MENGKAJI REVOLUSI MENTAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN MENTAL REVOLUTION WITHIN EDUCATIONAL CONTEXTS

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 20, Nomor 4, Desember 2014

MENGKAJI REVOLUSI MENTAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN MENTAL REVOLUTION WITHIN EDUCATIONAL CONTEXTS Bambang Indriyanto Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud Komplek Kemdikbud, Gedung E lt. 19 e-mail: [email protected] Naskah diterima tanggal: 29/11/2014; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 4/12/2014; Disetujui tanggal: 21/12/2014 Abstract: The objective of this article is to assess the meaning of mental revolution within educational context from two perspectives namely citizenship education and the national education system. In this article, the proposition purposed is that the citizenship education as a part of the national education system. In order to materialize the efficacy of citizenship, education roles of teachers are enhanced by including transferring, transforming, and transcending roles. With these three roles, education outcomes will lead to the establishment of Indonesian to become productive and democratic, as well as are able to preserve social harmonies. To achieve both the objectives of education system as well as citizenship education, curriculum serves as reference and direction for teachers in the articulation of concepts of subject matters. Keywords: characters, mental, teacher professionalism, dimensions of education, citizenship education. Abtsrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji makna revolusi mental dalam konteks pendidikan dari dua sudut pandang, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan sistem pendidikan nasional. Pada tulisan ini proposisi yang diajukan adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Untuk mewujudkan kemanjuran pendidikan kewarganegaraan peran guru diperluas dengan mencakup peran transferring, transforming, dan transcending. Dengan ketiga peran ini, hasil pendidikan dalam arti outcome dapat mendorong pembentukan manusia Indonesia yang produktif dan bersikap demokratis serta mampu memelihara harmonisasi kehidupan sosial. Untuk mencapai tujuan sistem pendidikan pada umumnya dan pendidikan kewarganegaraan pada khususnya, kurikulum berperan sebagai rujukan dan arah bagi guru dalam mengartikulasikan konsep-konsep yang terkandung dalam mata pelajaran. Kata kunci: karakter, mental, profesionalisme guru, dimensi pendidikan, pendidikan kewarganegaraan.

Pendahuluan

mempunyai kesamaan makna dengan karakter

Pada harian Kompas 10 Mei 2014, Presiden Jokowi,

maka revolusi mental tersebut tersirat dalam Cita

ya ng p ada wakt u it u m asih menjadi cal on

nomor 8 yang berbunyi “kami akan melakukan

presiden, menulis sebuah artikel dengan judul

revolusi karakter bangsa”. Nawa ini dijabarkan

“Revolusi Mental” (Widodo, 2014). Argumentasi

menjadi lima strategi. Di antara lima strategi

yang dikemukakan adalah perubahan ke arah

tersebut yang relevan dengan topik bahasan pada

kondisi yang le bih baik , ti dak hany a pa da

tulisa n ini ad alah “me mbangun pend idik an

perubahan institusi, melainkan juga perubahan

kewarganegaraan, mengevaluasi model penye-

pada manusia. Namun dalam kampanye menjadi

ragaman dalam sistem pendidikan nasional, dan

pre side n ka ta r evol usi ment al t idak secara

jaminan hidup yang memadai bagi para guru

eksplisit tetapi muncul dalam visi dan misi dalam

terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah

bentuk Nawa Cita. Jika kata mental diasumsikan

terpencil”.

554

Bambang Indriyanto, Mengkaji Revolusi Mental dalam Konteks Pendidikan Assessing Mental Revolution Within Educational Contexts

Berbagai pendapat mencoba untuk meng-

pendidikan nasional pada umumnya dan pen-

interpretasikan revolusi mental. Bagir (2014)

didikan kewargaraan pada khususnya. Penyajian

melihat revolusi mental merupakan bagian dari

perbedaan konsep pada tulisan ini dimaksud

keb udaya an. D ari sudut pand ang i ni, m aka

sebagai titik tolak komparatif tentang konsep

revolusi mental merupakan perubahan sistem nilai

mental dan karakter. Inferensi yang diambil dari

yang berlaku pada masyarakat yang menjadi

perbedaan tersebut, dengan mempertimbangkan

panutan dalam berp eril aku. Sudut pand ang

Ci ta nomor 8, lebi h de kat pada per ubahan

serupa, namun lebih makro, dikemukakan oleh

karakter.

Abduhzein (2014) yang juga menekankan pada

Ber dasa rkan pad a ar gume ntasi di ata s,

perubahan perilaku berdasarkan pada suatu

tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji makna

sistem nilai. Dalam argumentasinya, intervensi

revolusi mental dalam konteks pendidikan dari dua

yang perlu dilakukan adalah strategi kebudayaan

sudut pand ang, yai tu p endi dika n ke warg a-

da n pe ndid ikan. Khusus be rkenaan deng an

negaraan dan sistem pendidikan nasional. Pada

pendidikan adalah pendidikan karakter. Dengan

tulisan ini proposisi yang diajukan adalah bahwa

menekankan pada konteks rev olusi da lam

pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian

orientasi nilai budaya, Massardi (2014) menge-

dari sistem pendidikan nasional. Ketika pendidikan

mukakan bahwa revolusi merupakan perubahan

kewarganegaraan merupakan bagian sistem

fundamental dan cepat.

pendidikan nasional, maka tidak merupakan mata

Revolusi mental memang berkaitan dengan

pelajaran melainkan dapat berupa kelompok mata

kar akte rist ik k epri badi an m anusia y ang di-

pelajaran atau sebagai suatu program pendidikan

refleksikan dalam perilaku, sehingga terminologi

yang tujuannya membangkitkan kesadaran siswa

revolusi mental praktis dapat berkaitan dengan

tentang posisinya sebagai warga negara In-

berba gai bida ng sepanjang bid ang tersebut

donesia. Berk aitan deng an pr oposi si ba hwa

melibatkan peran manusia di dalamnya. Oleh

pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu

karena itu, menjadi tetap relevan jika Avianni

program, maka menjadi relevan untuk menge-

(2014) menjadikan revolusi mental sebagai

tengahkan peran guru sebagai pendidik, bukan

momentum untuk mengubah perilaku para politisi

sebagai pengajar mata pelajaran.

yang bermain kotor untuk menjadi sikap mendukung sistem (politik) yang demokratis.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama

Dalam ranah disiplin Psikologi, mental dan

membahas tentang arah sistem pendidikan.

karakter merupakan dua konsep yang bersifat

Pembahasan ini akan menggunakan perspektif

menjelaskan dua fenomena dari satu entitas yang

filosofis. Bagian ini menjadi titik tolak untuk

disebut kepribadian. Dalam teks Psikologi, mental

membahas pedidikan kewaarganegaraan dan

berkaitan erat dengan kondisi kejiwaan. Oleh

peran guru. Oleh karena itu, pembahasan tentang

ka rena itu, pe mbahasa n be rkenaan deng an

program pendidikan kewarganegaraan dan peran

mental memusatkan pada kesehatan mental

guru menjadi bagian kedua dan ketiga.

