RechtsVinding Online
MENGGAGAS RESTATEMENT UNDANG-UNDANG Oleh: Ricko Wahyudi* Naskah diterima: 16 Juni 2017; disetujui: 21 Juni 2017
Sering
ditemui
suatu
undang-
banyak
undang dengan undang-undang lainnya
Kondisi
memuat suatu istilah dengan pengertian
penafsiran yang berbeda pada pemangku
yang berbeda. Di sisi lain terdapat juga
kepentingan yang terkait dengan suatu
terhadap suatu istilah dalam Undang-
undang-undang tersebut dan masyarakat.
Undang pengertiannya berbeda dengan
Penafsiran yang beragam tersebut akan
pengertian yang umum yang dipahami
menimbulkan
masyarakat. Hal lain yang juga sering
undang-undang dan inkonsistensi dalam
ditemukan adalah dalam ketentuan pidana
penegakan hukum.
yang pengenaan pidananya berbeda dalam
akan
beberapa undang-undang padahal tindak
Pemerintah sebagai institusi yang memiliki
pidana yang dilakukan sama. Kejadian atau
kapasitas untuk memberikan penafsiran
kondisi tersebut sering disebut sebagai
ternyata antarinstansi pemerintah sendiri
tumpang tindih dan ketidakjelasan undang-
berbeda memberikan penafsiran. Kondisi
undang atau secara umum dapat disebut
ini akan berdampak pada pengembangan
sebagai
hukum
ketidakharmonisan
undang-
undang dan multitafsir.
dan
kepentingan
tersebut
dan
berdampak
sulitnya
semakin
tertentu. pada
implementasi
Masalah penafsiran
rumit
ketika
peraturan
instansi
perundang–
undangan di Indonesia baik bagi pemangku
Kondisi ketidakharmonisan antar undang-undang
unsur
ketentuan
yang
kepentingan, praktisi hukum, akademisi, dan
pembuat
kebijakan
memastikan
pengaruh politik dalam pembentukan
ketentuan undang-undang dari sumber
perundang-undangan.
yang tepat.
pembentukan
perundang-undangan
Untuk
dimaksud
ingin
multitafsir dapat disebabkan oleh kuatnya
Dalam
yang
yang
memastikan
dalam
maksud
kadang tidak mempertimbangkan teori,
ketentuan undang-undang yang tepat
prinsip, dan asas hukum tetapi lebih
memang dapat ditelusuri dari proses 1
RechtsVinding Online
pembentukan
yang
isu tertentu dalam bidang hukum melalui
antara
peraturan perundang-undangan, putusan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
hakim dan pendapat ilmuwan di bidang
Presiden yang ditungkan dalam risalah
hukum yang terdapat dalam literatur
pembahasan. Risalah pembahasan yang
hukum baik dalam format buku, artikel,
ada sering kali tidak memuat mengenai
maupun disertasi. Istilah restatement
dasar alasan suatu ketentuan ditentukan
awalnya diperkenalkan oleh American Law
atau dinormakan yang didasari oleh teori,
Institute (ALI), organisasi yang didirikan
prinsip,
pada 1923. ALI terdiri dari para hakim
dilakukan
undang-undang
dalam
dan
pembahasan
asas
hukum.
Risalah
pembahasan biasanya hanya memuat
terkemuka,
profesor
kronologi atau sejarah ketentuan tersebut
pengacara.
Dalam
ditentukan. Untuk memastikan maksud
restatement, ALI melakukan pemeriksaan
ketentuan undang-undang secara tepat
kasus dan mengidentifikasi tren dalam
dan akuntabel perlu dilakukan penjelasan
hukum umum dan kemudian menuangkan
kembali terhadap ketentuan undang-
temuan mereka ke prinsip-prinsip atau
undang tersebut khususnya ketentuan
aturan hukum. Pelaksanaan restatement
yang tidak harmonis dan multitafsir yang
dilakukan
dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
bahkan bisa berlangsung dalam kurun
Penjelasan kembali terhadap ketentuan
waktu lama 9-21 tahun. Tujuan dari
Undang-Undang yang tidak harmonis dan
penyusunan restatement adalah untuk
multitafsir yang dituangkan dalam bentuk
mengikuti perkembangan hukum yang
dokumen penjelasan hukum. Penyusunan
berjalan sangat pesat dalam common law
dokumen penjelasan kembali lazimya
system. Keberadaan praktik restatement
digunakan dalam lingkup putusan hakim
ditujukan
yang dikenal dengan restatement.
menegaskan
riset
secara
untuk
hukum,
dan
pengerjaan
berkesinambungan,
memperjelas
kembali
suatu
dan
konsepsi
Restatement merupakan kegiatan
hukum yang sudah ada. Oleh karena itu,
untuk
dapat dikatakan restatement membahas
memberikan
penjelasan
kembali terhadap isu-isu hukum tertentu.
isu-isu
hukum
dalam
koridor
ius
Secara umum, restatement merupakan
constitutum (hukum yang ada) dan bukan
aktivitas riset dengan mengkaji topik atau
ius constituendum (hukum yang akan). 2
RechtsVinding Online
Di Indonesia, praktik restatement
Penyusunan restatemen terhadap
dilakukan salah satunyanya oleh Pusat
isu hukum dalam undang-undang yang
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
tidak harmonis dan multitafsir perlu
(PSHK) pada tahun 2011 yang menyusun
didorong pada perdebatan hukum yang
laporan penelitian Restatement. Dalam
akuntabel
kesempatan itu PSHK mengangkat suatu
hukum. Bila pada tataran Undang-Undang
tema,
Program
sudah tidak harmonis dengan undang-
tersebut
undang yang lain dan terdapat ketentuan
dilaksanakan dengan didukung National
yang multitafsir maka akan menimbulkan
Law Reform Program (NLRP). NLRP juga
ketidakharmonisan turunan pada tingkat
mendukung penyusunan restatement dan
peraturan pelaksana baik itu peraturan
bekerja sama dengan institusi, praktisi, dan
pemerintah, peraturan presiden, maupun
akademi yang kredibel untuk isu-isu hukum
peraturan menteri. Salah satu dampaknya
seperti,
Penjelasan
Hukum
adalah
Batasan
Umur
(kecakapan
yaitu
penyusunan
Grosse
Akte.
