Juli. 2013
NAJMULMUNIR, J. MANUSIA N.:DAN PENGARUH LINGKUNGAN, PARTISIPASI Vol. 20, MASYARAKAT No. 2, Juli. 2013: 213 -213 220
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BEKASI (The Influence of Social Participation toward the Effectiveness of Implementation in Spatial Planning at Bekasi Regency) Nandang Najmulmunir Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Islam "45"Bekasi Jl. Cut Mutiah No.83 Bekasi 17113. Email: nanduz2000 @yahoo.com Diterima: 22 April 2013
Disetujui: 21 Juni 2013
Abstrak Penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya, diproses oleh pemerintah kabupaten mulai dari draft rencana tata ruang sampai menjadi dokumen kebijakan tata ruang. Kebijakan tersebut mengarahkan aktivitas masyarakat agar menempati ruang yang terencana dengan tujuan terencana pula. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan memberikan pengaruh yang besar terhadap efektivitas kebijakan ini. Kata Kunci:, Rencana tata ruang kabupaten Bekasi, Partisipasi masyarakat dan Efektivitas Kebijakan.
Abstract Spatial planning includes the planning, space utilization, and control, it processed by the regency government begin from the draft spatial plan until a spatial policy documents. The policy directs the activity in order to occupies the space are planned with the goal are planned too. The research shows that social participation in the process of planning give a major influence on the effectiveness of this policy. Keywords: regency spatial plan, social participation, effectiveness of policy
PENDAHULUAN Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (Pasal 1 UU No.26 tahun 2007). Ruang perlu ditata agar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Menurut Argo (2004) perencanaan tata ruang pada dasarnya meliputi perencanaan struktur dan pola tata ruang, tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.
Produk perencanaan tersebut diproses baik secara teknis maupun legislasi sehingga menjadi kebijakan daerah sebagai basis pembangun, terutama kebijakan dalam pemanfaatan dan pengendaliannya, agar aktivitas pembangunan tetap dalam koridor ruang yang telah direncanakan. Supaya kebijakan penataan ruang mendapat respon dan merasa dimiliki oleh masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Pasal 65, menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada
214
J. MANUSIA DAN LINGKUNGAN
ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang, partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut FAO dalam Mikkelsen (2003) berbagai penafsiran tentang partisipasi dikemukakan, yaitu Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu serta partisipasi pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial. Menurut Cohen dan Uphoff (1980) partisipasi adalah istilah deskriptif yang mencakup berbagai kegiatan dan situasi yang beraneka ragam. Selanjutnya Cohen dan Uphoff melihat partisipasi dari aspek komponen. Berdasarkan komponen tersebut dibedakan antara dimensi dan konteks partisipasi. Dimensi partisipasi mencakup jenis partisipasi yang sedang diselenggarakan, kelompok-kelompok perorangan yang terlibat dalam partisipasi itu dan berbagai cara bagaimana terjadinya proses partisipasi. Kondisi penggunaan ruang di kabupaten Bekasi sering terjadi alih fungsi lahan, yang berimplikasi pada perubahan pola penggunaan ruang, hal ini terjadi karena kurang efektifnya kebijakan (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, 2001). Dengan demikian efektivitas kebijakan adalah menyangkut tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Effektivitas (efectiveness) menyangkut dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?. Jadi efektivitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, diukur dari produk atau layanan atau nilai moneternya. (Dunn, 1981) Ruang lingkup penelitian adalah tentang Implementasi PP No. 69 tahun 1996 tentang Partipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan tata ruang dan pengaruhnya dalam efektifitas kebijakan.