(mental health) dan ketidakseimbangan mental (mental disorder). Di sisi lain, karakter men-

Kajian Pustaka

cerminkan perilaku atau penampilan fisik dari

Tujuan Sistem Pendidikan

seseorang. Dalam konteks ini, perilaku atau

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk

penampilan fisik bergantung pada kemampuan

mengantarkan siswa menjadi orang yang lebih

mempersepsikan terhadap nilai budaya yang

berkompeten. Dalam konteks ini, kompeten tidak

ber laku

hanya berarti mempunyai prestasi akademis yang

pad a

sa tu

k esat uan

masy arak at

(Strickland, 2001; Farenga & Ness, 2005).

tinggi, melainkan juga menjadi manusia yang

Meskipun terdapat perbedaan antara konsep

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan

mental dan karakter, namun tulisan ini merujuk

dirinya sebagai warga negara suatu bangsa atau

pada Cita nomor 8 yang berbunyi “kami akan

individu sebagai bagian dari kesatuan sosial

melakukan revolusi karakter bangsa”. Untuk itu,

masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pendidikan

perspetif pendidikan dipusatkan pada sistem

berkompeten diukur dari dua indikator yaitu output

555


dan outcome. Output merupakan hasil langsung

komotorik. Kemajuan dalam berbagai kehidupan

dari kegiatan belajar yang berlangsung pada

manusia dalam bernegara dan bermasyarakat

periode tertentu. Indikator output adalah prestasi

tidak menggoyahkan tujuan pendidikan pada tiga

akademis dan perubahan perilaku. O utcome

ranah ini. Perbedaan terletak pada substansi dari

merupakan perubahan cara berpikir dan ber-

masing-masing ranah.

perilaku setelah mengikuti proses pendidikan pada

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

jenjang pendidikan tertentu. Indikator outcome

19 45 d itek anka n ba hwa sal ah satu tujuan

adalah profesionalisme, prestasi pada jenjang

pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia

pendidikan lebih lanjut, tingkat pendapatan yang

adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

diperoleh sebagai hasil dari keterampilan/keahlian

Kata mencerdaskan kehidupan bangsa tentu

dari proses pendidikan (Windham & Chapman,

terkait dengan peran sistem pendidikan nasional.

1990).

Menjadi manusia yang cerdas sebagai konse-

Namun proses pendidikan tidak berlangsung

kuensi dari upaya Pemerintah Indonesia tidak

dalam isolasi karena pendidikan pada dasarnya

lepas dari konteks kebudayaan yang berlaku

merupakan proses interaksi antara guru sebagai

dalam ke-Indonesian. Hal itulah yang dapat

sumber informasi dengan siswa sebagai pihak

dii nter pert asik an d ari pend apat Ki Hadj ar

penerima informasi (Indriyanto, 2014). Proses

Dewantara dari argumentasinya tentang pe-

interaksi merupakan bagian keseharian dalam

ngembangan sistem pendidikan. Dalam argu-

setiap kehidupan manusia sebagai makluk sosial

mentasi ini, pesan yang disampaikan adalah

oleh karena itu “Human life is group life, and

bahwa mendidik tidak bisa bebas dari konteks,

concerted action arises out of the ability of persons

meskipun di lain pihak mendidik harus menjamin

to be objects of both their own activity and others”

kemerdekaan berpikir dan tidak terbelenggu pada

(Denzin, 2005). Makna dari pernyataan ini jika

tekanan kebatinan.

ditransformasikan dalam proses pendidikan yang

Dalam makna yang sama tetapi dengan

be rlangsung di rua ng kela s ad alah bahwa

ungkapan yang berbeda Dewey (2001) meng-

pe ndid ikan har us b ela ngsung d alam sua tu

ajukan tiga kriteria untuk menyatakan bahwa

kelompok. Kegiatan yang tercipta dalam suatu

pendidikan dikatakan baik. Pertama, tujuan

proses interaksi tersebut dapat menjadi obyek

pendidikan harus berkembang dari kondisi yang

pembelajaran bersama atau obyek pembelajaran

ada sekarang (current). Tujuan pendidikan pada

secara individual. Meskipun konteks penjelasan

dasarnya tidak statis. Jika hal tersebut terjadi,

di atas lebih mencerminkan suasana proses

ni scay a pe ndid ikan tid ak a kan memb erik an

pendidikan dalam kelas yakni pendidikan jalur

sumbangan yang bermakna bagi perkembangan

formal, namun penjelasan di atas juga dapat

kehidupan berbangsa dan menjadikan manusia

di jadi kan rujukan dal am m emak nai proses

menjadi individu yang mandiri. Kedua, berkaitan

pendidikan yang terjadi pada jalur nonformal.

dengan tujuan p ertama pend idikan bersi fat

Dalam hal ini ruang kelas tidak semata-mata

fleksibel. Dalam konotasi ini tujuan pendidikan

dimaknai sebagai bangunan yang menjadi bagian

selalu berubah sesuai dengan perkembangan

dari gedung sekolah, tetapi ruang kelas yang

za man dan kont eks sosi al “ loka si” sist em

mencerminkan sebagai suatu lembaga yang

pendidikan. Ketiga, tujuan pendidikan mem-

memungkinkan proses pendidikan dapat ber-

berikan ruang kebebasan baik dalam berpikir

langsung.

maupun bertindak untuk lebih mengembangkan

Dalam konteks yang lebih luas kebermaknaan

potensi bagi guru dan siswa dalam menjalankan

proses pendidikan dapat diinterpretasikan ketika

proses pendidikan secara kolaboratif antara

terdapat kesepakatan antara guru di satu pihak

ke dua bela h pi hak. Arg umentasi Dew ey i ni

da n ke lomp ok siswa di lain pihak. Seca ra

dikemukakan berdasarkan pada pendapatnya

konvensiona l

tuj uan

bahwa: “the aim of education is to enable individuals

pendidikan cenderung didasarkan pada taksonomi

to continue their education or that the object and

Bloom. Berdasarkan pada taksonomi ini ranah

reward of learning is continued capacity for growth

pendidikan meliputi kognitif, afektif, dan psi-

(Dewey, 2001). Pendidikan yang mempunyai

556

pe mbahasan

tentang


jam inan fle ksib ilit as a kan mend orong pa da

lingkungannya dan mempunyai tanggung jawab

kreativitas siswa. Siswa diberikan kebebasan

terhadap keberlangsungan kehidupannya, ke-

untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai

luarganya, dan bangsanya. Semua ini telah

sumber belajar yang menstimulasi daya pikirnya

dirumuskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor

unt uk m endorong dir inya mengemb angk an

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

potensi intelektualismenya menjadi suatu buah

(UU 20/2003) sebagai berikut:

pikir yang kelak menjadi bekal dalam memasuki

“Pendidikan nasional berfungsi mengem-

kehidupan nyata dalam masyarakat. Namun

bangkan kemampuan dan membentuk watak

ke beba san dala m pr ose s pe ndid ikan tid ak

serta peradaban bangsa yang bermartabat

mempunyai makna yang sama dengan liberalisasi.

da lam rang ka m ence rda skan kehidup an

Dalam konteks kebebasan masih ada peran

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya

pengendalian baik oleh guru maupun sistem

potensi peserta didik agar menjadi manusia

manajemen pada tingkat sekolah (Buchen, 2000).

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Pendidikan merupakan suatu proses peru-

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

bahan diri manusia dari kondisi yang kurang baik

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

menjadi kondisi yang lebih baik. Dalam konteks

war ga

ini, perubahan tidak hanya pada pola berpikir

bertanggung jawab”.

me lainkan juga pad a p erub ahan per ilak u.

Untuk menjamin ketercapaian tujuan tersebut

Kombinasi dari pola berpikir dan perilaku, menurut

(UU 20/2003) juga telah memberikan pedoman

argumentasi Peters (1972) merupakan per-

yang dirumuskan pada Pasal 4 sebagai berikut:

wujuda n ka rakt er. Mesk ipun dem ikia n, d ia

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demo-

mengemukakan bahwa proses pendidikan bukan

kratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif

merupakan proses reformasi pada diri manusia.

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,

Alasan yang dikemukakan adalah pendidikan tidak

nilai keagamaan, nilai kultural, dan kema-

mengubah manusia dari kondisi salah menjadi

negar a

ya ng

d emok rati s

se rta

jemukan bangsa.

kondisi benar. Proses pendidikan adalah mening-

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu

katkan kemampuan manusia menjadi lebih mampu

ke satuan y ang sist emik dengan sist em

dalam mengatasi persoalan yang dihadapinya.

terbuka dan multimakna.

