MENGGUGAT SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Daniel Kristiyanto NIM : 312012004
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA MEI 2016
UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala berkat dan penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala usaha dan pengorbanan yang dicurahkan untuk proses penulisan skripsi ini, tidak lain adalah berkat tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam penelitian ini, penulis menyadari adanya dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, inspirasi, serta bantuan selama penulis menyelesaikan penulisan ini. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada: 1. Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih untuk proses yang penulis dapatkan selama penulisan skripsi ini. 2.
Keluarga penulis, Ibu Tutik, Bapak Slamet Waluyo dan Adik Yohanes Suryo Adi Joyo yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3.
Ibu Indirani Wauran, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang sangat banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam proses penulisan skripsi. Penulis sangat bangga memiliki dosen pembimbing seperti Ibu Indirani Wauran.
4.
Bapak dan Ibu dosen serta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang telah banyak memberikan ilmu dan pelayanan kepada penulis selama mengenyam pendidikan.
5.
Risma Ida Aruan yang sangat setia menemani hari-hari penulis dan memberikan motivasi serta inspirasi selama masa perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan selalu memberkati dan memberikan yang terbaik.
6.
Sodara-sodara penulis yang menemani penulis pada masa sulit dan bahagia saat perkuliahan, Rifai, Galuh, Dhimar, Binsar, Lenny, Penyok, Tepen, Sinyo.
7.
Teman-teman kost As, Darmawan, Adi, Bintang, Irving, Yodi, Adit, Poerwadi dan Mbah Prawiro. Semoga kita semua mendapatkan yang terbaik dalam bisnis maupun kehidupan.
8.
Sahabat-sahabat penulis dalam angkatan 2012 Wesley, Adi, Rito, Agung, Naomi, Sasa, Claudia, Eva, Rendi, Bagas, Arifman, Albert, Manto, Leo, Sisda, Tata, Tigas, ketua angkatan 2012 Tommy Pandiangan dan semua angkatan 2012 yang tidak bisa disebut satu persatu. Semoga kedepannya kita menjadi yang terbaik.
9.
Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang juga telah memberikan dukungan kepada penulis. semoga segala kebaikan kalian menjadi inspirasi bagi banyak orang.
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala berkat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala usaha dan pengorbanan yang dicurahkan untuk proses penulisan skripsi ini, tidak lain adalah berkat tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus. Penulisan skripsi yang berjudul “Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)” dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana. Pembahasan di dalam skripsi ini menguraikan mengenai inkonsistensi putusan BPSK bersifat final dan mengikat dengan upaya keberatan yang dapat dilakukan untuk menolak putusan tersebut. Dari awal pembuatan skripsi hingga akhir, banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi.
Baik
itu
berupa
hilangnya
semangat untuk
menulis karena
Minimnya literatur mengenai topik yang ditulis dalam skripsi ini, maupun hal-hal lain yang membuat lambannya proses penulisan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penelitian berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritikan dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.
Salatiga, 24 Mei 2016
Daniel Kristiyanto
DAFTAR PERATURAN DAN KASUS
A.
Daftar Peraturan (list of Statutes)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintahan Kotaa Medan, Kota Bandung, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar.
Keputusan Presiden No.108 Tahun 2004 tentang Pembentukan BPSK Pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, dan pada Kabupaten Kupang,
Kabupaten
Belitung,
Kabupaten
Sukabumi,
Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Jeneponto. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Pembentuk BPSK pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tangerang. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan BPSK pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Kabuoaten Gorontalo, Kabupaten Goronlato Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Langkat, Kota Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota Pemantangsiantar, dan Kota Salatiga. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang pengangkatan, Pemberhentian Anggota Sekretariat BPSK. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan BPSK.
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana.
B.
Daftar Kasus (List of Cases)
Nomor 13/Pdt.Sus. BPSK/2013/PN. Bky. Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Grt. Nomor 66/Pts-BPSK/VII/2005.
DAFTAR ISI UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................. vii KATA PENGANTAR ........................................................................................... ix DAFTAR PERATURAN DAN KASUS ................................................................ x DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 6 C. Tujuan .......................................................................................................... 7 D. Manfaat ........................................................................................................ 7 E. Metode Penelitian......................................................................................... 7 F.
Sistematika Penulisan .................................................................................. 9
BAB II SIFAT DAN KEWENANGAN BPSK SEBAGAI QUASI PERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL .................................................... 12 A. Sistem Peradilan Nasional.......................................................................... 12 B. Quasi Peradilan .......................................................................................... 19 C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkedudukan Sebagai Lembaga Quasi Peradilan di Indonesia ..................................................................... 27 D. Perbandingan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen dengan Small Claim Court ............................................................................................... 33
1. Penyelesaian
Sengketa
Melalui
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen ............................................................................................. 33 2. Penyelesaian Sengketa melalui Small Claim Court ............................. 45 3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tidak Sama Dengan Small Claim Court .......................................................................................... 49 BAB III FINAL DAN MENGIKAT DALAM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ................................................... 50 A. Konsep Final dan Mengikat Suatu Putusan Hakim ................................... 51 1. Pengertian Putusan Hakim ................................................................... 51 2. Jenis Putusan Hakim............................................................................. 54 3. Kekuatan Putusan Hakim ..................................................................... 56 B. Konsep Upaya Hukum “Keberatan” .......................................................... 58 1. Upaya Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan di Indonesia ................. 58 2. Konsep Upaya Keberatan ..................................................................... 60 C. Penyelesaian Sengketa Konsumen ............................................................. 64 D. Final dan Mengikat Pada Hakekatnya Bukan Merupakan Sifat Putusan BPSK ......................................................................................................... 69 BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 76 A. KESIMPULAN .......................................................................................... 76 B. SARAN ...................................................................................................... 78 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 79
ABSTRAK Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, putusan majelis bersifat final dan mengikat, tetapi putusan BPSK masih dimungkinkan untuk diajukan upaya keberatan ke pengadilan negeri oleh para pihak dan upaya gugatan ke pengadilan karena upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersangkutan. Meskipun upaya keberatan tidak dikenal dan diatur dalam sistem Hukum Acara yang berlaku Di Indonesia saat ini, namum upaya keberatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditafsirkan sebagai upaya hukum banding. Hal ini karena lemahnya sifat dan kewenangan BPSK pada sistem peradilan nasional. Kendala lain juga juga menyakut kekuatan sifat putusan BPSK final dan mengikat. Kata Kunci : BPSK, penyelesaian sengketa konsumen, putusan.
