rp 1,651.15 billion, a decrease of Rp 58.48 billion, 3.42% below that as at end of 2009, which was Rp 1,709.63 billion.

Kewajiban jangka pendek tercatat turun sebesar Rp 59,61 miliar, atau 6,11%, menjadi sebesar Rp 915,47 miliar pada akhir tahun 2010. Penurunan tersebut terutama mencerminkan turunnya hutang dana pensiun, pendapatan diterima di muka jangka pendek, dan hutang pajak, yang dikompensasi sebagian oleh kenaikan pada hutang usaha investasi dan beban yang masih harus dibayar.

Current Liabilities, decreasing by Rp 59.61 billion, 6.11% to Rp 915.47 billion at the end of 2010. The decrease reflected mostly the declines in retirement fund obligations, shortterm unearned revenues, and taxes payable, which were partly compensated for with increases in investment trade payables, and accrued expenses.

Kewajiban jangka panjang relatif stabil yaitu sebesar Rp 735,69 miliar pada akhir tahun 2010, dibandingkan Rp 734,55 miliar di akhir tahun 2009. Kewajiban imbalan kerja tercatat turun, namun diimbangi oleh kenaikan pada hutang jaminan, kewajiban pajak tangguhan dan kewajiban jangka panjang lainnya.

Non-current Liabilities, amounted to Rp 735.69 billion at the end of 2010, compared to Rp 734.55 billion at the end of 2009. Employee benefits obligations decreased, but were offset by an increase in collateral debt, deferred tax expenses and other long term liabilities.

Ekuitas Jumlah ekuitas pada akhir tahun 2010 tercatat sebesar Rp 6.037,58 miliar, meningkat sebesar Rp 746,94 miliar, atau 14,12%, dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5,290,6 miliar. Kenaikan jumlah ekuitas disebabkan oleh kenaikan pada akun saldo laba akibat penambahan realisasi laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 1.256,18 miliar, dikurangi pembayaran dividen kas sebesar total Rp 471,51 miliar.

Equity Total equity at the end of 2010 stood at Rp 6,037.58 billion, an increase of Rp 746.94 billion, a 14.12% increase from the ending position of the previous year, which amounted to Rp 5,290.6 billion. The increase in equity was generated by retained earnings driven by the addition of net income in 2010 amounting to RP 1,256.18 billion less the cash dividend payment of Rp 471.51 billion.

Struktur Modal Pada akhir tahun 2010, ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp 6.037,58 miliar, yang terdiri dari komponen modal disetor sebesar Rp 1.009,96 miliar, bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya sebesar Rp 7,65 miliar, modal donasi sebesar Rp 26,82 miliar, dan saldo laba sebesar Rp 4.993,15 miliar.

Capital Structure At the end of 2010, the Company’s equity amounted to Rp 6,037.58 billion consisting of paid-up capital of Rp 1,009.96 billion, undefined Government subsidy of Rp 7.65 billion, capital donation of Rp 26.82 billion, and retained earnings of RP 4,993.15 billion .

Sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Perseroan telah memiliki kebijakan untuk membentuk cadangan umum dengan menyisihkan jumlah

Pursuant to the provisions of Law no. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, the Company has a policy to establish general reserves by setting aside a certain amount

-

-

Other receivables – net, recording a significant increase of Rp 108.16 billion, from Rp 8.93 billion at the end of 2009 to Rp 117.09 billion at the end of 2010, which mainly reflects increased advance payments for procurements of non-land fixed assets. Non-land Fixed Assets, increasing by Rp 550.22 billion, 21.35% to Rp 3,569.86 billion, in line with the Company’s investments in production capacities. Construction Fixed Assets, increasing by Rp 174.63 billion, 32.3% to Rp 715.22 billion.


53


tertentu dari laba bersih setiap tahun buku. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Juni 2010, pemegang saham menyetujui pembagian laba bersih tahun 2009 untuk cadangan umum sebesar Rp 433,79 miliar, serta laba penjualan aset tetap sebesar Rp 1,73 miliar.

of annual net income. According to minutes of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 30, 2010, shareholders approved the distribution of net income of Rp 433.79 billion as well as a gain on sale of fixed assets amounting to Rp 1.73 billion in 2009 for general reserves.

Perseroan juga memiliki kebijakan untuk menggunakan bagian dari saldo laba setiap tahun untuk dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Juni 2011, pemegang saham menyetujui pembagian sejumlah Rp 50,24 miliar untuk dana PKBL dari laba bersih tahun 2009.

The Company also has a policy to use part of its annual retained earnings to fund the Partnership and Environment Development Program (PKBL). Pursuant to minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated June 22, 2011, shareholders approved the distribution of 2009 net profits of Rp 50.24 billion to fund PKBL.

Tingkat solvabilitas Perseroan antara lain dapat dilihat dari perbandingan jumlah hutang dengan modal untuk membiayai aset yang ada (Debt to Equity Ratio/DER). Pada tahun 2010, DER Perseroan adalah sebesar 0,27 kali, lebih kecil dari DER pada tahun 2009 yang sebesar 0,32 kali.

The Company’s solvency level can be valued by, among other measures, its Debt to Equity (DER) ratio. In 2010, the Company DER was 0.27 times, smaller than the DER in 2009 of 0.32 times.

Kemampuan Membayar Utang Total kewajiban Perseroan pada akhir tahun 2010 tercatat sebesar Rp 1.651,15 miliar, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 915,47 miliar dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 735,69 miliar. Kemampuan Perseroan untuk membayar kewajibannya antara lain dapat dilihat dari indikator seperti total pinjaman terhadap total ekuitas (DER), total pinjaman terhadap total aset, dan rasio lancar (perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar). Pada akhir tahun 2010, DER tercatat sebesar 0,27 kali, total pinjaman terhadap total aset sebesar 0,21 kali, dan rasio lancar sebesar 2,34 kali. Indikator-indikator tersebut memperlihatkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang baik untuk membayar seluruh kawajiban-kewajibannya.

Debt Payment Ability Total liabilities as of the end of 2010 stood at Rp 1,651.15 billion, consisting of Current Liabilities amounting to Rp 915.47 billion and Non current liabilities amounting to Rp 735.69 billion. The Company’s ability to pay its obligations can be measured with several indicators such as its DER, total loans to total assets ratio, and current ratio (the ratio of current assets to current liabilities). As per end of 2010, the DER was 0.27 times, total loans to total assets was 0.21 times, and the current ratio was 2.34 times. These indicators show that the Company is capable of paying its total liabilities.

Tingkat Kolektibilitas Piutang Perseroan memiliki kebijakan penyisihan piutang tak tertagih dalam jumlah yang cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pada akhir tahun 2010, saldo penyisihan piutang tak tertagih tercatat sebesar Rp 93,15 miliar, atau 33,87% dari total piutang usaha sebesar Rp 275,0 miliar. Periode penagihan (collection period) pada tahun 2010 tercatat 22 hari.

Receivables Collectibility The Company has a policy for allowances for doubtful accounts in an amount sufficient to cover uncollectible receivables. At the end of 2010, the balance of the allowance for doubtful accounts amounted to Rp 93.15 billion, 33.87% of its total accounts receivable, which stood at Rp 275.0 billion. The average collection period in 2010 was 22 days.

Komponen Substansial dari Pendapatan & Beban Lainnya Lihat pembahasan pada Pendapatan (Beban) Lain-Lain di atas.

Substantial Components of Other Income & Expenses Please refer to the above reviews on Other Income (Expenses).

54


Properti Investasi Perseroan memiliki properti investasi berupa tanah, bangunan atau bagian dari bangunan, untuk menghasilkan pendapatan sewa ataupun untuk kenaikan nilai properti tersebut. Pada tahun 2010, Perseroan membukukan penambahan properti investasi berupa bangunan fasilitas pelabuhan dengan harga perolehan senilai Rp 34,41 miliar. Nilai bersih properti investasi pada akhir tahun 2010, setelah dikurangi akumulasi penyusutan, tercatat sebesar Rp 317,59 miliar, meningkat sebesar Rp 19,672 dari Rp 297,99 miliar setahun sebelumnya.

Property Investment The Company maintains property investments in the form of land and buildings (or parts of buildings), to generate rental income or to benefit from the likely increasing values of such property. In 2010, the Company added to its investment property in the form of seaport facility buildings costing Rp 34.41 billion. The net value of investment property at the end of 2010 less accumulated depreciation totaled Rp 317.59 billion, reflecting an increase of Rp 19.672 to Rp 297.99 billion from the previous year.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa Tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2010.

Financial Information about Extraordinary Events No extraordinary financial occurrence was recorded in the Company’s consolidated financial statements of 2010.

Pembahasan Mengenai Perubahan yang Material dari Pendapatan Bersih Lihat pembahasan pada Pendapatan Usaha di atas

Discussion on Significant Changes of Net Income Please refer to the above reviews on Operating Revenues

Kejadian Setelah Tanggal Neraca Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan per tanggal 31 Desember 2010.

Subsequent Events After the date of the Company’s closing balance sheet in 2010, there were no extraordinary events capable of generating a significant impact on the Company’s consolidated financial condition as of December 31, 2010.

Kebijakan Dividen Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham dari perolehan laba bersih Perseroan setiap tahun, dengan persentase rasio pembayaran dividen ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividend Policy The Company has a policy to distribute cash dividends to the shareholders from the Company’s annual net profit, of which the percentage payment ratio is to be determined in the General Meeting of Shareholders.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 30 Juni 2010 telah menetapkan pembayaran dividen kas sebesar Rp 471,5 miliar, atau 50% dari perolehan laba bersih tahun 2009. Jumlah tersebut telah dibayarkan pada tahun 2009 sebesar Rp 40 miliar sebagai dividen interim dan pada tahun 2010 sebesar Rp 431,5 miliar sebagai dividen final.

Annual General Meeting of Shareholders held on June 30, 2010 determined the cash dividend payment of Rp 471.5 billion, 50% of the 2009 net profits. The amount paid in 2009 amounted to Rp 40 billion as interim dividend while the remaining Rp 431.5 billion was paid in 2010 as the final dividend.

Rapat Umum Pemegang Saham pada 22 Juni 2009 telah menetapkan pembayaran dividen kas sebesar Rp 519,7 miliar dari perolehan laba bersih tahun 2008. Pada tahun 2010, Perseroan juga telah membayarkan Rp 40 miliar sebagai dividen interim atas perolehan laba bersih tahun 2010.

The General Meeting of Shareholders on June 22, 2009 determined the cash dividend payment of Rp 519.7 billion from net profits in 2008. In 2010, the Company also paid out Rp 40 billion as an interim dividend of net profit in 2010.


55


Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi Hutang Pada tahun 2010, realiasi investasi Perseroan secara konsolidasian tercatat sebesar Rp 1.155,63 miliar. Jumlah ini merupakan kenaikan sebesar 65,55% dari realisasi investasi pada tahun 2009 sebesar Rp 698,06 miliar. Komponenkomponen terbesar dari investasi Perseroan pada tahun 2010 adalah pada bangunan fasilitas pelabuhan sebesar Rp 472,17 miliar, kapal sebesar Rp 266,17 miliar, dan alat fasilitas pelabuhan sebesar Rp 241,47 miliar.

Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, Debt Restructuring In 2010, the Company’s consolidated investments amounted to RP 1155.63 billion. This amount represents an increase of 65.55% from the investments in 2009, which amounted to Rp 698.06 billion. During 2010, the Company invested Rp 472.17 billion in seaport facilities, Rp 266.17 billion in vessels, and Rp 241.47 billion in seaport facility equipment.

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Sepanjang tahun 2010, Perseroan tidak melakukan transaksi dengan pihak-pihak terkait yang dapat digolongkan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Material Transactions Containing Conflict of Interest During 2010, the Company did not conduct transactions with related parties which should be deemed as having conflicts of interest.

Perubahan Peraturan Undang-Undang & Dampaknya Diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan telah mengakibatkan perubahan pada aktivitas usaha Perseroan khususnya menyangkut operasional terminal dalam pelayanan bongkarmuat barang. Kondisi sebelumnya, khususnya di pelabuhan Tanjung Priok, pelayanan bongkar-muat barang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dengan sistem kontrak Terminal Operator (TO), dimana PBM membayar kontribusi secara lumpsum kepada Perseroan yang dibayarkan di muka per triwulanan. Di pelabuhan Tanjung Priok, tercatat sebanyak 11 PBM dengan kontrak-kontrak TO yang berakhir pada tanggal 15 Maret 2010 dan 2 Agustus 2010.

Regulation Amendment Acts & Effects The issuance of Act No. 17 of 2008 on Shipping and Government Regulation (PP). No. 61 of 2009 on Seaports have resulted in several adjustments in the Company’s business activities especially regarding terminal operations and stevedoring services. Previously, particularly at the Port of Tanjung Priok, stevedoring services were performed by stevedoring Partner companies (PBM) regulated by a Terminal Operator Contract system, wherein PBM paid a quarterly advance lump sum contribution to the Company. At the Port of Tanjung Priok, the Company has 11 contracts with PBM TO, some of which ended March 15, 2010 while the remaining ended August 2, 2010.

Dengan perubahan regulasi serta berakhirnya kontrak TO tersebut, Perseroan melakukan sendiri pelayanan bongkarmuat barang di pelabuhan Tanjung Priok, yang dalam pelaksanaannya masih mengikutsertakan beberapa mitra usaha. Pola pembayaran yang digunakan dari tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan 30 September 2010 adalah dengan sistem revenue sharing netto, dan sejak tanggal 1 Oktober 2010 dengan sistem single billing, dimana Perseroan mengakui 100% pendapatan yang ditagihkan langsung oleh Perseroan kepada pengguna jasa, sedangkan porsi yang menjadi hak mitra usaha merupakan pengeluaran biaya yang dicatat pada akun beban Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU).

Pursuant to the regulatory changes and TO contract expirations, the Company will conduct its own stevedoring activities at the Port of Tanjung Priok, which in practice still includes several business partners. The payment system applied from March 16, 2010 through September 30, 2010 was that of net revenue sharing, while since October 1, 2010 payments will be made with single billing system, in which the Company recognizes 100% of revenues and directly charges service users, while business partner portions are recorded as expenditures in KSMU accounts.

Perubahan Kebijakan Akuntansi & Dampaknya Mulai tanggal 1 Januari 2010, Perseroan telah menerapkan secara prospektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Penerapan PSAK 50/55 tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Changes in Accounting Policy & Their Impacts Starting January 1, 2010, the Company prospectively implemented PSAK No. 50 (Revised 2006) on “Financial Instruments: Presentation and Disclosure” and PSAK No. 55 (Revised 2006) on “Financial Instruments: Recognition and Measurement”. Application of PSAK 50/55 did not cause any significant impact on the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2010.

56


Prospek Usaha Apabila melihat pada indikator perkembangan perekonomian yang ada sampai saat ini maupun dari pemantauan kegiatan bisnis di cabang-cabang pelabuhan sepanjang tahun 2010, peningkatan volume kegiatan pelayanan kapal dan barang diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2011 dan tahuntahun mendatang. Kondisi ini merupakan peluang bagi Perseroan untuk terus melakukan peningkatan profitabilitas maupun pertumbuhan aset.

Business Prospects By looking at the current indicators of economic development and through monitoring business activities at branch seaports during 2010, it is expected that increases in the volumes of vessel and goods service activities will continue in 2011 and more in forthcoming years. This represents the Company’s opportunity to continue to increase profitability and grow its assets.

Perseroan memiliki sejumlah program kerja yang sedang berjalan maupun yang akan dimulai pada tahun 2011, menyangkut investasi pada pengembangan fasilitas pelabuhan (terminal petikemas, terminal curah kering dan terminal curah cair) dan pengadaan peralatan bongkar-muat, baik dengan pendanaan internal atau melalui sinergi dengan mitra usaha pihak ketiga. Hal ini diharapkan akan mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di pelabuhanpelabuhan yang dikelola oleh Perseroan.

The Company has some programs and other programs planned to start in 2011 that detail investments in seaport facility improvements (container terminals, dry bulk terminal and liquid bulk terminals) procurements of stevedoring equipment, either through internal funding or through synergy with third-party business partners. These programs are expected to boost capacity and service quality improvements in seaports managed by the Company.

Tingkat Kesehatan Perusahaan Sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kinerja Perseroan dalam aspek keuangan, operasional dan administrasi juga diukur berdasarkan pada kriteria yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tertanggal 4 Juni 2002.

Company Soundness As a State-Owned Enterprise (SOE), the Company’s performance in financial, operational and administration aspects can also be measured based on the criteria pursuant to the Decree of the Minister for State Enterprises No. Kep100/MBU/2002 dated June 4, 2002.

Hasil evaluasi atas tingkat kesehatan Perusahaan untuk periode tahun 2010 menunjukkan skor 89,80 sehingga dinilai sebagai perusahaan ‘SEHAT’ dalam kategori ‘AA’.

The assessment of The Company’s soundness for the period of 2010 showed that it scored 89.80, then falling into ‘AA’ category and was considered as a ‘HEALTHY’ company.


57

58


Human Capital Human Capital


59


Strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif diperlukan untuk memastikan tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk posisi yang tepat, sehingga mereka mampu menjalankan fungsinya masing-masing sebaik mungkin. An Effective Human Resources Management Strategy is essential to ensure the right people for the right positions, capable of performing their respective functions.

2.518

Orang

Jumlah karyawan Perusahaan tercatat sebanyak 2.518 orang, meningkat sebanyak 49 dibandingkan dengan tahun 2009. Total number of the employee is 2,518 persons, increased by 49 compare to that of 2009.

Sumber Daya Manusia Industri jasa kepelabuhanan internasional telah berkembang dari sekedar sebuah mata rantai transportasi menjadi suatu pusat layanan yang komprehensif. Terdapat dua hal utama yang mendorong terjadinya pergeseran paradigma layanan di pelabuhan. Pertama adalah meningkatnya volume barang dan lalu lintas kapal. Kedua adalah meningkatnya tuntutan pengguna jasa pelabuhan dan regulasi internasional atas layanan di pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan terkemuka di dunia telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengubah pola operasi dan pelayanannya sehingga tuntutan pelanggan terhadap kualitas pelayanan kini lebih diutamakan.

Human Resources Today, international seaports provide comprehensive services rather than serving as a mere link in the transportation chain, as was the case before. There are two main factors that have encouraged this paradigm shift. The first is simply the increasing volume of goods and heightened vessel traffic. The second is a response to the widening needs of service users and meeting the requirements of international seaport service regulations. The world’s leading seaports have thus anticipated this by adjusting their operational and service models wherein customer demands for service quality are the main concerns.

Sebagai perusahaan yang mempunyai visi menjadi perusahaan yang mampu memberikan jasa kepelabuhanan kelas dunia, Perseroan telah mengambil berbagai langkah strategis untuk bisa bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan

As a company that has a vision to become a world-class service-providing seaport, PT Pelabuhan Indonesia II has taken strategic measures in order to match these developments within the international seaport industry. In

60


internasional. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian penting dari berbagai upaya tersebut.

these, Human Resources (HR) quality improvement plays an important role.

Transformasi Budaya Perusahaan Dalam mencapai tujuannya, setiap perusahaan membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu diperlukan adanya strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif agar dapat memastikan tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk posisi yang tepat, sehingga mereka mampu menjalankan fungsinya masing-masing sebaik mungkin.

Corporate Culture Transformation Every company needs the support of adequate human resources both qualitatively and quantitatively to achieve their goals. Therefore, an effective human resource management strategy is deemed necessary to ensure the right people for the right positions, capable of performing their respective functions.

Sebagai salah satu langkah penataan SDM, Perseroan meluncurkan program transformasi budaya perusahaan. Hal ini sejalan dengan penetapan visi perusahaan yang baru, yang berdasarkan pada SK Direksi No. HK 56/3/16/ PI.II.08.

As one of its human resource restructuring measures, the Company promoted a corporate culture transformation. This is in line with the establishment of a new corporate vision, based on Board of Director Decree Number HK 56/3/16/ PI.II.08.

Dalam program transformasi budaya perusahaan, Perseroan berupaya menanamkan dan menumbuhkan tata nilai yang baru bagi seluruh karyawannya, yakni: 1. Pelayanan Prima Menyediakan pelayanan kelas dunia yang menjamin jasa kepelabuhanan dan logistik yang handal.

In the corporate cultural transformation program, the Company seeks to instill the following values for all employees: 1. Excellent Service Providing world class facilities that ensure reliable seaport and logistics services.


61


2. Kerja Sama Tim Mendukung sesama rekan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga dapat tercipta suatu Super-Team. 3. Penghargaan Kepada Individu Memberikan penghargaan yang nyata kepada pegawai yang berprestasi sehingga dapat memacu sesama karyawan untuk meningkatkan prestasi mereka. 4. Integritas Bekerja secara profesional, jujur, dan beretika, serta menjunjung Good Corporate Governance. 5. Keteladanan Kepemimpinan Bagi pimpinan, atau jabatan struktural lainnya, memberikan contoh figur yang profesional dan bertanggung jawab sebagai panutan.

2. Team Cooperation Supportive co-workers towards work completion in building Super-Teams. 3. Awards Providing rewards to outstanding emmployee performance to encourage other employees to improve their performances. 4. Integrity Working in a professional, honest and ethical manner within the corridors of good corporate governance. 5. Leadership Role Model Leaders and other higher officials shall serve as role models of professional responsibility.

Pada tahun 2010, program transformasi budaya perusahaan difokuskan pada dua hal berikut: 1. Peningkatan etika kerja. 2. Peningkatan kedisiplinan dalam penggunaan waktu, bahan dan alat, dan lain sebagainya.

In 2010, the Company’s cultural transformation program focused on the following to two areas: 1. Improved work ethic. 2. Improved discipline in time, materials and equipment usage, as well as in other areas.

Dalam program peningkatan etika kerja ditumbuhkan kesadaran dari setiap pegawai bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah, sehingga harus dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi sesama pegawai, perusahaan dan lingkungan sekitarnya, dan dilakukan secara benar dan taat pada azas. Bentuk kegiatannya antara lain berupa publikasi kisah sukses pegawai/unit, ceramah keagamaan, serta sosialisasi budaya, etika kerja, dan pola-pikir (mindset).

Awareness has been widely fostered in a work ethic improvement program underlining to each employee that work equals worship, so it is best that work benefit fellow employees, the Company and surrounding communities, and be performed properly in accordance with Company principles. This program takes forms of social activities like publications of employee/unit success stories, religious lectures, cultural socialization, work ethic reinforcement, and changing mindset.

62


Sedangkan, program peningkatan kedisiplinan dalam penggunaan waktu, bahan dan alat, ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran seluruh pegawai untuk dapat lebih produktif dan sekaligus lebih efisien dalam aktivitas kerja mereka. Upaya yang telah ditempuh Perseroan adalah antara lain melakukan pembatasan instalasi software yang tidak produktif dan beberapa upaya sejenis lainnya.

Similarly, an increased discipline program in terms of usage of time, materials and equipment is aimed at increasing employee awareness on increasing work productivity and efficiency. One of many efforts by the Company is, among others, a restriction on unnecessary software installation.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program transformasi budaya perusahaan ini, Perseroan telah menyusun program sosialisasi, menentukan parameter keberhasilan dan mengembangkan sistem penilaian. Perseroan juga menyadari bahwa pembentukan budaya perusahaan yang kuat membutuhkan waktu yang panjang, oleh sebab itu, program ini akan dijalankan secara berkesinambungan dengan komitmen yang tinggi.

To ensure effective implementation of this corporate culture transformation program, the Company has developed supportive outreach programs, defined success parameters, and evaluation systems. Recognizing the considerable amount of time needed for such corporate culture building, the Company has decided to run the program with incessant high commitment .

Organisasi Berkinerja Tinggi Untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, Perseroan menerapkan Key Performance Indicators (KPI) yang meliputi aspek-aspek finansial, operasional dan teknis. KPI merupakan serangkaian indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah organisasi. Penerapan sistem KPI membantu perusahaan dalam menentukan sasaran dan mengukur kemajuan yang diraih dalam mencapai sasaran tersebut. KPI perusahaan tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi KPI Individu, penerapan KPI Individu akan membuat Perseroan dapat melakukan pengelolaan kinerja karyawan secara lebih obyektif. Karena menggunakan serangkaian indikator kinerja yang terukur, maka subyektivitas dalam proses evaluasi karyawan dapat dikurangi. Dengan menetapkan angka target kinerja yang transparan, maka proses evaluasi karyawan diharapkan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Saat ini, Perseroan telah selesai menyusun KPI Individu untuk Cabang Utama, Kelas I, Kelas II, Kantor Pusat dan unit-unit terkait, adapun implementasinya akan diterapkan tahun 2011.

High Performance Organization To improve overall Company performance, the Company adopted Key Performance Indicators (KPI) covering financial, operational and technical aspects. The KPI is a set of key indicators used to measure organizational performance. Implementation of the KPI system helps companies set goals and measure progresses of goal achievement. The corporate KPI is then translated into individual KPI whose implementation supports the more objective employee performances. Its series of measurable performance indicators also serve to reduce subjectivity during the evaluative process. This process is further expected to be highly reliable by determining transparent target performance scores. Recently, the Company has finalized a complete range of individual KPI for the Main Branches, Class I, Class II, Head Office and related units. This range is ready for implementation in 2011.

Sebagai bagian dari penerapan KPI dan pengembangan organisasi berkinerja tinggi, Perseroan juga telah melakukan survey dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berbasis kinerja dan produktivitas, termasuk sistem reward and punishment. Program manajemen Tahun 2010 antara lain: 1. Optimalisasi penataan SDM perusahaan sesuai dengan kebutuhan atau hasil analisa beban kerja 2. Pemetaan pekerjaan/jabatan, termasuk pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang, yang tengah dikerjakan oleh konsultan 3. Pelaksanaan evaluasi jabatan 4. Survey kepuasan pekerja 5. Implementasi dan monitoring, serta reevaluasi fungsi dan struktur organisasi kantor pusat, cabang pelabuhan, unit dan SBU

As part of the implementation of KPI and the development of high-performance organizations, the Company also conducted a survey in order to formulate performance and productivity based remuneration systems which include that of rewards and punishment. The management program in 2010 included: 1. Optimization of HR restructuring in respect of corporate needs and workload analysis 2. Job/position mapping currently done by appointed consultants including that in principal jobs and supporting units 3. Job evaluation 4. Employee satisfaction surveys 5. Implementation, monitoring, and reevaluation of all functional and organizational structures at headquarters, branch seaports, Supporting Business Units and other units


63


6. Penyesuaian penghasilan pekerja yang meliputi penghasilan merit, tunjangan perumahan, tunjangan transport, sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan 7. Menindak lanjuti rencana perubahan program Pensiun Manfaat Pasti menjadi Program Iuran Pasti

6. Salary adjustment including workers merit, home, and transport allowances in accordance with corporate financial capacity 7. Follow ups of agreed change from program Pensiun Manfaat Pasti to Program Iuran Pasti

Pendidikan dan Pelatihan Program-program pendidikan dan pelatihan karyawan di Perseroan selama ini senantiasa dititikberatkan pada program-program yang mendukung pemenuhan persyaratan jabatan dan kompetensi, pemahaman terhadap bisnis inti, serta peningkatan daya saing perusahaan. Programprogram tersebut juga ditujukan untuk proses kaderisasi semua jenjang jabatan termasuk jabatan manajerial dan peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jasa kepelabuhanan.

Education and Training Employee educational and training programs and training at the Company have been focused on programs that support employee’s current qualifications and competence fulfillments, core business understanding, and increased corporate competitiveness. These programs are also intended for succession planning, including that in managerial levels, as well as for competency improvements in order to improve seaport service quality.

Pada tahun 2010, tercatat sebanyak 3.065 kali program pendidikan dan pelatihan telah diikuti oleh karyawan Perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan perincian sebagai berikut: 1. Sebanyak 2.966 kali program pendidikan dan pelatihan telah diikuti oleh karyawan Perusahaan untuk penjenjangan manajerial maupun pelatihan teknis substansial. 2. Program pendidikan dan pelatihan di luar negeri yang diikuti oleh 99 karyawan untuk program S2 dan teknis substansial. Sebanyak 16 karyawan mengikuti Program S2 di China dan Belanda, yaitu di Renmim University, Shanghai Maritime University, NMU, UNESCO IHE dan Erasmus.

In 2010, there were 3,065 education and training programs for employees, conducted in and abroad, with the following details: 1. 2,966 education and training programs, both managerial and technical. 2. Overseas education and training programs such as graduate and technical programs, attended by 99 employees. A total of 16 employees were admitted in graduate school programs in China and the Netherlands, more specifically at Renmim University, Shanghai Maritime University, NMU, UNESCO IHE and Erasmus.

Selain itu, Perseroan juga mengirimkan karyawan mengikuti Overseas Internship Program di perusahaan-perusahaan pelayaran internasional di Singapura dan Jepang.

In addition, some selected employees were stationed at Singaporean and Japanese international shipping companies in line with the implementation of corporate Overseas Internship Program.

Perseroan pada tahun 2010 melakukan analisa kebutuhan pelatihan yang antara lain telah digunakan dalam penyusunan program-program pelatihan untuk tahun 2011. Selain itu, Perseroan juga tengah menyusun pedoman standar bagi evaluasi hasil pelatihan, penyempurnaan sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan direktori pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Upaya-upaya ini dilakukan untuk lebih meningkatkan efektivitas dari program-program pendidikan dan pelatihan Perusahaan.