Pengertian pendidikan sebagai proses reformasi

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu

seolah-olah mengubah manusia dari tidak bernalar

proses pembudayaan dan pemberdayaan

menjadi manusia yang bernalar. Proses pen-

peserta didik yang berlangsung sepanjang

didikan menanamkan nilai kepada manusia.

hayat.

Dengan nilai manusia didorong untuk berpikir

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi

berdasarkan suatu sistem nilai yang berlaku. Oleh

ket elad anan, me mbangun kema uan,dan

karena itu, dia mengemukakan bahwa “The notion,

mengembangkan kreativitas

the refore, of b eing ‘ed ucat ed’ has become

dalam proses pembelajaran.

contingently but firmly associated with knowledge and understanding (Peters, 1972).

peserta didik

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis,

Merujuk pada pembukaan UUD 1945 yang menjadi arah perumusan tujuan pendidikan maka

da n

be rhit ung

bagi

seg enap

war ga

masyarakat.

sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia tidak

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan mem-

bisa steril dari konteks kebudayaan dan sistem

berdayakan semua komponen masyarakat

nilai yang berlaku di Indonesia. Proses penalaran

melalui peran serta dalam penyelenggaraan

melalui proses pendidikan mengarahkan setiap

dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

peserta didik menjadi manusia Indonesia yang cerdas melalui proses berpikir. Melalui

Penjaminan mutu merupakan pendekatan

proses

untuk merealisasikan pencapaian tujuan pen-

pe ndid ikan set iap manusia Indonesi a ya ng

didikan seperti yang dipesankan oleh Pasal 3 dan

terdidik mempunyai tingkat sensitivitas terhadap

Pasal 4 tersebut. Dalam pembahasan berikut

557


penjaminan mutu akan diketengahkan dalam dua

ha rus

subtopik program pendidikan kewarganegaraan

mel aink an j uga dala m be ntuk penjami nan

dala m

be ntuk

sum bang an

e konomi

dan peran guru.

kehidupan sosial harmonis dan kehidupan politik yang demokratis. Khusus sumbangan secara

Program Pendidikan Kewarganegaraan

ekonomi

Tit ik

kel uarg a da n pe rtum buha n ek onom i suatu

t olak

pem baha san

tent ang

prog ram

pendidikan Kewarganegaraan adalah Pasal 5 (ayat 1) UU 20/2003 yang menyatakan bahwa

ada lah

kese jaht eraa n

ke hidupan

negara. Per wujudan

dari

sum bang an

i ndiv idu

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama

berpendidikan berupa partisipasi dalam berbagai

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam

Dengan adanya hak yang dimiliki oleh setia warga

hal ini kompetensi dalam bentuk kemampuan

negara (bukan anggota masyarakat) maka sistem

intelektual tidak menjamin partisipasi seorang

pendidikan nasional berfungsi untuk member-

warga negara berpendidikan untuk memberikan

da yaka n se tiap war ga nega ra untuk dap at

sum bang anny a untuk meni ngka tkan kem a-

berperan sebagai warga negara yang baik dan

sla hata n da lam kehi dupa n be rneg ara dan

bertanggung jawab. Dalam pengertian seperti itu

bermasyarakat tanpa disertai dengan karakter.

maka pendidikan kawarganegaraan yang menjadi

Kombinasi antara intelektualisme dan karakter

topik bahasan pada subtopik ini bukan dalam arti

merupakan satu kesatuan dari dua entitas yang

civ ic ed ucati on te tapi ci tize nship educati on

dapat menjadi pendorong utama dalam me-

(Richardson, 2008).

wujudkan partisipasinya. Dengan intelektualisme

Kesadaran setiap individu terhadap status

warga negara menge mbangkan kem ampuan

kewarganegaraannya membawa konsekuensi hak

melakukan analisis terhadap kondisi yang terjadi

dan kewajiban. Konsekuensi hak mengandung

di sekitar mereka atau dalam teritori suatu

mak na, bahw a se tiap war ga negar a da pat

negara, dan karakter memberikan sentuhan

berperan dalam kehidupan bernegara secara

simpati dan empati pada kondisi yang terjadi

demokratis tanpa terjerat dalam suatu dogma

tersebut.

yang bersifat kaku (Dewey, 2001; Nelson, 2001;

Kata sumbangan sebagai dasar partisipasi

Farenga & Ness, 2005). Dalam konteks globalisasi

warga negara terhadap kehidupan bernegara dan

ya ng t elah menjadi bag ian dari kehidup an

kehidupan b ermasyarakat harus selalu ber-

bernegara dan berbangsa mendorong program

konotasi positif. Oleh karena itu, terdapat tiga

pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk

aspek yang diketengahkan, yaitu aspek sosi-

me ngem bang kan

k ebangsaa n.

ologis, politik, dan ekonomi. Dengan menge-

Globalisasi yang berlangsung pada saat ini masih

tengahkan tiga aspek tidak berarti bahwa ketiga

mengarah pada kompetisi yang terjadi antara

aspek tersebut merupakan exhaustive list segi

negara yang secara langsung mengarah pada

positi f sumbangan war ga negar a te rhad ap

kompetisi antara warga negara dari berbagai

kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

identit as

ne gara , be lum mengara h pa da k ehi dup an

Aspek Sosiologis. Dari perspektif sosiologi

bersama yang demokratis. Giddens menyebutnya,

kehidupan bersama merupakan refleksi dari

sebagaimana dikutip oleh Richardson (2008),

sistem interaksi antarinidividu dengan berbagai

sebagai democratic deficit.

latar belakang sosial. Konsekuensinya, perbedaan

Dengan kompetensi yang dimiliki melalui

be rbag ai l atar bel akang me nyaj ikan sua tu

proses pendidikan menjadi kewajiban bagi setiap

fenomena pluralisme, dan fenomena tersebut

warga negara untuk memberikan sumbangannya

merupakan suatu realitas sosial. Dalam argu-

pa da l ingk unga n sosial ter deka tnya yai tu

mentasi plurealism dari Israel Scheeffler, realitas

keluarga, lingkungan kemasyarakatan, sampai

sosial bersifat mandiri dalam arti tidak bisa

negara. Dalam terminologi ekonomi sumbangan

diintervensi (independent) dan utuh (irreducible)

seorang ber pend idik an t erha dap piha k la in

dal am a rti tida k bi sa d iuba h-ub ah a pala gi

(keluarga, satuan masyarakat, maupun negara)

dikurangi (Holma, 2004). Dalam konotasi yang

disebut dengan externality. Efek externality tidak

berbeda dapat dikatakan bahwa realitas tidak bisa

558


diubah oleh pengetahuan karena pengetahuan

terletak bagaimana kepentingan tersebut muncul

berperan mengungkap realitas sosial, secara

pada permukaan kehidupan bersama. Dalam

bersamaan pengetahuan juga bebas dari nilai

perspektif sosiologis kepentingan muncul sebagai

yang terkandung dalam realitas sosial tersebut

konsekuensi interaksi antaranggota masyarakat

(Moore & Muller 1999).

sebagai konsekuensi dari adanya stratifikasi kelas

Pengeta huan yang di peroleh dari sua tu

sosial (Di tella, 1985; Rescher, 2002). Di lain pihak,

proses pendidikan me rupakan sarana untuk

sudut pandang politik lebih menekankan bahwa

memahami realitas sosial yang terjadi. Dalam

kepentingan sebagai titik tolak kese-imbangan

proses pemahaman, setiap individu menyadari

untuk mencapai keadilan. Hal ini nampak jelas

tentang kelemahan dari setiap jengkal realitas

ketika kepentingan diletakkan dalam perspektif

sosial (dimensi intelektualisme) dan sekaligus

Rawl Positivism. Dalam kepentingan memang

berupaya untuk membangun strategi mening-

merupakan suatu kondisi yang harus dan selalu

katkan kemaslahatan bagi kehidupan bersama

ada dalam satu kesatuan sosial. Kesatuan sosial

(dimensi karakter).