Vol. 20, No. 2
Rumusan masalah penelitian ini adalah Seberapa besarkah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan penataan ruang kabupaten Bekasi? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi factor partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan RTRWK dan menganalisis besarnya pengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan tata ruang
METODE PENELITIAN Metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Data yang digunakan adalah data primer yang diperkuat dengan data sekunder. Populasinya adalah masyarakat Bekasi, diwakili oleh unsur lembaga masyarakat, baik lembaga formal maupun informal di lingkungan desa, termasuk ketua BPD dan tokoh atau pemimpin informal. Begitu juga orang yang mewakili organisasi profesi seperti HKTI, HNSI, Himpunan Kawasan, Asosiasi Pengembang, Kamar Dagang dan Industri di Wilayah kabupaten Bekasi. Sampel responden masyarakat diambil secara purposive menurut kelompok atau tipologi wilayah yang mewakili aspek kewilayahan. Jumlah masyarakat yang menjadi responden sebanyak 138 orang, sedangkan desa yang dipilih ditentukan secara purposive, yaitu desa-desa yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan karakteristik kecamatan yang diwakilinya. Model Analisis Model yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Melalui analisis jalur dapat dilakukan evaluasi terhadap pengaruh langsung dan tak langsung pada variabel terikat. Model analisis jalur (path analysis) dengan variabel bebas (Xi) adalah sebagai berikut: Yo = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3+ e (1) di mana Yo = efektivitas implementasi kebija kan;X 1 = partisipasi dalam perencanaan; X2 = partisipasi dalam
Juli. 2013
NAJMULMUNIR, N.: PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT
pemanfaatan dan X3= partisipasi dalam pengendalian dan e adalah sisa. Setelah dibakukan menjadi Zo = Jo1Z1 + Jo2Z2 + Jo3Z3 (2) di mana Zo adalah variabel tak bebas yang dibakukan. Sedangkan Z1,Z2,Z3 adalah variabel bebas yang dibakukan, J o1, Jo2, J o3 = koefisien jalur dari Z1,Z2,Z3. HASIL DAN PEMBAHASAN Responden masyarakat sebanyak 138 orang yang terbagi atas berbagai lapisan masyarakat, yang terdistribusi atas BPD, LSM, Organisasi Masyarakat, Asosiasi pengusaha dan masyarakat umum. Responden diambil secara purposive, terutama yang mewakili organisasi masyarakat. Hak masyarakat dalam kegiatan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 sebagai berikut: berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan dan menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang
215
Pengujian partisipasi masyarakat diuraikan dalam model analisis jalur. Analisis jalur ditujukan untuk melihat pengaruh variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Pengaruh variabel bebas terdiri dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, secara keseluruhan pengaruh selanjutnya disebut dengan pengaruh total. Model analisis jalur dari pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan RTRWK adalah sebagai berikut: Z0 = 0,4517 Z1 + 0,3202 Z2 + 0,2901 Z3
di mana Z0 = efektivitas implementasi kebijakan RTRWK ; Z1= partisipasi dalam perencanaan; Z2 = partisipasi dalam pemanfaatan; Z3 = partisipasi dalam pengawasan Pengaruh variabel bebas baik langsung maupun tak langsung dari masing-masing sub variabel partisipasi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan RTRWK, dapat dilihat lebih mendalam dari analisis jalur. Pengaruh masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1. dan Gambar 1 yang menunjukkan bahwa variabel bebas X1, X2, dan X3 masing-masing dibakukan atau distandarisasi menjadi variabel Z1, Z2, dan Z3. Penjelasan pengaruh masing-masing variabel adalah pada bagian berikut.
Tabel 1. Pengaruh langsung dan tidak langsung partisipasi masyarakat dalam efektivitas implementasi kebijakan RTRWK Variabel bebas yang dibakukan
Pengaruh langsung
(3)
Pengaruh tak langsung melalui Z1
Z2
Z3
Pengaruh total
Z1
0.3777
-
0.0235
0.0505
0.4517
Z2
0.0383
0.2321
-
0.0499
0.3202
Z3
0.1527
0.1250
0.0125
-
0.2901
216
0.377 7
Pemanfaatan Ruang (X2)
0.0510
Pengendalian Ruang (X3)
Efektifitas Kebijakan (Y)
0.0383
0.0 065
0.01 22
Perencanaan Tata Ruang (X1)
Vol. 20, No. 2
44 13 0.