The Company has conducted a training need analysis used to prepare training programs planned for 2011. In addition, the Company is now preparing standard guidelines for post training evaluations, educational and training management information system improvements, and preparations for competency-based education and training directory. These efforts are intended to further increase the effectiveness of corporate educational and training programs.

Program Pengembangan SDM Selain program-program kerja yang telah disebutkan di atas, Perseroan pada tahun 2010 juga melaksanakan serangkaian program kerja lain di bidang pengembangan SDM, termasuk yang saat ini masih berjalan, sebagai berikut:

HRD Program Over and above these work programs, the Company in 2010 also carried out additional work programs in Human Resource development, including as follows:

64


1. Penyusunan pedoman assessment dan pemetaan SDM. 2. Tindak lanjut pembangunan dan implementasi sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. 3. Pengkajian pembentukan pusat pelatihan dan pengembangan kepelabuhanan bekerja sama dengan konsultan. 4. Pengkinian database talent pool, dengan tambahan data sebanyak 229 orang, berdasarkan assessment tahun 2010. 5. Penerapan sistem aplikasi Knowledge Management, yang dilakukan bekerja sama dengan PT Telkom sebagai konsultan, dan memasuki tahap sosialisasi dan pelatihan. 6. Penyusunan pedoman untuk management trainee, operational trainee, dan magang dan pelaksanaan program-program terkait. 7. Pelaksanaan sertifikasi pengelola SDM. 8. Pelaksanaan program pengembangan auditor melalui pendidikan dan pelatihan, serta studi banding. 9. Pembentukan PMO (Project Management Office) 10. Magang di Perusahaan Luar Negeri

1. The preparation of assessment guidelines and human resources mapping. 2. Follow-up development and implementation of a competency-based HR management system. 3. The assessment of training center establishment and seaport development in collaboration with appointed consultants. 4. Talent Pool Database Updating, with additional data of 229 personnel, based on 2010’s assessment. 5. Knowledge Management system application done in cooperation with PT Telkom as the consulting partner, already entering socialization and training phases.

Komposisi Sumber Daya Manusia Hingga akhir tahun 2010, jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 2.518 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 49 dibandingkan dengan jumlah karyawan tahun 2009, dengan rincian pengurangan pegawai karena berhenti, meninggal, atau pensiun sejumlah 174 orang, sedangkan penambahan karyawan baru 223 orang.

Human Resources Composition By the end of 2010, PT Pelabuhan Indonesia II (Company) had 2,518 employees. This figure increased by 49 compared with the number of employees in 2009, inclusive of a reduction of 174 due to natural attrition and 223 new employees.

Dari jumlah total karyawan Perseroan tersebut, 623 orang ditempatkan di kantor pusat, 1.895 orang ditempatkan tersebar di 12 kantor cabang dan 37 orang di tempat lainnya, diantaranya Pusat Pelatihan Kepelabuhanan dan Tanjung Priok Car Terminal. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Cabang Tanjung Priok masih menjadi unit kerja yang paling banyak menampung karyawan, yakni 819 orang, kemudian diikuti Kantor Pusat sebanyak 623 orang.

Of the total employees, 623 personnel were stationed at the head office, 1,895 at company’s 12 branch offices, and 37 staff were stationed at other corporate premises, including Port Training Center and Tanjung Priok Car Terminal. As in previous years, Tanjung Priok Branch still had the highest number of employees, with 819 personnel, followed by Head Office employing 623 personnel.

No

Unit

6. Guidelines preparation for management trainees, operational trainees, internships, and implementation of related programs. 7. Human Resource management certification. 8. Auditor development program, implementation through education, training, and comparative studies. 9. Appointment of PMO (Project Management Office) 10. Internships in Foreign Companies

Realisasi Tahun 2010 2010 Realization

Unit

1

Kantor Pusat

623

Head Office

2

Cabang Tanjung Priok

819

Tanjung Priok Branch

3

Cabang Palembang

152

Palembang Branch

4

Cabang Panjang

205

Panjang Branch

5

Cabang Pontianak

250

Pontianak Branch

6

Cabang Teluk Bayur

178

Teluk Bayur Branch

7

Cabang Cirebon

61

Cirebon Branch

8

Cabang Sunda Kelapa

51

Sunda Kelapa Branch

9

Cabang Banten

10

Cabang Bengkulu

102

Banten Branch

49

Bengkulu Branch


65


No

Unit


Unit

11

Cabang Jambi

52

Jambi Branch

12

Cabang Pangkal Balam

29

Pangkal Balam Branch

13

Cabang Tanjung Pandan

23

Tanjung Pandan Branch

14

Pusat Pelatihan Kepelabuhanan

15

Tanjung Priok Car Terminal Jumlah

9

Port Training Center

28

Tanjung Priok Car Terminal

2.518

Total

Berdasarkan pusat pelayanan, komposisi karyawan Perseroan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1. Personil operasi langsung sejumlah 781 orang. 2. Personil operasi tidak langsung sejumlah 366 orang. 3. Personil penunjang operasi sejumlah 744 orang. 4. Personil pengelolaan sejumlah 627 orang.

On the service standing point, the composition of the employees of the Company in 2010 is as follows: 1. Directly operational with 781 personnel. 2. Indirectly operatiional with 366 personnel. 3. Operational support with 744 personnel. 4. Management with 627 personnel.

Bagian terbesar terdapat pada kelompok personil penunjang operasi yakni 31,02% dari keseluruhan karyawan Perseroan, dan yang paling kecil adalah kelompok personil operasi tidak langsung, yakni 14,53%.

Supporting personnel represent the biggest group at 31.02% of the total employees of the Company, while indirect operational personnel comprised the smallest group at 14.53%.

Dilihat dari komposisi pendidikan karyawan tahun 2010, tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kelompok karyawan dengan pendidikan setingkat SLTA masih merupakan bagian terbesar dari komposisi karyawan Perseroan, yakni 1.247 orang, sedangkan karyawan dengan pendidikan setingkat SD berjumlah 45 orang dan merupakan bagian terkecil. Yang patut menjadi catatan adalah adanya peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah karyawan dengan pendidikan setingkat sarjana, yakni dari 628 menjadi 643. Salah satu penyebabnya adalah dijalankannya program peningkatan jenjang pendidikan atas biaya sendiri.

When compared to the previous year, the 2010 employee composition shows no significant change in terms of educational backgrounds. Employees with high school diplomas still comprised the largest group within the Company, amounting to 1,247 personnel, while employees with primary school education consisted of 45 personnel and thus comprised the smallest group. What should be noted here is the considerable increase in the number of employees with bachelor diplomas, rising from 628 to 643. This was the result of the implemented program to encourage self-funded study.

Pada tahun 2010, Perseroan merekrut 223 karyawan baru, dari latar belakang tingkat pendidikan sebagai berikut: 1. Setingkat Sarjana (S1) sejumlah 43 orang. 2. Setingkat Diploma (D-3) sejumlah 38 orang. 3. Setingkat SLTA sejumlah 142 orang.

In 2010, the Company recruited 223 new employees who had the following educational backgrounds: 1. Bachelor level (S1), 43 new recruits. 2. Diploma level (D-3), 38 new recruits. 3. High school level, 142 new recruits.

Rekrutmen karyawan baru dilakukan atas basis kompetensi yang diperlukan, dan prosesnya mencakup juga pelaksanaan program orientasi karyawan baru.

Recruitment of new employees is based on competence requirements during which process a new-employee orientation program is always carried out.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition Based on Levels of Education

No

Pendidikan


1 2 3 4

Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Muda Lainnya Jumlah

105 643 358 1.412 2.518

66


Education Graduate Undergraduate Diploma Others Total

Bila melihat dari kelompok usia, komposisi karyawan Perseroan masih didominasi oleh kelompok usia antara 36 hingga 46 tahun, yakni sebanyak 782 orang, atau 31,06%. Sedangkan kelompok usia di atas 55 tahun berjumlah 133 orang, atau 5,28%. Yang penting untuk dicatat adalah peningkatan yang signifikan pada kelompok usia di bawah 26 tahun, yakni dari 174 menjadi 362 orang.

As seen from the age group distribution, the Company is still comprised of employees between 36 to 46 years old, amounting to 782 personnel, 31.06%. The age group above 55 years consisted of 133 people, 5.28%. It is important note here the significant increase in the age group below 26 years old, which grew from 174 to 362 persons.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Employee Composition Based on Age

No

Usia


1

≤ 26

362

≤ 26

2

26 < x ≤ 36

408

26 < x ≤ 36

3

36 < x ≤ 46

782

36 < x ≤ 46

4

46 < x ≤ 51

338

46 < x ≤ 51

5

51 < x ≤ 55

495

51 < x ≤ 55

6

> 55

133

> 55

2.518

Total

Jumlah

Age

Hubungan Industrial Perseroan senantiasa berupaya untuk menjaga adanya suatu hubungan yang harmonis dengan para karyawan sebagai salah satu aset terpenting Perusahaan. Hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan karyawan diyakini akan membawa dampak positif berupa suasana kerja yang kondusif dan sekaligus rasa aman dan tenteram di sisi karyawan dalam melakukan tugas dan pekerjaannya, yang pada gilirannya akan sangat menunjang pencapaian targettarget kerja yang ditetapkan demi kemajuan Perusahaan.

Industrial Relations The Company strives to maintain a harmonious relationship with its employees as they are our most important assets. Harmonious relationships between the Company and the employees is believed to generate positive impacts in the form of conducive working atmosphere as well as safe and securefeelings on the part of employees in performing their work, which in turn will significantly support employee target achievements set for future corporate advancements.

Di lingkungan Perseroan, hubungan yang harmonis antara Perseroan dan karyawan diwujudkan melalui hubungan industrial dalam forum-forum bipartit antara Perseroan, dalam hal ini pihak Manajemen, serta karyawan, yang diwakili oleh organisasi Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Forum-forum bipartit tersebut menyediakan jalur komunikasi yang aktif dan dinamis dalam mensosialisasikan program dan kebijakan Perseroan, menyalurkan aspirasi karyawan, serta menjembatani perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul.

Within the Company, a harmonious relationship between the Company and the employees is realized through industrial relations in a bipartite forum between the Company, referring to discussion between Management and employees, represented by the Labor Union of Indonesia Port Corporation II Bipartite forums provide lines of active and dynamic communication in policy and program dissemination, employee aspirations, while also defusing potential disputes.


67

68


Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance


69


Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan GCG, aturan Etika Usaha dan Etika Kerja, serta Kebijakan Manajemen Risiko sejak tahun 2005. Ketiga pedoman tersebut telah diimplementasikan di seluruh cabang pelabuhan dan unit pelaksana teknis untuk menjadikannya sebagai budaya perusahaan. Since 2005, the Company has had GCG Implementation Guidelines, Business Ethics and Work Ethics guidelines, and Risk Management Policy. These three guidelines have been implemented throughout all seaport branches and on-field technical units promoting it as corporate culture.

81,56

Hasil Skoring Self Assessment

Poin

Result of Self Assessment Scoring

Menghadapi perkembangan perekonomian dunia yang mengalami perubahan sedemikian cepat, diperlukan kebijakan pengelolaan perusahaan kepelabuhanan yang komprehensif dan transparan. Oleh karena itu, persyaratan kepengurusan perusahaan harus berkaitan dengan kualitas dan kuantitas kepengurusan sebagai pilar dalam menciptakan penyelenggaraan kegiatan bisnis kepelabuhanan yang tangguh dengan menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG – Good Corporate Governance) yang baik secara maksimal.

In the challenges of the rapidly changing global economy, there needed to be a comprehensive and transparent seaport management policy. Therefore, the Company’s stewardship requirement must take into considerations the quality and quantity of corporate management as pillars in creating steady seaport business activities through an optimum implementation of Good Corporate Governance.

Sebagai upaya mencapai kinerja terbaik dan pertumbuhan yang berkelanjutan serta memperhatikan faktor internal dan eksternal dalam menjalankan aktivitas sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) senantiasa menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance Practices). Diharapkan dengan menerapkan

As an effort to achieve best performances and sustainable growth with well-paid attention to internal and external factors while furthering excellent seaport management business activities, Indonesia Port Corporation II has applied Good Corporate Governance (GCG) practices. By properly applying GCG, the Company is expected to be able to increase corporate values, mitigate risks, and effectively and

70


GCG, dapat meningkatkan nilai perusahaan, memitigasi risiko dan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya pemegang saham. Dengan demikian, mencapai tujuan peningkatan kinerja secara berkelanjutan adalah suatu keniscayaan yang dapat diraih.

efficiently manage resources, thus increasing all stakeholders’ confidence, especially those of the shareholders. As such, achieving sustainable improvements in performance is deemed as achievable.

Karenanya, GCG merupakan landasan dan pijakan dalam menjalankan operasional perusahaan yang diterapkan pada setiap rincian aktivitas dan setiap tingkatan organisasi di perusahaan.

Therefore, GCG lays the foundation and foothold for the Company’s operations as applied to all details and at all levels.

Penerapan GCG yang dilaksanakan di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengacu kepada Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara yang menekankan kewajiban BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten, dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN, khususnya pada penjelasan butir 4 bahwa pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu perusahaan

GCG implementation at Indonesia Port Corporation II refers to the Ministerial Decree No. SOE. Kep-117/MBU/2002 dated July 31, 2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices at State Owned Enterprises (BUMN) that emphasizes BUMN’s obligatory task to consistently apply GCG, and or on founding all BUMN operations on its principles, while also referring to Law No. 19 of 2003 19 June 2003 on BUMN, especially in the explanation of item 4 stipulating that BUMN management and supervision should be based on GCG principles. Furthermore, the Company also pays greater attention to the provisions in the Code of Good Corporate Governance issued by the National Committee on


71


juga memperhatikan ketentuan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik.

Governance while conducting continuous studies on best business ethics and practices.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance sejak tahun 2005 yang disahkan dan ditandatangani bersama oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Perusahaan juga telah memiliki aturan Etika Usaha dan Etika Kerja yang Tertulis sejak 1 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Direktur Utama, serta memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang diberlakukan sejak tanggal 27 Mei 2005 dan disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Ketiga pedoman tersebut telah diimplementasikan di seluruh cabang pelabuhan dan unit pelaksana teknis untuk menjadikannya sebagai budaya perusahaan.

Indonesia Port Corporation II has formulated GCG implementation Guidelines applied since 2005 and validated and signed by both the President Director and President Commissioner. The Company has had written Business Ethics and Work Ethics guidelines since October 1, 2002, signed by the President Director, and has also had a Risk Management Policy effective since May 27, 2005, ratified by the President Commissioner and President Director. These three guidelines are now implemented throughout all seaport branches and on-field technical units, promoting it as the Company’s corporate culture.

Sampai saat ini, Persero telah mengadopsi praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan terus melakukan penyempurnaan sebagai wujud komitmen Persero dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan, pemegang saham, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu bukti implementasi GCG telah dijalankan dengan baik, Persero telah melaksanakan assessment GCG. Pelaksanaan assessment dimaksud berdasar Surat Edaran Menteri Negara BUMN sebagaimana SE No. 14/MBU/2010 tanggal 14 November 2010. Asessment GCG tahun 2010 sekaligus review dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil assessment GCG tahun 2009, dilakukan oleh penilai independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 21 Maret 2011 sampai dengan 16 Juni 2011 yang didampingi Tim Self Assessment GCG PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. UM 338/1/1/Pl.II-10 tanggal 12 Januari 2010.

The Company has adopted GCG best practices and continuously allows necessary improvements as its commitment to maintain trust from customers, shareholders, business partners and other stakeholders. The GCG assessment provides some evidence of the Company’s well-executed GCG implementation. Conducting such an assessment is based on the Circular Letter of Minister of State Owned Enterprises No. SE. 14/MBU/2010 November 14, 2010. The GCG assessment in 2010 as well as reviews and recommended follow ups from the 2009 GCG assessment were conducted by an independent appraiser from the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) from March 21, 2011 through June 16, 2011 during which time the Agency was escorted by the GCG Self Assessment Team of Indonesia Port Corporation II pursuant to Directors Decree No. UM 338/1/1 / Pl.II-10 dated January 12, 2010.

Adapun kondisi penerapan GCG PT Pelindo II tahun 2010 berada pada predikat “Baik” dengan capaian skor aktual “81,5567” dari skor maksimal “100”. Nilai tersebut meningkat dibandingkan hasil assessment GCG di tahun 2009 yang mendapatkan skor atau nilai “77,720” dari skor maksimal 100,00 dan termasuk dalam kategori “Baik” yang berarti meningkat 3,84 poin. Secara keseluruhan bahkan menunjukkan peningkatan pada setiap aspek yang dinilai.

The GCG implementation of PT Pelindo II in 2010 fell into “Good” category with actual achievement score of “81.5567” out of a maximum score of “100”. This was 3.84 points higher than that of 2009 where the Company scored “77.720”, also high enough for “Good” category. Overall, all aspects assessed showed noticeable improvement.

Adapun rincian peroleh skor assessment GCG tahun 2010 dibandingkan dengan perolehan skor tahun 2009 adalah sebagai berikut:

The details of the GCG assessment scores achieved in 2010 compared with those in 2009 are as follows:

72


2009 No

Aspek Penilaian Scoring Aspect

2010 Persentase

Persentase Bobot

Capaian

Capaian

Bobot

Capaian

Capaian

Weight

Score

Percentage

Weight

Score

Percentage Score

Score 1

Hak dan tanggung jawab pemegang

9

6.772

75,24

9

7.075

78,62

8

6.487

81,08

8

6.704

83,80

66

52.094

78,93

66

52.603

79,70

7

4.048

57,82

7

6.691

95,59

10

8.317

83,17

10

8.482

84,83

100

77.720

-

100

81.556

-

saham/RUPS Rights and Responsibilities of Shareholders/GMS 2

Kebijakan Good Corporate Governance (Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Direksi, Sistem Pengendalian Internal, Sekretaris Perusahaan) Good Corporate Governance Policies (Board of Commissioners, Board of Commissioners Committee, Internal Control System, Corporate Secretary)

3

Penerapan Good Corporate Governance Good Corporate Governance Implementation

4

Pengungkapan Informasi Information Disclosure

5

Komitmen Commitment Jumlah Total

Dari hasil nilai total assessment GCG juga dapat dilihat pencapaian terbaik didapat untuk penerapan aspek pengungkapan informasi (disclosure) yang memperoleh skor sebesar 6,691 di tahun 2010 meningkat dari 4,048 di tahun 2009 yang menunjukkan bahwa Persero kian menyadari pentingnya keterbukaan kepada masyarakat.

From the overall GCG assessment results, the best achievement was seen in information disclosure which scored 6.691 in 2010, increasing from 4.048 in 2009, portraying the Company’s higher awareness of the importance of openness to the public.

Sedangkan review tindak lanjut praktik GCG tahun 2009 menunjukkan dari 37 parameter yang masuk kategori AoI (tingkat pemenuhannya baru mencapai 0,75), pada tahun 2010 sudah ditindaklanjuti sebanyak 5 parameter. Di tahun 2010, Persero telah melakukan sejumlah tindak lanjut atas hasil self assessment di tahun 2009 di antaranya adalah: a. Tahun 2010 Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan sudah sampai pada level staf b. Informasi kepada stakeholders disampaikan melalui website dan Laporan Tahunan c. Informasi terkait penerapan GCG disampaikan melalui website dan Laporan Tahunan d. Annual Report diserahkan langsung kepada stakeholders dan di-unggah ke website e. Muatan dalam Laporan Tahunan telah disesuaikan dengan ketentuan

Meanwhile, reviews on follow ups on 2009’s GCG Practices showed that of AoI-category 37 parameters (whose compliance rate only reached 0.75), 5 have been followed up. In 2010, the Company conducted a number of follow ups based on the 2009 self assessment, including: a. In 2010, Key Performance Indicators for staff levels have been finalized b. Information to stakeholders is now conveyed through the Company’s website and Annual Report c. Information related to GCG implementation is also conveyed through the Company’s website and Annual Report d. Annual Reports are submitted directly to the stakeholders while also uploaded to the Company’s website e. Annual Report contents have been adjusted to binding stipulations.

Hasil assessment tersebut merupakan masukan yang berharga yang juga akan digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan penerapan GCG di masa yang akan datang. Persero akan terus mengembangkan penerapan prinsip-prinsip GCG, sehingga diharapkan dapat menjadi budaya perusahaan.

The assessment results are valuable input serving as the basis for more accurate corporate decision making to improve GCG implementation. The Company will continue to develop GCG principles implementation, expectedly promoting it as the Company’s corporate culture.


73


STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir Persero yang telah diubah sebagaimana Akta No. 3 tanggal 30 Juli 2009 yang dibuat Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH, RUPS merupakan elemen tertinggi dalam struktur pengelolaan perusahaan. RUPS membahas dan menghasilkan keputusan penting atas masalah-masalah yang sedang atau akan dihadapi oleh Perseroan. Di dalam RUPS tersebut juga dibahas dan diputuskan beberapa hal, diantaranya adalah menerima dengan baik atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atau Direksi, memilih dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengevaluasi kinerja dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS diselenggarakan setidaknya sekali dalam setahun. Selain RUPS, atas permintaan pemegang saham, Persero dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

1. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Selama tahun 2010, Persero telah melaksanakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu I. Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2010 pada tanggal 17 Januari 2010 dengan keputusan sebagai berikut: 1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2010 dengan pokokpokok sebagai berikut: a. Trafik Arus kunjungan kapal, arus barang, arus petikemas dan arus penumpang yang melalui pelabuhan di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2010 ditargetkan sebagai berikut:

During 2010, the Company held 2 (two) GMS: I. Extraordinay Meeting Of Shareholders A General Meeting of Shareholders on the Ratification of Corporate Work Plan and Budget (RKAP) for 2010 Fiscal Year was held on January 17, 2010 with the following decisions: 1. Approving RKAP for Fiscal Year 2010 with the following points: a. Traffic Vessel, cargo, container and passenger traffic at ports managed Indonesia Port Corporation II in 2010 are targeted with the following projections:

No

In accordance with the last Articles of Association amended by Deed 3 dated July 30, 2009 by Notary Agus Sudiono Kuntjoro, SH, the GMS is the highest organ in the corporate management structure. The GMS discusses current issues faced by the Company and decides upon major issues. The GMS also discusses and decides several things, including whether to accept or reject the reports of the Boards of Commissioners or Directors, select and dismiss members of the Boards of Commissioners and Directors, and evaluating the performance of each member of the Boards. GMS is held at least once a year. In addition to the GMS, at shareholder request, the Company may hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Satuan

Uraian

Unit

(Rp)

Description

Total

1.

Kunjungan Kapal

Unit

52.256

Ship Calls

2.

Arus Barang

Ton

111.130.933

Cargo

3.

Arus Petikemas

4.

Arus Penumpang

Box

3.103.077

TEUs

4.129.869

Orang / Person

1.327.726

b. Produksi Jasa Produksi jasa PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2010 ditargetkan sebagai berikut:

74

Jumlah


Container Passenger Traffic

b. Services The services of Indonesia Port Corporation II in 2010 are targeted as follows:

No 1.

Uraian

Satuan

Jumlah

Unit

Total

Pelayanan Jasa Kapal

Description Vessel Services

a. Labuh

Gt

147.998.852

Gt

a. Anchorage

b. Tambatan Dermaga

Gt/Etm

294.778.004

Gt/Etm

b. Berthing c. Pilotage

Umum

2.

c. Pemanduan

Kapal Gerak

65.630

Ship flow

d. Penundaan

Kapal Jam

80.821

Ship hour

Pelayanan Jasa Barang a. Dermaga Umum

Ton M

b. Gudang Penumpukan

3

Ton/hari M3/hari

c. Lapangan Penumpukan

3.

55.698.608 2.376.963 13.402.686 595.566

Ton M

Ton/day

b. Warehouses

M3/day

Ton/hari

26.972.796

Ton/day

M3/hari

5.103.387

M3/day

c. Yard

Terminal Services Ton

12.196.537

Ton

b. Bongkar Muat Petikemas

4.

a. Berth

3

Pelayanan Terminal a. Bongkar Muat Barang

d. Towage Cargo Services

a. Cargo Handling b. Container Handling

1. Operasi Kapal

Box

193.661

Box

2. Operasi Lapangan

Box

76.135

Box

Pelayanan Petikemas

1. Vessel Operations 2. Yard Operations Container Terminal

Terminal

Services

a. Operasi Kapal

Box

463.626

Box

a. Vessel Operation

b. Operasi Lapangan

Box

412.579

Box

b. Field Operations

c. Perhitungan Laba (Rugi) Laba (Rugi) Konsolidasi setelah pajak tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp 999,17 miliar dengan rincian sebagai berikut:

No 1.

Uraian

c. Income (Loss) Consolidated after-tax Income (Loss) in 2010 is projected at Rp 999.17 billion, with the following details:

Jumlah (Ribu Rp) Total (Thousand Rp)

Kegiatan usaha

Descriptions Business Activities

a. Pendapatan Usaha Bersih

3.146.004.975

a. Net Operating Income b. Operating Expenses

b. Biaya Usaha

2.067.908.897

2.

Laba (Rugi) Usaha

1.078.096.078

Income (Loss)

3.

Selisih Pendapatan dan Biaya di Luar

309.760.600

Non Operating Income

Usaha 4.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

1.387.856.678

Earnings (loss) Before Tax

5.

Estimasi Pajak

375.611.876

Tax Estimation

6.

Hak Minoritas

13.072.943

Minority Rights

7.

Laba (Rugi) Setelah Pajak

d. Neraca Neraca Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) per 31 Desember 2010 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aktiva/ Passiva sebesar Rp 8.141,94 miliar dengan rincian sebagai berikut:

After Tax Profit

d. Balance Sheet The Consolidated Balance Sheet Indonesia Port Corporation II s projected to have an ending Asset of Rp 8,141.94 billion as per December 31, 2010 as follows:


75


No 1.

Uraian


Aktiva a. Aktiva Lancar

Assets 1.129.414.503,70

a. Current Assets

b. Investasi Jangka Panjang

654.413.477,38

b. Long-Term Investments

c. Properti Investasi

369.726.403,15

c. Investment in Property

d. Aktiva Tetap (Net)

4.012.592.221,02

d. Fixed Assets

490.089.383,26

e. Assets managed with third parties

1.281.239.007,52

f. Asset under Construction

e. Aktiva Pengelolaan Bersama f. Aktiva Tetap dalam Konstruksi g. Aktiva Lain-Lain 2.

204.468.894,01

Pasiva a. Kewajiban Lancar

1.248.206.999,32

a. Current Liabilities

b. Kewajiban Jangka Panjang

1.108.529.629,69

b. Non current Liabilities

44.188.204,09

c. Minority Rights

d. Ekuitas

5.741.018.992,94

d. Equity

Total Aktiva/Pasiva

8.141.943.890,04

Total Assets/Liabilities and Equity

e. Investment Investment in 2010 is projected at Rp 2913.13 billion as follows:

e. Investasi Pada tahun 2010 Investasi dianggarkan sebesar Rp 2.913,13 miliar dengan rincian sebagai berikut:

I. 1.

Uraian


Investasi

Holding Company’s Investments

a. Bangunan Fasilitas

895.162.353

b. Kapal

315.394.055

b. Vessels

c. Alat Fasilitas Pelabuhan

871.204.325

c. Seaport Facility Equipment

15.595.105

d. Seaport Facility Installations

e. Tanah

a. Facility Buildings

5.000.000

e. Land

161.339.096

f. Passage way and Buildings

g. Peralatan

9.618.060

g. Equipment

h. Kendaraan

5.100.050

h. Vehicles

769.978

i. Emplacements/Platform

f. Jalan dan Bangunan

i. Emplasemen j. Investasi Non Fisik

416.847.277

j. Intangible Investments

44.045.000

k. DKI Substitution Assets

2.740.075.299

Total Holding Company Investments

127.917.420

a. PT Multi Terminal Indonesia

b. PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia

30.806.152

b. PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia

c. PT EDI Indonesia

14.329.000

c. PT EDI Indonesia

173.052.572

Total Subsidiaries’ Investments

k. Aset Pengganti Pemda DKI Jumlah Investasi Perusahaan Induk Investasi Anak Perusahaan a. PT Multi Terminal Indonesia

Jumlah Investasi Anak Perusahaan Jumlah Investasi II.

Descriptions Investment

Investasi Perusahaan Induk

d. Instalasi Fasilitas Pelabuhan

2.

g. Other Assets Liabilities and Equity

c. Hak Minoritas

No

Descriptions

Subsidiaries’ Investments

2.913.127.871

Sumber Dana Investasi a. Cadangan

Total Investments Investment Funds Resource

2.253.798.397

a. Reserves

b. Penyusutan

159.329.474

b. Depreciation

c. Pinjaman Perbankan/Penerbitan

500.000.000

c. Bank Loans/Bond IssuesObligasi

2.913.127.871

Total Funds Resources

Obligasi Total Sumber Dana

76


f. Sumber Daya Manusia Pada tahun 2010 direncanakan sumber daya manusia adalah sebanyak 2.518 orang dengan rincian sebagai berikut:

No

Jenis Pekerja

A.

Organik

Jumlah (Orang)

Worker Type

Total (Person) 2.518

Organic

1.

Operasi Langsung

791

Direct Operations

2.