sosial tidak akan mempunyai makna dan tidak

Harmonisasi kehidupan bersama baik dalam

bersifat dinamis tanpa adanya kepentingan. Oleh

kontek s ke hidupan ber nega ra m aupun be r-

karena itu, permasalahannya adalah bukan ada

masyarakat merupakan suatu fenomena yang

atau tidaknya kepentingan dalam kesatuan sosial

tidak terjadi secara alamiah. Kehidupan harmonis

tersebut, tetapi adanya keseimbangan yang

me rupa kan suat u kondi si y ang dici ptak an

mempertimbangkan dua kondisi secara bersama

berdasarkan pada interpretasi warga negara

yaitu “the right and the good” (Farrelly, 2004). John

terhadap realitas sosial yang ada. Etika menjadi

Rawl mengelaborasi lebih lanjut kondisi the right

salah satu faktor yang mendorong terbentuknya

and the good dalam konsep two principle of justice

suatu kondisi harmonis. Hal ini karena etika

sebagai berikut:

bertujuan “To foster principles of interaction that

“First: each person is to have an equal right to

induce people to act for the general welfare and the

the most extensive scheme of equal basic

common good” (Rescher, 2002).

liberties compatible with a similar scheme of

Dalam konsep etika, yakni ketika arahnya

liberties for others.Second: social and economic

untuk membangun general welfare and the common

inequalities are to be arranged so that they are

good, terdapat faktor keadilan yang harus menjadi

both (a) reasonably expected to be to everyone’s

kesepakatan bersama. Dalam upaya mencapai

advantage, and (b) attached to positions and

kesepakatan bersama, terdapat proses rekon-

offices open to all”. (Rawl, 1999)

siliasi kepentingan yang dapat diterima oleh

Dalam skenario yang lebih umum, konsep two

ma sing -masing piha k y ang terl ibat dal am

principle of justice terwujud dalam kehidupan yang

membangun kehidupan harmonis bersama. Arah

demokratis. Dalam konteks ini demokratis tidak

dari rekonsiliasi adalah mengubah kepentingan

hanya b erar ti suara ter bany ak t etap i pa da

yang sama (like interest) menjadi kepentingan

pencapaian kriteria the right and the good.

bersama (common interest).

Argumentasi yang dikemukakan oleh Yeager dan

Dinamika kehidupan sosial menjadi harmo-

Silva

(2002) serta Westheimer & Kahne

(2004)

ni sasi aka n se lalu be ruba h me nuju sua tu

demokrasi terrefleksi dalam karakter warga

perkembangan sesuai dengan aspirasi warga

negara yang bertanggung jawab dan toleran,

negara suatu bangsa. Konsekuensinya proses

serta adil. Dalam hal demokrasi lebih menekankan

rekonsiliasi dari like interest menuju common

pada karakter warga negara. Jika karakter ini

interest, akan menjadi suatu proses yang akan

dapat terwujud dalam setiap warga negara,

bergerak dari suatu fase ke fase berikutnya.

ha rmonisasi ke hidupan berb angsa da n be r-

Asp ek politik . Ha rmonisa si kehi dup an

masyarakat dapat dicapai.

bersama baik dalam konteks kehidupan ber-

Dalam alam demokrasi untuk menjadi warga

bangsa maupun bermasyarakat, dari aspek politik,

negara yang bertanggung jawab dan bersikap adil

sebagai mana aspek sosiologis, juga memper-

merupakan proses yang tidak dapat dicapai dalam

timbangkan faktor kepentingan. Perbedaannya

ja ngka pendek. Dal am kont eks pend idik an

559


suasana demokratis ini dimulai dalam kegiatan

pandang ekonomi pendidikan, setiap alokasi

belajar mengajar yang terjadi di ruang kelas.

anggar an

Ket ika sika p de mokr atis ter bent uk m elal ui

me rupa kan suat u be ntuk inv esta si. Seti ap

kegiatan belajar mengajar di kelas terdapat suatu

investasi yang dilakukan baik pada diri manusia

proses “negosiasi” antara guru yang mena-

maupun barang selalu diharapkan akan mem-

namkan suatu nilai demokrasi dengan siswa yang

berikan nilai balik. Dalam konteks pendidikan nilai

mem punya i ve sted int erest . Dal am p roses

balik bagi investasi kepada manusia berupa profit

negosiasi terdapat dua nilai yang dinegosiasikan,

dan benefit. Nilai balik dalam bentuk profit diukur

yak ni a ntar a ke beba san ( fr eedom) deng an

dengan pendapatan (earning) yang diperoleh

kebijaksanaan (virtue). Dalam proses demo-

sepanjang hidupnya sejak dia menyelesaikan

kratisasi pada dasarnya terdapat dua hal yang

pendidikannya pada jenjang tertentu. Benefit, di

menurut Per rin (200 5) d an Pybas (20 04)

lain pihak diukur dengan besarnya kemaslahatan

merupakan dua sisi dari satu mata uang yang

yang diberikan individu kepada lingkungan sosial

mewarnai ranah demokrasi, yaitu freedom dan

dengan jenjang pendidikan tertentu. Seperti yang

virtue.

telah dinyatakan di atas kemaslahatan ini disebut

untuk

mendid ik

setia p

indivi du

Dalam proses pembentukan sikap demokratis

dengan externality yang mulai nampak ketika hasil

setiap pihak diberikan hak untuk menggunakan

pendidikan diukur dengan outcome (Windham &

freedom sebagai sarana untuk mengekspresikan

Chapman, 1990).

kepentingannya. Namun, untuk mencegah sikap

Berkenaan dengan adanya nilai balik Behrman

autoritarian dalam mengekspresikan kepen-

&

tingannya setiap pihak yang terkait dalam suatu

me mpunyai pand anga n y ang sama bahwa

kesatuan sosial yang melibatkan berbagai pihak

pendidikan memang merupakan bentuk investasi.

dengan berbagai kepentingan perlu untuk mem-

Perbedaan dari keduanya terletak pada kondisi

pertimbangkan virtue dalam proses negosiasi.

yang memungkinkan pendidikan memberikan nilai

Dal am p rose s ini de mokr atisasi dapa t juga

balik secara optimal baik kepada individu yang

dia rtik an

mempunyai pendidikan pada jenjang tertentu

sebag ai

upaya

unt uk

m enca pai

konsensus.

Birdsall (1987) serta Vandenberghe (1999)

maupun terhadap lingkungannya (externality).

Karakter untuk menghargai kepentingan

Behrman & Birdsall (198 7), deng an m em-

orang lain memerlukan tenggang rasa, simpati,

bandingkan nilai balik dari berbagai negara,

dan empati bahwa pihak lain juga mempunyai

cenderung mengatakan, bahwa nilai balik yang

kepentingan yang diekspresikan atau bahkan

dihasil kan dari inv esta si p ada pend idik an

diartikulasikan. Freedom yang disertai dengan

merupakan suatu proses yang linear, dalam arti

virtue untuk mencapai kesepakatan, kepentingan

tidak dipengaruhi oleh faktor latar belakang siswa

bersama dapat difasilitasi. Dalam kondisi ini posisi

ataupun kondisi ekonomi. Hal ini tidak demikian

win-win solution dapat dicapai. Posisi win-win

menurut argumentasi yang dikemukakan oleh

sol ution b ukan mer upak an k ondi si a bsol ut

Vandenberghe (1999) yang berpendapat bahwa

terhadap masing-masing pihak yang memang

investasi tidak secara langsung hanya ditentukan

da lam

soluti on

oleh besarnya alokasi dana pada pendidikan,

merupakan kondisi relatif, ketika satu pihak dalam

tetapi ada juga faktor nonmonetary yang juga ikut

posisi menang, pihak lain harus mengalah dalam

berpengaruhi. Dengan kata lain, dia juga mem-

arti merelakan sebagian kepentingannya untuk

pertimbangkan faktor nonekonomi atau lebih

kepentingan pihak lain, dan dalam kasus lain pihak

tepatnya faktor psikologi dan juga sosiologi dalam

yang pada satu kasus menang pada kasus lain

memperkirakan besarnya nilai balik dari investasi

ha rus mere laka n se bag ian kepe ntingannya

terhadap manusia melalui proses pendidikan.

kepada pihak lain.