restatement
tentang dan
berdasarkan
menguatnya
pemerintahan
prinsip-prinsip
ego
sektoral
di
dalam
implementasi
yang
mengakibatkan
kewenangan bertindak berdasar batasan
Undang-Undang
umur); penjelasan hukum tentang keadaan
kinerja pemerintah tidak efektif pada
memaksa
(syarat-syarat
tataran implementasi sehingga sasaran
perjanjian
yang
pembatalan
disebabkan
keadaan
memaksa/force majeur); dan Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham.
yang ingin dicapai dari tujuan dibentuknya undang-undang tidak dapat terwujud. Lembaga
penelitian
hukum,
Restatement di Indonesia yang diketahui
akademisi, dan pemangku kepentingan
melalui publikasi hanya hal tersebut diatas
dibidang
dan jumlahnya masih sedikit itu pun
mempelopori dan mendorong penyusunan
dilakukan pada lingkup putusan hakim.
restatement
Belum diketahui sampai saat ini publikasi
awal dalam restatement undang-undang
restatement undang-undang atau mungkin
dapat diawali dengan mengidentifikasi isu-
tidak ada yang melakukan restatement
isu yang krusial yang sudah ada maupun
undang-undang
berpotensi
menimbulkan
ketidak
harmonisan
Undang-Undang
maupun
perundang-undangan
undang-undang.
harus
Kegiatan
3
RechtsVinding Online
multitafsir
seperti
tindak
memiliki kekuatan mengikat secara hukum
pidana yang berbeda pada tindak pidana
serta tidak ditujukan untuk mengubah
yang
substansi dari hukum itu sendiri.
sama,
pengenaan
kriteria
yang
dapat
dikriminalisasi terhadap perbuatan hukum,
Tahap
selanjutnya
dan kriteria penentuan besaran tindak
restatement
pidana. Sistem pendukung (Supporting
bagaimana restatement ini dapat menjadi
system)
referensi
pada
penyusunan
dan
selesai
setelah
bahkan
dibuat
acuan
adalah
bagi
para
pembahasan undang-undang yang berada
pengambil kebijakan dalam menentukan
pada DPR maupun Presiden tentunya
kebijakan yang dibuat. Restatement yang
sudah
yang
ada saat ini di Indonesia cenderung hanya
dan
bersifat kajian yang diterbitkan atau
mengidentifikasi
menimbulkan
isu-isu
ketidakharmonisan
multitafsir tersebut. Langkah selanjutnya
dipublikasikan
adalah menginventarisasi isu-isu tersebut
restatement
untuk
dilakukan
pembahasan undang-undang restatement
restatement undang-undang. Restatemen
undang-undang yang dibuat sebaiknya
undang-undang di Indonesia dapat belajar
dikeluarkan atau dipublikasikan pada saat
dari Irlandia Utara yang menggunakan
pembahasan
penyusunan
untuk
terdapat isu-isu yang sesuai dengan
Utara
restatement Undang-Undang yang dibuat.
melalui Komisi Reformasi Hukumnya turut
Momentum publikasi restatement perlu
mengembangkan
diperhatikan
kemudian
kepentingan
dapat
restatement legislasi.
Irlandia
restatement
sebagai
setelah selesai.
penyusunan
Dalam
undang-undang
sebagai
strategi
konteks
dimana
agar
bentuk konsolidasi legislasi yaitu sebagai
restatement Undang-Undang yang dibuat
sarana untuk mengkonsolidasikan berbagai
menjadi referensi atau bahkan menjadi
undang-undang
perubahannya,
acuan bagi para pengambil kebijakan pada
dimana hal tersebut nantinya akan menjadi
saat pembahasan undang-undang Pada
rekomendasi terhadap pembentukan atau
saat membahas Undang-Undang para
perubahan suatu undang-undang. Sama
pengambil
halnya dengan negara common law,
banyak masukan, tentunya masukan yang
meskipun dapat dikutip dalam putusan
akuntabel dari sumber yang kredibel.
hakim, restatement di Irlandia Utara tidak
Masukan
dan
kebijakan
yang
membutuhkan
kredibel
berupa 4
RechtsVinding Online
restatement ini tentunya menjadi hal yang
Selanjutnya
sangat penting karena sudah memuat
restatement undang-undang, hal yang
prinsip-prinsip hukum sehingga tidak bias
sangat
dengan kepentingan politik yang ada saat
metodologi
pembahasan berlangsung.
penyusunan perlu ditentukan sehingga
Saat
ini
restatement
undang-
hasil
dalam
penting
yang
adalah
diinginkan
maksimal
yang akan dikaji sudah jelas tinggal
dipertanggungjawabkan.
*
isu-isu
menetapkan
penyusunannya.
undang perlu digagas, karena dari segi isu
menginventarisasi
penyusunan
dan
bisa
Metode
tercapai dapat
tersebut.
Penulis adalah Perancang Undang-Undang Pada Badan Keahlian DPR RI.
5