Operasi Tak Langsung

529

Indirect Operations

3.

Penunjang Operasional

770

Operational Support

4.

Pengelolaan

425

Management

5.

Non Aktif

3

Non Active

Non Organik

1.539

Non Organic

Jumlah A + B

4.057

Total A + B

B.

2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2010 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Risalah Rapat Pembahasan RKA-PKBL Tahun Buku 2010 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. RIS60/SAM2.MBU/TSP-PKBL/TK/2009 tanggal 17 Desember 2009, dengan pokok-pokok sasaran sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Kemitraan dan Bina Lingkungan: No

Uraian

1.

Penerimaan, Pendapatan dan Penyisihan

2. Approving the Work and Budget Plan for the BUMN Partnership Program with Small Enterprises and Community Development Programs for Fiscal Year 2010 in accordance with the Decree of Minister of State Owned Enterprises No. Per05/MBU/2007 dated April 27, 2007 on BUMN Partnership Programs with Small Enterprises and Community Development Programs while also ratifying minutes of RKA-PKBL Discussion Meeting for Fiscal Year Book 2010 of Indonesia Port Corporation II No. RIS-60/SAM2.MBU/TSPPKBL/TK/2009 dated December 17, 2009, with the following target points:

Partnerships and Community Financial Statements:

Jumlah (Rp) Total

Development

Descriptions Revenues, Income, and Allowance

a. Penerimaan

33.084.415.560

a. Revenues

b. Pendapatan

2.233.463.004

b. Income

Jumlah 1 2.

f. Human Resources The number of employees in 2010 is projected to be 2,518 personnel with the following details:

35.317.878.564

Penyaluran, Beban dan Pengeluaran Penyaluran a. Penyaluran b. Beban dan Pengeluaran Jumlah 2

3.

Pos Luar Biasa

4.

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak

Total 1 Distributions, Expenses, and Spending in Distributions

21.002.635.368

a. Distributions

4.424.415.453

b. Expenses and Spending

25.427.050.821

Total 2

0

Extraordinary Posts

9.890.827.743

Increase/Decrease

Terikat 5.

Penyisihan BUMN Peduli a. Aktiva Bersih Terikat – Penyisihan

BUMN Peduli Allowances 5.228.038.368

a. Bound Net Assets – BUMN Peduli

(5.228.038.368)

b. Bound Net Assets – Released

0

Bound Net Assets Increase/Decrease

BUMN Peduli b. Aktiva Bersih Terikat – Terbebaskan 6.

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Terikat

Allowance


77


78

No

Uraian

7.

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih

Jumlah (Rp) Total

Descriptions

9.890.827.743

Net Asset Increase/Decrease

Aktiva Bersih Pada Awal Periode

35.282.527.793

Beginning Net Asset

Aktiva Bersih Pada Akhir Periode

45.173.355.535

Ending Net Asset

3. Menetapkan Kontrak Manajemen yang dituangkan dalam Key Performance Indicator (KPI), dan ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris serta Kuasa Pemegang Saham.

3. Establishing Contract Management as outlined in the Key Performance Indicators (KPI), signed by the Directors, Commissioners and authorized representatives of shareholders.

4. Kenaikan gaji/tunjangan dalam komponen biaya pegawai PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang tercantum dalam laba rugi tahun 2010 yang diputuskan pada butir C.1.c hanya dapat direalisasikan bilamana memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2009 pada perspektif Kepemimpinan, indikator nomor 27 (Penyusunan, Implementasi, & Review Cascading KPI Corporate ke seluruh Direktorat, Cabang sampai dengan individu) sudah selesai dilaksanakan secara menyeluruh. b. Proses cascading KPI sampai dengan tingkat individu sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. di atas harus menjamin kesesuaian KPI individu sebagai inti Penilaian Kinerja Karyawan, dengan terlebih dahulu melaksanakan validasi Sistem Penilaian Kinerja Karyawan, agar selaras dengan Sistem Prosedur dan job description yang menjadi tanggung jawab karyawan. c. KPI Individu diikat dengan Kontrak Kinerja Individu antara atasan dan bawahan masing-masing serta dilaksanakan dan dievaluasi setiap semester, bersamaan dengan periode Penilaian Kinerja Karyawan. d. Butir a, b, dan c sebagaimana dimaksud di atas selesai dilaksanakan selambatlambatnya pada semester I tahun 2010.

4. Employee salary adjustments of Indonesia Port Corporation II as an employee expense component in the 2010 income statement as decided on item C.1.c can only be realized when the following requirements are met: a. Management Contracts signed by authorized representatives of Shareholders, Commissioners and Directors of Indonesia Port Corporation II in 2009 in a leadership perspective, indicator number 27 (Preparation, Implementation, & Corporate Review of KPI cascading throughout the Directorates, Branches and down to individual employees) has been thoroughly carried out. b. The KPI cascading process down to the individual level as referred to the above item 4.a shall guarantee the compatibility of individual KPIs as the core Employee Performance Appraisal method by first validating Employee Performance Assessment System to align it with procedural systems and predetermined employee job descriptions. c. The Individual KPI is associated with anIndividual Performance Contract between managers and their respective subordinates and is concurrently carried out and evaluated with an Employee Performance Appraisal every semester, d. The above referred items a, b, and c are finalized no later than the first semester of 2010.

5. Keputusan Lain-Lain: a. Berdasarkan pasal 91 dan pasal 344 Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan pasal 69 serta pasarl 165 Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, maka terhadap kegiatan pengusahaan pelabuhan yang berkaitan dengan penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal, penumpang,

5. Other decisions: a. Based on Article 91 and Article 344 of Law No.17 2008 on Shipping and Article 69 and Article 165 of Government Regulation number 61 2009 on Harbors, seaport concession activities covering vessels, passengers, and goods services shall be implemented by PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV.


dan barang harus dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV termasuk dalam keputusan ini adalah kontrakkontrak pengoperasian Terminal Operator (TO) di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok yang berakhir pada tanggal 16 Maret 2010 dan 7 Juni 2010 tidak dilanjutkan kembali dan diambil alih pengoperasiannya oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. b. Pada Prinsipnya RUPS dapat menyetujui usulan penghapusan aktiva tetap tidak produktif dengan nilai buku sebesar Rp 10.105.717.717,00 namun demikian dalam pelaksanaannya agar diajukan secara tersendiri kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. c. Terhadap usulan pembentukan anak perusahaan pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) agar dilakukan kajian secara komprehensif terlebih dahulu dan diajukan secara tersendiri kepada Menteri BUMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Included in this decision is a part stipulating that Terminal Operator (TO) contracts at the Port of Tanjung Priok which end March 16, 2010 and June 7, 2010 are no longer extended and the all operations thereby are taken over by Indonesia Port Corporation II in accordance with the prevailing rules and regulations. b. Technically, the GMS may approve the proposed elimination of certain unproductive fixed assets having net book values of Rp 10,105,717,717.00, however its implementation is to be proposed separately for shareholders’ approval in accordance with the prevailing rules and regulations. c. The proposed establishment of subsidiaries of Indonesia Port Corporation II shall be preceded by more comprehensive reviews and proposed separately to the Minister of State Owned Enterprises according to the prevailing rules and regulations.

II. RUPS pada tanggal 30 Juni 2010 bertempat di Ruang Rapat lantai 21 Kantor Kementerian BUMN Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta sebagaimana Risalah Rapat Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. RIS-34/D3.MBU/2010 tentang Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2009.

II. Annual General Meeting of Shareholders The AGMS on June 30, 2010 at the Meeting Room of the Office of the Ministry of State Owned Enterprises, on 21st floor, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, concluded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders of Indonesia Port Corporation II No. RIS-34/D3.MBU/2010 on the Approval of Annual Report, Ratification of Annual Reckoning, and Distribution of Net Income of Fiscal Year 2009.

Adapun hasil keputusan RUPS dimaksud adalah: 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan perusahaan anak tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, laporan hasil usaha konsolidasi perubahan ekuitas konsolidasi serta arus kas konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam laporan No. 024/LAP2/IV/10 tanggal 13 April 2010. 2. Menyetujui dan mengesahkan pertanggungjawaban penggunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pelabuhan Indonesia II

The decisions made in the AGMS are: 1. Approving the Annual Report and approving the Annual Reckoning of Indonesia Port Corporation II for Fiscal Year 2009 audited by Public Accountant Firm (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Co with reasonable opinions in all material aspects, the consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero ) and its subsidiaries dated December 31, 2009 and 2008, consolidated report of operating results, consolidated changes in stockholders’ equity, and consolidated cash flows for the year ended on those dates, in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia, as mentioned in the report No. 024/LA-P2/IV/10 April 13, 2010.

2. Approving and legitimating administrators’ accountability in the distribution of funds for the Partnership and Community Development Program


79


(Persero) Tahun Buku 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dan Risalah Rapat Pembahasan Evaluasi Laporan Tahunan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor atas Pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2009 dengan pendapat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. RIS-52/SAM2.MBU/TSP-PKBL/A/2010 tanggal 12 Mei 2010.

(Partnership) of Indonesia Port Corporation II for Fiscal Year 2009 subsequently audited by Public Accountant Firm Hadori Sugiarto Adi & Co, and approving the Annual Report and Auditor’s Report Review Meeting on PKBL Implementation in Fiscal Year 2009 with legal opinion by Indonesia Port Corporation II No. RIS-52/SAM2.MBU/TSP-PKBL/ A/2010 dated May 12, 2010.

3. Memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas pengurusan dan pengawasan perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang tugas masing-masing pada Tahun Buku 2009, sepanjang terungkap dalam laporan audit KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang telah memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dimana laporan KAP tersebut disusun berdasarkan laporan Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali atas pembayaran tambahan bonus untuk karyawan sebesar Rp 14.745.085.444 yang tidak berdasarkan keputusan RUPS. Namun demikian, pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila laporan yang diuangkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

3. Discharging the Board of Directors and Board of Commissioners of Indonesia Port Corporation II on their corporate management and supervision in accordance with their respective responsibilities and business conduct in the Fiscal Year 2009, as revealed in the audit report by Hadori Sugiarto Adi & Co (Public Accountant Firm) who have given reasonable opinions in all material aspects, where the Firm’s report is compiled with the reports of Directors and Commissioners, except for an additional payment of bonuses to employees of Rp 14,745,085,444 that is not pursuant to the minutes of the GMS. However, the approval and exemptions of responsibilities do not discharge the liability of Directors and/or the Board of Commissioners if such action(s) revealed in a later report proves any violation to the prevailing regulations and legal procedures and/or is later proven to contain deviant and/or harmful business conduct to the Company.

4. Menetapkan pengunaan laba bersih PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2009 sebagai berikut:

4. Determining the distribution of the net profit of Indonesia Port Corporation II for Fiscal Year 2009 as follows:

No

Uraian

1.

Laba Setelah Pajak

2.

Laba Penjualan Aset Tetap & Surat

Jumlah (Rp) Total

(%)

944.759.885.429

After Tax Income

1.734.457.194

Income From Sale on Assets and

Laba Dibagi:

943.025.428.235

Profit Distribution:

• Dividen

Berharga 3.

Securities

471.512.714.118

50,00

• Dividends

• Program Kemitraan

18.860.508.565

2,00

• Partnerships Program

• Program Bina Lingkungan

18.860.508.565

2,00

• Community Development Program

433.791.696.988

46,00

• Reserves

• Cadangan

Penggunaan laba bersih tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen sebesar Rp 471.512.714.118 termasuk dividen interim sebesar Rp 40 miliar yang telah disetor ke Kas Negara, sehingga sisa dividen sebesar Rp 431.512.714.118 agar disetor ke Rekening Bendahara Umum Negara No. 502.000.000 di Bank Indonesia selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal RUPS.

80

Description


Net income distribution is determined with the following provisions: a. Dividends amounting to Rp 471,512,714,118 including an interim dividend of Rp 40 billion has been deposited into the State Treasury, so the rest of the dividends amounting to Rp 431,512,714,118 is to be paid to the State Treasurer No. 502.000.000 at Bank of Indonesia no later than 1 (one) month after the date of the GMS.

b. Laba Hasil penjualan aktiva tetap sebesar Rp 1.734.457.194 ditetapkan sebagai tambahan cadangan Perseroan. c. Apabila terjadi perbedaan PPh yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan PPh yang dipakai dalam perhitungan pembagian laba bersih tahun 2009 ini, maka Direksi diminta untuk melakukan koreksi sesuai dengan ketentuan SAK dan melaporkan perhitungan tersebut kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Proceeds from sales of fixed assets amounting to Rp 1,734,457,194 are determined as an additional reserve of the Company. c. In case of incurred differences in income tax determined by the Income Tax Office with that used in net profit calculation in 2009, the Board of Directors will be required to make corrections in accordance with Accounting Standards (SAK) regulations and report such calculation differences to the Shareholders according to prevailing rules and regulations.

5. Tantiem untuk Direksi dan Komisaris ditetapkan sebagai berikut: a. Berdasarkan evaluasi hasil capaian KPI tahun 2009 dengan nilai 86,73% maka tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp 5.190.000.000 yang dibebankan kepada beban eksploitasi perusahaan tahun 2009. b. Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dibagi dengan komposisi yaitu Direktur Utama sebesar 100%, sedangkan anggota Direksi lainnya sebesar 90%, Komisaris Utama 40% dan anggota Dewan Komisaris sebesar 36%. c. Pembayaran tantiem kepada masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dihitung secara proprosional dengan masa aktif yang bersangkutan serta diperhitungkan dengan uang muka yang telah ditetapkan, apabila ada. d. Pajak Penghasilan yang timbul akibat pembayaran tantiem dari pembagian laba dimaksud ditanggung oleh yang bersangkutan (penerima). e. Terhadap perbedaan besaran antara pembebanan dalam laporan keuangan dan ketetapan/keputusan RUPS dimintakan kepada Direksi untuk melakukan penyesuaian pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

5. Bonuses for Directors and Commissioners are determined as follows: a. Based on the evaluation of KPI achievement results in 2009 with a value of 86.73%, the bonuses of Directors and Commissioners in 2009 is determined at Rp 5.19 billion and entered in the Company’s management expenses. b. Bonuses of the Boards mentioned above is divided using the ratio when the President Director’s share is assumed 100%, every other Director is 90%, President Commissioner is 40%, and every other Commissioner is 36% of the President Director’s share. c Bonus payment to each member of the Boards is calculated proportionate to their respective tenures and subject to, if any, advance payment deduction. d. Income tax incurred from profit sharing bonus payments is borne by the concerned (the receiver). e. In the case of any different figure between the expenses of financial reports and GM’s statutes/ decisions on the matter, the Board of Directors is to make adjustment entries pursuant to the Accounting Standards.

6. Gaji, honorarium dan pemberian fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut: a. Menetapkan gaji Direktur Utama sebesar Rp 63.500.000 per bulan, anggota Direksi 90%, Komisaris Utama 40% dan anggota Dewan Komisaris 36% dari gaji Direktur Utama. b. Ketetapan gaji Direksi dan Dewan Komisaris mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. c. Diberikan fasilitas dan tunjangan lainnya sesuai PER-02/MBU/2009 tanggal 27 April 2009.

6. Salaries, honorarium and provision of facilities and other allowances for Directors and Commissioners are as follows: a. Determining the salary of the President Director of Rp 63.5 million per month, while every other Director is 90%, President Commissioner is 40%, and every other Commissioner is 36% of the salary of President Director. b. The provision on the determination of the salary of the Boards is effective January 1, 2010. c. The BOD and BOC are granted facilities and other allowances pursuant to PER 02/MBU/2009 dated April 27, 2009.


81


7. RUPS dapat menyetujui pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan, Evaluasi Kinerja, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Audit Kepatuhan Tahun Buku serta Capaian KPI Tahun Buku 2010.

7. Shareholders may approve the appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit Financial Statements, Performance Evaluations, Partnership and Community Development Programs, Fiscal Year compliance, and Achievement of KPI for Fiscal Year 2010.

2. DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

2. BOARDS OF COMMISSIONERS and DIRECTORS

DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BOARD OF COMMISSIONERS (BOC) The Board of Commissioners is appointed by the shareholders at the GMS. In carrying out its duties and responsibilities, the BOC has clear authority and responsibilities in accordance with their respective roles, as mandated in the Company’s Articles of Association and prevailing rules and regulations.

Komposisi Keanggotaaan Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-258/ MBU/2007 tanggal 8 November 2007, tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggotaanggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Dewan Komisaris diketuai oleh Lambock V. Nahattands sebagai Komisaris Utama dan dibantu oleh anggota komisaris yaitu Si Putu Ardana, Loso Judijanto dan A. Fuad Rahmany. Kemudian sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-231/MBU/2008 tanggal 19 November 2008 mengenai pemberhentian Syahganda Nainggolan dan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP68/MBU/2009 tanggal 12 Maret 2009 mengenai pemberhentian Loso Judijanto sebagai anggota Dewan Komisaris, serta Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-256/MBU/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang mengangkat Pontas Tambunan dan Jimmy Abu Bakar Nikijuluw sebagai anggota Dewan Komisaris. Dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-30/MBU/2010 tanggal 23 Februari 2010 mengenai pemberhentian Fuad Rahmany dan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-66/MBU/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang mengangkat M. Djali Yusuf sebagai anggota Dewan Komisaris.

Composition In accordance with the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-258 / MBU/2007 dated November 8, 2007, regarding the dismissal and appointment of members of the Company’s Board of Commissioners of Indonesia Port Corporation II The Board of Commissioners is chaired by Lambock V. Nahattands as the President Commissioner and assisted by Board members Si Putu Ardana, Loso Judijanto and A. Fuad Rahmany. Then, pursuant to the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-231/ MBU/2008 dated 19 November 2008 concerning the dismissal of Syahganda Nainggolan and the Decree of Minister of State Owned Enterprises No. KEP-68/ MBU/2009 dated March 12, 2009 concerning the dismissal of Loso Judijanto as a member of the Board of Commissioners, as well as the Decree of the Minister for State Owned Enterprises No. KEP-256/MBU/2008 dated December 24, 2008 which appointed Pontas Tambunan and Jimmy Abu Bakar Nikijuluw as members of the Board of Commissioners, and pursuant to the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP30/MBU/2010 dated February 23, 2010 concerning the dismissal of Fuad Rahmany and the Decree of Minister of State Owned Enterprises No. KEP-66/MBU/2010 dated May 3, 2010 which appointed M. Djali Yusuf as a member of the Board of Commissioners.

Dengan komposisi anggota Dewan Komisaris yang memiliki latar belakang dan keahlian yang berbeda, diharapkan tercipta sinergi untuk melaksanakan fungsi Dewan Komisaris tersebut secara lebih baik. Sehingga komposisi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan 31 Desember 2010 adalah:

82

With a composition of different backgrounds and skills the BOC is expected to function better with more synergy.


As per December 31, 2010 the composition of the Board of Commissioners of Indonesia Port Corporation II is:

Keputusan Meneg BUMN No

Nama

Sebagai

Nomor

Menjabat sejak

Name

Position

Decree of Minister SOE

Term of office since

Number 1.

Lambock V. Nahattands

Komisaris Utama President Commissioner

KEP-258/MBU/2007

8 November 2007

2.

Si Putu Ardana

Komisaris Commissioner

KEP-258/MBU/2007

8 November 2007

3.

Pontas Tambunan


KEP-256/MBU/2008

24 Desember 2008

4.

Jimmy A.B. Nikijuluw


KEP-256/MBU/2008

24 Desember 2008

5.

M. Djali Yusuf


KEP-66/MBU/2010

3 Mei 2010

Riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada halaman 200-201 dari Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Sesuai dengan Undang Undang No. 40/2007 dan Buku Panduan Good Corporate Governance PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Komisaris bertugas mengawasi tindakan Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu oleh Komisaris demi kepentingan Perseroan, Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris secara teratur bertugas memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan arahan Pemegang Saham. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite Khusus. Implementasi pelaksanaan tugas tersebut antara lain: a. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perseroan. b. Memantau pencapaian sasaran Perseroan sebagaimana telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. c. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi. d. Memastikan agar memiliki dan melaksanakan secara efektif sistem pengawasan internal, sistem pengendalian informasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Memantau efektivitas penerapan Good Corporate Governance yang ditetapkan Perseroan.

A brief biography of each member of the BOC can be found on pages 200-201 of this Annual Report.

Duties and Responsibilities In accordance with Law No. 40/2007 and Good Corporate Governance Guidebook of Indonesia Port Corporation II, Commissioners are appointed to supervise Directors’ business conduct and advise the BOD when deemed necessary in the interests of the Company , shareholders and other interested parties. Commissioners are responsible for ensuring that the BOD under any circumstances has the ability to carry out their duties. The BOC regularly monitors the effectiveness of the Company’s policy implementation and the decisionmaking processes undertaken by the BOD in order to comply with the directives of shareholders. In performing its duties, the BOC will always comply with the Company’s Articles of Association and prevailing Regulations, while according to predetermined procedures, the BOC may also use independent professional advisors and/or establish Special Committees.

The BOC’s tasks include: a. Supervising and advising Directors in carrying out the Company’s management activities. b. Monitoring the achievement of the Company’s objectives as determined by the General Meeting of Shareholders (GMS), including the Company’s LongTerm Plan and Work and Budget Plan. c. Detailing and reviewing the Company’s annual reports prepared by the BOD. d. Ensuring that it has and has implemented effective internal control systems, information control systems and is in compliance with prevailing rules and regulations. e. Monitoring the effectiveness of the pre-established Good Corporate Governance implementation.


83


Rapat Dewan Komisaris Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, dan dapat mengundang Direksi.

Board of Commissioners’ Meetings As stipulated in the Commissioners’ Handbook, BOC meetings shall be held at least once within 1 (one) month, and may invite the BOD.

Sepanjang tahun 2010, Dewan Komisaris Persero telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, yaitu rapat intern Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali, rapat koordinasi dengan Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali dan rapat koordinasi dengan BPKP sebanyak 1 (satu) kali. Adapun tabel kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat disajikan sebagai berikut:

Throughout 2010, the BOC called 12 meetings, including 2 (two) BOC intern meetings, 9 (nine) coordination meetings with the BOD, and 1 coordination meeting with BPKP. The table of attendance of BOC meetings is presented as follows:

No

Nama

Jabatan

Name

Position

Rapat Dewan Komisaris BOC Meeting

84

Komisaris dan Direksi Coordination Meeting BOC and BOD

1

Lambock V. Nahattands

Komisaris Utama President Commissioner

2

7

2

Si Putu Ardana


2

7

3

Pontas Tambunan


1

7

4

Jimmy A.B. Nikijuluw


2

9

5

M. Djali Yusuf


1

4

2

9

Jumlah Rapat

Rapat Koordinasi Dewan

DIREKSI Direksi bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, anggaran dan Master Plan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan penanganan risiko usaha sesuai dengan visi dan misi Perseroan serta memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal Perusahaan dan penerapan manajemen risiko dan praktik-praktik tata kelola yang baik. Direksi memastikan agar praktik-praktik akuntansi dan pembukuan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; lebih jauh lagi Direksi mengawasi pelaksanaan audit internal, melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

BOARD OF DIRECTORS (BOD) The BOD is appointed to formulate and implement business strategy and business policy, Budgeting and Master Plans, corporate Long Term Plans (RJPP), Work and Budget Plans, and Corporate Business Risk Handling in accordance with the Company’s vision and mission, while ensuring the achievements of the Company’s business goals and objectives. The BOD is also accountable for the Company’s internal control structure, risk management implementation, and good governance practices. The BOD also ensures that the Company’s accounting practices comply with prevailing rules and regulations; further, the BOD supervises the implementation of internal audits, and performs necessary follow-ups under the directives of the BOC.

Komposisi Keanggotaan Sebagaimana Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham nomor: KEP-108/ MBU/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), tanggal 8 Mei 2009, telah ditetapkan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II sebagai berikut: 1. R. J. Lino sebagai Direktur Utama 2. Saptono R. Irianto sebagai Direktur Komersial & Pengembangan Usaha

Composition Pursuant to the Decree of Minister of State Owned Enterprises as controling shareholder representative at Shareholders’ General Meetings No. KEP-108/MBU/2009 of Dismissal and Appointment of Members of the BOD


of the Company (Persero), Indonesia Port Corporation II, dated May 8, 2009, it is stipulated that the BOD of PT Pelabuhan Indonesia II is comprised of: 1. R. J. Lino as President Director 2. Saptono R. Irianto as Commercial & Business Development Director

3. Ferialdy Noerlan sebagai Direktur Operasi dan Teknik 4. Dian M. Noer sebagai Direktur Keuangan 5. Mulyono sebagai Direktur Personalia & Umum

3. Ferialdy Noerlan as Operational and Technical Director 4. Dian M. Noer as Finance Director 5. Mulyono as Personnel and General Affairs Director

Sampai dengan 31 Desember 2010, Direksi Perseroan tetap beranggotakan 5 (lima) orang, termasuk Direktur Utama, dan tidak terdapat perubahan susunan keanggotaan.

As per December 31, 2010, the Board comprises 5 (five) members including President Director as no composition change has been made.

Riwayat singkat Direksi sebagaimana dapat dilihat di halaman 202-206 dari Laporan Tahunan ini.

Brief biographies of Directors can be found on pages 202-206 of this Annual Report.

Fit and Proper Test Setiap anggota Direksi Perseroan memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas dan kompetensinya. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan setelah melalui fit and proper test dari Kementerian Negara BUMN yang mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-09A/ MBU/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Direksi BUMN.

Fit and Proper Test Each member of the Company’s BOD has extensive experience and is selected based on their competence and integrity. The Board members are appointed and dismissed by shareholders through the General Meeting of Shareholders after a fit and proper test from the Ministry of State Owned Enterprises which refers to the Decree of Minister of State Owned Enterprises No. KEP-09A/ MBU/2005 dated January 31, 2005 on the assessment of the compatibility and appropriateness (fit and proper test) of candidates for the Board of Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan sehari-harinya, dilakukan pembagian tugas Direksi didasari pada struktur organisasi Perseroan. Tugas dan tanggung Direksi diuraikan dalam buku pedoman pelaksanaan GCG Bab III poin 2e mengenai ketentuan jabatan Direksi. Sedangkan manajemen di bawahnya diuraikan di Lampiran III Surat Keputusan Direksi No.HK.56/5/13/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009 yang menguraikan tugas dan persyaratan jabatan untuk jabatan struktural pada kantor pusat. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut, susunan organisasi perusahaan adalah sebagai berikut: a. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha membawahi 4 Senior Manajer (SM), yaitu: SM Pemasaran, Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, SM Operasi dan SM Pembinaan Anak Perusahaan. b. Direktur Operasi dan Teknik membawahi 5 Senior Manajer (SM), yaitu: SM Perencanaan, SM Teknik Sipil, SM Peralatan, SM Sistem Informasi dan SM Manajemen Risiko dan Jaminan Mutu. c. Direktur Keuangan membawahi 4 Senior Manajer (SM), yaitu: SM Akuntansi Manajemen, SM Akuntansi Keuangan, SM Perbendaharaan, SM Kemitraan dan Bina Lingkungan. d. Direktur Personalia dan Umum membawahi 4 Senior Manajer (SM), yaitu: SM Perencanaan dan Sistem SDM, SM Manajemen Karir dan Diklat, SM Pengembangan SDM, SM Administrasi SDM dan Umum.

Duties and Responsibilities In carrying out its management duties and responsibilities in the Company’s day-to-day activities, each of the Board member’s tasks is described based on the corporate organizational structure. The BOD’s duties and responsibilities are outlined in the GCG Handbook Chapter III point 2e on the provisions of Directors. Meanwhile, its subordinate management requirements are outlined in Annex III of the Decree of the Board of Directors No.HK.56/5/13/PI.II-09 dated October 15, 2009 which describes the duties and job requirements for all structural positions at the Head Office. Based on that particular Directors Decree, the Company’s organizational structure is as follows: a. Commercial and Business Development Director supervises 4 Senior Managers (SM) namely: SM Marketing, SM Planning and Business Development, SM Operations, and BC SM Subsidiary Mentoring. b. Operational and Technical Director supervises 5 Senior Managers (SM) namely: SM Planning, SM Civil Engineering, SM Equipment SM Information System, and SM Risk Management and Quality Assurance. c. Finance Director supervises 4 Senior Managers (SM), namely: SM Accounting Management, SM Financial Accounting, SM Treasury, and SM Partnership and Community Development. d. Personnel and General Affairs Director supervises 4 Senior Managers (SM), namely: SM Planning and HR Systems, SM Training and Career Management, SM Human Resource Development, SM HR Administration and General Affair.


85


Pembagian Tugas Antar Direksi Dalam pelaksanaan tugasnya jajaran Direksi dituntut untuk senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan dengan baik. Adapun pembagian tugas masing-masing Direktur adalah sebagai berikut:

Job Descriptions of the BOD In carrying out its duties, the BOD is required to continuously improve the Company’s efficiency and effectiveness, as well as controlling, maintaining, and managing the Company’s assets. The division of duties of each Director is as follows:

Direktur Utama 1. Pembuat kebijakan umum Perseroan dan pengambil keputusan strategis Perseroan serta koordinator Direksi.

President Director 1. As general corporate policy maker and strategic decision maker while serving as BOD coordinator.