Faktor psikologi yang dimaksud adalah motivasi

kond isi

mena ng.

W in-win

Aspek ekonomi. Dimensi karakter dalam

dan kepribadian. Faktor sosiologi adalah status

sud ut p anda ng e konomi m emusatka n pe r-

ekonomi sosial dan orientasi budaya. Berdasarkan

hatiannya pada kemampuan berproduksi dari

argumentasi ini dapat dikatakan, bahwa setiap

setiap individu yang berpendidikan. Dalam sudut

individu yang mempunyai jenjang pendidikan yang

560


sama belum tentu memberikan nilai balik yang

Peran Guru

setara kepada individu yang bersangkutan, jika

Dalam setiap proses pendidikan guru selalu

motivasi berbeda atau berasal dari status ekonomi

menjadi pusat perhatian. Pusat pehatian ini

sosial yang berbeda.

didasarkan pada suatu kenyataan bahwa guru

Tambunan (2000) memberikan ilustrasi yang

adalah aktor utama dalam proses belajar. Untuk

berbeda terhadap optimalisasi nilai balik terhadap

menjamin efektivitas pencapaian target proses

investasi pada pendidikan. Dengan menggam-

belajar, profesionalisme menjadi kata kunci. Dalam

barkan perubahan sistem pemerintahan dari

konteks ini, terminologi profesionalisme tidak

sentralistik ke arah desentralistik pada peme-

hanya merujuk pada kompetensi tetapi juga pada

rintahan Indonesia, serta masuknya Indonesia

ori enta si k e dep an untuk maju. Untuk me-

pada pasar global dapat mengubah kesempatan

ningkatkan profesionalisme, Suharno (2013) guru

set iap indi vidu dengan jenj ang pend idik an

MTs Husnul Khotimah, Kuninqan, Jawa Barat

tertentu mencapai nilai balik secara optimal.

berpendapat bahwa penekanan diarahkan pada

Desentr alisasi

a tau

penguasaan metode belajar dan bukan pada

menurunkan daya serap pasar kerja terhadap

pe ngua saan mat eri. Arg umentasi ini dap at

mareka yang berpendidikan. Dalam konteks yang

dipahami karena penguasaan metode mendorong

sama, globalisasi dalam pasar mempersempit

guru untuk mencari cara-cara inovatif untuk

kesempatan kerja domestik bagi orang Indonesia

melakukan eksplorasi materi materi pengajaran.

ketika terjadi hegemoni ekonomi oleh negara lain

Argumentasi tersebut mempunyai keterkaitan

atas pasar kerja di Indonesia.

dengan pend apat yang di kemukaka n ol eh

dapa t

me ning katk an

Pendidikan karakter memang meningkatkan

Denicol o &

Pope (20 05)

terutama ket ika

ori enta si setia p indivi du untuk mel akuk an

profesionalisme merupakan suatu kedudukan

investasi pada bidang pendidikan. Nilai balik,

yang berbeda (distinct). Perbedaan tersebut

te ruta ma d alam art i pr ofit , ak an m enja di

bukan dita ndai dengan stat us t etap i pa da

tantangan tersendiri ketika terdapat konstelasi

keg iata n ya ng d ilak ukan unt uk m enja min

pasar kerja yang tersedia sebagai akibat dari

statusnya. Di samping itu, untuk mempertahankan

per ubahan

k e-

posisi profesionalisme guru, tentu menuntut guru

ikutser taan Ind onesia d alam pasar g loba l.

siste m

pe meri ntahan

d an

untuk selalu melakukan pembaharuan baik dalam

Motiva si t etap menjad i fa ktor

pendudung

hal metode belajar maupun substansi yang akan

terhadap kompetensi jika seseorang dengan

diajarkan (Kumar, 2006). Namun, keberhasilan dari

je njang pe ndid ikan te rtentu m asuk dal am

semua upaya yang dilakukan oleh guru bukan

persaingan pasar kerja. Dalam relitasnya pasar

pada peningkatan kompetensi guru itu sendiri,

kerja tidak akan menjemput calon tenaga kerja,

melainkan juga pada peningkatan kompetensi

tetapi yang pasti akan menyediakan kesempatan

siswa dari berbagai dimensi prestasi belajar

secara

fai r

k epad a semua or ang . Prinsip

(Indriyanto, 2014).

Darwinisme akan berlaku dimana mereka yang

Dalam upaya untuk meningkatkan profe-

lebih sesuai dengan persyaratan yang diminta

sionalisme guru, pemerintah telah melakukan

oleh pasar kerja adalah mereka akan mendapat

intervensi yang terdiri dari pengembangan sistem

kesempatan memasuki pasar kerja lebih dulu dan

insentif dan sistem pelatihan. Kedua sistem ini

lebih cepat. Di samping itu, mereka yang lebih

merupakan dua komponen yang saling me-

cocok dengan persyaratan yang dituntut oleh

lengkapi dalam upaya meningkatkan peran guru

pasar kerja akan bertahan lebih lama dibanding

dalam mengembangkan metode belajar dan

dengan mereka yang tidak cocok dengan dengan

meningkatkan penguasaaannya terhadap materi

persyaratan kerja. Kecocokan dengan pasar kerja

yang diajarkan.

tidak hanya pada tingkat kompetensi melainkan

Penyelenggaraan program pelatihan yang

juga motivasi, terutama motivasi untuk berprestasi

di lakukan

oleh

pem eri ntah

dal am hal i ni

dan berkompetisi.

mempunyai dua argumentasi yang keduanya berada dalam ranah kebijakan publik. Pertama, peningkatan guru merupakan tanggung jawab

561


pemerintah karena penyelenggaraan program

Peran transferring. Ketika guru melakukan

pelatihan bagian dari tanggung jawab pemerintah

tugas mengajar di depan kelas, pesan yang

untuk menjamin kesejahteraan pedagogis setiap

secara konvensional dipahami oleh siswa dan juga

siswa secara nondiskrim inat if. Dala m te ma

or ang tua sisw a ad ala h me njad ikan siswa

keb ijak an

m utu

mempunyai prestasi akademis. Hal ini menjadi

merupakan salah satu tema kebijakan perennial

p endi dika n,

p eningkat an

suatu kewajaran karena fenomena kegiatan

di samping peningkatan akses dan relevansi.

belajar mengajar yang nampak secara visual

Salah satu program peningkatan mutu, terutama

adalah guru sedang menjelaskan serangkaian

berkenaan dengan implementasi Kurikulum 2013,

konsep yang dijabarkan dari suatu mata pelajaran

adalah pelatihan guru.

dan orientasi ini telah menjadi dasar kebijakan

Kedua, pelatihan guru merupakan modal awal

untuk peng emba ngan pe ndid ikan for mal di

(initial endowment) bagi guru untuk melakukan

ber baga i

pengemba ngan kompe tensinya lebih lanj ut.

pencapaian prestasi akademis yang diukur dengan

Argumentasi yang diajukan di sini adalah bahwa

skor nilai ujian nasional ataupun ulangan yang

pelatihan tidak hanya untuk tujuan pengem-

diselenggarakan oleh sekolah masih merupakan

bangan kemampuan dengan menambah penge-

fenomena yang dominan dan cenderung menjadi

tahuan dan keterampilan guru melainkan juga

pusat perhatian para pengamat pendidikan dan

merupakan sarana untuk memberikan inspirasi

orang tua siswa. Mata pelajaran, seperti yang

kepada guru. Inspirasi ini akan membangkitkan

diidentifikasi oleh Mujiran (2006), bukan semata-

kesadaran para guru tentang perlunya melakukan

mata merupakan bagian dari kurikulum. Mata

eksplorasi pengetahuan dan keterampilan lebih

pel ajar an m erup akan sua tu k onst ruksi da ri

lanjut. Pengetahuan yang dimiliki sebagai hasil

konsep-konsep yang perlu peran guru untuk tidak

dari pelatihan mempunyai keterkaitan dengan

sekedar menjabarkan melainkan juga meng-

pengetahuan yang lebih maju (advance).

ejawantahkan sehingga menjadi pengalaman

Pembahasan selanjutnya tentang peran guru dia rahk an

p ada

tiga

per an,

yait u

ne gara

(Young,

2008 ).