0.0516
0. 24 95
J. MANUSIA DAN LINGKUNGAN
7 52 0.1
Error (Cs)
Gambar 1. Model jalur partisipasi masyarakat dan efektifitas implementasi kebijakan Pengaruh Partisipasi dalam Perencanaan Proses perencanaan dalam penyusunan kebijakan tata ruang dilakukan beberapa langkah, yakni pengumuman kepada masyarakat, konsultasi public dan penyampaian rencana itu sendiri. Pengumuman dilakukan melalui media massa dalam waktu 7 hari. Hasil surveI menunjukkan bahwa 78,3 % responden mengetahui akan dilangsungkan penyusunan kebijakan public tentang RTRWK kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan RTRWK telah dilakukan melalui prosedur yang benar dalam pelibatan masyarakat. Proses selanjutnya adalah konsultasi publik yang dilakukan melalui berbagai cara antara lain melalui forum seminar atau diskusi dalam rangka pembahasan kebijakan RTRWK. Konsultasi publik yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah ceramah, hal ini erat kaitannya dengan kegiatan penyampaian penjelasan dalam bentuk paparan dengan menggunakan alat peraga media elektronik. Dalam forum diskusi dan ceramah masyarakat mengusulkan usulannya kepada forum diskusi. Indikasi ini sesuai dengan hasil survei bahwa masyarakat sebesar 68,9 % pernah mengusulkan pengembangan wilayah dalam RTRWK, 60,1% melakukan usulan pembangunan dan penyelesaian masalah dan
usulan keberatan dalam tata ruang dilakukan sebanyak 39,1 %. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat dalam penyampaian usulan dalam perbaikan atau keberatannya disampaikan melalui media tulisan, lisan, serta tulisan dan lisan. Penyampaian usulan perbaikan dan keberatan dilakukan oleh hampir 73,2 % kepada instansi pemerintah daerah kabupaten terutama kepada instansi yang berwenang yang umumnya disampaikan sewaktu mengadakan diskusi dan pemaparan kebijakan RTRWK. Namun demikian dilakukan juga penyampaian usulan masyarakat melalui saluran badan legislatif, yakni DPRD Kabupaten Bekasi, yakni sebesar 66,7 % dari keseluruhan responden. Sub variable partisipasi dalam perencanaan memiliki pengaruh langsung sebesar 0,3777 atau 84 % dari pengaruh totalnya terhadap variabel Y. Pengaruh tak langsung dari sub variabel partisipasi dalam perencanaan adalah sebagai berikut: pengaruh pada sub variabel partisipasi dalam pemanfaatan (Z2) sebesar 0,0235 atau 5 % terhadap pengaruh totalnya, dan pengaruh pada sub variabel partisipasi dalam pengawasan dan pengendalian (Z3) sebesar 0,0505 atau 11 % dari pengaruh totalnya. Fenomena ini menjelaskan bahwa partisipasi dalam perencanaan dalam penyusunan kebijakan tata ruang berpengaruh
Juli. 2013
NAJMULMUNIR, N.: PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT
langsung pada efektifitas kebijakan. Partisipasi dalam perencanaan menggambarkan berjalannya komunikasi masyarakat dengan penyusun kebijakan publik. Dengan adanya komunikasi ini maka secara langsung dapat memberikan kontribusi pada proses dan mekanisme pemanfaatan dan pengendalian ruang, sehingga kebijakan RTRWK akan mencapai sasaran secara efektif. Pengaruh Partisipasi dalam Pemanfaatan Masyarakat sebelum melakukan tindakan pemanfaatan ruang, maka langkah pertama mengetahui informasi tentang kebijakan ruang yang akan digunakan. Sumber informasi berasal dari paparan dalam rapat, baik dalam tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Kemudian informasi dari seminar, membaca koran dan mendengar dari radio dan proporsi paling kecil adalah diperoleh dengan membaca dokumen. Informasi tentang kebijakan tata ruang yang diperoleh oleh masyarakat dari berbagai sumber ternyata memberikan pemahaman hanya kepada 51,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa hanya setengahnya masyarakat saja yang memahami kebijakan tata ruang. Padahal aspek pemahaman merupakan salah satu tahap penting bagi seseorang dalam mengimplementasikan kebijakan tata ruang, khususnya kegiatan pemanfaatan ruang. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tata ruang yang hanya sebagian penduduk, memiliki konsekuensi logis, bahwa masyarakat juga hanya sebagian saja yang memahami bahwa pemanfaatan ruang, khususnya lahan yang digunaan sesuai dengan kebijakan tata ruang atau tidak. Hanya 58,7 % (n=138) dari masyarakat yang mengetahui bahwa lahan yang digunakan telah sesuai dengan kebijakan tata ruang, sedang sisanya (41,3 %) tak ada pendapat dan tidak setuju dengan pernyataan bahwa lahan yang digunakan telah sesuai dengan tata ruang. Ketidaktahuan ini ada dua kemungkinan, masyarakat tidak tahu tentang kebijakan tata ruang sehingga lahan yang digunakan apakah sesuai dengan tata ruang atau tidak, dan mengetahui kebijakan tata ruang, namun tidak mengetahui posisi yang sesungguhnya di lapangan.