86

2. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan Pembinaan: a. Kegiatan Operasi dan Teknik b. Kegiatan Keuangan c. Kegiatan Personalia dan Umum d. Kegiatan Komersial dan Pengembangan usaha e. Kegiatan SPI, Sekretaris Perusahaan, Pengadaan dan Hukum f. Kegiatan Operasional Cabang Unit/Anak Perusahaan. g. Kegiatan Kerja Sama Usaha/Manajemen/Operasi dengan Pihak Ketiga.

2. Responsible for the Company’s management related to developments in: a. Operational and Technical Activities b. Financial Activities c. Personnel and General Activities d. Commercial and business development Activities e. SPI, Corporate Secretary, Procurement and Legal Activities f. Unit Branch/Subsidiary Operational Activities. g. Business Cooperation/ Management / Operations with Third Parties.

3. Menetapkan peraturan-peraturan tentang Pembinaan Operasi dan Teknik, Keuangan, Personalia dan Umum, Komersial dan Pengembangan Usaha, SPI, Sekretaris Perusahaan, Logistik dan Hukum untuk dituangkan dalam keputusan Direksi.

3. Formulating all apt regulations for the Development of Operations and Technical, Financial, Personnel and General Affairs, Commercial and Business Development, SPI, Corporate Secretary, Logistics and the Legal issues, which all will further be enacted by the Decree of the Board of Directors.

4. Bertanggung jawab selaku pimpinan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

4. Responsible as the leader of the Company and represents the Company within and outside the judiciary.

Direktur Operasi dan Teknik 1. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan yang meliputi kegiatan Perencanaan, Teknik Sipil, Peralatan, Sistem Informasi, serta Manajemen Risiko dan Jaminan Mutu. 2. Bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan berkaitan dengan pembinaan: a. Kegiatan Operasi, Perencanaan, Teknik Sipil, dan Peralatan b. Kegiatan Sistem Informasi c. Kegiatan Manajemen Risiko dan Jaminan Mutu 3. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang pembinaan Perencanaan, Teknik Sipil, Peralatan, Sistem Informasi serta Manajemen Risiko dan Jaminan Mutu yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.


Operational and Technical Director 1. Policy and corporate strategic decision makers in Planning, Civil Engineering, Equipment, Information Systems, and Risk Management and Quality Assurance. 2. Accountable for corporate management concerning the development of: a. Operations, Planning, Civil Engineering, and Equipment b. Information System Activities c. Risk Management Implementation and Quality Assurance 3. Formulating all apt regulations on Planning, Civil Engineering, Equipment, Information Systems and Risk Management and Quality Assurance developments, which will further be enacted by Decree of the Board of Directors.

Direktur Keuangan 1. Pembuat kebijakan dan pengambil Keputusan Strategis Perseroan bidang keuangan. 2. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan: a. Kegiatan Akuntansi Manajemen b. Kegiatan Akuntansi Keuangan c. Kegiatan Perbendaharaan d. Kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Finance Director 1. As Policy and Corporate Strategic Decision Makers in the area of Finance. 2. Responsible for the Company’s management relating to the development of: a. Accounting Management Activities b. Financial Accounting Activities c. Treasury Activities d. Partnerships and Community Development activities. 3. Formulating all apt regulations on sound financial development plans concerning corporate accounting budget control implementation and financial reporting preparations, treasury, as well as partnerships and community development programs, which will further be enacted by Decree of the Board of Directors.

3. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan keuangan baik yang menyangkut kegiatan pengendalian anggaran akuntansi dan laporan keuangan Perseroan, perbendaharaan, serta kemitraan dan bina lingkungan, yang selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi.

Direktur Personalia dan Umum 1. Pembuat Kebijakan dan Pengambil keputusan strategis Perseroan bidang Personalia dan Umum 2. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan Pembinaan: a. Perencanaan sistem Sumber Daya Manusia b. Kegiatan Administrasi dan Umum c. Manajemen Karir dan Diklat d. Pengembangan SDM. 3. Merumuskan ketentuan atau peraturan tentang pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi, administrasi SDM, serta hukum dan umum yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

Personnel and General Affairs Director 1. As Policy and Corporate Strategic Decision makers in the areas of Personnel and General Affairs. 2. Responsible for corporate management in the development of: a. Human Resource planning system b. Administration and General Affairs Activities c. Training and Career Management d. Human Resources Development. 3. Formulating all apt regulations on the developments of Organization and Human Resources (HR), HR Administration, as well as General Affair and Legal issues, which will further be enacted by Decree of Directors.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha 1. Pembuat Kebijakan dan Pengambil keputusan strategis Perseroan bidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha. 2. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan Pembinaan: a. Kegiatan Pemasaran b. Kegiatan Perencanaan Pengembangan Usaha c. Kegiatan Operasi d. Kegiatan Pembinaan Anak Perusahaan 3. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang pembinaan pemasaran, pengembangan usaha, operasi dan pembinaan anak perusahaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Rapat Direksi Berdasarkan Tata Tertib Rapat Direksi yang diatur dalam AD/ART Perusahaan Pasal 12 mengenai Rapat Direksi; juga dalam pedoman pelaksanaan GCG hal.34-38, Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 kali dalam sebulan, dimana 2 (dua) di

Commercial and Business Development Director 1. Policy and Corporate Strategic Decision makers in the areas of Marketing and Business Development. 2. Responsible for Company’s management relating to the development of: a. Marketing Activities b. Business Development Planning Activities c. Operational Activities d. Subsidiary Mentoring Activities. 3. Formulating all apt regulations on marketing, business, operations and subsidiary developments, which will further be enacted by Decree of the Board of Directors.

BOD Meetings Pursuant to BOD Meeting Discipline stipulated in the Company’s Articles of Association (AD) Article 12 on BOD Meetings; also in GCG guidelines p.34-38, BOD Meetings shall be held periodically at least once a month, 2 (two) of which shall be attended physically by all members of the


87


antaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi secara fisik. Pelaksanaannya telah sesuai frekuensi, Kuorum, pimpinan rapat. Sepanjang tahun 2010, Direksi telah menyelanggarakan Rapat Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Tabel kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat disajikan sebagai berikut:

Board. All meetings held shall comply with the meeting’s frequency, Quorum, and selection of chairman.

Throughout 2010, the BOD held 12 (twelve) meetings. A table of attendance members of the Board is presented as follows:

Rapat Koordinasi Dewan No

Nama

Jabatan

Rapat Direksi

Komisaris dan Direksi

Name

Position

BOD Meeting

Coordination Meeting BOC and BOD

1

R.J. Lino

Direktur Utama

12

7

2

Ferialdy Noerlan

Direktur Operasi dan Teknik

12

9

3

Dian M. Noer

Direktur Keuangan

10

9

4.

Mulyono

Direktur Personalia dan Umum

12

5

12

8

12

9

5.

Saptono R. Irianto

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha

Jumlah rapat

88

Pelatihan Direksi Selama tahun 2010, para anggota Direksi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Pelatihan tersebut adalah antara lain: 1. Direktur Utama a. Training AMA Human Capital Forum yang diselenggarakan 10 Mei 2010 b. China Port & Shiping Conference 2010 yang diselenggarakan 26-28 Mei 2010 di Tianjin – China 2. Direktur Operasi dan Teknik a. Training AMA Human Capital Forum yang diselenggarakan 10 Mei 2010 b. China Port & Shiping Conference 2010 yang diselenggarakan 26-28 Mei 2010 di Tianjin – China c. GNI Annual Conference 2010 yang diselenggarakan 20 Oktober 2010 3. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha a. Training AMA Human Capital Forum yang diselenggarakan 10 Mei 2010 b. Lokakarya Penyuluhan & Sertifikasi SDM Kepelabuhanan yang diselenggarakan 21-24 Juli 2010 di Bali 4. Direktur Keuangan a. The 3rd Top Executive Forum on Governance Law Enforcement for Good Governance yang diselenggarakan 13-14 Mei 2010 di Bali b. GNI Annual Conference 2010 yang diselenggarakan 20 Oktober 2010


Director Training During 2010, all BOD members attended and participated in various training sessions and seminars on GCG implementation. The training sessions include: 1. President Director a. AMA Human Capital Forum Training held May on 10, 2010. b. China Ports & Shipping Conference 2010, held on May 26 through May 28, 2010 in Tianjin – China 2. Operational and Technical Director a. AMA Human Capital Forum Training held May on 10, 2010 b. China Ports & Shipping Conference 2010, held on May 26 through May 28, 2010 in Tianjin – China c. GNI Annual Conference 2010 held on October 20, 2010 3. Commercial and Business Development Director a. AMA Human Capital Forum Training held on May 10, 2010 b. Harbor Human Resource Counseling & Certification Workshop seaport held 21 to 24 July 2010 in Bali 4. Finance Director a. The 3rd Top Executive Forum on Governance Law Enforcement for Good Governance, held May 13 through May 14, 2010 in Bali b. GNI Annual Conference 2010 held on October 20, 2010

5. Direktur Personalia dan Umum a. Lokakarya Penyuluhan & Sertifikasi SDM Kepelabuhanan yang diselenggarakan 21-24 Juli 2010 di Bali b. Konsolidasi Penerapan Syarat Kerja di BUMN yang diselenggarakan 19 Oktober 2010 c. Diklat Certified Profesional Human Resource yang diselenggarakan 9-11 November 2010.

5. Personnel and General Affairs Director a. Harbor Human Resource Counseling & Certification Workshop for seaports held July 21 through July 24, 2010 in Bali b. Consolidated Implementation of Employee Requirements for BUMNs held on October 19, 2010 c. Certified Professional Human Resource Training held on November 9 through November 11, 2010.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Penghasilan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Persero mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, yang mana telah ditetapkan dalam RUPS Perseroan tanggal 30 Juni 2010, yaitu bahwa Gaji, honorarium dan pemberian fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut: a. Gaji Direktur Utama sebesar Rp 63.500.000 per bulan, anggota Direksi 90%, Komisaris Utama 40% dan anggota Dewan Komisaris 36% dari gaji Direktur Utama. b. Ketetapan gaji Direksi dan Dewan Komisaris mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. c. Diberikan fasilitas dan tunjangan lainnya sesuai PER02/MBU/2009 tanggal 27 April 2009.

Remuneration of the Boards The income of members the Company’s BOC and BOD refers to the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (BUMN) and the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2009 April 27, 2009 on the determination of income of the BOD, BOC, and Board of Trustees of State-Owned Enterprises, which has been stipulated in the Company’s GMS dated June 30, 2010 that the salaries, emoluments and provisions of facilities and allowances for the BOD and BOC is determined with the following: a. President Director salary is determined at Rp 63.5 million per month, every other member of the BOD is 90%, President Commissioner is 40% , and every other member of the BOC is 36% of the President Director’s Salary. b. The provision on the determination of salary of the BOD and BOC is effective January 1, 2010. c. Facilities and other allowances are granted in accordance PER-02/MBU/2009 April 27, 2009.

Sedangkan fasilitas, tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti Surat Menteri Negara BUMN yang ditujukan kepada Perseroan No. S-291/MBU.3/2010 tanggal 8 September 2010 tentang revisi Keputusan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2009 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Facilities and allowances for the BOD and BOC comply with the Decree of the Minister of State Owned Enterprises that is addressed to the the Company No. S-291/MBU.3/2010 September 8, 2010 regarding revisions on GMS decisions on Annual Report Approval and Net Income Distribution in Fiscal Year 2009 of Indonesia Port Corporation II.

Melalui persetujuan RUPS tahun 2010, total kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan serta tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang diberikan adalah sebesar Rp 13.404.864.011 dijabarkan melalui tabel berikut:

Through the 2010 GMS approval, total compensation in the form of salaries, allowances and bonus granted to the Boards amounted to Rp 13,404,864,011 as detailed in the following table:

No

Keterangan

Jumlah Orang

Gaji dan Tunjangan lainnya pertahun

Description

Total People

Salary and other allowances per year

1.

Dewan Komisaris BOC

6

1.590.040.000

2.

Direksi BOD

5

6.624.828.000

Jumlah Total

11

8.214.868.000


89


TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPENGURUSAN DAN KELUARGA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 1. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor. Sampai dengan 31 Desember 2010, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki saham Perseroan mencapai 5% atau lebih dari modal disetor Perseroan.

TRANSPARENCY OF FINANCIAL RELATIONS: MANAGEMENT, AND FAMILY OF BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS 1. Share Ownership of any member of the Board of Commissioners and Board of Directors that amounted to 5% or more of paid up capital - As per December 31, 2010, no member of the Board of Commissioners nor Board of Directors reported having 5% or more shares of the Company’s paid up capital.

2. Hubungan Keuangan dan hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau pemegang saham pengendali. Sampai dengan 31 Desember 2010, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit.

2. Financial and family relationships of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors with other members of the Board of Commissioners and/or with controlling shareholders. As per December 31, 2010, no member of Board of Commissioners nor Board of Directors reported having financial or family relations with other members of Board of Commissioners and Board of Directors, and/or with controlling shareholders of the Company. COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS In order to effectively carry out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners (BOC) has established an Audit Committee.

KOMITE AUDIT Sebagai salah satu kelengkapan perangkat Dewan Komisaris dalam melaksanakan GCG, serta guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN KEP117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka Persero telah memiliki Komite Audit sejak tanggal 23 Januari 2002, sebagaimana SK Dewan Komisaris No. 17/DK/PI.II/I-2002 yang selanjutnya direvisi sebagaimana Surat Keputusan Dekom No. 53A/DK/PI.II/V2009 tentang revisi pembentukan Komite Audit Pelindo II tanggal 1 Mei 2009.

AUDIT COMMITTEE To strengthen the BOC’s ability to implement GCG and to support the BOC in effectively carrying out its duties and responsibilities, and with reference to the Decree of the Minister for State Owned Enterprises No. KEP-117/MMBU/2002 dated July 31, 2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State Owned Enterprises, the Company had established an Audit Committee effective January 23, 2002, as stipulated in the Decree BOC No. 17/DK/PI.II/I-2002 which was subsequently revised as stipulated in the Decree of the BOC No. 53A/ DK/PI.II/V-2009 dated May 1, 2009 on the revisions of the establishment of the Audit Committee of Pelindo II.

Komposisi Keanggotaan Sebagaimana SK Dekom No. 179A/DK/PI.II/VIII-2010 tentang Perpanjangan Tugas Komite Audit Pelindo II tanggal 13 Agustus 2010 yang berlaku 1 Agustus 2010 sampai dengan 1 Agustus 2011 yang ditembuskan kepada Menteri Negara BUMN, komposisi keanggotaan Komite Audit terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu seorang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua, serta 3 (tiga) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang kepelabuhanan, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Si Putu Ardana Sekretaris/Anggota : Martinus Suwasono Anggota : Ruminson Pakpahan Anggota : Ida Bagus Dharmasusila

Composition Pursuant to Decree of BOC No. 179A/DK/PI.II/VIII-2010 on the Extension of the Audit Committee Task of Pelindo II dated August 13, 2010 effective from August 1, 2010 through August 1, 2011 which was forwarded to the Minister for State Owned Enterprises, the Audit Committee comprises 4 (four) members, namely one chairman and 3 (three) independent members who have expertise in seaport management with the following composition: Chairman : Si Putu Ardana Secretary/Member : Martinus Suwasono Member : Ruminson Pakpahan Member : Ida Bagus Dharmasusila

90


Riwayat singkat dari masing-masing anggota Komite Audit dapat dilihat pada halaman 207 dari Laporan Tahunan ini.

Brief biographies of each member of the Audit Committee can be found on page 207 of this Annual Report.

Independensi Anggota Komite Audit tidak saling memiliki keterikatan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua, baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham (pengendali), serta tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi Persero dan/atau pada perusahaan lainnya, maupun rangkap jabatan sebagai anggota Komite.

Independency Audit Committee members do not have financial, management, and or, to the second degree, family relations with any member of the Board of Commissioners, Board of Directors and shareholders (controllers), and hold no other positions either as the Company Directors or as Directors of other companies, or hold no concurrent Audit Committee positions.

Anggota Komite Audit, yaitu Martinus Suwasono, Ruminson Pakpahan dan Ida Bagus Dharmasusila berasal dari pihak independen, yaitu berasal dari dari pihak di luar korporasi dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha korporasi.

Audit Committee members, namely Martin Suwasono, Ruminson Pakpahan and Ida Bagus Dharmasusila are independent, appointed from parties outside the Company and have no management, ownership, and business connections with the Company.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, Komite Audit Persero berpedoman pada Surat Keputusan Dekom No. 53A/DK/PI.II/V-2009 tentang Revisi Pembentukan Komite Audit Pelindo II tanggal 1 Mei 2009. Ketentuan tersebut merupakan pedoman tertulis yang dijadikan sebagai acuan dari setiap kegiatan operasional Komite Audit yang memuat Visi dan Misi Organisasi, wewenang, serta tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Work Procedures and Guidelines In performing its duties to improve the quality of GCG implementation, the Company’s Audit Committee complies with BOC Decree No. 53A/DK/PI.II/V-2009 on Revisions on the establishment of the Audit Committee of Pelindo II dated May 1, 2009. Such provisions are written guidelines that serve as the reference for all the Audit Committee’s operational activities, which include corporate Vision and Mission, authorities, as well Audit Committee’s duties and responsibilities.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Melakukan penelaahan atas: a. Pelaporan Keuangan Perusahaan b. Sistim pengendalian internal perusahaan c. Keandalan hasil kerja Satuan Pengawas Internal d. Ketaatan perusahaan terhadap hukum, perundangundangan dan kebijakan internal. 2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan audit yang dilakukan oleh SPI maupun Auditor Ekstern serta melakukan review hasil audit untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisaris, termasuk memberikan usulan penunjukan calon Eksternal Auditor. 3. Melakukan pendalaman atas temuan strategis yang perlu mendapatkan perhatian Komisaris dan memberikan saran tindak lanjut kepada Komisaris. 4. Dalam hal hasil audit mengindikasikan adanya penyimpangan terhadap peraturan/kecurangan, maka Komite Audit dapat meminta kepada Direksi melalui Komisaris untuk melakukan pemeriksaan khusus. 5. Bersama SPI memantau tindak lanjut hasil audit yang harus dilaksanakan oleh kantor pusat dan cabang/ unit serta memberikan saran kepada Komisaris untuk meminta penjelasan dari Direksi dalam hal auditee tidak melaksanakan tindak lanjut.

Duties and Responsibilities The Audit Committee has the following duties and responsibilities: 1. Conducting reviews on: a. Corporate Financial Reporting b. Corporate internal control systems c. Reliability of the performance of the Internal Supervisory Unit (SPI) d. The Company’s compliance with prevailing rules and regulations and internal policies. 2. Evaluating the implementation of audit activities conducted by SPI and External Auditors as well as reviewing the audit results to be further presented to Commissioners, including providing suggestions on External Auditor candidacy. 3. Conducting in-depth reviews on strategic findings that require the Commissioners’ special attention while providing follow up advice. 4. In the case that the audit results indicate rules violations/cheating, then the Audit Committee through the Commissioners may request Board of Directors to conduct special examinations. 5. In cooperation with Internal Supervisory Units (SPI), monitoring follow-ups of audit results are to be carried out by the head office and branches/units and providing necessary advice to the Commissioners in seeking the Directors’ clarification in the case that the auditees fail to implement such follow-ups. 2010 Annual Report Indonesia Port Corporation II

91


6. Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SPI dan memastikan bahwa manajemen telah menjamin SPI dapat bekerja secara independen sesuai standar pemeriksaan yang berlaku. 7. Memantau efektivitas sistim pengendalian manajemen termasuk penyampaian laporan berkala oleh Direksi kepada Komisaris dan pemegang saham serta memberikan saran perbaikan kepada Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi. 8. Menilai dan memastikan bahwa telah terdapat prosedur tinjau ulang yang memuaskan terhadap informasi (laporan berkala, brosur, proyeksi/forecast dan lain-lain) yang disampaikan Direksi kepada pemegang saham. 9. Mempersiapkan konsep surat Komisaris kepada Direksi tentang masalah-masalah penting yang perlu diketahui/ ditindaklanjuti Direksi. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris.

6. Assessing the effectiveness of SPI function implementation and ensuring that management have secured SPI independency to work within prevailing examination standards. 7. Monitoring the effectiveness of management control systems including the periodic reports to Commissioners and shareholders by the Board of Directors while giving constructive advice to the Commissioner to be further followed up by Directors. 8. Considering and ensuring that the Company has satisfactory review procedures on information (bulletins, brochures, projections/forecasts and others) conveyed by Board of Directors to all shareholders. 9. Preparing draft letters to the Board of Commissioners on major issues that need Directors’ consent and follow ups. 10. Carrying out other tasks assigned to it by Commissioners within the scope Commissioner’s duties and responsibilities.

Komite audit telah melaporkan kegiatannya selama tahun 2010 berupa laporan triwulanan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris secara tertulis. Adapun program kerja yang sudah dilakukan oleh komite audit sepanjang tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1. Review atas permintaan proposal Auditor Eksternal. 2. Review atas pengendalian intern Perseroan. 3. Review atas rencana audit Auditor Eksternal, laporan hasil audit Satuan Pengawasan Intern (SPI), dan Auditor Eksternal. 4. Menyusun rencana kerja yang antara lain memuat review informasi yang dikeluarkan Perseroan, review system pengendalian manajemen Perseroan dan pelaksanaannya, review hasil kegiatan SPI dan Auditor Eksternal serta identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

The audit committee submitted quarterly to the Commissioners its written activity reports during 2010. Programs carried out by the audit committee during 2010 are as follows: 1. Review on External Auditor proposals. 2. Review on the Company’s internal control. 3. Review on External Auditor’s audit plan, SPI audit result reports, and External Auditor. 4. Preparing work plans that include, among other matters, reviews on information released by the Company, reviews on the Company’s management control system and its implementation, reviews on SPI and External Auditor activity results and identifying issues that require Board of Commissioners’ consent.

Rapat Komite Sepanjang tahun 2010, Komite Audit telah menyelanggarakan Rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Tabel kehadiran masingmasing anggota Komite Audit dalam rapat disajikan sebagai berikut:

Committee Meetings Throughout 2010, the Audit Committee conducted 9 (nine) meetings. A table of meeting attendance of each member of the Audit Committee is presented as follows:

No

Nama

Jabatan

Jumlah Rapat

Kehadiran

Name

Position

Meeting Attendance

Attendance

1.

Si Putu Ardana

2.

Martinus Suwasono Ruminson Pakpahan Ida Bagus Dharmasusila

3. 4.

92

%

Ketua Chairman

9

√

100

Sekretaris & Anggota Secretary & Member

9

√

100

Anggota Member

9

√

100

Anggota Member

9

√

100


FUNGSI KEPATUHAN

COMPLIANCE FUNCTION

Pelaksanaan Kepatuhan Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dan sebagai salah satu tolok ukur atas penilaian stakeholder dan pemegang saham terhadap kinerja Perseroan. Kepatuhan menjamin seluruh kegiatan usaha Perseroan untuk tetap berada di bawah kendali Manajemen dan pada jalur yang tepat dalam pencapaian kinerja usaha yang bersih dan menguntungkan. Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan meliputi Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern.

Compliance Implementation Compliance with all prevailing rules and regulations has become an important part in GCG implementation and reliable measures for assessments by both stakeholders and shareholders on the Company’s performance. Compliance ensures that all business activities of the Company are operated under Management control and remain on the right track to maintain clean and profitable businesses.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Guna memastikan pelaksanaan Kepatuhan terdapat Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menunjuk Auditor Independen KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan berstandar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Compliance with Rules and Regulations To secure the implementation of compliance with prevailing rules and regulations, the Company appointed an Independent Auditor, namely Public Accountant Firm (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Co, for auditing services in accordance with auditing standards set by the Institute of Indonesian Public Accountants (IAPI) and standards issued by the State Audit Agency Audit (BPK).

Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundanganan tahun 2010 dituangkan dalam laporan Auditor Independen dimaksud nomor 027A/LA-PL.II/KP/V/11 tanggal 11 Mei 2011. Secara garis besar, laporan Auditor dimaksud menyatakan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap Kepatuhan Perseroan terkait pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan.

The report on compliance with rules and regulations in 2010 was translated into the Report by the appointed Independent Auditor No. 027A/LA-PL.II/KP/V/11 dated May 11, 2011.

Adapun pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang dilakukan pengujian meliputi: 1. Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagian VII pasal 22 ayat 1 mengenai sistem pengendalian internal BUMN dalam rangka Pengamanan Investasi dan Aset Perusahaan. 2. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/4/3/PI.II-08 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sendiri dan Penggunaan oleh pihak lain bagian-bagian tanah hak pengelolaan dan bangunan/ruangan di Pelabuhan Tanjung Priok. 3. Rencana Kerja dan Syarat-syarat teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Operasi dan Teknik PT Pelabuhan Indonesia II. 4. Surat Keputusan Direksi Pelindo II No. HK.56/2/17/PI.II08 tanggal 9 Juli 2008 tentang pedoman administrasi nota penjualan dan pengelolaan piutang usaha di lingkungan Pelindo II.

More specific articles for which the compliance trials were conducted include: 1. The Decree of the Minister of State Owned Enterprises. No. KEP-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (BUMN) chapter VII, article 22 paragraph 1 about BUMN internal control systems for corporate Assets and Investment safety measures. 2. Directors’ Decree of PT Pelabuhan Indonesia II Avg. No. HK.56/4/3/PI.II-08 dated December 22, 2008 regarding Guidelines for self utilization of land and buildings or office space and those managed by other Parties at the Port of Tanjung Priok. 3. Work Plan and Technical Requirements issued by Operational and Technical Directorate of PT Pelabuhan Indonesia II. 4. Directors’ Decree No. HK.56/2/17/PI.II-08 dated July 9, 2008 about memorandum concerning administrative guidelines for sales notes and accounts receivable management within Pelindo II.

Corporate compliance implementation includes compliance with prevailing rules and regulations and compliance with Internal Controls.

Broadly speaking, the Report states that compliance trials with certain laws, regulations, contracts and assistance requirements have been conducted.


93


5. Surat Keputusan Direksi Pelindo II No. HK.56/1/13/ PI.II-10 tanggal 17 Februari 2010 tentang pedoman keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan tanah HPL Pelabuhan. 6. Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada bagian ketiga (prinsip dasar) pasal 3 butir d. 7. Pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN pada bagian kedua (prinsip umum) pasal 2 ayat (1) butir d. 8. Surat Keputusan Direksi No. 56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009 tentang ketentuan pokok dan tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pelindo II 9. Surat Keputusan Direksi No. KU 264/43/II/PI-II.04 tanggal 21 Oktober 2004 tentang program manajemen Kas online, pasal 6 butir b. 10. Undang-Undang No. 36/2008 tanggal 23 September 2008 tentang pajak penghasilan. 11. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan bangunan untuk keperluan penyusutan. 12. Undang Undang No. 16/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang ketentuan umum dan tatacata perpajakan. 13. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. 14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian dan tatacara pembatalan faktur pajak. 15. Perarturan Menteri Keuangan No. 78.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang pedoman penghitungan perkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.

5. Directors’ Decree No. HK.56/1/13/PI.II-10 dated February 17, 2010 on guidelines for other parties’ involvement in HPL Land management. 6. Presidential Decree 80/2003 on guidelines for the implementation of government procurement of goods and services in the third chapter (fundamental principles) article 3 item d. 7. General guidelines for the implementation of the procurement of goods and services for BUMN in the second chapter (general principles) article 2, paragraph (1) item d. 8. Directors’ Decree No. 56/5/10/PI.II-09 dated September 9, 2009 on basic provisions and procedures of procurement of goods and services within Pelindo II. 9. Directors Decree No. KU 264/43/II/PI-II.04 dated October 21, 2004 about the on-line cash management program, article 6 point b. 10. Regulation No. 36/2008 dated September 23, 2008 about income tax. 11. Regulation of Ministry of Finance No. 96/PMK.03/2009 dated May 15, 2009 regarding types of property classified as tangible assets exclusive of buildings, for depreciation purposes. 12. Law No. 16/2009 dated March 25, 2009 about general provisions and taxation procedures. 13. Regulation of the Directorate General of Tax No. PER-61/ PJ/2009 dated November 5, 2009 about implementation procedure for approval on double taxation avoidance. 14. Regulation of the Director General of Tax No. PER-13/ PJ/2010 dated March 24, 2010 about the form, size, notification procedures in the course of preparing, information filling procedures, procedures for rectification or replacement procedures, and tax invoice cancellation procedures. 15. Regulation of Minister of Finance No. 78.03/2010 dated April 5, 2010 about guidelines for calculating value added tax crediting for taxable employers who submit payable taxes and submit non taxable taxes.

Atas pengujian kepatuhan terhadap pasal-pasal di atas, menunjukkan bahwa berkaitan dengan unsur yang diuji, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah mematuhi dalam semua hal yang material.

It is indicated that referring to the above articles, which were audited, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has complied in all material aspects.

Namun demikian, tercatat pula hal-hal tertentu yang tidak material berkaitan dengan pasal-pasal tertentu mengenai hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan yang antara lain adalah:

However, there are also certain non-material items that relate to certain legal issues, regulations, contracts and requirements of assistance including among others:

1. Permasalahan terkait tanah dan bangunan, yaitu: a. Lemahnya pengawasan atas realisasi pembayaran sewa tanah dan bangunan dari penyewa berdampak pada kelambatan penerimaan kas. b. Kontrak sewa lahan pelabuhan diterbitkan setelah lahan digunakan oleh penyewa.