Na mun,

belajar yang dapat menumbuhkan dan mengem-

pe ran

bangkan nalar atau dalam konteks Kurikulum

transferring dan transforming, serta transcending.

2013 disebut dengan higher order thinking.

Ketiga peran tersebut didasarkan pada suatu

Pengembangan dan penumbuhan daya nalar ini

proposisi bahwa penyampaian materi kurikulum

merupakan hambatan yang dialami oleh para guru

oleh guru kepada siswa tidak hanya memusatkan

di Indonesia. Penumbuhan dan pengembangan

perhatian pada aspek akademik dari setiap topik

day a na lar ini bersemi dari proses bela jar

bahasan dalam suatu mata pelajaran, melainkan

me ngaj ar y ang krea tif yang did orong ol eh

jug a te rdap at p enge mbangan

di

kemampuan guru untuk mengejawantahkan topik

dal amny a. O leh kare na i tu, pemb angunan

kara kter

dari suatu yang hidup dan kontekstual serta

karakter merupakan bagian dari pembenahan

berorientasi ke depan (Bashori, 2012). Dengan

kurikulum. Kebijakan pengembangan karakter

cara ini, maka pendidikan menjadi penggerak

melalui pembenahan kurikulum juga menjadi

perkembangan bangsa ke depan seperti yang

strategi intervensi kebijakan peningkatan mutu

dikemukakan oleh Gower (2002) sebagai berikut:

di Cina. Dalam upaya melakukan peningkatan

“Education can and should help provide a better

mutu melalui pembenahan kurikulum ditekannya

future for Indonesia by giving students power

bahwa isi

kurikulum untuk membangun orientasi

of thought- thought that allows people to plan

ke depan dan jiwa kompetitif untuk menunjang

and really consider what way or will arise as a

perkembangan ekonomi negara Cina (Iacovo,

consequence of their actions”.

2009). Pada konteks yang lebih mikro, Atwater

Proses pe numbuhan dan pengembangan

(2010) memberikan ilustrasi bahwa pelajaran

nalar siswa tidak hanya secara spesifik menjadi

sains juga memuat misi kultural yang dapat

ranah eksklusif mata pelajaran-mata pelajaran

mem beri kan kesa dara n ke pada par a si swa

Sains melainkan juga pada mata pelajaran-mata

tentang bagaimana dan di mana mereka hidup.

pelajaran Ilmu sosial. Setiap mata pelajaran

562


merupakan konstruksi dari disiplin ilmu penge-

kehidupan mereka. Pada saat mereka mencapai

tahuan. Untuk memahaminya (bukan hanya

tahap tertentu dari serangkaian kegiatan proses

mengerti) memerlukan metode berpikir dengan

be laja r me ngaj ar, krea tiv itas ber piki r ak an

menerapkan anti-thesa dan synthesa. Dengan

berkembang. Jika proses kreativitas ini ber-

menggunakan metode berpikir antithesa baik guru

kem bang

maupun siswa melakukan pemilahan terhadap

kemungkinan siswa akan menjadi inventor ilmu

komponen-komponen yang menjadi bangunan

pengetahuan, jika mereka bergerak di bidang ilmu

konstruksi dari suatu konsep yang terkandung

pengetahuan dan teknologi. Jika mereka bergerak

dalam setiap mata pelajaran. Dalam proses

di bidang ekonomi tidak menutup kemungkinan

pemilahan proses pembedaan dari masing-masing

mereka akan menjadi wirausahawan yang kreatif.

kom pone n

te rseb ut

d iura ikan.

secara

eksp losi f

ti dak

menutup

Pe nemuan

Kemampuan dalam akademik yang men-

perbedaan dari masing-masing komponen akan

dorong pengembangan nalar berpikir secara

memberikan gambaran sisi lain dari komponen-

ana liti s ya ng d apat mem beri kan kont ribusi

komponen tersebut. Gambaran sisi lain adalah

ter hada p be rbag ai a spek

kesamaan (com monali ty) y ang meny atuk an

selanjutnya mendorong pada penciptaan ke-

komponen-komponen tersebut menjadi satu

ma slahatan kehidup an bernegar a da n be r-

kesatuan yang disebut dengan konsep. Ketika

masyarakat. Dalam kaitan ini karakter relatif

ke sama an t erse but tel ah d item ukan tahap

id enti k de ngan int elek tua lism e ke tika int e-

berikutnya adalah melakukan synthesa untuk

lektualisme dapat memberikan kemaslahatan.

kehidup an y ang

membangun suatu pemahaman tentang suatu

Peran transforming. Pelaksanaan peran

konsep. Jika proses antithesa dan synthesa

transforming didasarkan pada suatu asumsi,

berlang sung secara be rkelanjutan da ri satu

bahwa setiap mata pelajaran mempunyai muatan

konsep ke konsep lainnya, maka pada saat itu

nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan

terbentuk proses penalaran.

bersama baik dalam konteks kebangsaan maupun

Sikap skeptis menjadi pondasi dalam pene-

kem asya raka tan. Mel alui proses akul tura si

rapan metode berpikir antithesa dan synthesa.

di hara pkan aka n me ngub ah orientasi siswa

Sikap skeptis membangkitkan semangat keingin-

terhadap lingkungannya, baik fisik maupun sosial.

tahuan pada diri guru dan sisw a. Si kap ini

Wujud dari orientasi ini berupa perilaku peduli

terwujud dalam pertanyaan “mengapa sesuatu

terhadap lingkungan fisik dan sosial.

bisa terjadi” dan “bagaimana sesuatu tersebut

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap mata

bisa terjadi”. Jika sikap skeptis ini terjadi pada diri

pelajaran, baik itu mata pelajaran Agama, Sains,

guru, maka hal itu akan membangkitkan semangat

dan ilmu-ilmu sosial mengandung dua jenis sikap

untuk mengembangkan metode-metode penga-

positif. Pertama, seperti yang disebutkan di atas,

jaran yang lebih menarik, menyenangkan (lively),

membangun sikap peduli terhadap lingkungan

da n kontek stua l. Argum enta si k onse kstual

fisik dan sosial. Hasil dari dari sikap ini adalah

didasarkan pada suatu asumsi bahwa setiap ilmu

harmonisasi kehidupan antara manusia dengan

pengetahuan merupakan hasil dari generalisasi

lingkungan fisik dan sosialnya. Dalam konteks

secara sistematis dan terukur terhadap kejadian-

pembangunan karakter sikap ini merupakan modal

kejadian di sekitar kehidupan manusia. Kejadian

awal untuk membangun suatu kemajuan bangsa.