217
Kompensasi adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam memperoleh uang pengganti atau kompensasi dari pemanfaatan ruang atau lahan. Keberadaan kompensasi merupakan wujud partisipasi pemanfaatan lahan oleh pihak lain atau pemerintah. Masyarakat yang pernah mengalami pembebasan lahan yang diwujudkan dalam kompensasi hanya 44, 8 %. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat pernah menerima kompensasi pembebasan lahan karena adanya kegiatan akibat perubahan fungsi lahan. Hal ini berarti terdapat wujud partisipasi masyarakat dalam pengorbanan lahannya untuk kepentingan umum dan kepentingan bukan dirinya sendiri. Sub variabel partisipasi dalam pengawasan dan pengendalian memiliki pengaruh langsung sebesar 0,0383 atau 12 % dari pengaruh totalnya terhadap variabel Y. Pengaruh tak langsung dari sub variabel partisipasi dalam perencanaan adalah pengaruh pada sub variabel partisipasi dalam perencanaan (Z1) sebesar 0,2321 atau 72% terhadap pengaruh totalnya. Dan Pengaruh pada sub variabel partisipasi dalam pengawasan dan pengendalian (Z3) sebesar 0,0505 atau 16% dari pengaruh totalnya. Fenomena ini menjelaskan bahwa partisipasi dalam perencanaan dalam pengawasan dan pengendalian kebijakan tata ruang berpengaruh baik langsung maupun tak langsung pada efektivitas kebijakan. Partisipasi dalam pengawasan dan pengendalian menggambarkan berjalannya komunikasi masyarakat dengan penyusun kebijakan publik. Partisipasi dalam pemanfaatan ternyata didominasi oleh pengaruh tidak langsung terutama pengaruh pada perencanaan (Z1) yakni sebesar 72 %. Partisipasi dalam pemanfaatan mengindikasikan adanya komunikasi kebijakan RTRWK kepada masyarakat sebagai dasar pemahaman dalam pemanfaatan ruang. Pengaruh Partisipasi dalam Pengawasan dan Pengendalian Semakin tinggi keterlibatan masyarakat
218
J. MANUSIA DAN LINGKUNGAN
dalam pengawasan penggunaan ruang, maka efektivitas kebijakan akan semakin tinggi pula. Selanjutnya variabel partisipasi dalam pengawasan menyumbangkan informasi yang dapat dijelaskan sebesar 8,4 %, terhadap efektivitas kebijakan, sedangkan sisanya disumbangkan oleh faktor lainnya. Proses pengawasan yang utama adalah pemanfaatan melalui mekanisme perijinan. Jenis partisipasi masyarakat lainnya adalah pengendalian dan pengawasan (wasdal), terutama mekanisme perijinan dalam penggunaan ruang/lahan. Mekanisme perijinan penggunaan lahan ditempuh melalui mekanisme tahap I yakni permohonan surat pertimbangan pemanfaatan lahan, tahap II yakni ijin lokasi dan tahap III memperoleh ijin peruntukkan penggunaan tanah. Mekanisme perijinan di atas dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) tentang kebijakan tata ruang, sehingga mekanisme tersebut sepenuhnya mengacu pada kebijakan tata ruang yang telah disusunnya. Hasil survei dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa beberapa aktivitas usaha selalu minta ijin, antara lain perijinan kegiatan usaha, ijin tempat usaha, ijin mendirikan bangunan (IMB) kantor dan ijin mendirikan bangunan rumah tinggal. Hasil survei menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian dalam bentuk memohon perijinan cukup tinggi, yaitu ijin untuk kegiatan usaha sebesar 73,2 % responden selalu minta ijin, kemudian disusul oleh IMB untuk kantor sebesar 71 %, ijin lokasi usaha 69,6 % dan terakhir IMB untuk rumah tinggal sebesar 58 %. Sub variabel partisipasi dalam pengawasan dan pengendalian memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap efektivitas kebijakan sebesar 0,2901. Pengaruh tersebut bersifat langsung sebesar 0,1527 atau 53% dari pengaruh totalnya terhadap Variabel Y. untuk pengaruh tak langsung dari sub variabel partisipasi dalam pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut: pengaruh pada sub variabel
Vol. 20, No. 2
partisipasi dalam perencanaan (Z1) sebesar 0,1250 atau 43% terhadap pengaruh totalnya. Pengaruh pada sub variabel partisipasi dalam pengawasan dan pengendalian (Z2) sebesar 0,0125 atau 4 % dari pengaruh totalnya. Ketiga jenis partisipasi ini merupakan bentuk komunikasi pemerintah dengan publik, untuk melahirkan kerjasama dalam pemenfaatan ruang agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Keth Davis (Syafii, dkk. 1999) menyatakan bahwa komunikasi adalah The process of passing information and understanding from one person to another. Komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat adalah komunikasi publik yakni penyampaian keluhan dari masyarakat kepada administrator publik yang harus melayani, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik tersebut. Komunikasi yang dilakukan setepat-tepatnya mempunyai arti penting bagi terlaksananya kerja sama dan koordinasi yang mapan, efektif tidak rancu (terjaga reliabilitas dan validitasnya) melalui