1. Land and buildings issues, namely: a. Weak supervision on rent payment realization from building tenants resulting in slow cash proceeds. b. Some tenants use land before the issuance of Port land lease contracts.

94


2.

3.

4

5.

c. Tanah hasil reklamasi PT Pelindo II cabang Banten digunakan pihak lain tanpa membayar sewa. d. Bagunan pihak ketiga berdiri diatas tanah HPL PT Pelindo II cabang Tanjung Pandan. Pengadaan barang dan jasa a. Ketidakmampuan kontraktor PT Pilar Persada dalam menyelesaikan pekerjaan peningkatan dan perkuatan lapangan penumpukan 301,302, dan 303 di pelabuhan Tanjung Priok mengakibatkan PT Pelindo II kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kinerja. Keterlambatan penerbitan nota penjualan a. Keterlambatan penerbitan nota penjualan pada cabang Palembang. b. Keterlambatan penerbitan nota penjualan pada cabang Tanjung Priok Car Terminal. Perpajakan a. Terdapat pelaporan PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa luar negeri yang tidak memenuhi Ketentuan Penerapan Perjanian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). b. Pengkreditan Pajak Masukan masa April-Desember 2010 belum memenuhi ketentuan yang berlaku. c. Perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan di tahun 2010 tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Temuan tahun 2009 yang belum ditindaklanjuti: a. Pembayaran tambahan bonus karyawan sebesar Rp 14.745.085.444 tidak berdasar keputusan RUPS atas pengesahan RKAP tahun 2009.

2.

3.

4.

5.

c. Banten Branch’s reclaimed lands are being used by others without a rental contract. d. There are third-party buildings constructed an HPL land of PT Pelindo II Tanjung Pandan. Procurement of goods and services a. The inability of Contractor PT Pilar Persada to complete their work in the improvement and betterment of stacking area 301,302, and 303 at the Port of Tanjung Priok caused PT Pelindo II to fail in realizing improvements. Slow (Delays in) sales notes issuance a. Slow sales notes issuance at Palembang branch. b. Slow sales notes issuance at Tanjung Priok Car Terminal Branch. Taxation a. There is a reporting of Income Tax Article 26 for foreign services that do not meet the provisions the implementation of Double Taxation avoidance (P3B). b. Value Added Tax crediting for the period of AprilDecember 2010 does not comply with prevailing regulations. c. Calculation of value added tax return credited in 2010 do not comply with the prevailing regulations. There are findings in 2009 that have not been followed up: a. Additional payments of employee bonuses Rp 14,745,085,444 are not based on AGM ratification on 2009’s RKAP.

Manajemen Risiko Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG), Perseroan akan selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola risiko. Pengelolaan risiko dilakukan secara efektif dan prudent dengan mengoptimalkan sumber daya secara efisien, sehingga risiko yang memiliki dampak besar terhadap kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang agar dapat senantiasa dalam batas risk appetite dan risk tolerance Perseroan.

Risk Management As an integral part within Good Corporate Governance (GCG), the Company always strives to improve its risk management capacity and capability. Risk management is carried out in an effective and prudent way to efficiently optimize resources, so big-impact risks unfavorable for the Company‘s the longterm viability will remain in corporate risk appetite and risk tolerance.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu mempertimbangkan risiko yang dihadapi serta menetapkan upaya penanganan risiko yang memadai sehingga kerugian yang akan timbul dapat diperkecil dan tujuan perusahaan dicapai.

In running its business, the Company always considers all risks faced and determines proper risk handling measures so as to that potential losses can be minimized and the Company’s objectives can be achieved.

A. Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan telah menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Manajemen Risiko secara komprehensif, yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi Persero No. HK.56/3/19/PI.II-05 tanggal 6 Juni 2005 tentang

A. Risk Management Policy The Company has set and implemented a comprehensive Risk Management Policy, which refers to Directors’ Decree No. HK.56/3/19 / PI.II-05 dated June 6, 2005 on Risk Management System Implementation within


95


Penerapan Sistem Manajemen Risiko di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II yang disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II and approved by the BOC and BOD.

Dengan melaksanakan sistem manajemen risiko secara konsisten, berkesinambungan yang didukung profesionalisme, sumber daya dan informasi yang handal, diharapkan dapat memperkecil kerugian yang timbul yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada Perseroan.

Through consistent and continuous risk management system implementation, which is supported by professionalism and reliable resources and information, it is expected that potential losses will be minimized, thus increasing stakeholder confidence in the Company.

Pengelolaan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko dilakukan oleh pemilik risiko (risk owner) yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko pada unit kerja dibawah kendalinya yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karenanya setiap pimpinan/manajer bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman, prosedur dan instruksi kerja risiko di bawah kendalinya dan selalu berkoordinasi dengan Subdit Manajemen Risiko & Jaminan Mutu yang disupervisi oleh Direktur Operasi dan Teknik.

The application and implementation of risk management systems are performed by the respective risk owners responsible for managing potential risks in their work units. Therefore, every leader/manager is responsible for the implementation of guidelines, procedures and work instructions under his control and always coordinates with Risk Management & Quality Assurance Sub Directorate supervised by the Technical and Operations Director.

Untuk menyelaraskan persepsi terhadap risiko yang bervariasi karena perbedaan nilai, asumsi, konsep dan perhatian para stakeholder, telah dilakukan komunikasi risiko melalui proses interaktif dalam tukar menukar informasi mengenai risiko dan pengelolaannya. Komunikasi dan konsultasi internal dilakukan antara Subdit Manajemen Risiko dan Jaminan Mutu (untuk tingkat cabang dilakukan oleh Divisi Pengendalian Kinerja dan Port Facility Security Officer/PFSO) dengan unit kerja terkait sebagai risk owner dan atau unit kerja satu dengan yang lainnya. Sedangkan komunikasi dan konsultasi eksternal dilakukan antara perusahaan dengan stakeholder eksternal dengan didampingi oleh Subdit Manajemen Risiko dan Jaminan Mutu (untuk tingkat cabang dilakukan oleh Divisi Pengendalian Kinerja dan PFSO/Port Facility Security Officer).

To secure risk management implementation and application, risks are communicated through an interactive process of exchanging information about risks and their management. Internal communication and consultation are carried out between Risk Management and Quality Assurance Sub Directorate (for Branch level conducted by Performance Control Division and Port Facility Security Officer/PFSO) and relevant work units as risk owners or between one work unit with another. External communications and consultation are carried out between the Company and external stakeholders, assisted by Risk Management and Quality Assurance Sub Directorate (for Branch level conducted by Performance Control Division and Port Facility Security Officer/PFSO).

Perseroan mengimplementasikan manajemen risiko melalui proses-proses yang terdiri dari penetapan konteks, penerapan kriteria, identifikasi risiko, penilaian risiko, pemetaan risiko, rencana penanganan risiko dan monitoring realisasi penanganan risiko. Untuk pengelolaan risiko dilaksanakan pada kegiatan operasional, non operasional dan investasi di seluruh cabang Pelabuhan.

The implementation of risk management by the Company consists of context implementation, criteria implementation, risk identification, risk assessment, risk mapping, risk handling plan, and actual risk handling monitoring. Risk management is done in operational, non operational, and investment risk activities at all Branch Ports.

Sedangkan kinerja perusahaan terkait dengan pengelolaan risiko diukur dengan ditetapkannya KPI (Key Performance Indicator) Pengendalian Risiko dalam kontrak manajemen KPI Kuasa Pemegang saham dengan Dewan Komisaris dan Direksi sejak Tahun 2009 dengan formula:

96


Meanwhile, the Company’s performance related to risk management is measured by the enactment of Risk Control KPI (Key Performance Indicator) in KPI Share Holder Authorization Management contract with the BOC and BOD since 2009 with the formula:

Jumlah Mitigasi Risiko Tahun Berjalan Jumlah Hasil Identifikasi Risiko Tahun Berjalan Current Year’s Number of Risk Mitigation Current Year’s Number of Risk Identification Result

x

100%

B. Risiko-Risiko yang Dihadapi 1. Risiko Operasional Objek risiko operasional mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses bisnis pokok kepelabuhanan yang terukur dalam sasaran mutu dan KPI tahun 2010 dengan sasaran objek risiko, yaitu: a. Pelayanan Kapal b. Pelayanan barang c. Pelayanan petikemas d. Pelayanan Terminal e. Pelayanan rupa-rupa usaha f. Dukungan teknik

B. Risks Faced 1. Operational Risk Operational risk includes activities directly related to major seaport business processes measured in the quality objectives and 2010’s KPI risk object targets, namely:

Adapun risiko operasional yang paling banyak dilaporkan oleh cabang adalah risiko terhambatnya kinerja operasional pelayanan kapal dan barang karena keterbatasan peralatan maupun fasilitas yang berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan pelanggan. 2. Risiko Non Operasional Objek risiko non operasional mencakup kegiatan manajemen secara umum yang mendukung proses bisnis kepelabuhanan yang termasuk dalam KPI kontrak manajemen antara Kuasa Pemegang saham dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta sasaran mutu dan KPI tahun 2010, melalui perspektif sasaran objek risiko, yaitu: a. Perspektif keuangan, dengan sasaran objek Return on Capital Employed (ROCE), Operating Ratio, pertumbuhan pendapatan usaha, kolektibilitas piutang usaha, rasio biaya pegawai terhadap laba operasi, efektivitas cash management, efektivitas pengendalian biaya dan efektivitas kerja sama. b. Perspektif pelanggan, dengan sasaran objek indeks kepuasan pelanggan/komplain pelanggan. c. Perspektif proses bisnis internal, dengan sasaran objek pelaksanaan assessment/review/audit terhadap penerapan sistem prosedur pelayanan sesuai prioritas, pengembangan dan perbaikan mutu seluruh sistem dan prosedur pelayanan, perbaikan waktu delivery operasi dalam proses pelayanan bagi pelanggan. d. Perspektif learning & growth dengan sasaran objek risiko tindak lanjut hasil temuan audit internal

a. b. c. d. e. f.

Ship services Cargo services Container services Terminal services Miscellaneous services Technical support

The operational risk reported most by branches is risk of delays in operating performance of ships and goods services due to limited equipment and facilities that cause customer satisfaction level to decline.

2. Non-Operational Risk Non operational risk objects include general management activities that support seaport business processes included in a management contract KPI between shareholders and the BOC and BOD as well as the quality objectives and 2010’s KPI through risk target perspectives, namely: a. Financial perspective, with risk objectives of Return on Capital Employed (ROCE), Operating Ratio, growth in operating revenues, accounts receivable collectability, ratio of employee expenses to operating income, as well as effectiveness of cash management, cost control and teamwork. b. Customer perspective, with risk objectives of customer satisfaction index/customer complaint. c. Internal business process perspective, with risk objectives of assessment/review/audit implementation on application of service procedure systems based on priority, the development and quality improvement of the overall service system and procedures, and improved operational delivery time in customer service processes. d. Learning & growth perspective, with risk objective of follow-up on internal audit findings.


97


e. Perspektif kepemimpinan dengan sasaran objek risiko pengendalian risiko f. Perspektif produk dan layanan dengan sasaran objek risiko pemenuhan SLA/SLG terhadap pelanggan.

Adapun risiko non operasional yang paling banyak dilaporkan oleh cabang adalah risiko meningkatnya biaya Perseroan diantaranya biaya operasional pelayanan kapal dan barang dan juga biaya pegawai yang dapat berdampak pada tidak tercapainya target laba.

e. Leadership perspective, with risk objective of risk control. f. Products and services perspective, with risk objective of SLA/SLG fulfillment to customers.

The non-operational risks most reported by branches is risk of the increasing the Company’s expenses such as operational costs of ships and goods services and also employee expenses that could harm profitability.

3. Risiko Investasi Objek risiko investasi adalah semua usulan investasi baik murni maupun multiyears yang diusulkan Cabang Pelabuhan dan Kantor Pusat.

3. Investment Risk Investment risk refers to all investment proposals either individual or those in multi years proposed by Port Branches and Head Office.

Risiko Investasi yang paling banyak dilaporkan cabang adalah risiko terhambatnya pelaksanaan pekerjaan karena tidak diperolehnya rekanan yang qualified, keterbatasan SDM dan tidak optimalnya penggunaan alat bantu yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian/penyerapan investasi.

The investment risks most often reported by branches is risk of delays in work implementation due to unavailability of qualified partners, limited human resources, and non-optimum utilization of assistive devices, which resulted in delays in investment completion/investment absorption.

C. Penerapan Manajemen Risiko Sepanjang 2010, Perseroan telah melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Manajemen Risiko secara lebih baik dari tahun sebelumnya, yang secara paralel terus-menerus dilakukan penyempurnaan. Diantaranya adalah dengan membuat perbaikan dan modifikasi kertas kerja Manajemen Risiko yang lebih interaktif dalam format MS Excel, yang dilengkapi dengan alur kerja, panduan/petunjuk pengisian, daftar rincian risiko, otomatisasi pengukuran dan pemetaan risiko.

C. Application of Risk Management Throughout 2010, the Company carried out Risk Management controls and applications in a way better than the previous year with continuous parallel improvements. Among these is improving and modifying more interactive Risk Management work papers in MS Excel format accompanied with workflow, filling out guides/instructions, detailed risk lists, measurement automation and risk mapping.

98

Guna memaksimalkan pelaksanaan perbaikan dan modifikasi kertas kerja manajemen risiko dimaksud, telah dilakukan workshop secara terpadu yang dilakukan oleh Tim Manajemen Risiko Kantor Pusat sebagaimana Surat Direksi kepada General Manager Cabang Pelabuhan di lingkungan Persero No/LO.05/1/8/PI.II.10 tanggal 8 September 2010 perihal Pembenahan laporan Manajemen Risiko Tahun 2010. Workshop dimaksud meliputi gambaran singkat mengenai manajemen risiko, penjelasan teknis pengisian kertas kerja manajemen risiko yang dilaksanakan oleh SM dan ASM Manajemen Risiko yang diikuti oleh Manager, Asisten Manager serta pelaksana dari masing-masing Divisi sebagai Risk owner dengan fokus pada sasaran mutu dan KPI yang berlaku untuk objek risiko operasional dan non operasional di masing-masing cabang. Dalam workshop tersebut sekaligus juga dilakukan pembenahan terhadap Laporan Manajemen Risiko di cabang-cabang Pelabuhan di lingkungan Perseroan.


In order to optimize the implementation of the work papers on risk management improvement and modification, an integrated workshops was held by the Head Office Risk Management Team, pursuant to Directors’ Letter to General Managers of the Company’s Port Branches Number/LO .05/1/8/PI.II.10 dated September 8, 2010, regarding Risk Management Report Improvement in 2010. The workshop includes a brief overview of risk management, technical explanation of risk management paper work filling presented by the Risk Management Senior Manager and Assistant Senior Manager, followed by Managers, Assistant Managers and relevant staff of each division as Risk Owner, with a focus on quality objectives and KPI that apply to operational, nonoperational, and investment risks at the respective branches. Improvements on Risk Management Reporting by Branch Ports were also discussed at the workshop.

Berdasarkan hasil evaluasi KPI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2010 oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan nilai capaian realisasi KPI Pengendalian Risiko adalah 65,08% dari target 60%.

Based on KPI evaluation at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for 2010 performed by Public Accountant Firm (KAP) Hadori Sugiarto & Partners, the realized score for Risk Management KPIs was 65.08%, out of a target of 60%.

D. Komitmen Penyempurnaan Manajemen Risiko Komitmen Manajemen Persero dalam meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko secara lebih baik akan terus dilakukan di masa yang akan datang. Diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi manajemen risiko secara berkesinambungan di masingmasing cabang khususnya terkait dengan risk awareness dan peningkatan tanggung jawab risiko pada masingmasing unit serta peran aktif pada tingkat manajerial. Selain itu, akan dilakukan revisi pedoman manajemen risiko Perseroan berdasar masukan cabang dan hasil pembenahan laporan manajemen risiko, yang nantinya diharapkan dapat dimasukkan dalam aplikasi ICT (Information Communication Technology) yang sedang dibangun Perseroan.

D. Completion of Risk Management Commitment Management Commitment to improve Risk management application quality will continue. Among these is continuous socialization of risk management at all branches, especially as related to risk awareness and increasing risk responsibility in each unit as well as active participation at the managerial level. Also, corporate risk management guidelines will be revised based on inputs from branches and improved risk management reports, which will in turn be part of corporate ICT (Information Communication Technology) being developed by the Company.

Guna meningkatkan kualitas pengelolaan risiko di tahuntahun yang akan datang, perlu kiranya memperhatikan beberapa hal. Diantaranya adalah agar penyelesaian investasi di cabang dapat sesuai dengan target waktu, mutu dan biaya, seyogyanya terdapat penyusunan feasibility study dan justifikasi investasi yang memadai dengan analisa risiko yang akurat. Perlunya peningkatan pemeliharaan fasilitas dan peralatan yang menunjang kegiatan operasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta perlunya pengendalian biaya dengan memantau dan mengawasi pengeluaran biaya operasional dan biaya lainnya.

To improve risk management quality in the years to come, it is necessary to consider several things. Among these is that in order to adjust investment settlement with time, quality and cost at all branches, there needs to be feasibility studies and adequate investment justification with accurate risk analyses. There also needs to be improved facility and equipment maintenance to support operational activities in improving customer service quality, as well as cost control through tight operational expense and other cost oversight and monitoring.


99


FUNGSI AUDIT INTERNAL Perseroan memiliki organ khusus yang bersifat independen dan berfungsi untuk membantu Direktur Utama agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset Perseroan, yakni Satuan Pengawasan Intern (SPI). Dalam melaksanakan tugasnya, SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. HK.56/5/13/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009 mengenai Struktur Organisasi Perusahaan.

INTERNAL AUDIT FUNCTION The Company has a special independent office that supports the President Director in effectively securing the Company’s investments and assets, namely the Internal Supervisory Unit (SPI). In performing its duties, the SPI reports to the President Director, as stipulated in Directors’ Decree No. HK.56/5/13/PI.II- 09 dated October 15, 2009 regarding Corporate Structure.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, SPI dilengkapi oleh 19 orang pemeriksa yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi auditor pada berbagai bidang meliputi komersial dan operasi, teknik dan sistem informasi, keuangan serta sumber daya manusia, umum dan GCG. Selain itu SPI didukung oleh 5 (Lima) orang staf di bagian tata usaha yang bertugas membantu pengelolaan data, pemutakhiran sistem aplikasi hasil pemeriksaaan dan kelancaran administrasi pemeriksaan.

To facilitate its performance, the SPI employs 19 qualified examiners holding auditor certificates in various areas including marketing and business development, operations and information systems, finance and risk management, human resources, general affairs, and GCG. In addition, the SPI is also supported by 5 (five) clerical staff who provide assistance in data management, examination findings application system updating, and the smooth functioning of examination administration.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, SPI telah melengkapi dirinya dengan suatu pedoman pemeriksaan dan panduan pelaksanaan tugas yang disebut dengan Pedoman Audit yang tercantum dalam 5 buku Pedoman yang mengatur tahapan, tujuan, norma dan program pemeriksaan.

To perform its functions, the SPI has equipped itself with examination guidelines and task implementation guidelines referred to as the Audit Guidelines included in five primary handbooks that stipulate phases, goals, norms and inspection programs.

Pedoman dimaksud, berfungsi untuk memberikan arah dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan SPI tidak hanya melalui pemeriksaan rutin berdasarkan program kerja pengawasan tahunan (PKPT), tetapi juga melaksanakan pemeriksaan tertentu baik yang bersifat khusus, lanjutan, pre-audit maupun pemeriksaan lainnya atas persetujuan Direktur Utama.

These said guidelines help direct examiners in carrying out their supervisory tasks. SPI supervision is carried out not only through routine examinations under the annual supervisory work program (PKPT), but also through certain examinations whether specialized, advanced, pre-audit or other examinations with President Director’s approval.

Sampai 31 Desember 2010, Kepala Satuan Pengawasan Intern dijabat Drs. Dawam Atmosudiro, Ak. Riwayat singkat dari Kepala Satuan Pengawas Intern dapat dilihat pada halaman 209.

As per December 31, 2010, Head of SPI is Drs. Dawam Atmosudiro, Ak. Brief biography of the Head of SPI can be seen on page 209.

Tugas dan Tanggung Jawab a. Melakukan kajian dan analisa terhadap rencana investasi Perusahaan khususnya sejauh mana aspek pengkajian dan pengelolaan risiko telah dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan; b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian pengelolaan, pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur seluruh bidang yang ada di Perseroan; c. Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa terjaminnya keamanan informasi penting Perseroan, pengendalian informasi yang efektif dan penyajian kegiatan pelaporan telah sesuai ketentuan yang berlaku; d. Mengawasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada tingkat manajemen Perseroan;

Duties and Responsibilities a. Conducting studies and analysis on the corporate investment plans particularly on how advanced both risk assessment and risk management have been implemented by the respective units; b. Assessing management control system, and monitoring system and procedure effectiveness and efficiency in all functional areas; c. Assessing and monitoring information and communication control systems to ensure that the Company’s important information safety measures, effective information control, and reporting have complied with prevailing regulations; d. Overseeing the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Company’s management level;

100


e. Menjadi mitra kerja yang kompeten melalui pemberian masukan/konsultasi atas upaya perbaikan untuk membantu manajemen/auditee mencapai sasarannya.

e. Functioning as a reliable team partner by providing feedback/consultation on corporate improvement efforts to assist the management/auditee reach target.

SPI juga melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan. Sepanjang tahun 2010, SPI melaksanakan audit sesuai program kerja tahunan yang sudah ditetapkan. Dari rencana 28 objek pemeriksaan terdapat 3 objek pemeriksaan yang belum dapat dilaporkan kepada Direktur Utama terkait terdapat pergeseran jadwal waktu pemeriksaan akibat tingginya volume pekerjaan dari objek pemeriksaan.

The SPI also monitors follow ups on post audit recommendations and provides input on efforts to achieve corporate business strategy. Throughout 2010, the SPI performed audits in accordance to the pre-established annual work programs. Of the 28 planned examination objects, three were not reported to the President Director due to the excessive work load of the auditee so examination schedules were troublesomely shifted.

Laporan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (Komite Audit). Program pemeriksaan pada tahun 2010 meliputi audit rutin berupa pemeriksaan bidang operasional dan manajemen serta 3 audit khusus terkait efektivitas penyaluran dana bina lingkungan.

Audit Finding Reports are submitted to the President Director with a copy to the Board of Commissioners (Audit Committee). In 2010, audit programs include routine audit in management and operations areas as well as three special audits on the effectiveness of community development funds distribution.

FUNGSI AUDIT EKSTERNAL Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana Risalah Rapat Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. RIS-34/D3.MBU/2010 telah menyetujui pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan, Evaluasi Kinerja, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Audit Kepatuhan Tahun Buku serta Capaian KPI Tahun Buku 2010.

EXTERNAL AUDIT FUNCTION The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 30, 2010 as stipulated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders of Indonesia Port Corporation II No. RIS-34 / D3.MBU/2010 has approved the appointment of the proposed Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company’s Financial Statements, Performance Evaluation, Partnership and Community Development Program, and Fiscal Year’s Compliance, as well as KPI coverage (achievement).

Berdasarkan RUPS tersebut, untuk tahun buku 2010, Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan nomor izin usaha KAP: KEP-116/KM.I/2009. KAP tersebut berlokasi di Wisma Staco lantai 3, Suite D, Jalan Casablanca Kav. 18 Jakarta 12870, Indonesia, dengan nomor telepon 021-8317046-48, 83701104 serta nomor faksimili 021- 8317050.

Based on the GMS, for the financial year 2010, the Company’s BOC appointed Public Accountant Firm HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners with the business license number KAP: KEP116 / KM.I/2009. The Firm is located at Wisma Staco 3rd Floor, Suite D, Jalan Casablanca Kav. 18 Jakarta 12870, Indonesia, with phone numbers 021-8317046-48, 83701104 and fax number 021-8317050.

Laporan Keuangan konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

The consolidated financial statements of Indonesia Port Corporation II have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards (PSAK).

Ruang lingkup pekerjaan audit ini meliputi audit umum (general audit) yang bersifat menyeluruh (full scope), audit kepatuhan, audit laporan PKBL, audit kinerja Perseroan tahun buku 2010 serta penelaahan struktur pengendalian internal, identifikasi kelemahan dan masalah yang ada akibat yang akan terjadi dari masalah tersebut serta penyampaian rekomendasi perbaikannya.

The audit work covers general and comprehensive audit, compliance audit, PKBL report audit, the Company’s performance audit for fiscal year 2010, and a review on internal control structure with identification of weaknesses carrying potential problems, for which recommendations for improvement are to be provided.

Adapun besarnya fee audit tahun buku 2010 ini sebesar Rp 2.057.000.000,-

The audit fees charged for Fiscal Year 2010 amounted to Rp 2.057 billion.


101


Dari hasil audit yang dilakukan oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, dihasilkan bahwa Laporan Keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material. Hasil itu tertuang dalam laporan No. 027/LA-PL.II/V/11 tanggal 11 Mei 2011.

The audit by HLB KAP Hadori Sugiarto Adi & Co, states that the consolidated Financial Statements of Indonesia Port Corporation II deserves a fair opinion in all material aspects. The results are contained in Report No. 027/LA-PL.II/V/11 dated May 11, 2011.

Kantor Akuntan Publik tersebut juga ditunjuk sebagai Auditor Independen untuk melakukan audit atas Kepatuhan terdapat Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undanganan tahun 2010 dituangkan dalam laporan nomor 027A/LA-PL.II/KP/V/11 tanggal 11 Mei 2011 dan audit terhadap Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern tahun 2010 dituangkan dalam laporan nomor 027B/LA-PL.II/PI/V/11 tanggal 11 Mei 2011.

The Public Accountant Firm was also appointed as an Independent Auditor to conduct an audit on the Company’s Compliance with prevailing Regulations referring to the Report of Compliance with prevailing rules and regulations in 2010 as stated in the report number 027A/LA-PL.II/KP/V / 11 dated May 11, 2011 and audits on the Report of Compliance with Internal Control in 2010 as stated in the report number 027B/LA-PL.II/PI/V/11 dated May 11, 2011.

PERMASALAHAN HUKUM Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Perseroan selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Perseroan terlibat dalam berbagai kasus hukum tertentu, baik sebagai penuntut maupun pihak yang dituntut dengan pihak ketiga maupun kekayaan Perseroan. Permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan selama tahun 2010 adalah sebanyak 11 perkara dengan status sebagai berikut:

LEGAL ISSUES Corporate Legal issues refer to civil and criminal legal issues still faced by the Company within the period of the Annual Report and have been filed in legal processes. The Company was involved in certain legal cases, both as plaintiff and defendant against third parties or for cases in regards to the Company’s assets. Corporate Legal issues encountered 11 cases during 2010 with the following details:

Permasalahan Hukum

Jumlah

Legal Issues

Perdata

PHI

1

1

Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum

Dalam proses penyelesaian

7

2

Dalam proses penyelesaian

Jumlah

8

3

Total

Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

yang tetap)

Kasus hukum signifikan per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: a. Terdapat bagian dari lahan milik Perusahaan seluas 763.272 m2 di Sungai Lais dan Sungai Selincah Palembang yang tumpang tindih kepemilikannya dengan PT Pertamina (Persero) UP III Plaju Palembang, dimana di atas lahan tersebut telah diusahakan oleh Perseroan untuk kegiatan kepelabuhan antara lain untuk dermaga Pelabuhan Perahu Layar, Galangan Kapal/ Dok PUSKOPELRA, Fasilitas Tanki Timbun CPO bekerja sama dengan PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk., fasilitas umum gerbang dan jalan serta lahan yang siap dipasarkan kepada mitra usaha/investor.

Major legal cases as per December 31, 2010 are: a. There are parts of the Company’s land area of 763,272 m2 in Sungai Lais and Sungai Selincah Palembang overlapping in ownership with PT Pertamina (Limited) UP III Plaju Palembang which had been utilized by the Company for seaport business activities such as Docks for Sailboats, Dockyard/ PUSKOPELRA Dock, CPO stacking Tank Facility in cooperation with PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, public facilities of gates, roads and land area ready to be marketed to business partners/ investors.

b. Gugatan dari PT Pelayaran Tresnamuda Sejati (PT TMS). Penggugat mengklaim telah melakukan kelebihan pembayaran kepada PT Pelindo II sejak tahun 2005 sampai dengan Februari 2009 atas aktivitas muat petikemas di Pelabuhan Panjang yang dilengkapi

b. A Lawsuit from PT Tresnamuda Sejati (PT TMS). The plaintiff claimed to have made excess payments to PT Pelindo II during a period of 2005 through February 2009 for container loading activities at the Port of Pajang documented with PEB documents (Export Declaration)

102


dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan nilai USD 1.231.559,75 dan aktivitas muat petikemas tanpa dokumen PEB dalam wilayah Pabean (Barang Antar Pulau) dengan nilai USD 1.585.946,62.

Putusan Pengadilan Gugatan tersebut telah dibatalkan sebagian oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

with a value of USD 1,231,559.75 and container loading activities without PEB document in the Custom area (Inter Island- Goods) with a value of USD 1,585,946.62.