tersebut dapat berupa fenomena alam maupun

Ke dua adal ah orientasi pr ogre sif. Sik ap i ni

fenomena sosial kehidupan sosial manusia

mengarah pada upaya untuk mengarah pada

Jika metode berpikir antithesa dan synthesa

kemajuan dan kemauan untuk bersaing. Sejarah

terjadi pada siswa, maka hal ini akan men-

menunjukkan bagaimana negara Jepang yang

stimulasi daya nalar mereka terhadap berbagai

runtuh karena bom atom, negara Korea Selatan

konsep dar i be rbag ai m ata pela jara n ya ng

yang miskin sumber daya alam, dan Cina yang

ditransfer oleh guru kepada mereka pada saat

terbelenggu oleh sistem komunis akhirnya dapat

mereka mengikuti proses belajar mengajar. Efek

me njad i ne gara ind ustr i ma ju d enga n pe r-

dari proses stimulasi akan mendorong siswa

tum buha n ek onom i ya ng t ingg i me rupa kan

me lakukan asosiasi ber baga i konsep dal am

perwujudan dari orientasi progresif dari warganya

563


telah melalui proses pendidikan sampai dengan

conflict) between the formal, codified, theoretical

jenjang pendidikan tinggi.

and , at lea st p otential ly, univ ersa lizi ng

Penanaman nilai harmonis dan progresif mer upa kan

to acquire and teachers to transmit, and the

berlangsung dalam setiap proses pendidikan

informal, local, experiential and everyday

bersamaan dengan peran transferring, karena

knowledge that pupils (or students) bring to

keduanya tidak dapat secara berbeda dipisahkan

school”

satu dengan lainnya. Peran transferring bertujuan

Dalam konteks ini kebenaran hakiki terhadap

untuk menstimulasi nalar (cognitive competencies),

suatu realitas tidak bersifat absolut. Namun,

sedangkan peran transforming ditujukan untuk

terminologi kebenaran hakiki ditujukan untuk

menstimulai perasaan (affective competencies).

membentuk suatu pemahaman aksiologis yakni

Da lam menj alankan per an sebag ai a nggota

dengan mempertimbangkan sistem tata nilai

masyarakat keduanya saling melengkapi satu

akademis dan religius. Unsur religius sengaja

dengan lainnya. Sensitivitas terhadap kondisi

di cant umka n se baga i b agia n da ri k onte ks

sekitar tidak akan terjadi tanpa adanya ke-

pemahaman aksiologis karena kebenaran hakiki

mam puan

mela lui

membuka kesadaran dari keberadaan kita dalam

penalaran. Hal ini berarti bahwa orang yang

suatu kebersamaan maupun kesendirian yang

mempunyai pendidikan lebih tinggi diharapkan

merupakan kehendak dan diatur oleh Tuhan Yang

mempunyai sensitivitas yang lebih baik jika

Maha Esa. Semua yang ada di dunia ini tidak akan

dibandingkan dengan orang yang pendidikannya

mempunyai makna kebenaran jika tidak mem-

lebih rendah.

punyai keterkaitan dengan hakiki kebenaran yang

unt uk

pera n

tr ansform ing

knowledge of the curriculum that students seek

ya ng

dua

m engi nter pret asi

Pera n tra nsce nding. Pencapa ian hasil

mutlak, yaitu kebenaran Ketuhanan (divine truth).

belajar tingkat tertinggi adalah kepercayaan pada

Kebenaran hakiki merupakan proses interaktif

suatu kebenaran yang hakiki. Proses transcending

antara realitas dan teori. Implikasi dari hal ini

terwujud ketika terdapat keyakinan terhadap

adalah untuk mendapatkan kebenaran hakiki

kebenaran hakiki tersebut. Jika pencapaian hasil

melalui proses transcending guru dan siswa

proses pendidikan tidak dilandasi demi kebenaran

melakukan proses deduktif dan induktif secara

hakiki, niscaya hanya mencerminkan kepentingan

interaktif. Dengan proses deduktif guru dan siswa

mereka yang berkuasa atau bahkan tanpa makna

melakukan artikulasi dan penjabaran premis dari

(trivial) (Peters, 1972; White, 2006). Dengan

konsep ke dalam realitas sekitar mereka. Dengan

ke bena ran haki ki i ni, mak a da lam proses

proses induktif mereka menggeneralisasikan

pendidikan yang berlangsung di dalam kelas, guru

realitas sekitar mereka menjadi prinsip-prinsip

dan siswa secara bersama-sama dihadapkan

umum.

pada suatu kenyataan bahwa fenomena sosial dan berbagai kejadian alam bersifat dinamis dan

Simpulan dan saran

memerlukan interpretasi secara menyeluruh demi

Simpulan

ad anya pem aham an y ang bena r te rhad ap

Revolusi mental seperti yang dikemukakan oleh

berbagai fenomena tersebut. Pemahaman yang

Presiden Jokowi pada saat beliau masih menjadi

benar, jika merujuk pada argumentasi Scheeffler,

cal on

seperti yang dikutip Holma (2004), memberikan

pendidikan. Proses pendidikan yang dimaksud

makna tanpa mengurangi makna terhadap suatu

ad alah

realitas. Kondisi ini menjadi tantangan perenial

karakter.

p resi den

merupaka n

pem bent ukan

da n

suatu

proses

pe ngem bang an

sepanjang realitas tersebut berkembang. Ber-

Pembentukan dan pengembangan karakter

kenaan dengan hal ini Young (2008) mengajukan

sebagai suatu proses pendidikan tidak terlepas

pendapat sebagai berikut:

dari sistem pendidikan nasional yang berlaku. Hal

564

“As an aspect of modernization, mass education

ini karena pendidikan nasional menjadi rujukan

faced and still faces what might be described as

untuk mengukur relevansi pendidikan karakter

the fundamental pedagogic issue: overcoming

tersebut. Di samping itu, pendidikan karakter tidak

the discontinuity (sometimes expressed as a

hanya b erla ku d emi pend idik an i tu sendi ri,


melainkan juga untuk mepersiapkan individu

merefleksi berbagai dimensi, sehingga manusia

dapat menjadi warga negara yang bertanggung

Indonesia yang berkompetensi telah mencer-

jawab terhadap keberlangsungan kehidupan

minkan kompetensi intelektual dan karakter yang

dirinya dan keberlangsung bangsanya.

rel evan

Dalam skenario yang lebih makro makna

dengan

berb agai

tar get

prog ram

pembangunan.

pe mbentuka n ka rakt er merupaka n re flek si

Guru sebagai pemegang peran dalam proses

sosiol ogis, politi k, d an ekonomis. Re flek si

pembentukan dan pengembangan karakter siswa

sosiologis terwujud dalam kehidupan sosial yang

sebagai generasi penerus perlu memperluas

harmonis, sedangkan refleksi politik terwujud

cak rawa la

dalam kehidupan yang demokratis, dan refleksi

bangkan peran transferring, transforming, dan

ekonomi terwujud dalam kemampuan untuk

transcending dalam melaksanakan proses belajar

berproduksi untuk meningkatkan kemaslahatan.

mengajar dan mengembangkan metode belajar.

p edag ogis

dengan

memp erti m-

Dalam pembentukan dan pengembangan

Dalam rapat pimpinan Kementerian Pendidikan

karakter tersebut, peran guru tidak bisa diabaikan.

dan Kebudayaan yang diselenggarakan pada

Guru bahkan memegang peran utama, walaupun

tanggal 16 Desember 2014 Menteri Pendidikan

bukan satu-sat unya . Pr ofesiona lism e guru

dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan bahwa

merupakan faktor dominan jika dalam mengajar

program-program pelatihan dalam penerapan

guru harus melakukan tiga peran, yakni peran

Kurikulum 2013 perlu juga mencakup materi-

transferring, transforming, dan transcending. Dalam

materi budaya sekolah yang mengarah pada

proses pendidikan ketiganya bersifat mutually

pencipataan dan penumbuhan budaya belajar

inclusive. Artinya walaupun mempunyai tujuan

yang bersifat progresif. Dalam hal ini, peran

ya ng b erbe da t etap i k etig anya mer upak an

transferring, transforming, dan transcending dapat

perwujudan dari manusia yang berkarakter.

dijadikan bagian dari pengembangan pendekatan dal am m enga jar dala m ra ngka mem bent uk

Saran Pe ndid ikan

budaya belajar yang progresif. kar akte r

sebag ai

b agia n

da ri

Kurikulum sebagai rujukan dalam pelak-

intervensi kebijakan pendidikan harus secara linier

sanaan proses belajar mengajar bukan dokumen

merujuk pada suatu kebijakan. Dalam konteks

sta tis yang tab u de ngan penyemp urna an.