dialog-dialog yang produktif. Komunikasi dalam kelompok kerja organisasi disebut dengan komunikasi organisasional, merupakan salah satu yang mempengaruhi kebutuhan komunikasi dalam organisasi, terutama dalam pemerintahan di era otonomi daerah. Dalam konteks implementasi kebijakan, menurut Edwars III bahwa dalam komunikasi terdapat 3 (tiga) aspek yang penting, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi (Edward ,1980) Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang merupakan salah satu komunikasi dan transmisi pesan sehingga memiliki makna dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, sehingga memiliki pengaruh terhadap tujuan dan sasaran kebijakan RTRW itu sendiri. KESIMPULAN Partisipasi masyarakat dalam perencanaan (X1), pemanfaatan (X2) dan pengawasan serta pengendalian (X3)
Juli. 2013
NAJMULMUNIR, N.: PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT
terhadap efektivitas implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah kabupaten memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan memberikan pengaruh paling besar terhadap meningkatnya efektivitas kebijakan RTRW kabupaten. Penelitaian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi partisipasi dalam perencanaan penyusunan kebijakan tata ruang, maka secara langsung dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Di samping pengaruh langsung terdapat pula pengaruh tidak langsung, yaitu berpengaruh pada peningkatan partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pengawasan dan pengendalian. Partisipasi dalam perencanaan menggambarkan berjalannya komunikasi masyarakat dengan penyusun kebijakan publik. Dengan adanya komunikasi ini maka secara langsung dapat memberikan kontribusi pada proses, mekanisme pemanfaatan dan pengendalian ruang, sehingga kebijakan RTRWK akan mencapai sasaran secara efektif. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang memiliki pengaruh cukup besar terhadap efektivitas kebijakan RTRWK. Namun pengaruh langsungnya relatif kecil, sedangkan pengaruh tak langsung paling besar, hususnya pada peningkatan partisipasi dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan berpengaruh paling kecil terhadap efektivitas kebijakan RTRWK. Pengaruh langsungnya hampir sebanding dengan pengaruh tak langsung, yaitu pada partisipasi dalam perencanaan. Sedangkan pengaruh tak langsung pada partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sangat kecil. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan tata ruang wilayah kabupaten sangat penting karena menjadi dasar efektivitas dalam implementasinya, serta menjadi hulu dari partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan. Masyarakat hendaknya diajak untuk berpartisipasi dalam perancangan kebijakan publik dimulai sejak awal proses, terutama dari sejak konsultasi publik agar aspirasinya
219
terakomodasikan oleh administrator publik. Setelah kebijakan selesai disusun, maka disarankan untuk memperhatikan proses komunikasi publik terutama penyampaian hasil kebijakannya seintensif mungkin dalam berbagai bentuk media komunikasi dan disosialisasikan pada setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat serta disosialisasikan dalam bentuk-bentuk komunikasi publik lainnya. DAFTAR PUSTAKA Argo, T.A. 2004. Memperkuat Posisi Penataan Ruang di Daerah Melalui Penciptaan Good Governance. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 15 No.1 April 2004. Bandung: Departemen Planologi, Institut Teknologi Bandung. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 2001. Evaluasi Komprehensif Pembangunan Kabupaten Bekasi. Cohen et al. 1992. Efective Behavior in Organization, Case, Concept, and Student Experiences. Irwin. Boston Cohen, J.M. and Uphoff, N.T. 1980. Participation’s Place in Rural Development Clarity Through Specifity. World Development, 213235. Pergamon Press. Dunn, W. N., 1981, Public Policy Analysis : An Introduction, Prentice Hall. New Jersey. Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Prentice-Hall Inc. New Jersey. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/ M/2002 tanggal 12 Agustus 2002. Melalui http://www.bktrn.org Mikkelsen, B. 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan. .Terjemahan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Republik Indonesia, Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang ________________, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang
220
J. MANUSIA DAN LINGKUNGAN
pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang ________________,Peraturan Daerah No. 4 tahun 2003 tentang Rencana
Vol. 20, No. 2
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi. Syafiie, K. I., Tandjung, D dan Modeong,S. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Bandung