The Verdict Part of the lawsuit was dismissed by the State Court and strengthened by the High Court. This case is currently under the process of cassation at the Supreme Court.

c. Tanah HPL Cabang Pelabuhan Bengkulu yang dikuasai oleh masyarakat. Bagian tanah HPL milik PT Pelindo II seluas +/- 45 Ha dari total tanah HPL seluas 1.200 Ha ditanami kelapa sawit oleh penduduk. Sesuai master plan Cabang Pelabuhan Bengkulu, lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan terminal petikemas. PT Pelindo II akan mengosongkan tanah HPL tersebut secara bertahap. Dan untuk pelaksanaannya telah dilakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait.

c. Bengkulu seaport Branch has land recently in unsolicited use by neighboring society. A portion of HPL land owned by PT Pelindo II covering +/- 45 ha of total area of 1,200 ha is currently planted with palm trees by residents living nearby. According to the master plan of Seaport Branch of Bengkulu, the area will be used for future container terminals. PT Pelindo II will empty the HPL land in phases. On such process, discussions have been done involving relevant agencies.

ETIKA PERUSAHAAN Perseroan telah memiliki panduan berupa Etika Perusahaan yang diterapkan bagi setiap elemen yang terlibat di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai perangkat nilai, serta telah menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara manajemen dan karyawan serta bagaimana Persero hubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam berbisnis.

CORPORATE ETHICS The Company has instituted Corporate Ethics Guidelines applicable through all business areas of PT Pelabuhan Indonesia II (Company), serving as a set of values about how relationships between management and its employees and its stakeholders are to be conducted.

Melalui penerapan Etika Perusahaan diharapkan dapat mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang sehat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya perusahaan.

Hence, a proper implementation of Corporate Ethics is relied upon to support sound Good Corporate Governance (GCG) and is expected to develop into a unique corporate culture.

Berdasarkan nilai-nilai budaya perusahaan serta prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah menyusun Etika Perilaku setiap elemen yang terlibat di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai perangkat nilai. Semua pihak wajib mentaati dan menjalankan etika ini dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan.

The Company has also formulated Conduct Principles as a set of values for every element of PT Pelabuhan Indonesia II based on both GCG principles and corporate culture values. All parties within the Company’s business shall comply with these ethics in pursuing their daily work activities.

Di tahun 2010, Perseroan telah membentuk Tim Persiapan Implementasi Budaya Perusahaan sebagaimana SK Direksi No. UM.338/2/5/PI.II.10 tanggal 20 April 2010 dan Surat Perintah Direksi nomor KP412/9/16/PI/II-10 tanggal 29 April 2010 tentang Tim Pembantu Persiapan Implementasi Budaya Perseroan untuk menindaklanjuti hasil identifikasi dan pembangunan budaya perusahaan yang dilakukan oleh LM-PPM. Di tahun 2010, telah pula disusun pedoman transformasi budaya perusahaan yang berisi ruang lingkup, tahapan, tata kala dan elemen-elemen pembentukan budaya perusahaan yang berorientasi pasar.

In 2010, the Company established a Corporate Culture Implementation Preparation Team pursuant to Directors Decree No. UM.338/2/5/PI.II.10 dated April 20, 2010 and Directors Warrant No. KP412/9/16/PI/II-10 dated April 29, 2010 regarding Corporate Culture Implementation Preparation Supporting Team in order to follow up corporate culture’s identification and development conducted by LMPPM. In 2010, the corporate culture transformation guideline was finalized containing a market-oriented scope, phases, time frame and elements of corporate culture building.


103


Selain itu, selama 2010, telah dilaksanakan pembahasan elemen-elemen penciptaan transformasi budaya perusahaan yang benrorientasi pasar (market) dengan learning point yang akan dicapai sebagai langkah persiapan implementasi budaya perusahaan. Hal ini sejalan dengan penetapan visi perusahaan yang baru, yang berdasarkan pada SK Direksi No. HK 56/3/16/PI.II.08.

During 2010, the Company as well conducted discussions on elements of the market-oriented corporate culture with specified learning points to be achieved as a preparatory measure towards corporate culture implementation. This is in line with the establishment of the Company’s new corporate vision pursuant to Directors Decree No. HK 56/3/16/PI.II.08.

Secara garis besar, isi Etika Usaha dan Etika Kerja meliputi: 1. Etika Usaha, yang terdiri dari: 1. Umum a) Manajemen wajib menemu-kenali para pihak yang berkepentingan dari kelompok karyawan, pelanggan, mitra usaha, pesaing, pemasok masyarakat, lingkungan, regulator dan lembaga lembaga lain yang berkaitan dengan usaha perusahaan. b) Manajemen harus menghormati hak-hak pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Perseroan dengan mereka. c) Manajemen memberikan kesempatan kepada pihak pihak yang berkepentingan untuk memantau dan memberikan usulan mengenai pemenuhan haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Karyawan Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan karyawan, Perusahan menghormati hak azasi serta hak dan kewajiban karyawan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 3. Pelanggan Dalam pelayanan kepada pelanggan, Perseroan memenuhi komitmennya dari segi perhatian, harga, kualitas, waktu, dan keamanan yang setara sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. 4. Mitra usaha Dalam bekerja sama dengan Mitra Usaha, Perusahaan menuangkan semua kesepakatan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan. 5. Pesaing Dalam melaksanakan persaingan usaha, Perseroan menjaga terciptanya persaingan yang adil, sehat, dan transparan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 6. Pemasok Dalam pengadaan barang dan atau jasa, Perseroan melakukan tender terbuka secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Broadly, the contents of the Work Ethics and Business Ethics include: 1. Business Ethics, consists of: 1. General a) Management must identify interested parties amongst its employees, customers, business partners, competitors, supplier, society, environment, regulators and other bodies which are connected with the Company’s business. b) Management shall respect the rights of all concerned parties under prevailing rules and regulations and/or contracts agreed by both the said parties and the Company. c) Management provides equal opportunities to the concerned parties to monitor and make suggestions regarding the fulfillment of their rights under prevailing rules and regulations. 2. Employees In building sound industrial relationships with its employees, the Company respects employees’ human rights and obligations under prevailing rules and regulations. 3. Customers In serving customers, the Company shall fulfill its commitments in terms of commensurate attention, price, quality, time, and security in accordance with acceptable service standards. 4. Business partners In collaborations with Business Partners, the Company outlines all agreements in written documents based on good intentions and mutual benefit. 5. Competitors The Company always prioritize fairness, soundness and transparency towards business competition under prevailing rules and regulations. 6. Suppliers In goods and or service procurements, the Company conducts open, transparent, and accountable tenders pursuant to prevailing rules and regulations.

104


7. Lingkungan Dalam berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan pelabuhan, Perseroan turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta membangun dan membina hubungan serasi dan harmonis dengan masyarakat disekitar tempat kegiatan Perseroan. 8. Regulator dan institusi terkait Dalam berinteraksi dengan regulator dan lembaga lembaga lain yang berkaitan dengan usahanya menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan bersama.

7. The Environment The Company preserves clean and healthy living environments while building and fostering neat and harmonious relationships with the surrounding communities in which it operates. 8. Regulators and Related Institutions In interacting with regulators and other relevant institutions within its scope of business, the Company establishes well-maintained, harmonious and constructive relations with the priority on honesty and mutual respect.

2. Etika Kerja 1. Setiap Pimpinan Perseroan selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan bawahannya, berkoordinasi dengan unit lain, berusaha untuk menjadi suri tauladan bagi pegawai di unit kerjanya dalam etos kerja yang kuat, proaktif dan integritas yang tinggi berperilaku baik serta membina para bawahan melalui: a. Penciptaan suasana kerja yang sehat b. Pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi c. Penyeimbangan antara hak dan kewajiban masing masing d. Penghormatan terhadap hak azasi manusia

2. Work Ethics 1. Every Company’s Manager is always open to communicate with his subordinates, coordinate with other units, become role models in his/her work unit with a strong, inspired, proactive and highly integrated work ethic, showing good attitudes as well as nurturing their subordinates through: a. Healthy working atmosphere b. Appreciation to outstanding employees c. Proper balance of rights and obligations d. Human rights recognition

2. Pimpinan dan seluruh pegawai Perseroan menyadari bahwa agar Perseroan dapat bertahan, tumbuh dan berkembang serta unggul dalam semua aspek lingkungan usaha yang sangat cepat berubah dan persaingan usaha yang ketat, menuntut sumber daya manusia yang kompeten, taat azas dan nilai yang dianut oleh Perseroan, karena pelanggaran terhadap azas dan nilai tersebut akan merugikan Perseroan. Untuk itu pimpinan dan seluruh pegawai selalu bersedia untuk: a. Memfokuskan semua usaha untuk kemajuan dan perkembangan Perseroan. b. Menghindari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tidak sehat dan merugikan Perseroan. c. Berani mengambil keputusan dan bertindak serta siap menerima risiko atas keputusan tersebut. d. Saling mengingatkan sesama pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris akan tekad ini. e. Berbesar hati apabila menerima kritik.

2. Leaders and all employees of the Company are aware that in order to survive, grow, develop and excel in the scope of rapidly changing and highly competitive businesses, there needs to be competent human resources, obedience to the principles and values espoused by the Company, because offenses against such principles and values are detrimental to the Company. Thus, leaders and all employees are always willing to:

3. Pimpinan dan seluruh pegawai Perseroan sadar bahwa keberhasilan Perseroan ditentukan oleh sikap profesional setiap pemangku jabatan, oleh karena itu penempatan pegawai di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

3. Corporate leaders and all employees are aware that the Company’s success depends highly on professional attitudes in every function; therefore, job assignments at Indonesia Port Corporation II, always consider the following:

a. Focus all efforts for the Company’s advancement and development. b. Refuse all conduct of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN), as unhealthy and detrimental to the Company. c. Be encouraged to make decisions and take action and be responsible for all risks therein. d. Remind fellow employees, Board of Directors and Commissioners about this strong determination. e. Stay heartened towards criticism.


105


106

a. Suatu jabatan dibentuk karena adanya kebutuhan riil organisasi. b. Setiap jabatan menuntut moral yang tinggi serta kompetensi yang sesuai untuk jabatan tersebut. c. Setiap penunjukan jabatan selalu didasari oleh kriteria yang jelas dan proses seleksi yang fair dan transparan. d. Setiap jabatan menuntut peningkatan kompetensi melalui pembelajaran yang berkesinambungan.

a. A function is established when corporate need for such task emerges b. Every function requires both high morale and appropriate competencies. c. Every job assignment is based on clear criteria and done through a fair and transparent procedure. d. Every function requires improved competence through continuous learning.

4. Pimpinan dan seluruh pegawai Perseroan sadar bahwa kelangsungan hidup Perseroan sangat ditentukan oleh kesetiaan pelanggan dan untuk menjadi Perseroan yang terpercaya bagi pelanggan memerlukan: a. Sikap mental yang baik dan pantang menyerah, siap melayani secara prima sampai pada tingkat kepuasan pelanggan. b. Sikap wirausaha yang inovatif dan kreatif c. Menghilangkan perilaku birokrat yang arogan d. Penyelesaian masalah diutamakan secara musyawarah dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Corporate leaders and all employees are aware that the Company’s survival is principally dependant upon customer loyalty, and to maintain trust from customers it requires:

5. Pimpinan dan pegawai Perseroan sadar bahwa efektivitas dan efisiensi di segala bidang kegiatan sangat menentukan hasil usaha Perseroan. Untuk itu dalam mengelola Perusahaan diperlukan: a. Kemampuan menetapkan skala prioritas yang paling menguntungkan Perseroan. b. Sikap untuk tidak melakukan pemborosan sumber daya Perseroan terutama dana, waktu dan tenaga.

5. Company leaders and employees are aware that the effectiveness and efficiency in all areas of activities generate optimum business results. Hence, corporate management requires for itself: a. Ability to set priority scale for optimum corporate profitability. b. Habit of avoiding inefficiencies, especially in corporate finances, time and energy.

6. Pimpinan dan seluruh pegawai Perseroan menghindari setiap perilaku yang tidak terpuji, termasuk: a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme b. Benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan pribadi c. Menerima hadiah dan pemberian dari siapapun yang patut diduga dapat mempengaruhi kemandirian dalam pengambilan keputusan. d. Dalam hal penerimaan hadiah yang tidak dapat dihindari, maka diwajibkan untuk melaporkan kepada Satuan Pengawas Intern dan Sekretaris Perusahaan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan GCG yang untuk selanjutnya melalui mekanisme yang transparan akan disalurkan kepada lembaga/ yayasan sosial.

6. Leadership and all employees of the Company are to keep away from any unworthy behavior including:

7. Pimpinan dan seluruh pegawai Perusahaan dilarang untuk:

7. Corporate leaders and all employees are not allowed to:


a. Good and persistent mental attitude, ready to excellently serve up to customer satisfaction. b. Innovative and creative entrepreneurial mindset c. Elimination of all arrogant bureaucrat behaviors d. Problem solving preferences through mutually benefiting consensuses pursuant to prevailing rules and regulations.

a. Corruption, Collusion and Nepotism b. Conflicts of interest between the corporation and personal interests c. Receiving prizes and gifts from any person reasonably suspected to affect employees’ independency in decision making. d. In case of such acceptance of gifts can not be avoided, any function is required to report to the Internal Supervisory Unit and Corporate Secretary in charge of overseeing and coordinating GCG implementation to, through transparent mechanism, finally distributing such gifts to social foundations/institutions.

a. Mengumpulkan atau membentuk dana taktis (off balance sheet/own account transactions) dari sumber manapun. b. Membiayai/mengeluarkan dana melalui dana taktis untuk keperluan apapun.

a. Collect or form tactical funds (off-balance sheet/ own account transactions) from any source. b. Finance/distribute funds through tactical funds for any purpose.

DONASI Dalam etika kerja dan etika usaha tersebut juga diatur mengenai pemberian donasi, yakni sebagai berikut: 1. Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan. 2. Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan bila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Perseroan tidak diperkenankan memberikan dana, aset, atau keuntungan Perseroan untuk kepentingan donasi politik kepada seorang atau lebih calon anggota/ anggota badan legislatif kecuali dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DONATION In work ethics and business ethics, donations are also regulated through the following: 1. When still deemed appropriate, donations for charitable purposes are justified. 2. Donations for other purposes should only be distributed when in compliance with prevailing regulations.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Perseroan tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat yang dilaksanakan melalui program pelestarian alam dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Distributing Funds to Social and Political Activities The Company does not engage in political activity neither does it give donations for political purposes. Conversely, social and environmental issues have become both major corporate interests and important duties and responsibilities of the Company to the public and are actualized through programs in nature preservation as well as Partnerships and Community Development.

Kegiatan Sosialisasi GCG Perseroan senantiasa secara berkala melakukan sosialisasi terhadap penerapan Good Corporate Governance agar setiap karyawan Perseroan menyadari pentingnya pelaksanaan GCG dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Sosialisasi telah dilakukan terhadap seluruh karyawan pada segenap tingkatan pada setiap kesempatan internal.

GCG Socialization Activities The Company periodically disseminates GCG implementation to inspire employees about its importance in their day-today work. GCG socialization has been conducted with all employees at every level and at every suitable opportunity.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Perseroan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan dalam bentuk Master Plan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan dan penanganan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengacu pada Undang Undang nomor 19 TAhun 2003 tentang Badan Umum Milik Negara (BUMN).

STRATEGIC PLAN In line with Company vision and mission, the Company’s Corporate Strategic Plan is translated into a Master Plan, Corporate Long Term Plan (RJPP), Work and Budget Plan, and Risk Management approach, all pursuant to prevailing rules and regulations, particularly referring to Law No. 19 2003 on State-Owned Enterprises (BUMN).

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perseroan untuk tahun 2009-2013 telah disahkan oleh Menteri Negara BUMN sebagaimana surat No. S-319/MBU/2009 tanggal 11 Mei 2009. Sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun 2010 disusun oleh Direksi secara komprehensif, terukur, memperhatikan penanganan risiko yang mungkin bisa terjadi serta memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, dan disetujui dan

The Company’s Corporate Long-Term Plan (RJPP) for 2009-2013 was approved by the Minister of State Owned Enterprises with Decree No. S-319/MBU/2009 dated May 11, 2009. Meanwhile, Work and Budget Plan for 2010 was prepared by the Company’s BOD in a comprehensive, scalable way after much attention to potential risk handling and focuses on major external and internal factors affecting the Company’s business sustainability, and was eventually approved and ratified by an Extraordinary

3. The Company shall not provide funds, assets, or earnings of the Company for political donations to one or more prospective/legislature members unless done in accordance with prevailing rules and regulations.


107


disahkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Januari 2011.

General Meeting of Shareholders dated January 17, 2011.

Untuk tahun 2010, PT Pelindo II telah menentukan arah bisnis yang jelas dengan menetapkan target hasil usaha yang optimis dan realistis, menyempurnakan dan melengkapi kebijakankebijakan strategis. Beberapa kebijakan manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG yang dikembangkan pada tahun 2010, diantaranya adalah Penyempurnaan beberapa Standard Operations Procedures (SOP) Perseroan, antara lain: a. SOP Sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi b. SOP kebijakan, sistem dan prosedur manajemen SDM c. Kajian sistem Remunerasi d. SOP IT Governance e. Penataan akun keuangan f. Penyempurnaan SIM Perpajakan yang terintegrasi g. Penyusunan Pedoman Aktiva Tetap h. Program e-office i. Sistem aplikasi tindak lanjut temuan j. Pengembangan e-procurement k. Implementasi e-auction

Entering 2010, PT Pelindo II had set clear business objectives with optimistic yet realistic targets associated with strategic policy updates and improvements. Management policies relating to GCG implementation developed in 2010 include Standard Operations Procedures (SOP) improvements, among others:

Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perusahaan dan secara semesteran melaporkan monitoring terhadap Rencana Bisnis tersebut kepada Pemegang saham sebagaimana dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Juni 2010 yang mengesahkan Laporan Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2009.

The Company’s Board of Commissioners had supervised the implementation of the Corporate Business Plan and semiannually reported such Business Plan monitoring to the shareholders pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders dated June 30, 2010, which approved the Annual Report and the annual reckoning of Indonesia Port Corporation II (Persero) for Fiscal Year 2009.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban pengungkapan informasi perusahaan, sejak tahun 1998 manajemen telah membentuk struktur jabatan Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. HK.56/5/13/PI.II09 tanggal 15 Oktober 2009 mengenai Struktur Organisasi Perseroan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung (Liaison Officer) antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, regulator, lembaga lain dan publik, serta sebagai penanggung jawab sekretariat perusahaan maupun sekretaris Direksi untuk menata usahakan dokumendokumen Perseroan.

Pursuant to provisions regarding obligatory corporate information disclosures, the management has, since 1998, operated a Corporate Secretary structural position in accordance with Directors’ Decree No. HK.56/5/13/PI.II-09 dated October 15, 2009 regarding Organizational Structures that directly report to the President Director. The Corporate Secretary serves as liaison (Liaison Officer) between the Company and shareholders, regulators, other agencies and the public, and is responsible for corporate secretariat issues while also functioning as secretary to the BOD in corporate document administration.

Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk menyeleksi dan merekomendasi jenis-jenis informasi yang relevan untuk dipublikasikan maupun diedarkan di kalangan internal Perseroan sekaligus merencanakan dan melaksanakan hubungan dengan media massa.

In practice, the Corporate Secretary is responsible for selecting and recommending all relevant information to be internally published and circulated while also planning and maintaining good accesses to the media.

108

a. Competency-based HR management SOP System b. Policy SOP, human resource management systems and procedures c. Remuneration system study d. Governance SOP IT e. Financial Accounts Structuring f. Integrated SIM Taxation Improvement g. h. i. j. k.


Preparation of Fixed Asset Guidelines e-office Program Findings follow-up Application system e-procurement Development e-auction Implementation

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam urusan hubungan dengan pemegang saham seperti perencanaan dan penyelenggaraan RUPS serta berhubungan dengan lembaga lain. Selain itu Sekretaris Perusahaan juga mewakili Perseroan dalam berhubungan dengan regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.

The Corporate Secretary is also responsible for all issues regarding shareholders such as planning and coordinating a GMS and for maintaining relations with other institutions. In addition, the Corporate Secretary represents the Company in dealing with regulators, associations or institutes that relate to the Company’s activities.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) juga tidak luput menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, seperti mengkoordinasikan dan mengadministrasikan pelaksanaan GCG pada level manajemen di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Good Corporate Governance (GCG) implementations is also part of the Corporate Secretary’s responsibilities as confirmed in the coordinative and administrative roles on GCG implementation at management level within Indonesia Port Corporation II.

Aspek governance pelaksanaan peran Sekretaris Perusahaan dinilai dengan menggunakan 2 (dua) indikator yang pemenuhannya mencerminkan best practices penerapan GCG, yaitu kelengkapan pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris Perusahaan. Berdasarkan hasil assessments GCG yang dilakukan tahun 2010 terhadap indikator tersebut, penerapannya masuk dalam kategori SANGAT BAIK dengan skor 2,91 dari skor maksimal 3,00 atau mencapai 97,00% meningkat 14,11% atau 0,36 point dari penilaian GCG tahun 2009 dengan skor 2,55.

Governance aspects of the Corporate Secretary are assessed using 2 (two) indicators, whose fulfillment shall portray GCG best practices implementation, namely comprehensive instruments for successful task implementation, and the implementations of tasks and duties as Corporate Secretary. Based on the GCG assessments conducted in 2010 against these indicators, the Corporate Secretarial task implementation falls into EXCELLENT category scoring 2.91 of a maximum score of 3.00 or achieving 97.00%, and shows a 14.11%, or 0.36 point, increase from the GCG assessment in 2009 scoring 2.55.

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Rima Novianti. Riwayat singkat dari Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman 209. Pengungkapan Informasi Perusahaan Berdasarkan hasil aspek governance pelaksanaan pengungkapan informasi (disclosure) dinilai dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yang pemenuhannya mencerminkan best practices penerapan GCG. Penerapan prinsip ini meliputi beberapa aspek antara lain: 1. Laporan Keuangan yang harus mengungkapkan semua informasi keuangan yang material, prinsip, dan kebijakan akuntansi yang digunakan serta audit harus dilakukan oleh auditor yang independen; 2. Penyampaian informasi lainnya kepada publik sesuai prosedur keterbukaan informasi yang harus dilakukan secara tepat waktu; 3. Adanya akses berupa kemudahan untuk memperoleh informasi yang disajikan tersebut.

Corporate Secretary position is now held by Rima Novianti. A brief biography of the Corporate Secretary can be seen on page 209 of this Annual Report.

Sebagai pemenuhan atas kewajiban pengungkapan informasi perusahaan, sepanjang tahun 2010 Sekretaris Perusahaan telah mengkomunikasikan informasi material mengenai aktivitas Perseroan dan kinerja Perseroan. Hal tersebut juga sejalan dengan niat Perseroan untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

To fulfill the obligatory requirement to convey corporate information, throughout 2010, the Corporate Secretary was communicating material information about the Company’s activities and performance. This too furthers the Company’s best intention to convey information openly to the public.

Adapun media yang dipergunakan pengungkapan informasi perusahaan berikut:

The media used as a means of corporate information disclosureare as follows:

sebagai sarana adalah sebagai

Corporate Information Disclosure Based on governance results, information disclosure implementation (disclosure) is assessed using three (3) indicators, whose fulfillments reflect GCG best practices implementation. Application of this principle involves several aspects, among others: 1. Financial reports that should disclose all material financial information, principles and accounting policies currently applied and must be audited by an independent auditor; 2. Other information disclosures to the public comply with information openness procedures that must be done in a timely manner; 3. Easy access to such information is available.


109


Di tahun 2010, PT Pelabuhan Indonesia II telah menerbitkan iklan publikasi/pengumuman sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat yang diumumkan melalui media cetak.

In 2010, PT Pelabuhan Indonesia II issued publication ads/ announcements to the public via print media pertaining to its transparency.

Keterbukaan informasi yang disampaikan melalui media massa pada tahun 2010:

Keterbukaan informasi yang disampaikan melalui media massa pada tahun 2010:

Perihal

Tanggal

Media Cetak

Date

Printed Media

Description

Iklan Laporan Keuangan Tahun 2009

18 Agustus 2010

Media Indonesia

August 18, 2010

2009 Financial Statement Ad

Iklan Laporan Keuangan Tahun 2009

18 Agustus 2010

Bisnis Indonesia

August 18, 2010

2009 Financial Statement Ad

Press Release PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) secara berkala juga menerbitkan siaran pers dalam rangka mengkomunikasikan aktivitas dan kinerja Perseroan. Di tahun 2010, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menerbitkan sebanyak 8 (delapan) siaran pers.

Press Release Indonesia Port Corporation II also regularly publishes press releases in order to communicate its activities and performance. In 2010, Indonesia Port Corporation II published 8 (eight) press releases.

Adapun daftar siaran pers yang diterbitkan pada tahun 2010, adalah sebagai berikut:

The list of press releases issued in 2010 is as follows:

No

Tanggal

Date

1.

30 April 2010

April 30, 2010

2.

3 Mei 2010

May 3, 2010

3.

4.

25 Mei 2010

26 Mei 2010

May 25, 2010

May 26, 2010

5.

26 Mei 2010

May 26, 2010

6.

17 Juni 2010

June 17, 2010

7.

31 Agustus 2010

August 31, 2010

8.

7 September 2010

September 7, 2010

Peristiwa Pelindo II Siap Antisipasi Rencana Mogok

Pelindo II ready to anticipate Labor Strike

Kerja Pekerja Terminal Petikemas Koja

at Koja Container Port

Pelatihan Mekanik Sepeda Motor bagi

Motorbike mechanic training for

Warga Kurang Mampu di Jakarta Utara

underprivileged residents of North Jakarta

Pelabuhan Tanjung Priok Tetap Beroperasi

Port of Tanjung Priok kept operating

Meski Dilanda Demo Pekerja TPK Koja

despite Koja Labor Demo

Unjuk Rasa Pekerja TPK Koja Tidak

Labor Demo Koja Container Port ddi not

Pengaruhi Pelayanan Bongkar-Muat di

affect stevedoring activities at Port of

Pelabuhan Tanjung Priok

Tanjung priok

Pelabuhan Tanjung Priok Melayani Lebih

Port of Tanjung Priok served more than

dari 90% Ekspor Impor Nasional

90% of National Exports/Imports

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok

Port of Tanjung Priok Development

Pelabuhan Indonesia II Selenggarakan Pasar Murah

Pelindo II held Thrift Market

Pelindo II, Anak Perusahaan dan Afiliasi

Pelindo II, subsidiaries, and associates

Sediakan 26 Bis Mudik Gratis

provided Mudik Gratis

Laporan Tahunan Perseroan juga telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan dan ketentuan yakni Undang Undang No. 40 Tahun 2007 dan lain ketentuan lainnya. Untuk pertama kalinya, sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan, Laporan Tahunan Tahun 2010 ini, Perseroan berpartisipasi dalam Annual Report Award yang di selenggarakan atas kerja sama BAPEPAM-LK dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

110

Events

Annual Report The Company has also submitted its Annual Reports to concerned parties as stipulated in a number of rules and regulations, particularly Law No. 40 2007. As its approach towards openness, the Company took its initial participation in the Annual Report Awards held by the BAPEPAM-LK in cooperation with the Directorate General of Taxation, the Ministry of State Owned Enterprises, Bank Indonesia, Indonesia Stock Exchange, National Committee on Governance, and the Indonesian Institute of Accountants.


Website www.inaport2.co.id Kepatuhan terhadap pengungkapan informasi perusahaan, khususnya dalam penyampaian sejumlah laporan dan informasi penting lainnya yang harus dimuat dalam website, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengelola website dengan alamat www.inaport2.co.id. Sekretaris Perusahaan juga senantiasa meng-update situs web, www.inaport2.co.id, situs portal internal, sebagai media penyebaran berbagai informasi perusahaan termasuk laporan tahunan tahun-tahun sebelumnya serta informasi lainnya yang mungkin berkaitan dengan kepentingan karyawan Perseroan, komunitas investor, dan masyarakat umum.

Website www.inaport2.co.id To comply with corporate information disclosure policy, especially in the delivery of a number of reports and other important information deemed necessary for wider disclosure, Indonesia Port Corporation II manages a website with the address www.inaport2.co.id. The Corporate Secretary is also constantly updating the website, www.inaport2.co.id, an internal portal site, as a medium to communicate information including the Company’s Annual Reports for previous years as well as other information that might relate to the interests of the Company’s employees, investors, and the public.

Selain website dimaksud, informasi tentang Perseroan juga dapat diakses melalui portal BUMN online Pelindo II (http:// portal.bumn.go.id/pelindo2)

In addition to said website, information about the Company can also be accessed via BUMN’s online portal Pelindo II (http://portal.bumn.go.id/pelindo2)

Komunikasi Internal Memperhatikan bahwa setiap karyawan merupakan aset yang berharga dalam upaya mencapai kinerja terbaik dari Perseroan, Perseroan memandang penting untuk menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif melalui komunikasi dua arah yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi diantaranya adalah majalah “Transmoda” dan newsletter “Info Komunika”.

Internal Communication Understanding that every employee is a valuable asset supportive of the best achievement of the the Company’s overall performance, the Company sees an urgency in creating a conducive internal atmosphere of two-way communication conveyed through various communication media including the magazine “Transmoda” and the newsletter “Community Info”.