Kabinet Kerja rujukan kebijakan yang dimaksud

Pendidikan sebagai sarana untuk mempersiapkan

adalah Nawa Cita. Oleh karena itu, penjabaran

si swa untuk be rper an mere alisasik an d an

pendidikan karakter baik dalam rangka pengem-

menjamin keberlangsungan program-program

bangan kompetensi guru maupun pengembangan

pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah

kurikulum perlu untuk menjabarkan pesan-pesan

menghar uska n untuk sela lu m enye suai kan

yang terkandung pada Nawa Cita.

ter hada p tuntut an p rogr am p emba ngunan.

Na wa C ita adal ah suatu str ateg i pe m-

Konsekuensinya, kurikulum sebagai rujukan perlu

bangunan yang tidak secara eksklusif hanya

untuk selalu disempurnakan. Penyempurnaan

be rkenaan deng an p endi dika n, t etap i juga

tidak harus bersifat radikal, tetapi dapat dilakukan

menyangkut berbagai sektor pembangunan.

secara incremental dengan melihat secara cermat

Namun demikian titik tolak bagi keberhasilan

standar kompetensi dan standar isi yang tidak lagi

pelaksanaan pembangunan sektor lain adalah

relevan dengan tuntutan pembangunan. Program

manusia Indonesia berpendidikan dan mencer-

pelatihan guru dan penyediaan sarana dise-

minkan kompetensi yang dimiliki. Implikasi dari

suaikan dengan penyempurnaan standar kom-

pernyataan ini pendidikan menjadi kunci. Oleh

petensi lulusan dan standar isi tesebut.

karena itu pendidikan karakter perl u untuk

565


Pustaka Acuan Abduhzein, M. 28 Juni 2014. Revolusi mental, mulai dari mana. Kompas hlm. 6. Atwater, M. M. 2010. Multicultural Science Education and Curriculum Materials. Science Activities, hlm. 47. 103–108. Avianni. N. 1 Juni 2014. Momentum Revolusi Mental. Media Indonesia hlm. 1. Bagir, H. 2 Oktober 2014. Strategi Kebudayaan dan Revolusi Mental. Kompas hlm. 7. Bashori, K. 30 Januari 2012. Membangun Budaya Kreatif di Sekolah. Media Indonesia. 4. Behrman, J. R. & Birdsall, N. 1987. Comment on Returns to Education: A Further International Update. The Journal of Human Resources. 22 (4) hlm. 603-606. Buchen, I. H. 2000. A Radical Vision for Education. The Futurist; 34(3) hlm. 30-34. Denicolo, P. M. & Pope, M. 2005. Perspectives on the Teaching Profession or Relative Appraisal dalam Pam M. Denicolo and Michael Kompf. Teacher Thinking and Professional Action. New York: Routledge hlm. 20-29. Denzin, N.K. 2005. Symbolic Interactionism and Ethnomethodology: A Proposed Synthesis dalam Sean P. Hier (editor). Sociological Thought: Themes and Theories. Toronto: Canadian Scholars’ Press Inc. hlm. 123-136. Dewey, J. 2001. Democracy and Education. Hazleton: the Pennsylvania State University. Di tella, T.S. 1985. Political Powers and Class Structur dalam Eisenstadt.S.N. dan Helle, H.J. (editor). Macro-Sociological Theory: Perpective on Sociological Theory. Volume. 1. London: Sage Publication Ltd. 103-117. Farenga, S. J. & Ness, D. (editor). 2005. Encyclopedia of Education and Human Development . New York: M.E. Sharpe, Inc. Farrelly, C. 2004. Contemporary Political Theory. London: Sage Publication Ltd. Gower, S.M. 21 Oktober 2002. Problem-Solving Ability Here Still Poor. The Jakarta Post hlm. 6. Holma, K. 2004. Plurealism and Education: Israel Scheffler’s Synthesis and its Presumable Educational Implications. Educational Theory. 54(4) hlm. 419-430. Iacovo, B. D. 2009. Curriculum Reform and ‘Quality Education’ in China: An overview. International Journal of Educational Development, 29, hlm. 241-249. Indriyanto, B. 2014. “Maksimalisasi Tujuan Pedagogis dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”. Jurnal Teknodik. 18 (2) hlm. 113-124. Kumar, M. 2006. Constructivist Epistemology in Action. The Journal of Educational Thought. 40 (3) hlm. 247-267. Massardi, Y.A. 2 Desember 2014. Revolusi kebudayaan. Kompas hlm. 6. Moore, R. & Muller, J. 1999. The Discourse of ‘Voice’ and the Problem of Knowledge and Identity in the Sociology of Education. British Journal of Sociology of Education. 20 (2), hlm.189-206. Mujiran, P. 4 Oktober 2006. Karut-Marut Kurikulum 2006. Media Indonesia, hlm. 2.

566


Nelson, A. R. 2001 Education and Democracy: The Meaning of Alexander Meiklejohn Madison: The University of Wisconsin Press. Perrin, A. J. 2005. Political Microcultures: Linking Civic Life and Democratic Discourse, Social Forces. 84(2) hlm. 1049-1082. Peters, R.S. 1972. Education and The Educated Man dalam R. F. Dearden, P.H. Hirst dan R.S.Peters. Education and the Development of Reason. London: Routledge & Kegan Paul hlm. 2-13. Pybas, K. 2004. Liberalism and Civic Education. Perspectives on Political Science, 33(1) hlm. 18-29. Rawl, J. 1999. A Theory of Justice: Revised Edition. Cambridge: The Harvard University press. Rescher, N. 2002. Fairness: Theory & Practice of Distributive Justice. New Brunswick: Transaction Publishers. Richardson, G. 2008. Caught Between Imaginaries: Global Citizenship Education and the Persistence of the Nation dalam Ali A. Abdi, Lynette Shultz. (editor). Educating for Human Rights and Global Citizenship. Albany: State University of New York Press, hlm. 55-64. Strickland, B. R. (editor). 2001. Gale Encyclopedia of Psychology (2nd edition). Farmington Hills: Gale Group. Suharno, I. N. 20 Agustus 2013. Musyawarah untuk Profesionalisrne Guru. Republika, hlm. 5. Tambunan, M. 2000. Indonesia’s New Challenges and Opportunities: Blueprint for Reform After the Economic Crisis. East Asia: An International Quarterly. 18(2), hlm. 50-116. Vandenberghe, V. 1999. Economics of Education. The Need to Go Beyond Human Capital Theory and Production Function Analysis. Educational Studies. 25 (2) hlm. 129-143. Westheimer, J. & Kahne, J. 2004. What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. American Educational Research Journal. 41 (2), hlm. 237-269. White, J. 2006. The Puritan Origins of the 1988 School Curriculum in England dalam Alex Moore, Schooling, Society and Curriculum. London: Routledge. Widodo, J. 10 Mei 2014. Revolusi Mental. Kompas, hlm. 6. Windham, D. M. & Chapman, D. W. 1990. The Evaluatioin of Educationnal Efficiency: Contraints, Issues, and Policies. Greemwich: JAI Press. Yeager, E. A. & Silva, D. Y. 2002. Activities for Strengthening the Meaning of Democracy for Elementary School Children. The Social Studies. 93 (1), hlm. 18-22. Young, M. F. D. 2008. Bringing Knowledge Back in: From Social Constructivism to Social Realism in the Sociology of Education. London: Routledge.

567

MENGKAJI REVOLUSI MENTAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN MENTAL REVOLUTION WITHIN EDUCATIONAL CONTEXTS

Recommend Documents