Pelaksanaan Penanganan Pelanggan Perseroan telah mengimplementasikan Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG) di seluruh cabang melalui pernyataan SLG dan perikatan kontrak SLA dengan pelanggan yang bersedia melalukan perikatan. Implementasi SLA dan SLG ini dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi fasilitas dan kemampuan pelayanan masing-masing cabang. Di masa mendatang, secara bertahap akan diupayakan perluasan cakupan kegiatan pelayanan yang diberikan garansi dan peningkatan jumlah pelanggan yang melakukan perikatan kontrak SLA.

Customer Handling Implementation The Company has implemented the mechanism for Service Level Agreement (SLA) and Service Level Guarantee (SLG) at all port branches, through SLG statements as well as SLA contracts with customers who wished for such contracts. The implementation of SLA and SLG is conducted in line with available facilities and service capabilities at each respective port branches. Going forward, the Company will gradually extend the scope of guaranteed services as well as increase the number of customers with SLA contracts.

Posisi pelaksanaan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Actual implementation in 2010 were as follows:

Cabang

Pelabuhan Tanjung Priok

Pelabuhan Panjang

SLA dan SLG

SLA and SLG

SLA dan SLG Pelayanan Kapal dan

SLA and SLG for Vessel and Goods

Barang

Services


SLA and SLG for Vessel Services

Petikemas di TPK

and Container Services at Container

Branch

Port of Tanjung Piok

Port of Panjang

Terminal (TPK) Pelabuhan Palembang



Petikemas di TPK

and Container Services at Container

Port of Palembang

Terminal (TPK)


111


Cabang

Pelabuhan Teluk Bayur

SLA dan SLG

SLA and SLG

Branch

SLG Pelayanan Petikemas dan SLA

SLG for Container Services and SLA

Pelayanan Kapal

for Vessel Services

SLG Pelayanan Petikemas dan SLA

SLG for Container Services and SLA

Pelayanan Kapal

for Vessel Services

SLA & SLG Pelayanan Kapal dan

SLA and SLG for Ship Services and

Bongkar Muat Usaha Terminal

Terminal Stevedoring Production

SLG Pelayanan Barang dan SLA

SLG for Cargo Services and SLA for

Pelayanan Kapal

Vessel Services



Barang

Services

Pelabuhan Jambi

SLA dan SLG Pelayanan Kapal


Port of Jambi

Pelabuhan Bengkulu

SLA & SLG Pelayanan Kapal dan

SLA and SLG for Vessel Services and

Port of Bengkulu

Bongkar Muat Batu Bara

Coal Stevedoring Service



Barang

Services



Barang

Services

Pelabuhan Pontianak

Pelabuhan Cirebon

Pelabuhan Banten

Pelabuhan Sunda Kelapa

Pelabuhan Pangkal Balam

Pelabuhan Tanjung Pandan

Port of Teluk Bayur

Port of Pontianak

Port of Cirebon

Port of Banten

Port of Sunda Kelapa

Port of Pangkal Balam

Port of Tanjung Pandan

Survey Kepuasan Pelanggan Dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang menunjukkan akan adanya peningkatan kualitas pelayanan, Perseroan secara berkala terus melakukan survey kepuasan pelanggan, untuk kemudian diteruskan kepada CabangCabang Pelabuhan dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing unit usaha.

Customer Satisfaction Survey In its efforts to continuously improve customer satisfaction in support of all subsequent efforts to identify service quality improvement, the Company periodically conducts customer satisfaction surveys further forwarded to all seaport Branches to be followed up by respective business units.

Kegiatan Survey kepuasan pelanggan yang dilakukan selama tahun 2010, diantaranya meliputi: 1. Sosialisasi hasil survey kepuasan pelanggan ke cabang cabang, unit TPT (Tanjung Priok Car Terminal) dan KSO TPK Koja Sesuai surat No. HK.569/2/6/PI.II-2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang hasil survey kepuasan pelanggan dan vendor/supplier PT Pelindo II tahun 2009 untuk tindak lanjut masing-masing unit usaha 2. Survey kepuasan pelanggan tahun 2010 yang dilaksanakan bulan Januari 2011 sampai dengan Februari 2011 untuk KPI Kontrak Manajemen tahun 2010 3. Survey kepusan pelanggan cabang-cabang kelas I dan II untuk pemenuhan ISO 9001:2008.

Customer satisfaction survey activities conducted during 2010 include: 1. Socialization of customer satisfaction survey findings to the branches, TPT (Tanjung Priok Car Terminal) unit and KSO Koja Container Port pursuant to the Decree No.HK.569/2/6/PI.II-2010 dated July 14, 2010 about the results of customer and vendor/supplier satisfaction surveys of PT Pelindo II in 2009 to be followed up by respective business units 2. 2010’s customer satisfaction survey conducted in January 2011 through February 2011 for KPI Management Contracts in 2010 3. Customer Satisfaction Survey on existing customers of Class I and II Branches conducted for planned ISO 9001:2008 compliance.

112


Pengoperasian Service Center Saat ini Perseroan juga sedang melakukan proses pengkajian untuk pengoperasian Service Center dan dijadwalkan akan segera dibuka pada tahun yang akan datang. Pengoperasian Service Center tersebut didasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 61/2009 tentang Kepelabuhan.

Service Center Operations Currently, the Company is also conducting reviews on operations of Service Centers scheduled to commence in the forthcoming year. Such Service Center operations are pursuant to Government Regulation no. 61/2009 on Harbors.

Hubungan Industrial Perusahaan senantiasa berupaya untuk menjaga adanya suatu hubungan yang harmonis dengan para karyawan sebagai salah satu aset terpenting Perseroan. Hubungan yang harmonis antara Perseroan dan karyawan diyakini akan membawa dampak positif berupa suasana kerja yang kondusif dan sekaligus rasa aman dan tenteram di sisi karyawan dalam melakukan tugas dan pekerjaannya, yang pada gilirannya akan sangat menunjang pencpaian targettarget kerja yang ditetapkan demi kemajuan Perusahaan.

Industrial Relations The Company strives to maintain harmonious relationships with its employees, as they are one of its most important assets. Harmonious relationship between the Company and its employees is believed to generate positive impacts actualized in favorable working atmospheres as well as safety and secure feelings on the part of employees in performing their work and tasks, which in turn will significantly support employee target achievements set for future corporate advancements.

Di lingkungan Perseroan, hubungan yang harmonis antara Perseroan dan karyawan diwujudkan melalui hubungan industrial dalam forum-forum bipartit antara Perseroan, dalam hal ini pihak Manajemen, serta karyawan, yang diwakili oleh organisasi Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Forum-forum bipartit tersebut menyediakan jalur komunikasi yang aktif dan dinamis dalam mensosialisasikan program dan kebijakan Perseroan, menyalurkan aspirasi karyawan, serta menjembatani perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul.

Within the Company, a harmonious relationship between the Company and its employees is realized through industrial relations in bipartite forums between the Company, in this referring to Management and employees represented by Labor Union of Indonesia Port Corporation II. Bipartite forums provide lines of active and dynamic communication in policy and program dissemination, employee aspirations, while also preventing potential disputes

Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dengan Perseroan, telah dimiliki Peraturan Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani bersama antara Serikat Pekerja Pelindo II dengan Manajemen Pelindo II sebagaimana PKB No. HK.566/2/2/PI.II-08 dan 09/II/SK.SPPI. II/08 pada tanggal 26 Februari 2008 yang telah tercatat di Depnakertrans RI Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana Keputusan No. KEP 57/PHIJSK/PKKAD/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang pendaftaran Perjanjian Kerja sama Bersama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Pengurus SP Pelabuhan Indonesia II yang telah tercatat dengan No. 57/ pdf.3/PKB/V/2009.

In order to create harmonious relations between the Company and its workers, a Joint Working Regulation (PKB) was signed jointly by the Labor Union of Pelindo II and Pelindo II Management as stipulated in PKB No. HK.566/2/2/ PI.II-08 and 09/II / SK.SPPI.II/08 on February 26, 2008 that was registered at Depnakertrans RI Industrial Relationship Development and Labor Social Security as stipulated in the Decree No. KEP 57/PHIJSK/PKKAD/2009 dated May 26, 2009 about the registration of Joint Cooperation Agreements between Indonesia Port Corporation II and Pelindo II SP Administrator that was registered with registration No. 57/ pdf.3/PKB/V/2009.


113


Sebagai warga dunia usaha yang bertanggung jawab, Perseroan memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil & Mikro (UMKM) serta kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar Perseroan. “As a responsible corporate citizen, the Company has much concern for the empowerment of Medium, Small & Micro Businesses (UMKM) as well as for the welfare of the surrounding community.”

46,38

Dana PKBL yang dikeluarkan di 12 Cabang Pelabuhan di tahun 2010 PKBL disbursed a cross 12 branch seaports in 2010

miliar Rupiah

BUMN mempunyai posisi yang strategis dalam upaya pemberdayaan usaha kecil. Melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), keunggulan BUMN pada bidang produksi, teknologi, jaringan distribusi dan SDM, dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sehingga dapat tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

State Owned Enterprises (BUMN) have a strategic position to empower small businesses. In its Partnership and Community Development Programs (PKBL), a BUMN can make the most use of its production, technology, distribution network and human resources facilities to support and foster small businesses in progressing into more determined and independent enterprises.

Program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap pemberdayaan UMKM, termasuk untuk masyarakat di lingkungan sekitar Perseroan.

This special program is also a best portrayal of the Company’s corporate social responsibility embodied in programs for UMKM empowerment, including those in societies in which it runs businesses.

Bila dilaksanakan secara efektif, PKBL akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan

Through effective implementation, PKBL will generate positive impacts on national economic growth and improve social welfare. Therefore, the Government issued Government Regulation No. 3 of 1983 on Procedures for the Development and Oversight of Bureau Company (PERJAN), Public

114


Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO), yang mewajibkan BUMN membantu pengembangan usaha kecil. Sedangkan, pelaksanaannya ditata berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989, yang kemudian untuk mengikuti perkembangan keadaan terus diperbaharui melalui peraturan-peraturan pengganti, dan terakhir adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Company (PERUM) and Limited Liability Company (Persero), which sets an obligatory task for BUMN to support small business development. Meanwhile, the task implementation is primarily pursuant to the Decree of Finance Minister No. 1232/KMK.013/1989, which is subject to updates through succeeding decrees of which the Decree of the Minister for State Owned Enterprises No. Per-05/MBU/2007 April 27, 2007 is the most recent regulation.

Susunan Pengurus Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.HK.56/5/13/PI.II09 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), maka organisasi pengelolaan dana PKBL langsung berada di bawah DIrektorat Keuangan yang dipimpin oleh Senior Manager Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sedangkan kepengurusan PKBL di cabang dipimpin oleh General Manager. Susunan Kepengurusan PKBL Kantor Pusat adalah Sebagai berikut:

Composition of Administrators Based on the Decree of the Board of Directors No.HK.56/5/13/PI.II-09 dated October 15, 2009 on the Management Administration Organization of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the PKBL fund management is run under the Directorate of Finance led by the Senior Manager of Partnership and Community Development (BKL). In branches, the General Managers are the project officers of PKBL issues. The composition of PKBL administration at the Head Office is as follows:

• Penanggung Jawab • Senior Manager Kemitraan dan Bina Lingkungan

• Administration Head • Senior Manager of Partnership and Community Development

: Dian M. Noer : Lunggana

: Dian M. Noer : Lunggana


115


• Asisten Senior Manager Analisa dan Evaluasi KBL : Hari Toto Budiarto • Asisten Senior Manager Administrasi dan Pelaporan KBL : Syaiful Bahri • Pimpinan di Kantor Cabang : General Manager

• Senior Manager Assistant for KBL Analysis and Evaluation • Senior Manager Assistant for KBL Administration and Reporting • Leaders at Branch Offices

Pengelolaan PKBL di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meliputi kantor pusat dan cabang-cabang dengan rincian sebagai berikut: 1. Kantor Pusat: DKI Jakarta, Jawa Barat lainnya, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. 2. Cabang Tanjung Priok: Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. 3. Cabang Panjang: Panjang dan sekitarnya. 4. Cabang Palembang: Palembang dan Sekitarnya 5. Cabang Teluk Bayur: Teluk Bayur dan Sekitarnya 6. Cabang Pontianak: Pontianak dan Sekitarnya 7. Cabang Banten: Banten dan Sekitarnya 8. Cabang Cirebon: Cirebon dan Sekitarnya 9. Cabang Jambi: Jambi dan Sekitarnya 10. Cabang Sunda Kelapa: Jakarta Barat, Tangerang, dan Sekitarnya 11. Cabang Bengkulu: Bengkulu dan Sekitarnya 12. Cabang Pangkal Balam: Pangkal Balam dan Sekitarnya 13. Cabang Tanjung Pandan: Tanjung Pandan dan Sekitarnya

PKBL management at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) includes the participations of head offices and all branches with the following details: 1. Head Offices: Jakarta, West Java, DI Yogyakarta, Central Java, East Java and East Nusa Tenggara 2. Tanjung Priok Branch: North Jakarta, South Jakarta, Central Jakarta and East Jakarta 3. Panjang Branch: Panjang and surrounding areas 4. Palembang Branch: Palembang and surrounding areas 5. Teluk Bayur Branch: Teluk Bayur and surrounding areas 6. Pontianak Branch: Pontianak and surrounding areas 7. Batam Branch: Bantam and surrounding areas 8. Cirebon Branch: Cirebon and surrounding areas 9. Jambi Branch: Jambi and surrounding areas 10. Sunda Kelapa Branch: Jakarta, Tangerang, and Greater Jakarta areas 11. Bengkulu Branch: Bengkulu and surrounding areas 12. Pangkal Balam Branch: Pangkal Balam and surrounding Areas 13. Tanjung Pandan Branch: Tanjung Pandan and surrounding areas.

116


: Hari Toto Budiarto : Syaiful Bahri : General Managers

Sumber Dana PKBL Sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/ MBU/2007 tanggal 27 April 2007 dana yang dialokasikan biasanya merupakan dana bergulir (khusus untuk program kemitraan) dan hibah (untuk program bina lingkungan). Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pelindo II (persero) berasal dari penyisihan laba setelah pajak maksimal masing-masing sebesar 2%, pendapatan jasa administrasi, bunga deposito, jasa giro, dan lain lain.

PKBL Fund Resource In accordance with regulation of State Minister for SOE Number Per-05/MBU/2007 dated April 27, 2007, the funds allocated comprise of revolving funds (for the partnership program) and grants (for the community development program). Funding for the Partnership and Community Development Program (PKBL) at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) comes from net profit after tax at maximum of 2%, respectively, as well as from revenues from administration fees, interest on time deposits, current accounts, and others.

Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan pinjaman khusus.

Partnership Program funds are distributed in the form of loans for working capital and special loans.

Sedangkan Dana Bina Lingkungan setiap tahun berjalan disalurkan sebesar 70% melalui program BL BUMN Pembina, dan 30% digunakan untuk program BL BUMN Peduli. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.

Meanwhile, annually, 70% of the Community Development (BL) Fund is distributed through BUMN Pembina programs, while the other 30% is allocated for BUMN Peduli programs. Outstanding cash balances in the two shall be saved as the beginning cash balance for the following year’s BL program fund.

Pada tahun 2010 PT. Pelindo II telah menyalurkan bantuan Rp 46,38 miliar dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang tersebar di 12 wilayah Cabang Pelabuhan.

In 2010, PT. Pelindo II realized funding in the amount of Rp 46.38 billion in its PKBL programs spread across 12 regions, surrounding its branch seaports.

Program Kemitraan Sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN, bentukbentuk kegiatan dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut: 1. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap produktif. 2. Pinjaman khusus untuk UMK yang telah menjadi binaan, yang sifatnya adalah pinjaman tambahan, dalam rangka memenuhi pesanan. 3. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas UMK binaan, dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, magang dan promosi. Progam peningkatan kapasitas UMK ini meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi.

Partnership Program Pursuant to the directives from the Ministry of BUMN, the Partnership Program activities come in the following forms:

Jenis usaha yang dibiayai dalam Program Kemitraan ini adalah usaha kecil, baik perorangan, badan usaha, maupun koperasi, dengan tingkat penjualan (omset) per tahun setinggi-tingginya Rp 1 miliar atau memiliki aktiva setinggitingginya Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan.

Partnership Program finances small businesses, whether for individuals, businesses, and cooperatives with maximum annual business revenues of Rp 1 billion or in possession of maximum assets of Rp 200 million exclusive of buildings and lands.

Tujuan dari Program Kemitraan adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajerial UKM, serta memberikan pinjaman permodalan, peningkatan kemampuan produksi, pemasaran dan lain-lain sehingga UKM binaan tersebut dapat menjadi usaha menengah dan besar.

The Partnership Program is designed to increase entrepreneurial and managerial capabilities of UKM, provide capital loans, increase production, marketing, and other capabilities so the fostered UKM can advance to larger businesses.

1. Loans for working capital and/or purchases of productive fixed assets. 2. Special additional loans for fostered UMK whose nature is occasional to meet confirmed orders. 3 Mentoring programs in order to increase Medium and Small Businesses (UMK) capacity, through education/ training, apprenticeship and promotion. UMK capacity increase programs are in the areas of production and processing, marketing, human resources and technology.


117


Gambaran Tentang Mitra Binaan Mitra binaan yang diberi bantuan dana PKBL dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah pengusaha kecil yang produknya memiliki daya saing yang cukup tinggi tetapi mengalami kesulitan pemasaran, SDM, manajemen, permodalan dan teknologi. Oleh karenanya bantuan dana PKBL yang diberikan akan dapat mengatasi masalah tersebut sehingga diharapkan para pengusaha dapat mandiri dan berkembang menjadi usaha menengah dan besar sehingga memiliki daya saing dan menjadi pengusaha nasional yang tangguh.

Fostered Partner Overview In disbursing loans, Indonesia Port Corporation II (Persero) targets small businessmen capable of producing fairly competitive products but who are handicapped by limited knowledge and capacity in marketing, human resources, management, capital or technology. Therefore, it is expected that the PKBL funds provided can help such entrepreneurs resolve these constraints to steadily expand with stronger competitiveness and become firm national entrepreneurs.

Realisasi Pengelolaan Dana Program Kemitraan Realisasi penyaluran dana untuk Program Kemitraan PT Pelindo II pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 29,18 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, yakni Rp 24,22 miliar.

Realization of Partnership Program Fund Management Funds for PT Pelindo II’s Partnership Program in 2010 reached Rp 29.18 billion. This is an increased figure compared to the funding in the previous year of Rp 24.22 billion.

Dilihat dari jenis bidang usahanya, rincian penyaluran dananya adalah sebagai berikut: 1. Bidang Industri sebesar Rp 3,40 miliar. 2. Bidang Perdagangan Rp 4,82 miliar. 3. Bidang Pertanian Rp 45 juta. 4. Bidang Perternakan Rp 105 juta. 5. Bidang Perikanan Rp 80 juta. 6. Bidang Jasa Rp 1,33 miliar. 7. Bidang lainnya sebesar Rp 14,24 miliar.

In terms of types of industries, the funds were allocated in: 1. Industry, Rp 3.40 billion. 2. Trading, Rp 4.82 billion. 3. Agriculture, Rp 45 million. 4. Animal husbandry, Rp 105 million. 5. Fisheries, Rp 80 million. 6. Services, Rp 1.33 billion. 7. Others, Rp 14.24 billion.

Selain memberikan pinjaman untuk usaha kerja, PT Pelindo II juga menyalurkan hibah dalam bentuk pemberian programprogram pelatihan dan promosi bagi para mitra binaan yang menelan biaya sebesar Rp 4,98 miliar yang terdiri dari: 1. Bantuan Pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 685 juta 2. Bantuan berupa pemasaran/kegiatan promosi sebesar Rp 4,30 miliar. Dalam rangka promosi para mitra binaan. PT Pelindo II telah melaksanakan beberapa kegiatan promosi dalam bentuk kegiatan pameran yang bersifat nasional maupun internasional.

Aside from providing loans to businesses, PT Pelindo II also distributes grants in the forms of training and promotional programs for fostered partners generating an overall contribution of Rp 4.98 billion, consisting of: 1. Education and training worth Rp 685 million 2. Assistance in the form of marketing / promotional activities of Rp 4.30 billion. For better support to its fostered partners, PT Pelindo II has undertaken several promotional activities including both national and international expos.

Penerimaan dari pengembalian pokok pinjaman untuk tahun 2010 terealisasi sebesar Rp 10,52 miliar, turun 17,40% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 12,49 miliar. Sedangkan realisasi penerimaan jasa administrasi, jasa giro, bunga deposito, dan pendapatan lain-lain untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 1,80 miliar meningkat 18,75% dibanding penerimaan tahun lalu yang sebesar Rp 1,52 miliar. Adapun biaya operasional tahun 2010 adalah sebesar Rp 964 juta, turun 10,74% bila dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 1,08 miliar.

Repayment of loan principals in 2010 amounted to Rp 10.52 billion, lower by 17.40% compared to the previous year, which amounted to Rp 12.49 billion. Meanwhile, administration service revenues, current accounts, deposit interest, and other income for 2010 added up to Rp 1.80 billion, increasing by 18.75% compared last year’s revenues of Rp 1.52 billion. Operating expenses incurred in 2010 totaled Rp 964 million, declining 10.74% compared to the previous year, which amounted to Rp 1.08 billion.

118


Program Bina Lingkungan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial ekonomi oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Melalui program ini diharapkan kondisi sosial masyarakat sekitar Perseroan dapat diberdayakan dan dikembangkan sehingga dapat tercipta kemandirian dan sinergi. Selain itu, pelaksanaan program Bina Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) juga diharapkan dapat membentuk citra Perseroan yang positif di mata masyarakat di sekitar Perseroan, sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif terhadap kegiatan usaha dan pengamanan aset Perseroan.

Community Development Program The Community Development Program is a socio-economic empowerment program of a BUMN through the allocation of funds reserved from a BUMN’s profits. Through this program it is expected that the social lives of surrounding communities are empowered and developed for future independency and synergy. In addition, the implementation of the Community Development program at Indonesia Port Corporation II (Persero) is also intended to establish a positive image of the Company within the wider society, and thus is expected to generate a conducive climate for business activities while also serving as a protection of Company assets.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per 05/MBU2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanggal 27 April 2007, Program Bina Lingkungan meliputi: 1. BUMN Peduli bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam (force majeure). 2. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 3. Bantuan peningkatan kesehatan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 4. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat. 5. Bantuan sarana ibadah untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat 6. Bantuan pelestarian alam.

In reference to the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. Per 05/MBU2007 on Implementation Guidelines of PBKL dated April 27, 2007, Community Development Program includes: 1. BUMN Peduli, assistance to victims of natural disasters, provided to help victims of natural disasters (force majeure) going through hardships resulting from such disasters. 2. Training and Education provided to improve the quality of Human Resources. 3. Health care programs to improve the quality of public health. 4. Assistance in the development of public infrastructure and facilities provided to improve public welfare facilities. 5. Donations to help improve the quality of places of worship. 6. Nature preservation.

Penyaluran Dana Untuk Bina Lingkungan Pada tahun 2010, dana bantuan Program Bina Lingkungan yang disalurkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp 22,49 miliar, meningkat 100,32% dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah Rp 11,23 miliar.

Community Development Fund Distributions In 2010, Community Development Program funds distributed by the Company amounted to Rp 22.49 billion, an increase of 100.32% compared to 2009, which totaled Rp 11.23 billion.

No

Penyaluran Dana Bina Lingkungan (dalam ribuan rupiah) Program BUMN Peduli

2009 2.752.190

2010 4.151.167

Penyaluran BUMN Pembina 1.

Bantuan Bencana Alam

2

Bantuan Pendidikan dan/atau Latihan

3 4

Community Development Fund (thousand rupiah) SOE Care SOE Distributions

58.240

677.606

Assistance for Victims of Natural

2.006.380

2.445.943

Education and Training Assistance

Bantuan Peningkatan Kesehatan

694.571

4.425.730

Health Care Assistance

Bantuan Pengembangan Sarana/

1.685.614

4.730.077

Development Aid for Public Facilities and

3.876.819

5.245.675

Worship Facilities Assistance

154.250

816.632

Nature Conservation Assistance

11.228.064

22.492.830

Total

Disasteers

Prasarana 5

Bantuan Sarana Ibadah

6

Bantuan Pelestarian Alam/Lingkungan Jumlah

Infrastructure


119

Pernyataan Dewan Komisaris & Direksi Statements from Board of Commissioners and Board of Directors

Laporan Tahunan ini, berikut laporan keuangan dan informasi terkait lainnya merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

This Annual Report, along with the accompanying financial statements and other related information, is the responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors of Indonesia Port Corporation II, whose signatures appear below.

Jakarta, Juli 2011

Jakarta, July 2011

Dewan Komisaris I Board of Commissioners

Direksi I Board of Directors

Lambock V. Nahattands Komisaris Utama I President Commissioner

Richard J. Lino Direktur Utama I President Director

Si Putu Ardana Komisaris I Commissioner

Ferialdy Noerlan Direktur Operasi dan Teknik I Operations & Engineering Director

Pontas Tambunan Komisaris I Commissioner

Dian M. Noer Direktur Keuangan I Finance Director

Jimmy A. B. Nikijuluw Komisaris I Commissioner

Mulyono Direktur Personalia & Umum I Personnel & General Affairs Director

M. Djali Yusuf Komisaris I Commissioner

Saptono R. Irianto Direktur Komersial & Pengembangan Usaha I Commercial & Business Develoment Director

120


Laporan Keuangan Financial Report

Laporan Auditor Independen Independent Auditor Report

atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-Tahun yang Berakhir On the Consolidated Financial Statements

Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 For the Years Ended December 31, 2010 and 2009

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan and Subsidiaries


121

122


LAPORANAUDITORINDEPENDEN INDEPENDENTAUDITORS’REPORT ATASLAPORANKEUANGANKONSOLIDASIAN ONTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS UNTUKTAHUNͲTAHUNYANGBERAKHIR TANGGAL31DESEMBER2010DAN2009 FORTHEYEARSENDED DECEMBER31,2010AND2009

PTPELABUHANINDONESIAII(PERSERO) DANANAKPERUSAHAAN/ANDITSSUBSIDIARIES

`Nomor :027/LAͲPL.II/V/11

Tanggal :11Mei2011

KANTOR PUSAT JAKARTA Nomor Izin Usaha KAP: KEP-116/KM.I/2009 W i s m a S t a c o 3 r d F l o o r. D . J l . C a s a b l a n c a K a v . 1 8 J a k a r t a 1 2 8 7 0 . I n d o n e s i a T e l . : + 6 2 2 1 8 3 1 7 0 4 6 – 4 8 , 8 3 7 0 1 1 0 4 , F a x . : + 6 2 2 1 8 3 1 7 0 5 0 E m a i l : [email protected]

HLB Hadori Adi & Rekan is a mamber of

International. A world-wide organization of accounting firms and business advisers


123

DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

1

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PT (Persero) PELABUHAN INDONESIA II

3

ż

Neraca Konsolidasian tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Consolidated Balance Sheets as of December 31, 2010 and 2009

4

ż

Laporan Laba Rugi Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Consolidated Income Statements for the years then ended December 31, 2010 and 2009

ż

ż

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Consolidated Statements of Changes In Equity for the years then ended December 31, 2010 and 2009 Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Consolidated Statements of Cash Flows for the years

6

7

8

then ended December 31, 2010 and 2009 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

LAMPIRAN / APPENDIX Laporan Keuangan Induk Saja / Financial Statement Parent Company

124


9

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT


125

126



127

128


Data Perusahaan Corporate Data

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Lambock V. Nahattands Komisaris Utama I President Commissioner Lahir di Tarutung, 4 April 1952. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada 1978 serta Magister Hukum Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada 2004. Memulai karier sebagai pegawai Sekretariat Negara Republik Indonesia dari tahun 1979. Berbagai pos dilaluinya hingga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia sejak tahun 2007. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak tahun 2008. Saat ini juga masih tercatat sebagai Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sejak tahun 2004. Born in Tarutung, 4 April 1952. Holding Bachelor’s degree in Law from the University of Indonesia in 1978 and Magister’s degree in Economic Law from the Tarumanegara University in 2004. Began career as staff at the Republic of Indonesia’s State Secretary Office in 1979. Has served various positions until appointed as Deputy State Secretary of The Republic of Indonesia since 2007. Serving as the president commissioner of Indonesia Port Corporation II (Persero) since 2008. Appointed as one of commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Si Putu Ardana Komisaris I Commissioner Lahir di Denpasar, 28 Juli 1947. Lulus dari Akademi Militer Angkatan Laut pada tahun 1971. Berbagai jabatan di militer telah dilaluinya seperti Asisten Perencanaan (Asrena) Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima Komando Armada Barat RI Kawasan Barat (Pangarmabar). Menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia dari tahun 2002 hingga 2003. Menjabat sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak 2007. Born in Denpasar, 28 July 1947. Graduated from the Indonesian Naval Academy in 1971. Has served various positions in the military, including as Planning assistant (Asrena) for the Navy Chief of Staf and Commander of the Navy’s Western Fleet. Served as Deputy Governor of the National Resilience Institute (Lemhanas) from 2002 to 2003. Appointed as commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) since 2007. M. Djali Yusuf Komisaris I Commissioner Lahir di Sigli, Aceh, 8 September 1948. Lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada tahun 1972. Berbagai penugasan di militer telah dilaluinya mulai dari Komandan Korem Samarinda, Panglima Komando Pelaksanaan Operasi TNI di Aceh hingga menjadi Panglima Kodam Iskandar Muda, Aceh pada tahun 2002. Dari tahun 2004 hingga 2009 dipercaya sebagai Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik Presiden Republik Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak 2010. Born in Sigli, Aceh, 8 September 1948. Graduated from the Indonesian Armed Forces Academy (AKABRI) in 1972. Has been assigned in various military duties, including the Commander of Military Resort in Samarinda, the Commander of the military operations in Aceh and the Commander of the Iskandar Muda Military Command in Aceh in 2002. Appointed as the presidential adviser for political communication from 2004 to 2009. Serving as commissioner of Indonesia Port Corporation II (Persero) since 2010.

200


Pontas Tambunan Komisaris I Commissioner Lahir di Jakarta, 16 Februari 1961. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tarumangera, Jakarta pada 1986 serta Master di bidang manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 2006. Memulai karier sebagai pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia dari tahun 1979. Berbagai jabatan di pemerintahan telah dilaluinya dan kini menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Usaha Prasarana Angkutan Kementerian Negara BUMN sejak tahun 2006. Menjabat sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak tahun 2008. Saat ini juga masih tercatat sebagai Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sejak tahun 2007. Born in Jakarta, 16 February 1961. Holding Bachelor’s Degree in Law from Tarumanegara University, Jakarta, in 1986 and Master’s Degree in Management from the Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006. Began career as staff at the Finance Ministry of the Republic of Indonesia in 1979. Has served various positions in the government. Serving as Deputy Assistant for Transportation Infrastructure Business at the State Enterprise Ministry since 2006. Appointed as commissioner of Indonesia Port Corporation II (Persero) since 2008. Also serving as commissioner of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk since 2007. Jimmy Abu Bakar Nikijuluw Komisaris I Commissioner Lahir di Jember, 10 Februari 1949. Meraih gelar Sarjana Muda Ilmu Pelayaran dari Akademi Ilmu Pelayaran, Jakarta pada 1972 dan gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara pada tahun 1979, serta meraih dua gelar Master dari Institut Ilmu Manajemen di bidang Administrasi Bisnis dan Manajemen masingmasing pada tahun 1991 dan 1993. Memulai karier sebagai pegawai Departemen Perhubungan Republik Indonesia dari tahun 1972. Berbagai pos dilaluinya hingga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sejak tahun 2008. Menjabat sebagai komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak tahun 2008. Born in Jember, 10 February 1949. Holding the Sarjana Muda Degree in Maritime Science from the Maritime Academy in Jakarta in 1972 and Bachelor’s Degree from College of Public Administration, and two Master’s Degrees in Business Administration and Management, from Management Science Institute in 1991 and 1993, respectively. Began career as staff at the Republic of Indonesia’s Transportation Ministry in 1972. Has served various positions until appointed as Secretary of The Directorate General of Sea Transportation since 2008. Appointed as commissioner of Indonesia Port Corporation II (Persero) since 2008.


201


R. J. Lino Direktur Utama I President Director Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1976. Gelar masternya di bidang Teknik Hidrolik didapatnya dari The International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, Belanda pada tahun 1978. Adapun gelar master di bidang Administrasi Bisnis diperolehnya dari Institut Pusat Pengembangan Manajemen (IPPM), Jakarta, pada tahun 1989. Memulai kariernya sebagai staf teknik di Direktorat Jenderal Hubungan Laut pada tahun 1976. Sejak tahun 1978 hingga 1979 dipercaya sebagai manajer proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok yang didanai Bank Dunia. Setelah itu berkarier di Pelabuhan Tanjung Priok hingga tahun 1990. Menjadi Senior Advisor di dua perusahaan, yakni PT Indonesia Bulk Terminals dan PT Terminal Batubara Indah dari tahun 1990 hingga 1992. Sempat bekerja di PT Dwipantara Transconsult, Jakarta dari tahun 1992 hingga 2005. Setelah itu berkarier di Cina, sebagai Direktur Proyek di AKR, Nanking, Cina hingga tahun 2008. Pria kelahiran Ambon, 7 Mei 1953 ini dipercaya sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 8 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-108/MBU/2009. Holding a Bachelor’s degree in civil engineering from the Bandung Technology Institute (ITB) in 1976 and a Master’s degree in hydraulic engineering from the International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, the Netherlands, in 1978. Also holding a Master’s degree in business administration from Institute for Education and Management Development (IPPM), Jakarta, in 1989. Began career as technical staff at the Sea Transportation Directorate General in 1976. From 1978 to 1979, appointed as project manager for the Tanjung Priok development project funded by the World Bank. Appointed as a senior advisers in two companies, PT Indonesia Bulk Terminals and PT Terminal Batubara Indah, from 1990 to 1992. Worked at PT Dwipantara Transconsult Jakarta from 1992 to 2005. Afterward, continued career in China as project director at AKR, Nanking, China, until 2008. R.J. Lino, who was born Ambon, 7 May 1953, was appointed as the President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on 8 May 2009 through State Enterprise Minister’s decree No. KEP-108/MBU/2009.

202


Ferialdy Noerlan Direktur Operasi dan Teknik I Operational and Technical Director Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1984. Gelar master di bidang Coastal Engineering didapatnya dari The International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, Belanda pada tahun 1990. Adapun gelar master di bidang Finance diperolehnya dari Universitas Colorado, Denver, Amerika Serikat, pada tahun 1998. Memulai kariernya sebagai staf di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 1984 hingga mencapai Asisten Senior Manajer pada 1999. Menduduki posisi sebagai Asisten Senior Manajer untuk Project Control hingga 2004 dan dilanjutkan menjadi Asisten Senior Manager untuk Business Planning hingga tahun 2006. Setelah itu bertugas di Unit Pengawasan Internal sebagai Auditor pada bidang Pemasaran dan Pengembangan Bisnis hingga tahun 2008. Pada tahun 2008, ditunjuk sebagai Kepala Satuan Kerja Penataan & Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian, pria kelahiran Jakarta, 22 Februari 1959, ini dipercaya sebagai Direktur PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 8 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-108/MBU/2009. Completed education and hold a Bachelor’s degree in civil engineering from the Bandung Institute of Technology in 1984. Holding a Master’s degree in Coastal Engineering from The International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, The Netherlands in 1990 and a Master’s degree in finance from the Colorado University, Denver, the United States, 1998. Began career as a staff at Indonesia Port Corporation II (Persero) in 1984 until appointed as a senior manager assistant in 1999. Appointed as a senior manager assistant for project control in 2004 and further appointed as a senior manager assistant for business planning until 2006. Afterward, worked as an auditor at the marketing and business development directorate until 2008. In 2008, he was appointed as the head of the task unit for the management and development of the Tanjung Priok Port. Ferialdy Noerlan, who was born in Jakarta, 22 February, 1959, was appointed as a director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on 8 May 2009 through State Enterprise Minister’s decree No. KEP-108/MBU/2009.


203


Dian M. Noer Direktur Keuangan I Finance Director Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1987. Meraih gelar diploma di bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Colorado, Boulder, CO, Amerika Serikat pada tahun 1989. Adapun gelar Master of Art-nya diperoleh dari Universitas Vanderbilt, Nashville, TN., Amerika Serikat, pada tahun 1990. Memulai karier sebagai konsultan/peneliti di Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFEUI), Jakarta, pada tahun 1988. Karier perbankan dimulainya dari Citibank, NA, Jakarta dari tahun 1990 hingga tahun 1995. Sempat bekerja di Price Waterhouse Consultant, Jakarta, sebagai konsultan senior dari tahun 1995 hingga 1996. Sejak itu kembali berkarier di perbankan sebagai Assistant Vice President di HSBC Indonesia, Jakarta hingga menempati posisi Direktur Kepatuhan pada tahun 2008. Sempat menjabat sebagai Direktur PT Barclays Bank Indonesia dari Maret 2009 hingga Mei 2009. Setelah itu, pria kelahiran Medan, 9 Januari 1965 ini dipercaya sebagai Direktur PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 8 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-108/MBU/2009. Completed education and earned a Bachelor’s degree in economics from Faculty of Economics, the University of Indonesia in 1987. Earned a diploma’s degree in development economics from Colorado University, Boulder, CO, the United States, in 1989 and Master of Arts from Vanderbilt University, Nashville, TN, The United States in 1990. Began career as consultant and researcher at Management Institution of Faculty of Economics, University of Indonesia (LMFEUI), Jakarta, in 1988. Began a banking career at Citibank, NA, Jakarta from 1990 to 1995. Served as senior consultant at Price Waterhouse Consultant in Jakarta from 1995 to 1996. Afterward, returened to banking career as a vice president assistant in HSBC Indonesia until appointed as the bank’s compliance director in 2008. Served as a director at PT Barclays Bank Indonesia from March to May 2009. Afterward, Dian M. Noer, who was born in Medan, 9 January 1965, was appointed as a Director at Indonesia Port Corporation II (Persero) on 8 May 2009 through State Enterprise Minister’s decree No. KEP-108/MBU/2009.

204


Mulyono Direktur Personalia & Umum I Personnels and General Director Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta pada tahun 1983. Memperoleh gelar diploma dalam bidang Manajemen Pelabuhan dari Den Helder, Belanda pada tahun 1991. Adapun gelar master di bidang Strategic Business diperolehnya dari Universitas Maastricht, Belanda, pada tahun 1992. Memulai kariernya sebagai staf di Divisi Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok pada tahun 1984 hingga mencapai Kepala Divisi Keuangan di tempat yang sama pada tahun 1992. Sejak 1996 ditunjuk sebagai Staf Khusus Direktur Keuangan hingga 1999. Setelah itu ditugaskan sebagai Senior Manajer Tresuri di kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dari tahun 1999 hingga 2002. Pada tahun 2002 hingga Mei 2009 menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, pria kelahiran Klaten, 2 Desember 1956 ini dipercaya sebagai Direktur PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 8 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-108/MBU/2009. Completed education and earned Bachelor’s degree in Accounting from Faculty of Economics, Gadjah Mada University, Yogyakarta, in 1983. Earned a diploma’s degree in port management from Den Helder, the Netherlands, in 1991, and a Master’s degree in strategic business from Maastricht University, the Netherlands, in 1992. Began career as a staff at finance division at the Tanjung Priok chapter of Indonesia Port Corporation II (Persero) in 1984 until appointed as head of the finance division in 1992. Appointed as an expert staff for the finance director from 1996 to 1999. Afterward, appointed as Treasury Senior Manager at the head quarter of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) from 1999 to 2002. Served as a finance director at Indonesia Port Corporation IV (Persero), in Makasar, South Sulawesi. Afterward, Mulyono, who was born in Klaten, 2 December 1956, was appointed as a director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on 8 May 2009 based on State Enterprise Minister’s decree No. KEP-108/MBU/2009.


205


Saptono R. Irianto Direktur Komersial & Pengembangan Usaha I Commercial and Business Development Director

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983. Gelar master di bidang Teknik Hidrolik didapatnya dari The International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, Belanda pada tahun 1987. Memulai kariernya sebagai staf teknik di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1983. Selanjutnya dari tahun 1985 hingga 1993 menangani proyek pengembangan fasilitas pelabuhan laut yang mendapat dana dari Bank Dunia maupun Belanda di Pelabuhan Teluk Bayur, Bengkulu dan Pontianak. Setelah itu ditempatkan di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Kepala Dinas Perencanaan Teknik Sipil dan Kepala Dinas Teknik Sipil Wilayah I hingga 1995. Mencapai Kepala Divisi Teknik atau Manajer Teknik di tempat yang sama pada tahun 1995 hingga tahun 2000 dilanjutkan sebagai General Manager Pelabuhan Banten dari tahun 2000 hingga 2002. Setelah itu ditugaskan sebagai Senior Manajer Pengadaan & Perbekalan di kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dari tahun 2002 hingga 2004. Selanjutnya ditunjuk untuk menduduki posisi General Manager Pelabuhan Tanjung Priok dari tahun 2004 hingga 2008. Pada tahun 2008 hingga 2009 menjabat sebagai Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia, salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Setelah itu, pria kelahiran 14 Desember 1957 ini dipercaya sebagai direktur PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 8 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-108/MBU/2009.

Completed education and earned Bachelor’s degree in Civil Engineering from the Bandung Technology Institute in 1983. Holding a Master’s degree in hydraulic engineering from the International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, the Netherlands, in 1987. Began career as a technical staff at the Tanjung Priok Port in 1983. Then from 1985 to 1993 dealing with seaport development project seaport that receive funding from World Bank and Netherland in the Teluk Bayur, Bengkulu and Pontianak Port. Afterward, appointed as Head of Civil Engineering for Region I until 1995. Served as Head of Technical Division at the same institution in 1995 to 2000 and then general manager at the Banten port from 2000 to 2002. Afterward, appointed as a stock and procurement senior manager at the head quarter of Indonesia Port Corporation II (Persero) from 2002 to 2004. Served as General Manager at the Tanjung Priok port from 2004 to 2008.Served as the president director at PT Multi Terminal Indonesia, a subsidiary of Indonesia Port Corporation II (Persero). Saptono R. Irianto, who was born on 14 December 1957, was appointed as a director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on 8 May 2009 through State Enterprise Minister’s decree No. KEP-108/MBU/2009.

206


Profil Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit Secretary of Board of Commissioners and Audit Committee Profile Loren Situmorang Sekretaris Dewan Komisaris I Secretary of Board of Commissioners

Menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia pada tahun 1970. Memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 1968, menjabat sebagai Kasubdit Bina Usaha Pelayaran tahun 2000, kemudian Kabid Perhubungan Laut Propinsi Kalimantan Barat selama 4 (empat) tahun, selanjutnya sebagai Kasubdit Pelayanan Khusus Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan hingga tahun 2007. Kemudian pria kelahiran Pulau Samosir, 5 April 1950 dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 10 April 2007 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor. 69/DK/PI.II/IV2007. Graduated from the School of Administration (STIA-LAN) in 1970, he started his career as a civil servant (PNS) in 1968, then as the Head of Sub Directorate of Shipping Business Development Sailing in 2000, then the Head of Sea Transportation of the Province of West Kalimantan for 4 (four) years, then as the Head of Sub Directorate of Special Services of the Directorate General of Sea Transportation, the Ministry of Transportation until 2007. Born in the island of Samosir, 5 April 1950, he was appointed as the Secretary of the Board of Commissioners of Indonesia Port Corporation II (Persero) on April 10, 2007 based on the Decree of the Board of Commissioners of Indonesia Port Corporation II (Persero) Number. 69/DK/PI.II/IV-2007.

Si Putu Ardana Ketua I Chairman

Riwayat singkat dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada Profil Komisaris halaman 204 dari Laporan Tahunan ini. Brief biographies of chairman of the Audit Committee can be found on Board of Commissioners Profile on page 204 of this Annual Report.

Martinus Suwasono Sekretaris & Anggota I Secretary & Member

Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak tahun 2008. Lahir 20 Mei 1948, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta. Meniti karir sejak tahun 1975 di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga pensiun pada tahun 2008, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya, di BPKP. Serves as the member of the Audit Committee of Indonesia Port Corporation II (Persero) since 2008. Born May 20, 1948, he was graduated from the School of Administration (STAN), Jakarta. Started his career since 1975 at the Directorate General of Supervisory for Government Finance (DJPKN) and the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) until his retirement in 2008, with last position as the Director of Transportation, Tourism, Industrial Area and Other Services Business Development Supervisory of BPKP.


207

Profil Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit Secretary of Board of Commissioners and Audit Committee Profile

Drs. Ruminson Pakpahan, MM, Ak Anggota I Member

Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak tahun 2008. Lahir 6 Oktober 1949, memiliki gelar Sarjana di bidang Akuntansi dan S2 Magister Manajemen. Pejabat karir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sejak tahun 2006 juga aktif menjadi anggota Komite Audit di beberapa Badan Usaha Milik Negara, termasuk PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tahun 2006-2010 dan PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2007-2008. Serves as the member of the Audit Committee of Indonesia Port Corporation II (Persero)) since 2008. Born October 6, 1949, he was graduated with a Bachelor’s degree in Accounting and Master of Management. Spent his career at the the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) and since 2006 also become active members of the Audit Committee in some State-Owned Enterprises, including the PT Nusantara Bonded Zone (Persero) in 2006-2010 and PT Angkasa Pura I (Persero) in 2007-2008.

Ida Bagus Dharmasusila Anggota I Member

Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak tahun 2008. Lahir 16 Juni 1967, memiliki gelar Sarjana di bidang Ekonomi dan Master di bidang Ekonomi, keduanya dari Universitas Indonesia, Jakarta. Memiliki pengalaman kerja di berbagai perusahaan multinasional sejak tahun 1991 dengan spesialisasi di bidang audit, akuntansi dan keuangan, dan saat ini juga menjabat Associate Director di PT Sinergi Daya Prima. Serves as the member of the Audit Committee of Indonesia Port Corporation II (Persero) since 2008. Born June 16, 1967, he was graduated with a Bachelor’s degree in Economics and a Master in Economics, both from the University of Indonesia, Jakarta. Having a rich working experience in various multinational companies since 1991 with a specialization in the field of auditing, accounting and finance, and currently also serves as the Associate Director of PT Sinergi Daya Prima.

208


Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern & Sekretaris Perusahaan Head Internal Supervision Unit & Corporate Secretary Profile Dawam Atmosudiro, Drs. Ak. Kepala Satuan Pengawasan Intern I Head Internal Supervision Unit

Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI), Kantor Pusat, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak September 2010. Lahir 9 September 1956, meraih gelar Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1983. Meniti karir sejak tahun 1984 di lingkungan Perumpel II (sekarang Pelindo II) di berbagai posisi, terakhir menjabat sebagai Senior Manager, Pembinaan Anak Perusahaan, sebelum ditunjuk sebagai Kepala SPI. Beliau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung berbagai penugasan dalam dinas antara lain pengawasan melekat, ISO 9000 awareness, audit dan psikologi audit, pengadaan, strategic management serta lain sebagainya. Appointed as the Head of Internal Control Unit (SPI) at the Headquarters of Indonesia Port Corporation II (Persero) since September 2010. Born September 9, 1956, he earned his Bachelor Degree in Accountancy Economics from the University of Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983. Started his career since 1984 in Perumpel II (now Pelindo II), serving at various positions, most recently as Senior Manager, Subsidiary Development, before being appointed as the Head of SPI. He has attended the educations and trainings to support a variety of assignments, such as, the inherent supervision, ISO 9000 awareness, auditing and psychology audit, procurement, strategic management and so forth.

RIMA NOVIANTI, S. SOS, Sekretaris Perusahaan I Corporate Secretary

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak Agustus 2009 sebagaimana Keputusan Direksi No. KP.428/2/14/PI.II-09 tentang Alih Tugas/Jabatan bagi pegawai di lingkungan Pelindo II tanggal 25 Agustus 2009. Meraih gelar sarjana dari jurusan Sosiologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996. Gelar master bidang Manajemen Komunikasi didapat wanita kelahiran Sukabumi, 1 November 1970, ini dari Universitas Indonesia Jakarta, pada tahun 2005. Berbagai pendidikan non formal yang mendukung berbagai tugas telah diambilnya seperti training Public Relation Skill dan training Public Speaking. Born in Sukabumi, November 1, 1970. Hold position as a corporate secretary at Indonesia Port Corporation II (Persero) since August 2009. Earned a bachelor’s degree in sociology from the University of Indonesia, in Jakarta, 1996 and a master’s degree in communication management from the University of Indonesia in 2005. She has participated in many non-formal educations, such as public relation skill and public speaking training, that support her various duties.


209

Struktur Organisasi Organization Structure

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

RIMA NOVIANTI

Kepala Biro Hukum Head of Legal Bureau

ARMEN AMIR

Kepala Biro Pengadaan Head of Procurement Bureau

TJANDRA MARTOENOES

ASP 1,2,3

Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business Development

Direktur Operasi dan Teknik Director of Operation and Engineering

Ferialdy Noerlan

Saptono R. Irianto

AKB 1,2,3

SM Pemasaran Senior Manager Marketing AKB 1,2,3

EDY PURNOMO

SM Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Senior Manager Planning and Business Development

ASM 1,2,3

ASM 1,2

ARI HENRYANTO

SM Operasi Senior Manager Operation

WISNU PRANOTO RH

SM Pembinaan Anak Perusahaan Senior Manager Subsidiaries and Affiliates

PRASTYO WASIS P.

ASM 1,2,3

ASM 1,2

SM Perencanaan Senior Manager Planning

RITA ARYANI

SM Teknik Sipil Senior Manager Civil Engineering

MULYADI

SM Peralatan Senior Manager Equipment

Haryadi budi kuncoro

SM Sistem Informasi Senior Manager Information System

YEYEN MULYA BUNYAMIN

SM Manajemen Risiko dan Jaminan Mutu Senior Manager Risk Management and Quality Control

YEDI KUSMAYADI

210


ASM 1,2

ASM 1,2

ASM 1,2,3

ASM 1,2

ASM 1,2,3

Direktur Utama President Director

R. J. Lino

Direktur Keuangan Director of Finance

Direktur Personalia & Umum Director of Personnel & General Affair

Dian M. Noer

Mulyono

AKB 1,2

Kepala Biro Strategi Perusahaan Head of Corporate Strategic Bureau

M. ADJI

WasBid 1,2,3,4

SM Akuntansi Manajemen Senior Manager Management Accounting

ARIF ISNAWAN

ASM 1,2

SM Perencanaan dan Sistem SDM Senior Manager Personnel Planning and System

Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Control

DAWAM ATMOSUDIRO ASM 1,2,3

AZIZ SUHARTANTO

Kepala Tata Usaha SPI Head of Internal Control of Administration

NUZULUL HILMI SM Akuntansi Keuangan Senior Manager Financial Accounting

ASM 1,2

HERMAN SUSILO

SM Perbendaharaan Senior Manager Treasury

EDI WINOTO

SM Kemitraan dan Bina Lingkungan Senior Manager Partnership and Community Development Program

LUNGGANA

SM Manajemen Karir dan Diklat Senior Manager Career Management, Education and Training

ASM 1,2

HANUNG HAMBORO

ASM 1,2,3

ASM 1,2

SM Pengembangan SDM Senior Manager Personnel Development

INDRA SIGIT SATYAPUTRA

SM Administrasi SDM dan Umum Senior Manager Personnel and General Affair Administration

ASM 1,2

ASM 1,2,3

AMRIS BAHAR

General Manager Cabang/Unit General Manager Branch/Unit


211

Pejabat Senior Senior Officer

NAMA

212

I NAME

JABATAN

CIPTO PRAMONO

general manager

DAWAM ATMOSUDIRO

kepala satuan pengawasan intern

AMRIS BAHAR

sm adm. sdm dan umum

ANDI ISNOVANDIONO

general manager

ARI HENRYANTO

sm perencanaan

ARIF ISNAWAN

sm akuntansi manajemen

ARMEN

kepala biro hukum

AZIZ SUHARTANTO

sm perencanaan

DOSO AGUNG

general manager

EDI WINOTO

sm perbendaharaan

EDY PURNOMO

sm pemasaran

HERMAN SUSILO

sm akuntansi keuangan

INDRA SIGIT SATYAPUTRA

sm pengembangan sdm

LUNGGANA

sm kemitraan

M. ADJI

kepala biro strategi perusahaan

MULYADI

sm teknik sipil

PRASTYO WASIS P.

sm pembinaan anak perusahaan

RIMA NOVIANTI

sekretaris perusahaan

RITA ARYANI

sm perencanaan

SOLIKHIN

general manager

WISNU PRANOTO RH.

sm operasi

YANTO BARBAROSA

general manager

YEDI KUSMAYADI

sm manajemen risiko

YEYEN MULYA BUNYAMIN

sm sistem informasi

GUNTA PRABAWA

kepala unit tanjung priok car terminal

HANUNG HAMBORO

sm manajemen karir

HENDRA BUDHI

kepala unit pusat pelatihan kepelabuhanan

IR. PRATIYOSO SAYOGI

general manager

MACHFUDY

general manager

RIO T. N. LASSE

kepala satuan kerja

TJANDRA MARTOENOES

kepala biro pengadaan

UDIN MAHMUDIN

general manager

ADE HARTONO

general manager

AHMAD FAHMI

general manager

KUSNO

general manager

MOH. IQBAL

general manager

I POSITION

i head of internal control

i senior manager personnel and general affair administration

& pengembangan bisnis i senior manager planning & business development

i senior manager management accounting

i head of legal bureau

& sistem sdm i senior manager personnel planning & system

i senior manager treasury

i senior manager marketing i senior manager financial accounting i senior manager personnel development

& bina lingkungan i senior manager partnership & community development program

i head of corporate strategic bureau

i senior manager civil engineering i senior manager subsidiaries and affiliates

i corporate secretary

i senior manager planning

i senior manager operation

& jaminan mutu i senior manager risk management & quality control

i senior manager information system i head of tanjung priok car terminal

& diklat i senior manager career management, education and training

i head of port training centre

i head of structuring & development unit


i head of procurement bureau

Alamat Kantor Cabang & Anak Perusahaan Branch and Subsidiary Addresses

Pelabuhan Tanjung Priok Jl. Raya Pelabuhan No.8 Tanjung Priok, Jakarta 14310 Telp : +62-21-4367505, 4301080 Fax : +62-21-4372933 www.priokport.co.id

Pelabuhan Pangkal Balam Jl. Yos Sudarso No.1 Pangkal Pinang, Bangka Belitung 33114 Telp : +62-717-421737

Pelabuhan Panjang Jl. Yos Sudarso No.334 Panjang, Lampung 35241 Telp : +62-721-31149

Pelabuhan Tanjung Pandan Jl. Pelabuhan No.1 Tanjung Pandan Belitung, Bangka Belitung 33411 Telp : +62-719-21049

Pelabuhan Palembang Jl. Belinyu No.1 Boom Baru Palembang, Sumatera Selatan 30115 Telp : +62-711-710472 www.palembangport.com Pelabuhan Teluk Bayur Jl. Semarang No.3 Teluk Bayur, Sumatera Barat 25217 Telp : +62-751-61646 www.telukbayurport.com Pelabuhan Pontianak Jl. Pakasih No.11 Pontianak, Kalimantan Barat 78113 Telp : +62-561-32181 www.pontianakport.com Pelabuhan Cirebon Jl. Perniagaan No.4 Cirebon, Jawa Barat 45112 Telp : +62-231-204241 Pelabuhan Jambi Jl. Pelabuhan Talang Duku, Jambi 36251 Telp : +62-741-35071 Pelabuhan Bengkulu Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu 38216 Telp : +62-736-51409 Pelabuhan Banten Jl. Raya Pelabuhan No.1 Ciwandan, Banten 42166 Telp : +62-254-601418 www.bantenport.co.id Pelabuhan Sunda Kelapa Jl. Maritim No.8 Sunda Kelapa, DKI Jakarta 14430 Telp : +62-21-6928888

PT EDI Indonesia Wisma SMR Lt.10 Jl. Yos Sudarso Kav 89, Jakarta 14350 Telp : +62-21-6505829 Fax: +62-21-6505987 PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) Jl. Pulau Payung No.1 Tanjung Priok, Jakarta 14310 Telp:+62-21-4302649 Fax: +62-21-4302650 www.multiterminal.co.id PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP) Jl. Kramat Jaya Tanjung Priok, Jakarta 14260 Telp : +62-21-4403026 Fax : +62-21-4403551 www.pdpersi.co.id/pelabuhanjkt/ PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) Jl. Sulawesi Ujung No.1 Tanjung Priok, Jakarta 10430 Telp : +62-21-4301447 Fax : +62-21-495556 E-mail : [email protected] www.jict.co.id Tanjung Priok Car Terminal (TPT) Jl. Sindang Laut Cilincing, Jakarta 14110 Telp: +62-21-43932251 Fax: +62-21-43932250 Pusat Pelatihan Kepelabuhanan (PPK) Jl. Kramat Jaya Tanjung Priok, Jakarta 14260 Telp: +62-21-43932251 Fax: +62-21-43537380 www.bpl-piz.co.id KSO Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) Jl. Timor No.1 Tanjung Priok, Jakarta 14310 Telp : +62-21-493401 Fax : +62-21-4374150 E-mail : [email protected] www.tpkkoja.co.id


213

DISCLAMER “ Seluruh data yang disajikan atau dimuat dalam Laporan Tahunan Tahun 2010 ini adalah data eksisting Perusahaan sampai dengan bulan Desember 2009 dan setelah itu dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila ada pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perubahan data dimaksud dapat menghubungi Sekretaris Perusahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Kantor Pusat Lantai 1, Jl. Pasoso No. 1 Tanjung Priok Jakarta 14310, Telp +62-21 4367505, 4301080, Fax. +62-21 43911704, Email : [email protected]”

“ All the data presented or published in this 2010 Annual Report are the company’s existing data up to December 2010 and thereafter are subject to change at any time without prior notice. If there are parties who want to learn more about the changes, they could contact the Corporate Secretary of Indonesia Port Corporation II Head Office 1st Floor, Jl. Pasoso No. 1 Tannung Priok Jakarta 14310, Telp +62-21 4367505, 4301080, Fax. +62-21 43911704, Email : [email protected]”

214


Mengubah Tantangan Menjadi Kemajuan

Recommend Documents